ALL CATEGORY
Edy Mulyadi, ‘Ente Wartawan Pejuang Tadz!’
“Minta maaf, dengan segenap konsekuensinya, harusnya mudah dilakukan oleh siapapun yang belum beku”. -Sujiwo Tejo Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawan Senior FNN ITULAH yang dilakukan oleh rekan kami Edy Mulyadi, kala ungkapan ‘Tempat Jin Buang Anak’ yang ia lontarkan menggelinding bak bola salju, menyakiti beberapa pihak sekaligus dimanfaatkan beberapa pihak. Pada kesempatan pertama Edy langsung meminta maaf, diikuti permintaan maaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Segala konsekuensinyapun ia hadapi, dari mulai ancaman, teror, pelaporan, pemanggilan, bahkan penahanan langsung saat awal pemeriksaan. Bahkan, Edy datang ke Bareskrim Polri dengan membawa kantong plastik berisikan pakaian karena ia sudah merasa tidak bakal dilepas lagi. Edy sadar ia adalah target yang hendak dibungkam, seperti figur-figur kritis lainnya. “Ini adalah risiko yang harus saya hadapi,” cetus Edy jelang pemeriksaan. Ia menyesal menyakiti hati saudara-saudara kita di Kalimantan, tapi ia tidak menyesal dan tetap pada pendiriannya tidak setuju dengan rencana pemindahan Ibukota ke Kalimantan. “Saya minta maaf, tapi saya tetap tidak setuju dengan IKN,” tegasnya di hadapan puluhan media yang menghadangnya di halaman Mabes POLRI. Sebagai rekan Edy di Forum News Network (FNN) kami tentu bangga dengan keberaniannya. Meski untuk memutuskan apakah produk yang diunggahnya hingga menimbulkan peristiwa ini, apakah sebuah produk jurnalistik atau tidak, kami menyerahkan sepenuhnya pada Dewan Pers. Hanya saja saya (pribadi) menyayangkan, justru ada rekan-rekan sesama wartawan yang ikut-ikutan mendeskreditkan Edy. Boleh dibilang, pada akhirnya, rezim ini tidak hanya berhasil memecah-belah masyarakat, umat, ulama, mahasiswa, bahkan wartawan pun sukses diadu. Wartawan yang adalah pilar keempat bangsa, yang harusnya mengontrol pemerintah, kini sebagian besar memilih menjadi pendukung mati pemerintah, pro habis-habisan pada rezim yang makin jauh meninggalkan demokrasi. Sebetulnya dengan alasan itu juga FNN akhirnya dilahirkan. Sesungguhnya kami, semua yang di FNN, merasa sudah waktunya pensiun dari tugas menjadi pilar keempat bangsa ini. Ada yang sudah punya bisnis baru, memilih aktif di kegiatan sosial, dan fokus menomersatukan keluarga, suatu yang puluhan tahun kami nomor duakan. Tapi melihat bagaimana keberpihakan media mainstream yang tidak lagi pada rakyat, dan bagaimana pemerintah dan wakil rakyat di DPR bebas melakukan apapun tanpa ada kontrol dari media, batin kami berontak. Terlebih kami sadar bahwa sesungguhnya wartawan atau jurnalis adalah ‘profesi seumur hidup’ karena bebarapa diantara kami meski sudah tidak lagi bergabung dengan media besar, tapi masih tetap aktif menulis bahkan membuat buku. “Jurnalisme, saat ini, bagi sebagian praktisinya, hanya dianggap sebagai pekerjaan, tempat menggantungkan hidup. Tapi, bagi lainnya, seperti Kovac (Bill Kovac, jurnalis Amerika Serikat), jurnalisme hampir mendekati agama karena idealismenya sangat tinggi dan visinya sangat mulia,” tulis Dhimam Abror Djuraid, dalam salah satu tulisannya “Wartawan Adalah Profesi Seumur Hidup” yang ia publish pada 2015 lalu. Wartawan senior ini juga memaparkan bahwa seorang wartawan mempunyai privilege yang tidak dipunyai oleh orang lain, yaitu hak untuk melakukan kontrol sosial. Seorang wartawan boleh mengkritik kebijakan pemerintah meskipun ia bukan politisi. Seorang wartawan boleh menuntut pertanggungjawaban seorang kepala negara karena kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat. Sang jurnalis tidak harus mempunyai hak angket atau interpelasi seperti yang dipunyai anggota DPR. Lantas, dari mana sang jurnalis mendapatkan privilege itu? Itulah yang disebut sebagai konsesus demokrasi. Di dalam konsesus itu masyarakat sepakat untuk menegakkan demokrasi dengan menerapkan perangkat-perangkat demokrasi, misalnya sistem Trias Politica yang menerapkan tiga pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga pilar itu harus melakukan checks and balances, saling mengontrol, saling menyeimbangkan. Ketiga pilar itu tidak boleh melakukan “kong x kong” (kongkalikong) sehingga rakyat dirugikan. Bagaimana jika ketiga pilar itu tidak menjalankan fungsinya dengan benar? Seperti yang saat ini terjadi di negeri ini. Saat legislatif dan yudikatif hanya berfungsi sebagai ‘tukang stempel’ apapun yang dimaui eksekutif atau pemerintah? Dalam sistem demokrasi kemudian dimunculkanlah pers sebagai pilar keempat, yang bertugas mengawasi ketiga pilar tersebut. Dan kami, FNN pun memutuskan menjalankan tugas tersebut di saat kebanyakan media di negeri ini melupakan kewajibannya. Selalu ada resiko dalam setiap pilihan, seperti wartawan perang yang punya resiko mati di medan perang, FNN pun beresiko tidak disukai oleh penguasa anti kritik dan penjilat yang ‘taklid buta’. Padahal sejatinya, seharusnya, pemerintah bersyukur karena masih ada yang peduli dengan keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Aparat juga harusnya kembali ke fungsinya, menjaga negeri ini, bukan menjaga rezim. Banyak persoalan yang lebih penting dan genting, yang mencemaskan kita semua yang peduli pada negeri ini, dari sekedar menciptakan skenario-skenario pembungkaman pada pengkritik. Pers Indonesia, yang pada Rabu, 9 Februari mendatang akan merayakan Hari Pers Nasional (HPN), juga sudah seharusnya kembali ke khittahnya, menjadi pengawal Demokrasi di negeri ini. Hari Pers Nasional sendiri indentik Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi yang dipilih FNN untuk menaungi wartawannya. Untuk Ustadz Edy --begitu kami di FNN memanggilnya-- pasti ada hikmah dari setiap peristiwa. Saya kagum dengan keberanian Anda mengakui kesalahan, meminta maaf serta menanggung segala konsekuensinya. Suatu yang tidak pernah dilakukan penguasa saat ini. Rezim yang tanpa basa-basi cabut subsidi, korupsi di semua lini, menjual murah negeri demi ambisi ‘pencuri’. Saya kagum dengan keberanian istri Anda, Umi Neneng, yang tegar menghadapi teror dan tak gentar menghadapi media dan aparat yang menyatroni rumah Anda. Pada akhirnya, saya harus mengakui bahwa: Ente Wartawan Pejuang Tadz! (*)
Ratusan Tokoh Minta Provinsi Jawa Barat Diganti Jadi Provinsi Sunda
Subang, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti diberi amanat oleh ratusan tokoh Tatar Sunda supaya memperjuangkan Maklumat Sunda. Amanat itu diberikan oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu, 2 Februari 2022. \"Memperjuangkan aspirasi daerah adalah salah satu tugas utama DPD RI, sebagai wakil daerah. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan,\" ujar LaNyalla, dalam siaran pers DPD yang diterima FNN.co.id, Rabu malam. Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri); Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi; Deputi Administrasi DPD RI; Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI; Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Turut hadir mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan; Tokoh Papua Kenius Kogoya; Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd. Holil Aksan Umarzein; Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022); Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin (Presiden Tani Indonesia), Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana (Mantan Pangdam Siliwangi). Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan, Maklumat Sunda merupakan pernyataan sikap dari orang-orang Sunda terhadap hal-hal strategis yang harus direspon oleh negara. \"Kami menilai LaNyalla adalah sosok yang tepat menyampaikan aspirasi kami, karena sangat konsen pada persoalan daerah, konsen menjaga adat, budaya dan kearifan lokal,\" kata Andri Perkasa Kantaprawira. Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana mengatakan, Maklumat Sunda merupakan sebuah permohonan masyarakat Sunda terhadap Presiden Republik Indonesia melalui Ketua DPD RI di mana di dalamnya ada beberapa harapan dan aspirasi. \"Pak LaNyalla dipilih karena selalu konsisten dan all out dalam perjuangan. Kami semua masyarakat Sunda sudah melihat track record yang luar biasa dari Pak LaNyalla. Kami yakin dengan kapasitas dan kapabilitasnya, mampu memperjuangkan keinginan kami,\" ucap Evi. Ada empat isi Maklumat Sunda 2022 yang disampaikan kepada LaNgalla. Pertama, menuntut Kabuyutan Sunda yang terdiri dari tanah, air dan udara serta gunung, pantai, sungai dan lainnya dikelola dengan pendekatan kearifan lokal yang memadukan pengetahuan lokal dan modern. \"Masyarakat adat harus dilibatkan sehingga dapat dipastikan menjamin kehidupan yang sejahtera bagi generasi mendatang,\" kata Andri. Kedua, menuntut agar pelabuhan internasional Patimban menjadi pelabuhan agraria dan industri. Meminta agar program serta proyek dan investasi strategis nasional di Tatar Sunda harus dipastikan diputuskan dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan afirmatif dan protektif bagi Rakyat Sunda. \"Sehingga sawah dan lahan-lahan perkebunan tidak habis. Tentu dengan mengedepankan tata ruang yang berpedoman pada kelestarian lingkungan,\" ucapnya. \"Artinya, Subang yang dikenal sebagai gudang pangan, harus tetap dipertahankan. Demi ketahanan pangan nasional,\" ujarnya. Ketiga, Maklumat Sunda adalah menuntut Presiden RI melalui DPD RI supaya mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Keempat, meminta pemerintah daerah di Tatar Sunda agar membuat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung semua upaya untuk menjaga kearifan lokal dan pembangunan yang berpihak kepada alam dan rakyat Sunda,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan juga menyampaikan keinginan masyarakat Sunda membangun sebuah konsep otonomi khusus Sunda Raya. \"Otonomi khusus Sunda Raya ini meliputi wilayah Jawa Barat (Sunda), Jakarta (Sunda Kelapa) dan Banten (Selat Sunda). Kalau Aceh, Papua, Jogja bisa, kenapa Sunda tidak bisa otonomi khusus. Makanya kami minta otonomi khusus, sebagai bukti kecintaan untuk Indonesia,\" papar Evi lagi. (MD).
Bupati: Potensi Ekspor Jeruk Nipis Asal Gresik Cukup Besar
Gresik, FNN - Bupati Gresik, Jawa Timur, Fandi Akhmad Yani menyebut potensi ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) jeruk nipis asal Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah wilayah setempat cukup besar, karena mampu menghasilkan 2 - 3 ton buah setiap bulan.\"Desa Kebon Agung Kecamatan Ujung Pangkah terdapat potensi jeruk nipis sangat luar biasa. Lahan kebun jeruk nipis seluas 450 hektare mampu menghasilkan rata-rata per hektare sebanyak 2 sampai 3 ton buah jeruk nipis per bulan, dan siap dipanen setiap bulan,\" kata Gus Yani, panggilan akrab Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu.Ia mengatakan, beberapa pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura telah tertarik membeli jeruk asal Gresik, dan terealisasi beberapa ton untuk dikirim perdana ke kedua negara tersebut.\"Dengan kapasitas yang besar ini, perlu adanya strategi pengembangan salah satunya adalah jangkauan pasar yang tidak hanya di lokal, tetapi hingga ke pasar luar negeri dengan pendampingan terus menerus dan berkelanjutan serta selalu aktif berkomunikasi dengan para Atase untuk diberikan kesempatan promosi dan berlanjut sampai mendapatkan buyer di Singapura dan Malaysia,\" kata Gus Yani.Ia mengatakan, dengan mendorong sektor ekspor jeruk nipis asal Gresik diharapkan bisa memacu percepatan pemulihan ekonomi daerah, sekaligus merealisasi dan mewujudkan Program Nawa Karsa Gresik Baru.Selain dari sisi pemasaran, Gus Yani juga akan mendorong pengolahan jeruk nipis menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi, misalnya menjadi produk minuman cair, ekstrak, serbuk instans atau diolah menjadi produk sabuk, dan kosmetik.\"Pengolahan ini sebagai solusi melimpahnya produk jeruk nipis, sehingga bisa berkontribusi mengurangi pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa khususnya warga masyarakat Gresik,\" katanya.Oleh karena itu, Gus Yani mengajak UMKM Gresik untuk terus semangat menembus pasar luar negeri, dan menjadikan Kebonagung menjadi desa devisa atas produk perkebunan.Kepala Desa Kebonagung, Lubis Farisman mencatat, pada awal pandemi tahun 2020 kondisi pertanian di Kebonagung sangat memprihatinkan, sebab harga jeruk nipis terendah Rp700 rupiah per kilogram.\"Namun, kini dengan dengan dukungan Pemkab Gresik, Desa Kebonagung dapat membentuk Koperasi Super Lime yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan Alhamdulillah saat ini bisa mengirimkan jeruk nipis ke luar negeri,\" katanya. (mth)
Menteri PUPR: Jalan Bypass Balige Akan Memicu Kegiatan Perekonomian
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba, Sumatera Utara akan memicu kegiatan perekonomian.\"Dengan dibangunnya, jalan Silangit - Balige - Parapat atau sebaliknya akan semakin lancar. Jalan bypass ini akan memicu perkembangan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Cepat atau lambat di sepanjang jalan ini akan berkembang penggunaan lahannya, baik itu kawasan permukimannya atau kegiatan perekonomian. Jadi tolong agar dikendalikan perkembangan wilayahnya supaya tidak rusak lingkungan sekitar. Pengaturannya harus sesuai tata ruang kota,\" kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menteri PUPR mengatakan peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan pengendara. Akses jalan yang semakin baik juga akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan sekitar, yang semakin berkembang dengan kebangkitan sektor pariwisata.Di samping itu dia juga berpesan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, kendati Jalan Bypass Balige sudah diresmikan tetapi tetap diperhatikan sistem drainasenya. Menurut Menteri Basuki, keberadaan drainase jalan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia layanan jalan.\"Saya kira badan jalan bypass ini perkerasannya sudah bagus. Mungkin ada beberapa sistem drainase yang perlu diperbaiki, supaya air lancar masuk ke saluran, karena musuh jalan itu hanya tiga, yakni air, air, dan air,\" ujar Menteri Basuki.Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun meresmikan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba, Rabu (2/2).Jalan bypass sepanjang 9,8 km ini merupakan jalur alternatif bagi wisatawan dari dan/atau menuju Silangit - Parapat supaya tidak perlu masuk dalam Kota Balige, sehingga lalu lintas bisa lebih lancar, kondisi jalan dalam kota lebih awet tidak dilintasi kendaraan besar, sekaligus dapat menekan angka kecelakaan. Disamping itu jalan bypass ini mendukung konektivitas ke beberapa Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.Pembangunan Jalan Bypass Balige memenuhi harapan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk mengurangi beban lalu lintas di dalam Kota Balige, selanjutnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui BBPJN Sumut, Ditjen Bina Marga.Menteri PUPR mengapresiasi proses pembangunannya yang merupakan contoh baik kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, di mana untuk penyediaan lahan oleh Pemkab Toba dan pekerjaan fisik Kementerian PUPR.Pembangunan jalan Bypass Balige menggunakan anggaran APBN senilai Rp176,6 miliar yang dikerjakan secara bertahap sejak 2017-2021. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan ruas jalan sesuai standar nasional lebar bahu jalan 7,8 meter dan bahu jalan 2 meter serta pembangunan 4 jembatan sepanjang 97 meter yakni Jembatan Aek Halian (30 meter), Jembatan Aek Bolon (25 meter), Jembatan Sopo Surung (35 meter), dan Jembatan Aek Hinalang berupa box culvert sepanjang 7 meter. Dalam proses pembangunan juga dilakukan penanganan longsor sepanjang 105 meter. (mth)
PLN Apresiasi KPK Beri Dukungan Terkait Percepatan Sertifikasi Aset
Jakarta, FNN - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengapresiasi kerja sama dan dukungan yang diberikan KPK dalam upaya pencegahan korupsi, salah satunya soal percepatan sertifikasi aset PLN.\"Proses yang tadinya berbelit, kompleks, dan membutuhkan beragam izin, dengan kerja sama dan dukungan KPK maka bisa diringkas dan disederhanakan sehingga dari 25 persen sekarang hampir 70 persen aset PLN telah disertifikasi,\" kata Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.KPK dan PLN melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, untuk memperkuat kerja sama pencegahan korupsi. Hadir dalam pertemuan itu seluruh pimpinan KPK beserta jajaran eselon I dan Direktur Utama PLN beserta jajaran direksi. Darmawan mengatakan program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK melalui perbaikan tata kelola telah memberikan manfaat bagi PLN. Salah satunya dalam percepatan sertifikasi aset-aset PLN.Ia mengakui sempat menyerah untuk melakukan sertifikasi sebagai upaya penertiban dan penyelamatan seluruh aset PLN yang mencapai Rp1.600 triliun.Namun, kata dia, perbaikan tata kelola yang dilakukan KPK telah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan menutup potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).Selain itu, Darmawan mengharapkan KPK tetap mendukung dan mendampingi PLN ke depan. Ia mengatakan PLN saat ini terus memperbaiki tata kelola dan proses bisnis internal, khususnya terkait proses pengadaan, kontrak, dan transformasi digital dalam berbagai aspek operasional bisnis PLN. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik upaya perbaikan tata kelola dan digitalisasi yang dilakukan PLN. Menurutnya, tata kelola yang baik akan mencegah potensi kerugian negara.\"Tata kelolanya harus \'prudent\' dan tidak menimbulkan kerugian negara,\" ucap Ghufron. Ghufron memastikan jajarannya akan terus mengawal perbaikan dan upaya pencegahan korupsi di internal PLN.Ia mengharapkan PLN menerapkan praktik bisnis yang bersih sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dengan membangun iklim bisnis yang antikorupsi, transparan, dan adil.\"Kami berharap PLN memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak berperilaku korup dengan menjalankan bisnis yang bersih, baik dalam tata kelola layanan kepada masyarakat maupun keuangan,\" kata Ghufron. (mth)
BMKG Imbau Nelayan NTT Waspadai Gelombang 2,5 Meter
Kupang, FNN - Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau para nelayan di Nusa Tenggara Timur mewaspadai gelombang laut dengan ketinggian hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di beberapa perairan di daerah itu.\"Gelombang laut dengan ketinggian hingga 2,5 meter berpotensi terjadi pada 3-5 Februari 2022 sehingga perlu diwaspadai perahu-perahu nelayan,\" kata Kepala Stasiun Meteorologi Matirim Tenau-Kupang BMKG Syaeful Hadi di Kupang, Rabu.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan kondisi cuaca di wilayah perairan NTT dan sekitarnya beserta ancamannya terhadap aktivitas para nelayan.Ia menyebutkan potensi gelombang tinggi terjadi di beberapa perairan di antaranya utara Flores, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor-Pantar, Selat Ombai, Kupang-Rote, Samudera Hindia selatan Kupang-Rote, dan Selat Wetar.Ia menjelaskan gelombang dengan kategori sedang (1,25-2,5 meter) ini perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap perahu-perahu nelayan maupun kapal tongkang.Potensi gelombang maksimum, kata dia, bahkan bisa mencapai dua kali tinggi gelombang tersebut.Syaeful menjelaskan umumnya wilayah perairan NTT berpotensi gelombang sedang. Gelombang kategori tinggi (2,5-4 meter) berpotensi terjadi di Samudera Hindia selatan Sumba-Sabu.Berdasarkan analisis sinoptik menunjukkan bahwa umumnya angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan 2-6 Skala Beaufort. (mth)
Terdakwa "Unlawful Killing" Ingatkan Rekan Hati-hati Saat Insiden
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan sewenang-wenang (unlawful killing) Inspektur Polisi Dua Mohammad Yusmin Ohorella mengaku sempat mengingatkan rekannya untuk berhati-hati sebelum insiden penembakan empat anggota FPI terjadi dalam mobil milik kepolisian.Yusmin saat menjawab pertanyaan penasihat hukumnya Henry Yosodiningrat, pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu, menjelaskan peringatan itu ia sampaikan ke rekannya Inspektur Polisi Dua Elwira Priadi.“Wir, Wir, awas Wir!” kata Yusmin menirukan kembali ucapannya ke Elwira saat anggota FPI berusaha merebut senjata Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan.Tidak lama setelah Yusmin mengingatkan Elwira untuk hati-hati, penembakan pun terjadi, kata Yusmin saat memberi keterangan pada persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.Dalam insiden itu, Yusmin bertugas mengendarai mobil Xenia sebagai lokasi tertembaknya empat anggota FPI, yaitu Muhammad Reza (20), Ahmad Sofyan alias Ambon (26 tahun), Faiz Ahmad Syukur (22), dan Muhammad Suci Khadavi (21).Sementara itu, Briptu Fikri dan Ipda Elwira menjaga empat anggota FPI itu saat mereka ditangkap di Rest Area Km 50 Tol Cikampek usai peristiwa baku tembak antara polisi dan Laskar FPI di Jalan Simpang Susun Karawang Barat pada 7 Desember 2020.Walaupun demikian, hanya Fikri dan Yusmin yang mengikuti proses hukum sampai menjadi terdakwa di persidangan.Alasannya, Ipda Elwira yang turut melakukan penembakan di dalam mobil telah meninggal dunia sebelum persidangan.“Pernyataan saudara, Wir awas Wir itu maksudnya apa perintah agar berhati-hati atau apa?” tanya penasihat hukum meminta penegasan dari Yusmin.“Saat saya berteriak, Wir awas Wir cuma memperingatkan agar berhati-hati. Mungkin, saat itu saya memperingati (Elwira) karena ada perebutan senjata,” jawab Yusmin.Penuntut umum, yang di antaranya terdiri atas jaksa Zet Todung Allo, Paris Manalu, Erna, dan Fadjar juga mendalami keterangan Ipda Yusmin saat persidangan.Jaksa Erna pada persidangan sempat meminta penjelasan Yusmin mengapa dia tidak mengingatkan rekannya untuk berhati-hati saat menindak anggota FPI.“Mengapa saudara sebagai pengemudi tidak mengingatkan Elwira untuk melumpuhkan? Apa saudara mengetahui akibat peluru itu mematikan?” tanya Jaksa Erna.Yusmin menjawab saat penembakan terjadi ia fokus berkendara dan baru mengetahui akibat penembakan itu mematikan setelah menepikan mobil.Ipda Yusmin dan Briptu Fikri telah didakwa oleh penuntut umum melakukan pembunuhan sewenang-wenang/di luar hukum. Dua terdakwa itu oleh penuntut umum dijerat dengan Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman pidananya 15 tahun penjara dan tujuh tahun penjara.Briptu Fikri dan Ipda Yusmin menjalani persidangan agenda pemeriksaan terdakwa di PN Jakarta Selatan, Rabu.Keduanya dipanggil secara bergiliran untuk memberi keterangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penuntut umum serta majelis hakim mengenai peristiwa penembakan enam anggota FPI. (mth)
Emas Mundur dari 1.800 Dolar di Asia, Tertekan Naiknya Selera Risiko
Bengaluru, FNN - Harga emas turun tipis di perdagangan Asia pada Rabu sore, bergerak menjauh dari level psikologis utama 1.800 dolar AS, karena selera risiko yang didorong oleh komentar kurang hawkish dari pejabat Federal Reserve AS melebihi dukungan dari imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih rendah.Di pasar spot emas turun 0,2 persen menjadi diperdagangkan di 1.796,90 dolar AS per ounce pada pukul 08.44 GMT. Emas berjangka AS juga melemah 0,1 persen menjadi diperdagangkan pada1.799,60 dolar AS per ounce.\"Pergeseran ke arah pendekatan yang lebih berisiko oleh investor mungkin negatif terhadap emas, namun pelemahan dolar dan penurunan hasil imbal hasil obligasi AS telah memberikan dukungan untuk emas,\" kata Nicholas Frappell, seorang manajer umum global di ABC Bullion.\"Komentar (Presiden Fed St. Louis James) Bullard tentang topik kenaikan 50 basis poin adalah bagian dari kecenderungan di antara pejabat Fed untuk melunakkan sikap pasar terhadap kecepatan dan tingkat pengetatan pada 2022.\"Seorang hawkish terkenal, Bullard mengatakan pada Selasa (1/2/2022) bahwa dia akan berdebat untuk kenaikan suku bunga pada Maret, Mei dan Juni, tetapi tidak mendukung langkah setengah poin.Meskipun emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga akan meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Ketika Fed mengambil keputusan yang solid tentang kenaikan suku bunga bulan depan, investor akan mendapatkan arahan, kata Hareesh V, kepala penelitian komoditas di Geojit Financial Services di India, menambahkan bahwa sampai saat itu emas kemungkinan akan lesu.Wall Street menguat pada Selasa (1/2/2022) dan indeks energi ditutup pada level tertinggi multi-tahun, meskipun perdagangan berfluktuasi mencerminkan ketidakpastian investor tentang bagaimana memainkan pasar saat ini.Indeks dolar turun ke level terendah dalam seminggu, membuat emas menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Demikian juga imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun sedikit lebih rendah, membatasi kerugian pada emas tanpa suku bunga.Logam mulia lainnya di pasar spot, perak menguat 0,3 persen menjadi diperdagangkan di 22,71 dolar AS per ounce, platinum naik 0,4 persen menjadi diperdagangkan di 1.031,26 dolar AS per ounce, dan paladium terangkat 1,2 persen menjadi diperdagangkan di 2.391,99 dolar AS per ounce. (mth)
Kemendagri Fokus Jadikan ASN BerAKHLAK
Jakarta, FNN - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan fokus menjadikan aparatur sipil negara (ASN) BerAKHLAK di masa depan.\"Orientasinya agar Generasi Emas Indonesia 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan,\" kata Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Pada Kamis (3/2), BPSDM Kemendagri akan mengadakan seminar pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia. Seminar tersebut mengusung tema menumbuhkembangkan karakter kebangsaan yang unggul dan menanamkan nilai-nilai ASN yang BerAKHLAK. \"Tema ini diambil sesuai dengan perkembangan global yang menuntut birokrasi agar semakin \"smart\" dan berintegritas,\" kata dia.Perkembangan global, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, besar, dan variatif otomatis menuntut birokrasi yang semakin \"smart\" dan berintegritas. Seminar pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN, termasuk mewujudkan ASN BerAKHLAK.\"AKHLAK yang dimaksud adalah akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,\" kata dia.Seminar pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia tersebut akan diisi oleh berbagai pihak yang kompeten di bidangnya di antaranya, Kepala BPSDM, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dr Baby Siti Salamah, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Cecep Agus Supriyanta, dan Guru Besar Program Pascasarjana FISIP UMJ Prof Agus Suradika. (mth)
Pemkab Garut Tambah Anggaran Rp16,8 Miliar untuk Pembangunan Stadion
Garut, FNN - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menambah anggaran sebesar Rp16,8 miliar dari APBD 2022 untuk pembangunan bagian tribun Stadion RAA Adiwijaya yang berkapasitas 12.000 penonton.\"Untuk yang 2022 itu kita dengan anggaran lebih kurang Rp16,8 miliar, itu rencananya kita akan membangun tribunnya, melengkapi pembangunan sekarang dengan kapasitas, yang Insya Allah direncanakan 12.000 (penonton),\" kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Garut Luna Avriantini di Garut, Rabu.Ia menuturkan Pemkab Garut saat ini sedang membangun kawasan olahraga, termasuk stadion sepak bola yang dilengkapi sarana lintasan atletik, di Jalan Proklamasi, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul.Proses pembangunan tahap pertama Stadion RAA Adiwijaya, kata dia, sudah hampir selesai dengan besaran anggaran sesuai kontrak, yakni Rp17,5 miliar, dan pengerjaannya dilakukan oleh PT Murti Cahaya Wirasaba.\"Pekerjaan-pekerjaan itu adalah pembangunan lapangan sepak bola, berikut dengan rumput, lintasan atletik, pemagaran sekeliling stadion dan juga pembangunan saluran,\" ujar Luna.Ia menyampaikan saat ini, pada tahap dua Tahun Anggaran 2022, dilakukan pembangunan tribun stadion dengan anggaran sebesar Rp16,8 miliar, yang nantinya mampu menampung sekitar 12.000 orang. Tahap selanjutnya, sambung dia, yaitu penambahan fasilitas serta mempercantik kawasan Sarana Olahraga (SOR) Ciateul sehingga pada 2024 bisa lebih indah dan dibanggakan oleh warga Garut.Menurut dia, kawasan SOR Ciateul itu masih banyak yang perlu dilengkapi sarana dan prasarananya, yakni area parkir kendaraan, akses jalan antar arena, lampu penerangan dan taman.\"Kita masih ada PR (pekerjaan rumah) juga, yaitu penataan kawasan di lingkungan SOR, lapangan parkirnya, akses-akses ke beberapa \'venue\' itu, lampu-lampu penerangannya, taman-tamannya,\" tutur Luna.Ia mengungkapkan pembangunan Stadion RAA Adiwijaya terus mendapatkan perhatian khusus dan arahan langsung dari Bupati Garut Rudy Gunawan, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman dan Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan harapan bersama. \"Tentunya, harapan kami stadion ini, yang diberi nama oleh Pak Bupati Stadion RAA Adiwijaya, ketika selesai pembangunnya bisa menjadi kebanggaan masyarakat Garut,\" ungkap Luna. (mth)
POPULER
