ALL CATEGORY
Dolar Menguat di Asia Karena Fed Kian "Hawkish", Ketegangan Ukraina
Tokyo, FNN - Mata uang safe-haven dolar AS melayang di dekat level tertinggi dua minggu terhadap mata uang utama lainnya di perdagangan Asia pada Selasa pagi, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang laju pengetatan kebijakan Federal Reserve yang lebih cepat dan potensi konflik militer di Ukraina.Dolar Australia naik sebentar setelah angka harga konsumen yang kuat mendorong alasan untuk kenaikan suku bunga bank sentral Australia (RBA) tahun ini.The Fed memulai pertemuan kebijakan dua hari pada Selasa waktu setempat, dan investor akan cemas dengan petunjuk tentang waktu dan kecepatan kenaikan suku bunga, serta tentang seberapa cepat bank sentral akan menyusutkan kepemilikan obligasi pemerintah dan utang hipoteknya yang berjumlah lebih dari 8 triliun dolar AS. Pasar uang memperkirakan untuk kenaikan suku bunga pertama pada Maret, dengan tiga kenaikan seperempat poin lagi hingga akhir tahun.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik tipis menjadi 95,920, setelah naik setinggi 96,135 semalam untuk pertama kalinya sejak 10 Januari.\"Kasus untuk The Fed yang berpotensi menindaklanjuti kenaikan suku bunga Maret sebelum pertemuan Juni - bahkan pada awal April - adalah kasus yang sangat menarik, dan ada risiko bahwa pasar masih harus menilai kembali,\" kata Ray Attrill, kepala strategi valas di National Australia Bank di Sydney.\"Risiko geopolitik baru saja menambahkan lapisan baru dukungan safe haven.\"Pasar sampai saat ini sebagian besar mengabaikan pengerahan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, tetapi ketegangan meningkat akhir-akhir ini. NATO mengatakan pihaknya menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat Eropa timur dengan lebih banyak kapal dan jet tempur, yang dikecam Rusia sebagai peningkatan ketegangan. Ahli strategi ING Bank Francesco Pesole mengatakan pasar lebih memperhitungkan premi risiko ke dalam euro, dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa pertikaian Rusia atas Ukraina dengan Barat dapat mendorong Moskow untuk mengekang pasokan energi ke Eropa.Euro tergelincir 0,08 persen menjadi 1,1323 dolar, meninggalkannya di dekat pertengahan kisaran minggu lalu. Semalam euro jatuh ke level 1,1291 dolar untuk pertama kalinya sejak 10 Januari.Dolar sedikit melemah ke 113,87 versus sesama safe haven yen, setelah pulih dari level terendah satu bulan di 113,47 yen yang disentuh di sesi sebelumnya.Aussie diperdagangkan 0,09 persen lebih tinggi pada 0,7150 dolar AS setelah sempat naik sebanyak 0,45 persen karena pengukur inflasi utama melonjak ke tertinggi 7,5 tahun.Banyak analis berpendapat bahwa kecepatan seperti itu akan memaksa RBA untuk menaikkan suku bunga tahun ini, meskipun Gubernur RBA Philip Lowe sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan seperti itu sangat tidak mungkin.Pasar uang telah lama bertentangan dengan sikap dovish RBA, dan memperkirakan kenaikan suku bunga pada Juni.\"Angkanya jelas jauh di atas perkiraan inflasi RBA sendiri, sehingga kemungkinan mereka harus menyerah pada panduan sebelumnya meningkat dari hari ke hari,\" kata Attrill dari NAB.Pada saat yang sama, \"angka hanya memvalidasi posisi pasar uang,\" katanya, menambahkan itu menjelaskan mengapa Aussie tidak memiliki reli berkelanjutan.Mata uang kripto diperdagangkan lebih lemah, tetapi jauh dari posisi terendah yang diuji pada awal pekan. Bitcoin berpindah tangan mendekati 36.500 dolar AS, setelah turun di bawah 33.000 dolar AS pada Senin (24/1/2022) untuk pertama kalinya dalam enam bulan. Nilainya telah berkurang setengahnya sejak menyentuh rekor 69.000 dolar AS pada November.Ether saingan yang lebih kecil terakhir diperdagangkan di sekitar 2.440 dolar AS, menyusul penurunannya ke level terendah enam bulan di 2.160 dolar AS. (mth)
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Bupati Musi Banyuasin
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex (DRA) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk mendalaminya, pada hari Senin (24/1), KPK memeriksa empat saksi, yaitu PNS Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Musi Banyuasin Hendra Oktariza, Direktur CV Abimanyu Poetra Warman Adi Gustiawan, Direktur CV Radja Persada Muhammad Fahri, dan Ramadhan selaku pegawai SPBU. \"Para saksi hadir dan tim penyidik masih terus mendalami terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka DRA dari berbagai pihak,\" ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Selain itu, kata Ali, tim penyidik pun menerima pengembalian sejumlah uang dari beberapa pihak, kemudian uang tersebut disita sebagai barang bukti dalam perkara yang menjerat Dodi Reza Alex dan kawan-kawan. \"KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka DRA agar menerangkan di hadapan tim penyidik dengan jujur,\" kata Ali. Dari pemeriksaan tersebut, Ali menyebutkan ada satu saksi yang tidak hadir, yakni Eliza Alex Noerdin yang merupakan ibu kandung Dodi Reza Alex. \"Eliza tidak hadir dan mengonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang,\" ujar Ali. Selain Dodi Reza Alex, KPK telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasi Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH). Terkait dengan konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek tersebut, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi Reza Alex. Arahan itu dia berikan kepada Herman Mayori (HM), Eddi Umari (EU), dan beberapa pejabat lain agar pelaksanaan lelang dapat direkayasa sedemikian rupa. Tidak hanya itu, Dodi juga telah menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk dirinya, 35 persen untuk Herman, dan 23 persen untuk Eddi beserta pihak terkait lainnya. (mth)
Presiden Jokowi Olahraga Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, dengan berolahraga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, sekitar pukul 06.40 WIB Presiden mulai berjalan kaki mengelilingi area The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan.Presiden tampak berolahraga bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.Di The Sanchaya Resort Bintan, Presiden akan menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong. Selain melakukan tête-à-tête, keduanya juga akan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi kedua negara serta menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman.Pada siang harinya, Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau jalannya vaksinasi COVID-19 di Gedung Community Center, Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Vaksinasi ini merupakan vaksinasi tambahan atau booster bagi lansia dan vaksinasi kedua untuk anak-anak.Selepas itu, Presiden Jokowi diagendakan menuju PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, untuk melakukan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina.Pada petang hari, Kepala Negara akan menyerahkan bantuan langsung tunai kepada para pedagang kaki lima di Taman Batu 10 Kawasan Pasar Bintan Center, Kota Tanjung Pinang.Setelah itu, Presiden akan menuju Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, kemudian lepas landas menuju Jakarta. (mth)
Kominfo Dorong Pemda Ikut Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah daerah ikut serta meningkatkan literasi digital masyarakat di daerahnya agar kecakapan digital merata di seluruh wilayah Indonesia.\"Kita harus punya sumberdaya manusia juga yang baik. Saya minta perhatian Pak Gubernur (Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Bal Masdar) dan semua gubernur di Indonesia. Ada Program Literasi Digital kita lakukan untuk 12,5 juta masyarakat pada tahun 2021,\" kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, dalam siaran pers, Selasa, usai bertemu Gubernur Sulawesi Barat di Jakarta sehari sebelumnya.Pemerintah pusat menargetkan 50 juta masyarakat ikut serta dalam program literasi digital sampai 2024 mendatang. Partisipasi Sulawesi Barat untuk program ini masih sedikit. Kominfo mencatat baru ada 58.000 orang dari Sulawesi Barat yang mengikuti pelatihan literasi digital, sementara total peserta dari seluruh Indonesia berjumlah 12,5 juta orang.Program Literasi Digital ini bisa diikuti seluruh masyarakat, seperti ibu rumah tangga, pedagang hingga anak muda.\"Misalnya UMKM kalau tidak memahami dasar-dasar literasi digital bagaimana bisa berjalan dengan baik marketplace-nya,\" kata Johnny.Selain literasi digital, Johnny juga meminta pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat mereka mengikuti program Digital Talent Scholarship untuk kecakapan digital tingkat menengah dan Digital Leader Academy untuk kecakapan digital tingkat atas.Pemerintah daerah diminta mendorong pelajar dan sarjana di daerah tersebut mengikuti program Digital Talent Scholarship. Sementara itu, program Digital Leadership Academy ditujukan untuk pemimpin daerah dan pimpinan di perusahaan swasta. \"Saya harapkan Kepala Dinas Kominfo mengerti tentang digital. Kalau tidak, bagaimana bisa mengurus terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), bagaimana mau menerapkan kota cerdas, apalagi terkait UMKM, digital e-commerce sampai memberantas fintech atau pinjol ilegal,\" kata Johnny.Dia berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada permintaan infrastruktur telekomunikasi, tapi, juga menyiapkan dengan serius kebutuhan sumber daya manusia.\"Kita harapkan setelah pembangunan infrastruktur juga dilakukan hilirisasi untuk pelatihan-pelatihan kecakapan digital dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas untuk terus dikembangkan,\" kata Johnny. (mth)
KPK Dalami Pemotongan Dana ASN Pemkot Bekasi untuk Rahmat Effendi
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya iuran berupa pemotongan dana aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, untuk kebutuhan tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE)Untuk mendalaminya, KPK pada Senin (24/1), memeriksa lima pejabat Pemerintah Kota Bekasi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi berupa suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.\"Para saksi hadir dan didalami keterangannya terkait dugaan adanya iuran berupa pemotongan sejumlah dana dari para ASN Pemkot Bekasi yang kemudian ditampung dan dikelola oleh orang-orang kepercayaan tersangka RE. Selanjutnya, diduga uang itu digunakan untuk kebutuhan tersangka RE,\" ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Lima saksi tersebut adalah Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Kota Bekasi Yudianto, Fungsional Analis Kepegawaian Pemerintah Kota Bekasi Haeroni, dan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Bekasi Dinar Faisal Badar. Lalu, ada pula Bima selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Sugito selaku Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (PTK SD).Selain Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka penerima suap, KPK pun telah menetapkan delapan tersangka lain, yaitu Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL) sebagai penerima suap.Lalu, pemberi suap, yakni Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran Rp286,5 miliar.Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar.Di samping itu, juga ada pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar. Ada pula ganti rugi lain dalam bentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.Atas proyek-proyek tersebut, tersangka Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud. Ia juga meminta mereka untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.Kemudian sebagai bentuk komitmen, Rahmat Effendi juga diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi dengan sebutan untuk sumbangan masjid.Uang diserahkan melalui perantara orang-orang kepercayaan Rahmat Effendi, yaitu Jumhana Lutfi (JL) dan Wahyudin (WY).Tidak hanya itu, Rahmat Effendi pun diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya.Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh MY.Ada pula tindakan korupsi terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi dan Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari Ali Amril (AA) melalui M Bunyamin (MB). (mth)
Wabup Mimika: Atasi Abrasi di Atuka Segera Dibangun Talud Bronjong
Timika, FNN - Pemkab Mimika segera membangun talud dari kawat bronjong untuk mengatasi abrasi yang semakin parah di Atuka, ibu kota Distrik Mimika Tengah.Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Selasa, mengatakan keberadaan talut kawat bronjong akan dipasang di pinggir Kampung Atuka sangat penting sebagai penahan sekaligus pemecah ombak agar tidak sampai mengikis habis kawasan perkampungan itu.\"Menurut saya di Atuka itu tidak ada solusi lain, harus pakai kawat bronjong isi dengan batu-batu besar untuk tahan air laut di pinggiran kampung. Tahun ini sudah dialokasikan anggaran melalui Dinas PU, kami akan coba mengakomodasi pembuatan kawat bronjong untuk talud di Atuka itu,\" jelas John.Akhir pekan lalu Wabup Mimika bersama sejumlah komunitas mengunjungi masyarakat Atuka yang menjadi korban banjir rob disertai ombak tinggi pada awal Januari lalu.Dari penuturan warga setempat, Kampung Atuka sudah delapan kali berpindah.\"Atuka yang sekarang ini tempat ke delapan. Awalnya kampung itu jauh di ujung bawah, tapi karena abrasi, warga pindah terus sampai di posisi kampung saat ini,\" jelasnya.Sejumlah komunitas yang ikut bersama Wabup Mimika ke Ayuka yaitu Anak Cucu Perintis (ACP), dan Kelompok Pijar , IMI Mimika, Laskar Bugis Makassar, WA Grup Eme Neme, Persemi Old Star, dan PS Freeport Old Star.Selama berada di Atuka pada Jumat (21/1) hingga Sabtu (11/1), anggota beberapa komunitas itu secara bergotong-royong membantu warga Atuka untuk memperbaiki beberapa fasilitas yang rusak seperti jembatan penghubung antarkampung dan lainnya.\"Setiba di Atuka, ACP langsung melakukan perbaikan jabatan karena hampir semua jembatan dalam kampung rusak semua sehingga masyarakat tidak bisa pergi ke Puskesmas, ke Kantor Distrik,\" jelas John.Tim ACP dibantu warga berhasil membangun dan memperbaiki tiga buah jembatan kayu, salah satunya jembatan penghubung antara Pelabuhan Atuka menuju Kampung Atuka sepanjang 40 meter.\"Material kayu balok, papan dan lain-lain kami bawa semua dari Timika. Begitu sampai di Atuka, ACP langsung bekerja dan dalam waktu tujuh jam semua jembatan selesai. Keesokan paginya baru dilakukan serah terima ke Kepala Distrik Mimika Tengah dan Kepala Kampung Atuka,\" ujarnya.Sedangkan Kelompok Pijar yang dipimpin Aiptu Lalu Hiskam langsung mengumpulkan 200 anak usia sekolah untuk diberikan pelajaran membaca, menulis dan berhitung dengan pola \"belajar sambil bermain\".Sementara komunitas yang lain datang ke Atuka dengan membawa bantuan bahan kebutuhan pokok da lainnya untuk meringankan beban warrga yang tertimpa musibah bencana alam banjir rob beberapa wakti lalu.Dalam pertemuan dengan warga masyarakat setempat, Wabup John Rettob mengatakan Pemda sudah memenuhi permintaan masyarakat terkait peningkatan kualitas layanan Puskesmas Atuka, dimana pada 2021 telah dibangun rumah untuk tempat tinggal tenaga medis baik dokter maupun perawat.Selain itu, ke depan Pemkab Mimika akan menyediakan dermaga apung di Atuka dan Aikawapuka. Wabup John mengemukakan semua komponen warga Mimika ikut merasakan dampak bencana yang dialami warga Mimika We (Kamoro) di pesisir Atuka dan Amar.\"Bencana di luar daerah warga Mimika selalu ikut ambil bagian dalam pemberian sumbangan. Sekarang ini warga Mimika sendiri yang alami, kita wajib peduli, makanya saya turun langsung di Atuka dan nanti ke Amar,\" ujarnya. (mth)
Api Bandung Menghangatkan Purnawirawan
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Tanggal 24 Januari 2022 di area Monumen Perjuangan Jawa Barat depan Kampus UNPAD para Purnawirawan TNI-Polri mendeklarasikan berdirinya organisasi yang menghimpun kebersamaan para Purnawirawan untuk menjaga spirit perjuangan sebagaimana saat aktif sebagai tentara atau aparat negara. Dengan bermotto \"old soldier never die\" organisasi tersebut diberi nama Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI). Pendirian organisasi atau forum adalah hal yang biasa, demikian juga forum Purnawirawan. Akan tetapi jika dilihat dari latar belakang pembentukannya, maka Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ini menjadi agak istimewa. Dibentuk dan dihadiri oleh beberapa Purnawirawan Perwira Tinggi seperti Kivlan Zein, Slamet Subiyanto, Soenarko, Robby Win Kadir, Nasuha, Koen Priyambodo dan lainnya juga \"vokalis\" seperti Sugeng Waras, Ruslan Buton, dan M Saleh. Dari sambutan-sambutan yang bersemangat juang berlatar belakang spanduk bergambar Jenderal Soedirman tersebut, para Purnawirawan itu melihat bahwa kondisi negara saat ini sangat memprihatinkan yang ditandai oleh : Pertama, otoritarianisme dimana pengelolaan negara tidak berbasis pada penghormatan atas asas kedaulatan rakyat. Oligarkhi mendominasi dan mengendalikan politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Kedua, kondisi ekonomi yang timpang dimana segelintir orang menguasai banyak aset negara dan rakyat. Rakyat susah berhadapan dengan korporat yang senang dan senantiasa bersenang-senang. Jalur bisnis yang menjadi jalan bagi kaum imperialis. Ketiga, Pancasila dan UUD 1945 yang tidak dijalankan dengan utuh dan menyeluruh, murni dan konsekuen, serta lebih pada sloganistik yang bertentangan dengan perilaku dan praktek kehidupannya. Ambivalensi dan penghianatan oleh penyelenggara negara. Keempat, nilai-nilai persatuan dan kemanusian yang terdegradasi, rentan perpecahan akibat serangan masif semburan fitnah. Pelanggaran HAM yang dipertontonkan terang-terangan termasuk pembunuhan 6 laskar FPI. Pelanggaran HAM harus dihentikan dan pelanggar HAM harus dihukum. Kelima, TNI dan Polri harus kembali kepada jati diri sebagai pembela dan pengawal rakyat bukan mengabdi kepada penguasa yang berkuasa sesaat. Menempatkan diri sesuai dengan fungsinya bukan multi-fungsi yang merambah kemana-mana. Para Purnawirawan bertekad untuk berjuang \"sampai titik darah penghabisan\" dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak menjual atau menggadaikan kedaulatan negara kepada para penjajah politik, ekonomi, dan budaya. Pertahanan dan keamanan negara yang harus selalu dijaga. Kematian adalah kehidupan panjang untuk membangun monumen kemuliaan bukan monumen kehinaan dan penghianatan. Monumen Juang adalah api Bandung yang menghangatkan atau membakar semangat perjuangan dulu, kini, dan esok. Panglima Besar Jenderal Soedirman telah banyak memberi pelajaran dan keteladanan. Old soldier never die ! (*)
Kembang Jepun
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Nama Kembang Jepun di kota Surabaya.masih bertahan. Di Jakarta sudah lama diganti dengan Jl Bendungan Hilir. Sebutan Jepun untuk Jepang karena pengaruh Melayu Orang Jepang, seperti dilaporkan panel relief Borobudur XI M, sudah di Andunisi walau tetbatas pada suku Ainu. de Haan melaporkan dalam Oud Batavia bahwa orang Jepang pada 1623 menyokong protes Kaum Betawi yang menolak pergantian nama kota Jakatera dengan Batavia. Di Gg Chasse, nama lama yang berganti dengan Jl Pembamgunan II, komunitas Jepang nendirikan Ginza pada tahun 1930. Ginza berikut dibangun di lapangan Monas pada 12 Maret 1942. Jauh sebelum ini, di Karet Belakang di bawah fly over Cassablanca, komunitas Jepang mendirikan Téng Sin. Lokasi TÉNG Sin sekarang dekat klenteng. Sebagai toponim Téng Sin lebih dikenal dari Karét Belakang, atau Karbela. Posisi Karét Téng Sin dan Karét Bij vaak berseberangan dibelah jalan Sudirman. Sin bahasa Egypt artinya Tuhan. Gunung Sinai di Mesir, harusnya ditulis Sin Ai, oh Tuhan. Sin To relasi manusia dengan Tuhan. Téng artinya penerangan. Ini bahasa Melayu resapan yang artinya penerangan. Téng Loléng artinya lampu jalan. Pada tahun 1943 pemerintah pendudukan Jepang mengangkat putra Minang Dahlan Abdullah menjadi Walikota Jakarta, atau Jakurata sebutan waktu itu. Sebelumnya Dahlan Wakil Walikota. Dahlan berperan dalam proses kemerdekaan. Pada bulan September 1945 Dahlan diganti Suwiryo sebagai Walikota Jakarta. November 1945 Dahlan menjadi anggota KNIP. Tahun 1948 Dahlan Dubes RI untuk Iraq. Ini dijabat Dahlan tiga bulan saja. Ia wafat. Dahlan Abdullah dimakam di kompleks pemakaman Syekh Qadir Jailani di Bagdad. Jika saya renungkan proses kemerdekaan RI, kerap saya bertanya sendiri, apa missi pendudukan Jepang 3,5 tahun di Indonesia? (*)
Dua Nama Daftar Bakal Calon Ketua KONI Jatim
Surabaya, FNN - Dua nama mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur yang akan dipilih melalui Musyawarah Olahraga Provinsi pada 26-27 Januari 2022 di Surabaya.\"Sampai pendaftaran ditutup pada Jumat (21/1), dua orang sudah mengembalikan formulir,\" ujar Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Jatim, Deddy Suhayadi, di Surabaya, Senin.Kedua nama tersebut yakni Ketua Harian KONI Jatim sekaligus politikus Muhammad Nabil, serta mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman.Pada pelaksanaan Musorprov, salah satu agendanya yakni pemilihan ketua umum KONI Jatim periode 2022-2026 menggantikan Erlangga Satriagung yang telah menjabat selama dua periode.Menurut Deddy Suhayadi, dua nama yang sudah masuk ke tim penjaringan dan penyaringan selanjutnya akan diverifikasi kelengkapan persyaratan yang akan ditetapkan serta dipilih pada Musorprov mendatang.Ia juga menjelaskan, beberapa syarat pendaftaran yang diwajibkan adalah menyertakan dukungan minimal sepertiga dari jumlah KONI di daerah atau minimal 13 KONI Kota/Kabupaten.Selain itu, juga sepertiga dukungan dari jumlah pengurus provinsi cabang olahraga atau minimal 21 cabang olahraga, kemudian bersedia berdomisili di Ibu Kota Provinsi, menyertakan hasil tes kesehatan, SKCK, pernyataan bukan ASN, dan memiliki pengalaman menjadi pengurus KONI.Setelah mendaftar, lanjut Deddy, tim melakukan proses verifikasi yang apabila memenuhi syarat maka dinyatakan lolos, sedangkan yang tidak maka tidak dapat melanjutkan proses.\"Proses ini akan kami lakukan sampai 26 Januari 2022 atau sebelum acara Musorprov dimulai,\" ucap dia.Sementara itu, pihaknya juga menilai adanya orang pendaftar maka terbukti pihak yang ingin mengembangkan olahraga Jatim semakin bervariatif.\"KONI juga menerima siapa saja yang mendaftar dan ingin ikut mengelola, membantu, serta mengembangkan prestasi olahraga Jatim. Kami terbuka dan silahan siapa saja boleh mengabdikan dirinya,\" tuturnya. (mth)
Jin Buang Anak, Istilah yang Dipelintir (Bukan) SARA
Oleh Ady Amar, Kolumnis Jin buang anak, itu sekadar istilah untuk menyebut satu tempat yang jauh dan terpencil. Boleh juga jika mau ditambah, karena jauh dan terpencil, maka ia menyeramkan. Tentu menyeramkan itu tidak berarti ada jin apalagi kuntilanak atau genderuwo di sana. Sekadar istilah, itu bukan makna sebenarnya. Bukan seolah itu benar-benar tempat jin buang anak. Adalah hal biasa, jika istilah itu jadi sebutan keseharian untuk penyebutan suatu tempat yang sulit dijangkau. Bahkan, istilah itu kerap jadi _guyonan_ pada seseorang yang lokasi tempat tinggalnya jauh dan sepi, lalu disebut dengan tempat jin buang anak. Istilah apapun itu memang mudah dipelintir menjadi seolah itu penghinaan. Itu lebih pada siapa yang berbicara dan dalam konteks apa ia berbicara. Maka ribut-ribut, seperti sengaja diributkan, itu yang hari-hari ini mengena pada Edy Mulyadi. Beritanya seolah dibuat besar mengalahkan berita besar lainnya, yang memang besar. Maka, Edy Mulyadi, seorang jurnalis senior yang kebetulan memilih bersikap kritis pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maka pilihannya memakai \"istilah\" untuk menggambarkan sesuatu yang jarak tempuhnya jauh, itu dengan \"jin buang anak\" ditarik menjadi masalah besar. Seolah istilah yang disampaikannya itu mengandung unsur SARA. Maka, pada kasus tertentu penyebutan pada suatu istilah, itu pun bisa (dianggap) berunsur SARA. Meski tidak ditemukan sedikit pun unsur SARA. Tetap ditarik pada delik, dan itu kriminalisasi. Menakutkan. Maka, pilihan narasi dan penggunaan istilah pada mereka yang acap bersinggungan dengan rezim, itu mesti hati-hati dan disampaikan dengan bahasa terukur. Tidak bisa bebas seperti mereka yang (sepertinya) kebal hukum, yang boleh seenaknya mengumbar narasi, bahkan sampai _nerobos_ unsur SARA sekalipun. Kepekaan menggunakan sebuah istilah, itu perlu. Sepertinya kepekaan itu agak kendor dipunya seorang Edy Mulyadi. Karenanya, istilah \"jin buang anak\" seolah jadi kejahatan luar biasa, yang pelakunya jadi bulan-bulanan pihak yang tidak suka dengan gaya narasi yang dipilih Edy Mulyadi dalam aksi-aksinya selama ini yang kritis. Maka, momen istilah yang digunakan atas penolakan ditetapkannya Ibu kota negara (IKN) di Kalimantan, itu dipelintir pihak-pihak yang tidak menyukai pandangan politiknya. Dan istilah yang sebenarnya biasa-biasa saja, bisa dibuat menjadi kesalahan luar biasa. Korban Istilah Sikap Edy Mulyadi memang ksatria. Ia meminta maaf, jika ujarannya itu dianggap menyakiti warga Kalimantan. Sikapnya itu tidak perlu harus menunggu lama, atau setelah didesak-desak berbagai pihak. Edy Mulyadi tidak _mempeng_ merasa tidak bersalah. Menganggap apa yang disampaikannya itu cuma sekadar istilah untuk menggambarkan sesuatu tempat yang jauh atau terpencil. Pilihannya untuk sesegera mungkin meminta maaf, itu mestinya disikapi dengan baik. Dengan legowo. Pilihan Edy Mulyadi meminta maaf, itu bagian dari kebesaran hatinya. Beda jauh dari Arteria Dahlan, yang pada awalnya menolak untuk meminta maaf pada etnis Sunda. Dan kemudian karena desakan berbagai pihak, mungkin juga desakan Ketua Umum partainya, PDIP, ia lalu meminta maaf. Apa yang disampaikan Arteria itu bukan istilah, tapi narasi yang jelas, bahwa ia keberatan bahasa Sunda digunakan di internal kalangan Sunda sendiri pada saat-saat rapat. Narasinya itu tafsir tunggal yang tidak bisa disangkal, bahwa ada unsur ketidaksukaan. Jadi tentu lebih dahsyat, jika ditarik pada proses hukum, dibanding istilah yang disampaikan Edy Mulyadi. Tapi setelah Arteria meminta maaf, maka berbagai protes masyarakat di Jawa Barat nyaris mereda. Meminta maaf itu bentuk toleransi dahsyat, meski ia sebenarnya (bisa) dinilai tidak bersalah. Tapi seorang Edy Mulyadi memilih berdamai, itu sikap terpuji. Ia tidak ingin persoalan ini disalah tafsir tidak sebenarnya. Mestinya, sikapnya itu disambut warga Kalimantan, khususnya para pemimpin daerah, baik sipil maupun politik, terutama para Ketua Adat (Dayak) dengan uluran tangan tulus. Janganlah kita yang sudah lebih dari tujuh dekade merdeka, tapi masih baperan membawa hal-hal remeh menjadi sesuatu. Istilah apapun itu mestinya tetap istilah yang tidak boleh ditarik pada sesuatu yang tidak semestinya. Apalagi ditarik pada politik karena unsur suka atau tidak suka. Istilah \"jin buang anak\" janganlah dianggap, seolah itu penghinaan. Justru jadikan itu modal pemecut, bahwa Kalimantan bukanlah tempat untuk jin buang anak. Selesai. Banyak kasus besar tengah membelit negeri ini. Tentu itu bukan kasus istilah yang diujarkan Edy Mulyadi, yang seupil yang hari-hari ini digoreng dahsyat dianggap mampu menutup kasus-kasus besar dan seksi yang bertebaran. Edy Mulyadi sedang \"disembelih\" oleh mereka yang tidak menyukai langkah politiknya. Media mainstrim pun mengadili dengan tidak sebenarnya. Menghilangkan peran mengajarkan pada publik, yang belum mampu membaca sebuah istilah, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mesti menyikapinya. Kasihan Edy Mulyadi, dijebak oleh sebuah istilah yang pasti bukan SARA, tapi maknanya ditarik sekenanya. (*)
POPULER
