ALL CATEGORY
.jpeg)
Nusantara: Ibukotanya Oligarki
Oleh: Gde Siriana, Direktur Eksekutif INFUS MESKIPUN Undang-Undang (UU) Ibukota Baru telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), rencana pemindahan ibukota baru tetap menyisakan banyak masalah. Seharusnya proyek ibukota baru mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat, bukan semata keinginan Presiden dan elit-elit partai politik (parpol). Pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) oleh DPR tidak dapat dikatakan telah mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Gugatan terhadap UU Covid-19 dan UU Cipta Lapangan Kerja yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bahwa DPR-RI tidak lagi merepresentasikan suara rakyat. Hal-hal yang prinsip dari UU ibukota baru tersebut adalah pertama, apakah UU Ibukota Baru tersebut merupakan jawaban atau solusi dari persolan Indonesia khususnya masalah ibukota Jakarta hari ini? Seperti misalnya kepadatan penduduk, ketimpangan pembangunan ekonomi, efektifitas kerja birokrasi pemerintah pusat dan keberlanjutan lingkungan. Kalau itu masalahnya, yang dibutuhkan adalah relokasi pusat pemerintahan. Bukan memindahkan ibukota seperti yang dilakukan rezim pemerintahan Jokowi sekarang. Dan sesungguhnya ide relokasi pusat pemerintahan sudah ada di era Orde Baru. Kala itu Presiden Soeharto telah merencanakan untuk merelokasi pusat pemerintahan ke wilayah Jonggol di Kabupaten.Bogor, Jawa Barat. Bahkan waktu itu telah disiapkan lahan seluas 30.000 hektar. Konsep inilah yang juga dijalankan oleh Malaysia dengan terintegrasinya pemerintahan di Putera Jaya, yang berjarak hanya 25 km dari ibukota Kuala Lumpur, kurang lebih sama dengan jarak dari Monas ke Cibubur, di Bogor, Jawa Barat. Perbedaannya, rezim Soeharto tumbang pada Mei 1998 sebelum sempat merealisasikan Jonggol, sebagai pusat pemerintahan baru. Sebaliknya PM Malaysia Mahatir Muhammad waktu itu mampu melewati krisis moneter 1997-1998 dan meneruskan pembangunan Putera Jaya. Jika solusi tersebut adalah pindah ibukota atau hanya relokasi pusat pemerintahan, di mana lokasinya yang dikehendaki rakyat? Pertanyaan berikutnya, apa nama ibukota baru atau pusat pemerintahan baru tersebut? Ini tidak dapat diputuskan oleh presiden dan elit-elit parpol saja tanpa didahului oleh proses yang terbuka dan partisipatif. Dan untuk mendapatkan legitimasi rakyat untuk memindahkan ibukota, sangat mungkin diperlukan proses panjang bertahun-tahun. Juga harus diselesaikan dulu persoalan sosial-politik dalam hal pembelahan yang terjadi di masyarakat hari ini jika bangsa ini ingin mengambil keputusan besar. Jika hanya merupakan keinginan presiden dan elit parpol, nasib ibukota baru akan seperti ibukota baru Myanmar karena tidak didukung rakyat. Berbeda dengan Brasilia yang sukses menjadi ibukota baru Brasil, karena didukung rakyat, serta prosesnya panjang dan bertahap sehinga perencanaannya pun juga matang. Akar ibukota Brasília berasal dari tahun 1789, ketika revolusioner Joaquim José da Silva Xavier, juga dikenal sebagai Tiradentes yang menjadi martir bagi kemerdekaan Brazil, pertama kali mengusulkan gagasan untuk memindahkan ibu kota dari pesisir Rio de Janeiro ke lokasi terpusat di pedalaman Brasil. José Bonifacio (politisi Brasil), mengingatkan kembali ibukota baru sebagai simbol kemerdekaan Brasil, yang kemudian nama Brasilia pertama kali diusulkan tahun 1822 bertepatan dengan kemerdekaan Brasil. Ide tersebut baru disetujui Kongres tahun 1891. Pada tahun berikutnya,1892, kongres menyetujui sebuah ekspedisi untuk melakukan survei di dataran tinggi Brasil bagian tengah dan menetapkan batas-batas ibukota baru. Ekspedisi tersebut termasuk astronom, insinyur, militer, dokter, ahli botani dan banyak ilmuwan lainnya. Tahun 1946 konsep ibukota baru tersebut masuk dalam konstitusi Brasil. Dan akhirnya tahun 1956, di bawah Presiden Juscelino Kubitschek Brasilia secara resmi dibangun sebagai ibukota baru Brasil. Saat bersamaan Soekarno pun mewacanakan ibukota baru Palangkaraya tahun 1957. Bahwa di dalam konsep ibukota baru Brasilia ada konsep-konsep kota modern, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan itu merupakan faktor teknis saja. Prinsipnya adalah ibukota baru Brasil merupakan amanat rakyat sebagai simbol kemerdekaan Brasil. Kedua, Rencana pemindahan Ibukota tidak tepat dilakukan saat ekonomi Indonesia sedang sulit. Fokus pemerintah saat ini seharusnya konsiten menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ibarat orang yang terkena stroke sedang memulihkan staminanya dan kemampuan motoriknya, tidak mungkin untuk disuruh berlari kencang. Dia hanya sanggup jalan perlahan menuju jalan normal. Perlu waktu lebih lama agar bias berjalan cepat atau berlari. Begitulah tahapannya. Saat ini keuangan Negara sedang berat dan ekonomi belum pulih. Tetapi tiba-tiba dipaksa membangun mega proyek ibukota baru. Selain itu, kapasitas rejim Jokowi dalam pembangunan ekonomi telah menunjukkan prestasi yang tidak bagus. Periode pertamanya hanya stagnan di pertumbuhan 5%. Itu telah terjadi sebelum pandemi Covid-19. Dan hari ini banyak BUMN menanggung beban berat utang. Banyak pula infrastruktur yang dikerjakan tanpa pertimbangan prioritas kebutuhan dan tanpa perencanaan yang matang, sehingga tidak fisibel untuk dikerjakan, meleset anggarannya atau tersendat pelaksanaannya, misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan proyek yang sudah selesai pun seperti bandara Kertajati, karena sejak awal tidak memperhatikan biaya operasional dan mekanisme pemeliharaannya, sementara kehadirannya tidak dirasakan manfaatnya oleh pengguna bandara sehingga mengancam keberkelanjutan bandara. Jadi proyek ibukota baru seharusnya dikerjakan oleh rejim yang menunjukkan konsistensi dan prestasi yang mengesankan dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi inilah yang kelak akan menjadi sumber pembiayaan baru bagi ibukota baru. Pembangunan ibukota baru juga seharusnya bukan karena didorong kepentingan legacy (warisan) rejim semata, agar dikenang sebagai rejim yang mendirikan ibukota baru dan menutupi semua kekurangan dan kejahatan yang terjadi selama rejim itu berkuasa. Perlu melihat contoh Piramida Mesir yang dikagumi dunia dan hingga kini masih dikunjungi banyak wisatawan, tetapi tetap tidak menghilangkan sejarah kelam Firaun. Terkait pembiayaan pembangunan ibukota baru, pemerintah tidak dapat meyakinkan rakyat, bahkan terlihat adanya agenda sendiri-sendiri di kabinet Jokowi. Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa dari anggaran PEN yang hampir Rp.456 triliun, Rp.178 triliun dianggarkan untuk penguatan pemulihan ekonomi, di mana salah satu pos penerimanya adalah Kementerian PUPR. Dari pos tersebutlah akan digunakan untuk pembangunan jalan di ibukota baru (19 Januari 2022). Anehnya Menko Perekonomian Airlangga membantah dana PEN akan digunakan untuk ibukota baru, melainkan dari dana Kementerian PUPR, meskipun tidak dijelaskan dari mana sumber dana di Kementerian PUPR tersebut (24 januari 2022). Artinya ini menunjukkan ketidakjelasan sumber dana pembangunan ibukota baru karena memang sejatinya kondisi keuangan negara sedang sulit dan tidak fisibel untuk membangun mega proyek ibukota baru. Sri Mulyani sangat mungkin berkata jujur, bahwa dari anggaran kementerian manapun, selama negara tidak mendapatkan sumber pendapatan baru, maka pembangunan ibukota baru berasal dari sumber-sumber pendapatan hari ini, yang mana prioritasnya adalah untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi. Ketiga, jaminan atas realisasi pemindahan ibukota tidak cukup melalui undang-undang. Ibukota negara seharusnya ditetapkan dalam konstitusi seperti halnya bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Bahkan wilayah dan batas-batas Republik Indonesia pun harus ditetapkan dalam konstitusi, sebagai “sertfikat” yang sah bahwa rakyatlah yang memiliki tanah air Indonesia. Nuansa kepentingan oligarki sangat kuat di balik agenda pemindahan ibukota. Nuansa kepentingan oligarki inilah yang dapat mempengaruhi situasi politik di masa depan yang dapat membatalkan rencana pindah ibukota. Tidak ada jaminan bahwa rezim berikutnya paska Jokowi akan melanjutkan pembangunan ibukota baru atau memindahkan ibukota Jakarta. Harus dapat dibedakan antara tahap membangun sebuah kota untuk menjadi ibukota baru dan realisasi pemindahan ibu kota. Misalnya, pembangunan ibukota baru dapat saja diteruskan dengan menggunakan APBN, tetapi tidak serta merta kemudian juga akan terjadi pemindahkan ibukota. Dengan kata lain, APBN telah dimanfaatkan hanya untuk membangun sebuah kota baru di Kalimantan, di mana yang paling diuntungkan dari pembangunan tersebut adalah para pengembang besar. Berbagai pihak telah mengungkapkan kepemilikan atau pengelolaan lahan tanah oleh sekelompok korporasi di wilayah ibukota baru. Bahkan grup-grup pengembang besar sudah membangun banyak properti di sana. Sejak diumumkan wacana ibukota baru beberapa tahun lalu sudah terjadi kenaikan harga properti seperti apartemen misalnya, dengan demikian sudah terjadi capital gain yang menguntungkan para pengembang besar. Apalagi dengan pengesahan UU ibukota baru, maka kenaikan harga properti sudah demikian tinggi. Dengan kata lain, natinya jika jadi atau tidak ibukota pindah, para pengembang besar sudah menikmati keuntungan dari penjualan properti di sana. Hal-hal yang dapat membatalkan perpindahan ibukota misalnya jika ada beberapa kali upaya judicial review (JR) terhadap UU ibukota baru, yang mana prosesnya memakan waktu yang panjang, di saat bersamaan pembangunan ibukota baru terus berjalan. Tetapi kemudian sangat mungkin endingnya adalah MK mengabulkan gugatan terhadap UU ibukota karena tekanan dari perubahan angin politik. Pembangunan ibukota baru dapat sudah jauh berjalan tetapi pada akhirnya batal memindahkan ibukota. Dan properti para oligarki di sana sudah terjual mahal. Jakarta hari ini bukanlah sekedar ibukota Indonesia. Jakarta hari ini adalah Sunda Kelapa yang diperebutkan berbagai bangsa sejak dulu. Tidak terhitung berapa banyak nyawa dari pasukan Padjadjaran, Banten, Cirebon, Demak dan Mataram yang mati demi mempertahankan atau memperebutkan Sunda Kelapa. Jakarta juga kota proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jakarta dalam sejarahnya telah ditakdirkan menjadi kota revolusioner. Dan Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sangat mungkin wacana pindah ibukota Soekarno tahun 1957 terinspirasi oleh ibukota revolusionernya Brasilia yang mulai dibangun tahun 1956. Tetapi Soekarno menghadapi banyak pemberontakan seperti DI/TII yang baru dapat diselesaikan di awal tahun 60-an. Selanjutnya ekonomi Indonesia terus memburuk dan juga terjadi peristiwa G30S/PKI yang akhirnya menjatuhkan kekuasaan Soekarno tanpa sempat memindahkan ibukota. Juga terjadi di era Soeharto, konsep kota administratif pusat pemerintahan di Jonggol tidak sempat direalisasikan karena krisis moneter 1997 dan akhirnya rejim Orde Baru pun keburu tumbang. Melihat kedua peristiwa tersebut, apakah rezim Jokowi juga akan ikut tumbang sebelum Ibu Kota Negara baru terwujud? (*)
Wagub DKI: Satu Pasien Omicron yang Meninggal Sudah Divaksin Lengkap
Jakarta, FNN- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, satu dari dua warga DKI Jakarta yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 varian Omicron sebelumnya telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau dua kali.\"Kalau warga Jakarta dari Pasar Minggu sudah dua kali vaksin Sinovac meninggal karena ada komplikasi dan gagal nafas,\" kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin.Riza menjelaskan, kasus kematian akibat varian Omicron di Tanah Air mencapai dua orang.Dia mengungkapkan satu warga dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sempat dirujuk ke RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet dan satu lagi warga Ciputat, Tangerang Selatan, dirawat di RS Sari Asih, Tangerang.Seorang warga Pasar Minggu meninggal akibat terpapar COVID-19 varian Omicron karena ada komplikasi dan gagal nafas meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap Sinovac.Sedangkan satu warga Tangerang, kata politisi Gerindra tersebut, belum mendapatkan vaksinasi namun memiliki riwayat komorbid atau ada penyakit penyerta.Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan dua pasien COVID-19 terkonfirmasi Omicron telah meninggal dunia, laporan fatalitas pertama di Indonesia akibat varian yang memiliki daya tular tinggi tersebut.\"Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso,\" kata Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Sabtu (22/1).Nadia mengatakan, kedua pasien Omicron yang meninggal tersebut memiliki komorbid atau penyakit penyerta.Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga Minggu (23/1) jumlah kasus harian COVID-19 di Jakarta mencapai 1.739 kasus, yang didominasi transmisi lokal sebanyak 1.460 kasus atau 84 persen.Sedangkan kasus positif aktif (yang dirawat dan diisolasi mencapai 9.066 kasus terdiri dari 1.900 kasus atau 21 persen merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan sisanya 7.166 kasus dari transmisi lokal.Dari jumlah kasus positif COVID-19 itu, untuk varian Omicron mencapai 1.313 kasus, terdiri dari 854 kasus yang dibawa oleh PPLN atau sekitar 65 persen dan sisanya 35 persen adalah non PPLN mencapai 459 kasus. (mth)
Ugal-ugalan Ibu Kota Negara Baru
Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU IKN melecut kecurigaan rakyat bertambah besar. Pembahasan yang tergesa-gesa pada akhirnya berpotensi melalaikan masyarakat yang terkena dampak. Alasan itu pula yang menjadi salah satu dasar bagi sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Oleh: Tamsil Linrung, anggota DPD RI PINDAH Ibu Kota Negara (IKN) itu biasa. Tidak sedikit negara di dunia melakukannya. Yang tidak biasa adalah ngotot, memaksakan kehendak tanpa melihat urgensi dan momentumnya. Inilah sebenarnya sumber persoalan kita. Ketika APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih defisit, ekonomi belum stabil, dan Covid-19 masih mengancam, kebijakan memindahkan Ibu kota terasa tidak relevan. Rakyat berhak curiga. Apalagi, memori kolektif mereka mencatat sejumlah pembangunan infrastruktur yang mengecewakan. Ada yang tidak efektif, ada yang tidak tepat sasaran, dan ada pula yang terancam mangkrak. Celakanya, sebagian dari duit pembangunan itu diperoleh dengan cara utang. Sudah utangnya menumpuk, eh, infrastruktur yang dihasilkan tidak maksimal. Pemerintah seharusnya sensitif, menjawab kecurigaan rakyat dengan penjelasan komprehensif. Bukan justru ugal-ugalan mengetok palu bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). DPD (Dewan Perwakan Daerah) memang menjadi bagian dari keputusan tersebut. Namun, DPD memberi catatan kritis dan telah disampaikan secara terbuka dalam beberapa tulisan dan pemberitaan. Pemindahan IKN adalah pekerjaan besar, masif, dan multi kompleks sehingga memerlukan perencanaan yang matang. Ini bukan saja tentang membangun kawasan, tetapi juga membangun peradaban. Peluangnya besar, tapi itu sebanding dengan risikonya. Bila tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, risiko dipastikan akan lebih dominan ketimbang peluangnya. Paceklik ekonomi membuat potensi risiko itu membesar. Tak percaya? Tengok situasi berikut. Aset ibu kota lama nyatanya akan dioptimalkan pemerintah sebagai salah satu sumber merogoh cuan, demi menyuplai . Caranya beragam. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan memberi sinyal, “Aset DKI Jakarta tidak selalu dijual, namun juga dapat dikerjasamakan dengan pemberian waktu 30 tahun atau beberapa tahun, dan duitnya digunakan di IKN.” (katadata.com). Proses pengalihan aset tentu rawan karena membuka celah korupsi. Apalagi, nilai aset DKI Jakarta begitu besar dan entah berapa yang akan dialihkan. Kementerian Keuangan mencatat, dari total aset negara sebesar Rp 11.098 triliun, sebanyak Rp 1.000 triliun di antaranya berada di Jakarta. Ini berbahaya. Apalagi, kita punya sejarah korupsi yang bikin bulu kuduk berdiri. Ya, bahkan dana bantuan sosial bagi rakyat miskin saja ditilap oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, salah satu dari 7 menteri terbaik Jokowi menurut survei Charta Politika. Dulu, Presiden Jokowi mengatakan pembiayaan IKN tidak akan membebani APBN. Belakangan, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, 4 Februari 2020, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, dari Rp 466 triliun total dana pembanguna n IKN, sebanyak Rp89 triliun menggunakan APBN. Angka itu lalu berubah lagi. Pemerintah mengakui skema IKN Nusantara akan lebih banyak mengeruk APBN, yakni sebesar 53,3 persen dari total dana. Lalu apa jaminannya pernyataan-pernyataan ini tidak berubah lagi? Janji yang terpungkiri ini mengingatkan kita pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Janji yang terpungkiri seolah menjadi salah satu khas Jokowi selama memimpin. Terhadap perubahan sumber dana IKN, media massa menyebut Presiden Jokowi meralat janjinya. Lalu apa bahasa sederhana meralat janji? Ironisnya, sumber dana buat menambal biaya pembangunan IKN Nusantara salah satunya dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi, sebesar Rp178 triliun. Ini jelas keterlaluan. Bagaimana mungkin dana penanggulangan kondisi darurat pandemi Covid-19 digunakan untuk pendanaan lain di luar peruntukannya? RUU APBN 2022 telah diketok pada November 2021 lalu. Kita tahu, untuk mengubah alokasi anggaran proyek nasional diperlukan mekanisme APBN Perubahan. Pengumuman penggunaan APBN tanpa melalui APBN Perubahan adalah contoh etika pengelolaan keuangan negara yang tidak elok. Boleh jadi situasi ini menjadi persoalan hukum. Yang aneh, latar belakang pemilihan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi IKN Nusantara tidak ditemukan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Padahal, sangat penting bagi pemerintah mengungkap dan membahasnya, sehingga masyarakat dapat memahami secara jernih. Akibatnya, spekulasi tidak bisa dihindari, seiring beredarnya data terkait IKN di tengah masyarakat. Terhadap 256.000 hektar lahan IKN, misalnya, ternyata dominan dimiliki oleh hanya segelintir elit Jakarta. Meski bentuknya HGU (Hak Guna Usaha) dan merupakan lahan milik negara, tetapi tetap saja perlu kompensasi tertentu bila negara ingin mengambilnya kembali. Suplai listrik IKN Nusantara juga demikian. Spekulasi rakyat mengarah kepada kepentingan China di balik keterlibatan China Power pada PLTA.(Pembangkit Listrik Tenaga Air) Sungai Kayan. Padahal, PLTA ini belum beroperasi. Namun rakyat tetap saja mengaitkannya, karena Kepala Staf Presiden Moeldoko pernah menyebut PLTA Sungai Kayan adalah salah satu penyuplai listrik IKN. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU IKN melecut kecurigaan rakyat bertambah besar. Pembahasan yang tergesa-gesa pada akhirnya berpotensi melalaikan masyarakat yang terkena dampak. Alasan itu pula yang menjadi salah satu dasar bagi sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Sejumlah akademisi menilai, pembahasan dan pengesahan UU IKN tidak lazim, terkesan tertututup, tergesa-gesa, sehingga berpotensi cacat secara prosedural formil maupun materil. Salah satu yang dipersoalkan adalah status ambigu Ibu Kota Negara yang berbentuk otorita, yakni lembaga pemerintah setingkat kementerian. Padahal, nomenklatur otorita tidak dikenal dalam aturan perundang-undangan. Tentang hal ini, DPD RI telah mengingatkan. Kini, pemerintah harus siap menghadapi gugatan rakyat di Mahmakah Konstitusi (MK). Din Syamsuddin, Faisal Basri dan sejumlah tokoh sudah mulai bersiap-siap melakukannya. Saya pribadi mendukung langkah itu. Selain karena merupakan hak konstitusional warga negara, gugatan ke MK sekaligus menjadi penyeimbang agar produk legislasi kita berkualitas dan tepat sasaran. Semoga hasilnya tidak seperti UU Cipta Kerja _Omnibus Law_ yang diputus MK bertentangan dengan UUD 1945. Agar kita yang diamanahi duduk di kursi legislatif tetap punya muka. (*)
Salam Pancasila dan Aroma yang Semakin Komunistis
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETUA BPIP Yudian Wahyudi muncul kembali dan semakin gigih memperjuangkan salam Pancasila yang menurutnya sebagai jalan tengah dari salam berdasarkan agama yang beragam. Bahkan salam Pancasila konon akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Ada gejala \"over dosis\" dalam mengeksplorasi bahkan mengeksplotasi Pancasila. Atau ini hanya kamuflase untuk suatu misi terselubung? Kita jadi teringat misi terselubung tokoh komunis DN Aidit dahulu. Ketua CC PKI ini setahun sebelum melakukan upaya kudeta untuk mengganti ideologi Pancasila melalui gerakan makar yang dikenal dengan G 30 S PKI justru terlebih dahulu membuat buku berjudul \"Aidit Membela Pantjasila\". Buku ini menggambarkan bahwa seolah-olah DN Aidit adalah seorang tokoh yang mendukung dan siap menjadi pembela terdepan atas ideologi Pancasila. Sebenarnya Dipa Nusantara Aidit tidak mampu juga menyembunyikan misinya. Dalam pidato tahun 1964 ia menyatakan bahwa Pancasila sementara dapat mencapai tujuannya sebagai penunjang bagi kesatuan dan dalam rangka Nasakom. Jika Nasakom telah terealisasi maka Pancasila tidak akan ada lagi. Demikian ujarnya. Salam Pancasila dapat beraroma komunis jika memang targetnya mengeliminasi salam agama. Meski tidak berani secara terang-terangan menyatakan bahwa salam Pancasila itu untuk mengganti salam agama, akan tetapi praktek politik sering berbeda dengan teori atau argumentasi. Komunis sangat mahir dalam berkelit atau berdalih. Salam Pancasila dinilai mengada-ada dan jika hal itu direalisasikan maka secara sistematis dapat menghapus salam berdasarkan keagamaan. Dikhawatirkan Yudian Wahyudi memang bersemangat untuk meminggirkan salam keagamaan tersebut. Salam Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputeri di Istana Negara tanggal 12 Agustus 2017. Bila mengaitkan salam Pancasila dengan salam kebangsaan Soekarno, maka hal itu tidak tepat. Soekarno tidak pernah melontarkan salam Pancasila. Yang ada pekik \"merdeka\". Lagi pula Soekarno konsisten dengan salam keagamaan yang sesuai agama yang dianut Soekarno sendiri, Islam. \"Sebagai orang Islam saya menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian \'Assalamu \'alaikum warahmatullahi wa baarokatuhu\". Lalu ia melanjutkan: \"Sebagai warga negara Republik Indonesia saya menyampaikan kepada saudara-saudara baik yang beragama Islam, baik yang beragama Hindu Bali, baik yang beragama lain, kepada saudara-saudara sekalian saya menyampaikan salam nasional, merdeka ! \". Nah sangatlah jelas bahwa salam Pancasila itu \"bid\'ah\", tidak berbasis historis, serta secara politis menafikan salam agamis. Ini artinya sama saja dengan menebar aroma yang semakin berbau komunistis. Komunis selalu bergerak diam-diam tetapi masif dan sistematis. Waspadai dan tolak salam Pancasila. (*)
Presiden Akan "Groundbreaking" Proyek Hilirisasi Batu Bara Sumsel
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).Berdasarkan rilis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Senin (24/1) dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Muara Enim.Di Kabupaten Muara Enim, Presiden diagendakan untuk melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).Selepas itu, Presiden Jokowi akan menuju Pasar Baru Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang.Dari Kabupaten Muara Enim, Presiden Jokowi akan lepas landas menuju Kota Pagar Alam dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.Setibanya di helipad Bandar Udara Atung Bungsu, Kota Pagar Alam, Kepala Negara akan menuju Lapangan Merdeka untuk meninjau upaya pemerintah setempat menjadikan Kota Pagar Alam sebagai kota energi hijau.Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang di Pasar Dempo Permai, Kota Pagar Alam, sebelum lepas landas kembali menuju Kota Palembang dengan menggunakan helikopter.Setibanya di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.Turut mendampingi Presiden Jokowi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (mth)
KPK Amankan Dokumen Aliran Uang Terkait Kasus di Buru Selatan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen aliran sejumlah uang dan barang elektronik dari penggeledahan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku pada Kamis (20/1) dan Jumat (21/1).Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 sampai dengan 2016.\"Tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti di antaranya dokumen aliran sejumlah uang dan barang elektronik yang diduga dapat mendukung unsur pembuktian dari dugaan pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Adapun lokasi yang digeladah, yaitu kantor Dinas Sosial, kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Anak, kantor Koperasi dan Usaha Menengah, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas PTSP, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, kantor Dinas Kesehatan, kantor Dinas Perhubungan, dan rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus.Ali mengatakan bukti-bukti tersebut akan dianalisis disertai dengan penyitaan sebagai kelengkapan berkas perkara penyidikan.Sebelumnya pada Rabu (19/1), KPK menginformasikan sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap di Kabupaten Buru Selatan.Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan siapa pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun kronologi kasusnya.\"Penyampaian tersebut baru akan kami informasikan ketika dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan,\" kata Ali.KPK saat ini masih mengumpulkan bukti di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut.\"Pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan dugaan perbuatan pidana dari para pihak sedang dilakukan di antaranya dengan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi,\" kata Ali. (mth)
Studi Israel: Vaksin ke-4 COVID Tingkatkan Daya Tahan Lansia 3x Lipat
Yerusalem, FNN - Dosis ke-4 vaksin COVID-19 yang diberikan kepada lansia di Israel meningkatkan daya tahan mereka tiga kali lipat terhadap penyakit serius dibanding penerima dosis ke-3 pada kelompok usia serupa, menurut kementerian kesehatan Israel, Minggu (23/1).Kemenkes juga mengatakan dosis ke-4, atau booster kedua, menjadikan para lansia lebih tahan terhadap infeksi dibanding lansia yang menerima dosis ke-3.Studi awal yang diterbitkan pusat medis Sheba Israel pada Senin lalu menunjukkan bahwa dosis ke-4 vaksin COVID-19 meningkatkan kadar antibodi bahkan sedikit lebih tinggi ketimbang dosis ke-3, namun (dosis ke-4) \"kemungkinan\" tidak sepenuhnya mampu menangkal varian Omicron yang sangat menular. Israel mulai memberikan dosis ke-4 kepada kaum lansia awal Januari ini selagi Omicron mengganas.Kementerian pada Minggu mengatakan studi tersebut, yang melibatkan sejumlah universitas utama Israel dan pusat medis Sheba, membandingkan 400.000 lansia yang sudah menerima dosis ke-4 dengan 600.000 lansia yang baru mendapatkan dosis ke-3.Seperti di wilayah lainnya, Israel mengalami lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omicron. Namun, otoritas melaporkan nihil kematian varian tersebut. (mth)
OP Minyak Goreng PBS Sawit-Pemkab Kotawaringin Timur Diserbu Warga
Sampit, FNN - Operasi pasar minyak goreng yang digelar perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit Musim Mas Grup bekerja sama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah langsung diserbu warga yang ingin mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.\"Pemerintah daerah berterima kasih kepada Musim Mas Grup, salah satunya hari ini melalui anak perusahaannya PT Sukajadi Sawit Mekar yang menggelar operasi pasar minyak goreng ini. Ini sangat membantu warga di sekitar wilayah kerja perusahaan dan masyarakat Kotawaringin Timur secara umum,\" kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Alang Arianto di Sampit, Minggu.Alang mewakili Bupati Halikinnor memantau operasi pasar minyak goreng yang dilaksanakan di pasar tradisional simpang Sebabi Kecamatan Telawang. Turut hadir Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Zulhaidir, Camat Telawang Siagano bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat.Saat ini harga minyak goreng di pasaran berkisar Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Ada ritel modern yang menjual Rp14.000/liter namun stoknya kosong.Dalam operasi pasar yang digagas Musim Mas Grup bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotawaringin Timur ini, harga minyak goreng dijual sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Permendag 03 Tahun 2022 yaitu Rp14.000/liter.Pemerintah daerah mengapresiasi Musim Mas Grup bersama tiga anak perusahaannya yaitu PT Sukajadi Sawit, PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa yang cepat tanggap melambungnya harga minyak goreng dengan menggelar operasi pasar untuk meringankan beban masyarakat.\"Kotawaringin Timur ini memiliki perkebunan kelapa sawit terluas dan pabriknya ada. Jadi sangat ironis kalau sampai terjadi kelangkaan minyak goreng seperti di daerah lain. Kami sangat mengapresiasi Musim Mas Grup yang bergerak cepat membantu mengatasi situasi saat ini,\" ucap Alang Arianto.Apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotawaringin Timur Zulhaidir. Dia mengapresiasi kepedulian Musim Mas Grup untuk membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya terkait melambungnya harga minyak goreng.Dia berharap operasi pasar dengan alokasi 72.000 liter minyak goreng yang disiapkan Musim Mas Grup akan berpengaruh besar terhadap upaya mengendalikan harga minyak goreng di daerah ini. Pemerintah daerah berharap harga minyak goreng segera kembali stabil.\"Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Musim Mas Grup yang bergerak cepat menggelar operasi pasar ini. Apalagi kegiatannya bekerja sama dengan kami pemerintah daerah sehingga bisa diarahkan agar distribusinya tepat sasaran,\" kata Zulhaidir.Dukungan juga disampaikan Damang Telawang Yustinus dan Kepala Desa Sebabi Dematius. Mereka menyampaikan terima kasih karena operasi pasar ini sangat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.Senior Manager Musim Mas Grup Wilayah Kalimantan Tengah, Teuku Kanna menjelaskan, sebanyak 72.000 liter minyak goreng itu didistribusikan bertahap mulai Sabtu (22/1) kemarin melalui tiga anak perusahaan Musim Mas Group yaitu PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa.Setelah kemarin operasi pasar minyak goreng dimulai di pasar tradisional Desa Penyang oleh PT Maju Aneka Sawit, hari ini operasi pasar dilaksanakan oleh di pasar tradisional simpang Sebabi Kecamatan Telawang oleh PT Sukajadi Sawit Mekar.Sebanyak 72.000 liter minyak goreng itu diharapkan segera terdistribusi habis, sebagai upaya mengendalikan harga minyak goreng agar kembali stabil. Setiap perusahaan dialokasikan sebanyak 24.000 liter minyak goreng.PT Sukajadi Sawit Mekar menggelar operasi pasar di Kecamatan Telawang dan sekitarnya, PT Maju Aneka Sawit menggelar operasi pasar di Kecamatan Kota Besi dan Telawang sekitar perusahaan mereka dan PT Globalindo Alam Perkasa menggelar operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.\"Masing-masing perusahaan akan mendistribusikan minyak goreng ke pasar tradisional di kecamatan serta langsung ke desa-desa sekitar agar memudahkan masyarakat menjangkau minyak goreng murah tersebut,\" harap Kanna.Kanna menambahkan, operasi pasar oleh Musim Mas Grup ini juga sesuai imbauan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Tengah untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng bagi kebutuhan rumah tangga atau masyarakat, usaha mikro dan kecil, baik minyak goreng kemasan premium maupun sederhana.Harga jual ditetapkan setara Rp14.000/liter dengan program subsidi selama enam bulan ke depan sejak 19 Januari 2022 sesuai Permendag RI Nomor 03 Tahun 2022. (mth)
Klasemen Liga Inggris: Keunggulan City Terpangkas Jelang Jeda
Jakarta, FNN- Keunggulan Manchester City yang bertengger di puncak klasemen Liga Inggris terpangkas jelang jeda internasional setelah rangkaian pertandingan pekan ke-23 yang rampung pada Senin dini hari WIB.City yang main lebih awal pada Minggu dini hari WIB harus merelakan tren kemenangan beruntun mereka berakhir lantaran ditahan imbang 1-1 oleh Southampton saat bertandang ke St. Mary\'s.Hasil itu diikuti kemenangan dua tim pesaing terdekat City sehari kemudian, yakni Liverpool dan Chelsea.Liverpool yang bertanding pada Minggu malam tadi mampu menahan gelombang kebangkitan Crystal Palace untuk meraih kemenangan 3-1 di Selhurst Park. Sekira dua jam berselang, Chelsea kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan Tottenham Hotspur 2-0 di Stamford Bridge.Hasil-hasil tersebut membuat keunggulan City dalam perburuan gelar juara sedikit terpangkas. City tetap duduk di puncak klasemen dengan koleksi 57 poin, tapi mereka kini hanya unggul sembilan poin atas Liverpool dan sepuluh poin dari Chelsea.Sementara itu, Manchester United untuk pertama kalinya kembali ke empat besar klasemen sejak Desember tahun lalu setelah mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0 berkat gol dramatis Marcus Rashford di Old Trafford pada Sabtu.MU melompat dari urutan ketujuh untuk naik ke peringkat keempat dengan koleksi 38 poin, unggul satu poin atas West Ham yang kini turun di peringkat ketujuh.Perubahan juga terjadi di zona degradasi, di mana Norwich City sukses mentas dari zona merah tersebut dan naik ke urutan ke-17 dengan 16 poin setelah menang telak 3-0 di markas Watford pada Sabtu dini hari WIB.Berikut hasil pertandingan pekan ke-23 Liga Inggris (tuan rumah disebut pertama, dalam WIB):Sabtu (22/1) dini hariWatford 0 - Norwich City 3 (Joshua Sargent 51\', 74\', Juraj Kucka bd-90+2\')Sabtu (22/1) malam s.d. Minggu (23/1) dini hariEverton 0 - Aston Villa 1 (Emiliano Buendia 45+3\')Brentford 1 - Wolverhampton 2 (Ivan Toney 71\'; Joao Moutinho 48\', Ruben Neves 78\')Leeds United 0 - Newcastle United 1 (Jonjo Shelvey 75\')Manchester United 1 - West Ham United 0 (Marcus Rashford 90+3\')Southampton 1 - Manchester City 1 (Kyle Walker-Peters 7\'; Aymeric Laporte 65\')Minggu (23/1) malamCrystal Palace 1 - Liverpool 3 (Odsonne Edouard 55\'; Virgil van Dijk 8\', Alex Oxlade-Chamberlain 32\', Fabinho p-89\')Arsenal 0 - Burnley 0Leicester City 1 - Brighton & Hove Albion 1 (Patson Daka 46\'; Danny Welbeck 82\')Chelsea 2 - Tottenham Hotspur 0 (Hakim Ziyech 47\', Thiago Silva 55\'). (mth)
Api Itu Tak Pernah Padam
Sebuah Catatan Ideologis dan Jejak Seorang Aktifis Islam Nasionalis. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari BELAKANGAN ini nasionalisme sering dihadap-hadapkan dengan agama. Dinamika umat Islam Islam cenderung dipoles sebagai ancaman keberagaman. Agama Islam terus dieksploitasi dengan framing kekerasan dan terorisme yang mengancam eksistensi PancaSila dan kelangsungan NKRI. Seiring itu, dengan masih mengidap sistem politik yang memisah relasi agama dengan negara. Fakta-fakta kegagalan menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat sepanjang republik berdiri. Membuat Islam dan pemberlakuan hukum syariat sebagai alternatif solusi problem kebangsaan, sering dijadikan kambing hitam, justifikasi dan upaya penghianatan terhadap Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Sekelumit Perjalanan Penulis Tahun 1991, keluargaku pindah dari daerah Semper Timur Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah hampir 12 tahun menempati salah satu bangunan di dalam kawasan perkantoran dan pergudangan yang tak lagi aktif, milik Mr. Tong Djoe seorang Taipan kenamaan era Soekarno dan Soeharto jauh sebelum era 9 Naga muncul. Melalui bantuan atasan pada tempat ayahku bekerja, yaitu Nelson Tobing seorang purnawirawan perwira tinggi ABRI dan Guntur Soekarno Putra (putra sulung Bung Karno dari Fatmawati). Ayahku mendapat uang kerohiman dari Mr. Tong Djoe usai tempat tersebut dijual dan tak bisa ditempati lagi. Dari uang itu, keluargaku membeli sebidang tanah dan membangun rumah di daerah perkampungan Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi dan tinggal hingga saat ini. Tepat di tahun 1993 saat usiaku 20 tahun dan setelah 2 tahun tinggal di Kranji, aku dipercaya menjadi ketua Karang Taruna tingkat rw kurun waktu 1993-1996. Hanya aku dan beberapa orang yang berusia 20 tahun dan di atasnya, selebihnya banyak pengurus dan anggota karang taruna yang masih usia SMA bahkan ada yang SMP. Ketika aktif di Karang Taruna inilah aku benar-benar bercengkerama dan bergelut lebih dalam dengan dunia Islam. Aktifitas dalam Karang Taruna itu dan pengajian di beberapa majelis ta\'lim, benar-benar membuka ruang akomodasi dan asupan pembelajaran nilai-nilai Islam. Melalui aktivitas Karang Taruna di Kranji, aku dkk. gencar dan marak menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), selain kegiatan sosial lainnya dalam berbagi dan membantu kalangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masyarakat Kranji. Ada yang menarik saat intens menyelenggarakan kegiatan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam, Isra Mi\'rad, 1 Muharram dan perbagai kegiatan keislaman lainnya. Dengan usia muda yang minim bekal pengalaman, populasi warga perkampungan yang lebih banyak jenjang ekonomi menengah ke bawah dan tiadanya akses atau jejaring ke birokrasi maupun tokoh atau pemimpin-pemimpin sosial dan politik. Alhamdulillah komunitas belia dan masih hijau ini tetap semangat dan berhasil menghidupkan syiar dan dakwah di lingkungan. Cukup menggemparkan dan mengusik banyak kalangan di luar antusiasme euforia umat Islam. Karang Taruna yang digerakkan oleh notabene kumpulan bocah ingusan, mampu menghadirkan para ulama, kyai dan habaib yang dianggap radikal dan fundamental saat itu. Penceramah gahar dan anti Soeharto semacam KH. Abu Hanifah, KH.Habib Idrus Jamalulail, KH. Ahmad Sumargono, Habib Metal dll hadir di kampung Kranji. Saya dibantu kawan yang memiliki mobil Suzuki Carry, berdua yang menjemput dan mengantarkan kembali para dai itu kerumahnya saat acara. Kegiatan tabiqh akbar yang dihadiri ribuan jamaah tak mampu ditampung di musholla dan jalan-jalan kecil pemukiman itu. Setiap kegiatannya memberi warna, api Islam itu seakan selalu hadir di setiap musim kekuasaan dan beragam perangai rezim. Kotbah yang berisi agitasi dan propaganda sebagaimana Soekarno-Hatta dan para \"the founding farhers\" yang mengobarkan api perlawanan kolonialisme dan imperialisme yang mengambil peran untuk melahirkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hannya menarik massa dari Kranji dan Bekasi saja, warga Jabodetabek juga kerap menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Tentu saja termasuk tekanan intimidasi dan teror psikologis dari aparat dan birokrasi setempat tak luput menghampiri. Wilayah Kranji khususnya dan Bekasi pada umumnya yang dianggap basis Golkar dan PPP saat itu, sudah pasti menimbulkan reaksi pejabat politik dan pemerintahan, terhadap kegiatan keagamaan penuh spirit amar maruf nahi munkar, meski hanya dilakukan Karang Taruna selevel rw di masa ORBA. Apalagi konten ceramahnya berisi, kalau tidak anti Soeharto ya menolak sistem negara sekuler liberal yang berbungkus Panca Sila dan UUD 1945 saat rezim Soeharto masih begitu kuat dan represif. Saya, terutama yang dianggap \"otak\" dari semua kegaduhan kegiatan rohis itu, selalu diawasi dan menjadi langganan dipanggil aparat saat sebelum dan usai, bahkan ketika ribuaan jamaah sudah hadir dan ulama menjelang naik mimbar tabliq akbar itu. Tak kurang babinsa, bimaspol, kodim dan polres hingga lurah dan camat (mungkin juga menjadi perhatian bupati) sering menginterogasi saya. Lucunya, entah karena kepolosan dan atau semangat yang menggebu-gebu karena ikut andil dalam syiar Islam, bukannya takut, kami yang dianggap masih ABG malah jadi tambah bersemangat. Kami semua juga tak percaya namun sekaligus bangga, hanya dengan beberapa anak pelajar mengumpulkan uang dari donasi warga lingkungan yang seadanya, dapat membuat acara fenomenal dan heboh yang logikanya harus menggunakan sumber daya dan pendanaan besar. Alhamdulillah dan in syaa Allah, mungkin karena ada hidayah dan pertolongan Allah yang tak mungkin dalam pandangan manusia, kami bisa mewujudkannya jika Allah berkehendak. Tanaman Aqidah dan Ghiroh Islam Menjadi pengalaman yang luar biasa dan tak akan pernah terhapus dari memori spiritual. Sebelum aktif menjadi ketua Karang Taruna RW 02 di Kelurahan Kranji, saya lebih dulu mengenyam pendidikan di Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) pimpinan Rachmawati Soekarno Putri. Bahkan mulai dari SMP hingga SMA, sudah diberikan buku-buku Soekarno dan tokoh-tokoh pemikir dunia. Karena itu saya seperti s udah menjadi poduk YPS dan kader Rachmawati Soekarno Putri. Melalui YPS saya banyak belajar tentang nasionalisme, pertumbuhan kebudayaan dan perbandingan ideologi-ideologi dunia. Sebelum menjadi mahasiswa, saya berkesempatan belajar dari mentor Bachtiar Ginting yang Islam sosialis (Bagin-pernah Sekjend LKN era orde lama) Yano Bolang, Dicky Soeprapto, Simon Tiranda, John Leumingkeas, dan termasuk berinteraksi dengan Dahlan Ranuwihardja yang nasionalis religius dan pernah Ketum PB HMI. Hanya Bagin yang bisa memengaruhi Cara berpikir dan bertindak saya sampai saat ini, tatkala menggumuli persfektif kebangsaan dari kalangan nasionalis dan relgius itu. Seiring waktu ketika saya memasuki dunia kampus dan aktifitas pergerakannya. Saya mulai punya banyak kawan dan komunitas aktifis. Sebagai mahasiswa yang keluarganya dikenal dekat dengan keluarga Bung Karno. Saya merasa itu salah satu keberuntungan tersendiri, karena dekat dengan salah satu magnit politik nasional. Terlebih dengan HM. Taufik Qiemas yang membantu menyelesaikan sarjana saya, ketika bea siswa saya dicabut setelah melawan Prof. Sri Soemantro Martosuwignyo dan Tjokropranolo selaku Rektor dan Ketua Yayasan Untag Jakarta. Taufiq Qiemas juga yang membatu sarjana adik-adik saya dan menawarkan saya sebahai komisaris BUMN dan mengambil program S2 ditahun 2001, meskipun saya menolaknya dengan halus. Saat itu saya sudah disebut-sebut sebagai anak asuh taufik Qiemas. Mungkin karena ayah saya sudah dianggap seperti kerabat keluarga Bung karno dan sedikit status aktifis yang ada. Dinamika aktifitas saya cenderung akrab dan hangat dengan putra-putri presiden pertama RI itu. Apalagi ketika menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta periode 1996-1997, aktif di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) era 1996-1998 dan terpilih menjadi Presidium GMNI jeda 1999-2002. Masa-masa itu, saya terlanjur lebih dicap sebagai aktifis nasionalis dan Soekarnois. Citra itu lebih kental dan dominan ketimbang latar belakang lainnya. Meski ayah saya asli Alor-NTT dimana keluarganya begitu majemuk dan memilik Fam Blegur yang sebagian muslim dan sebagian lainnya non muslim. Saya bersama kakak dan adik, terlalu kuat dibentuk oleh kulutur Betawi asli yang didapat dari Ibu saya. Betapapun makna kebhinnekaan dan kemajemukan sudah tertanam dari keluarga ayah saya, termasuk dari kakek saya Kapitan Ibrahim Amu Blegur, pemimpin di Pulau Pantar. Bagian dari wilayah NTT yang mayoritasnya non muslim. Saya terus tumbuh dan berkembang justru dibangun oleh pondasi keIslaman hingga menjadi seorang aktifis pergerakan. Kiprah itu bisa dilihat saat banyak mengikuti majelis ta\'lim dan interaksi dengan para guru baik dari kalangan kyai, ustad maupun para habaib. Disamping itu juga pernah menjadi ketua dan pengurus remaja Islam musholla dan masjid di lingkungan tempat tinggal. Saat di kampus saya juga pernah menjadi pengurus Mahasiswa Masjid Ar-Roofi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Hampir 7 tahun aktif di Masjid yang didirikanoleh Yayasan Amal Bakti Muslim Panca Sila milik Soeharto. Di masjid Ar-Roofi ini saya pernah menjadi marbot (yang digaji kampus dan merupakan konversi bea siswa) selama 2 tahun, sebelum terus larut bergerilya kota sebagai aktifis gerakan mahasiswa 98. Padatnya aktifitas kemahasiwaan itu, membuat saya tak bisa mengindar dari tugas sebagai Ketua DPP HIMAH Al Wasliyah, sayap organisasi kemahasiswaan organisasi Islam Al Wasliyah. Pun demikian, pelbagai keintiman dan kedalaman menyelami pembelajaran Islam itu, tak melengserkan karakter nasionalis yang kadung melekat. Sampai saat ini saya masih kental dianggap kader GMNI yang nasionalis dan Soekarnois oleh banyak kalangan relasi. Kini setelah melewati jejak rekam itu, tatkala memasuki usia yang tak muda lagi. Saya terasa berat dan sulit menghilangkan tabiat pergerakan itu. Terutama sebagai bagian dari kesadaran sosial warga negara dan pernah menjadi aktifis. Sejauh ini belum pernah menemukan dan mengalami realitas ketika nadionalis dan agama khususnya Islam dipertentangkan seperti sekarang ini. Equivalen dengan Panca Sila dan UUD 1945 yang marginal. Islam seolah-olah menjadi musuh negara yang justru ada sebagai mayoritas dan ikut membidani kelahiran NKRI dengan energi dan pengorbanan besar. Saya tidak tahu apakah ini karena konspirasi jahat global atau memang sekedar begitu sontoloyo pengelola lokal negeri ini. Saya tidak tahu dan tidak perduli lagi seperti apa julukan kepada saya soal keberadaannya di pendulum ideologi itu. Apakah ada di kanan, atau di tengah, atau mungkin di kiri yang Marxis. Bagaimana karakeristik saya sebagai seorang nasionalis atau Islam atau mungkin kiri sekalipun yang diyakini tertentu identik sebagai sosialisme dalam Islam. Saya juga mengalami tudingan penghianat di kalangan nasionalis atau teralienasi dari barisan nasionalis soekarnois. Apapun tendensi semua itu mengarah, saya hanya tahu saya seorang muslim. Bahkan saat sebelum dilahirkan, pada usia 4 bulan ketika masih janin dalam kandungan, sesungguhnya saya telah berkomitmen Islam. Saya dan seluruh umat Islam di dunia hakekatnya telah melakukan konsensus sekaligus ikrar hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta\'Ala dan keimanannya kepada ajaran Islam, jauh sebelum mengenal ideologi dan belajar paham-paham lain, saat terlahir dan melakukan \"show of force\" kesombongannya di muka bumi ini. Alhamdulillah dan in syaa Allah, saya menjunjung tinggi keberadaan Panca Sila dan NKRI. Berusaha menyatu dalam setiap ikhtiar membela dan memperjuangkan masa depan Indonesia sekuatnya dari penjajajahan imperilaisme dan kolonialisme gaya baru. Akan tetapi lebih utama dari itu, saya juga tak akan bisa memaafkan diri sendiri jika melihat dan membiarkan ada penindasan terhadap umat Islam yang republik ini lahir dari rahimnya. Mungkin inilah sekedar catatan ideologis dari seorang aktifis Islam yang nasionalis yang terus dirundung kegelisahan dan kegetiran dari disparitas agama dan nasionalis yang teeus berseteru. Sementara di sisi yang lain, predator atas nama kapitalisme dan komunisme menjadi maut dan siap memangsa negeri ini mulai dari pondasi, pilar dan struktur kebangsaan yang ada. Pada akhirnya, ditengah tradisi memelihara kesadaran kritis dan eling. Saya lebih memilih berada di luar \"comport zone\" dan tetap menghindari berada dalam sistem kekuasaan, dengan siapapun rezimnya hingga akhir hayat. Penulis lebih memilih jalan pengabdian sebagai Pekerja sosial Masyarakat (PSM) yang sudah digeluti lebih dari 20 tahun di bawah Kementerian Sosial RI. Sambil konsisten menyampaikan aspirasi arus bawah, sesekali berkreasi menggugat dan membangun perlawanan bersama elemen perubahan lainnya. Tak lagi seperti masih menjadi aktifis pergerakan, saya sekarang hanya mampu bersuara lantang dan tajam melalui kata-kata yang tertulis. Aneka tulisan yang berusaha mengangkat rasa Islam esensi dan substantif, juga menyengat beraroma nasionalis. Terimakasih, semoga dapat memberi hikmah siapapun yang membacanya. Terlepas sisi baik buruknya dan makna hitam putih goresannya yang tertuang.(*)
POPULER
