ALL CATEGORY

Pemprov Kepri Berpotensi Dapat Kembali Tarik Retribusi Labuh Jangkar

Tanjungpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpotensi dapat kembali menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal setelah mendapat sinyak positif Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menjelang akhir tahun 2021 memberi kado istimewa berupa surat yang menetapkan Pemprov Kepri sebagai pemerintah daerah yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal di perairan berjarak 0-12 mil.\"Ini tentu kabar baik untuk Pemprov Kepri yang sejak beberapa tahun lalu berjuang untuk menggarap pendapatan dari sektor labuh jangkar,\" kata Jumaga, yang diusung PDIP.Menurut dia, Pemprov Kepri sudah melengkapi formil dan materiil sebagai pemda yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal. Karena itu, Pemprov Kepri pada tahun 2021 pernah menarik retribusi jasa labuh jangkar.Pendapatan dari jasa labuh jangkar yang ditarik dari perusahaan perkapalan baru sekitar Rp300 juta, kemudian terhenti setelah Kementerian Perhubungan bersikeras tetap menarik retribusi jasa labuh jangkar tersebut.\"Saya rasa alasan yuridis Pemprov Kepri menarik retribusi labuh jangkar semakin kuat setelah Menkopolhukam mengeluarkan surat. Saya minta Pemprov Kepri segera menindaklanjutinya,\" ucap mantan pengacara itu.Jumaga menuturkan Kepri membutuhkan sumber pendapatan baru, terutama dalam dari sektor kemaritiman. Pendapatan asli daerah Kepri yang terbesar selama ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp1 triliun dari Rp3,8 triliun. Padahal Kepri memiliki 96 persen lautan dan 4 persen daratan.Penarikan retribusi jasa labuh jangkar diharapkan mampu menambah pendapatan daerah secara signifikan.\"Pemprov Kepri menargetkan pendapatan dari retribusi labuh jangkar sebesar Rp200 miliar per tahun. Kemungkinan target tersebut dapat ditingkatkan jika berjalan optimal,\" katanya. (mth)

KPK Tangkap Bupati Penajam Paser Utara di Jakarta

Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan lembaganya menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Gafur Mas\'ud di DKI Jakarta.\"Yang bersangkutan ditangkap di Jakarta beserta beberapa pihak lainnya,\" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Namun, ia belum merinci siapa saja pihak-pihak yang juga ditangkap di Jakarta beserta bupati. \"Yang ada di Gedung KPK ini yang diamankan di Jakarta, ada sekitar tujuh orang yang diamankan di Jakarta,\" ungkap Ali.Selain di Jakarta, tim KPK juga menangkap beberapa pihak di Kalimantan Timur.\"Selebihnya dan juga diamankan di Kalimantan Timur yang saat ini akan dibawa ke Jakarta setelah sebelumnya kami melakukan pemeriksaan di Mapolda Kalimantan Timur,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tim penindakan KPK menangkap Abdul Gafur Ma\'ud bersama 10 orang lainnya.\"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK,\" kata Firli.Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan penangkapan Abdul Gafur Mas\'ud dan kawan-kawan terkait dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. (mth)   

Anggota DPR Nilai Pemindahan IKN Awal 2024 Terlalu Dini

Jakarta, FNN - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin memandang pemindahan IKN yang ditargetkan dilakukan pada semester I-2024 dalam draft RUU IKN, terlalu dini.“Belum lagi status pandemi yang belum usai setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 oleh Presiden Jokowi maka kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN,” katanya di Jakarta, Kamis.Hamid mengatakan status pandemi belum usai sehingga kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp90 triliun melalui APBN.Menurutnya, dibutuhkan waktu setidaknya empat tahun sejak 2019 untuk membangun berbagai fasilitas dasar IKN seperti sumber daya air, jalan, jembatan dan permukiman yang layak sedangkan hingga 2022 belum ada legalitas untuk melaksanakan pembangunan tersebut.“Pembangunan fasilitas sangat dibutuhkan agar IKN memenuhi persyaratan layak huni,” ujarnya.Secara umum terdapat prasyarat agar suatu kota memenuhi kriteria layak huni seperti tersedianya kebutuhan dasar perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya.Kemudian tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti transportasi umum, taman dan fasilitas kesehatan serta aspek keamanan dan keselamatan sekaligus adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Oleh sebab itu, ia mengatakan mengingat semakin sedikitnya waktu pembangunan yang hanya tersisa dua tahun dan kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan maka terlalu buru-buru untuk mengejar jadwal pemindahan awal 2024.“Belum lagi kondisi di lapangan saat ini masih sering terjadi bencana banjir belum juga dapat diatasi oleh pemerintah,” tegasnya. (mth)   

Wagub Jateng Minta Santri Teladani Mbah Moen Tangkal Gerakan Radikal

Semarang, FNN - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta para santri di berbagai pondok pesantren agar meneladani mendiang KH Maimoen Zubaer (Mbah Moen) dalam menangkal gerakan radikal yang berpotensi menimbulkan perpecahan di Republik Indonesia.   \"Kecintaan Mbah Moen terhadap NKRI selalu diwujudkan dalam doa dan ajaran beliau,\" kata dia, di Semarang, Kamis.Menurut Maimoen, para santri harus memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai bahaya gerakan radikal, terorisme, dan isu sekularisme.   Selain itu, para santri juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pondok pesantren di tengah maraknya pihak-pihak yang mengatasnamakan ponpes membuat masyarakat cukup gelisah. \"Ini harus dijawab oleh para santri, khususnya anggota Santri Gayeng Nusantara. Untuk memberikan juga \'ini lho ponpes yang sarat, sanad keilmuannya sambung ke Nabi\',\" ujarnya.   Wagub menambahkan, para santri dituntut dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah, salah satu langkah nyata yang harus dilakukan adalah turut menyukseskan vaksinasi Covid-19. \"Pertumbuhan ekonomi juga menjadi fokus santri yang perlu dikedepankan apalagi di masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi juga menjadi fokus pemerintah agar Indonesia dapat bertahan,\" katanya. (mth)  

Tujuh BUMN Sepakat Masuk dalam Ekosistem Pelaksanaan Program Makmur

Jakarta, FNN - Pelaksanaan Program Makmur semakin luas dan kuat setelah mendapat dukungan dari tujuh BUMN yang bersinergi untuk menyukseskan program yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan penghasilan petani tersebut.Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa seluruh BUMN yang terlibat harus benar-benar menjadi ekosistem demi melaksanakan Program Makmur sesuai dengan tujuan dan maknanya yakni \"Mari Kita Majukan Usaha Rakyat\".   \"Saya minta seluruh direksi BUMN yang terlibat di dalam Program Makmur harus menjadi ekosistem itu karena kita sudah mempunyai produk yang bagus yaitu Program Makmur yang pelaksanaannya ditargetkan mencapai 50.000 hektare,\" kata Erick dałam keterangannya di Jakarta, Kamis.   Dukungan tujuh BUMN pada Program Makmur yang diluncurkan sejak Agustus 2021 ini, tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Makmur pada Rabu (12/1/2022), yang ditandatangani antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (PTPN), Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia.   Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan Program Makmur merupakan ekosistem yang menghubungkan petani dengan project leader, asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, agro input, off taker, dan pemerintah daerah.   \"Sesuai arahan Pak Menteri, tujuh BUMN ini untuk sama-sama menyukseskan Program Makmur ke depan. Kami yakin melalui kerja sama ini, semua komponen kesuksesan Program Makmur mulai dari permodalan, akses agro input, kawalan teknologi, sampai permasalahan offtaker dan asuransi dapat terselesaikan,\" kata Bakir.   Realisasi pelaksanaan Program Makmur sampai dengan Desember 2021 sudah dilaksanakan di atas lahan seluas 71.612 hektare dari yang ditarget seluas 50.000 hektare, dengan petani yang terlibat sebanyak 50.054 orang.Adapun komoditas yang sudah dilaksanakan adalah padi, sawit, tebu, jagung, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Sementara target pelaksanaan Program Makmur di tahun 2022, akan dilaksanakan di atas lahan seluas 250.000 hektare.   Dari sisi produktivitas, untuk komoditas jagung dan padi mengalami peningkatan masing-masing 34,91 persen dan 33,71 persen. Sementara dari sisi penghasilan pun sama mengalami peningkatan menjadi 48,07 persen untuk jagung dan 44,92 persen untuk padi.   Tujuan nota kesepahaman ini untuk menjajaki rencana kerja sama dalam bidang penyaluran pendanaan pertanian dan perkebunan dan juga asuransinya, yang meliputi implementasi Program Makmur di areal pertanian atau perkebunan di wilayah kerja RNI, PTPN III, Perhutani, dan/atau anak perusahaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani.   Ruang lingkup kerja sama meliputi, aktivitas on farm seperti analisis tanah, rekomendasi pemupukan, penyediaan pupuk nonsubsidi, penyediaan benih dan pestisida, penerapan teknologi & mekanisasi pertanian, pendampingan agronomis dan budi daya.   Selanjutnya, aktivitas off farm yang meliputi penyediaan modal kerja/KUR, penyediaan asuransi, penyediaan offtaker, penyediaan pelatihan dan workshop teknis budi daya pertanian. (mth)  

PTM 100 Persen di Surabaya Belum Bisa Dilaksanakan Secara Penuh

Surabaya, FNN - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Kota Surabaya, Jatim, belum bisa dilaksanakan secara penuh karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19.Kepela Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh di Surabaya, Kamis, mengatakan PTM 100 persen di Surabaya diikuti 661 sekolah dasar (SD) dengan perincian 285 SD Negeri dan 376 SD Swasta, serta 331 sekolah menengah pertama (SMP) meliputi 63 SMP Negeri dan 268 SMP Swasta.\"PTM 100 persen juga telah mendapat persetujuan dari wali murid atau orang tua siswa,\" katanya.Meski demikian, lanjut dia, pelaksanaan PTM 100 persen untuk tingkat SD belum bisa dilaksanakan secara penuh, karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19, serta adanya penyesuaian terhadap siswa yang memiliki penyakit penyerta (komorbid).\"Sedangkan untuk tes usap secara acak atau sampling itu mengikuti kondisi dan akan didampingi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Minimal nanti dilakukan per wilayah, untuk pelaksanaannya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Dinkes,\" ujarnya.Pada pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku akan tetap melakukan pengawasan dan antisipasi di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah meminta peran dari para tenaga pengajar, untuk memperhatikan dan memahami kondisi setiap siswanya.\"Anak itu terlihat dari perilakunya setiap hari, contohnya biasanya lincah tapi kok tidak lincah. Jadi terlihat dari kondisi fisik tersebut, maka guru harus mengetahui hal itu,\" kata dia.Oleh karena itu, Yusuf meminta kepada setiap sekolah untuk membuat suasana proses belajar mengajar menjadi menyenangkan, seperti dengan memberikan relaksasi kepada para siswa.\"Untuk SD/SMP bisa melakukan relaksasi dalam bentuk yang lainnya, misalnya senam. Karena relaksasi itu harus menyenangkan,\" ujarnya.Selanjutnya, terkait evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Dinkes dan Pakar Epidemiologi, terkait perkembangan PTM 100 persen.\"Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk anak-anak di Kota Surabaya,\" ujarnya. (mth)

Waskita dan PT SMI Teken PJBB Divestasi Tol Cimanggis-Cibitung

Jakarta, FNN - PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya PT Waskita Toll Road (WTR) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka divestasi 55 persen kepemilikan WTR pada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).Direktur Utama Waskita, Destiawan Soewardjono mengatakan transaksi divestasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen Waskita untuk menyehatkan keuangan Waskita yang terealisasi diawal tahun 2022 ini.“Waskita menargetkan untuk mendivestasikan 13 ruas tol sejak tahun 2021 hingga 2026. Setelah sukses melaksanakan 4 divestasi tol di tahun 2021, tahun ini Waskita optimis dapat menyelesaikan proses divestasi atas 3-4 ruas tol yang salah satunya adalah divestasi CCT. Untuk divestasi jalan tol lainnya, saat ini Waskita dalam tahap diskusi dan negosiasi dengan para calon investor,” kata Destiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) sendiri merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang memiliki hak konsesi atas ruas tol Cimanggis Cibitung.Nilai transaksi yang ditargetkan Waskita melalui divestasi ini adalah sebesar Rp1,7 Triliun, yang terdiri dari Rp339 Miliar atas 55 persen kepemilikan WTR pada CCT, serta adanya pengambilalihan 55 persen Shareholder Loan (SHL) oleh SMI senilai Rp1,4 Triliun.Target proceed tersebut setara dengan 7,7 kali Book Value (BV). Melalui transaksi ini, Waskita diperkirakan akan menerima laba kotor sebesar Rp229 Miliar dan estimasi dekonsolidasian utang sebesar Rp4,1 Triliun.Sementara itu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita, Taufik Hendra Kusuma juga menambahkan bahwa Waskita dan SMI akan melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) yang ditargetkan selesai pada Semester I tahun 2022.Setelah transaksi ini selesai, maka struktur kepemilikan pada CCT terdiri dari SMI sebesar 55 persen, WTR sebesar 35 persen serta pemegang saham lainnya sebesar 10 persen. (mth) 

ABT Travel Teken Kontrak Hotel Baru di Makkah dan Madinah

Jakarta, FNN - Perusahaan travel dan layanan dukungan haji maupun umrah, Arsy Buana Travelindo (ABT Travel) meneken kontrak hotel baru di Makkah dan Madinah, sejalan dengan pembukaan ibadah umrah untuk jemaah asal Indonesia pada Januari 2022.“Alhamdulillah kami sudah meneken kontrak dengan beberapa hotel di Makkah dan Madinah. Insya Allah hotel-hotel tersebut dapat segera digunakan untuk jemaah umrah 1443 hijriah ini,” ujar Direktur Utama ABT Travel Saipul dalam siaran pers, dikutip Kamis.Sebagai penggagas program Join Umrah Community (JUC), ABT Travel bersama Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) juga sepakat menggunakan Hotel Fajr Bade 2 yang dikelola ABT Travel untuk paket ekonomis pada perjalanan ibadah tersebut.  Ia berpendapat, penandatanganan kontrak hotel oleh ABT Travel menjadi angin segar bagi para penyelenggara perjalanan dan calon jemaah di Indonesia.“Kami terus melakukan persiapan, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Kami berkomitmen untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah selama umrah. Salah satunya dengan menyediakan akomodasi hotel yang representatif,” jelas dia.Saat ini, ABT Travel mengelola beberapa hotel di Makkah dan Madinah, antara lain Le Meridien, Elaf Mashaer, Fajr Badee, Mawadah Sofwa, dan Sham Province, dengan total kamar mencapai 889 per bulan. Di bisnis tiket, ABT Travel menjalin kerja sama dengan Citilink dan Etihad.Adapun mitra dari sektor PIHK dan PPIU antara lain Madinah Iman Wisata, Sarana Umrah Haji, Satriani, Bastour, El Amien Tours, Forum Travel Partner Indonesia, Al Razafa Group, serta Paksi Tours dan Travel.Sebelumnya, pada 30 Desember 2021, sebanyak 53 jemaah umrah yang merupakan para pimpinan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus (PPIU/PIHK) yang tergabung dalam Amphuri, telah diberangkatkan ke Arab Saudi.Kelompok itu menjadi rombongan perdana yang diberangkatkan dari Indonesia. Selain umrah, rombongan itu bertugas menguji sistem perjalanan umrah di masa kenormalan baru.Pada umrah perdana yang berlangsung selama 13 hari, para jemaah menggunakan pesawat SV Saudia. Setelah tiba di Jeddah, jemaah dikarantina empat malam lima hari di hotel. Setelah karantina selesai, jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke Madinah selama tiga malam di hotel Nokhba Royal Inn dan di Makkah selama 4 malam di hotel Marwa Rotana. (mth)

Airlangga Hartarto Gelar Pertemuan Tertutup dengan Gubernur Khofifah

Surabaya, FNN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu malam.“Kami konsolidasi penanganan COVID-19, termasuk dalam rangka G-20 nanti. Tidak ada yang lain,” ujar Airlangga kepada wartawan usai pertemuan yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar Jatim di Surabaya tersebut.Menurut dia, Jatim akan menjadi salah satu tempat pertemuan sehingga kedatangannya sekaligus memonitor kesiapan termasuk kesehatan.Selain itu, Bandara Juanda tidak lama lagi akan kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga harus dilakukan langkah-langkah pencegahan dan menghindari COVID-19, terutama varian baru Omicron. Disinggung komunikasi dengan Khofifah terkait Pemilihan Presiden 2024, Airlangga yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian tersebut membantahnya dan menegaskan bahwa masih jauh.Ia mengakui selama ini hubungan dengan Khofifah sangat baik karena pernah duduk di satu komisi saat sama-sama menjabat anggota DPR RI.“Di Pemilihan Gubernur lalu, Golkar juga mengusung Khofifah-Emil Dardak. Jadi memang komunikasinya baik,” ucapnya.“2024 juga masih agak jauh,” kata Airlangga menambahkan. Sementara itu, Airlangga juga mengungkapkan kedatangan dirinya untuk berkonsolidasi dengan pengurus DPD II Golkar se-Jatim.\"Pertama saya ke sini, ke Golkar Jatim untuk konsolidasi partai. Yang kedua Besok dalam rangka kerja, saya akan monitor harga sembako, karena pemerintah memutuskan harga minyak goreng dijaga, di Pasar Wonokromo. Juga mengecek kartu pra-kerja yang ada di Jatim,\" katanya.Di sisi lain, Ketua Golkar Jatim Sarmuji mengungkapkan, kedatangan Airlangga untuk konsolidasi daerah, dan kunjungan kerja di Jatim.\"Beliau datang ke Jatim, berkonsolidasi dengan para pengurus Golkar di Jatim. Beliau juga sebagai Menko Perekonomian akan melakukan kunjungan kerja, untuk memastikan perekonomian warga berjalan baik, dan kesejahteraan warga meningkat,\" tuturnya. (sws)

Polisi Tangkap Tiga Pemuda Pengeroyok Warga Palangka Raya

Palangka Raya, 13/1 (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah menangkap tiga orang pemuda karena melakukan pengeroyokan terhadap seorang warga di kota setempat.Kasat Reskrim Polresta Palangka Raya Kompol Todoan Agung Gultom, Kamis mengatakan, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan Garuda 13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya pada Rabu 29 Desember 2021.Ketiga tersangka MA (18), MS (18) dan FD (20) merupakan warga Mendawai ujung diamankan di kawasan Jalan Mendawai Kelurahan Palangka itu ditangkap pada Selasa(11/1).Gultom menjelaskan, awal kejadian ketiga pelaku yang kini sudah mendekam di Rumah Tahanan Mapolresta Palangka Raya itu, awalnya mendatangi RS (18) warga Jalan Pantung Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.Kedatangan ketiga pelaku itu bertujuan untuk menanyakan keberadaan istri dari salah satu pelaku. Pada saat itu korban menjawab tidak tahu.\"Selain menjawab tidak tahu, korban juga menjawab silahkan saja cek karena istri kamu tidak ada disini,\" tiru Gultom menuturkan ucapan korban korban kepada sejumlah awak media.Perwira berpangkat melati satu itu menambahkan, setelah menjawab pernyataan tersebut ketiga korban langsung mengeroyok korban dengan menggunakan tangan kosong.Bahkan atas perbuatan ketiga pelaku yang mengeroyok korban dengan tangan kosong, korban mengalami luka memar di bagian wajah dan tubuhnya.\"Korban yang keberatan dalam peristiwa itu melaporkan ke Polresta Palangka Raya dan anggota berhasil menangkap ketiga pelaku tanpa perlawanan apapun,\" katanyaSelain sudah mendekam di rutan mapolresta setempat, penyidik juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap ketiga pelaku, sesuai proses hukum yang berlaku.Bahkan penyidik juga sudah memintai keterangan korban dan sejumlah saksi mata yang mengetahui persis kejadian tersebut. (sws)