ALL CATEGORY
Nepotisme Es Doger
Pada saat Ubedillah Badrun harus menghadapi intimidasi dari berbagai pihak, kita yang masih waras harus memutuskan berdiri di belakangnya untuk mengembalikan amanat reformasi yang segera setelah dicetuskan langsung dikhianati. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @RosyidCollegeOfArts SETELAH mengumpulkan berbagai data dan menelitinya, serta berbicara dengan beberapa pakar, seorang dosen aktivis asal Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berusia 50 tahun memutuskan kasus itu harus dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nuraninya terusik dengan skala korupsi nepotis yang ditemukannya. Ada beberapa bukti valid awal yang meyakinkannya bahwa telah terjadi suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga pejabat tinggi. Terjadi perdagangan pengaruh antara pejabat dengan pengusaha, lalu pencucian uang oleh anak pejabat tersebut melalui berbagai start up businesses yang dimiliki anak pejabat tersebut. Empat puluh (40) tahun silam hal serupa terjadi melibatkan keluarga Soeharto. Lalu Kunio Yoshihara menulis buku tentang Ersatz Capitalism (Kapitalisme Semu) di Asia Tenggara (1990). Kunio menjelaskan bahwa untuk mengimbangi kekuatan ekonomi kelompok China di Indonesia, Soeharto telah mengambil keputusan untuk mengkarbit pengusaha-pengusaha pribumi dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pribumi tertentu untuk mengembangkan bisnis yang mampu mengimbangi para klongomerat China di Indonesia. Langkah Soeharto ini kemudian terbukti kebablasan sehingga berkembang menjadi nepotisme dimana anak-anaknya mulai mengembangkan gurita bisnis di berbagai sektor, bahkan dari hulu sampai hilir. Dari jalan tol, sampai cengkih serta mobil nasional. Anak pejabat tentu boleh buka bisnis lalu kaya dari bisnisnya. Modus kapitalisme semu era digital ini tentu berbeda dengan kapitalisme era Soeharto. Di bawah slogan start-ups dan model bisnis era internet ini, valuasi perusahaan bisnis baru memang bisa meningkat tajam jauh lebih cepat dibanding era sebelum internet. Gojek yang baru berumur kurang dari 10 tahun misalnya kini memiliki valuasi yang jauh lebih besar daripada Garuda Indonesia yg sudah ada sejak Orde Lama. Membuka beberapa gerai es doger serta menjualnya secara hybrid mungkin berhasil mencetak laba luar biasa lalu bisa menarik investor untuk ikut memiliki saham bisnis es doger itu. Mungkin investor tertentu berani membeli saham bernilai mendekati seratus miliar Rupiah atas bisnis es doger ini. Namun jika ayah investor ini juga pemilik perusahaan yang sudah terbukti bersalah di pengadilan dalam kasus pembakaran hutan, lalu diangkat menjadi duta besar tanpa kompetensi dan rekam jejak diplomat yang jelas, sulit menolak kesan bahwa terjadi perdagangan pengaruh oleh pejabat tinggi serta pencucian uang melalui bisnis anak pejabat tersebut. Ubedillah Badrun, sang dosen UNJ tadi, telah mengambil langkah berani. Kita tunggu respons KPK atas laporannya ini. KPK akan berada dalam posisi maju kena mundur kena. Mundur akan semakin kehilangan kepercayaan masyarakat, maju akan berhadapan dengan tembok jaringan kekuasan yang rumit, serta mungkin mematikan. Apalagi pengawas KPK kini adalah tokoh eks Kopassus yang sangat berpengaruh yang sering sibuk mengurusi hampir semua urusan kecuali yang tidak menguntungkan. Pada saat Ubedillah Badrun harus menghadapi intimidasi dari berbagai pihak, kita yang masih waras harus memutuskan berdiri di belakangnya untuk mengembalikan amanat reformasi yang segera setelah dicetuskan langsung dikhianati. Kasus ini adalah bukti terbaru kebangkitan nepotisme dan korupsi yang dulu menjatuhkan rezim Orde Baru. Ubedillah dkk aktivis 1998 harus belajar juga dari reformasi yang sesat jalan ini. Jika sejarah hanya pengulangan skenario yang sama tapi oleh tokoh yang berbeda, maka mungkin Faisal Basri benar bahwa rezim ini akan jatuh tidak lama lagi. Jika kita tidak belajar dari sejarah, maka sejarah akan mengajari kita dengan keras. Gambir, 30/01/2022. (*)
Jin Buang Anak, Anak Jin Lari Sembunyi di Istana
Belakangan ini ruang perdebatan publik dipenuhi hal-hal yang bersifat astral. Tak tanggung-tanggung, sosok Jin dimunculkan menjadi salah satu \"panelis politik\" di seputar polemik dan kontoversi UU IKN. Meski keyakinan klenik dianggap sering melingkupi sisi gelap di balik jabatan presiden atau kekuasaan dan jabatan tertentu lainnya. Namun kehadiran Jin kali ini yang melibatkan anaknya dalam diskursus politik kontemporer saat ini, begitu nyata penuh emosional dan beraroma horor. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari BISA jadi sosok presiden yang kadung jauh dari intelektual, alergi konten akademis berbasis riset dan kajian. Menyebabkan kebijakannya sering serampangan, ugal-ugalan dan langka akal sehat. Memang dipenuhi dan sangat mengandalkan sesuatu yang metafisik. Sulit dicerna logika dan rasionalitas. Wajar saja mahluk halus gemar mendatangi. Tak heran, jikalau setan, iblis dan jin selalu mengerubuti istana. Akibatnya, produk politik dan ekonomi yang dibangga-banggakan presiden dan pengikutnya, terasa gaib dan mengawang-awang. Kerja-kerja yang digembar-gemborkan tidak terasa, seperti mimpi atau dalam alam batin. Mungkin bagi pemerintah, hal demikian dianggap kinerja, tapi bagi rakyat tak kelihatan kasat mata saking halusnya. Kenyataan kosong itu dianggap janji palsu atau kebohongan publik, karena tak berwujud. Konsolidasi Jin Karena tidak bisa dipaksa hadir dan tampil telanjang dalam realitas politik dunia nyata. Jin menyadari juga, bahwasanya telah larut dan terseret-seret dalam dinamika kemanusiaan khususnya aspek politik. Berbekal spiritualitas manusia yang mengimani hal yang gaib. Jin berusaha masuk melalui celah itu. Jin menemukan panggung politik dalam kasus KKN anak presiden. Jin seperti merepresentasikan gelapnya kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di seputar lingkungan istana. Jin ternyata juga mampu berbagi peran. Membangun komunikasi dan koordinasi baik sesama Jin maupun dengan manusia, terlebih dengan orang dekat presiden. Sebagian menggelayuti masalah-masalah kecil, sebagian juga menghantui masalah-masalah besar. Sama seperti manusia, yang menganggap korupsi sebagai extra ordinary crime. Jin melakukan konsolidasi sekaligus konspirasi bahkan dengan orang-orang di lingkaran istana yang diterpa kejahatan luar biasa lainnya. Jin menjadi tim asistensi dalam pelbagai kasus kejahatan-kejahatan yang beraroma keterlibatan presiden dan lingkungan istana. Mulai dari kasus KM 50, teror pada umat agama, jebakan utang, bisnis PCR, omnibus law, hingga UU IKN. Jin selalu eksis menyembunyikan bau amis dan angkernya penyimpangan penyelenggaraan negara. Jin berusaha kreatif dan inovatif memengaruhi istana. Mengatur dan mengelola keputusan politik presiden. Tak segan-segan provokasinya mendorong pihak istana membuat pengalihan isu, pertumpahan darah dan tragedi kemanusiaan. Jin yang tak terlihat dan berada di belakang layar ini, biasa disebut oligarki di dunia manusia. Begitu krusial distorsi kebijakan negara yang sudah menyeluruh pada pusaran Istana. Presiden dan jajarannya mulai dari menteri, politisi hingga ke level buzzer terlibat berkolaborasi dengan jin. Sampai-sampai presiden harus membentuk pansus Jin, guna memastikan pengawalan dan pengamanan bau busuk istana, tidak menyebar kemana-mana. Begitupun Jin, harus membagi tugas pasukannya.Termasuk keluarga Jin dalam membantu keluarga istana. Demi politik istana, Jin rela membuang anaknya, untuk lari sembunyi ke istana. Khususnya melindungi masalah KKN anak presiden. Anak Jin tak kecewa apalagi sampai putus asa, justru merasa tertantang. Demi mengemban tugas yang maha penting dan agung itu. Betapapun Jin buang anak, anak Jin tak kehilangan daya dan kepercayaan diri yang tinggi untuk lari sembunyi di istana. Belajar juga taktis dan strategis pada manusia. Jin dengan presiden, anak jin dengan anak presiden. Seperti \"equal before the law\", manusia yang kerasukan jin dan Jin yang terobsesi pada manusia. Simbiosis mutualisme manusia dan Jin. Karena istana adalah tempat terbaik untuk berlindung bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. Maka, \"Jin Buang Anak, Anak Jin Lari sembunyi Di Istana\". (*)
Erick Thohir: BUMN Siap Bekerjasama Bangun Eksosistem untuk Kopi
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan siap bekerjasama dengan berbagai pihak dalam membangun ekosistem untuk kopi.Erick Thohir mengatakan kesiapan BUMN ini karena 96 persen dari produksi kopi terkait dengan petani. Berbeda dengan kelapa sawit di mana sawit itu sudah 60 persen swasta dan 40 persen petani.\"Saya juga mohon, makanya kita bekerjasama dengan berbagai pihak, karena kami BUMN tidak bisa kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah,\" katanya.\"Kita juga bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan juga didukung Duta Besar Indonesia untuk Mesir, didukung juga oleh asosiasi kopi dan juga para pihak swasta yang mau menjadi bagian dari ekosistem ini,\" tambah Erick saat menyampaikan sambutan dalam Peluncuran PMO Kopi Nusantara di Lampung sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Minggu. Menurut dia, dalam membangun ekosistem tidak mungkin terjadi jika masing-masing pihak egosektoral, karena ekosistem itu bisa terjadi kalau ditempatkan di tengah semua kepentingannya.Erick kemudian mengutip sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang artinya kesejahteraan untuk semua dan tidak mungkin ekonomi Indonesia terus tumbuh kalau tidak rukun.Menurut Menteri BUMN, ekosistem tersebut bisa berhasil kalau ada kesejahteraan. Tidak mungkin bisa menciptakan keseimbangan ekonomi jika yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, apalagi saat pandemi Covid 19.\"Karena itu kita sama-sama harus merajut yang namanya ekosistem Indonesia untuk kesejahteraan semua, bukan mengental untuk sebagian kelompok. Itulah kenapa kesejahteraan sesuai Pancasila sila kelima harus kita jaga. Itulah kenapa kita memberanikan untuk membangun ekosistem,\" kata Erick.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir memandang BUMN tentu punya tanggung jawab untuk mencari solusi bagi kesejahteraan petani kopi. Hal ini dikarenakan harga kopi dunia sedang naik, tetapi harus dipastikan jangan kenaikan harga kopi ini justru menaikkan yang namanya penjual di tengah, tidak langsung kepada petani.Selain itu Menteri BUMN Erick Thohir juga menyatakan Presiden Joko Widodo ingin seluruh program di kementerian dan lembaga benar-benar didorong untuk menyasar langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (mth)
Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies
Di sisi lain, Anies dikenal sebagai tokoh nasional. Posisi Mendikbud dan Gubernur DKI telah menaikkan popularitas Anies selama ini. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa TOK! Pilpres sudah ditetapkan jadualnya: 14 Pebruari 2024. 7-13 Sepetember 2023 pendaftaran capres akan dibuka. Siapa saja yang akan mencalonkan? Ada tiga nama kandidat yang muncul di survei. Sekali lagi \"kandidat\". Artinya, potensi menjadi calon ada. Tapi, ini tidak mutlak. Situasi bisa berubah seiring dengan perkembangan politik yang ada. Tiga nama tokoh yang surveinya selalu di atas adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Prabowo peluangnya sangat besar untuk maju jika menggandeng PDIP. Sebab, PDIP punya 128 kursi di DPR. Dan nampaknya, hubungan emosional dan politik PDIP-Gerindra dan Mega-Prabowo cukup mesra. Situasi politik juga kondusif untuk kedua partai ini berpasangan. Mereka akan mengusung Prabowo-Puan. Selain Pdabowo, ada Anies Baswedan. Gubernur DKI ini juga punya peluang cukup besar. Selain berada di tiga besar survei capres, Anies memiliki modal branding terbanyak dibanding yang lain. Cara komunikasi, sikap politik, dan prestasi Anies di DKI bisa menjadi modal cukup besar untuk bertarung, bahkan memenangkan Pilpres 2024. Situasi politik seperti sedang berpihak kepada Anies. Pertama, konstituen partai-partai Islam seperti PKS, PPP dan PAN sedang eforia mendukung Anies. Berat bagi tiga partai ini jika tidak mengusung Anies di pilpres 2024. Ancaman konstituen untuk meninggalkan tiga partai ini akan sangat serius. Apalagi, PAN sedang dibayang-bayangi Partai Umat, dan PKS sedang dibuntuti Partai Gelora. Anies punya coattail effect, khususnya bagi ketiga partai ini. Secara umum, coattail effect ini berlaku juga buat semua partai pengusung Anies. Mengusung Anies diprediksi akan memberi efek elektoral bagi partai pengusung, khususnya ketiga partai Islam tersebut. Jika Anies Jadi capres, berisiko bagi ketiga partai Islam ini jika tidak turut serta mengusung Anies. Partai-partai tersebut besar kemungkinan akan ditinggalkan oleh konstituennya. Situasi ini akan menguntungkan buat partai Umat dan Gelora. Juga buat partai lain yang mengusung Anies di pilpres 2024. Silaturahmi Yusril Ihza Mahendra, ketua PBB ke Anies, dan manuver poros PPP-PBB baru-baru ini apakah karena adanya kesadaran coattail effect tersebut? Kedua, Anies diuntungkan dengan jadual Pilpres 14 Pebruari 2024. Sedangkan pendaftaran capres dibuka tanggal 7-13 september 2023. Kalau Anies habis periodenya tanggal 16 oktober 2022, maka ada waktu 11 bulan menuju pendaftaran pilpres. Ini menjadi faktor keberuntungan bagi Anies. Gubernur DKI Jakarta ini punya waktu cukup longgar untuk keliling Indonesia dan berkampanye. Performence dan kemampuan Anies bicara di depan massa akan mampu menghipnotis rakyat. Beredar banyak video, jika Anies hadir di kerumunan massa, dimanapun itu, selalu ada teriakan \"Presiden\". Mereka mendekat dan berebut untuk berfoto. Dalam konteks ini, magnet Anies sangat besar. Bayangkan jika Anies keliling 11 bulan ke daerah-daerah. Akan ada sambutan gegap gempita. 11 bulan menjadi waktu emas bagi Anies untuk \"curi strat\" kampanye. Anies punya kesempatan untuk menyapa rakyat di seluruh pelosok negeri tanpa harus minta ijin Mendagri. Ini peluang besar bagi Anies untuk memenangkan pertarungan di 2024. Peluang ini tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat lain. Saat itu, kandidat-kandidat lain masih menjabat. Prabowo masih jadi menteri dan Ganjar masih jadi Gubernur Jateng. Dibanding Anies, Ganjar saat ini masih menjadi tokoh lokal yaitu Jawa Tengah. Pemilih Ganjar mayoritas berasal dari Warga Jawa Tengah. Ganjar belum menasional, meski pernah menjadi anggota DPR. Tak menutup kemungkinan kedepan, elektabilitas Ganjar tersalip oleh Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang sedang gencar branding. Bahkan tersalip oleh Puan jika Puan rajin turun ke daerah, khususnya Jawa Tengah yang dianggap sebagai kandang banteng. Di sisi lain, Anies dikenal sebagai tokoh nasional. Posisi Mendikbud dan Gubernur DKI telah menaikkan popularitas Anies selama ini. Ada yang bilang: usai lepas gubernur DKI Anies tidak punya panggung. Ini salah! Anda tidak sadar bahwa mesin politik menuju 2024 sudah panas. Sekarang saja sudah semakin panas. Tahun 2023 akan jauh lebih panas lagi. Artinya, di tahun 2023 ruang publik akan sesak dengan massa yang membicarakan pilpres 2024. Dan saat itu, mesin politik Anies sudah bisa bergerak leluasa dan bebas. Bermanuver ke semua arah. Siapapun lawannya, akan sangat kewalahan melawan Anies. Tim Anies dan semua relawannya akan bergerak dan memaksimalkan waktu 11 bulan itu untuk menyisir seluruh pelosok negeri. Indonesia akan dikepung relawan Anies dengan semua spanduk, baliho dan deklarasi. Day to Day. Ini sekaligus menjadi peluang bisnis yang cukup bagus. Bagi mereka yang ingin berbisnis, mereka bisa menjual topi, kaos, jaket, baju, bendera, bulpen, dll bergambar Anies Baswedan. Diprediksi akan laku keras. Setiap ada Anies, akan hadir jumlah massa besar. Dan ini peluang bisnis yang cukup menggoda. Silahkan dimanfaatkan jika anda tertarik. Jika kita mau berandai: apakah Anies bersedia dijadikan plt Gubernur DKI 2022-2024? Saya rasa, Anis akan menolak. Lebih strategis kalau Anies fokus untuk hal yang lebih besar: yaitu memimpin negeri ini di 2024. Jakarta, 27 Januari 2022. (*)
Polri Gagalkan Pengiriman 15 Kg Sabu di JTTS Simpang Pematang Mesuji
Bandarlampung, FNN - Petugas kepolisian Polres Mesuji, Lampung, menggagalkan pengiriman 15 paket narkotika jenis sabu seberat 15 kilogram di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Simpang Pematang.Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, dihubungi di Bandarlampung, Minggu, membenarkan adanya anggota yang berhasil menggagalkan pengiriman 15 kilogram sabu di JTTS tersebut.\"Iya benar mas, kejadiannya kemarin Sabtu (29/1) sore pukul 16.30 WIB,\" ucapnya.Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Mesuji IPTU Muhammad Nufi menambahkan, sabu seberat 15 kilogram tersebut dibawa oleh tiga pelaku bernama Afdal (32), Hendri Khaidir (50), dan Eri Yanto (49) menggunakan mobil pribadi warna hitam dengan nomor polisi B-2165-TOL.\"Sabu 15 kilogram tersebut dikemas paket teh China bertuliskan qing shan yang kemudian dimasukkan ke dalam tas jinjing warna hitam,\" ungkap dia. Dia mengatakan, penangkapan tiga pelaku yang membawa sabu tersebut berawal dari adanya informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang melalui wilayah hukum Polres Mesuji.Kemudian, lanjut dia, Berdasarkan informasi itu, gabungan anggota Polres Mesuji yang dipimpin Waka Polres Mesuji Komisaris Polisi Juli Sundara melakukan penjaringan, penggeledahan, dan penangkapan sesuai kabar yang di dapat.\"Saat tiba di gerbang Tol Simpang Pematang anggota melakukan penggeledahan terhadap satu unit mobil yang kami curigai. Saat kami lanjut penggeledahan, ditemukan tas berisi sabu yang terletak di atas kursi bagian paling belakang penumpang,\" tuturnya.Ia mengatakan bahwa ketiga tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.\"Dalam kegiatan tersebut, anggora berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah tas jinjing merk adidas warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 paket teh China bertuliskan qing shan yang di dalamnya terdapat plastik bening besar berisi narkotika jenis sabu dan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B-2165-TOL,\" paparnya. (mth)
Ganti Presiden Lebih Mendesak Ketimbang Pindah Ibu Kota
UU IKN merupakan upaya melegalisasi kejahatan borjuasi korporasi dan membiarkan kuku-kuku oligarki mencengkeram negeri. Dengan kata lain konstitusi direkayasa untuk melindungi para cukong terus merampok sumber daya alam sembari mengembangbiakan korupsi, membuat kerusakan alam dan konflik horisontal sesama anak bangsa. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari SEMENTARA di lain sisi presiden gagal menunjukkan kualitas kepemimpinannya, kalau tidak bisa disebut dungu dan penipu. Alih-alih berprestasi membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Presiden justru membawa negara menuju kebangkrutan dan disintegrasi bangsa. Negara diambang kehancuran sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan nasional. Kalau tidak dijajah kembali oleh asing dan aseng, bisa jadi NKRI bubar seperti yang disampaikan Prabowo Subianto dan Amien Rais. Presiden memimpin negara dengan begitu maraknya KKN, utang negara yang menjulang sulit untuk dikembalikan, penyelenggaraan pemerintahan mengangkangi Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Rakyat Indonesia tak lagi bisa mengambil resiko dan segala kemungkinan terburuk, bahkan tidak bisa menunggu lagi hingga sisa waktu jabatan presiden berakhir. Meski pesimis, masih ada kemungkinan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR dan DPD menggunakan pertanggungjawaban moral dunia akherat dan amanat konstitusinya menyelamatkan negara bangsa. Atau memang revolusi rakyat Indonesia menjadi satu-satunya pilihan dan yang tak terhindarkan. Terpuruknya kehidupan rakyat Indonesia, telah membawa negara dalam kondisi darurat kenegaraan dan kebangsaan. Pelbagai rekayasa dan pengalihan isu tak mampu menghilangkan distorsi kebijakan seperti omnibus law dan UU IKN. Sebelum lebih jauh menimbulkan banyak masalah yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Terlebih pada polemik dan kontroversi ibu kota negara baru yang membutuhkan biaya hampir 500 triliun, sementara pemerintah membutuhkan biaya tidak sedikit untuk pemulihan negara. Saat rakyat dengan kemiskinan bertahan hidup karena pandemi, kengototan pemindahan ibu kota negara menandakan gejala hiprokat dan sakit jiwa para penyelenggara negara, utamanya seorang presiden. Jadi, ibarat dipaksa melakukan perjudian dengan nafsu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terutama ketika akal sehat, basis akademis, logika hukum dan konstitusi tak dipakai dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara. Ada baiknya seluruh rakyat Indonesia mengganti presiden ketimbang memindahkan ibu kota. Selayaknya menjadi agenda yang mendesak dan menjadi skala prioritas bagi negara ini. Itupun jika bangsa Indonesia masih mau selamat dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Selamat memilih presiden baru, bukan membangun ibu kota baru.(*)
Sisi Lain Habibie Diungkap dalam Buku "Saya Bacharuddin Jusuf Habibie"
Jakarta, FNN - Penulis Andi Makmur Makka mengungkap sisi lain dari Bacharuddin Jusuf Habibie dalam buku berjudul \"Saya Bacharuddin Jusuf Habibie (The Untold Story)\" yang diluncurkan pada Sabtu (29/1).Buku setebal 498 halaman yang ditulis berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Bacharuddin Jusuf Habibia atau BJ Habibie itu menuturkan perjalanan Habibie mulai dari masa kecil, masa dia menjadi eksekutif top di industri pesawat terbang di Jerman, hingga ketika dia menjadi presiden.\"Tulisan ini dilengkapi dengan hasil serangkaian wawancara selama sepuluh hari yang saya lakukan pada 2005,\" kata Andi Makmur Makka sebagaimana dikutip dalam siaran pers The Habibie Center yang diterima di Jakarta, Minggu.Buku dengan 77 bab tulisan Andi Makmur Makka fokus pada sisi warisan ilmu pengetahuan dan teknologi dari BJ Habibie yang relevan dengan isu sekarang, termasuk yang berkenaan dengan pemikiran dan teori Habibie, industri kedirgantaraan, dan pengembangan pesawat N-250.Pemimpin Redaksi Harian Republika periode 1997-2000 itu menyebut BJ Habibie sebagai ilmuwan dan negarawan yang telah meletakkan fondasi kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memajukan Indonesia.Rektor Universitas Multimedia Nusantara Jakarta DR. Ir. Ninok Leksono Dermawan mengatakan bahwa Habibie memimpin lembaga dengan fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta menggagas banyak kebijakan yang mendorong generasi muda menguasai iptek.Menurut dia, gagasan yang selalu didengungkan Habibie untuk menguasai teknologi guna memajukan bangsa harus dibangkitkan lagi, dituangkan dalam buku-buku yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda.Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) periode 2014-2019 Dr. Ir. Unggul Priyanto mengemukakan konsep Habibie \"memulai di akhir, berakhir di awal\", bahwa membangun tidak harus dimulai dengan melakukan riset dari awal, tetapi bisa dari tengah atau ujung.Menurut Unggul, negara seperti China juga menerapkan konsep semacam itu. China memulai pengembangan kereta api cepat dengan membeli lisensi dari Jepang dan Jerman namun kemudian bisa mengalahkan produk dari kedua negara itu.Ia mengatakan bahwa Habibie juga berpikiran mendirikan industri kedirgantaraan mulai dari pesawat buatan Spanyol Cassa 212, kemudian berinovasi membuat CN-235 hingga mandiri merancang bangun N-250, jenis pesawat yang canggih di kelasnya.\"Jadi inovasi tidak perlu merupakan temuan baru, tidak harus diawali dengan temuan sendiri, tapi bisa merupakan pengembangan dan menjadi suatu produk baru yang lebih baik,\" katanya. (mth)
Pegiat Pemilu Sebut Tidak Relevan KPU/Bawaslu Permanen di Daerah
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini menilai keberadaan KPU dan bawaslu yang permanen di kabupaten/kota tidak relevan bila tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke depannya.Sebaiknya, kata Titi Anggraini kepada ANTARA di Semarang, Minggu pagi, bersifat tidak permanen (ad hoc) dengan masa jabatan keanggotaan KPU dan bawaslu tidak lagi 5 tahun seperti sekarang ini.Titi mengemukakan hal itu ketika menyinggung soal desain kelembagaan penyelenggara pemilu ke depan, mengingat masa jabatan anggota KPU/bawaslu di 110 kabupaten kota akan berakhir dalam kurun waktu Januari—Maret 2024.\"Ini masa-masa krusial pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari,\" ujar Titi yang juga anggota Dewan Pembina Perludem.Ia mengemukakan bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu saat ini memang tidak sejalan dengan desain keserentakan pemilu dan pilkada yang jadwal pelaksanaannya pada tahun yang sama.Salah satu latar belakang permanenisasi penyelenggara pemilu di daerah, kata Titi, dilatari pertimbangan bahwa ada agenda pemilu dan pilkada yang dalam 5 tahun akan terselenggara pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, KPU/bawaslu di daerah akan selalu aktif bekerja menyelenggarakan aktivitas kepemiluan selama masa tugasnya.Oleh karena itu, dia memandang perlu pembuat undang-undang menyinkronkan dua hal ini, yaitu bagaimana agar desain kelembagaan penyelenggara pemilu kompatibel dengan desain keserentakan pemilu. Kalau model keserentakannya berupa pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal seperti yang Perludem usulkan, menurut dia, penyelenggara pemilu di daerah yang permanen dengan masa jabatan 5 tahun seperti saat ini adalah sudah tepat.Menyinggung kembali soal masa jabatan keanggotaan KPU/bawaslu yang akan berakhir berdekatan dengan hari pemungutan suara Pemilu 2024, Titi memandang perlu perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPU/bawaslu daerah sampai tuntas tahapan Pilkada 2024. Hal ini sebagai langkah afirmasi menuju keserentakan seleksi.Setelah Pilkada 2024, lanjut Titi, perlu ada seleksi serentak KPU/bawaslu daerah pada tahun 2027 untuk masa jabatan yang akan berakhir setelah seluruh tahapan Pilkada 2029 berakhir.\"Makanya, untuk memastikan keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU/bawaslu, mau tidak mau harus ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilu atau revisi terbatas,\" tutur Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.Ketika menyinggung masih ada kesempatan Pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut Titi, melihat gelagatnya pembuat undang-undang enggan melakukan perubahan terbatas.Ia menduga pembuat undang-undang khawatir melakukan revisi terbatas terhadap UU Pemilu karena ada peluang menyentuh pasal-pasal krusial terkait dengan variabel sistem pemilihan.\"Dengan demikian, Perpu Pemilu paling memungkinkan,\" ucap Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA). (mth)
Gubernur: RSUD Babel Segera Dilengkapi Fasilitas Layanan Bayi
Bangka, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan meminta RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel segera melengkapi fasilitas layanan kesehatan bayi dan anak, guna menekan angka kematian balita di daerah itu.\"Saya minta RSUD segera melaporkan fasilitas layanan kesehatan anak apa saja yang diperlukan, kalau bisa segera penuhi,\" kata Erzaldi Rosman Djohan usai meninjau fasilitas kesehatan di RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel di Sungailiat, Minggu.Dokter spesialis anak dan Konsultan Neonatologi RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Babel dr. Ied Imilda menyatakan fasilitas layanan bagi anak sangat penting guna menunjang pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat.\"Ketika perawatan bayi NICU (Neonatal Intensive Care Unit). Nah, itu kan dalam keadaan yang berat ya, pasti perlu alat bantu napas. Dalam perkembangan penyakit, kita pasti perlu untuk pengecekan bagaimana kondisi paru-paru, perut dan lainnya,\" ujarnyaSelain rontgen portable, yang bisa mempermudah pengecekan keadaan pasien terutama bayi dan diharapkan juga ada pengadaan kulkas ASI, karena di RSUD Ir. Soekarno masih mengakali kulkas yang tersedia dicampur dengan obat, di mana ini tidak disarankan.\"Jadi, sayang banget kalau sumber daya manusia (SDM)-nya sudah ada, tapi alatnya nggak lengkap,\" ujarnya.Menurut dia selama ini RSUD selalu bawa si bayi ke tempat rontgen. Nah, ini berisiko untuk kondisi bayi.\"Kehadiran fasilitas rontgen portable ini sangat diperlukan, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,\" ujarnya. (mth)
Perajin Bunga Sakura atau Mei Hwa Pontianak Banjir Pesanan
Pontianak, FNN - Perajin pohon bunga Sakura atau Mei Hwa banjir orderan menjelang perayaan Imlek atau Tahun Baru China di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.\"Hingga saat ini saya masih mengerjakan pesanan pohon bunga Mei Hwa yang mulai banyak sejak dua minggu menjelang perayaan Imlek,\" kata Asong, salah seorang perajin pohon bunga Mei Hwa di Pontianak, Minggu.Dia menjelaskan hingga saat ini dirinya sudah membuat sebanyak 70 pohon bunga Mei Hwa dalam memenuhi pesanan warga Tionghoa yang akan merayakan Imlek.\"Bahkan pemesan pohon bunga Mei Hwa tidak hanya warga Kota Pontianak tetapi juga Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya,\" ujarnya.Dia menambahkan meski dilanda pandemi COVID-19, pemesanan pohon bunga Mei Hwa masih normal seperti tahun-tahun sebelumnya.Pohon bunga Mei Hwa karya tangan Asong dijual mulai dari harga Rp300 ribuan hingga Rp3 jutaan/pohon bunga Mei Hwa atau tergantung besar kecil ukurannya.\"Untuk menyelesaikan satu pohon bunga Mei Hwa kami membutuhkan sekitar dua hari untuk ukuran 50 centimeter,\" ujarnya.Dia menambahkan pohon bunga Mei Hwa yang dibuat menggunakan batang atau pohon dari akar kayu bakau atau mangrove sehingga kuat dan tahan lama sekitar lima tahun. (mth)Pohon bunga Mei Hwa tersebut sebagai perhiasan pada perayaan Imlek warga Tionghoa, dan diyakini pohon bunga tersebut membawa keberuntungan. (mth)
POPULER
