ALL CATEGORY
Bantul Siapkan Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Terdampak COVID
Bantul, FNN - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2022 menyiapkan berbagai program untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk karena terdampak pandemi COVID-19.\"Selain padat karya ini masih ada program pemberdayaan masyarakat berbasis pedukuhan yang tiap dusun mendapat dana sebesar Rp50 juta yang juga turun tahun ini,\" kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai memberikan sosialisasi padat karya APBD Bantul 2022 di Bantul, Rabu.Menurut dia, padat karya berupa pembangunan sarana dan prasarana desa dengan melibatkan tenaga kerja masyarakat lokal itu, bertujuan selain menanggulangi masalah pengangguran juga memberikan pendapatan masyarakat terdampak pandemi COVID-19.Bupati mengatakan, ada juga padat karya dari bantuan keuangan khusus (BKK) yang akan direncanakan pada tahun ini, kemudian ada program pemberdayaan masyarakat desa (P2MD) di setiap desa yang akan direkomendasikan untuk melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja.\"Supaya mereka juga dapat upah dari proyek-proyek swakelola ini. Jadi padat karya, P2MD, BKK itu semua swakelola, dengan pola ini kita harapkan ada pendapatan di masyarakat, dan masyarakat bisa menanggulangi masalah ekonominya,\" katanya.Bupati mengatakan, apalagi di tengah pemerintah masih berupaya mengatasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, pemerintah daerah diamanakan untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.\"Makanya pola pemberdayaan masyarakat seperti padat karya ini akan terus kita tingkatkan, karena disamping bisa memberikan pendapatan pada masyarakat, kualitas atau mutu sarana prasarana yang dibangun masyarakat ini terbukti lebih bagus,\" katanya.Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul Istirul Widilastuti mengatakan, bahwa padat karya APBD Bantul 2022 akan menyasar di 99 lokasi, yang diantaranya berupa pembangunan saluran irigasi tersier, pengerasan jalan, talut jalan dan sebagainya.\"Padat karya ini bertujuan lebih pada memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan kriteria penganggur, setengah penganggur dan warga miskin, apalagi di masa COVID-19 saat ini,\" katanya. (mth)
.jpeg)
Bersiaplah untuk IKN yang Gagal
By M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan TANPA dukungan rakyat yang memadai Pemerintahan Jokowi memaksakan untuk pindah Ibu Kota Negara ke Kalimantan. DPR ikut menjadi bagian dari upaya paksa pindah Ibu Kota. Urgensi pemindahan yang tidak ada, ketergesaan proses pengundangan, serta ketidakjelasan pembiayaan, menyebabkan terjadi penolakan dari berbagai elemen bangsa. Bagaimana suatu kebijakan politik akan berhasil tanpa dukungan rakyat ? Apalagi jika hal itu semata hanya berdasarkan ambisi pemerintah dan kepentingan oligarkhi? Dipastikan akan gagal. Perpindahan Ibu Kota Negara yang diawali dengan bayang-bayang kegagalan dekat untuk menjadi kenyataan. Pindah dari zona yang nyaman menuju ketidakpastian. Pemerintahan Jokowi banyak melakukan langkah yang tidak matang. Kasus bandara sepi bahkan \"terjual\" hingga kereta cepat yang selesai lambat, menunjukkan cara kerja bermoto kerja, kerja, kerja tetapi tidak jelas yang dikerjakan. Wajah dari rencana dan kerja asal-asalan. Proyek pindah Ibu Kota Negara juga berada di area ini. Indonesia harus belajar dari kegagalan perpindahan Ibu Kota negara lain seperti Myanmar, Malaysia, Tanzania, bahkan Australia. Tidak mudah bersimsalabim memindahkan tanpa ada kalkulasi matang dan urgensi nyata atas kebutuhan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dengan gonjang-ganjing dan maraknya penolakan IKN baru sebenarnya agenda ini telah gagal. Fondasi politik yang rapuh dan kini akan terlihat bahwa fondasi hukum pun lemah. Gugatan atas UU yang disahkan DPR menjadi bukti rapuhnya landasan hukum tersebut. UU yang diproduk cacat prosedural, melanggar prinsip keadilan, serta minim dukungan. Buruk secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Perpindahan IKN hanya menimbulkan keributan yang tidak perlu, pemborosan uang negara, meningkatkan beban hutang, membuat gelisah para pegawai, menghangatkan korupsi dan kolusi, menguntungkan investor, kontraktor, dan pejabat fasilitator. Baiknya 500 Trilyun yang dianggarkan untuk pindah Ibu Kota pindahkan untuk keperluan yang lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat banyak. UMKM dikuatkan, para petani dan nelayan dibantu fasilitas dan pemasaran, tenaga kerja yang semakin terampil dan berdaya, pendidikan dan kesehatan yang disuntik agar lebih sehat, alutsista yang dimordenisasi. 500 Trilyun canangkan sebagai program \"gebrakan\"Jokowi untuk mengakhiri jabatan dengan baik \"husnul khotimah\". Bukan membuat Ibu Kota Negara baru dengan sentral Istana baru. Bila ini yang dipaksakan, maka risiko dari kebijakan yang tidak pro rakyat harus dan siap ditanggung. Dugaan kuat Jokowi dan pemerintahannya akan mengakhiri masa jabatan dengan kondisi yang buruk \"su\'ul khotimah\". Innalillahi wa inna ilaihi roojiuun. (*)
.jpeg)
Edi Mulyadi Itu Salah, Tapi Dia Benar
By Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN dan Pengamat Sosial Politik Bagaimanapun juga, idiom “tempat jin buang anak” telah menyinggung perasaan orang Kalimantan. Ucapan ini sebaiknya tidak ikut dalam hiruk-pikuk pemindahan ibu kota negara (IKN). Nyaris tidak ada argumen pembenaran yang bisa dipakai untuk mengucapkan itu. Sensitivitas idiom ini sangat tinggi. Sebagian warga Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, wajar-wajar saja menunjukkan reaksi keras. Bisa dipahami mengapa mereka naik pitam. Mereka merasa direndahkan. Edi Mulyadi jelas salah. Tapi dia benar. Nah, mengapa bisa salah tapi benar? Edi salah karena tidak membayangkan kalau ucapannya akan menyinggung perasaan. Dia tidak menyangka reaksi terhadap idiom jin itu malah menjadi lebih besar dari fatalitas langkah Presiden Jokowi memindahkan IKN. Sehingga, untuk saat ini, gema penolakan pemindahan IKN tertutup oleh protes terhadap Bung Edi. Sekali lagi, Edi Mulyadi salah. Tetapi, Bung Edi benar karena idiom itu diucapkannya sebagai bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa pemindahan IKN adalah akal-akalan untuk memperkuat kekuasaan oligarki. Edi ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemindahan IKN bahkan akan mengancam kedaulatan negara. Alur berpikir wartawan senior ini diiyakan oleh banyak orang termasuk para tokoh bangsa, akademisi, para jenderal purnawirawan, mantan menteri, dlsb. Cuma, Bung Edi memilih untuk meributkan ancaman itu sementara begitu banyak orang yang mendukungnya memilih diam atau mungkin tak punya waktu untuk ikut berteriak. Bung Edi sudah menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya. Permintaan maaf itu diharapkan bisa diterima oleh masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Tulisan ini tak bermaksud membela Edi Mulyadi. Ini hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa pemindahan pusat pemerintahan memang bagus dan perlu. Tetapi, proses penyusunan konsep pemindahan itu dilakukan secara sewenang-wenang oleh para penguasa. Tidak ada partisipasi publik. Pengesahan UU tentang IKN baru oleh DPR terang-terangan menunjukkan kesemena-menaan para penguasa politik dan oligarki bisnis. Sekaligus memperlihatkan bahwa Presiden, DPR, para politisi dan partai-partai politik (kecuali satu saja) tidak lagi memiliki martabat. Tidak sulit membaca hubungan hierarkis yang menempatkan kelompok cukong (oligarki bisnis) di atas Presiden dan DPR. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur oleh pemerintah Jokowi, dan itu dipaksakan hari ini, adalah pamer kekuatan oligarki cukong itu. Inilah urgensi pemindahan ibu kota. Urgensi untuk pamer kekuatan oligarki cukong. Tidak ada yang lain. Edi Mulyadi berupaya melawan kekuatan oligarki cukong itu. Upaya untuk melawan inilah yang akhirnya membawa Edi Mulyadi ke titik blunder “jin buang anak”. Tanpa sengaja mau menyakiti perasaan warga Kalimantan. Dia tenggelam dalam amarah yang begitu besar terhadap kesewenangan para penguasa yang ceroboh dan tak peduli kedaulatan bangsa dan negara terancam di balik pemindahan IKN. Sekali lagi, ini bukanlah pembelaan untuk Bung Edi. Dia sudah menyampaikan permintaan maaf. Meminta maaf berulang kali atas kesalahan yang dia lakukan. Bung Edi juga mengatakan bahwa dia siap menerima semua konsekuensi dari kesalahannya.[]
PKS, Kamulah Satu-Satunya
Kamulah satu-satunya, yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini, yang sedikit melupakanmu (sering dihujat, dicaci-maki dan difitnah bahkan ingin dibubarkan). ,Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari SEGALA santun yang kau endap di jiwaku. Tak terisak dulu kini kecapkan sesalku. Anyaman cintamu terkoyak buram mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Penggalan lirik lagu kamulah satu-satunya yang populer di tahun 90an milik Dewa 19. Boleh jadi seperti mewakili suasana batin rakyat Indonesia, ketika melihat fenomena partai politik saat seringnya mengelabui rakyat. Kerinduan sekaligus rasa penyelesalan seseorang karena mengabaikan kekasihnya. Seperti menggambarkan perasaan rakyat kepada PKS, sebuah partai politik yang terus menuai apresiasi. PKS tampil beda dengan kebanyakan partai politik yang telah menjadi alat kekuasaan dan instrumen oligarki. Bukan hanya sekedar mengambil Peran oposisional terhadap pemerintah. PKS juga rajin hadir dalam setiap kesulitan rakyat dan kuat mengambil sikap tegas terhadap distorsi penyelenggaraan negara. Meskipun berada dalam kerangkeng demokrasi barbar yang serakah juga feodal, dan terjebak jeruji parlemen yang angkuh dan primitif. PKS tetap tak melupakan asal usulnya yang dari rakyat, rendah hati dan melayani rakyat. Berjuang sendirian di tengah paduan suara bisnis kebanyakan partai politik. PKS berusaha survive dalam parlemen hasil dari sistem pemilu yang kapitalistik dan transaksional. PKS sering terisolasi dari proses permufakatan jahat dan konspiratif. Perencanaan, pembahasan, pengesahan dan penetapan UU, kerap dilandasi kepentingan oligarki dan kepemilikan modal. Saat berjibaku menyerap aspirasi rakyat dan memahatnya pada dinding konstitusi. PKS sering mengalami turbulens politik. Sedikit tema yang berhasil menjadi produk konstitusi, namun banyak yang tersingkirkan oleh orientasi kekuasaan. Dalam menyikapi UU baik yang bersenyawa maupun khianat terhadap aspirasi rakyat. PKS selalu terbentur dan tertolak suara mayoritas parlemen. PKS terus terjebak berada dalam perangkap demokrasi liberal dan sekuler yang sejatinya mengebiri kedaulatan dan aspirasi rakyat. Jejak rekam PKS dalam pergulatan dinamika politik konstitusi, tak akan pernah bisa dihilangkan sejarah. Rakyat Indonesia juga belum amnesia, ketika PKS berhasil memperjuangkan UU perlindungan para ulama dan tokoh masyarakat. Begitupun saat rakyat membutukan, PKS bersama buruh dan mahasiswa serta elemen rakyat lainnya menolak UU omnibus law. Paling aktual ketika PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak UU IKN yang dinilai membahayakan keberadaan dan eksistensi Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Masih banyak lagi keberpihakan PKS pada program-progam populis dan menjadi denyut nadi rakyat. PKS telah membuktikan, bahwasanya tetap setia dan istiqomah mengemban amanat penderitaan rakyat Indonesia. Berketetapan hati dan teguh menegakkan kebenaran dan keadilan, sekalipun dalam jalan sunyi kebangsaan. PKS Menuju Partai Politik Ideal Seperti menghadapi gelombang isu, intrik dan fitnah. PKS tak pernah lelah dan menyerah diterpa framing jahat berupa partai politik tempat bernaung agenda intoleran, radikal dan fundamental. Begitupun dengan agitasi dan propaganda politik identitas, mengusung khilafah dan pelbagai anasir anti Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. PKS bergeming, tetap tenang dan tidak reaksioner. Meski dikelilingi manuver sesak para buzzer, opportunis dan penjilat kekuasaan. Sebagai partai berbasis agama yang mengedepankan dakwah dan pendidikan. PKS berhasil menjadi percontohan organisasi yang sistemik dan terukur dalam membangun partai kader dan entitas politik yang peranannya signifikan membangun nilai-nilai kebangsaan. Partai politik yang lahir saat mengawali era reformasi yang telah menjadi partai terbuka, bukan hanya berorientasi kekuasaan dalam ranah konstitusional semata. Partai yang dikenal dengan karakteristik bersih dan santun ini, juga membuka ruang seluas-luasnya bagi keberagaman yang konstruktif. Dalam bingkai kebhinnekaan dan kemajemukan, PKS terus mengajak partisipan publik dan upaya kontribusi nyata dalam membangun negara bangsa Indonesia. Dibawah kepemimpinan seorang Ustad Ahmad Syaikhu yang dikenal luas memiliki ahlakul kharimah dan juga penghafal Al Quran itu. PKS telah mewujud sebagai salah satu aset bangsa yang potensial dan prospektif, semakin menuju kedewasaaan politik. Politik kebangsaan yang menempatkannya sebagai partai yang religus nasionalis sekaligus nasionalis religius. Seiring waktu, populisme PKS dan gairah interes publik. Menuntut PKS berdandan lebih humanis tanpa pencitraan semu kecuali dengan kerja tulus dan tujuan kemaslahatan. PKS sepatutnya tetap giat menjaga amanah dan kepercayaan rakyat. PKS harus mampu bekerja yang memikul dan terpikul natur Indonesia. Tat kala gotong royong, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah harga yang tak bisa ditawar-tawar. Seperti senandung lagu Dewa 19 yang puitis dan bernuansa kasih sayang, namun penuh makna. Ada baiknya kesadaran massal di negeri ini menyimak. PKS kamulah satu-satunya. (*)
Sang Story Teller dan Jubir Usman
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan KEAHLIAN story teller bagian dari poros peradaban Melayu-Swahili. Di dunia Melayu, termasuk di Minangkabau, sangat berakar setidaknya sampai masa awal Orde Baru. Di beberapa negara Afro Arab story teller berpentas di cafe seperti foto atas. Yang duduk memegang kitab hikayat danb erjubah putih adalah teller. Di dekatnya duduk seorang pengunjung cafe. Seni berkisah di Jakarta disebut Shahibul Hikayat, di Bekasi disebut ngebuleng. Sampai dengan tahun 1940-an ahli Shahibul Hikayat yang terkenal Haji Ja\'far, kemudian berganti dengan Haji Ja\'it, aslinya Zahid. Mereka biasa dipanggil di tempat perhélatan nikah. Jam tayang 20.00 - (maksimal) O4.O0. Ja\'it yang orang Tenabang itu muncul sejak usai pemilu 1955 s/d awal Orde Baru. Ja\'it terkenal. Ia kocak. Kisah yang ia bawakan mesti ada tokoh jin. Suatu malam saya ikut mengangantar Ja\'it pulang. Saat itu jaman Orde Lama. Di mobil saya ngobrol dengan Haji Ja\'it. RS: Ji, kenapé énté cerita jin terus? HJ: Jaman lagi begini (maksudnya jaman Orla), kalu ané cerita orang, pas keplését, langsung dicomot (ditangkap) donk ané. RS: Émang énté udé pernah liat jin? HJ: Udé. Kalu ané ceritain ga bisa tidur émté. (Kami semobil terpingkal-pingkal). Seni berkisah masuk dalam budaya tutur. Ini mengandung aspek pendidikan yang bagus agar komunikasi sosial beretika tinggi dan tidak kasar. Bung Karno jaman usai KMB \"dijubiri\" Menpen Natsir. BK tak pernah angkat orang secara khusus jadi jubirnya. Kecuali jaman sosialisasi Manipol Usdek. Ruslan Abdulgani diangkat BK jubir Usdek Manipol. Cak Ruslan disebut kaum oposisi Jubir Usman. Jubir Usdek Manipol Ada pun jubir Presiden Suharto Menseskab Moerdiono. Jubir harus menjaga martabat yang dijubiri. Tutur kata dan perilaku harus dijaga di ruang publik. Jangan bersikap seperti nantang-nantang berantem. Memasuki era Indonesia baru perlu tubuh yang kuat dan sehat. Tim women soccer Indonesia dikalahkan tim Australia di Mumbai minggu lalu dengan score ga kira-kira sampai 0 - 18. Ini pelajaran yang sangat pahit. Juga mesti mengedepankan keluhuran akhlak dan etika, meningkatkan taste esthetis, menghargai rasionalitas, a.l demi mencegah jangan sampai sejarah berubah format jadi shahibul hikayat. (*)
Rumkital Jala Ammari Resmikan Terapi Oksigen Hiperbarik
Makassar, FNN - Pihak Manajemen Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) meresmikan pengoperasian terapi oksigen hiperbarik (TOHB) di Rumkital Jala Ammari Lantamal VI Makassar.\"Layanan operasional TOHB ini di Kota Makassar dimulai dengan tasyakuran sekaligus pembukaan pelayanan TOHB,\" kata Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Dr Benny Sukandari disela pembukaan layanan kesehatan tersebut di Makassar, Selasa.Pembukaan pelayanan TOHB tersebut ditandai dengan olahraga bersama, pemotongan tumpeng oleh Danlantamal VI dan pemberian potongan tumpeng kepada personel Rumkital Jala Ammari Lantamal VI Makassar serta peninjauan ruang hyperbaric Oxygen Chamber.Dalam sambutannya Danlantamal VI mengungkapkan, kegiatan bawah air penyelaman dan kapal selam dalam operasi dan latihan TNI Angkatan Laut merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit akibat penyelaman.Awal diadakannya hyperbaric chamber ini adalah untuk pengobatan utama mengatasi gangguan kesehatan dan penyakit akibat penyelaman yaitu dengan cara TOHB, sehingga keberadaan hyperbaric chamber Rumkital Jala Ammari Lantamal VI sangat diperlukan.\"Semoga fasilitasi kesehatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Danlantamal VI.Sementara itu, Karumkital Jala Ammari Lantamal VI Letkol Laut (K) dr Amir Surya, SpM MTr Hanla mengatakan, terapi oksigen hiperbarik merupakan suatu metode pengobatan dimana pasien diberikan pernafasan menggunakan masker untuk menghirup oksigen murni 100 persen pada ruangan bertekanan tinggi .\"Terapi ini merupakan terapi yang dapat digunakan untuk menangani penyakit klinis dan penyelaman serta untuk kebugaran,\" ujarnya.Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Marsono, S.AP, Para Asisten Danlantamal VI, Kafasharkan Makassar, Kakuwil Lantamal VI Dansatrol Lantamal VI, Danyonmarhanlan VI serta para Kadis dan Kasatker Lantamal VI. (mth)
Pengamat Nilai Kedaulatan Maksimal Melalui Kuasaan Ruang Penerbangan
Jakarta, FNN - Pengamat militer Beni Sukadis menilai upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan lebih maksimal melalui penguasaan ruang udara penerbangan (Flight Informatin Region/FIR) di Kepulauan Riau dan sekitarnya.\"Ya, pengelolaan FIR sangat penting karena pesawat tempur kita sudah tidak perlu lapor ke Singapura lagi kalau melewati Batam dan Natuna,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Dengan pengambilalihan tersebut, Indonesia juga bakal mendapatkan keuntungan secara ekonomi yaitu adanya biaya yang didapat dari pengelolaan FIR, ucap dia.Menurut Beni pengambilalihan ini adalah keberhasilan dari lobi tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kementerian dan instansi terkait.\"Upaya lobi ini sudah dilakukan sejak lama dan salah satu trade off dalam negosiasi soal perjanjian pertahanan,\" ujar Beni. Ia menjelaskan FIR merupakan pengelolaan informasi penerbangan di suatu wilayah yang bertalian dengan teknis keselamatan penerbangan.Ketika Indonesia memegang kendali FIR, maka negara wajib menjamin keselamatan penerbangan, baik nasional maupun internasional di wilayah daulat tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab Indonesia semakin besar.\"Yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan SDM kita untuk mengelola FIR yang terbentang dari Selat Malaka hingga Natuna,\" ujarnya.Kementerian Pertahanan melalui unggahan akun media sosialnya mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa menteri lainnya turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan di Bintan.Hasilnya, Indonesia dan Singapura menyepakati beberapa nota kesepahaman di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan untuk menyempurnakan kedaulatan bangsa yaitu pengambilalihan FIR dari Singapura ke Indonesia yang telah diupayakan sejak 1990-an.Adapun ditandatanganinya perjanjian ekstradisi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika dan terorisme. Termasuk pula nota kesepahaman tentang komitmen melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara. (mth)
Kementerian ESDM Antisipasi Kebutuhan Batu Bara untuk Industri Semen
Jakarta, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengantisipasi kebutuhan batu bara untuk industri semen dengan memproyeksi kebutuhan bahan baku utama industri semen tersebut pada periode 2022 hingga 2025. \"Pada 2021 penggunaan batu bara untuk industri semen mencapai 4,45 juta ton. Kemudian kami memetakan bahwa kebutuhan tahun ini akan meningkat hingga 15,02 juta ton,\" kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa. Kebutuhan batu bara hingga 15,02 juta ton juga akan berlanjut pada 2023 dan akan meningkat menjadi 16,07 juta ton pada 2024 dan 2025. \"Ini adalah antisipasi kami khususnya untuk memenuhi kebutuhan batu bara industri semen,\" ujar Ridwan.Ridwan juga menambahkan bahwa Kementerian ESDM selalu melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memantau kebutuhan batu bara pada industri semen. \"Kami selalu melakukan pengawasan dan evaluasi dari waktu ke waktu. Jika ada kebutuhan di dalam negeri, maka kita akan memprioritaskan kebutuhan batu bara ini untuk dalam negeri terlebih dahulu,\" kata Ridwan. Pada kesempatan tersebut Ridwan memaparkan bahwa realisasi produksi batu bara pada 2021 sebesar 614 juta ton dari rencana 625 juta ton. Adapun dari jumlah tersebut, realisasi ekspor batu bara mencapai 434 juta ton dengan nilai 31,6 miliar dolar AS. Kemudian realisasi Domestic Market Obligation (DMO) pada 2021 sebesar 133 juta ton. (mth)
Pembangunan Newport Dukung Batam Hub Logistik Internasional
Batam, FNN - Pembangunan pelabuhan baru Newport dilakukan pemerintah untuk mendukung Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam sebagai hub logistik internasional, sejalan dengan upaya memotong biaya agar bisa lebih berdaya saing.Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Muhammad Rudi mengatakan Pelabuhan Batuampar yang ada saat ini diperkirakan tidak akan mampu menampung lonjakan pelayanan saat Batam menjadi hub logistik, karenanya dibutuhkan pelabuhan yang baru.\"Kapasitas Pelabuhan Batuampar masih hanya 520 ribu teus, kalau sesuai PP No. 41 tahun 2021 Batam menjadi hub logistik, maka dibangun Newport di Sekupang,\" kata Muhammad Rudi di Batam, Selasa.Pelabuhan di Batam diharapkan menjadi area kegiatan memindahkan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya atau transhipment untuk kebutuhan internasional dan Indonesia, karenanya harus memiliki kapasitas yang besar.\"Hub kontainer akan dihidupkan di Batam, jadi seluruh kontainer di Batam bukan hanya untuk konsumsi warga kota saja. Tapi juga menjadi transhipment, maka itu bisa menjadi pemasukan bagi BP Batam, Pemda dan pemerintah pusat,\" kata dia.Pembangunan Newport akan segera dimulai, sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. KPBPB Batam segera menyiapkan seluruh kebutuhannya, termasuk mempersiapkan regulasinya.Ia menyampaikan, berdasarkan tata ruang maka Tanjungpinggir lokasi pembangunan Newport adalah untuk pariwisata, karenanya harus diubah menjadi pelabuhan. Pihaknya akan mengajukan rencana induk sekaligus perubahan tata ruang darat.Sementara itu, sambil menunggu pembangunan pelabuhan baru selesai, revitalisasi Pelabuhan Batuampar akan terus dilakukan.Menurut dia, nantinya Pelabuhan Batuampar khusus untuk kontainer nasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.Sedangkan untuk pelabuhan ekspor impor tetap akan dilakukan di dua pelabuhan, sesuai dengan instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berkunjung ke Batam. (mth)
WSBP : Perbaikan Dermaga BBM Manggis di Bali Selesai April 2022
Jakarta, FNN - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) segera merampungkan proyek perbaikan Breasting Dolphin (konstruksi sandar kapal) berkapasitas 6.500 DWT (Dead Weight Ton) di Dermaga Integrated Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. “Proyek milik PT Pertamina (Persero) ini diharapkan dapat selesai pada April 2022. Adapun progres pekerjaan per awal Januari 2022 telah mencapai 73,2 persen,” kata Direktur Pengembangan Bisnis Waskita Beton Precast, Sugiharto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, WSBP tidak hanya menyuplai dan menyediakan jasa konstruksi untuk proyek infrastruktur jalan tol, tetapi juga infrastruktur dermaga untuk BBM. “Untuk itu, perusahaan terus berupaya menyusun strategi untuk menjangkau pasar eksternal dengan melakukan kemitraan dan kolaborasi dengan BUMN lainnya”, ujarnya. Proyek perbaikan ini bertujuan untuk menggantikan Breasting Dolphin yang sebelumnya mengalami kerusakan. Sementara, lingkup pekerjaan WSBP dalam proyek ini mencakup pekerjaan konstruksi mulai dari persiapan, pembongkaran, pemancangan, perlengkapan, dan pengujian. Dalam pelaksanaannya, WSBP berkomitmen mengedepankan penerapan prinsip-prinsip QHSE (Quality, Health, Safety, and Enviroment) yang baik. Selain itu, WSBP juga berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pelaksanaan proyek. Sebagai informasi, WSBP menargetkan perolehan nilai kontrak baru pada tahun 2022 sebesar Rp 3,5 triliun. Optimisme WSBP didukung potensi pasar yang cukup besar dari proyek Grup Waskita, seperti proyek Bendungan, Transmisi, dan Jalur Kereta.Perusahaan juga memiliki target proyek baru dari proyek dari pasar eksternal yang berasal dari proyek Pemerintah, BUMN, dan swasta. (mth)
POPULER
