ALL CATEGORY
Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Afghanistan
Jakarta, FNN - Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan, yang saat ini menghadapi situasi kemanusiaan yang memburuk. \"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bantuan kemanusiaan ini merupakan tambahan dari komitmen bantuan kemanusiaan dan bantuan kerja sama pembangunan dari Indonesia,\" kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pelepasan keberangkatan dua pesawat bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Afghanistan di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu.Bantuan tersebut diberikan sebagai respons terhadap situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Afghanistan. Ada sekitar 23 juta penduduk yang terancam kelaparan dan lebih dari tiga juta anak juga terancam malnutrisi di nengara itu. Dalam mempersiapkan bantuan, kata Retno, Indonesia terus berkoordinasi dengan sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di lapangan, terutama World Food Program. Bantuan kemanusiaan itu juga akan disalurkan bekerja sama dengan WFP dan akan disupervisi oleh misi Indonesia di Kabul.Menlu Retno memperingatkan bahwa, tanpa dukungan masyarakat internasional, situasi kemanusiaan di Afghanistan akan semakin berat dan diperkirakan dapat berdampak pada stabilitas Afghanistan secara keseluruhan.Selain bantuan kemanusiaan jangka pendek, Indonesia, kata Menlu, juga tengah mempersiapkan bantuan jangka panjang, antara lain bantuan pendidikan dan pemberian kapasitas terutama untuk kaum perempuan Afghanistan.Sebelumnya dalam pertemuan OKI di Islamabad, Indonesia kembali menegaskan pentingnya penghormatan hak-hak dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.\"Dalam waktu dekat, pembahasan lebih dalam mengenai kerja sama pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan akan saya bahas dengan Qatar dan wakil dari Afghanistan,\" ujar Retno. (mth)
Putri Mahkota Swedia Positif COVID-19
Stockholm, FNN - Putri Mahkota Swedia Victoria dinyatakan positif terkena COVID-19 dan mengalami gejala ringan, demikian diumumkan istana kerajaan, Sabtu.Victoria, kata istana, sudah divaksin dosis penuh anti-COVID. Sebelumnya pada awal pekan ini, raja dan ratu Swedia juga dipastikan terinfeksi COVID.Istana Kerajaan mengatakan melalui pernyataan bahwa Putri Victoria, yang berusia 44 tahun, sedang menjalani karantina di kediamannya bersama keluarganya.Victoria sebelumnya pernah juga terpapar COVID.\"Putri mahkota, yang sudah divaksin penuh, mengalami gejala flu tapi selain itu merasa sehat,\" kata istana. \"Pelacakan kontak sudah dimulai.\"Victoria dan kedua orang tuannya terkena COVID-19 di tengah gelombang keempat penyebaran penyakit itu, yang dipicu oleh varian yang sangat menular, Omicron.Akibat Omicron, Swedia telah berkali-kali melaporkan rekor kasus harian COVID-19.Jumlah orang yang harus dirawat karena COVID juga telah meningkat tajam sehingga membebani sistem layanan kesehatan negara itu.Namun, angka rawat inap tersebut masih cukup rendah dibandingkan pada puncaknya selama gelombang-gelombang sebelumnya.Angka kematian akibat COVID-19 juga masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. (mth)
Pupuk Indonesia Dukung Penuh Kejaksaan Berantas Oknum Mafia Pupuk
Jakarta, FNN - Pupuk Indonesia mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung memberantas oknum-oknum yang melakukan penyelewengan program pemerintah terkait penyediaan pupuk dan bisa berdampak pada kerugian masyarakat khususnya petani.\"Kami mendukung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dalam artian kami juga mendukung upaya-upaya itu. Kami mendukung dan menyambut gembira pernyataan Pak Jaksa Agung,\" kata Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan satuan kerjanya untuk melaksanakan Operasi Intelijen dalam rangka memberantas mafia pupuk. \"Ungkap adanya mafia pupuk, rakyat butuh keberadaan pupuk,\" kata Jaksa Agung Burhanuddin. Wijaya mengatakan Pupuk Indonesia siap mendukung Kejaksaan Agung dalam hal apapun terkait kegiatan tersebut. Selama ini terdapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk kejaksaan, yang fungsinya untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk.\"Jadi selama ini memang fungsi pengawasan ini yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau ada upaya dari Kejaksaan Agung kami siap support dalam hal apapun,\" kata Wijaya.Menurut Wijaya, keberadaan oknum yang melakukan penyelewengan dalam program penyediaan pupuk merugikan petani seperti menyulitkan petani memperoleh pupuk, pupuk yang dipalsukan, atau pupuk subsidi yang dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atau dijual dengan harga di atas seharusnya.Wijaya berharap dengan tindakan pemberantasan oknum dalam penyediaan pupuk dapat semakin memperlancar pendistribusian pupuk di lapangan. Dia mengakui bahwa pengawasan pupuk di lapangan tidak bisa dilakukan oleh Pupuk Indonesia sebagai produsen, melainkan butuh dukungan dari berbagai pihak. \"Kami berharap tidak ada lagi masalah-masalah penyimpangan atau penyelewengan pupuk di lapangan,\" katanya.Pupuk Indonesia juga telah menerapkan berbagai sistem dalam distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran salah satunya lewat digitalisasi, sistem monitoring untuk distribusi pupuk, dan bekerja sama dengan aparat di daerah dalam hal pendistribusian.Pupuk Indonesia Grup juga selalu berusaha memastikan distributor menyiapkan stok di kios dan menyalurkan sesuai ketentuan kepada yang berhak sesuai eRDKK. (mth)
Puan Nilai Persoalan Harga Minyak Goreng Mahal Jadi Ironi
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai persoalan kenaikan harga minyak goreng yang mahal menjadi ironi karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.\"Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil bumi Tanah Airnya tanpa kesulitan,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.Dia mencontohkan negara Malaysia dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik yaitu menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp8.500 per kilogram untuk kemasan sederhana.Puan berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat karena harus mampu menstabilkan harga pangan sehingga beban rakyat akan terbantu.Dia menyoroti tingginya harga minyak gorong, sehingga disarankan agar pemerintah menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Hal tersebut menurut dia karena sampai saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp20.000 per liter. Selain itu Puan mendukung langkah anak usaha holding perkebunan PT Industri Nabati Lestari (INL) yang sedang mengembangkan produksi turunan minyak sawit.INL mengeluarkan merek minyak goreng ekonomis seharga Rp14.000 per liter sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan Pemerintah.\"Merek minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan Pemerintah yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga,\" ujarnya.Namun, dia menilai harus dipastikan minyak goreng kemasan ekonomis INL segera beredar di seluruh wilayah Indonesia. Puan juga meyakini merek tersebut tidak akan kalah dengan berbagai merek minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran. (mth)
Saatnya Mengembangkan Listrik dari Energi Hijau Bebas Karbon Emisi
Jakarta, FNN - Jika energi hijau telah menjadi gaya hidup di Tanah Air maka Indonesia akan terbebas dari emisi karbon yang merugikan, lebih mandiri energi, dan mengurangi tingkat ketergantungan pada negara lain.Namun, pengembangan energi hijau yang bebas karbon emisi terutama untuk menyuplai kebutuhan listrik bukan semudah membalik telapak tangan.Upaya ini bukan semata persoalan mencari investor untuk sebuah proyek raksasa melainkan pekerjaan rumah besar mulai dari keberpihakan politis hingga mengubah tradisi lama yang sudah puluhan tahun bergantung pada energi fosil.Langkah ini jelas akan menyedot investasi bukan semata di hulu namun juga di hilir ketika peralatan yang digunakan oleh pengguna atau masyarakat seluruhnya harus dikonversi agar dapat menyesuaikan dengan penggunaan energi hijau.Meski begitu, langkah ini perlu untuk tetap dimulai dan bukan tidak sama sekali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa bandul ekonomi dunia kini bergerak mengayun ke arah ekonomi hijau.Untuk itu, Indonesia perlu bersiap, apabila suatu waktu entah itu dua, tiga, atau lima tahun lagi ketika masa itu datang, sebab akan ada saat di mana dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan dari energi terbarukan.Dalam masa transisi energi itu, Indonesia pun dituntut untuk bersiap apalagi bangsa ini memiliki potensi besar berupa sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk menghasilkan energi hijau. Semua sumber energi hijau tersedia melimpah mulai dari potensi hidro pada 4.400 sungai, sinar matahari tropis sepanjang tahun, geotermal, sampai angin.Pendek kata, kata Jokowi, dengan kekuatan sumber daya alam itu, Indonesia sejatinya punya modal besar untuk bersaing dengan negara-negara lain. Proyek DikembangkanUntuk mewujudkan energi hijau yang dimaksud sejumlah proyek pun dikembangkan baik oleh perusahaan pelat merah, anak usaha BUMN, hingga swasta.Terhitung sejak 26 Desember 2021, misalnya, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia yakni PT Rekayasa Industri (Rekind) merampungkan pekerjaannya di Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rantau Dedap (91.185 MW) di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.Hal itu ditandai dengan diselesaikannya semua tahapan pengujian sistem dan fasilitas kapasitas pembangkit listrik (Plant Rated Capacity Test) yang dikerjakan perusahaan EPC (Engineering, Procurement and Construction) nasional tersebut.PLTP Rantau Dedap adalah PLTP yang dioperasikan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), perusahaan kerja sama antara PT Supreme Energy, ENGIE, Marubeni Corporation dan Tohoku Electric Power. Pada 26 Desember 2021 mengumumkan bahwa PLTP Rantau Dedap Tahap-1 dengan kapasitas 91,185 MW telah beroperasi komersial.Listrik yang bersumber dari energi hijau bebas karbon emisi ini akan disalurkan melalui jaringan transmisi milik PT PLN (Persero) untuk dapat mendukung keandalan pasokan listrik di Wilayah Sumatera. Bukti penyelesaian seluruh tahapan pengujian itu diperkuat dengan dikeluarkannya sertifikat atau berita acara Commercial Operation Date (COD - Tanggal Operasi Komersial) secara tertulis oleh SERD selaku pemilik proyek.Pijakannya, mengacu pada SKPP (Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Selain itu juga mengacu pada Sertifikat Kompetensi Operator yang diterbitkan Himpunan Ahli Pembangkit Tenaga Listrik.Pascaterbitnya COD ini, PLTP Rantau Dedap langsung menyalurkan listrik melalui jaringan transmisi milik PLN secara komersial, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat, khususnya dalam menopang minimnya pasokan listrik di wilayah Sumatera Bagian Selatan.Direktur Utama Rekind Triyani Utaminingsih menyatakan di tengah pandemi COVID-19 dan sejumlah tantangan besar, pihaknya bertekad untuk menyelesaikan Proyek PLTP Rantau Dedap.Upaya ini juga merupakan bentuk komitmen dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia dan meningkatkan peran energi terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi bangsa yang berkelanjutan. Di bawah bendera konsorsium bersama Fuji Electric, lingkup pekerjaan Rekind dalam proyek PLTP Rantau Dedap cukup luas. Mencakup pekerjaan engineering, procurement, konstruksi, commissioning BOP, dan pre-commissioning. Kesemuanya dilakukan secara mandiri oleh putra-putri terbaik bangsa ini.InovasiUpaya yang dilakukan Rekind merupakan salah satu wujud inovasi dan penerapan teknologi kekinian dalam melahirkan karya-karya terbaik di proyek yang lokasinya berada pada ketinggian tapak di atas 2000-2600 mdpl itu.Proyek-proyek energi hijau memang dalam pengerjaan memerlukan inovasi dan teknologi tingkat tinggi, misalnya saja untuk Steam Separation System.Diperlukan inovasi misalnya dengan mengaplikasikan pekerjaannya melalui penerapan teknologi Central Separator with Dual Flash System.Teknologi ini mengandalkan central separator pembangkit yang mampu melakukan proses flashing (tekanan) dua kali lebih kuat dibandingkan teknologi yang diterapkan dalam pembangkit sebelumnya, sehingga memperoleh performa maksimal.Dan, untuk pengerjaan switchyard dalam kapasitas 150 kV juga perlu menerapkan teknologi lain misalnya Using Container Gas Insulated Switchyard (GIS).Ini merupakan teknologi yang mampu mentransformasi gardu induk listrik yang konvensional menjadi digital. Penerapan teknologi ini belum pernah sebelumnya diaplikasikan di Indonesia.Memang secara keseluruhan transisi menuju energi hijau menghadapi tantangan tuntutan penyelamatan lingkungan dan keseimbangan aktivitas ekonomi. Komitmen pengurangan emisi karbon perlu menjadi prioritas dan perekonomian yang perlu menyesuaikan diri.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sudah menyatakan bahwa dunia berkomitmen mengurangi emisi karbon pada 2050.Di dalam negeri, menurut Sri Mulyani, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk melakukan transisi menuju energi hijau. Saat ini batu bara masih menjadi sumber energi utama, sehingga penghentian penggunaan batu bara mesti bertahap.Menurutnya, transisi penggunaan batu bara menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan harus didukung berbagai instrumen kebijakan dan investasi yang besar. Selain itu, aktivitas perekonomian pun harus terjaga saat energi terbarukan digunakan.Penggunaan batu bara sebagai sumber energi melibatkan banyak sektor serta tenaga kerja, mulai dari tambang, pembangkit listrik, hingga PT PLN (Persero) sebagai perusahaan tunggal pengelola listrik.Transisi pun kemudian tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Salah satu pertimbangan besar di dalam negeri adalah adanya kontak PLN yang masih berjalan dalam penggunaan energi dari perusahaan-perusahaan pembangkit listrik.Meski begitu, saat ini sudah saatnya bagi Indonesia untuk memulai sebuah langkah besar pengembangan listrik dari energi hijau yang bebas karbon emisi. Kalau bukan sekarang kapan lagi. (mth)
Pemkab Sampang Bantu Pembangunan Rumah Mantan Pengikut Syiah
Sampang, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur membantu pembangunan rumah bagi mantan pengikut ajaran Islam Syiah yang hendak kembali di kampung halamannya di Desa Karang Gayam dan Desa Karang Penang, Sampang.Menurut Bupati Sampang Slamet Junaidi di Sampang, Sabtu (8/1), itu dilakukan, karena konflik antara Syiah dan Sunni telah berakhir damai, setelah semua pengikut Syiah berbaiat untuk kembali memeluk ajaran sunni pada November 2020.\"Para ulama di Sampang ini sudah bersedia menerima mantan pengikut Syiah tersebut untuk kembali ke kampung halaman mereka, maka kami, selaku pemerintah harus memfasilitasi,\" katanya.Usulan bantuan pembangunan rumah bagi korban konflik sosial itu juga atas usulan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam (NU) Sampang melalui program bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).\"Kami memang menyarankan agar pemkab membantu pembangunan rumah bagi mantan pengikut Syiah yang hendak kembali ke kampung halamannya itu,\" kata Ketua Lakpesdam NU Sampang Faisol Ramdhani. Selain membantu pembangunan rumah, pemerintah juga membantu program sertifikasi tanah para korban konflik itu.Sebanyak 239 warga Sampang yang menjadi korban konflik bernuansa SARA menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur bersamaan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada 14 Desember 2020. Sementara itu, mantan pengikut ajaran Islam Syiah yang rencananya akan kembali ke Sampang dalam waktu dekat ini sebanyak 26 orang, bahkan sebanyak 4 kepala keluarga sudah ada yang bangun rumah di Desa Blu’uran, Omben dan di Desa Karanggayam, Kecamatan Karang Penang sebanyak 2 kepala keluarga. Konflik bernuansa SARA antara Syiah dan Sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur itu terjadi pada tahun 2012 hingga akhirnya para korban ini diungsikan di Rusunawa, Jemondo, Sidoarjo, Jawa Timur.Komunitas Syiah Sampang ini diusir dari kampung halaman mereka di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu`uran, Kecamatan Karang Penang, Sampang oleh sekelompok massa anti-syiah, lantaran berbeda paham dengan mayoritas penganut Islam di wilayah itu.Sebelum diungsikan ke Sidoarja, korban penyerangan kelompok anti-Syiah ini terlebih dahulu diungsikan oleh Pemkab Sampang ke Gedung Olahraga (GOR) Wijaya Kusuma.Atas desakan kelompok mayoritas, maka pada 20 Juni 2013, kelompok Islam Syiah ini akhirnya dipindah ke Rusunawa, Jemondo, Sidoarjo, Jawa Timur.Pemerintah Kabupaten Sampang sebelumnya menyatakan, pengungsian kelompok Islam minoritas di Sampang ke Sidoarjo itu, hanya sementara, namun hingga kini masih tetap tinggal di pengungsian.Kala itu, jumlah total warga Syiah yang diungsikan sebanyak 338 orang, terdiri dari 81 kepala keluarga. (mth)
Pelindo-KAI-PTPN III Optimalkan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung
Jakarta, FNN - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersinergi dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/PTPN III dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada di Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, Sumatera Utara, dan kawasan industri pendukungnya. Menurut Direktur Strategi Pelindo Prasetyo, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, sinergi tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Optimalisasi Fasilitas Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei dan Angkutan Barang Menggunakan Kereta Api di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara.Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan pada Sabtu (8/1), oleh Direktur Strategi Pelindo Prasetyo, Direktur Utama Holding PTPN III Mohammad Abdul Ghani dan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo serta disaksikan secara langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Direktur Strategi Pelindo Prasetyo mengatakan sinergi dilakukan guna meraih potensi pasar di Selat Malaka.\"Saat ini, Pelindo, PTPN III dan KAI, kami menyatukan niat dan tekad untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja, bersinergi antar BUMN, untuk meraih potensi-potensi market di Selat Malaka, guna mewujudkan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi Indonesia’s logistic dan supply chain hub,\" katanya.Ruang lingkup kerja sama ketiga BUMN adalah optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan sinkronisasi rencana pengembangan jalur kereta api dengan kluster industri.Langkah itu diharapkan dapat menjadikan terminal multipurpose Kuala Tanjung sebagai pelabuhan muat dan atau pelabuhan tujuan dalam distribusi logistik, bahan baku, hasil produksi KEK Sei Mangkei dan hasil perkebunan PTPN Group dengan mengoptimalkan penggunaan kereta api milik KAI. Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan integrasi kawasan pelabuhan dan kawasan industri akan membuat Indonesia memiliki ekosistem tersendiri yang meningkatkan daya saing.\"Indonesia itu harus memiliki ekosistem sendiri, yaitu dengan bekerja sama dengan swasta, UMKM dan pihak lain. Saya setuju dengan adanya pengintegrasian kawasan pelabuhan dan kawasan industri, yang didukung oleh kereta api dan juga produk-produk yang dimiliki BUMN maupun pihak swasta,\" kata Erick Thohir.Menurut dia, semua pihak bersinergi untuk membangun kawasannya masing-masing.\"Jadi, saya berharap, ekosistem yang sedang kita bangun sekarang dapat menjadi penyeimbang ekonomi Indonesia,\" imbuh Erick Thohir.Selain acara penandatanganan, dilakukan pula penyerahan bantuan satu unit ambulans oleh Direktur Strategi Pelindo Prasetyo kepada PMI Kota Medan dalam rangka Program Pelindo Beramal.Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan dana Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil oleh Regional Head 1 Aprilla Dwison kepada 10 Mitra Binaan unggulan Pelindo. (mth)
Presisi Cakti
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD ENTAH siapa dan dari mana yang menggagas PRESISI (Prediktif, Responsible, Transparansi yang Berkeadilan). Yang jelas itulah yang mengantar Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo layak menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Sungguh luar biasa MOTTO itu, karena jika itu benar benar dilakukan dengan konsisten dan konsekwen akan menjadikan Polri semakin dibanggakan, dirindukan dan dicintai rakyatnya. Polisi dalam dunia hukum menjadi pemeran utama, dengan kata lain, tak perlu macam-macam, jika tugas-tugas dilaksanakan dengan jujur, benar dan adil, insha Allah bersinar jalan ke surga, maka berbahagialah untuk polisi beserta keluarganya. Namun sayang disayang, mungkin Tuhan belum menakdirkan polisi tidak dihujat, tidak dimaki dan tidak disumpah serapah oleh sebagian besar rakyat, karena belum bisa mewujudkan karya-karya presisinya. Tampaknya dari dulu hingga Jenderal Sigit sebagai orang nomor satu di kepolisian, tak ada yang cukup nyali untuk mengimplementasikan Presisi ini. Kini presisi bak fata morgana, indah dilihat tapi tak ada wujud dan hasilnya, masih remang-remang, gamang, penuh misteri, berselimutkan tabir dan penuh teka-teki membungkus darah dan nyawa yang gentayangan. Presisi belum mampu menguak konspirasi tingkat negara, belum berani menegakkan benang kusut, masih kokoh menyimpan darah putih yang busuk dalam genggaman tangan-tangan iblis. Kapan presisi akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh? Barangkali sudah, namun hasilnya jauh dari harapan. Tolok ukurnya, jika HRS dan kawan kawan bebas, atau presiden Jokowi mundur dengan hormat! Terlalu parah carut-marut negara ini, seolah polisi yang memiliki hukum. Padahal hukum milik dan untuk seluruh warga negara, tak terkecuali dan berlaku sama Hayoo...polisiku yang kucintai dan kubanggakan, adakah nyalimu untuk menjalankan presisimu dengan konsisten dan konsekwen? Hingga kini kemenanganmu bisa memenjarakan orang orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah adalah kemenangan semu yang penuh kegelapan Kerjamu seolah ada tekanan dan belenggu pihak lain. Memang, barangkali ada beberapa faktor penyebab. Pertama, dalam melaksanakan tugas tugas negara, polisi tidak berdiri sendiri dan tidak sendirian, dengan kata lain banyak kotoran kotoran dan sampah sampah busuk yang mengganggu, menghalangi bahkan membelokkan tujuan baik polisi. Kedua, Polisi tidak paham dan tidak sadar, bekerja berlandaskan doktrin atau pedoman yang kurang menyentuh jiwa raga, lahir batin dan kurang handal profesional. Lihat dan cermati, TRIBRATA, pada esensinya tidak menuangkan KEJUJURAN, hanya kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Padahal kejujuran adalah modal dasar yang pokok, utama dan mulia, dengan kejujuran, orang akan mengatakan benar adalah benar dan salah adalah salah, kepada siapapun dan pihak manapun tanpa pandang bulu, derajat, martabat, tingkat, golongan, suku, agama, keturunan, kaya dan miskin. Dengan jujur, benar dan adil akan bisa menetralisir anggapan benar belum tentu adil, dan adil belum tentu benar. Di sisi lain, CATUR PRASETYA, juga tidak akan bisa dicapai, karena esensi komulasi yang terkandung didalamnya imposible, tidak terukur untuk dicapai seorang bayangkara yang harus mampu melindungi segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak azasi manusia, menjamin kepastian hukum, serta memelihara perasaan tentram dan damai. Maaf, bila disandingkan dan bandingkan antara SAPTA MARGA dengan TRIBRATA sebagai landasan dan pedoman Satuan, serta SUMPAH PRAJURIT dan 8 TNI WAJIB dengan CATUR PRASETYA POLRI , sebagai pedoman atau landasan perorangan / individu, jauh berbeda (tidak perlu saya ulas di sini). Oleh karena, saya sarankan, Polisi perlu menyempurnakan doktrinya, agar para bhayangkara negara ini, mempunyai landasan kuat, lahir batin. Insha Allah jika ini diaksanakan, polisi akan senantiasa ditunggu kehadiran dan keberadaanya di tengah tengah masyarakat, disegani, dibanggakan dan dicintai rakyatnya. Semoga Kapolri beserta jajaran, senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dapat menangani dan menindak lanjuti masalah masalah HRS, KM 50, HBS, TKA, Pandemi/ Vaksin, TKA, Omnibus law, HIP/BPIP dan Pemindahan Ibu Kota Negara yang baru, yang penuh kontroversial dan berpotensi membahayakan negara, termasuk menggulung para buzzer yang membuat gaduh dan kacau negara dengan sejujur jujurnya, sebenar benarnya dan seadil adilnya.....Aamiin Ya Robb..!!!
Ayo, Kembali Fokus Pada Kejahatan Presidential Threshold
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN, Pengamat Sosial-Politik PENISTAAN agama, pelecehan terhadap Allah dan rasul-Nya, pelecehan dan kriminalisasi ulama, semuanya sangat penting. Teramat penting. Dan harus dilawan. Tetapi, ada isu politik yang juga sangat penting. Yaitu, ambang batas (threshold) 20% dukungan politik di DPR untuk mengajukan calon presiden (capres). Mereka sebut itu “presidential threshold” (PT). Kalau Anda tidak punya parpol atau gabungan parpol yang besarnya 20% di parlemen, jangan harap bisa mencalonkan orang yang Anda anggap paling pantas. Dia tak akan bisa maju. PT 20% memang bertujuan untuk menjegal figur pro-rakyat yang berintegritas, berkapasitas dan berintelektualitas tinggi. Orang yang akan memberantas korupsi, menegakkan keadilan, mencegah pengurasan alam dan menyetop kehancuran lingkungan, pasti akan menjadi musuh bersama kelompok pebisnis rakus. Mereka bersatu dalam oligarki. Di pilpres 2024, PT 20% sangat krusial bagi oligarki untuk dipertahankan. Sebaliknya, sangat krusial pula bagi rakyat untuk dihapuskan. Bagi rakyat, penghapusan PT adalah soal hidup-mati bangsa ini. Soal masa depan anak-cucu. Jika PT 20% tetap berlaku, berarti oligarki akan terus berkuasa dan mengatur siapa yang mereka inginkan sebagai presiden boneka. Tinggal sekarang Anda jawab satu pertanyaan: siapa yang berhak memegang kekuasaan? Oligarki atau Rakyat? Perjuangan konstitusional untuk menghapuskan PT 20% itu sudah dimulai. Rakyat dipahamkan tentang bahaya PT terhadap bangsa dan negara Indonesia. PT 20% adalah kerangkeng yang bertopeng demokrasi. Sama dengan belenggu kerja paksa. Belenggu yang digunakan untuk merampok rakyat. Belenggu ini dibuat atas kerja sama oligarki jahat dan parpol-parpol pengkhianat bangsa. Mereka yang bersekutu itu adalah bangsat-bangsat yang akan menghancurkan Indonesia. Karena itu, rakyat harus bangkit. Harus melawan. PT 20% harus dilenyapkan. Oligarki sangat kuat. Mereka punya uang ‘unlimited’. Sangat mungkin PT 20% akan tetap berlaku. Duit akan ditabur ke parpol-parpol. Mereka akan dibeli oleh oligarki dengan harga mahal. Tetapi sebetulnya harga itu tak seberapa dibandingkan pengurasan yang dilakukan oligarki, dan dibandingkan dengan penderitaan panjang seluruh rakyat. Jadi, bisa dibayangkan beratnya upaya untuk melenyapkan PT 20%. Tapi, kita semua tidak punya pilihan lain. Seluruh rakyat harus bangkit. Tunjukkan dengan lantang perlawanan Anda terhadap bahaya oligarki. Kita semua tidak boleh lengah. Kalau PT 20% tidak bisa dihapuskan pada pilpres 2024, maka situasi ekonomi-sosial-politik akan semakin parah bagi rakyat. Penindasan, kezaliman, ketidakadilan, akan semakin menjadi-jadi. Jangan berharap pada partai-partai politik. Sebagian besar mereka adalah pengkhianat. Khususnya partai-partai besar. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan sesaat sifatnya. Mereka tidak berpikir tentang masa depan bangsa. Oleh sebab itu, ayo kita kembali fokus ke perjuangan untuk menghapuskan PT 20%. Aturan ini sangat tidak relevan dengan dasar falsafah negara. PT sepenuhnya berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi. Penistaan agama, pelecehan terhadap Allah dan rasul-Nya, kriminalisasi ulama, memang harus dilawan terus. Namun, jangan sampai perhatian kita mereka belokkan dari PT 20% yang bermisi jahat dan laknat itu. Ini soal masa depan anak-cucu kita; anak-cucu saya dan anak-cucu Anda semua.[]
Kesombongan Kekuasaan dan Becik Ketitik Olo Ketoro
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan FOTO di atas dari abad XIX M, seorang ambtenaar Belanda dengan congkak duduk di kursi, sementara perempuan native berdiri, dan ada juga yang duduk di tanah. Apa yang mau ditunjukkan Belanda adalah pameran kekuasaan. Tapi bagainana pun mana baik mana buruk akan ketahuan. Becik ketitik olo ketoro. Itulah prinsip yang dipegang kebanyakan rakyat yang tak dapat diartikan pasrah. Perlawanan rakyat bersenjata sejak Sultan Agung 1628-29 sampai Kaiyin bapa Kayah Tangerang 1924 menolak khayal bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Selama 300 tahun Indonesia tak sunyi dari perlawanan rakyat. Yang mereka lawan keserakahan dan kesombongan kekuasaan. Het ist een historische vraag, mengapa dalam sejarah Indonesia performance kekuasaan dan keserakahan serta kesombongan menjadi sebuah essence. Sehingga kesombongan dan keserakahan harus gemanifesteerd sebagai fungsi kekuasaan. Seolah manifestasi kekuasaan seperti itu. Perlawanan rakyat adalah natuurwet, hukum alam, karena ini sebuah proses reequilibrium semesta alam, karena geometri equilibrium terganggu dengan adanya keserakahan dan kesombongan yang menimbulkan kontraksi disequilibrium semesta alam. Pada suatu hari di tahun 1980-an saya duduk2 di rumah Mr Mohanad Roem ex Menlu yang menjadi jubir KMB 1949. Saya mulai percakapan dengan bertanya pada Mr Roem. RS: Kenapa KMB begitu lama sampai tiga bulan? Mr R: Kami harus menghitung claim kerugian Belanda dalam masa menjajah Indonesia. RS: Belanda merugi waktu jajah Indonesia? Mr R: Karena Belanda habis ongkos untuk hadapi perlawanan rakyat. RS: Apa RI membayar claim seperti itu? Mr R: Saya jawab, mungkinkah kami mau mengeluarkan uang untuk mengganti uang Tuan2 yang Tuan2 pakai membeli peluru untuk nembunuh nenek moyang kami? Ik wil niet. Saya tak mau. Mr Roem tertunduk, ia penuh perasaan menyampaikan kata2 tadi. Saya tertunduk pula, tak terasa air mata menetes. Dan kala itu tak terbayang pula bagaimana Indonesia puluhan tahun ke depan. Di ujung reformasi, semalam tgl 8/1/22 saya membaca Pikiran Rakyat yang memberitakan hasil riset Asian Development Bank. ADB dalam penelitiannya menemukan 22 juta rakyat Indonesia dalam keadaan kelaparan kronis. Ya Allah. (*)
POPULER
