ALL CATEGORY
Sosok - Lebih Dekat dengan Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
Jakarta, FNN - Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada minggu ini resmi ditunjuk sebagai calon panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang dituangkan dalam SK Panglima TNI Nomor 66/I/2022, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.Ia baru definitif memangku jabatan itu setelah ada serah terima pejabat dan jabatan itu menggantikan atasannya, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.Dalam SK itu, dia tidak hanya mempromosikan Simanjuntak dari panglima Kodam IX/Udayana menjadi panglima Kostrad, tetapi juga memutasi dan mempromosikan serta memberhentikan dengan hormat kepada 328 perwira tinggi TNI lain.Penunjukan Simanjuntak menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kepala staf TNI AD) tak begitu mengejutkan, karena telah diperkirakan banyak pengamat. Pasalnya, dia punya riwayat kedekatan dengan Presiden Joko Widodo terutama saat dia menjabat komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI pada 2018 sampai 2020, dan wakil komandan Paspampres TNI pada 2017-2018. Selain itu, para pengamat juga menilai status dia sebagai menantu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jenderal TNI (Hor) (Purn) Luhut Pandjaitan, juga memberi pengaruh tertentu, sedikit atau banyak. Ia menikahi putri sulung Pandjaitan, Paulina Uli boru Pandjaitan, pada 1999, dan mereka dikaruniai anak perempuan semata wayang, Faye boru Simanjuntak. Secara kronologis, karir dia lulusan Akademi Militer pada 1992 ini sebagian besar terpusat di satuan tempur, khususnya Kopassus TNI AD dan Detasemen Tempur Cakra di Kostrad. Jabatan strategis pertama yang dia emban adalah komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002. Usai menjabat selama kurang lebih tiga tahun, dia dipercaya menjabat Perwira Pembantu Madya Operasi Kopassus TNI AD dari 2005-2008. Kemudian, dia lanjut bertugas sebagai komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus TNI (2008-2009), dan dia memperoleh promosi jabatan sebagai komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD pada 2009-2010.Ia yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970, kemudian mengisi posisi wakil komandan Grup 1 Kopassus TNI AD pada 2010-2013, dan lanjut bertugas sebagai komandan Grup 2 Kopassus TNI AD pada 2013-2014.Ia kemudian dipercaya mengisi posisi asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus TNI AD pada 2014, dan pada tahun yang sama sampai 2016 ia bertugas sebagai komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden TNI. Grup A Pasukan Pengamanan Presiden TNI bertanggung jawab menjaga, mengawal, dan mengamankan presiden dan pasangan resminya (ibu negara atau suami presiden), dan keluarga intinya 24 jam sehari, tujuh hari sepekan. Di manapun para VIP (di Indonesia jamak dikategorikan sebagai VVIP) itu berada dan dalam keadaan atau kepentingan apapun, menjadi medan operasi mereka. Ia kemudian menjabat komandan Korem 074/Warastratama (2016-2017), wakil komandan Pasukan Pengamanan TNI (2017-2018), kepala staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro pada 2018, dan komandan Paspampres TNI pada 2018-2020. Posisi komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI ini \"secara tradisional\" diisi perwira tinggi TNI yang berlatar belakang pasukan komando/khusus dari ketiga matra TNI. Kemudian dia menjadi panglima Kodam IX/Udayana selama lebih dari setahun, yaitu dari November 2020 sampai Januari 2022.Dalam SK Panglima TNI yang ditandatangani Perkasa pekan ini, dia pun akan menerima kenaikan pangkat satu tingkat dari mayor jenderal ke letnan jenderal. Saat menjabat komandan Korem 074/Warastratama dia menerima anugerah komandan Korem terbaik Bidang Program Upaya Khusus Ketahanan Pangan Tingkat Nasional 2016. Penghargaan tersebut saat itu diberikan langsung Kepala Staf TNI AD (saat itu) Jenderal TNI Mulyono (2015-2018) pada Apel Komandan Korem dan Komandan Kodim seluruh Indonesia di Sekolah Calon PerwiraTNI AD di Bandung, Jawa Barat.Kemudian, Kodam IX/Udayana di bawah kepemimpinan dia juga menerima berbagai penghargaan sepanjang 2021.Beberapa penghargaan itu di antaranya Kodam IX/Udayana dinilai sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan yang memiliki realisasi anggaran tertinggi berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2020.Kodam IX/Udayana saat itu masuk dalam Kategori Pagu Besar dan dinilai memiliki kinerja baik dalam tata kelola anggaran, termasuk di antaranya terkait penggunaan dan pelaporan dana. Tidak hanya di lingkungan militer, dia juga menorehkan prestasi di luar lingkungan kerjanya sebagai prajurit. Ia merupakan atlet judo nasional yang pernah berkompetisi sampai tingkat dunia terutama saat menjadi perwira pertama, saat dia menyabet dua gelar juara pada Kejuaraan Judo Militer ASEAN di Filipina untuk kelas 71 kilogram dan kelas bebas pada 1997. Ia pun didaulat sebagai pemain terbaik.Berbekal pengalamannya itu, dia pun dipercaya mengisi posisi sebagai ketua umum PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) periode 2021-2026 pada November 2021.Ia berencana mencetak banyak atlet judo berprestasi di tingkat dunia, terutama pada kompetisi SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, serta bertekad membawa atlet judo Indonesia lolos kualifikasi Olimpiade 2024 di Paris.Ada sejumlah pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan panglima baru Kostrad sebagaimana pernah disampaikan oleh sejumlah pengamat, di antaranya terkait ancaman siber, dampak pandemi Covid-19, dan kapasitas dan kemampuan prajurit dalam menangani konflik bersenjata di dalam negeri.Dalam laporan kekayaan pejabat negara (LHKPN) pada 31 Desember 2021 sebagai panglima Kodam IX/Udayana, dia tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp51.654.737.058. (mth)
Wapres Dukung Mario Suryo Aji di Moto3 GP 2022
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendukung pebalap motor asal Magetan, Jawa Timur, Mario Suryo Aji untuk bertanding di Moto3 GP 2022. Mario menemui Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Sabtu, dengan didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Saya, atas nama pemerintah, menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada semua pihak khususnya Mario yang merupakan satu-satunya putra Indonesia yang bisa lolos pada Grand Prix Moto3 2022,” kata Wapres di Jakarta, Sabtu. Wapres merasa bangga dan berharap Mario dapat tampil optimal pada ajang balap Moto3 GP, termasuk pertandingan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Maret 2022.“Kami tentu merasa bangga. Oleh karena itu, untuk selanjutnya saya akan berdoa dan berharap mudah-mudahan Mario bisa mencapai prestasi yang maksimal,” tambahnya. Wapres berpesan kepada Mario untuk terus berlatih dan disiplin dalam menaati seluruh arahan dari tim pelatih. “Mario harus terus berkonsentrasi, benar-benar mengikuti petunjuk para pelatih supaya berhasil mencapai prestasinya sehingga nantinya akan menjadi kebanggaan Indonesia dan menjadi contoh para pebalap yang lain,” katanya.Ma’ruf Amin berharap Mario dapat terus melanjutkan pendidikan akademisnya di sekolah meski telah berprofesi sebagai pebalap kelas internasional. “Meskipun sebagai pebalap, tetapi juga tetap berpendidikan tinggi,” tukasnya. Sementara itu, Khofifah melaporkan kepada Wapres bahwa Mario merupakan satu-satunya putra Indonesia yang akan mengikuti Moto3 GP 2022. “Insyaallah besok Mario sudah akan berangkat ke Spanyol. Rencananya ada 21 seri di 16 negara, termasuk seri 3 di Mandalika,” kata Khofifah.Pada kesempatan yang sama, Mario mengungkapkan tekadnya untuk bisa mengibarkan Bendera Merah Putih pada setiap laga Moto3 yang dilakoninya nanti. “Mario ingin mengibarkan Bendera Merah Putih di atas podium,” ujarnya. Untuk itu, ia berharap dukungan penuh pemerintah dan segenap bangsa Indonesia agar dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. (mth)
Dubes Heri Akhmadi Lantik Konsul Kehormatan RI untuk Nagoya
Jakarta, FNN - Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi melantik Sugimoto Hideo sebagai Konsul Kehormatan (Konhor) RI untuk Nagoya, Aichi, Jepang, pada Jumat (21/1). Acara diikuti dengan peresmian pembentukan Aichi/Chubu – Indonesia Friendship and Goodwill Association, menurut keterangan tertulis KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Sabtu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Prefektur Aichi Hedeaki Oomura dan Wali Kota Nagoya Takashi Kawamura serta kalangan pimpinan perusahaan Jepang di Nagoya. Dubes Heri dalam sambutannya menekankan nilai strategis Prefektur Aichi bagi Indonesia. “Kerja sama Indonesia – Jepang perlu diarahkan untuk mencapai tujuan bersama, a shared future, khususnya dengan memanfaatkan momentum Presidensi Indonesia di G20,\" ujar Heri, yang didampingi Kepala Bidang Politik Andi Ardiansyah, Kepala Bidang Ekonomi Rima Cempaka, dan Atase Pertahanan Andi Nur Abadi.Hingga kini, kata Heri, ada sekitar 250 perusahaan asal Aichi yang telah berinvestasi di Indonesia. Ada lebih dari 6.500 WNI yang berdomisili di wilayah tersebut. Melalui pembentukan Aichi/Chubu – Indonesia Friendship and Goodwill Association, Heri menyatakan harapan agar berbagai pihak dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendorong investasi Jepang di bidang manufaktur, otomotif, pendanaan infrastruktur, agroindustri, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Konsul Kehormatan RI Nagoya, Sugimoto Hideo, menyatakan komitmennya untuk bekerja optimal. “Saya siap bekerja sebaik mungkin sebagai Konsul Kehormatan RI di Nagoya dan mendorong Asosiasi Persahabatan Indonesia – Aichi/Chubu dan memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang melalui jalur ekonomi, kebudayaan, dan kuliner,” ujar Sugimoto, yang juga menjabat sebagai CEO Yakiniku Sakai Holding Company, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang kuliner. Sementara itu melalui pesan video, Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang Hagiuda Koichi menekankan ada banyak peluang kerja sama kedua negara yang dapat dikembangkan, khususnya di sektor energi dan digital. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji melalui pesan videonya bersama kalangan pengusaha di Aichi menyampaikan kesiapannya untuk mendukung Hideo Sugimoto sebagai Konsul Kehormatan RI di Nagoya. Dalam kesempatan sama, Gubernur Aichi Hedeaki Oomura berharap Konsul Kehormatan RI Nagoya dapat membantu mengoptimalkan peran Aichi Support Desk yang telah dibentuk sejak 2018. Acara pada Jumat tersebut dimeriahkan dengan pergelaran kesenian Gamelan Bali, yang dipersembahkan oleh mahasiswa Jepang dari Universitas Nagoya, serta kesenian tradisional Jepang, Buyo. (mth)
Pernyataan Arteria Dahlan dan Hikmah untuk Pelihara Bahasa Daerah
Bandung, FNN - Beberapa waktu lalu, anggota DPR, Arteria Dahlan, mendapat gelombang protes dari sejumlah elemen warga di Jawa Barat karena meminta jaksa agung mencopot kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda dalam suatu rapat di instansi itu. Pernyataan dia itu disampaikan sebagai kritik kepada jaksa agung ketika ia menghadiri Rapat Komisi III bersama Kejaksaan Agung pada Senin (17/1). Namun ia tidak menyebutkan identitas kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksud. Pernyataan itu dinilai sejumlah masyarakat, termasuk Majelis Adat Sunda, menjadi penistaan terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia, bukan hanya suku Sunda.Selain sejumlah elemen masyarakat, sejumlah pejabat dari daerah Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pun menyayangkan hal itu, yang menilai ucapan anggota DPR itu bisa melukai hati masyarakat Sunda.Tak usai di situ, sang anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan pun dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan pelanggaran konstitusi. Selain itu, dia juga mendapat teguran dari partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan. Pada akhirnya, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sunda dan mengaku siap menerima sanksi dari partai politik di mana dia bernaung akibat insiden itu.\"Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,\" kata dia usai memberikan klarifikasi kepada pengurus DPP PDI Perjuangan.Dari sisi politik, Jawa Barat merupakan tiga besar provinsi penyumbang suara dalam semua Pemilu, karena jumlah penduduknya yang banyak. Anggota DPR kelahiran Juli 1975 dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu sebelumnya juga pernah mendebat keras tokoh nasional, Prof Dr Emil Salim, dalam program bincang-bincang di suatu stasiun televisi; yang juga menuai kontroversi dari publik. Peristiwa pernyataan dia soal pemakaian bahasa daerah pada rapat instansi di rapat Komisi III DPR itu tentu menjadi hikmah dan pengingat kepada masyarakat Tanah Air tentang pentingnya memelihara bahasa Sunda atau bahasa daerah lain secara umumnya. Bahasa daerah diakui negara sebagai kekayaan nasional yang harus terus dipelihara dan hal itu dilindungi undang-undang. Dalam pasal 32 UUD 1945, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk dapat memelihara kebudayaan, termasuk bahasa di dalamnya. Harus DipeliharaDosen Program Studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Dr Elis Sumarlina, mengatakan, bahasa Sunda --termasuk bahasa daerah lain-- menjadi bagian dalam unsur budaya nasional. Menurut dia, hal itu termaktub dan diatur dalam pasal 32 ayat 2 UUD 1945 dan dipertegas melalui peraturan daerah yang berlaku di setiap provinsi di Indonesia.\"Perda Gubernur Jawa Barat Nomor 5/2003 dan direvisi pada 2014, menjelaskan berkaitan dengan Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Sunda). Berkaitan dengan hal inilah, bahasa sebagai alat komunikasi harus dijunjung tinggi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda,\" kata dia, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu. Bahasa daerah atau khususnya bahasa Sunda tentunya bisa musnah apabila generasi mudanya lebih bangga menggunakan bahasa asing. Namun menurut dia hal itu tidak mungkin terjadi selama kebanggaan berbahasa Sunda masih bersemayam dalam diri setiap masyarakat warganya.Penggunaan bahasa Sunda, menurut dia, bukan hanya dipakai sebagai alat komunikasi antarsesama orang Sunda. Dalam konteks luas, bahasa Sunda telah dipakai dalam pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang memaparkan, membahas, dan mengkaji seputar budaya Sunda.Bahkan mendiang sastrawan Ajip Rosidi dalam forum pemaparan disertasi dan pidato pengukuhan doktor honoris causa di Universitas Padjadjaran pada 2011, juga menggunakan bahasa Sunda.“Demikian halnya tokoh Sunda lainnya, di antaranya Cece Padmadinata. Fakta itu membuktikan bahasa Sunda digunakan di forum ilmiah dalam lingkup nasional maupun internasional,” kata Sumarlina. Karena itu, dia menyebut penggunaan bahasa Sunda dalam pertemuan dan rapat formal sekalipun lazim dilakukan. Karena bahasa Sunda juga turut memperkaya perbendaharaan kosakata dan pengayaan bahasa Indonesia.Strategi Pelestarian Bahasa Kesadaran untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah atau khususnya bahasa Sunda, menurut dia, jangan menunggu ketika eksistensinya terusik.Ia menyatakan, sudah waktunya pegiat dan pelaksana pendidikan bekerja sama mencari solusi dan strategi pengajaran yang dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku. \"Agar tujuan pendidikan dan pengajaran lebih optimal, diperlukan revitalisasi strategi serta metodologi pengajaran yang mumpuni,\" kata dia.Menurut dia strategi pembelajaran sangat diperlukan agar proses pengajaran bahasa Sunda lebih mudah dicerna siswa. Peran orangtua juga diperlukan untuk mengenalkan dan mengajarkan bahasa Sunda kepada anak-anaknya sejak dini.Ia mengatakan, guru juga harus ikut berkiprah agar siswa membiasakan diri menggunakan bahasa Sunda. Meskipun secara undak usuk bahasanya belum sesuai, masalah tersebut lambat laun akan mudah diatasi dengan bimbingan para guru.Upaya Pemerintah Daerah Di Bandung, setiap Kamis seluruh instansi Pemerintah Kota Bandung, termasuk sekolah, diwajibkan menerapkan budaya Sunda. Implementasi serta penerapan budaya Sunda itu tertuang dalam pasal 11 Peraturan Wali Kota Nomor 063/2019, tentang perubahan ketiga.Peraturan itu menetapkan pakaian adat yang menjadi seragam kerja di instansi Pemerintah Kota Bandung. Pakaian bernuansa Sunda tersebut yakni beskap, pangsi, kebaya, dan kebaya berkarembong.Lebih spesifik, beskap dan celana pangsi digunakan laki-laki, sedangkan kebaya untuk perempuan. Selain soal penampilan, Pemerintah Kota Bandung pun meminta warganya menerapkan bahasa Sunda. Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyebut hal itu sebagai upaya mempertahankan budaya yakni bahasa ibu. Ia juga menyebut bahasa Sunda adalah bahasa ibu bagi orang suku Sunda. \"Penggunaan bahasa Sunda di wilayah kita di berbagai kegiatan itu wajar. Itu ikhtiar untuk mempertahankan budaya sendiri, bahasa ibu,\" kata dia.Wilayah yang bertetangga dengan Bandung, yakni Kabupaten Bandung pun menerapkan hal yang sama. Namun Kabupaten Bandung menetapkan Rabu sebagai hari berbahasa Sunda.Menurut dia, hal itu pun berlaku bagi seluruh siswa dan siswi di setiap sekolah mulai dari TK hingga SMP untuk menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi.Ia mengatakan kebijakan penggunaan bahasa Sunda setiapRabu itu bakal diperkuat Peraturan Bupati. \"Ini dalam rangka mempertahankan budaya Sunda. \"Kami sudah ada muatan lokal di sekolah untuk Bahasa dan budaya Sunda,\" kata Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pada 13 Oktober 2021. (mth)
Harga Minyak Goreng Murah Buat Pedagang Tradisional Rugi
Kota Bengkulu, FNN - Pedagang pasar tradisional di Kota Bengkulu mengalami kerugian usai pemerintah pusat menetapkan harga minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter.Sebab, kata salah satu pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM), Yetti di Bengkulu, Sabtu, pihaknya tidak dapat menurunkan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.Mengingat modal minyak goreng kemasan yang diambil dari distributor sekitar Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per liter sehingga para pedagang menjual dengan harga Rp20 ribu perliter.\"Kami bingung mau jual harga minyak berapa, jika mengikuti himbauan pemerintah kami rugi,\" kata Yetti.Selain itu, sejak turunnya harga minyak membuat masyarakat tidak membeli minyak goreng di pasar tradisional.Hal senada juga disampaikan oleh Yarnis, jika saat ini pembeli minyak goreng di pasar tradisional menurun drastis bahkan tidak ada yang membeli.Bahkan pembeli ada yang marah dengan harga jual minyak goreng di pasar tradisional dengan membandingkan harga minyak goreng yang dijual di ritel modern.\"Banyak pembeli yang marah kenapa harga minyak gorengnya tidak sama dengan yang dijual di ritel modern,\" ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp14 per liter yang dimulai sejak Rabu, 19 Januari lalu. (mth)
Bupati Klungkung Kembangkan Rest Area di Empat Wisata Goa Jepang
Klungkung, FNN - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengembangkan \"rest area\" di tempat wisata Goa Jepang di Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, agar konsep pariwisata yang ada lebih lengkap dan menyenangkan wisatawan.\"Rest area yang ada di Goa Jepang ini sudah ditata dengan baik yang nantinya bisa dipakai tempat untuk beristirahat dan bisa dimanfatkan sebagai tempat rekreasi atau tempat pementasan disini juga sudah dilengkapi dengan permainan anak-anak,\" ujar Bupati Suwirta saat meninjau \'rest area\' Goa Jepang, Sabtu.Didampingi Kepala Batperlitbang Kabupaten Klungkung, Anak Agung Lesmana, Kadis Pariwisata Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Putra Wedana dan Kadis LHP Klungkung I Ketut Suadnyana, Bupati Suwirta menambahkan di Rest Area Goa Jepang juga dilengkapi dengan toilet, listrik dan tempat jualan semacam gazebo.Gazebo itu nantinya bisa dikembangkan untuk tempat coffe shop atau yang lainnya. \"Jadi mari kita bergerak bersama-sama dari pihak desa maupun kabupaten untuk mendukung pematangan konsep wisata ini agar nantinya bisa berjalan dengan sebaiknya-baiknya,\" katanya.Ke depan, tempat rest area Goa Jepang ini akan diintegrasikan dengan potensi wisata yang berada di utara jalan yakni di Tukad Bubuh.Bupati Suwirta menugaskan Kadis Pariwisata untuk segera mengkaji pemanfaatan potensi wisata ini. \"Penataan yang sudah ada ini agar dimanfaatkan dengan baik, terutama kebersihan lingkungan disini harus dijaga agar keindahan dan kelestarian selalu tercipta,\" harap Bupati Suwirta.Sebelumnya (17/1), Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri upacara pengukuhan Awig-Awig Desa Adat Tegalwangi, di Pura Puseh Desa Adat Tegalwangi, Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan.Dalam sambutannya, Bupati Suwirta mengingatkan agar dalam menyusun awig-awig dapat menggunakan konsep Amati Tiru dan Modifikasi (ATM). Awig-awig desa adat yang lain dapat dipakai referensi, namun disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan di desa adat setempat.\"Aturan tertulis ini dibuat dengan \'etikad baik\', artinya mengatur masyarakat untuk tujuan baik. Maka dari itu, awig-awig disusun kemudian yang terpenting adalah implementasinya. Aturan akan bermanfaat apabila dilaksanakan dan diselaraskan dengan Peraturan Daerah, seperti KTR, Narkoba, pemilahan sampah, dan peraturan lainnya,\" katanya.Dalam acara pengukuhan tersebut, Bupati Suwirta melakukan penandatanganan Awig-Awig Desa Adat Tegalwangi yang disaksikan oleh masyarakat Desa Adat Tegalwangi dan undangan terkait lainnya, diantaranya Camat Banjarangkan I Dewa Komang Aswin, Bendesa Madya MDA Kabupaten Klungkung, I Dewa Made Tirta, dan Perangkat Desa Dinas dan Desa Adat Desa Nyalian. (mth)
Gonjang-ganjing UU IKN 'Tenggelamkan' Kasus KKN Anak Presiden
Oleh Wahyudi Sudiyono, Pengamat Politik Rakyat \'akal sehat\' +62, Selasa (18/1) digegerkan dengan keputusan Ketua DPR-RI Puan Maharani yang mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN yang mirip sebuah cerita rakyat atau legenda populer \'Roro Jonggrang\' itu. Rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 yang membawa dua agenda utama yaitu penyampaian pendapat fraksi-fraksi yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tentang RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dan Pengambilan Keputusan atas RUU Ibu Kota Negara. Rapat yang \'tumben\' lengkap dihadiri oleh empat wakil ketua DPR RI tersebut berjalan cukup mulus tanpa diwarnai aksi \'walkout\' Fraksi Partai Demokrat ataupun \'drama\' mikrofon mati yang biasa terjadi saat interupsi. Hal ini disebabkan karena hanya Fraksi PKS lah satu-satunya partai yang masih tetap \'istiqomah\' menolak sedari awal atas keinginan Jokowi memindahkan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan tersebut. Lalu ke mana Demokrat yang selalu setia mendampingi PKS dalam beberapa kali rapat paripurna terakhir? Apakah Demokrat \'masuk angin\' atau memiliki strategi lain? Wallahu a\'lam bishawab, karena sampai dengan saat ini penulis masih belum dapat jawaban dari Partai Demokrat, AHY maupun SBY terkait hal itu. Kita skip dahulu soal IKN dan Demokrat, mari bahas lebih intens kasus KKN dua anak presiden \'Sang Pisang\' dan \'Gus Gibran\'. Publik tidak habis mengerti mengapa Kaesang-Gibran sampai dengan saat ini belum juga diperiksa oleh KPK, namun Ubed malah sudah dipolisikan oleh Noel Jokowi Mania ke Polda Metro Jaya. Menurut Edward Snowden seorang mantan karyawan Central Intelligence Agency (CIA) yang menjadi kontraktor untuk National Security Agency (NSA) sebelum membocorkan informasi program mata-mata rahasia NSA kepada pers mengatakan bahwa: \"Jika mengungkap kejahatan diperlakukan layaknya penjahat, berarti anda sedang berada di negeri yang sedang dikuasai penjahat,\" Nauzubillah min dzalik. Kutipan Edward di atas menggambarkan kondisi terkini Ubedilah Badrun, dosen UNJ yang melaporkan dugaan TPPU dan KKN Kaesang Gibran. Ubed merasa mendapat banyak teror usai melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK beberapa waktu lalu. Setidaknya ada tiga bentuk teror yang dialami Para Ubed Pertama, kalimat bernarasi ancaman via media sosial dengan bahasa sarkastis. Kedua, Ubed mengaku dirinya dikuntit oleh dua motor dan ada 2 orang yang mengamati rumahnya Jumat (14/1), mereka duduk di tempat istirahat lapangan basket, terlihat mengamati rumahnya sekitar 20 menit. Ketiga, pada malam hari dia ditelepon berkali-kali via ponsel pribadinya oleh orang yang tidak dikenal. Menurut Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Ubed telah menjalankan tugas pokoknya sebagai akademisi untuk tetap bersikap kritis terhadap apapun yang layak untuk dikritik termasuk anak \'pak lurah\'. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Maneger Nasution bahwa Ubed tak bisa dituntut sepanjang laporan itu dibuat dengan itikad baik, Ubed tak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Dukungan terhadap Ubed kian meluas layaknya efek bola salju yang terus menggelinding dan membesar, konon teman-teman Ubed aktivis \'98 \'perjuangan\' sedang menggalang dukungan secara masiv dan maksimal berada dibelakang Ubed. Macan Parlemen Benny K Harman, anggota Komisi III DPR RI FP-Demokrat malah ajungin jempol kepada Ubed dan menyebutnya sebagai \'pahlawan\' anti korupsi yang wajib dilindungi. Ubed sendiri berharap KPK segera memproses laporannya, bahkan meminta penyidik KPK juga memeriksa Jokowi, nyalinya patut diacungi jempol. Korupsi terjadi dalam bayang-bayang yang sangat sulit untuk diungkap, diselidiki, dan dituntut. Mengungkap perilaku korup seperti itu dan meminta pertanggungjawaban tokoh publik sekelas anak presiden butuh penyidik KPK sekelas Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto. Kini publik terus menanti kelanjutan proses kasus \'gempa Solo\' yang getarannya terasa hingga \'istana\' ini, apakah KPK masih bertaji ungkap kasus anak Jokowi? Menurut penulis tergantung siapa yang akan meniup peluitnya nanti dan ke-legowo-an Jokowi untuk menyerahkan sepenuhnya kasus dua buah hatinya tersebut diproses oleh KPK demi tegaknya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bukankah pencegahan korupsi dimulai dari keluarga sendiri dan peran keluarga sangat penting dalam pemberantasan korupsi? Ayo Pak dhe Jokowi tunjukkan itikad baik Anda! Serahkan sendiri anak Anda, ajak dan temani mereka \'jalan-jalan\' ke KPK. Seperti Ubed yang beritikad baik turut berpartisipasi dalam membangun negeri ini dengan mengedepankan penegakan supremasi hukum melalui pemberantasan korupsi sebagai pintu awal dalam mewujudkan \'Indonesia Maju\'. (*)
KONI Jatim: Petahana Nabil Bakal “Dilibas” Saiful Rachman
Karya nyata tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat Jatim, termasuk anggota DPRD yang sekarang ini sedang duduk di kursi DPRD kota-kabupaten se-Indonesia. Sebuah karya nyata “senyap” yang tidak pernah diketahui publik siapa “otaknya”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN NAMA Saiful Rachman digadang-gadang masuk dalam bursa kandidat calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2021–2026 yang bakal digelar pada 26-27 Januari 2022 di Hotel Bumi Surabaya. KONI Jatim dijadwalkan akan mengelar Musyawarah Olahraga KONI Provinsi Jawa Timur (MUSORPROV). Sebelumnya, nama M. Nabil, Ketua Harian KONI Jatim, juga digadang-gadang sebagai Calon Ketua Umum KONI Jawa Timur. Kabarnya, Saiful Rachman sudah mengantongi 12 surat pernyataan dukungan dari KONI Kabupaten/Kota di Jatim, sebagai salah satu persyaratan mengikuti pemilihan Ketum KONI Jatim menggantikan Erlangga Satriagung. Saat dikonfirmasi, Saiful Rachman menyebut semua orang punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri. Menurutnya, menjadi Ketum KONI memiliki tanggungjawab yang besar untuk memajukan olahraga di Jatim. “Kalau nama saya dicatut maju pada bursa calon Ketum KONI Pessel mungkin itu sah-sah saja. Bahkan bisa saja terjadi pada kandidat lainya,” ucapnya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (22/1/2022) . \"Memajukan prestasi olahraga di Jatim tidak semudah membalikan telapak tangan, semua harus dilakukan bersama-sama antara Cabor, Atlet, dan KONI itu sendiri sebagai induk organisasi olahraga,” ungkapnya. Selain itu, untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga di Jatim untuk tingkat nasional dan internasional perlu adanya sentuhan. “Sentuhan itu mulai dari pembibit atlet dari daerah secara masif. Pembinaan atlet yang berprestasi oleh cabor masing-masing,” ucapnya. “Dan, terpenting yakni peningkatan kesejahteraan para atlet yang berprestasi,” lanjut Saiful Rachman. Menurutnya, Ketum KONI terpilih harus mampu menjadi leadership, dan mampu menjaga harmonisasi dalam penggurus. “Harmonisasi tersebut mulai dari KONI kab/kota sampai dengan KONI Provinsi Jatim,” jelas Saiful Rachman. Lahir di Surabaya, 3 Mei 1959, Saiful Rachman asli Arek Suroboyo. Masa sekolah sejak dari SD dihabiskan di Surabaya, yaitu SDN Kedunganyar 3 Surabaya 1972, ST Negeri 7 Surabaya Mesin 1975, STM Negeri Surabaya Pembangunan Mesin Konstruksi 1980. Lulus pendidikan S-1 dari Jurusan Pendidikan Teknik Mesin IKIP Jogjakarta 1984, S-2 STIE Widya Jayakarta Magister Manajemen 2002, Universitas Muhammadiyah Profesor HAMKA Magister Administrasi Pendidikan 2003. S-3 lulus Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang 2013. Awal kariernya dimulai menjadi guru BLPT Surabaya sejak berpangkat Penata Muda pada 1 November 1986. Kemudian, 1 April 1988 menjadi guru SMTA, di STM Negeri 1 Surabaya, SMT Grafika Negeri Malang. Dari Malang, ia ditarik lagi ke Surabaya. Pada 1 Juli 2001 masuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan 1 April 2009 di Pemprov Jatim, hingga pada 1 April 2013 menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah buah pemikiran Saiful Rachman. Ketika memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Provinsi Jatim, ia berinovasi membuat Diklat untuk anggota baru DPRD kota-kabupaten se-Indonesia, Diklat Pimpinan II se-Indonesia, dan membuat assesment center untuk calon pejabat Eselon II. Ketika menjabat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Jatim, Saiful Rachman membuat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100 persen se-Jatim, penerimaan peserta didik baru online SMA SMK se-Jatim, mengirim delegasi Jatim untuk word skill di Abudabi, Uni Emirat Arab. Dana BOS Jatim yang berhasil diperjuangkan Saiful Rachman anggaran tahun 2017 besarnya mencapai Rp 5,3 triliun untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Itulah “karya nyata” dari seorang Saiful Rachman selama dipercaya menjabat di Pemprov Jatim. Karya nyata tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat Jatim, termasuk anggota DPRD yang sekarang ini sedang duduk di kursi DPRD kota-kabupaten se-Indonesia. Sebuah karya nyata “senyap” yang tidak pernah diketahui publik siapa “otaknya”. Saiful Rachman sudah berpengalaman melakukan penataan birokrasi. Karena Saiful pernah menjabat Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim, Kepala Biro Kerjasama Pemprov Jatim, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jatim. Visi dan Misi KONI Jatim Saiful Rachman, yaitu Visi: Kebangkitan prestasi olahraga Jatim tingkat Nasional dan Internasional. Misi: 1. Pembibit atlet dari daerah-daerah secara kontinyu; 2.Pembinaan Atlet yang Berprestasi oleh Cabor masing masing; 3. Peningkatan kesejahteraan Atlet; Terakhir 4. Harmonisasi KONI Kab/Kota dengan KONI Provinsi. Saiful Rachman sendiri menyatakan siap kalau harus menghadapi calon petahana M. Nabil dalam pemilihan Ketum KONI Jatim nanti. Yang penting, fair play! (*)
Skandal Ekspor Batubara: Lawan Kebijakan Oligarkis (3)!
Oleh Marwan Batubara, IRESS PENYEBAB krisis pasokan batubara pembangkit listrik PLN yang mengancam pemadaman listrik 10 juta pelanggan adalah para pengusaha dan penguasa oligarkis yang hanya berburu untung besar saat harga batubara dunia naik. Kegagalan dan kejahatan tersebut coba ditutupi dengan “menyodorkan sejumlah kambing hitam” sebagai biang kerok. Salah satu pejabat yang menjadi korban adalah Direktur Energi Primer PLN, Rudy Hendra Prastowo. “Biang kerok” berikut yang “disuguhkan” adalah anak usaha PLN, yakni PLN Batu Bara (PLNBB) yang dicitrakan negatif karena berbisnis dengan trader (diasosiasikan dengan praktik bisnis kotor), membeli batubara dengan harga lebih mahal, memberatkan biaya operasi induknya (PLN), dan gagal mencapai target volume pembelian batubara. Citra negatif PLNBB yang sengaja disebar ini sarat kebohongan (telah diuraikan dalam artikel IRESS #2) dan bernuansa fitnah yang layak digugat rakyat. Berikut disebar pula informasi miring tentang PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PBA) yang mengangkut batubara PLN. Dikatakan, PBA sering gagal membayar produsen batubara tepat waktu, membuat manajemen PLN tidak fokus bisnis listrik, menerapkan skema FOB (free on board: harga barang), bukan CIF (Cost, Insurance dan Freght: Harga Barang + Asuransi + Ongkos Kirim), dll. Penyebaran info miring ini, di samping membuat PBA jadi kambing hitam, juga sekaligus sebagai upaya memuluskan jalan oligraki menguasai bisnis transprotasi batubara PBA yang “captive dan profitable” (bernilai sekitar US 500juta/tahun). LBP secara khusus meminta perubahan skema pengiriman batubara dari FOB ke CIF. LBP bilang, skema CIF perlu diterapkan agar semua beban pengiriman dan logistik jadi tanggung-jawab pemasok, sehingga PLN bisa fokus ke bisnis inti menyediakan listrik. Kata LBP, ke depan PLN tidak diizinkan membeli batubara dari trader, tapi harus dari produsen. \"Kita benahi banyak betul ini nanti, PLN tidak ada lagi FOB semua CIF, tidak ada lagi PLN trading dengan trader, jadi semua harus beli dari perusahaan,\" kata LBP (10/01/2022). Padahal PBA diakuisisi PLN agar batubara bagi PLN tersedia secara efektif, efisien dan andal (security of supply). Menurut seorang mantan direksi PLN, efisiensi yang diperoleh dapat mencapai 10%, antara lain berasal dari perizinan dan pajak. Saham PBA 100% milik PLN, yang dibeli dari PTBA pada tanggal 5 Agustus 2011 dari PT Bukit Asam (PTBA) yang saat itu sedang direstrukturisasi. Menteri BUMN saat itu mendukung sinergi PBA yang berpengalaman mengangkut batubara dengan PLN yang membutuhkan pasokan batubara. Baik PLNBB maupun PBA (dikenal juga dengan nama BAG) adalah anak usaha 100% milik PLN. Jika keduanya untung, maka PLN juga untung dan berpengaruh pada perhitungan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Ujungnya seluruh konsumen listrik akan memperoleh manfaat. Sebaliknya, jika PBA dilenyapkan (demi oligarki!), skema pengiriman berubah dari FOB ke CIF, maka minimal, keuntungan yang biasanya diperoleh PBA hilang, biaya transportasi naik dan security of supply juga ternacam, maka BPP/tarif listrik pun akan naik. Oleh sebab itu, terkait alasan pengalihan/pelenyapan PLNBB dan PBA yang diumbar Erick Thohir dan LBP, kita sebagai rakyat pantas menggugat. PLNBB dan PBA didirikan untuk memasok kebutuhan batubara secara efisien, efektif dan andal bagi PLN, dan hal ini terbukti telah memberikan untung yang berkelanjutan bagi PLN. Untuk LBP, kita ingatkan, bahwa krisis batubara PLN terjadi karena disebabkan karena keserakahan pengusaha oligarkis dan kealpaan pemerintah menegakkan peraturan. Krisis tersebut tidak ada hubungan dengan skema pengiriman secara FOB. Justru jika skema dirubah menjadi CIF, biaya operasi PLN menjadi naik, dan hal ini akan dirasakan rakyat dalam bentuk kenaikan tarif listrik! Terkait rencana “pelenyapan PLNBB dan PBA agar manajemen PLN fokus menjalankan bisnis listrik”, kita ingin mengungkap fakta berikut. PLNBB dan PBA dikelola oleh para professional di bidang masing-masing dan hal ini jelas bukan menjadi beban manajemen PLN, tetapi malah mendukung manajemen menjadi lebih efisien dan efekif. Keuntungannya pun telah dinikmati PLN (baca: rakyat). Pendirian anak-anak usaha sebagai “sayap” bisnis merupakan hal yang lumrah dilakukan perusahaan besar, sebagaimana dilakukan oleh ASTRA yang memiliki begitu banyak sayap bisnis, namun terintegrasi secara sinergis untuk meraih untung korporasi yang lebih besar. PLN, PLNBB dan PBA merupakan BUMN yang mengelola usaha dan pelayanan strategis menyangkut hajat hidup orang banyak, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan sektor usaha tersebut akan untuk “dipreteli” atau di-unbundle dengan alasan sumir. Namun di balik alasn itu tersimpan agenda agar bisnis tersebut dapat dikelola seluruh atau sebagian oleh swasta/oligarki. Rencana holdingisasi PLN, termasuk di dalamnya melenyapkan PLNBB dan PBA, guna digabung ke dalam sub-sub holding, dan sahamnya dijual, adalah bagian dari privatisasi BUMN, guna memberi akses bagi para pemodal dan oligarki meraih untung, yang seharusnya 100% dinikmati rakyat. Selain merampok keuntungan milik seluruh rakyat, secara teoritis dan parktis, skema unbundling bisnis pasti membuat biaya operasi dan tarif pelayanan naik! Rakyat paham sejumlah pengusaha batubara melanggar aturan yang jadi penyebab krisis batubara PLN. Jika benar bekerja untuk negara dan sesuai prinsip GCG, mestinya pemerintah merilis secara terang benderang perusahaan mana saja yang membangkang kewajiban DMO, serta memberi mereka sanksi yang setimpal dan menimbulkan efek jera. Namun terkesan pemerintah melindungi para pengusaha pelanggar hukum tersebut. Rakyat tidak butuh pengumuman daftar perushaan yang patuh. Pada 19 Januari 2022, pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM No. 13.K.HK.02.MEM.B tentang *Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Tenyata kita tidak menemukan secara spesifik perusahaan mana saja yang melanggar DMO. Selain itu, besarnya sanksi yang dikenakan juga tidak signifikan, tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan dan tidak pula menimbulkan efek jera. Kepmen tersebut tampaknya hanya trik untuk mengamankan kepentingan sesama oligarki. Sebelum Kepmen bernuansa basa-basi di atas terbit, huru-hara larangan ekspor batubara menjadi sangat riuh dengan tampilnya LBP dan Ercik Thohir. Penampilan pejabat bak pahlawan ini telah memakan korban-korban yang disebut sebagai biang kerok krisis. Mereka mengusung pula berbagai “kebijakan dan program perbaikan”. LBP misalnya mengatakan pembelian batubara dari trader dihapus, skema FOB akan diganti dengan CIF, harga DMO US$ 70 akan dirubah dengan harga pasar, dan BLU akan didirikan. Erick antara lain mengatakan, PNBB akan dihapus dan PLN akan diholdingisasi. Ternyata yang diusung bukan kebijakan dan program perbaikan. Sebab di samping melanggar konstitusi, ujung dari kebijakan dan program yang diusung akan membuat BUMN terpasung, bisnis digrogoti, biaya operasi meningkat, sebagian untung beralih ke swasta/oligarki, dan kelak, tarif listrik yang harus dibayar rakyat akan meningkat. Negara dan rakyat jelas akan dirugikan! Sebaliknya, kebijakan bernuansa NONSENSE, pro neoliberal dan sarat rekayasa tersebut akan menguntungkan para pemodal dan oligarki kekuasaan. Kita dapat simpulkan bagaimana peran pemerintahan oligarkis dalam skandal ekspor batubara. Para pengusaha serakah pelanggar kewajiban DMO dibiarkan kembali berbisnis as usual, tanpa ketegasan sanksi hukum. Jangankan bicara sanksi finansial yang adil dan berefek jera, mengumumkan daftar perusahaan pelanggar DMO saja tak mampu. Setelah itu, mereka, para oligarki, bersiap menghancurkan bisnis BUMN yang dijamin konstitusi dan berdampak pada tarif listrik yang naik. Jangan salahkan kalau rakyat mengatakan pemerintah melindungi konglomerat dan bekerja untuk para pengusaha oligarkis. Rakyat akan tak akan berhenti menggugat![]
.jpeg)
PDIP Menyerahlah!
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan KASUS kader PDIP Arteria Dahlan yang semula dianggap kecil ternyata membesar. Isu SARA memang persoalan sensitif yang tidak mudah diredam. Awalnya bermaksud mencari muka di depan Jaksa Agung dengan mendorong Kejaksaan agar lebih profesional, namun faktanya justru Arteria yang bertindak tidak profesional. Meminta memecat Kajati hanya karena menggunakan bahasa Sunda adalah kenaifan, keangkuhan, dan ketidakprofesionalan seorang Arteria Dahlan. Setelah menemui DPP PDIP Arteria akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Akan tetapi permohonan maaf tersebut dianggap sepi dan tidak bermakna. Sakit hati urang Sunda tidak sebanding dengan permohonan maaf yang dirasakan tidak tulus. Ia hanya takut pada sanksi Partai. Arteria sendiri mungkin masih merasa benar dengan sikapnya kepada Jaksa Agung. Klarifikasi \"ngotot\" adalah bukti akan alasan pembenarannya. Kini DPP PDIP tentu pusing oleh ulah kadernya ini. Serangan masyarakat Sunda tentu tidak terduga. DPD PDIP Jawa Barat sendiri telah bersuara yang turut mendesak kepada DPP agar bertindak tegas. Tidak bisa menganggap bahwa persoalan berlalu begitu saja. Agenda aksi elemen masyarakat Sunda menuju Majelis Kehormatan Dewan tidak bisa diabaikan. Begitu pula dengan tagar #Sunda tanpa PDIP, atau baliho \"Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda\" dapat menjadi persoalan serius. DPP PDIP harus segera bertindak. Menyerah demi pemulihan nama yang telah tercoreng oleh kader sompral Arteria Dahlan. Pecat segera Arteria. Pilihan ini adalah terbaik dari kondisi yang buruk. Jika Arteria dilindungi dan dicoba untuk diambangkan kasusnya, maka bukan mustahil kampanye negatif akan menerpa PDIP. Arteria adalah kanker yang harus cepat dibuang. Persoalan dibuang ke mana tidak penting bagi masyarakat Sunda. Yang penting perbuatan Arteria memang tidak bisa ditoleransi dan harus mendapat sanksi. Pembinaan dan efek jera layak untuk dirasakan. Bagi DPP PDIP ini pertaruhan besar, jangan terlambat. Permintaan maaf itu adalah tindak lanjut dari pemecatan. Tanpa pemecatan maka permohonan maaf bukan solusi. Apalagi dalam hukum berlaku adagium bahwa permohonan maaf itu tidak menghapus unsur melawan hukumnya suatu perbuatan. Bukankah langkah hukum sudah pula ada yang mulai menempuh ? PDIP menyerahlah dan hargailah martabat orang Sunda yang dikoyak-koyak oleh Arteria. Anggota Komisi III yang membidangi hukum yang tidak faham hukum. Cepatlah pecat jangan tunda berlama-lama. Waktu nanti akan lebih tajam menikam. Gelombang aksi dapat berkelanjutan. Megawati Ketum DPP PDIP harus segera mengambil keputusan berdasarkan akal sehat. Ini konsekuensi dari protokol Ketum-krasi. Ketum yang berkuasa penuh dan menentukan segalanya. Ketum Almighty. Tidak ada pilihan lain bagi Megawati selain segera mengambil keputusan : Pecat Arteria Dahlan! Martabat masyarakat Sunda terlalu mahal untuk dikoyak-koyak. (*)
POPULER
