ALL CATEGORY
Bantuan Keuangan Pilkades Serentak di Kudus Dianggarkan Rp475 Juta
Kudus, FNN - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran untuk bantuan keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2022 di tujuh desa sebesar Rp475 juta.\"Alokasi anggaran untuk masing-masing desa disesuaikan dengan warganya yang memiliki hak pilih saat Pilkades nantinya,\" kata Kepala Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono di Kudus, Selasa.Asumsinya, kata dia, per orang yang memiliki hak pilih mendapatkan bantuan sebesar Rp15.000 yang bisa digunakan untuk pengadaan logistik Pilkades.Sebetulnya, imbuh dia, sumber pendanaan Pilkades serentak, selain bantuan keuangan dari APBD juga dari APBDes. Hanya saja, selama ini dalam pelaksanaannya anggaran Pilkades hanya bersumber dari bantuan keuangan Pemkab Kudus.Untuk pencairan dana bantuan Pilkades tersebut, maka ketujuh desa tersebut harus menyusun APBdes, sekaligus untuk pencairan dana lainnya baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun dari pusat.Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus Slamet menambahkan tujuh desa yang nantinya menyelenggarakan Pilkades serentak, yaitu Desa Hadiwarno, Mejobo, Kaliputu, Loram Kulon, Ternadi, Langgar Dalem, dan Undaan Lor.Sebelum akhir Januari 2022, ketujuh desa tersebut harus sudah membentuk panitia Pilkades. Sedangkan teknis pelaksanaan di lapangan juga akan melibatkan panitia pengarah yang terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kudus.\"Hasil dari arahan panitia pengarah tersebut, selanjutnya diajukan ke Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Kudus karena saat ini masih masa pandemi sehingga pemilihannya juga harus dipastikan aman,\" ujarnya.Pelaksanaan Pilkades serentak sendiri, dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2022. Sedangkan jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) karena kondisinya masih pandemi maksimal 500 pemilih.Lokasi TPS juga bisa ditempatkan di berbagai titik lokasi atau dipusatkan di tempat tertentu sesuai kondisi desa masing-masing dengan jaminan bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. (sws)
Pengamat: 2022 Tahun Pengenalan Politik Tokoh Berpotensi Maju Pilpres
Surabaya, FNN - Direktur Republic Institute Sufiyanto menilai 2022 merupakan tahun pengenalan politik tokoh-tokoh yang memiliki potensi maju pada Pemilihan Presiden 2024.\"Tahun pengenalan bagi mereka dan targetnya meraih popularitas tinggi,\" ujarnya ketika dihubungi dari Surabaya, Selasa.Satu per satu tokoh yang berpotensi maju sudah bermunculan melalui gambar-gambar atau baliho yang tersebar di sejumlah daerah di Tanah Air, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil.Bahkan, nama Ridwan Kamil yang juga Gubernur Jawa Barat itu baliho-balihonya sudah terpasang di beberapa titik di Jatim, seperti Surabaya, Jombang, Kediri dan wilayah lainnya. Tak itu saja, mantan mantan Wali Kota Bandung yang akrab disapa RK tersebut berniat berkunjung ke Jatim selama dua hari di empat daerah di Jatim.Menurut Sufiyanto, langkah yang dilakukan RK wajar dan menilai Jatim sebagai wilayah strategis dengan pendukung cukup besar untuk mendulang suara pemilih.Selain itu, dinamika politik di Jatim yang terus berkembang membuat tidak sedikit tokoh politik yang berusaha menguasai “Bumi Majapahit” untuk memenangkan kontestasi.\"Pengenalan identitas yang khas bisa menjadi modal kuat,\" ucap mantan Ketua Bawaslu Jatim tersebut.Dihubungi terpisah, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Suko Widodo menilai langkah RK sudah termasuk marketing politic karena mempromosikan diri sebagai sosok yang mengajak Indonesia menuju juara.\"Tujuannya tentu untuk pengenalan dan menarik perhatian atau simpati masyarakat,\" kata Sukowi, sapaan akrabnya.Dosen FISIP Unair itu menganggap hal tersebut wajar dan terdapat tiga tokoh yang terang-terangan kerap ke Jatim untuk meraih simpati masyarakat.\"Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak RK beberapa kali datang. Tak hanya berupaya memperebutkan suara, tapi di Jatim juga belum muncul tokoh yang menonjolkan diri sebagai peserta kontestasi politik pada Pemilihan Presiden 2024,\" tuturnya. (sws)
Alissa Wahid: Tidak Boleh Mengambil Hak Beragama Orang Lain
Jakarta, FNN - Koordinator Jaringan Nasional Gusdurian Indonesia Alissa Wahid mengatakan tidak boleh mengambil hak beragama orang lain dan memaksakan ajaran agamanya karena hal itu tidak sesuai ajaran agama dan dapat melukai rasa kebangsaan dan nilai-nilai toleransi.Hal itu disampaikannya terkait dengan kasus perusakan sesajen yang dinilai mencoreng hak kebebasan beribadah dan berkeyakinan individu seseorang, serta melukai nilai keberagaman dan toleransi yang telah tumbuh subur di Indonesia.\"Jadi bukan soal sesajen itu haram atau tidak. Kita bisa berbeda pendapat soal itu (sesajen), tapi yang jelas tidak boleh mengambil hak orang lain. Dan ketika ada orang memaksakan ajarannya kepada orang lain di negara ini, nah itu merupakan pelanggaran,\" ujarnya di Sleman, demikian dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa.Perempuan yang baru saja terpilih menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU 2022 – 2027 ini melihat ada beberapa hal menarik yang ditemui pada insiden merusak sesajen yang lalu, yaitu banyaknya kelompok yang mendukung aksi tidak beradab, intoleran dan bahkan hingga menjadi perdebatan di kalangan warganet.\"Kenapa banyak yang mendukung? Karena mereka menganggap sedang menjalankan perintah agama. Tapi dia juga lupa, bahwa menghormati hak orang lain itu termasuk perintah agama juga,\" ucapnya.Demikian juga termasuk perintah untuk menaati peraturan, membangun kehidupan bersama yang baik dan membangun kemaslahatan umat, menurutnya adalah semata-mata juga bagian dari ajaran agama. Karena tidak etis jika ujaran atau perilaku yang demikian, dianggap sebagai kebebasan berpendapat, berekspresi dan berpikir.“Dalam Al Quran tertuang, ‘la iqro hafidzin’, yaitu tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Itu panduan, jadi kebebasan berpendapat itu betul, tapi tidak sama dengan bertindak semau-maunya,” tegasnya.Perempuan yang merupakan putri sulung dari Presiden RI ke-4 (alm) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu lebih lanjut mengatakan, di dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 8 dikatakan ‘Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa’.\"Seseorang yang berlaku intoleran, tidak memahami kaidah hidup beragama yang sudah digariskan di dalam Islam. Soal keadilan itu sudah jelas sekali tertuang di dalam Al Quran,\" jelas AlissaIa kembali menegaskan, agar masyarakat tidak semata-mata mentafsirkan sesuatu secara tekstual atau mempedomani satu perintah saja untuk dipraktikan, namun tidak memahami makna dan nilai dibaliknya, sehingga tidak mendapatkan kaidah hidup beragama yang sudah diwariskan dalam ajaran Islam. \"Jadi tidak bisa kita hanya mempedomani satu perintah saja tentang memberantas kemusyrikan. Dan kebanyakan orang itu seringkali hanya berhenti di praktiknya tapi tidak paham nilainya,\" ujarnya.Untuk itu, Alissa juga mengingatkan setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan kelompok moderat agar bersikap bijak ketika menghadapi fenomena kasus intoleransi dan ujaran kebencian atas nama agama.“Yang pertama, tokoh moderat serta pemuka agama perlu menyampaikan pendapatnya, karena kalau tidak berpendapat itu kemudian seakan-akan menjadi hal yang dianggap benar. Sehingga tokoh moderat dan pemuka agama perlu menasihati dan meluruskan pemahaman keagamaan yang dangkal seperti itu,\" tuturnya.Yang kedua menurutnya, perlunya memperkuat hubungan antar-kelompok masyarakat yang masih ingin merawat bangsa Indonesia karena dirinya melihat masih banyak kelompok yang maunya merawat kelompoknya saja.\"Jadi itu penting kita bersuara dengan lantang bahwa kita tidak ingin tindakan seperti ini tumbuh subur di Indonesia. Saya berharap hal ini akan dapat menghimpun dan menimbulkan suara yang lantang menolak praktik intoleransi di bumi pertiwi,\" ucapnya.Di sisi lain, ia mengharapkan peran aktif pemerintah dalam mendorong upaya melindungi bumi pertiwi dari praktik intoleransi dan ujaran kebencian atas nama agama, suku bahkan ras, guna menciptakan lingkungan yang baik bagi penerus bangsa kedepannya.\"Dari sisi pemerintah juga perlu adanya penindakan tegas dan menjadikan kasus intoleransi tadi menjadi pelajaran, serta memperkuat barisan sebagaimana telah adanya RAN-PE (Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme berbasis kekerasan) dan Peta Moderasi Beragama,\" ungkapnya. Terakhir, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk bekerja sama menyukseskan apa yang tertuang dalam dua perangkat besar tersebut. Ini demi memastikan masyarakat memiliki pandangan keagamaan yang berbasis keadilan, keseimbangan, menaati konstitusi dan melindungi martabat kemanusiaan dan kemaslahatan bersama.\"Kalau moderasi beragama itu menebar benihnya, maka panennya adalah praktik keagamaan yang moderat, sementara RAN-PE fokus pada ekstremisme dengan atau tanpa kekerasan, jadi di hulu dan hilirnya dapet,\" katanya mengakhiri. (sws)
Kemendagri Perpanjang Dua Inmendagri PPKM Langkah Waspada Omicron
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri menerbitkan perpanjangan pemberlakuan dua Instruksi Mendagri (Inmendagri) soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 varian Omicron.\"Dua Inmendagri ini merupakan panduan bagi daerah untuk lebih tanggap dan waspada serta melakukan langkah antisipasi yang ditindaklanjuti dengan kebijakan di daerah,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa.Dengan panduan tersebut, lanjut Safrizal respons daerah untuk menekan jumlah kasus terpapar COVID-19 dapat dilakukan lebih terukur.Pasca libur Natal dan Tahun Baru, kasus harian virus COVID-19 varian Omicron di Indonesia saat ini terus meningkat. Mencermati gelombang COVID-19 varian Omicron di negara lain, bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi di Indonesia.Berdasarkan data yang ada, varian Omicron diprediksi dapat mencapai puncaknya pada pertengahan Februari sampai dengan awal Maret. Menyikapi kondisi tersebut, serta sesuai arahan Presiden Jokowi pada Rapat Kabinet Terbatas yang digelar 16 Januari 2022 untuk melakukan upaya antisipasi, Kemendagri menerbitkan 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).Yakni, Inmendagri Nomor 03 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 3, 2, 1 di wilayah Jawa dan Bali.Dan, Inmendagri Nomor 04 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 3, 2, 1 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.Kedua Inmendagri itu terbit pada Selasa, 18 Januari 2022. Inmendagri Jawa Bali berlaku 1 minggu, sampai dengan 24 Januari 2022, adapun, Inmendagri Luar Jawa dan Bali berlaku selama 2 Minggu, sampai dengan 31 Januari 2022.Safrizal mengatakan terbitnya Inmendagri itu merupakan bentuk mitigasi yang dilakukan pemerintah serta untuk meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan dini pemerintah daerah dalam menghadapi potensi peningkatan kasus masyarakat terhadap penularan COVID-19 terutama varian Omicron.Beberapa perubahan pada Inmendagri 03 Tahun 2022 dan Inmendagri 04 tahun 2022 ini antara lain, perubahan level daerah pada Inmendagri 03 Tahun 2022 yakni status level 1 sebanyak 47 daerah, sebelumnya 29 daerah.Kemudian wilayah berstatus level 2 sebanyak 80 daerah, yang sebelumnya 95 daerah. Level 3 sebanyak 1 Daerah, yang sebelumnya 4 daerah.Perubahan level daerah pada Inmendagri 04 Tahun 2022, wilayah level 1 sebanyak 238 daerah, yang sebelumnya 226 daerah. Wilayah level 2 sebanyak 138 daerah, yang sebelumnya 149 daerah dan, level 3 sebanyak 10 daerah, yang sebelumnya 11 daerah.Perubahan level tersebut berdasarkan asesmen testing (pengetesan), tracing (pelacakan) dan treatment (penanganan) (3T) yang terbatas serta cakupan vaksinasi baik dosis 1 maupun dosis 2 serta aglomerasi wilayah juga menjadi pertimbangan dalam penentuan level asesmen daerah. (sws)
Junimart: Penetapan UU IKN Diproses Dalam Rapat Paripurna Selasa Pagi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Junimart Girsang memastikan RUU tersebut akan diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II (penetapan menjadi UU) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1) pagi.\"Dijadwalkan RUU IKN diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa pukul 10.00 WIB,\" kata Junimart di Jakarta, Selasa.Pengambilan keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR tersebut akan memberikan persetujuan RUU IKN disahkan menjadi undang-undang.Junimart mengatakan, proses tersebut dilakukan setelah Pansus mengambil keputusan Tingkat I bersama pemerintah pada Selasa (18/1) dini hari. Sebelumnya, Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN DPR RI pada Selasa dini hari menyetujui RUU tersebut diproses lebih lanjut dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.\"Apakah RUU IKN yang sudah dibahas dapat disetujui dan diproses lebih lanjut untuk pembicaraan Tingkat II,\" kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Raker Pansus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa dini hari.Lalu seluruh anggota Pansus RUU IKN menyetujui RUU tersebut untuk diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II. Sementara itu hanya Fraksi PKS yang tegas menolak RUU IKN dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.Doli mengatakan, pengambilan keputusan tersebut diambil setelah Pansus mendengarkan pendapat akhir fraksi yang mayoritas menyetujui RUU IKN, pendapat DPD RI dan pandangan pemerintah.Jakarta, 18/1 (ANTARA) - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Junimart Girsang memastikan RUU tersebut akan diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II (penetapan menjadi UU) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1) pagi. \"Dijadwalkan RUU IKN diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa pukul 10.00 WIB,\" kata Junimart di Jakarta, Selasa.Pengambilan keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR tersebut akan memberikan persetujuan RUU IKN disahkan menjadi undang-undang.Junimart mengatakan, proses tersebut dilakukan setelah Pansus mengambil keputusan Tingkat I bersama pemerintah pada Selasa (18/1) dini hari. Sebelumnya, Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN DPR RI pada Selasa dini hari menyetujui RUU tersebut diproses lebih lanjut dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.\"Apakah RUU IKN yang sudah dibahas dapat disetujui dan diproses lebih lanjut untuk pembicaraan Tingkat II,\" kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Raker Pansus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa dini hari.Lalu seluruh anggota Pansus RUU IKN menyetujui RUU tersebut untuk diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II. Sementara itu hanya Fraksi PKS yang tegas menolak RUU IKN dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.Doli mengatakan, pengambilan keputusan tersebut diambil setelah Pansus mendengarkan pendapat akhir fraksi yang mayoritas menyetujui RUU IKN, pendapat DPD RI dan pandangan pemerintah. (sws)
Pansus-Pemerintah Setuju RUU IKN Dibawa dalam Rapat Paripurna DPR
Jakarta, FNN - Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI pada Selasa dini hari menyetujui RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.\"Apakah RUU IKN yang sudah dibahas dapat disetujui dan diproses lebih lanjut untuk pembicaraan Tingkat II,\" kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Raker Pansus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa dini hari.Lalu seluruh anggota Pansus RUU IKN menyetujui RUU tersebut untuk diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II. Sementara itu hanya Fraksi PKS yang tegas menolak RUU IKN dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.Doli mengatakan, pengambilan keputusan tersebut diambil setelah Pansus mendengarkan pendapat akhir fraksi yang mayoritas menyetujui RUU IKN, pendapat DPD RI dan pandangan pemerintah.Menurut dia, Tim Ahli Pansus sudah selesaikan merumuskan draf RUU IKN hasil masukan dari fraksi-fraksi dan DPD RI yang disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN yang berlangsung pada Selasa pagi hingga malam.\"Jadi draf RUU IKN sudah disiapkan, nanti bisa ditandatangani fraksi-fraksi, DPD RI, dan pemerintah,\" ujarnya.Ketua Panja RUU IKN Saan Mustofa dalam Raker tersebut menyampaikan laporan kinerja Panja membahas RUU tersebut, antara lain ada beberapa substansi yang dikembalikan ke Panja untuk dibahas.Menurut dia substansi-substansi tersebut seperti kelembagaan Ibu Kota Negara, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan dibahas di Panja.\"Pembahasannya di Panja dilakukan dengan sistem klaster yaitu kelembagaan, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan.Saan menjelaskan, Panja juga menyepakati perlunya pengaturan terkait hak-hak nilai budaya dan pemberdayaan masyarakat setempat yang perlu diatur dalam RUU IKN.Selain itu menurut dia, Panja memutuskan bahwa kedudukan kantor perwakilan negara sahabat dan organisasi asing diharapkan bisa ditempat di IKN Nusantara selambat-lambatnya 10 tahun sejak pemindahan ibu kota. (sws)
Pansus RUU IKN Gelar Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat 1
Jakarta, FNN - Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) menggelar rapat kerja dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I, Selasa dini hari.\"Maka kemudian kami sampaikan pada Selasa dini hari ini melaksanakan rapat Pansus dari semua rangkaian agenda kerja yang sudah kita lakukan,\" kata Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa dini hari. Ia mengatakan, rapat kerja itu mengagendakan mendengarkan laporan Panitia Kerja RUU IKN, mendengarkan pendapat mini fraksi, pendapat DPD, dan pendapat pemerintah.Setelah itu menurut dia dilanjutkan pengambilan keputusan RUU IKN pada tingkat I yang dilanjutkan penandatanganan naskah RUU. Rapat kerja itu dihadiri perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, perwakilan Kementerian Keuangan, dan perwakilan Kementerian ATR/BPN. (sws)
Industri Hulu Migas Jadwalkan Ulang Ekspor Empat Kargo Gas Alam Cair
Jakarta, FNN - SKK Migas menyatakan industri hulu migas telah menjadwalkan ulang ekspor empat kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) guna mengatasi krisis batu bara yang dialami oleh pembangkit listrik milik PLN.\"Untuk menutupi kekurangan batu bara, kami merubah jadwal pengiriman ekspor kurang lebih ada empat kargo yang kami reschadule tidak jadi diekspor, tetapi dialihkan ke PLN,\" kata Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.Arief menegaskan bahwa industri hulu migas selalu berkomitmen memenuhi kebutuhan LNG untuk kelistrikan nasional.Tahun ini, industri hulu migas mengalokasikan 58 kargo LNG untuk kebutuhan dalam negeri dengan rincian 13 kargo LNG dari Kilang Bontang di Papua yang dioperasikan BP Berau Ltd dan 45 kargo LNG dari Kilang Tangguh di Kalimantan Timur yang digarap Badak NGL anak usahanya Pertamina.Pada awal Januari 2022, Arief mengatakan ada ketidakcocokan penjadwalan ekspor LNG dari Bontang maupun Tangguh akibat pasokan batu bara yang berkurang di PLN.SKK Migas lantas mengambil keputusan untuk mengalihkan dua kargo LNG dari Kilang Tangguh yang semula ditujukan untuk diekspor ke Fujian, China. Kemudian, pengalihan dua kargo LNG juga dilakukan dari Kilang Tangguh.\"Inilah yang kami lakukan penjadwalan ulang, sehingga ada empat kargo,\" ujar Arief.Dia menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari konsekuensi penalti dari para konsumen luar negeri dengan melakukan negosiasi dan penjadwalan ulang dari kargo tersebut.Menurutnya, pembatalan ekspor itu bisa diartikan pengalihan kargo yang semula untuk tujuan ekspor menjadi untuk tujuan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan PLN yang sangat mendesak terkait bahan baku energi.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (13/1), menyatakan pemerintah telah mengatasi situasi krisis energi gas alam cair yang sempat dialami PLN.Saat ada informasi krisis energi primer, kata Arifin, pemerintah langsung melakukan pengamanan suplai gas alam cair.\"Kami membelokkan LNG yang seharusnya itu berkontrak di luar (negeri), kami tarik ke dalam (negeri), kemudian ini sudah bisa diamankan,\" ujarnya.Arifin mengungkapkan bahwa PLN hanya membutuhkan empat kargo untuk Januari, namun kini tersedia lima kargo gas alam cair. Tambahan satu kargo itu akumulasi defisit gas alam cair yang terjadi beberapa waktu lalu. (mth)
Pulau Utama Tonga Alami Kerusakan Besar Akibat Erupsi dan Tsunami
Sydney, FNN - Kerusakan besar dilaporkan terjadi di sepanjang pantai barat pulau utama Tonga pada Selasa menyusul erupsi gunung berapi dan tsunami.Komisi Tinggi Selandia Baru melaporkan kerusakan di sepanjang pantai barat Tongatapu, pulau utama di Tonga yang memiliki banyak resor wisata, dan tepi laut ibu kota Nuku\'alofa.Kepulauan di Pasifik Selatan itu sebagian besar masih terisolasi dari dunia luar sejak erupsi Hunga-Tonga-Hunga-Ha\'apai, pulau vulkanik tanpa penghuni, memutus kabel komunikasi bawah laut.Lapisan abu tebal menutupi seluruh pulau, kata Komisi.Mereka menambahkan bahwa pihaknya tengah bekerja memulihkan komunikasi dengan pulau-pulau yang lebih kecil sebagai \"prioritas\".Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan sinyal darurat terdeteksi di kepulauan Ha\'apai yang berdataran rendah dan terisolasi.PBB menambahkan pihaknya mengkhawatirkan pulau Fonoi dan Mango, yang menurut pemerintah Tonga berpenduduk masing-masing 69 dan 36 jiwa.Citra satelit yang diunggah Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menunjukkan adanya kerusakan sejumlah struktur di pulau Nomuka.\"Aktivitas vulkanik lanjutan tak bisa dikesampingkan,\" kata OCHA.Mereka melaporkan sedikit korban dengan luka ringan, tetapi menekankan bahwa penilaian resmi, khususnya di pulau-pulau terluar, masih belum ditentukan.Australia dan Selandia Baru pada Senin mengerahkan pesawat untuk memantau kerusakan. Menteri Urusan Pasifik Australia Zed Seselja mengatakan kepolisian Australia telah mengunjungi pantai-pantai dan melaporkan adanya kerusakan signifikan dan \"rumah-rumah terlempar\".Resor pantai Ha\'atafu di semenanjung Hihifo, 21 km arah barat dari ibu kota Tonga, Nuku\'alofa, hancur total tersapu gelombang, kata pemiliknya di Facebook.Dampak erupsi yang besar dirasakan hingga Fiji, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Jepang. Dua orang tenggelam di sebuah pantai di Peru utara akibat gelombang tinggi yang dipicu tsunami, sementara Jepang melakukan sejumlah upaya evakuasi.Pulau Hunga-Tonga-Hunga-Ha\'apai tidak tampak setelah letusan, menurut citra satelit 12 jam kemudian. Kondisi itu menyulitkan para ahli vulkanologi untuk memantau aktivitas yang tengah berlangsung.Gunung berapi yang sebelumnya pernah meletus pada 2014 itu terlihat menyemburkan asap selama satu bulan sebelum meletus pada Sabtu.Palang Merah mengatakan pihaknya sedang memobilisasi jaringan untuk merespons apa yang disebut \"erupsi vulkanik terburuk\" di Pasifik dalam beberapa dekade.Upaya bantuan terkendala oleh putusnya komunikasi. Samiuela Fonua, kepala Tonga Cable, mengatakan dua jalur kabel komunikasi bawah laut putus dan tidak bisa diperbaiki sampai aktivitas vulkanik berhenti. (mth)
LPEI Temui OJK Lakukan Konsolidasi Pengawasan
Jakarta, FNN - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI untuk meningkatkan ekspor nasional menemui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring untuk melakukan konsolidasi terkait pengawasan terhadap LPEI.\"Tahun 2022 ini kami mengangkat tema “Extended Regain our Footing” sebagai inisiatif strategis kami. Sebagai lembaga keuangan khusus, diskusi yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan, termasuk regulator dalam hal ini OJK sangatlah diperlukan dalam penguatan mandat kami,\" kata Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso dalam keterangan di Jakarta, Selasa.Sebagai lembaga keuangan khusus, LPEI memang tidak disamakan dengan perbankan atau jasa keuangan lainnya. Saat ini rancangan aturan khusus terkait pembinaan dan pengawasan LPEI tengah dibahas sehingga dapat lebih adaptif dengan aktivitas bisnis LPEI.\"Kami membahas sejumlah hal dalam pertemuan ini, diantaranya adalah tindak lanjut atas Rancangan POJK terkait pembinaan dan pengawasan LPEI, \" katanya. POJK, la njutnya, akan dilakukan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga POJK tersebut dapat semakin menyesuaikan dengan akselerasi realisasi mandat namun tetap sesuai dengan tata kelola yang berlaku.Audiensi LPEI dengan OJK disambut langsung oleh Kepala Eksekutif IKNB OJK Riswinandi Idris beserta jajarannya. OJK mendukung segala upaya perbaikan yang tengah diinisiasi LPEI dan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan berbagai program yang merupakan mandat pemerintah.\"Perbaikan secara berkelanjutan dilakukan LPEI secara intensif untuk mendorong LPEI menjadi lembaga yang bersih dan dipercaya dalam menjalankan program kerja sesuai mandat dalam undang-undang. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan antara lain regulator, pengawas dan aparat penegak hukum menjadi salah satu agenda di tahun 2022,\" kata Rijani.Rijani menambahkan, selain mengamanatkan inisiatif strategis lembaga, audiensi dengan OJK tersebut merupakan langkah untuk perbaikan tata kelola LPEI ke depan sehingga diharapkan mampu menjadi lembaga yang dipercaya dalam menjalankan mandat untuk meningkatkan ekspor nasional. (mth)
POPULER
