ALL CATEGORY
KPK Panggil 14 Saksi Kasus Korupsi Proyek Jalan di Buru Selatan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil 14 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam Kota Namrole Tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Maluku.\"Pemeriksaan dilakukan di Polres Pulau Buru,\" ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Empat belas saksi, yaitu Allen Waplau selaku Komisaris PT Mutu Utama Konstruksi Andrias Intan alias Kim Fiu selaku wiraswasta/Direktur PT Beringin Dua, panitia pengadaan atau kelompok kerja (pokja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Buru Selatan periode Tahun Anggaran (TA) 2015 dan TA 2016 Asia Amelia Sahubawa, Benny Tanihattu selaku Direktur PT Gemilang Multi Wahana, Charles Fransz selaku wiraswasta/Direktur Utama PT Paris Jaya Mandiri.Selanjutnya, Christy Marino selaku wiraswasta/Direktur PT Cahaya Citra Mandiri Abadi, Direktur Utama PT Mutu Utama Konstruksi Elsye Rinna Lattu, Henny Mauren Loppies selaku wiraswasta/Direktris CV Levca, wiraswasta/Direktur Utama PT Purut Sugih Makmur 2012-2015 I Putu Sudiartana, Katerina Kwelju selaku wiraswasta/Direktur CV Venny. Kemudian, Laurenzius CS Sembiring selaku adovokat/Law Firm Lima dan Bintang dan Pengelola Investasi Ivana Kwelju, pensiunan Direktur PT Mutu Utama Konstruksi (2006-2018) Merill Leiwakabessy, Direktur Utama PT Beringin Dua 2014-sekarang Muslim Tomagola, dan Myradiana A Basir dari pihak swasta.KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.Sebagai penerima, yaitu mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dan Johny Rynhard Kasman (JRK) dari pihak swasta. Sementara sebagai pemberi, yakni Ivana Kwelju (IK) dari pihak swasta.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021 diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan diantaranya dengan mengundang secara khusus kepala dinas dan kabid bina marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.Tagop selanjutnya merekomendasi dan menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung. KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk \"fee\" dengan nilai 7 sampai dengan 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan, khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan besaran \'fee\' masih diantara 7 sampai dengan 10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Adapun proyek-proyek tersebut, yaitu pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, dan peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar.Atas penerimaan sejumlah \'fee\' tersebut, Togop diduga menggunakan orang kepercayaannya, yaitu Johny untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik Tagop.KPK menduga nilai \"fee\" yang diterima oleh Tagop sekitar Rp10 miliar yang diantaranya diberikan oleh Ivana karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015. (sws)
Mendagri Pacu Kepala Daerah Lakukan Terobosan Tingkatkan Vaksinasi
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu kepala daerah untuk melakukan terobosan dan inovasi kreatif dalam meningkatkan laju vaksinasi COVID-19. Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis, mengingatkan agar kepala daerah tidak lengah, apalagi masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pada varian Omicron di tengah situasi saat ini. \"Perlu ada terobosan kreatif dalam rangka mempercepat vaksinasi. Belajar dari pengalaman daerah-daerah lain yang sudah sukses,” kata Mendagri. Mendagri menjelaskan ada sejumlah strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam meningkatkan laju vaksinasi. Pertama, pemerintah daerah menerapkan pemberian vaksinasi berbasis administrasi pemerintahan, seperti yang dilakukan Pemerintah Bali melalui kampung dan DKI Jakarta lewat rukun warga (RW). Kedua, pemerintah daerah membangun pusat vaksinasi, seperti di lapangan, mal, komunitas, dan sebagainya yang dapat diakses masyarakat. Ketiga, pemberian vaksinasi dilakukan dengan berbasis mobil, yakni aktif mendatangi masyarakat. Cara itu, kata dia, biasanya diterapkan bagi daerah yang sukar dijangkau atau masyarakatnya enggan ke tempat pusat vaksinasi. Keempat, pemberian vaksinasi dilakukan dari rumah ke rumah dengan menargetkan masyarakat lanjut usia (lansia). Upaya proaktif tersebut penting karena mereka termasuk kelompok rentan terhadap ancaman COVID-19. Menurut Mendagri di antara strategi itu, ada pula pemerintah daerah yang melakukan berbagai terobosan kreatif lainnya. Langkah itu, misalnya dengan memberikan sembako, bantuan sosial, hingga menyediakan doorprize bagi masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi. Ia mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan laju vaksinasi. Mendagri bersyukur meski bukan negara produsen vaksin, kebutuhan vaksinasi di Indonesia relatif terpenuhi. Ia mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan vaksinasi tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendukung dengan mempercepat penyuntikan vaksin kepada masyarakat agar ketersediaan vaksin dapat dimanfaatkan. Mendagri berharap dengan berbagai upaya meningkatkan laju vaksinasi, maka pembentukan kekebalan tubuh di masyarakat akan semakin cepat terwujud. Dengan demikian, keberadaan varian Omicron dapat ditangani. Mendagri meminta kepala daerah tetap mengampanyekan penerapan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker kepada masyarakat.Tak hanya itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan skenario terburuk apabila terjadi lonjakan kasus pandemi. Misalnya, kata dia, dengan mempersiapkan fasilitas kesehatan, baik sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan obat-obatan maupun tenaga kesehatan. Dengan begitu, penanganan terhadap lonjakan kasus dapat dipersiapkan dengan lebih baik. (sws)
Kemendagri Evaluasi Pelaksanaan Pilkades 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021, sekaligus mempersiapkan berbagai hal untuk menyongsong Pilkades 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan kondisi terkini terkait daerah yang telah melangsungkan pilkades maupun yang belum. Adapun beberapa daerah yang belum melaksanakan pilkades, kata dia, disebabkan sejumlah faktor, salah satunya pandemi COVID-19. Sebanyak 191 kabupaten/kota sudah melaksanakan pilkades dengan rincian 12.612 desa di 2.309 kecamatan dengan 21.453.486 daftar pemilih tetap (DPT), 54.215 tempat pemungutan suara (TPS), dan 37.089 calon kepala desa. \"Sementara itu, terdapat 47 kabupaten/kota yang menunda pelaksanaan pilkades karena beberapa sebab, termasuk karena level zona pandemi,\" kata dia. Yusharto mengapresiasi daerah yang telah melaksanakan pilkades. Ia berharap para kepala desa yang telah terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. \"Kami sangat mengapresiasi kabupaten/kota yang telah melaksanakan pilkades, harapannya semoga diperoleh kepala desa yang amanah dalam mengemban tugasnya. Selanjutnya akan menyusul 153 kabupaten/kota yang menyusun rencana Pilkades 2022,\" ucapnya. Menurut dia, proses pelaksanaan pilkades selama ini tidak hanya dipantau oleh Kemendagri melainkan juga kementerian/lembaga lainnya. Berbagai instansi tersebut di antaranya Polri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan lembaga lainnya. Keterlibatan berbagai pihak, lanjut dia, terutama untuk memantau penegakan protokol kesehatan selama pilkades berlangsung. Pada forum tersebut, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Aferi Syamsidar Fudail menjelaskan, pelaksanaan pilkades berjalan dengan sukses dan lancar. Pilkades dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. \"(Bahkan tahapan) kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di desa,\" kata Aferi. (sws)
Ridwan Kamil Unggul di Jajak Suara Pilpres Iwan Fals
Bandung, FNN - Musisi senior Indonesia, Iwan Fals, membuat jajak suara mengenai calon presiden melalui akun media sosial twitter miliknya, @iwanfals, dan hasil pilihan warganet jatuh pada Ridwan Kamil (meraih pilihan dari warganet sebanyak 64 persen).\"Jadi di pengen tau, klo pilpres hari ini, siapa juaranya, 5 jam aja dah pulingnye ye,\" cuit dia, di akun twitternya seperti dilihat ANTARA, Kamis.Dalam jajak pendapat itu musisi yang kondang dengan lagu-lagu kritik sosialnya atas kelakuan penguasa pada masanya memberikan empat nama pilihan, yakni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.Adapun hasilnya terdapat 49.128 pemilih yang memberikan suaranya sampai batas akhir pemilihan. Pada akhir pemungutan, Kamil memperoleh suara terbanyak dengan 64 persen, disusul Pranowo dengan 29 persen suara, kemudian Baswedan dengan enam persen suara, dan Mulyani dengan dua persen suara.\"Hehehe gubernur aing menang euy, selamat anda layak dapat (bintang),\" cuit dia setelah jajak pendapat selesai dengan hasil terbanyak untuk Kamil.Setelah itu, pelantun Bento ini kembali menggelar polling serupa dengan pilihan nama-nama tokoh senior di Indonesia, yakni Megawati, Yusuf Kalla, Prabowo, dan Ma\'ruf Amin.Jajak suara ini hanya diikuti 1.340 pemilih dengan Prabowo yang mendapat suara terbanyak sampai 38 persen, kemudian Megawati 25 persen, Yusuf Kalla 23 persen, dan Ma\'ruf Amin 14 persen. (sws)
BPIP: ASN Harus Jadi Garda Terdepan Kembangkan Karakter Kebangsaan
Jakarta, FNN - Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Heri Hermawan mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan Indonesia yang berbudaya Pancasila.“ASN harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan kita yang berbudaya Pancasila. Jangan menjadi ASN yang ikut terseret dalam arus politik,” ujar Heri Hermawan.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan yang Unggul dan Menanamkan Nilai-Nilai ASN yang Berakhlak” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPSDM TV KEMENDAGRI, dipantau dari Jakarta, Kamis. Agar mampu menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan, menurut Heri, ASN diwajibkan melaksanakan dan mengamalkan Pancasila secara konsisten di setiap waktu dan tempat.Ia mengatakan ASN diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat, terutama dalam berperilaku dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat.Langkah tersebut, kata Heri, dapat dimulai dengan mengamalkan lima pilar karakter kebangsaan ASN yang merupakan ruh dari lima sila Pancasila. Pertama, paparnya, ASN perlu menjadi insan yang religius dan toleran. Kedua, mereka diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.“Kemudian yang ketiga, karakter kebangsaan ASN adalah menjadi contoh yang baik dalam penerapan demokrasi di lingkungan pekerjaan,” ucapnya.Keempat, ASN perlu mengamalkan sikap cinta Tanah Air dan mendorong masyarakat untuk ikut mencintai Tanah Air. Lalu yang terakhir, ASN berkewajiban memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Dengan memiliki lima karakter itu, Heri memandang ASN akan mampu mengembangkan karakter kebangsaan berbudaya Pancasila kepada masyarakat.Dia menekankan pentingnya bagi ASN untuk selalu bekerja secara profesional dan berkarakter agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi segenap bangsa Indonesia. (sws)
BPIP: Pancasila Pedoman Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik
Jakarta, FNN - Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Heri Hermawan mengatakan Pancasila perlu dijadikan pedoman perumusan kebijakan dan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara (ASN) agar Indonesia menjadi bangsa unggul.“Sejalan dengan konsep nilai utama ASN yang BerAKHLAK, transformasi konsep ini kedalam Pancasila adalah ASN perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap perumusan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Heri Hermawan.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan yang Unggul dan Menanamkan Nilai-Nilai ASN yang Berakhlak” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPSDM TV KEMENDAGRI, dipantau dari Jakarta, Kamis. Sebagaimana yang disampaikan akademisi sekaligus Ahli Kebijakan Publik Riant Nugroho, kata Heri, bangsa yang unggul hanya bisa dilahirkan apabila negara memiliki kebijakan-kebijakan yang unggul pula.“Bangsa yang unggul hanya bisa dilahirkan apabila negara ini memiliki kebijakan-kebijakan yang unggul,” ujarnya.Oleh karena itu, Heri memandang keunggulan sebuah kebijakan hanya bisa dimunculkan saat perumus kebijakan, dalam hal ini ASN, memiliki pedoman dasar yang kuat, seperti Pancasila. Menurutnya, mereka berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai modal utama dalam menyusun kebijakan yang unggul, terutama terkait pembangunan nasional.Dalam webinar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri itu, Heri mengimbau segenap bangsa Indonesia untuk senantiasa mengingat bahwa Pancasila sebagai asas bersama memang sepatutnya menjadi rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rujukan utama tersebut, ujarnya, berarti nilai-nilai luhur Pancasila harus terimplementasikan secara nyata dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa.Dengan demikian, paparnya, persoalan tentang memudarnya nilai-nilai luhur Pancasila di tengah kehidupan bangsa Indonesia beberapa waktu terakhir ini dapat teratasi.(sws)
Imigrasi Atambua Deportasi Seorang WN China
Kupang, FNN - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste mendeportasi seorang Warga Negara China berana Fang Hanjun yang merupakan seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman Lapas Kelas IIB Atambua.\"Semalam tim dari imigrasi Atambua sudah mengantar yang bersangkutan ke Kupang dan sudah tiba di Kupang, dilanjutkan pemeriksaan PCR kepada WN China lalu tes cepat antigen kepada dua petugas yang mengantar WN China itu ke Jakarta,\" kata Kepala Kantor Imigrasi Klas II TPI Atambua K.A. Halim kepada ANTARA di Kupang, Kamis.Sebelumnya Fanf Hanjun ditahan oleh pihak Imigrasi dan Kepolisian di Atambua ketika hendak membawa satu koper handphone masuk ke Indonesia melalui Atambua pada Januari 2020 lalu.Fang Hanjun terbukti melanggar Pasal 102 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan menjalani masa hukuman selama 2 tahun 6 bulan di Lapas Kelas IIB Atambua sejak 2020 lalu hingga bebas pada Selasa (1/2) lalu.Usai selesai menjalani masa tahanan, Fanf Hanjun kemudian dijemput oleh petugas imigrasi kemudian dibawa untuk di tahan sementara di ruang detensi selama dua hari satu malam sambil menunggu proses pendeportasian.Hal ini, jelas Halim, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.Halim mengatakan bahwa data Fanf Hanjun sendiri sudah diinput kedalam aplikasi Nyidakim dan juga pengajuansurat permohonan cekal yang kemudian akan diinput ke dalam Cekal daring.Lebih lanjut Halim mendambahkan bahwa setelah tiba di Jakarta dari Kupang, Fang Hanjun akan langusng terbang ke China. Pihak keluarga dari WN China itu juga sudah berkoordinasi dengan kedutaan China, di Jakarta untuk pemulangan Fanf Hanjun.Tetapi karena pihak kedutaan kurang kooperatif karena banyaknya WN China yang bermasalah serta masih adanya kasus COVID-19 khususnya Omicron yang terus meningkat.\"Kita akhirnya berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk pemulangan yang bersangkutan. Sehingga kita dapatkan penerbangan via Soekarno Hatta menuju ke China menggunakan Singapore Airlines (SQ) 957 pada Sabtu (5/2) besok,\" tambah dia. (sws)
Kejaksaan Tangkap Pengacara Mantan Ketua KPUD Tanjung Jabung Timur
Jambi, FNN Kejaksaan tangkap pengacara mantan Ketua KPUD Tanjung Jabung Timur - Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menangkap Tengku Ardiyansayah SH MH, mantan pengacara atau kuasa hukum Ketua KPUD Tanjabtim Nurkolis yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang sudah ditahan lebih awal oleh kejaksaan atas kasusnya.\"Tengku Ardiyansyah, ditangkap tim Kejari Tanjabtim pada Rabu (2/2) sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Kafe Legenda, Kebun Handil, Kota Jambi dan kini yang bersangkutan diamankan di kejaksaan,\" kata Kasi Penkum Kejati Jambi, Lexy Fatharany melalui keterangan resminya yang diterima Kamis.Dia mengungkapkan penangkapan Tengku Ardiyansyah dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjabtim Rachmad Surya Lubis SH M.Hum. Tersangka yang merupakan salah satu Penasehat Hukum Nurkolis pada tahap penyidikan kasus korupsi dana hibah KPUD Tanjab Timur yang saat ini telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi.Saat menjadi Penasehat Hukum tersangka Tengku Ardiyansyah, diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi.Dalam kasus perkara korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPUD Tanjung Jabung Timur 2020 ini dikenakan Pasal 21 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.\"Bahwa terhadap tersangka Tengku Ardiyansyah akan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik dengan dititipkan di rutan Polres Tanjab Timur,\" kata Lexy Fatharany. (sws)
Pakar Perkirakan Ransomware Conti Curi Data BI 3,8 Terabita
Semarang, FNN - Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha memperkirakan geng ransomware conti telah mencuri data Bank Indonesia (BI) dengan ukuran kapasitas memori dalam komputer sebesar 3,8 terabita.\"Hingga hari ini (3/2) ransomware conti tidak lagi menyebarkan data bocor milik Bank Indonesia meski sebelumnya lewat postingan di akun Twitter @darktracer_int geng ini mengklaim baru 6 persen dari total data bocor milik BI,\" kata Pratama Persadha menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Kamis.Dengan demikian, kata Pratama, postingan pada hari Minggu (30/1) di akun Twitter @darktracer_int adalah informasi terakhir terkait dengan penyebarluasan data bocor dalam genggaman geng ransomware conti. Sebelumnya, pada tangkapan layar yang dicuitkan diklaim bahwa 228 gigabita tersebut hanya 6 persen dari total kebocoran data yang dimiliki grup ransomware conti.Disebutkan pula bahwa hingga 30 Januari 2022 serangan dari grup ransomware conti terhadap BI sudah di-update sampai empat kali, yakni unggahan pertama dengan ukuran 487 megabita, kemudian naik menjadi 44 gigabita, 130 gigabita, dan terakhir 228 gigabita.Adapun jumlah komputer internal milik BI yang diklaim disusupi oleh grup ransomware conti, kata Pratama, semula 16 unit bertambah menjadi 513 unit. (sws)
Kapal Bakamla RI-Jepang Latihan Bersama di Perairan Utara Nongsa
Batam, FNN - Kapal Badan Keamanan Laut RI KN Pulau Dana-323 latihan bersama \"passing exercise\" dengan Kapal Japan Coast Guard Echigo PLH 08, di Perairan Utara Nongsa Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis.Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita dalam keterangannya menyebutkan \"passing exercise\" merupakan sarana meningkatkan kemampuan personel Bakamla RI dan Japan Coast Guard dalam mengawaki kapal untuk menunjang tugas menjaga keamanan laut.Komandan KN Pulau Dana-323 Letkol Bakamla Hananto Widhi Nugroho memimpin latihan bersama Kapal Japan Coast Echigo PLH 08. Pelaksanaan \"passing exercise\" antara Bakamla RI dengan Kapal Coast Guard Jepang meliputi serial cek radio atau \"commcheck\", penghentian kapal perampok atau \"combined exercise\", sesi foto, dan parade untuk penghormatan atau \"farewell\".Kasubdit Perencanaan Latihan Bakamla RI Kolonel Bakamla Dudik Kuswoyo yang turut berada di dalam KN Pulau Dana-323 mengatakan pelaksanaan latihan diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Coast Guard Jepang dengan Bakamla RI dan secara luas antara Indonesia dengan Jepang. (sws)
POPULER
