ALL CATEGORY
Suku Dinas Bina Marga Jaksel Diminta Perketat Pengawasan Aset Daerah
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mukhlisin meminta Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan memperketat pengawasan aset daerah menyusul adanya upaya pembongkaran trotoar di Jalan Fatmawati Raya, Cipete Selatan, Cilandak.\"Ini kan aset mereka. Kalau dirusak itu juga sudah pelanggaran sebenarnya. Itu seharusnya dipertahankan oleh instansi terkait. Bina Marga yang punya aset. Nanti kita tekankan ke Bina Marga, pengawasannya mesti diperketat,\" kata Mukhlisin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Mukhlisin mengatakan, dengan adanya upaya pembongkaran ini, pihaknya akan meminta Suku Dinas Bina Marga menginventarisasi apakah ada temuan peristiwa serupa. \"Adanya temuan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat tingkat kota guna mengevaluasi sekaligus menghadirkan solusi pengawasan. Nanti kita undang Sudin Bina Marga,\" ujar dia.Menurut Mukhlisin, temuan upaya pembongkaran ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Suku Dinas Bina Marga tidak optimal. \"Ini temuan dari orang lain, bukan dari instansi terkaitnya. Berarti kan pengawasan mereka lemah. Sementara mereka juga punya Kepala Satuan Pelaksana di kecamatan,\" ujarnya.Mukhlisin menegaskan, akan mengevaluasi dan membenahi pola pengawasan dari Sudin Bina Marga yang dinilai lemah. \"Kekurangan saat ini, ke depannya harus lebih baik lagi,\" katanya.Sebelumnya, Lurah Cipete Selatan Fuad Hasan membenarkan adanya upaya pembongkaran trotoar tersebut oleh sejumlah pekerja yang diminta pemilik ruko di seberang trotoar tersebut pada Jumat, (14/1) malam.\"Malam itu juga Satpol PP dan FKDM mendatangi lokasi dan menghentikan rencana pembongkaran serta menyita alat, kemudian koordinasi dengan satgas Bina Marga,\" kata Fuad.Sementara itu Anggota FKDM Cipete Selatan, Rico mengatakan, ada upaya pembongkaran torotar yang diinisiasi oleh oknum PNS di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. \"Saat ditanya-tanya, dia merupakan orang Suku Dinas Bina Marga,\" ungkapnya. (mth)
Gubernur: PT Timah Perdalam Alur Pelabuhan Belinyu
Pangkalpinang, FNNGubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan PT Timah Tbk akan memperdalam alur pelayaran kapal di Pelabuhan Belinyu Kabupaten Bangka, guna mendukung ekspor impor secara langsung di negeri serumpun sebalai itu.\"Pendalaman alur Pelabuhan Belinyu ini segera dilakukan oleh PT Timah Tbk,\" kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Kamis.Ia mengatakan dalam mempercepat pendalaman alur Pelabuhan Belinyu ini, Pemprov Kepulauan Babel telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kepelabuhanan untuk segera melakukan studi Survei Investigasi Desain (SID).\"Insya Allah proses pengembangan berjalan lancar dan Kementerian Perhubungan berjanji akan mengeluarkan izin pendalaman pada Februari 2022 ini,\" ujarnya.Menurut dia pendalaman alur pelabuhan ini diserahkan kepada PT Timah Tbk. Perusahaan milik negara (BUMN) ini diharapkan juga dapat melibatkan PT Arta Persada Sejahtera dan PT Semesta Surya Persada dan pihak-pihak yang memiliki TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) di kawasan pelabuhan tersebut.\"Nanti PT Timah dengan TUKS lainnya dalam pengerukan alur bisa dilakukan B2B (Business to business) pengerjaannya. Semua kita serahkan dengan PT Timah dalam pengerjaannya, tinggal bagaimana mereka kolaborasikan dengan perusahaan lain,\" katanya.Ia menambahkan pendalaman alur Pelabuhan Belinyu ini sebagai langkah pemerintah provinsi pengembangan pelabuhan tersebut untuk salah satu Project Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Industri (KI).\"Ini tidak terlepas dari rencana usulan menjadikan kawasan sekitar Pelabuhan Belinyu menjadi PSN. Ketika kawasan industri di Kecamatan Belinyu mendapat banyak dukungan, maka otomatis Bangka bagian utara bisa lebih cepat berkembang,\" ujarnya. (mth)
Virus Corona di Benua Amerika Menyebar Lebih Aktif daripada Sebelumnya
Brasilia, FNN - Kasus infeksi virus corona di negara-negara di benua Amerika menyebar lebih aktif dibandingkan sebelumnya, kata Organisasi Kesehatan Pan Amerika (PAHO) pada Rabu (19/1).Menurut PAHO, kasus COVID-19 mencapai tingkat tertinggi baru di Amerika dengan 7,2 juta kasus baru dan lebih dari 15.000 kematian terkait COVID dalam pekan lalu.\"Virus ini menyebar lebih aktif daripada sebelumnya,\" kata Direktur PAHO Carissa Etienne dalam sebuah pengarahan.Karibia mengalami peningkatan kasus infeksi virus corona paling tajam selama pandemi yang telah berlangsung dua tahun, kata badan regional itu.Sementara di Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada terjadi lonjakan pasien COVID-19 yang dirawat inap.Brazil melaporkan rekor 137.103 kasus infeksi virus corona dalam 24 jam ketika varian Omicron menyebar di negara terbesar di Amerika Latin itu, menurut keterangan Kementerian Kesehatan Brazil pada Selasa (18/1).Brazil juga mencatat angka kematian terkait COVID-19 tertinggi ketiga di dunia setelah AS dan Rusia, menurut penghitungan Reuters.Mengingat kurangnya pengujian, PAHO merekomendasikan agar negara-negara di Amerika memprioritaskan tes cepat antigen untuk orang dengan gejala COVID-19 dan yang berisiko menyebarkan virus.Meskipun lebih dari 60 persen orang di Amerika Latin dan Karibia telah sepenuhnya divaksinasi terhadap COVID-19, varian Omicron terus menyebar dengan cepat di semua wilayah, kata Manajer Insiden PAHO Sylvain Aldighieri.Perkembangan penyebaran varian Omicron dalam beberapa minggu dan bulan mendatang akan tergantung pada langkah-langkah kesehatan masyarakat untuk mengurangi kasus COVID-19 yang parah dan pasien rawat inap, kata Aldighieri.Langkah-langkah itu, menurut dia, termasuk penggunaan masker, menjaga jarak sosial dan tentunya vaksinasi. (mth)
Komisi Yudisial Tunggu Pemeriksaan KPK Terkait OTT di PN Surabaya
Jakarta, FNN - Komisi Yudisial (KY) masih menunggu pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan operasi tangkap tangan oleh lembaga tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.\"Sejauh ini, Komisi Yudisial masih menunggu perkembangan pemeriksaan oleh KPK,\" kata Juru Bicara Komisi Yudisial Miko Susanto Ginting di Jakarta, Kamis.Sementara menunggu proses hukum oleh lembaga antirasuah, Miko Ginting meminta semua pihak memberikan kepercayaan kepada penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini.Komisi Yudisial, lanjut Miko, senantiasa akan terus memantau dan bersedia membantu proses hukum apabila lembaga terkait membutuhkannya.Sementara itu, Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan KPK melakukan operasi tangkap tangan di Surabaya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN) Surabaya.Dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut, kata Ali, KPK telah mengamankan tiga orang, yaitu hakim, panitera, dan pengacara.Untuk detail kasus ini, KPK belum menginformasikan secara lebih lanjut. (mth)
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT di Pengadilan Negeri Surabaya
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/1).\"KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengamankan sejumlah uang dan pihak terkait kemarin sore,\" ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, ada tiga orang yang telah diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut.Mereka adalah hakim, panitera, dan pengacara. Namun, terkait dengan nama tiga pihak tersebut, KPK belum menginformasikan secara lebih lanjut.Sampai saat ini, kata Nurul Ghugron, KPK sedang memeriksa para pihak tersebut.\"Saat ini, para pihak dimaksud sedang kami periksa untuk memperjelas duduk kasus ini,\" ujar Nurul Ghufron.Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu selama 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.Terkait dengan perkembangan OTT itu, Nurul Ghufron mengatakan bahwa KPK akan segera menginformasikannya lebih lanjut setelah pemeriksaan selesai.\"Kami akan umumkan setelah pemeriksaan selesai dilakukan,\" katanya. (mth)
Harga Minyak Turun di Sesi Asia, Kekhawatiran Pasokan Batasi Kerugian
Singapura, FNN - Harga minyak tergelincir kembali di perdagangan Asia pada Kamis pagi, setelah mencapai level tertinggi sejak 2014 di sesi sebelumnya karena investor melakukan aksi ambil untung, namun kekhawatiran pasokan jangka pendek membatasi kerugian lebih lanjut.Minyak mentah berjangka Brent turun 72 sen atau 0,81 persen, menjadi diperdagangkan di 87,72 dolar AS per barel pada pukul 01.52 GMT. Patokan global Brent menyentuh 89,13 dolar AS per barel di sesi terakhir, tertinggi sejak Oktober 2014.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS merosot 96 sen atau 1,1 persen, menjadi diperdagangkan di 86 dolar AS per barel.\"Badan Energi Internasional mengatakan permintaan minyak global berada di jalur untuk mencapai tingkat pra-pandemi,\" kata analis di bank ANZ dalam sebuah catatan.\"Gangguan pasokan jangka pendek juga membantu memperketat pasar. Minyak mentah Brent menguat tajam setelah laporan pipa minyak utama yang mengalir dari Irak ke Turki rusak akibat ledakan.\"Namun, aliran minyak mentah melalui pipa Kirkuk-Ceyhan telah dilanjutkan, setelah dihentikan pada Selasa (18/1) karena ledakan di dekat pipa di provinsi tenggara Turki Kahramanmaras, kata para pejabat pada Rabu (19/1).Kekhawatiran pasokan telah meningkat minggu ini setelah kelompok Houthi Yaman menyerang Uni Emirat Arab, produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Sementara itu Rusia, produsen minyak terbesar kedua di dunia, telah menambah kehadiran pasukannya di dekat perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran invasi dan ketidakpastian pasokan berikutnya.Para pejabat dan analis OPEC mengatakan bahwa reli minyak dapat berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, dan harga bisa mencapai 100 dolar AS per barel karena permintaan, mengabaikan terjadinya penyebaran varian virus corona Omicron.OPEC+, yang mengelompokkan kartel dengan Rusia dan produsen lainnya, sedang berjuang untuk mencapai target peningkatan produksi bulanan sebesar 400.000 barel per hari (bph).Stok minyak mentah dan bensin AS naik sementara persediaan sulingan turun minggu lalu, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute pada Rabu (19/1).Persediaan minyak mentah AS naik 1,4 juta barel untuk pekan yang berakhir 14 Januari. Persediaan bensin naik 3,5 juta barel, sementara stok sulingan turun 1,2 juta barel, menurut sumber, yang berbicara dengan syarat anonim. (mth)
Pemerhati Sarankan Pemerintah Kembalikan Guru PPPK ke Sekolah Asalnya
Jakarta, FNN - Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema menyarankan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengembalikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke sekolah asalnya. “Intinya, saya ingin mengatakan kenapa begitu ada masukan dari masyarakat, Kemendikbudristek enggan untuk menerima? Padahal tagline-nya Merdeka Belajar, Bergerak Bersama, Gotong Royong. Tetapi, kita tidak tahu yang dimaksud gotong royong seperti apa,” kata Doni dalam siaran “Kritik Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim” yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis. Doni menuturkan kebijakan soal guru PPPK merupakan salah satu masalah yang timbul akibat adanya pelanggaran pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia yang memuat sikap adil, demokratis serta berpihak pada nilai luhur bangsa.Kebijakan itu, kata dia, merupakan bentuk rendahnya partisipasi publik karena dinilai tertutup dalam membuat sebuah desain pendidikan. Sehingga, berpotensi merugikan dunia pendidikan di masa depan. Adanya pembukaan seleksi guru PPPK dapat mengganggu sistem pendidikan di sekolah swasta.Hal itu diakibatkan oleh para guru tetap PPPK yang pindah mengajar ke sekolah negeri. Sehingga, dia menyarankan para guru tersebut dapat dikembalikan ke sekolah asalnya. “Saya mendengar, mereka berkukuh atas nama Undang-Undang ASN, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tinggal melihat, apakah ada niat baik atau tidak untuk menyejahterakan guru ini dan justru mendukung sekolah swasta yang terlibat banyak dalam pendidikan anak Indonesia,” kata dia. Menurutnya, hadirnya PPPK justru mematikan guru-guru muda CPNS yang ingin mengajar dan memiliki kompetensi tinggi serta motivasi yang kuat. Padahal, para guru muda yang bersemangat itu dapat menggantikan guru-guru pensiun yang jumlahnya rata-rata mencapai sekitar 75.000 setiap tahun. Dalam menangani ini, Doni meminta pemerintah tetap membuka lowongan seleksi untuk CPNS yang kriterianya menekankan pada kualitas dan tidak mematok pada afirmasi sertifikasi. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberikan dorongan baru pada para guru, meski seleksi yang diselenggarakan nantinya berjalan dengan tegas dan sangat ketat agar membentuk pendidikan masa depan bangsa berubah ke arah yang lebih baik. “Kalau dengan cara seperti ini, tidak gotong royong, tidak bergerak bersama. Bahkan, kami merasa langkahnya dimatikan. Itu yang ingin saya sampaikan,” tegas Doni. (mth)
Potensi Korupsi Dana Hibah KONI untuk Kontrak Pemain
Seberapa besar dana hibah yang diduga diselewengkan oleh tiga KONI Daerah (DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim) sebagai tiga besar saat PON 2008, 2012, dan 2016, tentu pihak berwenang yang lebih tahu. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN PADA 26-27 Januari 2022, KON I Jawa Timur akan menyelenggarakan Pemilihan Calon Ketua Umum pengganti Erlangga Satriagung yang telah berakhir masa jabatannya. Nama M. Nabil yang selama ini menjabat Ketua Harian masuk sebagai calon “tunggal”. Sebagai Ketua Harian KONI Jatim, ternyata ada kebijakan yang sempat disoal oleh Ketua PBSI Jatim Wijanarko Adi Mulya menjelang persiapan atlet bulu tangkis Jatim untuk PON XX Papua, seperti dilansir Detik.com, Selasa (21 Sep 2021 20:01 WIB).Belasan atlet dan pelatih yang akan diberangkatkan belum menerima honor. Jumlah anggaran yang belum turun dari KONI Jatim ketika itu mencapai Rp 360 juta. Pihaknya menyayangkan kebijakan KONI Jatim, yang belum membayar hak atlet dan pelatih.“Kita perlu jelaskan bahwa kebijakan KONI (Jatim) untuk tidak membayarkan hak atlet dan pelatih. Ada sebagian bulan Januari sampai Maret, sebagian lagi Januari sampai April,” kata Wijanarko kepada wartawan di GOR Sudirman, Surabaya, Selasa (21/9/2021). Wijanarko menambahkan, setelah PBSI Jatim menerima informasi dari para atlet dan pelatih, pihaknya sudah berupaya menjembatani. Sebab, dua minggu lagi para atlet dan pelatih akan berjuang membawa nama Jawa Timur di PON XX Papua. Menurutnya, Penprov (Pengurus Provinsi PBSI Jatim) mendapatkan laporan dari atlet. “Kita menjembatani antara atlet, pelatih dan KONI. Itu yang kita sayangkan betul. Di mana jenis komunikasi sudah dilakukan oleh Penprov untuk menjembatani masalah ini. Paling tidak, ada solusi. Agar anak-anak ini bisa bertanding dengan lega dan tidak ada beban,” lanjutnya.“Ini kan pasti menyangkut target, di mana atlet-atlet kami disuruh meraih medali emas, tapi dari segi mental masih terganggu oleh kebijaksanaan KONI, tanda kutip yang menurut PBSI nyeleneh di mana cabor-cabor mulai berlatih mulai Januari,” tambah Wijanarko.Sejak dibentuknya Puslatda itu, pihaknya sudah menyampaikan, beberapa atlet bulu tangkis Jatim ada yang tergabung di Pelatnas dan beberapa klub bulu tangkis nasional. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi para atlet untuk mempersiapkan diri dan KONI Jatim.“Kita sudah menyampaikan bahwa tim inti kita ini ada di pelatnas, di Djarum Kudus, di Exis Jakarta, di Jayaraya Jakarta. Itu kan malah seharusnya menjadi keuntungan dan kelebihan dan menurut kami seharusnya KONI (Jatim) berterima kasih kepada klub-klub besar yang terus membina atlet, mempersiapkan diri selama pandemi ini,\" ungkap Wijanarko.Kalau memang harus ditarik di Surabaya pun, sebenarnya harus ada surat resmi dari KONI kepada Penprov untuk melaksanakan apa yang diinginkan KONI. Itu yang Penprov tidak terima sampai hari ini, tidak ada surat masuk dari sana. \"Saya menyayangkan kejadian ini, terjawab itu by lisan dan by WA (WhatsApp). Padahal dari awal 2020 itu, Penprov sudah rajin komunikasi dengan KONI, apa yang diinginkan KONI, sehingga kita laksanakan dengan baik,\" imbuh Wijanarko. Itulah sebagian contoh kebijakan KONI Jatim yang mencuat menjelang PON XX Papua lalu. Masih ada kebijakan lainnya yang mengandung unsur dugaan korupsi yang hingga kini masih belum ditindaklajuti oleh aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaa, dan Polri. Sejak Jum’at (6/3/2020) sebuah rekomendasi beredar di KPK, Kejaksaan, dan Polri. Sejenis “perintah” agar melacak proses Kontrak Atlet yang menggunakan Dana Hibah Olahraga dari KONI Provinsi. Isinya menyangkut penyalahgunaan dana tersebut. Kabarnya, target pertama adalah Kontrak Atlet yang tampil pada PON 2016 di Bandung. Ada tiga KONI Provinsi menjadi sasaran ketiga lembaga penegak hukum itu. Yakni: KONI Jatim, Jabar, dan DKI Jakarta. Aroma korupsi terkuat dilakukan ketiganya. Berdasar jejak digital yang ditulis Kompas.com (11/02/2016, 20:07 WIB), terungkap adanya praktek “kontrak atlet” antar provinsi dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016, September 2016. Atlet renang nasional, Indra Gunawan mengaku masih menunggu dana yang akan digunakan untuk latihan dan persiapan menjelang membela kontingan Jawa Timur di arena PON 2016, September 2016. Indra Gunawan, 27, yang kini bermukim dan berlatih di Bali mengaku mengalami kendala dana untuk berlatih secara maksimal. “Dana untuk suplemen, try out, training camp, dan juga peralatan tak pernah turun hingga saat ini,” kata Indra yang dikontrak Jawa Timur bersama beberapa atlet nasional lainnya seperti Glenn Victor Sutanto. Ia menyebut, bahkan untuk melakukan tes fisik di Surabaya pun, Januari 2016, Indra tak bisa datang karena terkendala dana. “Pemberitahuan terlalu mepet, sehari sebelumnya. Belum lagi ada kendala dana,” ungkap Indra. Indra Gunawan merupakan peraih satu-satunya medali emas buat tim renang Indonesia di ajang SEA Games di Singapura, Juni 2015. Ketika itu Indra meraih medali emas untuk nomor 50 meter gaya dada. Indra yang dikontrak Jatim setelah pindah dari Sumatera Utara mengaku tidak bermasalah dengan gaji bulanan dari KONI Jawa Timur. “Meski waktunya tidak teratur, namun gaji bulanan selalu saya terima,” kata ayah dua anak ini. Berita yang ditulis Kompas.com itu merupakan salah satu petunjuk adanya praktek Kontrak Atlet antar provinsi. Yang banyak Kontrak Atlet untuk PON 2008, 2012, dan 2016, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk mengambil atlet angkat besi, Eko Yuli Wirawan misalnya, Jatim mesti membayar Kaltim dengan mahar Rp 300 juta. Nominal berkisar Rp 200 juta hingga Rp 500 juta juga dikeluarkan untuk 15 atlet lain yang pindah ke Jatim. Melansir Tirto.id (23 September 2016), diantara mereka ada lima atlet boling dari Jabar, yakni Oscar, Billy Muhammad Islam, Fachry Askar, Putri Astari, dan Tannya Roumimper. Jatim juga telah berhasil membajak perenang pelatnas, Ressa Kania Dewi dan Glen Victor Susanto. Kabarnya mahar dua atlet ini di atas Rp 600 juta. Untuk melobi perenang andalan Jabar lain, Triady Fauzi Sidiq, Jatim bahkan sempat menego Rp 780 juta. Namun, tawaran itu ditolak oleh KONI Jabar. Semakin besar prestasi dan potensi si atlet mendapat medali maka semakin juga mahal “uang pembinaannya”. Kegilaan tawaran mutasi atlet memang sudah kelewat batas. Pecatur andalan Jabar, Irene Kharisma Sukandar bahkan sempat “dibeli” Jatim Rp 1 miliar pada 2013. Surat kontrak antara Irene dan KONI Jatim sudah dibuat. Tapi, transaksi ini gagal karena Jabar menang saat proses gugatan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).Dalam setiap penyelenggaraan PON pasti terjadi Transfer Atlet Nasional antar provinsi yang menggunakan Dana Hibah Olahraga dari Pemprov. Padahal, Dana Hibah Olahraga Provinsi itu targetnya untuk Pembinaan Atlet Daerah. Penyelewengan Dana Hibah Olahraga Daerah semakin besar dilakukan oleh KONI Provinsi di posisi 3 besar PON 2008, 2012, dan 2016. Ketiga besar PON itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ketiga daerah dipastikan melakukan penyelewengan Dana Hibah Olahraga dari Pemprovnya. Untuk fee transfer dan kontrak atlet nasional dari provinsi rival. Nilainya terbanyak dibanding daerah lain. Penyelewengan yang dilakukan KONI Provinsi tersebut berkedok permainan kontrak pemain. Kabarnya, KPK dan Kejaksaan sedang “membidik” tiga KONI Daerah (DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim) sebagai tiga besar saat PON 2008, 2012, dan 2016.Ketiga daerah peserta kontingen PON 2008, 2012, dan 2016 itu yang banyak kontrak atlet nasional milik provinsi lain. Karena, dana Hibah Olahraga dilarang digunakan untuk bayar fee transfer dan kontrak pemain. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PP Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sudah memastikan dana Hibah Olahraga hanya untuk Pembinaan Atlet Daerah. Bukan Dana Transfer Atlet! Langgar Hukum! Coba kita simak Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahgaraan Nasional, Bagian Kedua mengenai Alokasi Pendanaan. Pasal 9 (1)Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi: a.olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b.pembinaan dan pengembangan olahraga; c.pengelolaan keolahragaan; d.pekan dan kejuaraan olahraga; e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; h.pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; i.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; j.pembinaan dan pengembangan industri olahraga; k.standardisasi, akreditasi dan sertifikasi; l.pencegahan dan pengawasan doping; m.pemberian penghargaan; n.pelaksanaan pengawasan; dan o.pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional. (2)Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya kita simak juga PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, Bab XII mengenai Pendanaan Keolahragaan. Pasal 69 (1)Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 70 (1)Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. (2)Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: a.masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b.kerja sama yang saling menguntungkan; c.bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d.hasil usaha industri olahraga; dan/atau e.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 71 (1)Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (2)Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam setiap penyelenggaraan PON, dipastikan terjadi transfer atlet nasional antar provinsi yang menggunakan Dana Hibah Olahraga dari Pemprov untuk KONI Provinsi. Kabarnya, ini terjadi di ketiga provinsi yang disebut di atas tadi. Dari jejak digital pula diketahui, Pemprov Jatim mengucurkan anggaran Rp 208 miliar untuk KONI Jatim pada 2015. Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan pada 2014 yang hanya Rp120 miliar. Seperti dilansir Bhirawa.com, Senin (2/2/2015), menurut Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung, anggaran dari Pemprov Jatim meningkat karena KONI Jatim memiliki sejumlah angenda yang membutuhkan uang cukup besar. Yakni, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V di Banyuwangi, tryout cabang olahraga (Cabor) untuk persiapan PON Jabar 2016 dan penambahan cabor di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda). “Banyak program yang membutuhkan anggaran cukup besar. Tahun 2015 ini ada Porprov dan cabor-cabor mulai banyak tryout sebagai persiapan PON 2016,” kata Erlangga, Senin (2/2/2015). Seberapa besar dana hibah yang diduga diselewengkan oleh tiga KONI Daerah (DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim) sebagai tiga besar saat PON 2008, 2012, dan 2016, tentu pihak berwenang yang lebih tahu. Sebab, semua bukti skandal Dana Hibah KONI Provinsi itu sudah di tangan institusi penegak hukum! Penuturan Indra Gunawan tentang “transfer” atlet yang para atlet alami di Indonesia tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk menegakkan aturan tentang pengelolaan dana hibah. Jangan hanya demi ambisi dan prestasi semata, daerah menghalalkan segala cara. Alhasil, prestasi olahraga Indonesia pada tataran internasional juga ikut berdampak akibat minimnya regenerasi. Sudah saatnya para penegak hukum berlaku adil dengan mengusut tuntas kesalahan pengelolaan dana hibah untuk masalah transfer atlet ini. Dan, pada sisi lain, daerah harus serius menggunakan dana hibah ini untuk proses regenerasi atlet! Kalau mulus tanpa manuver politik, semua KONI Daerah siap-siap dijerat terkait Dana Hibah yang diselewengkan untuk fee transfer atlet. Modusnya, pengembalian Sisa Dana dari Kwitansi tersebut menggunakan Rekening Pribadi Bendahara Umum KONI Provinsi. Tujuannya, supaya tidak terlacak. Kwitansi berstempel KONI Provinsi itu Bernilai A, yang diterima atlet 1/3A - 1/2A, sisanya wajib dikembalikan. Kabarnya, bukti skandal Dana Hibah KONI Provinsi itu sudah di tangan institusi penegak hukum. Termasuk Kwitansi dan Rekaman Video. (*)
Bahaya Ibu Kota Negara Baru Bernama Nusantara
Oleh M. Rizal Fadillah , Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERPINDAHAN Ibu Kota Negara memiliki tiga pertanyaan mendasar yaitu apa urgensinya, mengapa harus dari nol, dan untuk kepentingan siapa. Soal urgensi penting karena dirasakan tidak terlalu mendesak untuk bersusah payah \"membuang\" uang membangun Ibu Kota Negara baru. Mengapa tidak dibangun di lokasi yang sudah ada Kota atau Kabupaten yang potensial untuk dikembangkan. Benarkah pemindahan itu demi kesejahteraan rakyat atau sekedar untuk memenuhi keinginan elit kekuasaan dan pemilik modal? Ketika semua samar dan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemindahan Ibu Kota Negara hanya ajang mainan kelompok kepentingan yang diam-diam menggandeng wakil-wakil rakyat untuk berkonspirasi. Cara memproses dan memutuskan UU seperti maling yang takut ketahuan cukup membuktikan bahwa memang telah terjadi konspirasi brutal. Rakyat ditutup suara dan aspirasinya. Ibu Kota Baru itu bernama Nusantara, nama yang tidak kreatif dan inovatif. Bukan tidak bagus maknanya tetapi tidak bernuansa baru. Terlalu banyak nama Nusantara. Gedung DPR, lagu Koes Plus, hingga gedung bioskop. Sejarawan menyatakan Nusantara terasa Jawa-sentris jika dikaitkan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah politik juga mengenal tokoh PKI yang bernama Dipa Nusantara Aidit. Disamarkan dengan DN Aidit. Ketua CC PKI ini nama lamanya Achmad Aidit yang masa kecil atau mudanya khatam Qur\'an dan sering menjadi muadzin. Setelah berada dalam pergaulan politik berganti nama dengan nama baru Dipa Nusantara Aidit. Jadilah ia komunis yang dekat dengan RRC. Pemberontakan G30S PKI dikendalikan atau sekurangnya sepengetahuan dari Partai Komunis China. Rakyat bertanya siapa \"penghuni\" Ibu Kota Negara baru nantinya. Di samping eksodus pegawai pemerintahan pusat tentu juga banyak \"penduduk baru\". Pebisnis atau konglomerat sudahlah pasti. Ditambah dengan orang-orang kaya yang mampu membeli fasilitas dan perumahan di \"kota baru\" itu. Diprediksi mereka bukanlah pribumi. Pintu \"impor\" terbuka dan diaspora paling masif biasanya berasal dari daratan China. Akankah Ibu Kota Negara baru ini menjadi Singapura baru dengan mayoritas penduduk yang berwajah \"bukan melayu\" ? Inilah tantangan baru atau mungkin disain baru. Karenanya perencanaan harus terbuka dengan pola pengendalian yang ketat. Mengingat rezim kini sangat berorientasi pada investasi, tidak jelas kebijakan yang pro-pribumi, serta bersahabat erat dengan Pemerintah RRC termasuk PKC, maka rasanya skeptis adanya pengendalian ketat tersebut. Lalu mungkinkah ada pihak yang sengaja memilih nama Nusantara agar cepat mengasosiasi dengan Dipa Nusantara? Semua pasti akan membantah, tetapi dapat dipercayakah para pemimpin yang mudah atau biasa berbohong dan gemar menipu rakyat? Moga pindah Ibu Kota Negara baru bukan kebohongan baru dengan misi baru yang memberi ruang baru bagi para taipan untuk menguasai sebesar-besar aset negeri. Jika Nusantara hanya sebagai tahapan menuju penjajahan baru, maka bahaya semakin nyata. Wajar jika kini rakyat keras menolak pindahnya Ibu Kota Negara. Semakin tergambar bahwa Nusantara bukan akan membawa berkah tetapi justru menjadi malapetaka bagi anak bangsa. (*)
Hei Kribo, Sebenarnya Apa yang Kau Cari?
Oleh Ady Amar, Kolumnis TIDAK jelas apa yang dimaui lelaki satu ini, yang tiba-tiba muncul bak petir menyambar sana-sini. Hadir buat bising dan gaduh. Itulah lelaki berambut gimbal, yang mempolulerkan diri dengan sebutan Habib Kribo. Selanjutnya, cukuplah disebut si kribo. Tak perlulah ada embel-embel lain. Tidak jelas apa yang dicarinya. Awal mula, ia muncul lewat video. Disasarlah Habib Bahar bin Smith. Lagak si kribo menantang-nantang. Seolah menantang bayangan, tanpa muncul wujud manusia yang ditantangnya. Setelah menghantam Habib Bahar dan juga Habib Rizieq Shihab, lewat video yang diviralkan, panggung seolah disediakan untuknya. Ia melompat ke panggung elit. Masuk ke pusaran utama mereka yang selama ini berhadapan dengan tokoh dan ulama yang kritis pada rezim. Maka foto tampangnya berduaan bersama Abu Janda viral. Juga foto keroyokan dengan mereka yang biasa disebut buzzer senior. Tampak di antaranya, DS, EK dan lainnya. Foto disebar seolah ingin mengabarkan, ia ada di barisan mana. Ada pula foto yang tersebar, ia menggunakan topi Santa dengan wajah nyengir sumringah. Juga foto ikoniknya saat menggendong anjing pudel, yang juga viral. Seolah itu pun bentuk penegasan, ia manusia bebas lepas tanpa melekat aturan agama. Buatnya, memelihara anjing bukan hal terlarang. Tidaklah perlu dimasalahkan, ia memilih di posisi mana, di barisan siapa. Itu pilihannya. Maka resiko apapun pastilah sudah diperhitungkan. Sebenarnya bukan ada di barisan mana si kribo bermukim, tapi lebih pada soal yang ditimbulkan, bicara pada wilayah tidak seharusnya. Bicara agama tanpa pemahaman yang benar. Bicara asal bicara. Sebuah potongan video seuprit, tampak saat ia dihadapkan dengan Dr. Eggi Sudjana, berdialog soal agama. Saat si kribo menyamakan Sifat Allah yang 99 (Asmaul Husna) dengan Trinitas dalam agama Nasrani, Eggi pun menyebutnya bodoh, maka ia ngacir tinggalkan arena dialog. Nyaris berkesudahan adu jotos. Ada pula video yang diunggah si kribo, menghantam Arab, etnisnya sendiri. Ia katakan, bahwa Arab itu tidak ada apa-apanya jika di sana tidak ada Ka\'bah. Tambahnya, bahwa tidak ada ilmuwan lahir dari bangsa Arab. Bicara dengan nalar jongkok, itu jadi andalannya. Ia seakan punya tugas khusus, \"mengobrak-abrik\" ajaran Islam yang sudah baku. Ia menutup mata, atau bisa jadi mata hati pun tertutup, sehingga tak tampak meski begitu banyak ilmuwan lahir di dunia Arab. Bahkan saat Barat masih tidak tahu cara mandi dan menggosok gigi yang benar. Sepertinya ia bagian dari proyek yang akhir-akhir ini tampak mengecilkan Arab. Jika mungkin, bahkan Arab pun dianggap tidak ada. Arab sepertinya jadi sasaran antara, sedang yang disasar sebenarnya adalah Islam. Di negeri ini, beberapa tahun belakangan, hal-hal kontroversial yang nyerempet menghina agama (Islam) menjadi subur. Lahannya dibuat menjadi luas, dan dengan suplai pupuk yang lebih dari cukup. Maka, bermunculanlah serombongan manusia dengan kepentingannya masing-masing ambil peran. Hanya bermodal nekat, dengan mencaci agamanya, atau bahkan Tuhannya. Dan si kribo, pendatang baru, itu langsung meroket tinggi. Rombongan yang justru datang paling awal, tampak tertinggal jauh oleh kenekatannya. Si kribo ini, seperti orang berjalan tanpa rambu. Nekat tanpa berpikir sedikit pun, bahwa ulahnya itu tidak berhenti di dirinya. Ia seperti orang mabuk yang tanpa menenggak minuman keras. Si kribo seolah manusia yang keluar dari batu. Pantas jika ia abai pada latar belakang etnisnya, dan hal lain yang lebih spesifik yang menempel di dirinya. Ia tidak perlu berpikir pada apa yang keluar dari mulutnya, itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti keluarga besarnya, Bani Alawi. Seolah tidak jadi masalah buatnya, jika ia ujarkan ajaran agama yang tidak sebagaimana ajaran datuk moyangnya dulu mengajarkan. Bersandar pada sikap cuek bebek jadi andalannya. Lidah tak bertulang yang dipunya makin menjadi-jadi. Los tanpa kontrol. Seolah untuk masuk dikalangan itu, ia harus tampil dengan bacot lebih \"gila\". Selama ini memang ia berhasil memerankan peran semestinya. Bahkan terkesan kebablasan. Ia sepertinya akan terus memproduk ujaran kebencian dan penodaan agama, sesuai seleranya. Karena, maaf, ilmu agamanya yang cetek dan ia harus tampil tiap hari memproduk narasi lewat video. Maka yang muncul adalah ocehan yang dikarang dengan tidak sebenarnya. Ia bicara perlunya muslim toleran pada non muslim. Dan jika ajaran agamanya itu membatasi \"ruang\" ia untuk mensosialisasikan diri dengan non muslim, maka ia lebih baik keluar dari Islam. Buat apa agama mengekang membatasinya. Astaghfirullah. Tidaklah perlu heran jika kedepan, si kribo akan terus memproduk ujaran kebencian dan bahkan penodaan agama. Kualitas ujarannya makin hari akan makin ngaco dengan tingkat kualitas menyakitkan yang juga makin kuat. Zen Assegaf, nama si kribo itu. Nama yang indah dan dari marga terhormat. Tapi sayang ia tidak berpikir, bahwa nama indahnya yang juga menempel marga, itu mestinya dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak dengannya. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali dari mulutnya itu ia akan terjerembab jatuh, dan itu akan menyakitkan. Kita tunggu saja. (*)
POPULER
