ALL CATEGORY
Menteri LHK: Rehabilitasi Mangrove Dilakukan Lewat Kebijakan Majemuk
Jakarta, FNN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, usaha pencapaian rehabilitasi mangrove perlu dilihat lewat kebijakan majemuk yang mencakup berbagai aspek termasuk pembayaran berdasarkan hasil (result based payment) terkait karbon.\"Memang melihatnya kita harus dari, istilah saya, kebijakan yang majemuk, dari segala aspek. Dari kebijakan tentang karbon, kebijakan tentang kewajiban rehabilitasi dari para pemegang izin tambang,\" kata Menteri LHK Siti ketika ditemui media usai menghadiri acara Workshop Rangkaian Hari Pers Nasional bertema \"Peran Insan Pers Dalam Membangun Inisiatif Kolaborasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan\" di Jakarta, Kamis.Menteri LHK menyampaikan rasa optimistis untuk mencapai target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare pada 2024 karena terdapat ruang-ruang potensial untuk memacu penanaman dan pemeliharaan mangrove dengan sistem result based payment. Artinya, jelas Siti, kalau dipelihara dengan baik dan bernilai karbon maka masyarakat yang melakukan penanaman, kebijakan pemerintah daerah yang baik dan pelaku swasta bisa mendapatkan nilai jasa untuk memenuhi target karbon nasional.\"Ruangnya besar, tinggal memang memperluas dan mempercepat gerakannya. Saya kira Indonesia yang dibutuhkan itu, dan sebetulnya kita punya modal nilai-nilai gotong royong,\" ujar Siti.Dia menyebut juga peran generasi muda yang cukup besar dalam mencapai target rehabilitasi mangrove, yang disebut Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono sebagai salah satu yang terbesar di dunia.Indonesia memiliki ekosistem mangrove seluas 3.364.080 hektare yang terdiri dari 2.661.281 hektare dalam kawasan dan 702.799 hektare di luar kawasan, berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2021.Sebagian dari ekosistem tersebut mengalami degradasi akibat konversi lahan, pembalakan liar, pencemaran dan perluasan tambak serta budi daya yang tidak berkelanjutan. Untuk itu BRGM ditugaskan melakukan rehabilitasi di sembilan provinsi prioritas dengan target 600.000 hektare. (mth)
Keketuaan G20 Indonesia Perkuat Kerja Sama Pelaku Ekonomi Dunia
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menekankan Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia melalui Presidensi atau keketuaan dalam G20 tahun 2022.\"Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia,\" ujar Presiden dalam pidatonya saat menghadiri World Economic Forum, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.Presiden Jokowi menekankan selama memegang Keketuaan G20, Indonesia akan mengintensifkan interaksi dengan pelaku ekonomi dunia. Presiden Jokowi sangat berharap para pelaku ekonomi dunia, memiliki pemikiran konkret yang dapat diajukan untuk menjadi bagian dari capaian konkret KTT G20.Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga mengajak para pemimpin ekonomi dunia yang tergabung dalam G20 untuk menjawab kecemasan masyarakat terhadap keadaan dunia di masa pandemi saat ini dengan aksi-aksi nyata.Presiden Jokowi menekankan Indonesia berusaha agar Presidensi G20 tahun 2022 bisa menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan tersebut dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. \"Tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah \'Recover Stronger, Recover Together\'. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusifitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang,\" jelasnya.Selain itu Presiden Jokowi menyampaikan Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global.Tiga prioritas itu, pertama, menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan juga harus dapat dimobilisasi secara cepat, sebagai upaya mencegah krisis selanjutnya.Kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi, di mana dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat terutama oleh UMKM, literasi dan kemampuan digital masyarakat harus ditingkatkan, serta keamanan data harus tetap dijaga.Ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan, di mana perlunya menyediakan teknologi dan pendanaannya melalui teknologi yang mampu mendorong produksi berbasis ekonomi. (mth)
Partai Gelora: Eksistensi dan Fungsi MPR Saat Ini Tidak Berjalan Dengan Baik
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai eksistensi dan fungsi lembaga Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI saat ini tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang saat ini mencari kesibukannya masing-masing, karena memang tidak ada kesibukannya yang bisa ditegakkan. \"Semua parpol menjadi pimpinan MPR, dan sekarang MPR terpaksa mencari kesibukannya, pimpinan MPR mencari kesibukannya masing-masing,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertajuk \'Menyoal Eksistensi Lembaga MPR: Masih Relevankah Dipertahankan?\', Rabu (19/1/2022) petang. Dalam diskusi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV, Facebook Partai Gelora Indonesia dan Transvision Satellite Channel SERU: 333 ini, menghadirkan narasumber Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, pengamat hukum tata negara Ferry Amsari dan pengamat politik Chusnul Mar\'iyah. Menurut Fahri, fungsi-fungsi MPR yang tidak berjalan dengan baik saat ini harus dikembalikan. Karena MPR telah dijadikan sebagai lembaga tinggi negara melalui amendemen UUD 1945 dengan sistem joint session atau dua kamar (kamar), maka MPR tidak perlu lagi sebagai lembaga permanen. \"Peran-peran yang selama ini dibebankan kepada DPR dan DPD harusnya ditarik oleh MPR,\" katanya. Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, berpandangan belakangan ini ada kecenderungan lahirnya kembali sistem kepartaian yang menganggap bahwa lembaga negara tidak berjarak dengan kekuasaan parpol. Parpol dianggap sebagai lembaga perwakilan itu sendiri seperti dalam tradisi otoritarianisme. Fahri mengatakan, saat ini susah membedakan apa beda majelis dengan dewan di parlemen. \"Di negara-negara otoriter ya kongres partai dengan kongres negara atau lembaga perwakilan ya dianggap sama, tapi dalam negara demokrasi parpol hanyalah event organizer bagi pembentukan lembaga perwakilan, dan partai politik dijaga jaraknya dari lembaga perwakilan dengan dihilangkannya hak recall dan lain-lain sebagainya sehingga anggota kongres kita itu menjadi sangat independen seperti Amerika Serikat (AS), Prancis dan sebagainya,\" jelasnya. Karena itu, kata Fahri, seluruh elemen bangsa harus memikirkan kembali mau dibawa kemana kelembagaan MPR ke depan. Apakah mau mengkonsolidasikan tradisi otoritarianisme, atau meneruskan tradisi demokrasi yang telah mulai dalam amandemen konstitusi sejak reformasi 1998. \"Kalau kita mengarah ke sana maka kita harus memikirkan MPR. Sekarang MPR terpaksa mencari kesibukannya, pimpinan MPR mencari kesibukannya masing-masing. Yang agak sibuk pimpinan MPR hanya mas Bambang (Soesatyo) saya lihat itu urus motor itu yang paling banyak, jadi sebenarnya nggak ada itu kesibukan yang ditegakkan,\" tegasnya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan kembali posisi lembaga tersebut saat ini. Menurutnya, MPR kini masih tetap kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, meski beberapa kewenangannya dihilangkan \"Jadi meskipun wewenang untuk memilih, mengangkat dan menetapkan presiden sudah tidak lagi menjadi wewenang MPR, kemudian tidak punya lagi wewenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, menurut fungsinya MPR tetaplah merupakan lembaga tertinggi negara,\" kata Basarah. Jika peran atau wewenang MPR dihapus, lanjut Basarah, justru akan membuat bingung. Ia mengemukakan, akan timbul pertanyaan siapa yang akan melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. \"Saya kira jelas sudah wewenang MPR dalam sistem ketatanegaraan kita. Kalau wewenang ini dihapuskan atau dijadikan lembaga tak permanen maka tidak ada yang melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu,\" ungkapnya. \"Artinya tidak ada lembaga yang bisa memberhentikan presiden dan wapres di tengah masa jabatan,\" sambung politisi PDIP ini. Selain itu, Basarah juga menilai MPR RI tidak bisa disamakan dengan sistem antara senat dengan DPR di Amerika Serikat. Menurutnya, sistem yang dipakai tidak sama. Basarah menilai penggabungan antara Senat dan DPR di Konggres AS, berbeda dengan MPR karena di dalam konstitusi MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. \"Yang berarti terdapat perpindahan anggota DPR dan DPD ke satu lembaga bernama MPR. Itu lah perbedaan mendasar antara kongres Amerika Serikat dan MPR,\" kilahnya. Namun, pengamat hukum tata negara Feri Amsari menilai, \'jenis kelamin\' MPR saat ini tidak jelas. Berdasarkan tafsir ketatanegaraan dengan pendekatan original teks pembentuk UUD ketika membuat konstitusi saat ini, MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. \"Jadi MPR itu tempat berkumpulnya anggota DPR dan DPD untuk berkumpulnya dua lembaga legislatif dalam sistem presidensial yaitu lembaga DPR dan DPD. Mereka bertemu, dengan demikian sebenarnya lembaga MPR itu bukanlah lembaga tetap, akan timbul ketika berkumpulnya anggota DPR dan DPD,\" kata Ferry. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang ini mengatakan, kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan sekarang, saling berkaitan dengan lembaga yang lain. \"Kita sadar itu ketika melakukan perubahan mendasar mau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang murni dan konsekuen. Kedudukan MPR sekarang ya seperti ini,\" katanya. Namun, dalam pelaksanaannya ada ketidaksinkronan dalam sistem ketatanegaraan saat ini, MPR lebih banyak politisnya dalam implementasinya. Akibat tidak banyak orang yang bisa menjelaskan struktur bangunan kelembagaan MPR dan kedudukannya dalam sistem ketanegaraan saat ini. \"MPR sifatnya sangat politis sekarang. Ada ketidaksinkronan sietem ketatanegaraan, bentuknya seperti apa dan jenis kelaminnya tidak jelas, serta diberikan kewenangan yang memperburuk ketatanegaraan. Saya merasa memang tidak banyak yang bisa menjelaskan konstruksi bangunan kelembagaan MPR,\" katanya. Sebaliknya, pengamat politik dari Universitas Indonesia Chusnul Mariyah justru mendukung pendapat Ahmad Basarah, dan tidak sepakat dengan Fahri Hamzah dan Feri Amsari. Chusnul mengatakan, berdasarkan konsep kelembagaan dalam perspektif sejarah, MPR itu adalah penjelmaan rakyat, sehingga penanamaannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). \"Kita selalu mengajarkan kepada anak-anak di bangku sekolah. kalau Indonesia dijajah 350 tahun, kata siapa, emang Indonesia? Itu kerajan dan kesultanan yang dijajah, Indonesia baru lahir pada 17 Agustus 1945. Indonesia berasal dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh-Papua, dimana Papua saat itu bagian wilayah Tidore,\" kata Chusnul. Artinya, kedudukan MPR sebagai penjelmaan rakyat harus dipertahankan. Sebab, mempertahankan MPR bagian dari mempertahankan NKRI. \"Yang seharusnya dibubarkan itu bukan MPR, tetapi DPD, karena dalam perpektif sejarahnya tidak ada, harusnya ada Utusan Golongan, sebab yang membangun NKRI kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam, itu ada perjanjiannya,\" jelas Chusnul. Chusnul berharap kedudukan MPR dikembalikan seperti dilakukan perubahan UUD 1945, karena memiliki paradigma musyawarah, bukan seperti sekarang seakan-akan partai politik yang paling tahu, padahal tidak pernah membaca historical background pembentukan NKRI. \"MPR itu the guardian of constitution yang berkedaulatan ada di sini, dia mempertahankan eksistensi negara. Kalau sekarang ada keinginan dari ingin kembali UUD Dasar 45, kenapa tidak melakukan apa yang dilakukan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 1959 untuk kembali ke UUD 1945, mengembalikan lembaga penjelmaan rakyat,\" pungkasnya. (*)
Presiden : Kebijakan OJK Harus Mampu Cegah Meluasnya Dampak Pandemi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan instrumen kebijakan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan sektor keuangan. Presiden juga meminta instrumen dari OJK agar dapat membantu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sektor informal mampu bertahan di tengah pandemi dan bertumbuh lebih baik. “Diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik. Ini harus detil, efektif, dan penuh kehati-hatian agar tak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang sedang kita lakukan. Karena itu instrumen kebijakan dan pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19,” kata Presiden dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau secara daring, yang diikuti di Jakarta, Kamis. Presiden menekankan perlu strategi penanganan yang spesifik untuk memitigasi meluasnya dampak pandemi. Pasalnya, pandemi yang berkepanjangan telah menyebabkan dampak yang dalam bagi sektor-sektor tertentu. Di saat yang sama pada masa pandemi, turut terjadi disrupsi rantai pasok global yang menyebabkan peningkatan harga komoditas dunia dan juga inflasi global. Saat ini, kata Presiden, kinerja perekonomian, khususnya di sektor riil menunjukkan perbaikan. Namun, seluruh pihak diminta tetap waspada dengan perkembangan COVID-19, terutama meluasnya penularan varian baru virus Corona, Omicron. Selain dampak pandemi, ekonomi global juga masih penuh ketidakpastian. Saat ini terjadi kelangkaan pangan, sumber energi dan juga kontainer di beberapa negara. “Kenaikan inflasi, harga produsen. Saya kira persoalan-persoalan ini harus kita cermati karena dampaknya ada pada negara kita,” ujarnya. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau dilakukan secara daring dan luring. Presiden memberikan pengarahan secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, para pelaku industri jasa keuangan dan pejabat terkait lainnya. (mth)
Suku Dinas Bina Marga Jaksel Diminta Perketat Pengawasan Aset Daerah
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mukhlisin meminta Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan memperketat pengawasan aset daerah menyusul adanya upaya pembongkaran trotoar di Jalan Fatmawati Raya, Cipete Selatan, Cilandak.\"Ini kan aset mereka. Kalau dirusak itu juga sudah pelanggaran sebenarnya. Itu seharusnya dipertahankan oleh instansi terkait. Bina Marga yang punya aset. Nanti kita tekankan ke Bina Marga, pengawasannya mesti diperketat,\" kata Mukhlisin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Mukhlisin mengatakan, dengan adanya upaya pembongkaran ini, pihaknya akan meminta Suku Dinas Bina Marga menginventarisasi apakah ada temuan peristiwa serupa. \"Adanya temuan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat tingkat kota guna mengevaluasi sekaligus menghadirkan solusi pengawasan. Nanti kita undang Sudin Bina Marga,\" ujar dia.Menurut Mukhlisin, temuan upaya pembongkaran ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Suku Dinas Bina Marga tidak optimal. \"Ini temuan dari orang lain, bukan dari instansi terkaitnya. Berarti kan pengawasan mereka lemah. Sementara mereka juga punya Kepala Satuan Pelaksana di kecamatan,\" ujarnya.Mukhlisin menegaskan, akan mengevaluasi dan membenahi pola pengawasan dari Sudin Bina Marga yang dinilai lemah. \"Kekurangan saat ini, ke depannya harus lebih baik lagi,\" katanya.Sebelumnya, Lurah Cipete Selatan Fuad Hasan membenarkan adanya upaya pembongkaran trotoar tersebut oleh sejumlah pekerja yang diminta pemilik ruko di seberang trotoar tersebut pada Jumat, (14/1) malam.\"Malam itu juga Satpol PP dan FKDM mendatangi lokasi dan menghentikan rencana pembongkaran serta menyita alat, kemudian koordinasi dengan satgas Bina Marga,\" kata Fuad.Sementara itu Anggota FKDM Cipete Selatan, Rico mengatakan, ada upaya pembongkaran torotar yang diinisiasi oleh oknum PNS di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. \"Saat ditanya-tanya, dia merupakan orang Suku Dinas Bina Marga,\" ungkapnya. (mth)
Gubernur: PT Timah Perdalam Alur Pelabuhan Belinyu
Pangkalpinang, FNNGubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan PT Timah Tbk akan memperdalam alur pelayaran kapal di Pelabuhan Belinyu Kabupaten Bangka, guna mendukung ekspor impor secara langsung di negeri serumpun sebalai itu.\"Pendalaman alur Pelabuhan Belinyu ini segera dilakukan oleh PT Timah Tbk,\" kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Kamis.Ia mengatakan dalam mempercepat pendalaman alur Pelabuhan Belinyu ini, Pemprov Kepulauan Babel telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kepelabuhanan untuk segera melakukan studi Survei Investigasi Desain (SID).\"Insya Allah proses pengembangan berjalan lancar dan Kementerian Perhubungan berjanji akan mengeluarkan izin pendalaman pada Februari 2022 ini,\" ujarnya.Menurut dia pendalaman alur pelabuhan ini diserahkan kepada PT Timah Tbk. Perusahaan milik negara (BUMN) ini diharapkan juga dapat melibatkan PT Arta Persada Sejahtera dan PT Semesta Surya Persada dan pihak-pihak yang memiliki TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) di kawasan pelabuhan tersebut.\"Nanti PT Timah dengan TUKS lainnya dalam pengerukan alur bisa dilakukan B2B (Business to business) pengerjaannya. Semua kita serahkan dengan PT Timah dalam pengerjaannya, tinggal bagaimana mereka kolaborasikan dengan perusahaan lain,\" katanya.Ia menambahkan pendalaman alur Pelabuhan Belinyu ini sebagai langkah pemerintah provinsi pengembangan pelabuhan tersebut untuk salah satu Project Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Industri (KI).\"Ini tidak terlepas dari rencana usulan menjadikan kawasan sekitar Pelabuhan Belinyu menjadi PSN. Ketika kawasan industri di Kecamatan Belinyu mendapat banyak dukungan, maka otomatis Bangka bagian utara bisa lebih cepat berkembang,\" ujarnya. (mth)
Virus Corona di Benua Amerika Menyebar Lebih Aktif daripada Sebelumnya
Brasilia, FNN - Kasus infeksi virus corona di negara-negara di benua Amerika menyebar lebih aktif dibandingkan sebelumnya, kata Organisasi Kesehatan Pan Amerika (PAHO) pada Rabu (19/1).Menurut PAHO, kasus COVID-19 mencapai tingkat tertinggi baru di Amerika dengan 7,2 juta kasus baru dan lebih dari 15.000 kematian terkait COVID dalam pekan lalu.\"Virus ini menyebar lebih aktif daripada sebelumnya,\" kata Direktur PAHO Carissa Etienne dalam sebuah pengarahan.Karibia mengalami peningkatan kasus infeksi virus corona paling tajam selama pandemi yang telah berlangsung dua tahun, kata badan regional itu.Sementara di Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada terjadi lonjakan pasien COVID-19 yang dirawat inap.Brazil melaporkan rekor 137.103 kasus infeksi virus corona dalam 24 jam ketika varian Omicron menyebar di negara terbesar di Amerika Latin itu, menurut keterangan Kementerian Kesehatan Brazil pada Selasa (18/1).Brazil juga mencatat angka kematian terkait COVID-19 tertinggi ketiga di dunia setelah AS dan Rusia, menurut penghitungan Reuters.Mengingat kurangnya pengujian, PAHO merekomendasikan agar negara-negara di Amerika memprioritaskan tes cepat antigen untuk orang dengan gejala COVID-19 dan yang berisiko menyebarkan virus.Meskipun lebih dari 60 persen orang di Amerika Latin dan Karibia telah sepenuhnya divaksinasi terhadap COVID-19, varian Omicron terus menyebar dengan cepat di semua wilayah, kata Manajer Insiden PAHO Sylvain Aldighieri.Perkembangan penyebaran varian Omicron dalam beberapa minggu dan bulan mendatang akan tergantung pada langkah-langkah kesehatan masyarakat untuk mengurangi kasus COVID-19 yang parah dan pasien rawat inap, kata Aldighieri.Langkah-langkah itu, menurut dia, termasuk penggunaan masker, menjaga jarak sosial dan tentunya vaksinasi. (mth)
Komisi Yudisial Tunggu Pemeriksaan KPK Terkait OTT di PN Surabaya
Jakarta, FNN - Komisi Yudisial (KY) masih menunggu pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan operasi tangkap tangan oleh lembaga tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.\"Sejauh ini, Komisi Yudisial masih menunggu perkembangan pemeriksaan oleh KPK,\" kata Juru Bicara Komisi Yudisial Miko Susanto Ginting di Jakarta, Kamis.Sementara menunggu proses hukum oleh lembaga antirasuah, Miko Ginting meminta semua pihak memberikan kepercayaan kepada penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini.Komisi Yudisial, lanjut Miko, senantiasa akan terus memantau dan bersedia membantu proses hukum apabila lembaga terkait membutuhkannya.Sementara itu, Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan KPK melakukan operasi tangkap tangan di Surabaya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN) Surabaya.Dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut, kata Ali, KPK telah mengamankan tiga orang, yaitu hakim, panitera, dan pengacara.Untuk detail kasus ini, KPK belum menginformasikan secara lebih lanjut. (mth)
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT di Pengadilan Negeri Surabaya
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/1).\"KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengamankan sejumlah uang dan pihak terkait kemarin sore,\" ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, ada tiga orang yang telah diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut.Mereka adalah hakim, panitera, dan pengacara. Namun, terkait dengan nama tiga pihak tersebut, KPK belum menginformasikan secara lebih lanjut.Sampai saat ini, kata Nurul Ghugron, KPK sedang memeriksa para pihak tersebut.\"Saat ini, para pihak dimaksud sedang kami periksa untuk memperjelas duduk kasus ini,\" ujar Nurul Ghufron.Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu selama 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.Terkait dengan perkembangan OTT itu, Nurul Ghufron mengatakan bahwa KPK akan segera menginformasikannya lebih lanjut setelah pemeriksaan selesai.\"Kami akan umumkan setelah pemeriksaan selesai dilakukan,\" katanya. (mth)
Harga Minyak Turun di Sesi Asia, Kekhawatiran Pasokan Batasi Kerugian
Singapura, FNN - Harga minyak tergelincir kembali di perdagangan Asia pada Kamis pagi, setelah mencapai level tertinggi sejak 2014 di sesi sebelumnya karena investor melakukan aksi ambil untung, namun kekhawatiran pasokan jangka pendek membatasi kerugian lebih lanjut.Minyak mentah berjangka Brent turun 72 sen atau 0,81 persen, menjadi diperdagangkan di 87,72 dolar AS per barel pada pukul 01.52 GMT. Patokan global Brent menyentuh 89,13 dolar AS per barel di sesi terakhir, tertinggi sejak Oktober 2014.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS merosot 96 sen atau 1,1 persen, menjadi diperdagangkan di 86 dolar AS per barel.\"Badan Energi Internasional mengatakan permintaan minyak global berada di jalur untuk mencapai tingkat pra-pandemi,\" kata analis di bank ANZ dalam sebuah catatan.\"Gangguan pasokan jangka pendek juga membantu memperketat pasar. Minyak mentah Brent menguat tajam setelah laporan pipa minyak utama yang mengalir dari Irak ke Turki rusak akibat ledakan.\"Namun, aliran minyak mentah melalui pipa Kirkuk-Ceyhan telah dilanjutkan, setelah dihentikan pada Selasa (18/1) karena ledakan di dekat pipa di provinsi tenggara Turki Kahramanmaras, kata para pejabat pada Rabu (19/1).Kekhawatiran pasokan telah meningkat minggu ini setelah kelompok Houthi Yaman menyerang Uni Emirat Arab, produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Sementara itu Rusia, produsen minyak terbesar kedua di dunia, telah menambah kehadiran pasukannya di dekat perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran invasi dan ketidakpastian pasokan berikutnya.Para pejabat dan analis OPEC mengatakan bahwa reli minyak dapat berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, dan harga bisa mencapai 100 dolar AS per barel karena permintaan, mengabaikan terjadinya penyebaran varian virus corona Omicron.OPEC+, yang mengelompokkan kartel dengan Rusia dan produsen lainnya, sedang berjuang untuk mencapai target peningkatan produksi bulanan sebesar 400.000 barel per hari (bph).Stok minyak mentah dan bensin AS naik sementara persediaan sulingan turun minggu lalu, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute pada Rabu (19/1).Persediaan minyak mentah AS naik 1,4 juta barel untuk pekan yang berakhir 14 Januari. Persediaan bensin naik 3,5 juta barel, sementara stok sulingan turun 1,2 juta barel, menurut sumber, yang berbicara dengan syarat anonim. (mth)
POPULER
