ALL CATEGORY
BRIN: Riset dalam Kendali Kuasa Gelap?
Oleh Gde Siriana, Penulis Buku “Keserakahan di Tengah Pandemi” KATE Dibiasky (Jennifer Lawrence), seorang mahasiswi kandidat doktor astronomi, bersama profesornya Dr. Randall Mindy (Leonardo Di Caprio), ketika sedang melakukan penelitian mengenai pergerakan benda-benda luar angkasa, menemukan sebuah komet besar seukuran gunung Everest yang mengorbit di dalam tata surya, yang berada pada jalur tabrakan langsung dengan Bumi. Dengan bantuan Dr. Oglethorpe (Rob Morgan) dari NASA (Badan Antariksa AS), Kate dan Dr. Randall menghadap Presiden Orlean (Meryl Streep) dan putranya yang penjilat sekaligus Kepala Staf, Jason (Jonah Hill). Presiden acuh tak acuh, dan tidak ingin membuat kepanikan di masyarakat. Lalu mereka bertiga memulai tur media dalam siaran The Daily Rip untuk memperingatkan manusia. Tetapi media tidak perduli dan menganggapnya hanya sebagai hiburan sensasional. Dengan data-data yang akurat Kate, Dr. Randall dan Dr. Oglethorpe berhasil meyakinkan Presiden Orlean untuk melakukan tindakan menghadang komet dengan nuklir agar hancur sebelum masuk tata surya bumi. Tetapi ketika senjata nuklir telah diluncurkan tiba-tiba operasi dibatalkan Presiden Orlean akibat seorang milyarder super kaya Peter Isherwell (Mark Rylance) yang juga penyumbang terbesar kampanye presiden berhasil mempengaruhi presiden untuk tidak menghancukan komet karena mempunyai kandungan alam (emas dan tembaga) yang bernilai ekonomis tinggi. Presiden Orlean dan Peter memilih untuk menuntun komet mendarat di bumi tanpa kehancuran komet. Sayangnya operasi tersebut gagal dan bumi hancur musnah. Itu adalah kisah dalam film Don’t Look Up, produksi tahun 2021. Bergenre komedi, film ini secara satire mengingatkan kita, bahwa kekusaan tanpa kontrol, dan riset-riset yang dikendalikan oleh kepentingan bisnis adalah sangat berbahaya, yang berdampak fatal bagi kehidupan manusia. Setelah menonton film ini saya jadi teringat dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang menciptakan kontroversi karena diprotes kalangan peneliti dan masyarakat umum. Dalam webinar bertajuk The Kickoff Pameran Riset & Inovasi Ritech Expo 2021 (3/11/2021), Plt Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi IPTEK BRIN Mego Pinandito mendorong industri untuk memanfaatkan sumber daya periset maupun infrastruktur yang dimiliki BRIN untuk melakukan riset. Tujuannya agar kontribusi pendanaan riset dari sektor swasta nantinya bisa semakin besar. Saat ini, 80 persen kontribusi riset masih didanai pemerintah, sementara swasta baru 20 persen. Tidak saja aspek pendanaan swasta, Mego menjelaskan fasilitas BRIN adalah bagian dari industri yaitu unit risetnya industri, sehingga boleh digunakan industri. Menarik untuk mengamati struktur BRIN. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 yang telah dilansir pada 24 Agustus 2021, struktur organisasi BRIN terdiri dari kepala BRIN, wakil kepala BRIN, inspektorat utama dengan tiga inspektorat, sekretariat utama dengan lima biro, dan tujuh deputi. Kemudian, tiga unit pendukung yaitu Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek), dan Politeknik Teknologi Nuklir. Ketujuh deputi akan fokus untuk melakukan pelayanan eksternal dan terkait infrastruktur riset. Sedangkan sekretariat utama akan melayani pelayanan administrasi dan internal, serta infrastruktur perkantoran. Terkait aktivitas riset, akan dilakukan dan dieksekusi oleh organisasi riset. Menariknya, Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP, dan di bawahnya ada dua ex-officio Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tujuh Deputi BRIN akan membawahi tujuh organisasi riset (OR) yaitu OR Tenaga Nuklir, OR Penerbangan dan Antariksa, OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi, OR Ilmu Pengetahuan Hayati, OR Ilmu Pengetahuan Kebumian, OR Ilmu Pengetahuan Teknik, dan OR Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora. Pembentukan organisasi riset dilakukan sejak proses integrasi empat lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan 44 unit penelitian dan pengembangan yang tersebar di kementerian/lembaga lain. Penggabungan lembaga-lembaga riset ini disertai penggabungan anggaran tentunya, yang untuk tahun 2022 Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengharapkan akan ada anggaran Rp 10,5 triliun untuk BRIN. Hal lainnya adalah setiap lembaga riset universitas maupun Lembaga Penelitian Non-Kementrian (LPNK) akan dimudahkan dalam mendaftarkan usulan riset mereka di Sistem Informasi Manajemen Prioritas Riset Nasional atau SIM-PRN. Terlepas dari persoalan nasib peneliti Eijkman setelah berintegrasi dengan BRIN yang menjadi berita heboh awal tahun 2022, saya mengkritisi kelembagaan BRIN pada 3 faktor strategis, yaitu : Kemandirian Lembaga Lembaga riset, sebagaimana halnya perguruan tinggi, dalam perannya dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memiliki kemandirian dan kebebasan untuk menjalankan proses-proses yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi. Ini diakomodasi dalam UU Sisnas IPTEK No.11 tahun 2019. BRIN, seperti halnya perguruan tinggi tidak layak dipimpin oleh orang-orang yang berlatar belakang Partai Politik dan bukan dari kalangan peneliti, apakah sebagai kepala lembaga atau ketua dewan pengarah. BRIN semestinya tidak di bawah pengaruh serta kendali kekuatan politik tertentu dan kekuasaan. Integrasi BRIN meliputi semua penelitian-penelitian yang merupakan aset negara, ditambah lagi dengan anggaran yang cukup besar, yang dapat melebihi Rp10 triliun jika semua lembaga penelitian di perguruan tinggi kemudian juga dilebur ke dalam BRIN. Jadi dalam hal ini ada dua isu besar terkait integrasi BRIN, yaitu konsentrasi kekuasaan dan anggaran negara yang besar. Semestinya Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarnoputeri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN memahami ini, jangan sampai upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berada dalam kuasa gelap (shadow-state). Sangat mungkin di kemudian hari, seorang pebisnis besar, setelah mendapatkan gelar doctor honoris causa lalu memimpin BRIN, tanpa integritas dan track record sebagai peneliti. Efektifitas dan Kinerja Penelitian Dari dua negara besar dengan sistem pemerintahan yang berbeda, AS dan China, tidak ada di kedua negara itu meleburkan semua lembaga risetnya ke dalam satu lembaga. Di AS, ada sekitar 70 lembaga riset milik negara, dan di China sekitar 150 lembaga penelitian milik negara. Lembaga riset memiliki bentuk dan struktur organisasi yang khas. The Policy Institute pada King’s and RAND Europe mengatakan bahwa \'perekat\' yang menciptakan unit penelitian berkinerja tinggi adalah budaya penelitian, nilai-nilai yang mendasari dan kepemimpinan. Itulah mengapa lembaga penelitian tidak cocok untuk disatukan. Tetapi pemerintah dapat berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan kompetisi penelitian yang sehat, dan menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya BRIN tidak perlu meleburkan semua lembaga riset yang telah ada menjadi organisasi riset di bawahnya. BRIN cukup menjadi fasilitator dan koordinator dari semua upaya riset nasional, dan menyerahkan semua penelitian dan pengembangan teknologi kepada setiap lembaga riset. Bahkan seharusnya BRIN fokus mengembangkan fungsi litbang di setiap perguruan tinggi agar lebih maju. Di AS misalnya NASA menduduki peringkat 43, kalah dari lembaga riset perguruan tinggi. Jadi dalam hal ini saya melihat isunya adalah bukan Re-Organisasi yang diperlukan, melainkan Revitalisasi IPTEK nasional. Dalam militer kita juga bisa melihat, karena kekhasannya, maka angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara tidak digabung dalam satu struktur organisasi di mana setiap angkatan hanya menjadi unit tempur berbeda. Meskipun ada Panglima TNI yang memegang komando tertinggi TNI tetapi pengembangan setiap angkatan tetap di bawah kendali setiap kepala staf angkatan. Dalam UU Sisnas IPTEK No.11 tahun 2019 pasal 13 (2) dijelaskan bahwa penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara meluas oleh perseorangan atau kelompok, badan usaha atau perguruan tinggi, lembaga pemerintah atau swasta. Intinya tidak ada satu lembaga yang memonopoli ilmu pengetahuan dan teknologi. Keamanan Data Penelitian Menyerahkan pendanaan riset negara kepada sektor swasta memiliki potensi riset dikendalikan oleh pihak swasta atau industri. Proposal-proposal riset sangat mungkin lebih banyak datang dari dunia usaha karena terbuka pintu BRIN bagi swasta untuk mengunakan fasilitas BRIN. Meskipun komersialisasi hasil riset itu dapat dinikmati masyarakat tetap saja konteksnya adalah profit bisnis. Jadi pada poin ini isunya adalah Riset yang Sales-Oriented. Lembaga riset memiliki etika ilmiah yang menuntut kejujuran dan integritas dalam semua tahap praktik ilmiah. Sistem etika ini memandu praktik sains, mulai dari pengumpulan data hingga publikasi dan seterusnya. Yang paling dikuatirkan adalah bocornya data-data penelitian negara selama ratusan tahun sejak era kolonial kepada pihak swasta atau asing, misalnya spesimen-spesimen penyakit langka khas Indonesia, yang kemudian pihak swasta atau asing membuat vaksinnya lalu kemudian dijual kepada pemerintah Indonesia. Serta resiko hilangnya koleksi-koleksi langka seperti tumbuh-tumbuhan yang kemudian penelitian dilakukan oleh pihak swasta dan asing lalu dipatenkan atas nama mereka. (*)
Penyaluran BLT Buruh Pabrik Rokok di Kudus Mencapai 94,36 Persen
Kudus, FNN- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga batas akhir penyaluran, mencapai 59.625 pekerja atau 94,36 persen dari target 63.186 pekerja.\"Dari jumlah pekerja tersebut, sebagian menerima program BLT dari APBD Kudus dan dari APBD Provinsi. Jumlah pekerja yang menerima BLT dari APBD Kudus sebanyak 38.186 pekerja dan APBD Provinsi sebanyak 25.000 pekerja,\" kata Kabag Perekonomian Sekda Kudus Dwi Agung Hartono di Kudus, Minggu.Hanya saja, kata dia, dalam pelaksanaannya, ternyata ada pekerja yang meninggal dunia, pindah alamat keluar kota, ada yang berhenti pekerja, nama dobel serta nomor induk kependudukan (NIK) tidak jelas. Untuk pelaksanaan penyaluran BLT dari APBD Kudus dari target penyaluran 38.186 pekerja yang tersalur sebanyak 37.682 pekerja atau 98,68 persen, sedangkan 504 pekerja dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal, pindah alamat dan berhenti bekerja.Sementara capaian penyaluran BLT dari APBD Provinsi Jateng dari target 25.000 pekerja, realisasinya sebanyak 21.943 pekerja atau 87,77 persen karena ada 3.057 pekerja yang dinyatakan TMS karena faktor yang sama, serta ada nama dobel dan NIK tidak jelas. Menurut dia, agar penyaluran program BLT tahun 2022 tepat sasaran, maka daftar penerimanya akan diverifikasi ulang, termasuk daftar nama baru calon penerima.Pada tahun anggaran 2022 program serupa kembali dianggarkan sebesar Rp54 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan asumsi penerima manfaat sebanyak 70.000 pekerja. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus buruh rokok yang terdata mendapatkan BLT berasal dari 62 pabrik rokok dari 72 pabrik rokok yang disurati untuk menyetorkan nama pegawainya untuk didata sebagai penerima BLT.Untuk prinsip keadilan, pada APBD tahun 2022 diusulkan untuk bantuan serupa terhadap buruh rokok yang namanya belum tercatat pada periode penyaluran BLT bulan November dan Desember 2021. (mth)
Pemkab Bangka Tengah Tata Tiga Kawasan Kategori Kumuh
Koba, Babel, FNN - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan penataan terhadap tiga kawasan yang masuk kategori kumuh.\"Tiga kawasan kumuh ini sudah kami bicarakan dengan dinas terkait, juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,\" kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman di Koba, AhadIa menjelaskan, tiga kawasan kumuh tersebut adalah Desa Sungaiselan, Batu Belubang dan Desa Kurau.\"Penataan mulai dilakukan, tinggal lagi perencanaannya ke depannya dan termasuk mengetahui batasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah,\" ujarnya.Bupati menjelaakan, penataan kawasan kumuh yang sudah dipastikan berjalan pada 2022 yaitu perelokasian sebagian rumah warga pesisir di Desa Kurau.\"Ada beberapa rumah penduduk yang harus dipindahkan dan lokasinya sudah kami siapkan,\" katanya.Sementara itu Kasi Pelaksana wilayah 1 Balai Prasarana Permukiman wilayah Bangka Belitung, Nurul Azmi mengatakan terdapat tiga kawasan di Bangka Tengah yang masuk kawasan kumuh telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2014.Ia menjelaskan, terdapat tujuh kondisi penentuan kawasan kumuh di antaranya, kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.\"Jadi tiga kawasan sudah ada batasan luas yang ditentukan dalam kewenangan dan tangung jawab, baik pusat, provinsi, dan kabupaten,\" demikian Nurul. (mth)
Pelatih Thailand: Timnas Indonesia Berani dan Bermasa Depan Cerah
Jakarta, FNN - Pelatih tim nasional Thailand Alexandre Polking menilai timnas Indonesia, yang diisi barisan pemain muda berusia rata-rata 23,8 tahun, sebagai skuad yang pemberani dan bermasa depan cerah.Hal itu, kata Polking dalam konferensi pers virtual, diikuti di Jakarta, Sabtu (1/1) malam, terlihat dari bagaimana skuad \"Garuda\" berjuang pada laga leg kedua final Piala AFF 2020 melawan timnya dan berhasil memaksakan hasil imbang 2-2.\"Kita melihat bagaimana kerasnya Indonesia mencoba dan terus mencoba. Mereka menunjukkan keberanian dan selalu memelihara kepercayaan diri. Timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Jadi saya mau mengucapkan selamat juga untuk mereka,\" ujar Polking.Indonesia harus mengejar ketinggalan empat gol pada leg kedua, Sabtu (1/1), setelah kalah 0-4 pada leg pertama, untuk menjadi juara Piala AFF 2020. Harapan untuk membalikkan keadaan meluap saat Ricky Kambuaya mencetak gol cepat pada menit ketujuh, tetapi Thailand menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Adisak Kraisorn.Thailand berbalik memimpin pada menit ke-55 berkat sepakan Sarah Yooyen dari luar kotak penalti. Egy Maulana kemudian membuat hasil seri 2-2 via gol pada menit ke-80.\"Gol pertama untuk menyamakan kedudukan itu penting bagi kami. Saya selalu yakin pada kemampuan pemain saya. Mereka bisa bertahan dengan baik dan berhasil memenangkan turnamen dengan cara yang spesial,\" kata Polking. Tim nasional Indonesia memastikan diri menjadi peringkat kedua (runner up) Piala AFF 2020 setelah mengimbangi Thailand dengan skor 2-2 pada leg kedua final di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu (1/1) malam.Hasil tersebut membuat Indonesia, pada leg pertama takluk 0-4, kalah agregat 2-6 dari Thailand yang keluar sebagai juara turnamen.Thailand pun tercatat sebagai negara tersukses di Piala AFF dengan enam gelar juara. Sebelumnya, status serupa diraih Thailand pada tahun 1996, 2000, 2002, 2014 dan 2016.Sementara Indonesia menjadi negara paling banyak mengantongi prestasi peringkat kedua Piala AFF yaitu enam kali dan belum pernah sekali pun mencicipi trofi kampiun. Pencapaian yang sama dicatatkan Indonesia pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010 dan 2016.Namun, Indonesia tidak kembali ke Indonesia dengan tangan kosong. Skuad \"Garuda\" dinobatkan sebagai tim yang paling menjunjung sportivitas (Fair Play Team Award) dan bek kiri Pratama Arhan diberikan status sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2020.
Kendaraan Keluar Jakarta Via Tol Rata-rata Meningkat 2,7 Persen
Jakarta, FNN - Jumlah kendaraan yang keluar Jakarta melalui empat gerbang tol yaitu di Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi rata-rata meningkat 2,7 persen sejak pertengahan Desember 2021 sampai awal tahun 2022.Bila keadaan normal sebanyak 2.369.701 unit kendaraan yang masuk ke Jakarta, maka pada 17 Desember - 1 Januari 2022 mencapai 2.434.568 unit kendaraan, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Sementara kendaraan yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa juga naik 1,4 persen dari jumlah normal 2.289.379 jadi 2.320.418 kendaraan.Dari catatan Polri pada 17 Desember 2021-1 Januari 2022, jumlah kendaraan keluar Jakarta paling banyak ditemukan di Gerbang Tol Cikampek Utama sebanyak 587.214 unit kendaraan atau naik 9,6 persen dari jumlah kendaraan pada keadaan normal sebanyak 535.649 unit kendaraan.Gerbang Tol Cikampek Utama merupakan akses masuk dan keluar kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Kemudian, Gerbang Tol Kalihurip Utama, yaitu akses dari Jakarta menuju Bandung, turut mencatat kenaikan jumlah kendaraan sampai 4,3 persen dari jumlah normal 518.523 kendaraan jadi 540.839 kendaraan.Kendaraan dari Jakarta menuju Puncak melalui Gerbang Tol Ciawi juga naik 1,9 persen dari 546.429 unit jadi 556.727 unit.Dari empat gerbang tol yang jadi pantauan Polri selama libur Hari Natal dan Tahun Baru, hanya Gerbang Tol Cikupa yang mencatat penurunan volume kendaraan sebanyak 2,5 persen dari 769.100 unit kendaraan pada keadaan normal jadi 749.788 unit kendaraan.Gerbang Tol Cikupa merupakan akses menuju Merak, Banten dan arah luar Pulau Jawa.Sementara itu, kendaraan masuk Jakarta pada 17 Desember 2021-1 Januari 2022 paling banyak ditemukan melintas dari Gerbang Tol Kalihurip Utama.Kenaikan volume kendaraan di gerbang tol itu mencapai 4,7 persen atau dari 503.537 kendaraan pada keadaan normal jadi 527.276 unit kendaraan.Di gerbang tol lainnya kenaikan tidak mencapai 3 persen, yang rinciannya Gerbang Tol Ciawi 2,7 persen, Gerbang Tol Cikupa 2 persen, dan Gerbang Tol Cikampek Utama 1,5 persen.Polri memprediksi masih ada 114.150 kendaraan belum kembali ke Jakarta, yang kemungkinan akan melintas dari Gerbang Tol Cikampek Utama 28.501 kendaraan, Gerbang Tol Kalihurip Utama 13.563 kendaraan, Gerbang Tok Cikupa 36.178 kendaraan, dan Gerbang Tol Ciawi 35.908 kendaraan. (mth)
Bengkulu Ekspor 100,8 Ton Komoditas Pertanian ke Afrika Selatan
Kota Bengkulu, FNN - Provinsi Bengkulu mengekspor komoditas pertanian sebanyak 100,8 ton dengan total Rp2,5 miliar selama 2021. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan bahwa ekspor komoditas pertanian menjadi salah satu potensi besar untuk kemajuan Provinsi Bengkulu ke depan. \"Karena itu perlu untuk terus ditingkatkan, baik dari sisi volume maupun kualitas,\" kata Rohidin di Bengkulu, Minggu. Ia mengatakan akan melakukan rapat terkait ekspor tersebut ke semua sektor terutama yang berkaitan dengan kesiapan Pelabuhan Pulau Baai dan Bandara Fatmawati Soekarno. Kata dia, Provinsi Bengkulu secara jelas memiliki beberapa potensi ekspor komoditas pertanian seperti kopi, sawit, cangkang sawit, sarang burung walet, getah karet dan beberapa komoditas perikanan. \"Komoditas tersebut yang selama ini telah banyak diekspor ke luar daerah bahkan luar negeri,\" ujarnya. Potensi tersebut harus dikembangkan secara bersama-sama dan tentunya dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Kepala Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas 1 Bengkulu Bukhari menyebutkan dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu terhadap ekspor pertanian Bengkulu saat ini sangat baik. Selama ini, ekspor komoditas pertanian Bengkulu selalu melalui pintu provinsi tetangga. \"Kami berharap dukungan dari Gubernur Bengkulu dan Kapolda Bengkulu bersama pelaku usaha, mendukung segera alur ekspor melalui pelabuhan Pulau Baai Bengkulu,\" terangnya. (mth)
Dinkes: Provinsi Bengkulu Sudah Nihil Kasus Positif COVID-19
Kota Bengkulu, FNN - Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa pada awal 2022 ini kasus positif COVID-19 sudah nihil setelah satu pasien dari Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan sembuh. Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni di Kota Bengkulu, Minggu, mengatakan dari pemeriksaan sebanyak 678 sampel, tidak ada yang dinyatakan positif COVID-19. Herwan Antoni mengatakan meskipun saat ini kasus positif COVID-19 di Bengkulu nihil namun pihaknya terus melakukan upaya pencegahan. \"Kami tetap waspada dan mengantisipasi kasus COVID-19,\" kata Herwan. Selain itu, dinas kesehatan kota/kabupaten diminta terus waspada dan melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan secara berkala kepada masyarakat khususnya kategori suspek. Serta memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) seperti mencuci tangan, menjaga jarak serta selalu menggunakan masker.Menurut dia, saat ini vaksinasi di Provinsi Bengkulu mencapai 75,54 persen atau 1.173.665 orang dari target 1.553.792 orang. Capaian vaksinasi di kabupaten/kota di Bengkulu, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah 83,50 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua 54,14 persen. Kota Bengkulu untuk dosis pertama 79,38 persen dan dosis kedua 59,70 persen, Kabupaten Seluma dosis pertama 76,44 persen dan dosis kedua 40,01 persen.Kabupaten Bengkulu Selatan dosis pertama 75,86 persen dan dosis kedua 52,13 persen, Kabupaten Bengkulu Utara dosis pertama 75,69 persen dan dosis kedua 56,04 persen. Kabupaten Kaur dosis pertama 74,23 persen dan dosis kedua 48,40 persen, Kabupaten Lebong dosis pertama yaitu 74,00 persen dan dosis kedua 49,05 persen. Kabupaten Mukomuko dosis pertama yaitu 72,31 persen dan dosis kedua 34,42 persen, Kabupaten Kepahiang untuk dosis pertama yaitu 72,10 persen dan dosis kedua 45,03 persen. Terakhir Kabupaten Rejang Lebong dengan dosis pertama yaitu 71,33 persen dan dosis kedua yaitu 43,17 persen. (mth)
Tahun Baru Rezim Baru
Belum pernah sepanjang republik berdiri, jelang pergantian tahun dipenuhi begitu banyak persoalan krusial dan membahayakan eksistensi sekaligus keberadaan negara bangsa. Suasana kebatinan rakyat diliputi emosi, luka dan kepedihan yang menyayat jiwa. Hampir 2 periode perjalanan pemerintahan, perilaku kekuasaan cenderung memastikan Indonesia menuju negara gagal. Cukup satu tahun rezim pencitraan mampu memporak-porandakan kehidupan rakyat. Menggerus pondasi negara dan mengikis pilar-pilar kebangsaan. Oleh: Yusuf Blegur Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari Bukan hanya oligargi yang menyuburkan korupsi. Rezim boneka yang lebih condong ke komunisme Tiongkok ini, semakin mengukuhkan pemerintahannya yang anti demokrasi. Mengandalkan represi dan menggunakan tangan besi dalam menjalankan roda pemerintahan. Tak cukup membentuk dinasti kekuasaan tanpa kemaluan dan penuh kebohongan. Pelbagai kegagalan dan kebobrokan perjalanan pemerintahan. Telah membuat rezim amburadul menempatkan NKRI dibibir jurang kebangkrutan nasional dan disintegrasi bangsa. Mewujud negara kekuasaan, rezim terus membangun kejatuhannya. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan bagi kehidupan rakyatnya. Rezim justru sibuk menggalang kekuatan untuk memamerkan penindasan dan kedzoliman terhadap rakyatnya. Menyulap institusi dan aparatur pemerintahan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat negara. Dengan cepat birokrasi berubah setia kepada penguasa namun menjadi penghianat rakyat. Banyak Pejabat yang ahli menjilat pimpinannya namun bejat kepada rakyat. Tanpa terasa jarak semakin melebar antara negara dengan rakyatnya. Dililit utang negara yang membengkak dan kebablasan serta berpotensi gagal bayar. Rakyat seperti hidup di jaman kolonial, dipaksa hidup dengan pajak membumbung tinggi. Pejabat yang berutang, rakyat yang harus membayar. Rakyat terus memikul beban berat dari gaya hidup dan keangkuhan aparat. Penyelenggaraan negara terus digerogoti ulah pejabat yang kemaruk bisnis. Bukan hanya lingkaran istana dan sub-koordinatnya semata. Keluarga pejabat juga semakin ramai terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme. Perampokan uang negara besar-besaran dan aji mumpung memanfaatkan kekuasaan, telah menjadi satu-satunya keahlian penyelenggara negara. Termasuk dramatisasi dan politisasi pandemi, untuk mengeruk bisnis dan melanggengkan kekuasaan. Situasi ekonomi yang terus terpuruk. Ditambah gonjang-ganjing politik yang tidak sehat. Malah membuat rezim bersikap otoriter dan diktator sembari mengabaikan masalah -masalah pokok dan prinsip negara. Semua kesadaran kritis dan upaya menyelamatkan bangsa dan negara. Dihadapi pemerintah dengan logika dan hukum kekuasaan. Aktifis pergerakan dan para ulama dikriminalisasi. Gerakan mahasiswa dibungkam dan kekuatan buruh dilumpuhkan. Rezim juga tak segan-segan melakukan intimidasi, teror dan bahkan pembunuhan dengan dalih tindakan tegas dan terukur. Semua yang dianggap menentang dan melakukan perlawanan akan berhadapan dengan rezim kekuasaan. Berujung di penjara atau berakhir dengan kematian. Entah globalisasi kapitalisme atau komunisme yang sama-sama mengusung sekulerisasi dan liberalisasi, yang terus menaungi kekuasaan di republik ini. Sementara penguasa di negeri ini begitu bangga dan bahagia menjadi budaknya. Kini, dengan terus melambungnya harga-harga kebutuhan pokok yang mencekik rakyat dan daya beli rakyat semakin menurun. Ditambah produk kontitusi yang banyak melahirkan peraturan inkonstitusional. Mampukah pemerintah keluar dari krisis multi dimensi dan kemelut negara gagal?. Mungkinkah akan ada perbaikan negara atau kehancuran yang lebih menyengsarakan rakyat?. Ataukah pergantian tahun ini akan menjadi pergantian kekuasaan juga?. Tak ada yang mampu memprediksinya. Apakah tahun baru ini bisa menuju kelahiran rezim baru. Tahun baru rezim baru dengan cara konstitusional atau dengan proses inkostitusional sekalipun. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, karena sudah tak ada lagi lahan tempat tumbuhnya di negeri ini. Jangankan untuk sekedar tanaman, bahkan kemanusiaan pun tak lagi dapat berkembang di persada Panca Sila. Selamat menjalani kebaruan, selamat menelusuri rezim baru. Wallahu a\'lam bishawab. (*)
Ganjar dan Anies dalam Karya, Analogi Sederhana Hensat Mencari Presiden
Oleh Ady Amar, Kolumnis dan Penulis Buku Tak Tumbang Dicerca, Tak Terbang Dipuja: Anies Baswedan dan Kerja-kerja Terukurnya SEORANG kawan kemarin mengirim meme ucapan Hensat lewat Tweetnya. Entah pada kesempatan apa ia sampai pada simpulan demikian. Hensat, itu nama inisial Hendri Satrio, pakar komunikasi politik dan pendiri lembaga survei KedaiKOPI. Begini katanya, dan itu untuk melihat dua tokoh yang kebetulan saat ini sama-sama sebagai Gubernur dan yang digadang-gadang sebagai calon pengganti Jokowi. Yang satu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Sedang satunya lagi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. \"Saya pernah bilang, bila ingin tau Indonesia seperti apa setelah Era Presiden Jokowi liat aja Provinsi yang dipimpin Gubernur niat Nyapres. Kalo pilih Ganjar ya Indonesia bakal kaya\' Jateng. Kalo pilih Anies ya Indonesia bakal kaya\' Jakarta.\" #Hensat. Hensat menggambarkan dua tokoh yang sama-sama Gubernur itu dengan pendekatan sederhana, dan itu tentang karya keduanya dalam membangun provinsinya masing-masing. Hensat mampu menyampaikan analogi dengan sederhana, dan dengan narasi humor yang cerdas. Hensat setidaknya mampu membuat senyum simpul. Setelahnya, silahkan mengembangkan analisa lebih dalam untuk menentukan pilihan. Hensat menggambarkan dua tokoh dengan melihat karyanya, itu tampak menggampangkan persoalan yang lebih serius. Tampak analisa yang disampaikan itu tidak serius, dan menggampangkan. Tapi setidaknya ia ingin gambarkan hal sederhana melihat seorang yang bisa dikerek pada jabatan yang lebih tinggi lagi. Dan itu lewat karya yang dihadirkan. Apa yang disampaikan Hensat itu, tentu tidak bisa dibuat patokan utama. Tapi setidaknya Hensat memberi panduan dengan cara sederhana. Bisa disebut pendidikan politik tingkat dasar. Meski cuma dengan analogi sederhana, Hensat mampu membuka pemahaman pada mereka yang memang ingin hadirnya pemimpin ideal memimpin negeri ini. Dengan Data Bukan Fitnah Hensat sepertinya ingin membuka mata publik agar tidak salah memilih. Jangan memilih pemimpin apalagi Presiden, itu seperti membeli kucing dalam karung. Maka panduan sederhana perlu diberikannya. Dan sepertinya panduan-panduan demikian perlu terus diberikan. Tidak boleh lagi muncul pemimpin yang hadir atau dihadirkan hanya modal pansos. Muncul dikatrol dengan tidak sebenarnya. Diberitakan dengan membesar-besarkan yang bersangkutan, yang pasti dengan tidak sebenarnya. Sambil mengecilkan pihak yang sebenarnya hadir dengan karya nyata. Peran lembaga survei yang terus merilis hasil surveinya dengan membesar-besarkan seseorang, tentu pesanan dari pihak yang membayarnya. Tidak cukup satu lembaga survei yang dibayar untuk mewarnai opini publik tentang keterpilihan seseorang yang dijagokan. Opini yang terus disampaikan pada publik, itu diharap bisa memenuhi ekspektasi keterpilihan tokoh yang dijagokan. Maka segala cara dilakukan. Peran lembaga survei politik dan bahkan buzzer jadi andalan mewarnai opini publik. Saling bagi tugas itu pastilah butuh nominal biaya tidak kecil. Maka melihat kontestasi menuju 2024 itu jalannya tidak mudah. Pelajaran dari Pilkada DKI Jakarta (2017), Anies-Sandi vs Ahok-Djarot. Dan Pilpres 2019, Prabowo-Sandi vs Jokowi-Ma\'ruf, itu bisa jadi pelajaran melihat perhelatan Pilpres 2024. Bahkan banyak analis politik yang menyebut kontestasi Pilpres 2024 itu lebih ganas dan keras gesekannya ketimbang Pilpres 2019. Bunyi-bunyian menuju 2024 sudah terdengar ditabuh. Disambut dengan munculnya relawan baik pendukung Ganjar maupun Anies yang mulai mendeklarasikan diri di mana-mana. Partai politik di Senayan akan melihat dan menjatuhkan pilihannya, setidaknya dengan membuat survei diam-diam untuk menentukan siapa dari nama-nama yang beredar, itu yang patut didukungnya. Tapi pelajaran politik, sebagaimana Hensat sudah memulainya, itu baik jika diberikan terus menerus tanpa harus menjelek-jelekkan satu pihak dan mengatrol pihak lainnya dengan membaik-baikkan yang bersangkutan, yang itu dengan tidak sebenarnya. Semua mesti disampaikan dengan data, dan jauhi dusta apalagi fitnah. (*)
Usut Legalisasi Nikah Sejenis
Oleh M. Mizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di medsos beredar video pasangan sejenis pamer buku nikah yang menandai bahwa mereka melangsungkan perkawinan resmi di Indonesia. Lengkap dengan foto pasangan sesama jenis laki-laki. Bila benar, tentu mengejutkan dan hal ini jelas merupakan perbuatan yang menantang hukum. Perlu untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Ada tiga hal penting mengapa hal ini mesti diusut dan pelaporan kepada pihak Kepolisian menjadi suatu keniscayaan. Pertama, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memaknai perkawinan sejenis sebagai bukan \"perkawinan\". Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa \"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa\". Ikatan selain antara pria dan wanita bukanlah \"perkawinan\" menurut undang-undang. Tidak dapat dicatat dan diterbitkan buku nikah. Kedua, perlu selidiki kemungkinan bahwa dua buah buku nikah yang dipertontonkan oleh pasangan sejenis tersebut adalah palsu. Kepolisian patut menyelidiki dan menyidik kedua pria \"suami istri\" tersebut. Buka kemungkinan untuk menjerat KUA yang terlibat. Ketiga, kedua pria \"suami istri\" dalam video tersebut bila mempertontonkan buku nikah palsu, maka keduanya dinilai telah melakukan kebohongan (hoaks) dan hal ini melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No 11 tahun 2008 tahun tentang ITE dan juga Pasal 45A ayat (1) UU No 19 tahun 2016. Rasanya semakin aneh saja perilaku warga negara di negara Pancasila ini. Bisa-bisanya perbuatan yang jelas-jelas dilarang agama secara demonstratif dipublikasikan dengan nyaman dan tanpa rasa salah. Dengan buku nikah segala. Hal seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan apalagi sampai dilegalisasi. Hukum harus bertindak untuk mencegah pembentukan kultur menyimpang dari kaum pengundang adzab. Sanksi harus diberikan sebagai pelajaran dan efek jera baik bagi yang bersangkutan maupun pasangan lainnya. LGBT adalah kejahatan. Tidak boleh ada kekosongan hukum untuk menjerat perilaku menyimpang yang merusak adab dan martabat kemanusiaan serta mengganggu ketentraman bersama. Ketika asas Ketuhanan Yang Maha Esa dipinggirkan dan dikecilkan maka manusia cenderung semakin biadab. Berbuat semaunya dengan menyiasati etika ataupun aturan hukum. Tantangan pasangan sejenis berbuku nikah harus dijawab tegas dengan mengusut dan mematikan langkah. Perbuatan keji dari manusia-manusia yang berperilaku hewani. Bahkan mereka lebih rendah dari hewan karena hewan masih mampu berfikir sehat dengan mencari pasangan dari lawan jenis yang berbeda. Jantan dan betina! (*)
POPULER
