ALL CATEGORY
Beringas, Minoritas Menindas Mayoritas
Tudingan politik identitas yang dialamatkan ke umat Islam, terus digiring sebagai momok yang menakutkan. Selain sebagai gerakan intoleran, politik identitas itu kerap dianggap mengancam kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Sejalan dengan itu, tirani minoritas terus menunjukkan superioritasnya pada mayoritas. Segelintir orang dan kelompok yang sesungguhnya juga menjadi bagian dari politik identitas, bebas melenggang menguasai hajat hidup orang banyak dengan kekuasaannya terhadap negara dan kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari BUKAN hoax apalagi fitnah adanya berita tentang lahan di Indonesia dikuasai tidak lebih dari 1% penduduk. Selain pengelolaan sumber daya alam dan produksi-produksi kebutuhan pokok rakyat. Pemilik modal perorangan dan dalam bentuk korporasi itu, bahkan mampu menggeser peran negara. Pemerintah dan fungsi regulasinya telah diambil mesin-mesin kapitalisme dalam wujud perusahaan transnasional maupun multinasional. Konstitusi berikut aparatur pemerintahan telah dibeli dan menjadi cabang-cabang kekuatan industri borjuasi korporasi. Kepemilikan modal besar mampu melemahkan eksistensi negara, untuk selanjutnya melumpuhkan kekuatan rakyat. Demokrasi dilumpuhkan, institusi-intusi negara dan kelembagaan politik telah menjadi alat sekaligus tameng birokrat dan pengusaha. Taipan-taipan itu menggandeng pemerintahan dan kemudian menjadi oligarki yang membajak Indonesia. Kesadaran kritis dan gerakan perlawanan semakin tak berdaya. Rezim kekuasaan yang ditunggangi mafia ekonomi dan politik, melancarkan represi dan atau fasilitas berupa harta dan jabatan. Rakyat terbelah, sebagian turut mengekor pada kekuasaan dan tunduk pada pengusaha pengendali pemerintahan. Sebagian besar lainnya pasrah dan sedikit yang menentangnya secara sporadis dan parsial. Itupun kalau masih bisa selamat dari rezim. Pemimpin-pemimpin intelektual dan agama tiarap dan mencari jalan aman dengan melakukan kompromi pada kekuasaan. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri dalam keterbatasan menghadapi kesulitan ekonomi, tekanan kebijakan politik rezim dan mulai merasakan kesulitan hidup. Rakyat mulai kehilangan semangat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa. Konflik horisontal terus menghantar ke jurang disintegrasi sosial. Semakin komplit penderitaan rakyat banyak, hidup dalam kemiskinan dan terpecah-belah. Semua itu umat Islam yang paling merasakannya. Politik Adu Domba dan Maraknya Penghianatan Sebagai rakyat mayoritas, umat Islam selalu menjadi korban eksploitasi. Selain sistem yang membatasi umat Islam secara syariat dan sosial. Keberadaan umat Islam juga sejak dulu sudah mengalami politisasi dan menjadi korban kebijakan rezim. Bukan hanya termarginalkan, umat Islam juga intens dilanda proses deislamisasi. Tak cukup stigma dan stereotif, umat Islam terus menjadi target pembunuhan karakter dan kriminalisasi. Tidak hanya dari distorsi kebijakan dan aparat institusi tertentu, umat Islam khususnya para ulama rentan dari penganiaan dan kebiadaban pembunuhan, dari operasi oknum aparat intelejen maupun intitusi negara. Tidak hanya dalam kehidupan internasional, di negerinya sendiri nasib umat Islam begitu memprihatinkan. Umat Islam secara ekonomi telah menjadi pasar yang menggiurkan bagi kepentingan global, dalam ranah politik ditempatkan sebagai potensi kekuatan yang harus ditaklukan dengan pelbagai cara. Dalam koridor hukum, syariat Islam menjadi momok sekaligus musuh yang dianggap berbahaya bagi ideologi-ideologi dunia yang menganut materialisme dan kebebasan tanpa batas. Sekulerisasi, liberalisasi dan tumbukan-tumbukan atheisme menjadi belenggu sekaligus benteng kokoh bagi kebangkitan dan kejayaan umat Islam baik di Indonesia khususnya maupun umat Islam di dunia pada umumnya. Umat Islam yang mayoritas, secara peran politik, ekonomi dan hukum belum bisa beranjak dari aspek kuantitas menuju kualitas. Entitas keagamaan yang pernah mengalami masa-masa jejayaan dunia itu. Kini terus mengalami kemerosotan aqidah dan ghiroh Islam. Terus diperdaya dan dalam keterpurukan yang amat dalam. Telalu jauh umat Islam terperosok dalam lubang dekadensi moral keislaman dan banyaknya penghianatan dari dalam yang sejatinya menjadi musuh umat Islam juga. Rasanya memang tragis dan mengenaskan pada apa yang terjadi yang dialami umat Islam. Dunia seperti memusuhinya tanpa pernah berhenti sebelum benar-benar hancur dan hilang dari muka bumi. Kalangan kafirun anti Islam, para munafikun dan fasikun dari umat Islam sendiri, berkolaborasi merusak umat Islam. Begitupun di bumi dalam helaan nafas Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI, dimana umat Islam menjadi rahim yang melahirkannya. Umat Islam, seperti jasad yang tanpa ruh di dalamnya. Umat Islam bukan tidak punya panduan hidup sebagaimana adanya Al Quran dan hadis. Namun ia lebih nyaman menyukai dan gigih menjalani cara hidup yang jauh dari Al Quran dan hadis itu sendiri. Umat Islam banyak tapi sesungguhnya sedikit. Umat Islam memiliki persatuan atau ukuwah, tapi sesungguhnya tercerai-berai. Umat Islam kuat tapi sesungguhnya lemah. Kenyataan-kenyataan ini yang harusnya menjadi kesadaran umat Islam, untuk kembali kepada Al Quran dan sunah agar selamat di dunia dan akhirat. Termasuk bagaimana menghadapi situasi yang dialami umat Islam di Indonesia saat ini. Tercabik-cabik dan terkoyak, karena beringasnya minoritas menindas mayoritas. (*)
KKP Dirikan Kampung Nelayan Maju di Lebak
Lebak, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) pada tahun 2022 mendirikan Kampung Nelayan Maju di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. \"Kita berharap pendirian kampung nelayan maju itu berjalan lancar, \" kata Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Rizal Ardiansyah di Lebak, Senin. Pendirian kampung nelayan maju itu dilaksanakan secara kolaborasi yang melibatkan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial juga Kementerian Kesehatan. Kehadiran kampung nelayan maju itu, kata dia, nantinya ada penataan sarana lingkungan juga pembangunan rumah tidak layak huni. Selain itu juga ditunjang sarana infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Mereka para nelayan yang tinggal di kampung nelayan maju ada pemberdayaan sosial untuk mendorong peningkatan ekonomi. \"Kami menyambut positif pendirian kampung nelayan maju untuk kesejahteraan nelayan, \" katanya menjelaskan. Menurut dia, pendirian kampung nelayan maju di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak memenuhi persyaratan di antaranya 100 warga setempat berprofesi nelayan. Disamping itu juga mereka tinggal di sekitar pantai pesisir, sehingga layak untuk dijadikan kampung nelayan maju. \"Semua warga di kampung nelayan maju itu nantinya mendapatkan pemberdayaan ekonomi juga mendapat dana sosial juga sarana dan prasarana,\" katanya menjelaskan. Sementara itu, sejumlah nelayan Muara Kabupaten Lebak menyambut positif pendirian kampung nelayan maju untuk kesejahteraan nelayan. \"Kami berharap kampung nelayan maju ini dapat meningkatkan produksi tangkapan juga ekonomi semakin dan baik,\" kata Acun (50) seorang nelayan Muara Kabupaten Lebak. (mth)
Anggota DPR Dukung Bareskrim Usut Tuntas Penipuan Investasi Alkes
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan investasi alat kesehatan karena jumlah kerugiannya yang sangat besar.\"Saya mewakili Komisi III DPR akan pantau terus perkembangan kasus ini. Kita dukung sepenuhnya kepada Bareskrim untuk mengusut tuntas,\" kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan, Komisi III DPR sejak awal kasus tersebut dilaporkan, sudah sangat memberikan perhatian karena kasus penipuannya yang tidak main-main.Selain itu menurut dia, Bareskrim Polri juga sudah bergerak cepat dengan membuka posko laporan sehingga patut diapresiasi dan saat ini sudah ada empat tersangka yang ditetapkan.Sahroni juga mendorong Bareskrim agar menangkap seluruh oknum pelaku \"tanpa pandang bulu\" karena angka kerugiannya yang sangat besar.“Kerugian ini sangat besar dan saya yakin, pelakunya tidak hanya yang sudah tertangkap saja. Karena itu kami mendukung Bareskrim untuk meringkus kawanan pelaku sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu. Ini penting sebagai efek jera, agar orang tidak main-main dengan hukum,\" ujarnya. Dia juga meminta Bareskrim untuk membantu fokus terkait bagaimana pengembalian kerugian kepada korban bisa berjalan dengan baik.Sahroni mengatakan, dirinya mendengar bahwa Bareskrim sudah melakukan penyitaan aset barang mewah milik tersangka berupa mobil hingga rumah.\"Kita harapkan secepatnya harus diusut tuntas, aliran dana dan asetnya sehingga mudah-mudahan banyak dana yang bisa diselamatkan dan dikembalikan ke korban,\" katanya.Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menetapkan satu tersangka penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes), sehingga jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang.Satu orang tersangka yang ditetapkan yakni DA, merupakan suami dari tersangka DR yang ditangkap di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (21/12/2021). Dua tersangka lainnya, berinisial VAK dan BR.\"Tersangka ada empat, yakni VAK, BS, DR dan DA,\" kata Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/12/2021). Sebelumnya, DA diamankan bersama penangkapan DR di sebuah resort di wilayah Bogor, pekan lalu. Penyidik masih memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi.Kini, DA resmi ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup keterlibatannya dalam kasus dugaan penipuan investasi program suntik modal alkes yang menimbulkan kerugian terhadap ratusan korban yang telah melapor. (mth)
PPP Minta BNPT Buka Data 198 Pesantren Berafiliasi Organisasi Teroris
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka data terkait 198 pondok pesantren yang disebut lembaga tersebut berafiliasi dengan organisasi teroris.\"BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme. Transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan dilembaga tersebut,\" kata Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia menilai, ketidakterbukaan data dari BNPT berpotensi melahirkan justifikasi publik yaitu pesantren menjadi bibit teroris. Padahal menurut dia, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil\'alamin atau Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan mengajarkan terorisme.\"Saya menilai pembukaan data kepada publik juga menghindari fitnah di masyarakat terhadap keberlangsungan pesantren,\" ujarnya.Baidowi menilai, pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka.Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya diterima di Jakarta, Ahad (30/1) menjelaskan soal Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebutkan ada 198 Pondok pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1).Pernyataan itu langsung ditanggapi sebagian kecil kalangan dengan menggeneralisasi seolah BNPT anti-pesantren, bahkan ada pula yang menuduh itu narasi islamofobia.“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-\'framing\' berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,\" ucap Ahmad.Menurut dia sejati nya data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme. Ia menjelaskan data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua pemangku kepentingan.Apalagi, kata Nurwakhid sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi “pentahelix” atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa.Multi pihak tersebut yakni pemerintah melalui kementerian/lembaga, komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren, akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa dan pelajar. (mth)
Edy Mulyadi: Saya Tetap Menolak IKN
Jakarta, FNN - YouTuber Edy Mulyadi menyatakan dirinya tetap menolak Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan alasan karena biaya pembangunan akan bermasalah dan berpotensi mangkrak.\"Kemarin baru baca (berita, red) Bank Dunia menegur Bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu artinya nanti pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah, dan potensi mangkraknya luar biasa,\" kata Edy saat tiba Bareskrim Polri di Jakarta memenuhi panggilan penyidik, Senin.Edy juga berpendapat IKN akan memperparah ekologi di Kalimantan yang sekarang sudah rusak akan bertambah rusak.Demikian juga dengan konsesi-konsesi yang ia sebut dimiliki para oligarki akan mendapatkan kompensasi dari lahan-lahan yang mereka miliki dan dibebaskan dari kewajiban untuk merehabilitasi lahan-lahan yang dipakai untuk tambang.\"Selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan, sudah berapa miliar ton batu bara diangkut, sudah berapa juta hektare hutan ditebas, diangkut, sudah berapa ribu atau juta lahan-lahan milik adat dirampas, gasnya belum macam-macamnya,\" tutur Edy. Menurut dia, seharusnya dengan sumber daya alam yang luar biasa dimiliki oleh Kalimantan lalu dieksploitasi besar-besaran harusnya lebih mensejahterakan masyarakat Kalimantan.Namun faktanya, menurut Edy, kehidupan masyarakat Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya didapatkan dari sumber daya alam yang dimilikinya.\"Seharusnya saudara-saudara saya warga masyarakat penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera dari pada kami di Jakarta di Pulau Jawa ini,\" ucapnya.Edy juga menyatakan, dalam perkara ini musuhnya penduduk Kalimantan, bukan suku-suku yang ada di Kalimantan.Dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada para sultan yang ada di Kalimantan, termasuk suku-sukunya.\"Musuh saya adalah ketidakadilan, dan siapa pun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan pejabat publik,\" ujarnya.Edy juga mengklaim bahwa dirinya \'dibidik\' bukan karena ucapan \"jin buang anak\", tapi karena sikap kritisnya. Ia banyak mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti RUU Omnibuslaw, RUU Minerba, revisi KPK.\"Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan \'inceran\' karena \'podcast-podcast\' saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki,\" klaim Edy.Edy memenuhi panggilan yang kedua dari penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi.Kedatangan Edy didampingi tim kuasa hukumnya. Ia juga membawa serta pakaian ganti dan alat mandi.Sebelum masuk ke ruang periksa, Edy menyampaikan permintaan maafnya melalui awak media yang ada di Bareskrim Polri.\"Saya kembali minta maaf, saya tidak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya sebesar-besarnya,\" kata Edy. (mth)
Tersangka Aksi Anarkis GMBI menjadi 12 Orang Termasuk Ketua Umumnya
Bandung, FNN - Polisi menetapkan 12 orang menjadi tersangka dalam kasus demo anarkis yang dilakukan organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakt Bawah Indonesia. Salah satu tersangka adalah Ketua Umumnya, MFR. Ke-12 orang tersangka itu berinisial MFR, M ABAH, IRM, SBI, SN, SF, CP, AR, GG, GP, TSH, WN. \"Satu di antaranya,, merupakan ketua umum ormas tersebut yakni MFR,\" kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat. Komisaris Besar Ibrahim Tompo, di Bandung, Senin, 31 Januari 2022. \"Kepada mereka yang terlibat unjuk rasa GMBI, masih terus akan dilakukan pengembangan dan kemungkinan masih akan bertambah tersangkanya,\" ucap Ibrahim di Polda Jawa Barat, Kota Bandung. Adapun MFR menurutnya ditangkap di kediamannya yang berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung pada Jumat (28/1). Selain itu, ada juga anggota GMBI yang berinisial SBI yang menyerahkan diri ke Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung. Setelah itu petugas dari Polrestabes Bandung menggiring SBI ke Polda Jawa Barat dan ditetapkan sebagai tersangka. \"SBI ini merupakan orang yang pertama kali melakukan orasi yang mengatakan bahwa saya mempunyai 500 orang yang siap mati. Dan di mobilnya sudah menyiapkan alat kejut listrik, pisau cutter, celurit, dan stik softball,\" kata dia. Kemudian, polisi juga menetapkan tersangka terhadap anggota GMBI yang berinisial GG. Ibrahim mengatakan GG merupakan orang yang menunggangi patung macan kumbang atau \"Maung Lodaya\" yang merupakan simbol Polda Jawa Barat. \"Tersangka ini selain melakukan perusakan pagar, dia naik ke atas pagar dan naik ke atas patung. Jadi (penghinaan) simbol-simbol ini bisa kita proses, tapi kita dalami nantinya,\" kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Para 12 tersangka itu, kata dia, dikenakan dengan Pasal 170 dan atau Pasal 160 dan atau Pasal 406, serta Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Sebelumnya, aksi dari ormas GMBI itu terjadi pada Kamis (27/1) di depan Polda Jawa Barat sejak pagi hingga menyebabkan kemacetan Jalan Soekarno Hatta. Aksi itu kemudian berujung kericuhan pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB. Ketua Umum DPP LSM GMBI, M.Fauzan Rachman sebelumnya memohon maaf atas kerusakan yang terjadi saat aksi di depan Mapolda Jabar, Bandung, Kamis 27 Januari 2022. Perusakan itu terjadi saat ribuan massa GMBI melakukan aksi mempertanyakan proses hukum kematian anggota GMBI di Karawang beberapa bulan lalu. “Saya secara pribadi dan sebagai ketua umum memohon maaf kepada Kapolda Jabar beserta jajarannya atas kerusakan yang terjadi. Saya siap bertanggung jawab dan akan menindak tegas anggota GMBI yang terlibat” jelas Fauzan. Dari kericuhan itu, Ibrahim menyebut ada sejumlah fasilitas yang rusak mulai dari pintu gerbang, pagar yang patah, lampu yang pecah. Aksi tersebut pun diwarnai dengan pelemparan batu oleh para anggota ormas. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh ormas GMBI karena adanya ketidakpuasan terhadap penanganan kasus di Kabupaten Karawang pada tahun 2021. Namun, polisi menyebut kasus itu justru telah proses dan dilimpahkan ke kejaksaan. (MD).
Ketua DPR Nilai Saatnya NU Bergerak Secara Global
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai sudah saatnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) bergerak secara global untuk membangun peradaban dan memperkenalkan keislaman yang ramah dan moderat kepada seluruh dunia.\"Saatnya NU bergerak secara global untuk merawat jagad, membangun peradaban. Nilai-nilai keislaman NU yang ramah, moderat dan toleran, harus terus diperkenalkan ke dunia,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta.Hal itu dikatakannya saat menghadiri Perayaan Hari Lahir Ke-96 NU sekaligus Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.Dia menilai menyebarkan keislaman NU yang ramah, moderat, dan toleran merupakan tugas berat bagi pengurus PBNU masa Khidmat 2022-2027.Namun, Puan menyakini para pengurus NU mampu merawat nilai-nilai yang ditanamkan para pendiri NU sekaligus menebarkannya ke penjuru dunia untuk mewujudkan Islam Rahmatan lil’ alamin. \"Saya juga meyakini PBNU akan menjadi tonggak bagi warga Nahdliyin mengamalkan Keislaman yang amanah. Karena PBNU dinilai dipimpin tokoh-tokoh hebat yang mampu membawa NU semakin besar,\" ujarnya.Dia juga menyampaikan rasa bangga kepada NU yang menjadi bagian penting dalam membangun visi kebangsaan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang.Menurut dia, peran NU untuk memajukan Indonesia sangatlah besar, terutama organisasi tersebut selalu mengedepankan Islam Rahmatan lil ‘Alamin.\"Saya mengapresiasi eksistensi NU bagi negara. NU terus menggelorakan spirit cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, \'hubbul wathon minal iman\',\" tuturnya. Dia menilai, dalam konteks cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, hal itu telah menjadi gerakan besar yang menggelorakan nasionalisme anak bangsa.Menurut dia, bangsa Indonesia sangat beruntung mempunyai ormas seperti Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian terpenting dalam membangun nasionalisme Indonesia. (mth)
Universitas Halu Oleo Kendari Mewisuda 2.808 Lulusan Secara Terbatas
Kendari, FNN - Universitas Halu Oleo (UHO) mewisuda 2.808 orang lulusan periode Oktober 2021-Januari 2022 yang digelar secara terbatas akibat masih dalam situasi pandemi COVID-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin.Rektor UHO Prof. Muhammad Zamrun di Kendari, mengatakan wisuda yang dilaksanakan pihaknya dilakukan dengan dua bentuk pertama secara tatap muka dan virtual karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga yang\"Jumlah wisudawan dan wisudawati pada wisuda kali ini sebanyak 2.808 orang yang tersebar dalam 15 fakultas, satu Program Pendidikan Vokasi dan satu Program Pascasarjana, Program Doktor,\" katanya.Rektor UHO ini menyebut, wisudawan yang hadir secara langsung di ruangan pusat olahraga (sport center) hanya wisudawan Program Doktor (S3) dan wisudawan lulusan terbaik masing-masing fakultas/program studi.\"Sedangkan wisudawan lainnya bersama pendamping dan para undangan turut menghadiri melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming youtube di tempat masing-masing. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19,,\" ujar Prof. Zamrun. UHO Kendari melaksanakan wisuda Program Doktor ke-30, Magister ke-59, Profesi Dokter ke-27, Program Pendidikan Profesi Guru ke-9, Sarjana ke-92 dan Pendidikan Vokasi ke-91 periode Oktober 2021–Januari 2022.Menurutnya, tongkat estafet kepemimpinan akan berada di tangan generasi muda berikutnya. Untuk itu, dia meminta para alumnus agar mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memadai sebelum kesempatan itu datang.\"Bangsa ini membutuhkan anda (alumnus) semua untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang energik, kreatif, inovatif dan adaptif yang mampu membawa pembaruan dan mampu menyesuaikan diri dari berbagai tantangan dan keadaan yang kurang mendukung,\" kata Prof. Zamrun.Oleh karena itu Prof. Zamrun berharap ilmu pengetahuan yang telah didapatkan para alumnus selama menempuh pendidikan di UHO Kendari bisa mengantarkan mereka mencapai kesuksesan sesuai yang telah dicita-citakan. (mth)
DPRD Dorong Penanganan Serius Jaringan Pengemis di Sampit
Sampit, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rinie mengapresiasi langkah Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengungkap jaringan pengemis yang terorganisasi, dan diharapkan masalah ini ditangani secara serius.\"Keberadaan pengemis tersebut sudah sering dikeluhkan masyarakat, apalagi terbukti bahwa mereka itu ternyata terorganisir dan mengeksploitasi anak di bawah umur. Ini tentu harus disikapi serius,\" kata Rinie di Sampit, Senin.Pernyataan ini disampaikan Rinie menanggapi pengungkapan kelompok pengemis di Sampit oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban pekan lalu menemukan ada satu keluarga dari Kabupaten Seruyan yang sengaja datang ke Sampit untuk mengemis.Hal cukup mengejutkan yaitu keluarga dengan 12 anak itu \"mengerahkan\" sebagian anak mereka untuk mengemis. Hal itu lantaran mereka merasa hasilnya cukup besar.Petugas sempat kaget lantaran keluarga yang tinggal di sebuah rumah sewaan cukup besar itu ternyata memiliki mobil, sepeda motor dan perhiasan emas. Kehidupan keluarga pengemis ini tidak menggambarkan keluarga tidak mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan sehingga terpaksa mengemis.Rinie mendorong kejadian ini disikapi serius agar tidak terus berulang. Tindakan mengorganisasi dan mengeksploitasi anak-anak menjadi pengemis, dinilai sebuah pelanggaran hukum yang bisa diproses sesuai aturan yang berlaku.Perlu ada tindakan untuk memberikan efek jera kepada siapa saja yang mengeksploitasi anak menjadi pengemis. Selain itu, tindakan tegas itu sebagai jawaban terhadap keluhan masyarakat terkait maraknya pengemis di kota ini.Maraknya gelandangan dan pengemis juga menjadi gambaran masalah sosial yang terjadi di daerah ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan bertambah parah dan menimbulkan masalah serius.Diperlukan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan lainnya. Tujuannya agar penanganan bisa tuntas sehingga tidak ada lagi gelandangan dan pengemis di kota ini.\"Kalau penanganannya tidak ada pola penanganan yang tepat maka masalah ini dikhawatirkan tidak akan tuntas. Masalah akan terus berulang dan terus pula dikeluhkan masyarakat. Makanya perlu penanganan yang lebih serius dan komprehensif,\" demikian Rinie. (sws)
KSP Sebut NU Mampu Jadi Jangkar Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) telah mampu menjadi jangkar kehidupan keagamaan (mas\'uliyah diniyah) dan kehidupan kebangsaan (mas\'uliyah wathaniyah).Hal tersebut disampaikan Rumadi berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Ke-96 NU, Senin, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.\"Bangsa Indonesia sangat beruntung diberi anugerah berupa organisasi NU yang bisa menjadi penyuluh ruh kebangsaan kita,\" ujar Rumadi.Rumadi menilai, organisasi NU selama ini sangat kontributif memperkuat agenda-agenda pembangunan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas SDM.\"Pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung, bapak Presiden jelas-jelas menyampaikan apresiasinya pada NU yang ikut membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 dan menyukseskan program vaksinasi. Itu salah satu bukti nyata kontribusi NU pada pemerintah,\" tutur Rumadi. Selain itu, ujar Rumadi, pemerintah juga merasakan kiprah NU yang terus mengawal kebangsaan, toleransi, kemajemukan, dan NKRI.\"Atas dasar itu, pemerintah akan terus bekerja sama dengan NU untuk menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan,\" kata Rumadi.Sebagai informasi, pada peringatan Harlah Le-96 NU, di Balikpapan, juga dilakukan pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027. Pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. (sws)
POPULER
