ALL CATEGORY
PHRI: Okupansi Hotel di Kediri Naik 55-60 Persen
Kediri, FNN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kediri Raya, Jawa Timur, mengungkapkan saat ini okupansi hotel di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri sudah mulai meningkat 55-60 persen.\"Saat Natal dan Tahun Baru 2022 ini, tingkat hunian alhamdulillah mengalami kenaikan daripada sebelumnya. Ini sudah merangkak naik untuk okupansi sekitar 55-60 persen,\" kata Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kediri Raya Sri Rahayu Titik Nuryati di Kediri, Selasa.Ia mengungkapkan kenaikan itu secara bertahap. Sejak Oktober 2021, saat vaksinasi COVID-19 sudah gencar dilakukan tingkat okupansi hotel di Kota dan Kabupaten Kediri sudah mulai merangkak naik hingga kini tingkat okupansinya sudah 55-60 persen.Pihaknya mengakui saat awal pandemi COVID-19 adalah masa yang cukup berat bagi usaha hotel dan restoran. Namun, banyak yang mencoba bertahan dan saat ini sudah mulai ada peningkatan lagi untuk tingkat hunian.Ia juga mengakui saat ini pandemi COVID-19 memang belum selesai, terlebih lagi ada COVID-19 varian Omicron.Di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, ada 73 hotel, restoran yang menjadi anggota PHRI Kediri Raya. Dirinya berharap hal ini tidak sampai berkepanjangan, sehingga usaha hotel dan restoran tetap bisa bertahan.\"Tentunya harapan kami, pandemi segera sirna. Sekarang ada varian baru Omicron, mudah-mudahan tidak sampai berkepanjangan ini, karena saya yakin masyarakat juga sadar dengan kesehatan dan sudah vaksin,\" kata dia.Ia juga menambahkan, dengan kondisi tersebut diharapkan perekonomian segera pulih sehingga aktivitas masyarakat juga lebih baik lagi.\"Tentunya harapan semua masyarakat juga ingin pandemi ini segera berakhir, kemudian perekonomian pulih. Masyarakat juga mudah untuk bangkit kembali mengais rezeki. Dengan pandemi ii mungkin sudah landai, dan saya yakin semua perekonomian akan bergerak positif juga,\" kata dia.Pihaknya juga menyambut baik rencana dari Pemerintah Kota Kediri yang akan fokus menggenjot perekonomian daerah di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan fokus tersebut tentunya bisa semakin meningkatkan pendapatan baik di sektor perhotelan maupun restoran.\"Tentunya senang, apalagi pemda sudah mulai mengadakan event. Harapannya dengan event di daerah ini akan bisa mendatangkan wisatawan meskipun lokal. Tentunya ini juga nantinya dari usaha hotel dan restoran akan terdampak juga jika pemerintah memunculkan itu, lebih menggeliat lagi,\" kata Sri Rahayu.Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar sebelumya memang menegaskan pada 2022 ini akan fokus pada sektor perekonomian. Pemerintah Kota Kediri juga bergerak cepat untuk pemulihan ekonomi di 2022.Wali Kota juga mengingatkan ancaman varian Omicron juga tidak bisa dipandang sebelah mata.\"Jangan pernah menyepelekan, karena isu yang berkembang di masyarakat varian ini lebih ringan dampaknya. Intinya kita harus waspada, ada target besar pemulihan ekonomi di tahun 2022,\" katanya.Ia juga berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.\"Semua kerja keras kita akan sia-sia jika pandemi ini tidak selesai-selesai. Saya tidak bisa melarang orang untuk tidak bekerja, tapi mohon tetap pakai masker dan taat pada protokol kesehatan,\" kata Wali Kota. (mth)
Perkara Berita Bohong KM50: Di Mana Kesalahan Habib Bahar Smith?
Pada perkara Habib Bahar Smith tidak ada kausalitas antara pernyataan yang disampaikan dengan timbulnya akibat berupa terjadinya keonaran fisik di kalangan rakyat. Oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, Ahli Hukum Pidana PENETAPAN status tersangka atas Habib Bahar Smith yang diikuti dengan penangkapan patut dipertanyakan. Dikatakan demikian oleh karena selain proses hukumnya sangat cepat, juga penerapan salah satu deliknya adalah sama dengan Habib Rizieq Syihab pada RS UMMI yakni Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Delik yang dikenal dengan “berita bohong” (hoaks) dalam banyak perkara mengandung kepentingan politis ketimbang yuridis. Demikian itu menjadikannya cenderung subjektif dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam rumusan UU. Dapat disebutkan di sini unsur “keonaran di kalangan rakyat” dipahami secara menyimpang dari maksud pembentuk UU. Keonaran yang tidak lain adalah suatu kondisi fisik seperti huru hara atau kerusuhan di kalangan rakyat telah diperluas pengertiannya mencakup kegaduhan di dunia maya (media sosial). Pertentangan pendapat antara pihak yang pro dan kontra terhadap suatu konten berita/informasi yang disampaikan secara virtual (youtube) dimaknai sebagai kegaduhan yang berpredikat sama dengan keonaran fisik. Sebagai contoh, pada perkara RS UMMI pertentangan pendapat tersebut itulah yang kemudian menjadi dalil terpenuhinya unsur “keonaran di kalangan rakyat” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Padahal pihak yang pertama kali mempermasalahkan kondisi kesehatan Habib Rizieq Syihab adalah para buzzer. Keberadaan buzzer-buzzer tersebut patut diduga sengaja dibentuk untuk menimbulkan kegaduhan (pro-kontra) di media sosial, namun terhadap mereka tidak dilakukan proses hukum. Di sini dipertanyakan apakah hal yang sama akan berlaku terhadap Habib Bahar Smith dalam kaitannya dengan pernyataannya tentang peristiwa pembuhunan keji terhadap keenam laskar FPI. Pernyataan Habib Bahar Smith tentang pembunuhan yang didahului dengan penyiksaan sudah menjadi pengetahuan umum. Dengan demikian bukan hanya Habib Bahar Smith yang mengatakan hal itu. Masyarakat luas dan di dalamnya para tokoh juga menyampaikan hal yang sama, bahkan ada Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Laskar Front Pembela Islam (TP3). Dalam Buku Putih TP3 yang berjudul “Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Enam Pengawal HRS”, terdapat penjelasan berbagai kondisi yang dialami para korban. Begitupun ketika pihak keluarga korban KM50 dan Penasehat Hukum audiensi dengan Komisi III DPR RI dugaan terjadinya penyiksaan juga telah disampaikan. Kesemuanya itu sudah viral terlebih dahulu sebelum Habib Bahar Smith menyampaikannya. Seharusnya terhadap berbagai informasi dan data-data yang mendukung adanya sejumlah tanda-tanda penyiksaan pada tubuh beberapa korban menjadi petunjuk terjadinya penganiayaan berat sebelum tindakan penembakan. Adalah suatu hal yang aneh apabila Habib Bahar Smith mengatakan adanya penyiksaan sebab pemberitaan/informasi tersebut kemudian dirinya dikatakan telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Seiring dengan itu, selama ini tidak pernah ada suatu kondisi kerusuhan atau huru hara terkait dengan pemberitaan yang viral tersebut. Dalam hukum pidana berlaku hubungan ‘sebab-akibat’ (kausalitas) guna menentukan sebab yang paling dominan terjadinya akibat. Untuk kemudian menjadi dalil terpenuhinya hubungan antara ‘perbuatan’ (actus reus) dan ‘kesalahan’ (mens rea) seseorang guna dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pada perkara Habib Bahar Smith tidak ada kausalitas antara pernyataan yang disampaikan dengan timbulnya akibat berupa terjadinya keonaran fisik di kalangan rakyat. Uraian demikian tentu panjang pembahasan teoretisnya. Penulis singkatkan saja, pernyataan yang disampaikan tidak terkualifikasi sebagai berita illegal (melawan hukum atau tanpa hak). Pada dirinya tidak pula ada kehendak untuk mewujudkan timbulnya akibat yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana (in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Tidak ada penggunaan pikiran secara salah maupun ‘niat jahat’ (dolus malus) yang mengarahkan dirinya secara ‘dengan sengaja’ untuk mewujudkan akibat yang dilarang. Terlebih lagi UU a quo telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019, disebutkan dalam Pasal 626 Ayat 1 huruf a. Penghapusan tersebut menandakan bahwa sudah tidak ada lagi sebab atau sifat yang menjadikannya sebagai norma larangan. Singkat kata, apa yang disampaikan bukan delik. (*)
Geramm Prihatin Media Dipanggil Polisi Beritakan Lembaga Bencana
Kuala Lumpur, FNN - Gerakan Media Marah (Geramm) menyesalkan pemanggilan wartawan dari sebuah media oleh polisi Malaysia karena memberitakan kelemahan Lembaga Pengurusan Bencana Negara (Nadma) dalam menangani banjir.\"Memulai tahun baru 2022 dengan berita buruk. Pihak polisi dari Bukit Aman dilaporkan telah memanggil wartawan dari portal Free Malaysia Today terkait artikel memuat sumber yang menyampaikan kelemahan Nadma dalam menyelamatkan para korban banjir di Taman Seri Muda, Selangor,\" ujar Juru Bicara Geramm, Radzi Razak di Kuala Lumpur, Selasa.Sebuah laporan polisi telah dibuat oleh Nadma berdasarkan artikel tanggal 21 Desember 2020.\"Geramm tegas mempertahankan hak media untuk bertanya dan menyampaikan persoalan dalam menjalankan tugas tanpa gangguan apa pun atau tekanan, manakala pihak-pihak berkaitan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan,\" katanya. Geramm dengan tegas menuntut pembentukan Majelis Media (Dewan Pers) Malaysia sebagai mekanisme pengaturan mandiri dan platform menyelesaikan semua pertikaian dengan media, tanpa melibatkan penyelidikan pihak berkuasa.\"Pada masa yang sama, kami turut memaklumi tanggung jawab pihak berkuasa untuk menyelidiki setiap laporan yang diterima, termasuk merekam pernyataan pihak-pihak terkait,\" katanya.Dalam konteks artikel yang memuat sumber tidak menyebutkan nama, ujar dia, perlu diingatkan bahwa media berhak untuk menjaga kerahasiaan identitas sumber berita - prinsip dasar kebebasan media yang turut disahkan di pengadilan Malaysia. Geramm juga berharap pihak berkuasa akan bertindak transparan dengan menyampaikan kepada pihak media yang dipanggil apakah pernyataan mereka akan dicatat sebagai saksi untuk membantu penyelidikan atau sebaliknya, laporan polisi telah diajukan terhadap mereka oleh pihak mana pun.Pemanggilan wartawan tersebut berdasarkan Bagian 223 Undang-Undang Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dan KUHP 505 yang sama.Geramm didirikan di Bangsar oleh sekelompok wartawan portal berita utama bersama dukungan aktivis masyarakat untuk menolak tindakan pemerintah menangguhkan penerbitan mingguan \"The Heat\".Sementara itu pihak Polisi Diraja Malaysia (PDRM) belum memberikan pernyataan terkait pemanggilan wartawan tersebut. (mth)
Polisi Tangkap Pelaku Pungli di Dinas Pertanian Mukomuko
Mukomuko, FNN - Anggota Reskrim Polres Mukomuko, Polda Bengkulu dalam waktu satu jam menangkap tiga pelaku yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pejabat Dinas Pertanian setempat, dengan mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu.Tiga orang berinisial TA, JA, dan ER yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Selasa pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian ditangkap sekitar pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko.\"Kami menangkap tiga orang ini, setelah menerima laporan dari masyarakat terkait tiga orang yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pejabat Dinas Pertanian setempat,\" kata Kapolres Mukomuko AKBP Witdiardi diwakili Kasat Reskrim AKP Teguh Ari Aji dalam keterangannya, di Mukomuko, Selasa.Ia mengatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat tiga orang ini mengaku sebagai staf Intel Kejati Bengkulu, dan diduga melakukan pungutan liar terhadap salah satu pejabat di Dinas Pertanian setempat.Selanjutnya pihaknya masih mendalami kasus ini, dengan cara memanggil dan meminta keterangan dari pejabat di Dinas Pertanian yang menjadi korban pungutan liar.Dia mengatakan, tiga orang yang berasal dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu itu menggunakan mobil Daihatsu BD 1586 CC untuk melakukan aksinya mendatangi Dinas Pertanian setempat.Sedangkan barang bukti hasil pungutan liar yang berhasil diamankan oleh polisi yakni uang tunai sebesar Rp300 ribu yang dimasukkan dalam amplop.Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Elxandi mengatakan menerima telepon dari kepala dinas yang sedang dinas luar daerah dihubungi orang yang mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu.Kemudian kepala dinas mengarahkan tiga orang oknum yang mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu tersebut agar menemui Sekretaris Dinas Pertanian.Sekretaris Dinas Pertanian ini mengatakan, tiga orang itu mengaku dari staf intel Kejati Bengkulu mengatakan ada kegiatan di Mukomuko dan meminta dana untuk biaya transportasi di Mukomuko. (mth)
Bupati Dorong Petani Bone Bolango Gunakan Pupuk Organik
Gorontalo, FNN - Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Hamim Pou mendorong petani di wilayahnya menggunakan pupuk organik dan menghindari penggunaan pupuk kimia.\"Jika kita menggunakan pupuk organik, biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit dan tanaman yang dihasilkan bisa sehat,\" ujarnya usai panen sayuran di Kebun Organik Desa Bandungan, Bone Bolango, Selasa.Hamim berharap kegiatan seperti itu akan terus berkelanjutan dan dengan menggunakan dana desa diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19.\"Apalagi sekarang infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan sudah cukup memadai, jadi lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli,\" ucapnya.Hamim mengapresiasi usaha petani yang merupakan kegiatan padat karya tunai di Desa Bandungan tersebut yang banyak melibatkan kaum perempuan dalam bertani.Menurutnya, keterlibatan perempuan menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung kegiatan pertanian itu. Oleh karena itu, ia merasa senang melihat kaum perempuan banyak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.\"Areal ini luas sekali, apalagi saya melihat banyak kaum perempuan yang langsung turun tangan. Saya senang sekali melihatnya,\" ungkap Bupati.Bupati dua periode ini pun meminta ibu-ibu untuk terus menekuni kegiatan tersebut sehingga bisa menambah penghasilan rumah tangga.Ia juga meminta para kepala desa mendukung sepenuhnya kegiatan pemberdayaan perempuan dengan menganggarkannya melalui dana desa. (mth)
UMY Investigasi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi
Yogyakarta, FNN - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menginvestigasi kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa salah satu mahasiswi di kampus itu.Kepala Biro Humas dan Protokol UMY Hijriyah Oktaviani saat dihubungi di Yogyakarta, Selasa, menuturkan proses investigasi dimulai sejak kabar yang beredar mengenai dugaan kasus tindakan asusila oleh oknum mahasiswa UMY muncul di salah satu akun media sosial pada pekan lalu.\"Kami langsung mengambil langkah melalui Komite Etik dan Disiplin Mahasiswa, mencoba menelusuri baik pelaku maupun korban untuk bisa memberikan pernyataan,\" ujar Hijriyah.Komite Disiplin dan Etik Mahasiswa, kata dia, telah melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku maupun penyintas yang sama-sama berstatus mahasiswa UMY sehingga dapat dilakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mendapatkan bukti dan kebenaran kasus tersebut.\"Alhamdulillah keduanya kooperatif sudah memenuhi panggilan itu,\" katanya.Ia berharap investigasi segera rampung sehingga hasilnya nantinya dapat disampaikan kepada pimpinan UMY sebagai rekomendasi.\"Harapan kami kasus ini bisa segera diselesaikan cepat dan tepat. Cepat dalam arti tidak berlarut-larut dan tepat dalam arti memberikan rasa keadilan, utamanya untuk korban,\" tutur Hijriyah.Sementara itu, melalui keterangan tertulis, Hijriah menegaskan bahwa UMY bertanggung jawab dalam proses pendampingan dan konseling bagi penyintas melalui layanan konseling yang difasilitasi Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) UMY. UMY, kata dia, menunjukkan sikap empati, memberikan dukungan, perlindungan, dan rasa aman bagi penyintas.Menurut dia, kampus telah memberikan penegasan kepada pelaku untuk memberikan klarifikasi yang sejujurnya sebagai wujud iktikad baik dan akan mengambil keputusan yang tegas jika pelaku terbukti bersalah.Selain itu, UMY telah menunjuk Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) untuk memberikan pendampingan kepada korban atau penyintas apabila berkeinginan untuk menempuh jalur hukum agar mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia secara adil sesuai hukum yang berlaku.\"UMY memiliki prinsip dan sikap independen dalam membuat kebijakan dan keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian UMY sangat terbuka untuk menerima masukan, baik kritik maupun saran,\" ujar Hijriyah.Sebelumnya, kabar dugaan kasus pelecehan seksual meluas di kalangan mahasiswa UMY kala akun Instagram @dear_umycatcallers mengunggah narasi dugaan kasus beserta 6 foto termasuk tangkapan layar percakapan antara terduga pelaku dan penyintas. \"Pemerkosaan oleh salah satu aktivis gerakan terbesar di kampus dan demisioner BEM Fakultas dan Universitas,\" tulis akun @dear_umycatcallers, Sabtu (1/1).Akun tersebut kemudian membeberkan kronologi kasus yang diduga dilakukan oleh MKA alias OCD. Kejadiannya kurang lebih 3,5 bulan lalu ketika korban dikenalkan kepada sosok terduga pelaku lewat perantara seorang teman keduanya.\"Kemudian korban dengan MKA mulai chatting. 3 hari kenal, MKA (OCD) meminta korban untuk menemani rapat. Namun MKA (OCD) meminta korban untuk menjemput dengan dalih MKA (OCD) tidak ada motor,\" beber akun itu lewat kolom \"caption\".Saat di perjalanan, korban merasa janggal sebab terduga pelaku memilih jalan yang sepi, bukan jalur menuju lokasi rapat. Di tengah perjalanan, lanjut akun itu, MKA alias OCD mampir ke sebuah toko untuk membeli minuman keras.Setelah itu, perjalanan justru berlanjut ke indekos terduga pelaku sehingga membuat korban bingung. \"Korban dibohongi,\" sambungnya.Sekitar pukul 22.00 WIB, MKA kemudian meminta korban untuk melakukan persetubuhan. Disebutkan akun itu, korban dalam kondisi sadar, tak minum miras, dan sedang haid.Namun demikian, terduga pelaku terus memaksa meski korban tetap kukuh pada pendiriannya untuk menolak.\"Pelaku terus memaksa untuk bersetubuh. Karena terdesak dan terjadi relasi kuasa yang timpang, korban membersihkan darah haidnya dan terjadilah pemerkosaan. Saat perkosaan terjadi, MKA mengatakan kepada korban \'kamu yang kuat ya kalo sama aku, soalnya aku hypersex\',\" tulis akun itu lagi. (mth)
BMKG: Anomali Cuaca Picu Embun Upas di Dieng Saat Musim Hujan
Semarang, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat anomali cuaca menjadi pemicu munculnya fenomena embun upas di dataran tinggi Dieng di wilayah Wonosobo dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah saat musim hujan.\"Fenomena embun upas pada umumnya terjadi saat puncak kemarau pada periode Juni sampai Agustus,\" kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang, Sutikno, dalam siaran pers di Semarang, Selasa.Dia menjelaskan massa udara saat musim hujan pada umumnya lembab dan basah, serta dipengaruhi Monsym Asia yang cukup besar.Berdasarkan data Automatic Weather Station (AWS) yang terpasang di Kawasan Candi Arjuna di Dieng, kata dia, kondisi cuaca di sekitar dataran tinggi itu sejak awal 2022 memang didominasi dengan kondisi cerah berawan dengan pemanasan yang cukup maksimal.\"Curah hujan rendah dengan perbedaan kelembapan udara yang signifikan antara siang dan malam hari,\" katanya.Ia menjelaskan wilayah dengan vegetasi yang bagus serta tutupan tanaman rendah memiliki potensi besar terjadi embun upas.Ia menambahkan cuaca cerah berawan mendominasi sejumlah wilayah di Jawa Tengah, termasuk kawasan dataran tinggi Dieng.Dinamika atmosfer di sekitar dataran tinggi Dieng pada periode 1 hingga 4 Januari 2022 mendukung terjadinya embun upas karena hampir serupa dengan musim kemarau.\"Dengan dinamika atmosfer seperti ini, potensi terjadinya kabut yang bisa meningkat menjadi embun upas sangat besar terjadi,\" katanya. (mth)
Pemkab Benahi Jembatan di Semoyo-Kabupaten Kediri
Kediri, FNN - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, membenahi infrastruktur jembatan di Dusun Semoyo, Desa Blimbing, Kabupaten Kediri, yang rusak akibat terjangan derasnya banjir.\"Saat ini pemasangan bronjong. Ini dilakukan agar kerusakan yang di area jembatan tidak semakin parah. Pemasangan ini juga sambil menunggu pembangunan jembatan oleh PUPR,\" kata Kepala Seksi Kedaruratan Bencana BPBD Kabupaten Kediri Johan Marasponda di Kediri, Selasa.Pihaknya juga sudah melakukan perbaikan jalur yang sempat terendam material tanah bercampur air akibat hujan deras pada Minggu (2/1) tersebut. Tim BPBD Kabupaten Kediri dibantu oleh jajaran TNI/Polri serta warga setempat gotong royong sehingga perbaikan bisa segera selesai.Proses perbaikan awalnya sempat terkendala karena medan yang sulit, sehingga alat berat tidak bisa masuk. Lokasinya yang di area perbukitan membuat jalur juga sulit untuk dilewati, sehingga proses perbaikan dilakukan manual. Musibah banjir di Dusun Semoyo, Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri itu sempat membuat jembatan di dusun itu ambrol. Jembatan sepanjang sekitar 8 meter itu rusak setelah diterjang banjir bandang yang membawa material kayu dan batu. Selain itu, ada juga jalan yang tertutup tanah longsor.Hal itu menyebabkan sebanyak 42 kepala keluarga (KK) sempat terisolasi. Mereka tidak bisa melalui akses jembatan itu, sebab kondisinya membahayakan.Selain itu, hujan deras juga menyebabkan musibah tanah longsor terjadi di Dusun Beru, Desa Blimbing, Kabupaten Kediri. Dua unit rumah di dusun itu mengalami kerusakan akibat tanah longsor, namun kini juga sudah diperbaiki. Hal ini juga karena kerjasama dari semua pihak, sehingga perbaikan segera selesai dilakukan.Pihaknya juga menambahkan, dari gotong royong yang telah dilakukan itu, saat ini jembatan juga sudah bisa dilewati warga. Namun, warga juga tetap diimbau untuk berhati-hati mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.\"Sekarang sudah bisa dilewati. Jalan tertutup material juga sudah dibersihkan,\" kata Jojo, sapaan akrabnya.Ia juga berharap warga juga berhati-hati, karena saat ini curah hujan masih cukup tinggi. BMKG juga sudah mengingatkan hujan masih berpotensi terjadi di beberapa daerah termasuk Kabupaten Kediri. (mth)
Kementerian PUPR Rampungkan 7.075 Uit Rsun pada Tahun Anggaran 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan 7.075 unit rumah susun pada Tahun Anggaran (TA) 2021.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,\" kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang di Jakarta, Selasa.Pada TA 2021, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 196 tower rumah susun yang terdiri dari 7.075 unit. Pembangunan rusun ini terdiri dari pembangunan Multi Years Contract (MYC) 2020-2021 sebanyak 109 tower yang terdiri dari 4.575 unit dan pembangunan Single Year Contract (SYC) 2021 sebanyak 87 tower terdiri dari 2.500 unit rusun.Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan rumah susun MYC 2020-2021 sebanyak 109 tower yang terdiri dari 29 tower rusun untuk Peserta Didik Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB), 33 tower untuk Peserta Didik Perguruan Tinggi, 11 tower untuk MBR, 2 tower untuk pekerja, 27 tower untuk ASN dan 7 tower untuk TNI/Polri.Sementara pembangunan rusun SYC TA 2021 terdiri dari 87 tower rusun dengan peruntukan 55 tower untuk Peserta Didik LPKB, 19 tower untuk Peserta Didik Perguruan Tinggi, 6 tower untuk MBR, 4 tower untuk TNI dan 3 tower untuk ASN.Salah satu proyek prioritas yang selesai dibangun secara SYC pada 2021 adalah rusun Politeknik Pekerjaan Umum Semarang dengan Tipe Khusus setinggi 8 Lantai sebanyak dua tower yang terdiri atas 150 unit hunian.Bantuan rumah susun untuk Peserta Didik LPKB mencapai 55 tower rusun yang dibangun melalui skema SYC 2021. Salah satunya adalah Rusun Ponpes Darul Fadhilah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.Rusun ini dibangun dengan tipe rusun mini setinggi 2 lantai, yang terdiri dari empat barak dengan luas 33x8,2 meter. Anggaran pembangunan rusun tersebut senilai Rp 4,5 miliar dengan kontraktor pelaksana adalah PT Fairuz Syifa Mumtaza dan Konsultan PT Bahtra Jasa Konsultan Teknik.Sementara untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Ditjen Perumahan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam membangun Rusun Tunawisma Kementerian Sosial di Bekasi melalui skema SYC 2021. Rusun ini berlokasi di Kompleks Balai Karya Pangudi di Bulak Kapal, Bekasi Timur seluas 3.880 m2. Rusun yang dibangun setinggi 5 lantai ini terdiri dari 108 unit bertipe 24 yang dapat menampung hingga 428 orang.Selain menyelesaikan pembangunan MYC 2020-2021 dan SYC 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan juga melaksanakan pembangunan 56 tower rumah susun secara MYC 2021-2022 yang terdiri atas 2.994 unit hunian.Pembangunan tersebut masih dalam proses dan akan diselesaikan pada 2022.Beberapa program prioritas dilaksanakan melalui mekanisme MYC ini, meliputi 1 tower RSBT Mahkamah Agung setinggi 12 lantai terdiri atas 69 unit hunian, serta 10 tower rumah susun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang setinggi 5 lantai dengan tipe Barak yang diperuntukkan bagi pekerja. (mth)
Belanda Akan Buka Kembali Sekolah Meski Kasus COVID Tinggi
Den Haag, FNN - Belanda akan membuka kembali sekolah-sekolah dasar dan menengah pada 10 Januari meskipun kasus infeksi virus corona tetap tinggi, seperti diumumkan pemerintah negara itu pada Senin (3/1).Belanda telah berada dalam penguncian ketat COVID-19 selama dua minggu terakhir.Pemerintah Belanda menekankan bahwa penerimaan pasien di rumah sakit turun jauh sejak negara itu menjalani penguncian pada Desember 2021, termasuk penutupan sekolah seminggu lebih awal dari yang direncanakan untuk liburan musim dingin.\"Ini adalah kabar baik bagi para murid dan penting untuk perkembangan dan kesejahteraan mental mereka agar mereka dapat bersekolah,\" kata Menteri Pendidikan Belanda Arie Slob pada suatu konferensi pers. Sekolah-sekolah kejuruan dan universitas tidak akan dibuka kembali, tetapi akan ada kelas daring (online) hingga setidaknya 17 Januari.Pekan lalu otoritas kesehatan Belanda mengatakan Omicron telah menjadi varian dominan di negara itu.Jumlah kasus COVID-19 telah turun sedikit dari tingkat rekor yang terlihat pada November 2021 tetapi tetap tinggi dengan lebih dari 14.000 kasus baru tercatat dalam 24 jam terakhir.\"Sayangnya, terlepas dari tindakan pembatasan ketat kami, kami melihat peningkatan infeksi dan itu membuat kami khawatir tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan,\" kata Menteri Kesehatan Belanda Hugo de Jonge. Pada 19 Desember 2021, Belanda menutup semua tempat bisnis kecuali toko-toko penting serta restoran, penata rambut, pusat kebugaran, museum, dan tempat-tempat umum lainnya.Namun, larangan untuk pertemuan lebih dari dua orang di luar tetap berlaku. Langkah-langkah pembatasan tersebut akan dievaluasi kembali pada 14 Januari.Lebih dari 85 persen orang dewasa di Belanda telah divaksin, tetapi kampanye penggunaan vaksin penguat (booster) di negara itu lambat untuk ditingkatkan.Hingga Rabu (29/12), lebih dari 24 persen orang dewasa di Belanda telah mendapat suntikan vaksin penguat, namun De Jonge mengatakan persentase itu dapat berlipat ganda pada akhir pekan ini. (MTH)
POPULER
