ALL CATEGORY
Angka Kasus "Stunting" di Kabupaten Temanggung Turun Jadi 20,5 Persen
Temanggung, FNN - Angka kasus stunting--kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan terganggu sehingga anak menjadi tengkes-- pada anak balita di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, turun dari 25,79 persen pada 2019 menjadi 20,5 persen pada 2021 menurut hasil Studi Status Gizi Balita di Indonesia.\"Meskipun angka stunting balita mengalami penurunan, angka tersebut masih cukup tinggi, karena diharapkan tahun 2024 angka stunting bisa menjadi 14 persen,\" kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Sri Hartati pada Selasa, usai acara peringatan Hari Gizi Nasional di SMA Negeri 2 Temanggung.Menurut dia, jumlah anak balita di Kabupaten Temanggung sekitar 65.000.Kasus stunting pada anak balita, ia mengatakan, antara lain terjadi karena masalah pola pengasuhan, kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan gizi.\"Faktor paling dominan adalah gizi yang dikonsumsi, kekurangan protein dan karbohidrat. Hal ini biasanya dari pola makan dan pola asuh orang tua seperti apa,\" katanya.Ia menjelaskan bahwa penyuluhan gizi pada siswa SMA merupakan bagian dari upaya mempersiapkan sejak awal remaja yang nantinya akan menjadi ibu dan orang tua untuk mencegah stunting dan masalah gizi pada anak-anak mereka.Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Dwi Sukarmei mengatakan bahwa peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini mengangkat tema \"Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas\".Peringatan Hari Gizi Nasional di Temanggung mencakup kegiatan penyuluhan gizi, Isi Piringku, dan makan bekal dengan gizi seimbang di SMA Negeri 2 Temanggung, hibah buku tentang gizi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, dan penyediaan layanan konsultasi gizi dan pembagian buah di RSUD Temanggung. (mth)
Personel Brimob Polda NTT yang BKO di Papua Kembali ke Kupang
Kupang, FNN - Sebanyak 100 orang personel anggota Brimob Polda NTT yang dikirim ke Papua dalam status bawah kendali operasi untuk pengamanan antisipasi kontijensi dan penanggulangan kelompok bersenjata di daerah itu kembali ke Kupang dengan selamat.Mereka tiba di Kupang, NTT, Selasa petang (25/1), menggunakan pesawat komersial, sejumlah personel Brimob itu langsung disambut dengan gembira oleh rekan-rekan mereka saat menginjakkan kaki di bandara El Tari.Namun sebelum bertemu dengan rekan-rekannya, mereka disemprot terlebih dahulu oleh petugas yang bertugas untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Budiyanto, yang menyambut kedatangan sejumlah personel itu mengaku bangga dan terharu karena dari 100 orang yang berangkat ke Papua, tak kurang satu orangpun yang kembali ke Kupang secara selamat.\"Saya tahu bahwa sudah lama sekali rekan-rekan bertugas di Papua, dan hari ini kembali ke Kupang dengan selamat. Saya yakin sudah rindu dengan keluarga, dengan pacar atau dengan istri anaknya,\" katanya.Tetapi ujar komandan berbintang dua itu, para personel yang baru tiba harus terlebih dahulu dikarantina selama kurang lebih dua sampai tiga hari untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman tidak terpapar Covid-19. Hal itu ujar dia demi menghindari jika ada yang terpapar Covid-19 tidak menyebar ke keluarga di rumah.\"Nanti kami sudah siapkan tempat karantina bagi 100 personel plus dari intel nya untuk memastikan mereka aman. Lokasinya di Sekolah Polisi Negara Polda NTT,\" tambah dia.Lebih lanjut komandan berbintang dua itu mengatakan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para personel Brimob Polda NTT yang sudah bertugas di wilayah Intan Jaya di Papua. Ia mengaku mendapatkan apresiasi tersebut langsung dari Kapolres Intan Jaya yang mengaku merasa kehilangan, karena ratusan personel Brimob Polda NTT selama bertugas banyak membantu pengamanan di daerah itu.Mulai dari pengamanan saat serangan pembakaran pesawat dan juga pengamanan pada saat dilakukan otopsi terhadap jenazah Pendeta Yeremias. \"Bahkan kegiatan yang dilakukan di Papua oleh personel dari Brimob Polda NTT mendapatkan apresiasi dan tanggapan positif,\" ujar dia. (mth)
Jubir: Wapres Harap Bentrokan Sorong Tak Berkelanjutan
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, berharap bentrokan antarkelompok masyarakat di Sorong, Papua Barat, pada Selasa dini hari (25/1), tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkelanjutan di antara masyarakat.\"Wapres prihatin dan apalagi itu korban jiwa sudah cukup banyak. Jadi, wapres berharap pihak keamanan lebih sigap, jangan sampai terjadi secara berkelanjutan,\" kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Meskipun bentrokan antarkelompok tersebut bukan berlatarbelakang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), Ma\'ruf tetap merasa prihatin dan berharap kondisi keamanan di Papua selalu terjaga.\"Wapres prihatin dengan kejadian di Sorong, walaupun itu bukan kerusuhan berlatarbelakang SARA, dan Wapres punya tanggung jawab untuk wilayah Papua itu sejahtera dan juga aman,\" katanya. Selanjutnya, Ma\'ruf juga meminta kepada aparat kepolisian untuk terus berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh agama dan tokoh adat setempat untuk menjaga kondisi keamanan di Tanah Papua.\"Wapres meminta kepada pihak kepolisian untuk lebih jauh terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh keagamaan di sana, supaya semuanya jangan sampai terjadi salah paham, supaya semuanya bisa tertangani dengan baik,\" ujar Masduki. Sebelumnya diberitakan terjadi bentrokan di karaoke Double0 di Sorong hingga menyebabkan 18 orang meninggal dunia di lokasi kejadian.Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, satu orang tewas akibat bentrokan dan 17 lainnya meninggal dunia akibat terbakar di dalam tempat hiburan malam tersebut. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh Reskrim Polres Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur, dilaporkan terdapat 17 jenazah yang ditemukan dalam keadaan hangus terbakar. (mth)
Zulkieflimansyah Tegaskan NTB Siap sebagai Tuan Rumah MotoGP
Mataram, FNN - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah, menegaskan kesiapan wilayah itu untuk menjadi tuan rumah MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, pada 51 hari gelaran balap motor paling bergengsi dunia itu, pada Maret 2022 mendatang.\"Persiapan dan seluruh kesinambungan program terus digesa di sekitar Mandalika. Kami juga sudah tugaskan kepala Dinas PUPR NTB untuk mendampingi pemerintah pusat. Sejauh ini belum ada kendala yang berarti, dan insya Allah kami semakin siap sambut MotoGP Mandalika,\" ujarnya, seusai mengikuti Rapat Sinkronisasi MotoGP 2022 secara virtual dari Mataram, Selasa. Rapat yang dipimpin langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut untuk memastikan seluruh kesiapan sarana dan prasarana pendukung MotoGP 2022.Zulkifliemansyah mengatakan, pemerintah provinsi akan terus memantau perkembangan persiapan MotoGP. Untuk itu, ia berharap seluruh kendala-kendala di lapangan dapat dilaporkan dan dapat diatasi bersama. \"Tentu kami mengikuti terus perkembangan untuk persiapan MotoGP ini. Kami juga minta kalau teman-teman dari pusat ada kendala di lapangan, tolong kami diberitahu agar bisa dibantu dengan maksimal,\" katanya.Meskipun masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, namun dia percaya, dengan kerja cepat dan terukur, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi optimis gelaran MotoGP di Mandalika akan sukses terselenggara dengan sinergi bersama.\"Dengan kerja yang cepat dan juga terukur, mudah-mudahan seluruh kendala di lapangan dapat teratasi segera, sehingga semua dapat berjalan sesuai rencana,\" katanya. Sementara itu, Komandan Lapangan Persiapan MotoGP Mandalika, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, menyampaikan progress persiapan MotoGP pada Maret mendatang. \"Pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan yang paling urgen adalah kebutuhan akomodasi, sehingga hal tersebut akan terus kami maksimalkan dengan bantuan seluruh pihak,\" ucapnya.Ia berharap proses pengerjaan semuanya berjalan dengan lancar. Ia pun berhadap pelaksanaan rapat koordinasi setiap minggunya untuk melihat perkembangan dan progres di lapangan. (mth)
Beberapa Warga Makassar Kesulitan Dapatkan Minyak Goreng Satu Harga
Makassar, FNN - Warga Makassar, Sulawesi Selatan mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng satu harga di toko eceran modern dengan alasan stok habis.Erna, seorang ibu rumah tangga di Makassar, Selasa, mengatakan sudah mengunjungi bahkan memesan secara aplikasi daring di beberapa toko eceran seperti Indomaret, Alfamidi, Alfamart, namun sudah tidak tersedia.\"Saya tadi juga kebetulan singgah di Indomaret Barukang, namun stoknya habis. Begitupun juga saat pesan via daring di Indomaret Nusa Harapan Permai, Indomaret Perintis KM15, Berua Raya selalu tidak tersedia stok,\" ujarnya.Hal senada juga diungkapkan Siva, yang sudah keliling di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), namun selalu gagal mendapatkan minyak goreng harga rata Rp14 ribu per liter. \"Makanya setelah dapat informasi, saya akhirnya ke toko Indogrosir di Sudiang yang jaraknya jauh. Kebetulan disana masih tersedia,\" ujarnya.\"Semoga pihak terkait bisa melakukan sidak untuk menjamin ketersediaan stok minyak, goreng murah,\" ucap dia.Pemerintah telah mengambil kebijakan memberlakukan satu harga minyak goreng berbagai merk di ritel modern sejak 19 Januari 2022, dengan harga Rp 14.000 per liter. (mth)
Anies Membayar Kontan Bukan Kredit
Anies mengemban amanat warga Jakarta hampir tuntas. Janji-janji kampanye yang penting dan strategis telah ditunaikan. Anies terus berprestasi bahkan di tengah badai kritik dan kebencian. Pria intelek dan berwibawa yang \"eye catching\" nan memesona itu, berhasil membangun warisan kemaslahatan buat warga di ibu kota negara yang historis. Pemimpin Jakarta yang akrab dengan tekanan. Faktanya mampu membayar tanggungjawabnya secara kontan bukan dengan kredit. Apalagi sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari SEMENJAK menjabat gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terbiasa menikmati dinamika kota metropolitan itu dengan serius tapi santai. Bukan hanya mengurus problematika Jakarta, Birokrat berlatar akademis itu kerap melahap menu gunjingan saban hari. Silih berganti pujian dan penghargaan datang, namun tak kalah sengitnya agitasi bejibun menghampiri. Anies seperti punya resep untuk mengelola semua resistensi. Modus menjegal dan menjatuhkan kepemimpinannya, sejauh ini leluasa dapat dihindari. Menyerang figurnya, menggugat kinerja kepemimpinan hingga perangai anti Anies, dilakukan secara diam-diam maupun terbuka oleh lawan politiknya. Beragam habitat sempit hati dan kerdil jiwa bagai mata elang atau debt kolektor yang bengis mengintainya. Para buzzer dan politisi murahan berserakan di tiap tikungan kebijakan, menunggu momen kesalahan dan siap menyerangnya. Berusaha menyergap Anies di tengah jalan dan merampas amanahnya. Belum usai mengemban amanah menahkodai DKI, sekonyong-konyong Anies sudah dicegah menjadi pemimpin negeri. Tak cukup isu, intrik dan fitnah. Anies telah menjadi sasaran dan target framing jahat. Menciptakan konspirasi \"Asal Bukan Anies\" (ABA), padahal Anies identik dengan ABW. Tapi seperti kata pepatah atau ilmu hikmah lainnya. Aroma wangi akan terus semerbak menembus batas ruang dan udara, meski ditutup-tutupi atau diungkep serapat mungkin. Semakin Anies dibebes oleh pembencinya, semakin Anies menjadi the best di mata rakyat. Lewat simponi karya dan prestasinya, Anies membawa harmoni bagi kemajuan kotanya dan kebahagiaan warganya. Anies telah belanja masalah kota Jakarta dan membayarnya dengan solusi bagi warganya. Ya dengan solusi. Membayar kontan bukan dengan kredit. (*)
Pemindahan Ibukota Negara Bukan Kewenangan Presiden
Bila La Ode benar, maka dapat dipahami jika ada desakan-desakan untuk segera pindah ibu kota negara. Tetapi di sisi lain, jikalau inilah kenyataan yang terjadi, Pribumi Nusantara Indonesia wajib bertanya: pembangunan ini untuk siapa sesungguhnya? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN ADA sebuah kajian menarik dari Pusat Kajian Sunda “Varman Institute”. Ini saya kutip dari varmaninstitute.wordpress.com yang tayang pada 25 Januari 2020. Disebutkan, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah bagian dari sejarah berdirinya NKRI. Secara de facto Jakarta sebagai Ibu Kota Negara adalah bagian dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengambil alihan kekuasaan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dari Ibukota Hindia Belanda adalah bentuk nyata pengambil alihan kedaulatan Pemerintah Kolonial Belanda ke dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia. Penetapan Jakarta sebagai Ibukota Negara menyatu tak terpisahkan dengan Proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Jakarta sebagai Ibukota NKRI bukan ditetapkan oleh sebuah kekuasaan Lembaga Negara yang manapun akan tetapi lahir bersama lahirnya NKRI. Sebagai bentuk atau lambang pengambil alihan Kedaulatan wilayah Hindia Belanda ke dalam Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia. Menjadikan Jakarta sebagai Ibukota NKRI yang semula sebagai Ibu Kota Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, bukanlah aib bagi Bangsa Indonesia, melainkan sebuah prestasi luar biasa. Karena Jakarta bukan dihadiahkan dari Pemerintah Hindia Belanda sebagai Ibukota Republik Indonesia, melainkan direbut melalui sebuah perjuangan. Maka Jakarta sebagai Ibukota NKRI bukan warisan Penjajahan tapi sebagai Monumen Bersejarah Perjuangan Bangsa Indonesia merebut Indonesia dari Pemerintah Kolonial Belanda. Disebutkan, wacana memindahkan Ibukota NKRI dari Jakarta adalah sebuah pengkhianatan terhadap sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, sebuah upaya merobohkan monumen bersejarah berdirinya NKRI. Seorang Presiden sama sekali Tidak Mempunyai Kewenangan untuk memindahkan Ibukota Negara kecuali Negara dalam keadaan Darurat. UU Nomor 10 Tahun 1964, bukanlah sebuah penetapan Jakarta sebagai Ibukota Negara, melainkan penetapan status Pemerintahan Daerah dalam wilayah Ibukota Negara. Penetapan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota dalam struktur Pemerintah Daerah, tanpa mengubah kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara, yang disebut pada: Pasal 1.Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA. Dalam penjelasan UU Nomor 10 Tahun 1964 dengan jelas disebutkan secara Umum: Bahwa dianggap perlu, Daerah khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dengan Undang-undang dinyatakan dengan tegas tetap sebagai Ibu-Kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA, mengingat telah termasyhur dan dikenal, serta kedudukannya yang, karena merupakan kota pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruh penjuru dunia. Penjelasan UU Nomor 10 Tahun 1964 di atas menyatakan dengan jelas bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara bukan ditetapkan oleh Lembaga Negara yang lahir bersama UUD 45, melainkan sebagai SUMBER HUKUM yang bersama Proklamasi melahirkan UUD 45. Posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara sebagai Sumber Hukum yang lebih tinggi dari UUD 45 itu sendiri. Dari kenyataanj ini tampak dengan jelas tak satupun Lembaga Negara yang berwenang memindahkan Ibukota Negara, apalagi hanya seorang Presiden yang kewenangannya terbatas pada masa jabatannya. Apakah Ibukota Negara tidak bisa dipindahkan?Jawabnya BISA! Jakarta sebagai Ibukota Negara bisa dipindahkan dengan syarat dilakukan oleh Pemilik Kedaulatan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dalam Pembukaan UUD 45, yaitu RAKYAT INDONESIA. Maka Pemindahan Ibukota NKRI hanya bisa dilakukan melalui referendum yang disetujui oleh Mayoritas mutlak Rakyat Indonesia. Untuk Siapa? DR Masri Sitanggang pada 16 September 2019 pernah menulis artikel yang sangat menarik. Kalimantan Timur sangat menjanjikan. Tidak perlu repot dan berbiaya mahal menimbun laut untuk menampung pemukiman para pendukung, seperti reklamasi teluk Jakarta. Kaltim masih berupa “lahan kosong” murah dan luas. Diperkirakan tidak akan ada hambatan, apalagi persaingan yang berarti, dalam menguasai lahan luas di “ibu kota NKRI” Kaltim itu. Apalagi, mayoritas penduduk asli Indonesia selalu senang menjual lahan dengan harga yang dapat sekedar memenuhi standar hidupnya. Perlu juga diteliti, jangan-jangan lahan yang ada di Kaltim itu pun memang sudah lama dikuasai kelompok tertentu itu. Dominasi mereka di Kaltim (bila menjadi Ibu Kota NKRI) akan nyata, bukan lagi isapan jempol. Tak perlulah dibantah lagi. Merekalah yang paling siap untuk membangun dan bermigrasi ke sana karena mereka yang berkuasa secara ekonomi di Indonesia sekarang ini. Demografi akan drastis berubah. Migrasi besar-besaran (entah dari mana) ke Kaltim untuk mengisi real estate, kondominium, apartemen, kompleks bisnis sampai rumah susun. Selanjutnya, melalui saluran demokrasi yang liberalistis sekarang, mereka – yang demikian exclussive mendukung sesamanya – akan mudah “lenggang kangkung” menuju kursi Gubernur dan DPRD Kaltim. Ibu kota NKRI akan sepenuhnya dikuasai. Dengan kekuatan ekonomi dan politik, mereka akan dengan mudah pula menyulap Kaltim menjadi daerah khusus kelompok “kekuatan politik tertentu”. Tak akan ada lawan politik yang berarti. Ambisi mereka tercapai, tinggal menyempurnakan capaian tujuan politik yang lebih besar: Kuasai NKRI. Belajar dari Lee Kwan Yew yang sukses menganeksasi kekuasaan Melayu atas Singapura. Kata La Ode (Trilogi Pribumisme, 2018 ), setelah Lee Kwan Yew memerintah Singapura, yang pertama kali dilakukan adalah dengan menggusur kampung-kampung dan menggantikannnya dengan rumah susun dan apartemen. Alasannya adalah: pembangunan kualitas hidup manusia. Warga Melayu menempati rumah susun dan apartemen dengan cara sewa. Satu saat warga melayu tidak sanggup bayar sewa, karena harga sewa ditingkatkan, langsung diusir dan diganti dengan Etnis China Singapura. Akhirnya warga Melayu tersingkir dari negaranya sendiri dan digantikan oleh imigran China dari Taiwan, Hongkong dan RRC. Inilah strategi Sun Tzu yang jitu: “menang perang tanpa perang”. Singapura – tanah Melayu yang di dalam Sumpah Palapa Gadjah Mada disebut Tumasek, telah dianeksasi Etnis China. Aneksasi serupa itu, kata La Ode, sedang diusahakan untuk diterapkan oleh kelompok ECI (Etnis China Indonesia) di Indonesia dalam tempo 2 kali 5 tahun ke depan. La Ode memperkirakan, pada 2027 atau 2029 ECI sudah berhasil menganeksasi pemerintahan Indonesia dari kekuasaan Pribumi Nusantara Indonesia. Langkah Lee Kwan Yew, menurut La Ode, sesungguhnya telah diterapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di DKI dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Singapura kedua. Tetapi ambisi mereka di DKI kandas. Pilkada terlalu cepat mendahului reklamasi dan Ahok terlalu percaya diri (untuk menghindari kata menyombongkan diri) sehingga terlalu cepat pula menunjukkan wajah aslinya. Seperti hendak mewanti-wanti, La Ode dalam bukunya itu merasa perlu menulis satu bab khusus tentang tujuan strategi politik ECI, yakni menganeksasi NKRI. Demokrasi kita yang sudah bercorak liberal ini adalah jalan tol bebas hambatan bagi kelompok ECI –yang telah menguasai ekonomi Indonesia, untuk bertarung di bidang politik menguasai partai politik, menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif dan menjadi apparatus yudikatif. Dalam kata pengantarnya La Ode menulis “…bahwa ECI sebagai imigran China di Indonesia akan ‘mengambil alih’ kekuasan Pribumi Nusantara Indonesia atas NKRI melalui saluran demokrasi dalam tempo dua kali lima tahun ke depan. Rencana politik itu terhitung mulai 2019 – 2029. Upaya itu tidak disadari oleh hampir seluruh Pribumi Nusantara Indonesia.” Akankah dimulai dari pemindahan ibu kota negara? Tahun 2019-2029! Bila La Ode benar, maka dapat dipahami jika ada desakan-desakan untuk segera pindah ibu kota negara. Tetapi di sisi lain, jikalau inilah kenyataan yang terjadi, Pribumi Nusantara Indonesia wajib bertanya: pembangunan ini untuk siapa sesungguhnya? Ada beberapa contoh di dunia yang gagal dengan ibu kota negara barunya. Ibukota Myanmar, Naypyidaw, berfungsi sebagai pusat administratif negara yang kini dikuasai junta militer. Alhasil, Naypyidaw lebih banyak dihuni pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota hingga pejabat militer Myanmar. Sudah 16 tahun Naypyidaw menjadi ibukota Nyanmar. Jadi, tidak terlalu berhasil. Brazilia, kota di tengah hutan juga gagal. Ibukota Tanzania pindah dari Dar es Salam gagal. Aussie juga sempat ramai dengan rencana pindah ibukota, tapi karena ribut terus, akhirnya gagal. Hanya Putrajaya dan New Delhi yang pindahnya kurang dari 100 km dari ibukota lama yang berhasil. Coba sekarang kita tengok kondisi IKN Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim. Daya dukung lahan: a) PPU sangat sukar air baku, akuifer tipis; b) Untuk air dangkal, membutuhkan rekayasa embung, ada sungai tetapi berbasis musim; c) Terdapat silangan sesar-sesar gempa; d) Membutuhkan teknologi yang cukup tinggi untuk mengolah lahan yang super mahal; e) Banjir karena air rob. Apakah ekonomi perkotaan sekitarnya cukup kuat? a) PPU cukup jauh dari Balikpapan; b) Balikpapan dan Samarinda apakah cukup kuat mendukung IKN; c) Berbeda dengan Jakarta yang memiliki daya ungkit poleksosbud yang sangat tinggi; d) Jarak pemindahan tidak boleh terlalu jauh dari ibukota lama; e) Mohon lebih Rasional kalau IKN Lebih dekat Jakarta. Menurut Prof. Widi A. Pratikto, Guru Besar ITS Alumni PPSA XV Lemhanas, dari analisa Hankam Negara – PPU sangat rawan serangan dari Darat, Laut, dan Udara. (*)
Di Bawah Bendera Oligarki (DBO)
Di Bawah Bendera Oligarki, sepintas sangat jauh berbeda dengan Di bawah Bendera Revolusi yang menjadi buah pikir Soekarno. Buku yang terkesan dianggap \"kitab suci\" banyak kalangan Marhaenis dan kiri itu, lebih tekun mengupas pergulatan ideologi, suasana revolusi dan kebangkitan nasionalisme. Sementara kalau bicara oligarki, bisa dipastikan identik dengan neo kolonialisme dan neo imperialisme yang menguasai \"objective gigeven\" sekaligus yang ditentang Putra Sang Fajar dan The Founding Fathers lainnya. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari NAMUN sesungguhnya, secara esensi keadaan negara Di Bawah bendera Oligarki saat ini, memiliki situasi seperti bangsa Indonesia yang masih dalam penjajahan fisik. Ia hanya berbeda judul, berbeda kemasan dan berbeda jaman. Sementara isinya, suasana kebatinan, kondisi obyektif dan subyektif yang dialami rakyat, persis memiliki kesamaan. Buku Di Bawah Bendera Revolusi yang menuangkan saripati nilai-nilai sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan. Lebih banyak menggambarkan tentang bagaimana kapitalisme yang merupakan hawa nafsu dari sebuah sistem yang jahat. Penguasaan sumber daya alam, adanya perbudakan, upaya menciptakan kebodohan dan kemiskinan rakyat dalam suatu negara, telah menjadi realitas dari apa yang disebut Soekarno sebagai \"exploitation de l\'long par long, ekspoitation de l\'homme par homme\". Termasuk nasionalisme sebagai perkakasnya Tuhan, juga lunglai ketika liberalisasi dan sekulerisasi beringas merasukinya. Revolusi atau Tenggelam Selamanya Begitu kuatnya cengkeraman oligarki mengengam Indonesia. Nyaris tak ada sektor-sektor kehidupan rakyat yang tidak bisa lepas dari pengaruhnya, dari dominasi dan hegemoni oligarki. Apa yang disebut sebagai masa kegelapan bangsa saat berada dalam jaman kolonialime, kini seperti hadir kembali di era modern. Kehidupan sosial ekonomi, sosial politik, sosial hukum, sosial budaya dan sosial kemanan hancur luluh berantakan. Kesengsaraan hidup dan penderitaan rakyat menjadi manifestasi dari kegagalan membangun kedaulatan dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Gejala agama sebagai candu masyarakat juga mulai digalakkan kaum atheis. Kekayaan alam dirampok oleh asing maupun aseng, jurang si miskin dan kaya semakin curam, serta terlalu banyak penghianat yang menjual negara dan memecah belah bangsa. Rakyat pribumi bumiputera atau marhaen menjadi budak di negeri sendiri. UUD 1945, Pancasila dan NKRI dalam proses \"take down\". Berada pada bibir kemelut konflik sosial krusial dan terpapar virus disintegrasi bangsa yang akut. Kebhinnekaan dan kemajemukan yang tersusun dalam rangkaian kedamaian, menjadi artifisial dan rentan menjadi huru-hara tak terkira. Semua yang terkesan indah dan yang baik dalam permukaan keindonesiaan, sejatinya adalah semu dan penuh kepalsuan. Keharmonisan dan keselarasan cenderung berdurasi singkat. Kebanyakan komponen bangsa dijangkiti pandemi hipokrit dan mental inlander. TNI, Polri, Ulama, Intelektual, mahasiswa, buruh, nelayan dan petani, serta semua pemilik sah negeri ini. Nyaris skeptis, takut dan atau memilih menjual diri menjadi barang dagangan yang murah. Hanya sedikit dari mereka yang mampu mewujudkan keberaniannya, meski harus menempuh jalan merdeka atau mati, jika memilih dalam kesadaran kritis dan sikap perlawanan. Bersikap untuk bangkit melawan atau diam tertindas, menjadi pilihan yang maha berat. Karena memang sangat mustahil jika berhadapan dengan kekuatan oligarki yang memiliki segalanya. Rakyat dibungkam dan tak dapat melawannya. Oligarki dengan semua uang dan instrumen kekuasaannya, melalui aparat dan birokratnya, ditambah politisi dan para buzzer yang dibayar. Semakin melanggengkan kolonialisme dan imperialisme modern di bumi nusantara ini. Akankah Indonesia berubah menjadi negara koloni baru?. Mungkinkan NKRI akan tenggelam dan tinggal kenangannya yang tersisa?. Hanya rakyat Indonesia sendiri yang mampu menjawabnya. Adakah ini menjadi momentum dan keberanian rakyat Indonesia melakukan perubahan dan penyelamatan bangsa. Jika tak ingin suatu saat NKRI tidak ada lagi dalam peta dunia. Seperti kata Soekarno, suatu saat akan hilang tenggelam suatu bangsa karena tak ada keberanian dalam dirinya. Hanya ada pilihan revolusi atau mati. Sebuah revolusi Di Bawah Bendera Oligarki. (*)
IHSG Terkoreksi Ikuti Pelemahan Bursa Saham Asia
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi terkoreksi mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia.IHSG dibuka melemah 24,29 poin atau 0,36 persen ke posisi 6.630,88. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 5,31 poin atau 0,56 persen ke posisi 944,19.\"IHSG pada hari ini akan dihadapkan oleh pelaporan hasil investasi langsung oleh asing, yang mana adalah sebuah komponen khusus dalam pembentukan PDB, apabila mengalami kenaikan kemungkinan akan memberikan dampak positif bagi bursa,\" kata Kepala Riset Reliance Sekuritas Alwin Rusli dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.Sentimen negatif yang dapat mengancam saat ini adalah mulai tingginya jumlah kasus varian Omicron di Tanah Air. IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak landai cenderung negatif di rentang 6.620-6.700.IHSG mengalami pelemahan pada perdagangan kemarin disebabkan oleh kekhawatiran para investor terhadap pelemahan yang terjadi pada bursa AS hari sebelumnya.Pelemahan sejatinya dikarenakan antisipasi dari para investor terkait dengan kebijakan moneter yang akan diambil oleh bank sentral AS, Federal Reserve (Fed). Kebijakan yang diambil tersebut menyebabkan pergerakan pada kurva imbal hasil obligasi pemerintah AS menjadi semakin landai, yang mengindikasikan adanya ketidakstabilan ekonomiDi sisi lain, hal tersebut juga disebabkan karena pemerintah sudah melakukan tapering terhadap pembelian aset negara.Sementara itu, di bursa AS kemarin terjadi volatilitas yang sangat tinggi. Ketiga indeks utama AS sempat diperdagangkan melemah sampai dengan minus 3 persen, namun dapat ditutup di zona hijau.Pelemahan pada awalnya disebabkan karena pernyataan The Fed yang semakin hawkish, menandakan tingkat suku bunga akan semakin yakin dapat dinaikkan, serta adanya ketegangan geopolitik.Penguatan pada bursa AS disebabkan karena para investor yang melancarkan strategi membeli saham di harga murah atau bottom fishing akibat dari pelemahan bursa yang terlalu dalam.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei melemah 519,61 poin atau 1,88 persen ke 27.068,76, Indeks Hang Seng turun 324,34 poin atau 1,32 persen ke 24.332,12, dan Indeks Straits Times terkoreksi 37,02 atau 1,13 persen ke 3.246,33. (mth)
Junimart: Tahapan Pemilu 2024 Dibahas Maret 2022
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pembahasan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dilakukan pada bulan Maret 2022, tepatnya setelah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang baru terpilih.\"Tahapan Pemilu kita harapkan Komisioner KPU, Bawaslu yang baru terpilih sudah melakukan lanjutan pemaparannya pada bulan Maret 2022 setelah masa reses DPR RI,\" kata Junimart di Jakarta, Selasa. Menurut dia, KPU menyampaikan usulan agar masa kampanye Pemilu 2024 dilakukan selama 120 hari. Namun dia menyarankan agar masa kampanye Pemilu dapat dipersingkat menjadi 50 hingga 75 hari dengan pertimbangan pandemi COVID-19 dan dampaknya serta masa pemulihan ekonomi.\"Untuk masa kampanye pemilu, KPU menyampaikan usulan selama 120 hari. Saya memberi masukan dipersingkat lagi menjadi 50 sampai 75 hari saja mengingat pandemi dan dampaknya, masa pemulihan ekonomi dan antisipasi polarisasi gesekan antara para pendukung,\" ujarnya.Dia menyambut baik hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR pada Senin (24/1) yang menyepakati pemungutan suara diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024.Raker Komisi II DPR itu dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.\"Untuk penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu 14 Febaruari 2024,\" katanya.Menurut dia, Raker Komisi II DPR juga menyepakati pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024. (mth)
POPULER
