ALL CATEGORY
Panglima TNI Nilai Reputasi Yogyakarta Bagus Soal Keamanan
Yogyakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menilai Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki reputasi yang bagus soal keamanan.\"Yogyakarta punya reputasi yang sangat bagus,\" kata Panglima TNI seusai menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.Menurut Andika, hingga kini tidak ada laporan apa pun yang menonjol mengenai persoalan keamanan di Kota Gudeg.\"Saya dapat laporan dari Panglima Kodam, dari Komandan Korem secara khusus di Yogyakarta, dari Komandan Lanud, ada Danlanal di sini. Saya tidak mendapatkan laporan yang menonjol (soal keamanan),\" ujar Panglima TNI.Sementara itu, Gubernur DIY Sultan HB X mengatakan bahwa situasi keamanan di wilayahnya relatif baik.\"Semoga saja pada tahun depan kondisinya bisa juah lebih baik,\" tutur Sultan.Mengenai fenomena kejahatan jalanan (klitih) yang mengemuka beberapa waktu terakhir, Sultan berharap agar tidak dibesar-besarkan karena para pelakunya telah ditangkap.\"Toh, yang melakukan sudah ditangkap, ya, sudah selesai persoalanya,\" kata Sultan HB X.Raja Keraton Yogyakarta itu khawatir persoalan klitih yang muncul di DIY sengaja didesain dan diperpanjang oleh pihak tertentu agar Yogyakarta dianggap tidak lagi aman dan nyaman.\"Mungkin teman-teman tidak merasa kalau itu by design misalnya, jadi supaya klitih ini diperpanjang terus menjadi sesuatu yang akhirnya dinyatakan Yogya tidak aman dan nyaman,\" ujar Sultan.Seperti diwartakan, aksi klitih di antaranya terjadi di Jalan Kaliurang Kecamatan Ngaglik, Sleman, Senin (27/12) dini hari, yang mengakibatkan korban mengalami luka di telapak tangan, gigi depan, serta bagian punggung.Terkait dengan kasus itu, polisi telah mengamankan enam orang yang salah satunya masih berstatus pelajar.Catatan Polda DIY sepanjang 2021 sebanyak 58 kasus kejahatan jalanan di DIY dengan jumlah pelaku mencapai 102 orang. Jumlah kasus tersebut meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2020 yang tercatat 52 kasus.Dari 102 pelaku, sebagian besar atau 80 orang di antaranya masih berstatus pelajar, selebihnya pengangguran. (mth)
Pelindo Alihkan Pengelolaan Terminal Peti Kemas ke Subholding
Surabaya, FNN - PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo akan mengalihkan pengelolaan sejumlah terminal peti kemas (TPK) kepada subholding PT Pelindo Terminal Petikemas, per Januari 2022 sebagai bagian dari aksi korporasi pascamerger tanggal 1 Oktober 2021.Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas M Adji di Surabaya, Jumat mengatakan total TPK yang akan dikelola dan dioperasikan sebanyak 27 TPK, dan tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.\"Tahap pertama, kami akan melakukan pengelolaan dan pengoperasian TPK Nilam di Surabaya mulai 1 Januari 2022, disusul oleh TPK Belawan, TPK Semarang, dan TPK Banjarmasin pada Februari 2022 dan seterusnya secara bertahap terminal peti kemas lainnya hingga akhir tahun,” kata Adji.Adji mengatakan, untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi para pengguna jasa perusahaan, pihaknya akan melakukan serangkaian program untuk meningkatkan kualitas layanan.Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian perseroan adalah standardisasi dan digitalisasi bisnis proses, peningkatan kompetensi bagi pekerja dan juga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta peningkatan kehandalan peralatan penunjang kegiatan terminal.\"Seluruh terminal yang kami kelola akan memiliki standar yang sama sesuai dengan kelas pelabuhan, nantinya tidak akan ada perbedaan pelayanan dari seluruh wilayah operasi kami, yang membedakan hanya kelasnya,” katanya.Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto mengatakan pelimpahan operasi kepada PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai salah satu nilai tambah yang dihasilkan dari merger Pelindo I-IV.Sebelumnya pengelolaan terminal peti kemas dilakukan oleh masing-masing sesuai wilayah operasi yang mengakibatkan adanya perbedaan pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa.Dengan pelimpahan kepada subholding diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan yang sama dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk mendukung efisiensi biaya logistik di Indonesia.“Dulu masing-masing punya standar dan berberda-beda, itu yang akan kami satukan dan samakan melalui penyerahan operasi ke subholding, nantinya subholding inilah yang bertanggungjawab atas operasional dan terhadap pengguna jasa,” katanya.Sementara itu, masing-masing TPK yang akan dikelola terdiri dari 15 terminal yang sebelumnya merupakan cabang Pelindo seperti TPK Belawan, TPK Perawang, TPK Semarang, TPK Nilam (Surabaya), TPK Banjarmasin. Selanjutnya TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Bitung, TPK Kendari, Makassar New Port, TPK Makassar, TPK Kupang, TPK Ambon, TPK Sorong dan TPK Jayapura.Kemudian ditambah 12 terminal yang merupakan terminal yang dioperasikan oleh anak perusahaan yakni PT Terminal Petikemas Surabaya (1 terminal), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1 terminal), PT IPC Terminal Peti Kemas (6 terminal), PT Terminal Teluk Lamong (1 terminal), PT Kaltim Kariangau Terminal (1 terminal), PT Prima Multi Terminal (1 terminal), dan PT Prima Terminal Petikemas (1 terminal). (mth)
Petani Jatim Minta Pemerintah Tetapkan Jumlah Alokasi Pupuk Bersubsidi
Surabaya, FNN - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur meminta pemerintah untuk segera menetapkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi, supaya para petani bisa menebus pada awal Januari 2022, dan melakukan pemupukan dengan tepat waktu.Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Suharno, Jumat mengakui bahwa cukup banyak petani yang belum melakukan pemupukan pada Desember 2021, karena alokasi pupuk bersubsidi saat ini sudah habis.“Kami berharap saat memasuki Januari 2022, petani dapat segera menebus pupuk bersubsidi agar dapat segera melakukan pemupukan,” ujar Suharno, ketika dikonfirmasi.Suharno mengakui, surat alokasi pupuk subsidi untuk setiap provinsi telah diterbitkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 17 Desember 2021 melalui surat kepada seluruh gubernur dengan Nomor 200/SR.220/M/12/2021.Namun, pihaknya belum mendapat informasi terkait tindak lanjut surat tersebut, dan sejumlah petani sangat berharap agar birokrasi administrasi pupuk bersubsidi ini dapat dipermudah dan dipercepat. Karena tanaman membutuhkan pupuk secara tepat waktu dan tidak bisa menunggu. Direktur CV Bumi Rosan, Andri Fitrananda selaku distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto mengakui alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 di wilayahnya telah habis pada pertengahan Desember 2021.Sehingga, juga sangat berharap dapat segera menyalurkan pupuk bersubsidi di awal Januari 2022 agar kebutuhan petani di wilayah kerjanya dapat terpenuhi.“Kami memiliki stok di gudang distributor dan siap menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani melalui kios/pengecer kami setelah adanya Surat/SK alokasi tingkat Kecamatan,” ujar Andri. Dikonfirmasi secara terpisah, Vice President Penjualan Wilayah 4A (Jawa Timur) PT Pupuk Indonesia (Persero), Iyan Fajri, membenarkan bahwa surat dari Menteri Pertanian untuk alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi sudah terbit pada tanggal 17 Desember 2021.“Sebagai produsen kami menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan pemerintah. Dalam hal ini, untuk provinsi Jawa Timur kami akan mengacu pada regulasi yang berlaku di Provinsi Jawa Timur,” kata Iyan.Iyan juga menyebutkan bahwa secara stok, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi pada jaringan distribusinya untuk alokasi tahun 2022. Sedangkan dalam penyalurannya, pihaknya berpedoman pada regulasi yang berlaku, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.“Stok kami tersedia di gudang penyangga di tingkat kabupaten, gudang distributor, hingga kios/pengecer di seluruh Jawa Timur ,\" kata Iyan. (mth)
Pemkab Sergai Apresiasi Program Gerakan Seratus Mushala Sekolah
Seirampah, FNN - Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) memberikan apresiasi terhadap program Gerakan Seratus Mushala Sekolah (Geser Muse) yang digagas oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII).Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Darma Wijaya di Seirampah, Jumat, mengucapkan terimakasih kepada AGPAII Sergai yang telah membantu pemerintah daerah dalam menjadikan Sergai sebagai kabupaten maju, mandiri, sejahtera, dan religius.\"Dimana program pembangunan 100 Musala ini masuk dalam sisi religius yang tertuang dalam Sapta Dambaan,\" katanya.Bupati menyatakan pembangunan akan lebih ringan jika dilakukan dengan gotong royong. Menurutnya, program Geser Muse ini sudah bagus dan jadi wujud gotong royong yang perlu kita pertahankan bahkan ditingkatkan.\"Ini sudah bagus. Harapannya satu bulan bisa satu Mushala dibangun, sehingga targetnya cepat selesai,” katanya lagi.Sementara Ketua Program Geser Muse, Muhammad Ramli, mengatakan program tersebut berangkat dari keprihatinannya dengan tidak adanya Mushala di sekolah negeri.\"Pembelajaran agama ini haruslah didukung. Harapannya praktik yang dilakukan di kelas, bisa didukung dengan kehadiran Mushala ini,\" katanya.Sampai saat ini, katanya lagi, Geser Muse sudah membangun satu Mushala dengan nama Fathul Ilmi 1 di Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan. Mushala pertama ini dibangun di SDN 107826 Pematang Sijonam pada 7 Oktober lalu sekaligus pencanangan Geser Muse, katanya.Adapun target yang ditetapkan untuk menuntasnya hingga sampai 10 tahun. Namun, dirinya berharap bisa selesai sebelum target tersebut. Ia juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan.\"Bukan hanya program Musala, kami juga berharap di sekolah-sekolah juga bisa diterapkan infaq setiap Jumat,\" katanya. (mth)
Ketua DPR Ajak Masyarakat Optimistis Sambut Tahun 2022
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap semangat dan optimistis dalam menyambut tahun 2022.“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir dua tahun Indonesia menghadapi krisis COVID-19. Saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Puan menjelaskan berbagai persoalan telah dihadapi Indonesia sepanjang tahun 2021. Dia mengajak masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk introspeksi bersama mengenai lonjakan kasus hebat COVID-19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 akibat varian Delta.“Saat itu kondisi cukup memprihatinkan di mana rumah sakit penuh, sulitnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan, termasuk krisis oksigen dan obat-obatan. Banyak tenaga kesehatan tumbang dan korban meninggal pun tidak sedikit,” tutur Puan. Dia bersyukur Indonesia bisa melewati badai tersebut dan saat ini kondisi pandemi COVID-19 sudah jauh lebih baik. Belajar dari situ, dia mengajak untuk terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak lagi terjadi lonjakan kasus.Hal tersebut penting, kata dia, karena Corona varian baru Omicron saat ini sudah masuk Indonesia. Meski begitu, Puan meminta masyarakat tidak perlu panik, tetap harus hati-hati dan bijaksana dalam menjalani keseharian untuk menghindari penyebaran CPVID-19.“Pastikan diri dan keluarga terlindungi dari COVID-19. Salah satunya dengan mendukung program vaksinasi Pemerintah. Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” pesan Puan. Puan mengatakan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial sangat ditentukan kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi. Selain itu dalam memperkuat imunitas dan adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat baru, yakni hidup dalam situasi ketidakpastian pandemi COVID-19.“Oleh karena itu, melalui fungsi konstitusional DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” papar Puan.Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI disebut fokus terhadap penanggulangan pandemi COVID-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional.Puan mengatakan anggaran program penanggulangan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha. Puan memastikan DPR RI akan terus bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja pemerintah, lembaga eksekutif termasuk DPR, dan lembaga yudikatif.“Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat tinggi Indonesia bisa melewati segala badai yang ada. Semoga di tahun yang baru, kita semakin lebih baik, dan rakyat semakin sejahtera sehingga Indonesia akan menjadi lebih hebat. Mari kita maju bersama,” kata Puan. (mth)
Tiga Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis Segera Disidangkan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) di Kabupaten Bengkalis, Riau, ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.Tiga tersangka, yaitu Project Manager PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Didiet Hadianto (DH), Staf Pemasaran PT WIKA Firjan Taufa (FT), dan Tirtha Adhi Kazmi (TAK) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).\'Tim jaksa Kamis (30/12) telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) tersangka DH dan kawan-kawan dari tim penyidik karena seluruh isi berkas perkara telah terpenuhi dan dinyatakan lengkap,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan penahanan tiga tersangka tersebut beralih dan dilanjutkan oleh tim jaksa untuk masing-masing selama 20 hari dimulai 30 Desember 2021 sampai dengan 18 Januari 2022. Tersangka Didiet ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Firjan ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Tirta ditahan di Rutan KPK Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK).\"Dalam waktu 14 hari kerja, tim jaksa wajib melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru,\" kata Ali.Sebelumnya, KPK telah menahan ketiganya pada 3 September 2021 dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015. Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Didiet dan Tirtha dalam proses pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Bukit Pulau Bengkalis berperan aktif dalam memanipulasi penyusunan berbagai dokumen proyek seolah telah selesai dikerjakan 100 persen sehingga bisa dilakukan pencairan pembayaran termin terakhir pada akhir Desember 2015 di mana saat itu belum dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). Firjan yang merupakan salah satu staf PT WIKA turut memfasilitasi pertemuan antara M Nasir selaku PPK dengan pihak-pihak internal PT WIKA di antaranya terkait dugaan pemberian sejumlah uang terhadap M Nasir.Dalam pelaksanaan pekerjaan, Firjan selalu berkoordinasi dengan Didiet mengenai dugaan pengkondisian pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil.Akibat perbuatan para tersangka, KPK menduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp129 miliar dari nilai proyek sebesar Rp359 miliar. (mth)
Sebanyak 113,67 Juta Warga Indonesia Telah Disuntik Vaksin Dosis Lengkap
Jakarta, FNN - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan jumlah penerima dosis lengkap vaksin COVID-19 di Indonesia hingga Jumat siang atau hari terakhir tahun 2021 mencapai total 113.666.327 (113,67 juta) orang.Dilansir dari data Satgas COVID-19 yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dosis lengkap vaksin COVID-19 itu bertambah 661.959 orang.Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat hari ini sebanyak 1.070.414 orang. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 161.080.856 jiwa. Adapun total vaksinasi untuk dosis ketiga hari ini mencapai 1.288.890 orang. Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 juta orang.Dengan demikian, maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 77,46 persen dari total masyarakat sasaran. Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi dosis kedua meliputi 54,67 persen dari total sasaran. Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan total vaksin yang sudah tiba di Tanah Air dalam bentuk bulk atau bahan baku maupun vaksin jadi berjumlah 458.069.415 dosis.Sebelumnya Indonesia kedatangan vaksin tahap ke-182 berupa vaksin Sinovac yang merupakan donasi dari COVAX, Kamis (30/12) berjumlah 1.236.000 dosis. Menurut Nadia, jumlah vaksin di penghujung 2021 ini menandai konsistensi pemerintah Indonesia dalam upaya mencukupi kebutuhan vaksin bagi masyarakat.\"Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan kedatangan vaksin, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Sejak awal pandemi, Indonesia telah aktif menjalin kerja sama internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator COVAX Facility,\" katanya. (mth)
BNPB: Literasi Hingga Tata Ruang Lahan Jadi Pembelajaran Bencana 2021
Jakarta, FNN - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan mengatakan bahwa dari peningkatan literasi sampai dengan tata ruang lahan telah menjadi pembelajaran penting dari bencana yang terjadi pada tahun 2021. “BNPB mencatat setidaknya tiga ribu bencana alam terjadi sepanjang tahun 2021. Rangkaian bencana tersebut didominasi kejadian hidrometeorologi basah,” kata Lilik dalam Konferensi Pers Update Situasi dan Kaleidoskop Bencana 2021 yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat. Lilik menuturkan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor sepanjang tahun 2021 telah diperparah oleh adanya fenomena La Nina. Melalui sejumlah bencana itu pula pihaknya mengatakan banyak pembelajaran yang bisa diambil oleh Indonesia. Pertama, Lilik mengatakan berbagai bencana tersebut menyadarkan Indonesia akan pentingnya literasi mengenai kebencanaan. Lilik menegaskan bahwa literasi tak boleh terhenti hanya di pemerintah daerah saja. Tetapi harus sampai pada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana atau wilayah yang sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa. Seperti peristiwa siklon tropis Flores yang pernah melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1973 dan kembali terjadi tahun ini. Berbicara mengenai literasi juga tak bisa dilepaskan dari pembelajaran mitigasi risiko bencana seperti gempa dengan penguatan bangunan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penguatan struktur bangunan atau retrofitting, dapat menjadi salah satu pilihan dan tentunya harus dengan biaya murah dan bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat. Masih terkait konteks tersebut, Lilik menjelaskan perlu pula adanya mitigasi kultural pada masyarakat sehingga dapat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil apabila gempa bumi terjadi. Misalnya cara evakuasi, titik kumpul hingga simulasi atau latihan kesiapsiagaan.Menurut Lilik, kejadian bencana 2021 juga tak bisa lepas dari faktor alih fungsi peruntukan lahan. Permasalahan tata ruang, khususnya yang berbasis mitigasi risiko masih menjadi tantangan dalam tahap implementasinya khusunya pada penekanan konteks penanggulangan bencana. “Di samping itu, catatan mengenai pemulihan daya dukung lingkungan juga harus dilakukan secara optimal. Kejadian hidrometeorologi basah pada tahun ini diperparah oleh menurunnya daya dukung lingkungan,” ujar dia. Perubahan lansekap secara masif yang terlihat menyebabkan degradasi lingkungan pada sisi hulu dan sepanjang aliran sungai. Sehingga perlu adanya upaya mempertahankan kawasan lingkungan dan ekosistem karena menjadi bagian penting dalam mengurangi potensi banjir. Khususnya pada DAS panjang yang perbedaan elevasi rendah. “Restorasi ekosistem ini menjadi jawaban untuk solusi jangka panjang,” tegas dia. Lilik juga menekankan semua pembelajaran tersebut harus lebih disiapkan dan diterapkan secara optimal pada tahun berikutnya. Sebab, bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah yang berkaitan dengan hidrometeorologi.\"Harus dilakukan secara optimal karena di Indonesia paling banyak adalah bencana terkait dengan hidrometeorologi. Ini akan diperparah apabila kondisi daya dukung lingkungan kita (tidak memadai). Jika tidak, saat bencana bisa terjadi dan korbannya akan sangat banyak,\" tegas dia. (mth)
Polisi Sterilkan 17 Titik di Jakarta Pusat dari Kerumunan Massa
Jakarta, FNN - Personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan sterilisasi di 17 titik untuk mencegah terjadinya kerumunan massa menjelang malam Tahun Baru pada \"Crowd Free Night\" (CFN), mulai pukul 22.00 WIB.Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Guntur Muhammad Thariq, menjelaskan, ada tiga kawasan yang menjadi pengawasan kerumunan, yakni Bundaran Senayan, Jalan Sudirman-Thamrin, dan Jalan Benyamin Sueb Kemayoran.\"Steril, mulai jam 22.00 WIB, apabila ada massa yang masih berkerumun, akan kita imbau secara humanis untuk kembali ke rumahnya masing-masing, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19,\" kata Guntur pada Apel Pengamanan di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Jumat. Guntur menjelaskan, ada 1.761 personil gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP akan menjaga di 17 titik tersebut dari kerumunan.Personil akan disebar di Bundaran Senayan, Jalan Asia-Afrika, Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan Benyamin Sueb, Masjid Akbar Kemayoran dan Pasar Jiung.\"Jalan Benyamin Sueb sendiri mulai dari siang dan sekitar Pasar Jiung hingga Masjid Akbar sudah kita lakukan penutupan sterilisasi tidak adanya pengunjung atau masyarakat berkumpul di objek tersebut,\" kata Guntur.Adapun Polda Metro Jaya memberlakukan malam bebas kerumunan atau \"Crowd Free Night\" (CFN) di 11 titik di wilayah Jakarta pada malam Tahun Baru 2022.CFN akan diberlakukan selama dua hari yakni 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022, pada pukul 22.00-04.00 WIB dan 1-2 Januari 2022 pada pukul 22.00-04.00 WIB. (mth)
Polda Jatim Pecat Tujuh Anggota Sepanjang Tahun 2021
Surabaya, FNN - Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) pada tujuh anggotanya sepanjang tahun 2021 karena terlibat penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana.\"Polda Jatim telah memberikan hukuman berat berupa PTDH terhadap tujuh personel. Karena kami melihat dan menyadari anggota yang baik harus diberi penghargaan, tapi anggota yang melanggar dilakukan pembinaan,\" ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta di Surabaya, Jumat.Ia menyebut pemberhentian dengan tidak hormat pada anggota Polri di lingkup Polda Jatim ini mengalami kenaikan, karena tahun sebelumnya tak ada personel yang diberhentikan dengan tidak hormat.Sepanjang tahun 2021, ada 417 anggota Polri di jajaran Polda Jatim yang melakukan pelanggaran, atau menunjukkan penurunan 23 persen dari tahun 2020, yakni ada 593 pelanggaran.Kapolda merinci anggotanya yang menjalani hukuman pelanggaran kode etik Polri dan Pidana yakni 108 anggota melakukan perbuatan tercela, 107 melakukan permohonan maaf, 36 anggota tour of duty, 10 anggota tour of area dan delapan orang dilakukan pembinaan ulang. \"Bidpropam Polda Jatim lebih mengedepankan upaya preventif untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polda Jatim,\" ucap mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu.Pada kesempatan tersebut, Irjen Nico mengatakan komitmennya demi Polri yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Sementara itu, untuk anggota yang berprestasi, sebanyak 7.451 anggota Polda Jatim mengalami kenaikan pangkat, 3.288 anggota mendapatkan tanda kehormatan, 1.070 mendapat promosi jabatan.Selanjutnya, sebanyak 1.234 anggota mendapat pengembangan pendidikan umum dan 278 anggota mendapat pengembangan pendidikan spesialisasi.\"Ini komitmen kami dalam memberikan reward and punishment. Begitu pula ketika ada anggota yang terlibat narkoba atau pidana akan kami tindak,\" katanya. (mth)
POPULER
