ALL CATEGORY
Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Partai Gelora Sarankan Diversifikasi Minyak Kelapa
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mempertanyakan kemampuan pemerintah mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab, kelangkaan produk penting seperti minyak goreng menandakan barang keperluan lainnya bisa juga terjadi kelangkaan. “Inikan kalau minyak goreng saja terjadi (kelangkaan, red), kemungkinan terjadi juga di produk lain,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk ‘Minyak Goreng Langka, Ada Apa?’, Rabu (16/2/2022) petang. Fahri menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. “Pemerintah kita melalui BUMN yang bernama Bulog itu disiapkan untuk melakukan kesigapan pangan secara nasional,” katanya. Selain itu, Fahri menyarankan pemerintah membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan kebutuhan pokok dalam negeri. “Pemerintah harus meramu keputusan agar kita memiliki daya tahan yang kuat dari sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis ini. Sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan,” terangnya. Fahri kembali menegaskan, minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada kebutuhkan pokok lainnya. Kebutuhan pokok saat ini, kata dia, menjadi problem struktural yang tidak diselesaikan pemerintah Indonesia. “Tentu (kelangkaan ini) punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, seperti rumah tangga maupun bidang industri,” ujarnya. Karena itu, Fahri heran dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air. “Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan tadi,” katanya. Misalnya, pemerintah bisa melihat potensi peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan. “Kita tahu presiden juga barusan meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO,” tutur Fahri. Perluasan permintaan biofuel tersebut, lanjutnya, membuat potensi kelangkaan minyak goreng bisa terjadi. Hal seperti itu, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan menempuh diversifikasi. “Sementara itu, diversifikasi dengan minyak kelapa, kita punya garis pantai terpanjang di dunia, itu tidak ada keseriusan melakukan antisipasi,” ujarnya. Hal senada disampaikan ekonom senior Faisal Basri menilai kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini adalah ulah pemerintah sendiri lewat kebijakan yang dibuat. Akibatnya terjadi pergeseran besar dalam konsumsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri. Faisal mengatakan konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh industri pangan, kini menjadi industri biodiesel. Lonjakan tajam terjadi sejak 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam minyak biosolar). “Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel,” kata Faisal. Konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta ton tahun 2020. Di sisi lain, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020. Pola konsumsi CPO dalam negeri seperti itu dinilai akan terus berlanjut dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi. “Jadi karena wajib, konsumsinya naik, sawitnya kan tidak meningkat secepat kebutuhan biodiesel (jadi) diambil dari minyak goreng ini, industri pangan ini,” bebernya Faisal menyebut pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi. “Sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi, buat perut urusan belakangan. Makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja,” imbuhnya. “Jadi jangan cepat menyalahkan pengusaha juga karena pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung, tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel. Yang membuat seperti itu siapa? Ya pemerintah. Jadi pemerintah ini salah kelola, pemerintah yang tidak bisa memerintah,” tambahnya. Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Hasan Basri mengatakan, upaya pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng dan kelangkaannya di pasaran, hanya bertujuan menekan kegaduhan saja. “Ini hanya siasat menekan kegaduhan, kita disuapi sedikit digunakan untuk mengurai kegaduhan. Sementara permintaan banyak, pemasokan terbatas, sehingga menimbulkan kelangkaan,” kata Hasan Basri. Hasan menolak pedagang disalahkan dalam hal kelangkaan minyak goreng, apalagi sampai ada tuduhan melakukan penimbunan. Padahal ada pasokan yang dibatasi, sehingga tidak berimbang dengan permintaan, akibatnya barang langka atau sulit ditemukan. “Minyak goreng mahal itu yang dipermasalahkan pedagang, sementara kita pedagang itu kan hanya menjual dengan keuntungan yang sangat tipis. Jadi kalau kita sebagai pedagang tidak akan mungkin menyetok minyak goreng yang berlebihan, artinya hari ini paling 2, 3 hari stok kita habis lalu belanja lagi,” katnya. Akibat permasalahan ini, Hasan cerita banyak pelanggan pasar tradisional lebih memilih membeli minyak goreng di ritel modern. Sebab barang dan harga di ritel moden lebih pasti yakni sebesar Rp 14.000/liter. Dengan adanya kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional, para konsumen memburu pasar-pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, dia lebih suka berbelanja ke sana. Ini tentu menjadikan kita pasar tradisional kehilangan pelanggan akibat diskriminatif pemerintah dalam menentukan (harga) minyak goreng,” tuturnya. Tidak sedikit juga pelaku ritel modern disebut memanfaatkan momentum ini untuk menarik konsumen dari pasar tradisional. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan kepada pelaku pasar tradisional yang notabene adalah rakyat kecil. “Namun sepertinya tidak seperti itu yang kami rasakan di lapangan. Lagi-lagi ritel modern yang dimiliki kapitalis-kapitalis besar itu mengambil peran pasar tradisional dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini efeknya sangat buruk bagi kita pasar tradisional,” tuturnya. “Tidak berfungsinya pemerintah sehingga distributor minyak goreng atau produsen minyak goreng itu semaunya saja meletakkan harga. Nah ini yang jadi beban bagi kami, pasar tradisional yang selama ini jadi bulan-bulanan dari masyarakat, kita selalu dianggap sebagai pemicu naiknya harga komoditi minyak goreng, padahal minyak goreng itu naiknya dari sumber utamanya, produsennya,” pungkasnya. Namun sayangnya, pertanyaan-pertanyaan publik tersebut tidak bisa dijawab oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dianggap bertanggungjawab pada distribusi minyak goreng. Partai Gelora telah berusaha melakukan cover both side, dengan memberikan forum kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai kelangkaan minyak goreng yang terjadi di berbagai daerah, meski harga telah diturunkan. Diskusi bertema ‘Minyak Goreng Langka, Ada Apa?’ yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV dan Transvision Satellite Channel SERU: 333 ini, rencananya menghadirkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Oke Nurwan sebagai narasumber. Bahkan Kemendag menurunkan timnya dari Humas untuk mengikuti diskusi yang digelar secara daring tersebut. Sayangnya hingga diskusi berakhir, Oke Nurwan tidak bisa bergabung. Ia beralasan tidak bisa meninggalkan tugasnya, sehingga tidak bisa hadir sebagai narasumber diskusi tersebut. (sws)
Minyak Pulih Sebagian, Kyiv Disebut Serang Pemberontak Dukungan Rusia
Singapura, FNN - Minyak memulihkan sebagian dari penurunan awal lebih dari dua persen perdagangan Asia pada Kamis, setelah pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina Timur menuduh pasukan pemerintah Kyiv pada Kamis menembaki wilayah mereka dengan mortir.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS diperdagangkan turun 0,7 persen pada 92,98 dolar AS per barel pada pukul 04.22 GMT, setelah sebelumnya turun lebih dari 2,0 persen.Minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan turun 0,6 persen menjadi diperdagangkan di 94,2 dolar AS per barel pada pukul 04.20 GMT, setelah sebelumnya juga turun lebih dari 2,0 persen.Pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina timur mengatakan pasukan pemerintah Kyiv pada Kamis menggunakan mortir untuk menyerang wilayah mereka, yang melanggar perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, kata kantor berita negara Rusia RIA.Eskalasi dalam konflik selama bertahun-tahun dengan separatis Donbass dapat memicu ketegangan antara Rusia dan Barat. Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina dan Barat telah mengancam Moskow dengan sanksi baru jika menyerang.Minyak jatuh lebih awal setelah Prancis dan Iran mengatakan pihak-pihak lebih dekat dengan kesepakatan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia, mengimbangi ketegangan di Ukraina.\"Berita positif dari negosiasi nuklir AS-Iran memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk harga minyak global, karena kemungkinan pasokan minyak mentah baru mengurangi defisit pasokan-permintaan,\" kata Claudio Galimberti, wakil presiden senior konsultan Rystad Energy.Prancis mengatakan pada Rabu (16/2) bahwa keputusan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia hanya beberapa hari lagi dan bahwa sekarang terserah kepada Teheran untuk membuat pilihan politik, sementara Teheran meminta kekuatan Barat untuk menjadi \"realistis.\"Dengan kesepakatan baru yang mengisyaratkan, Korea Selatan, yang sebelumnya salah satu pelanggan minyak terkemuka Teheran di Asia, mengatakan pada Rabu (16/2) bahwa pihaknya telah mengadakan pembicaraan tingkat kerja tentang melanjutkan impor minyak mentah Iran dan mencairkan dana Iran.Dalam catatan penelitian sebelumnya pada Kamis, Eurasia Group mengatakan jika terjadi kesepakatan, Iran akan dapat memasuki pasar dengan meningkatkan pasokan lebih cepat daripada mengikuti kesepakatan pada 2015.\"Kali ini, pentahapan kesepakatan bisa memakan waktu 1-2 bulan, tetapi Iran kemungkinan akan segera mulai meningkatkan ekspor minyak, baik secara legal maupun ilegal,\" catat Eurasia, menambahkan bahwa pasokan bisa berasal dari penyimpanan terapung Iran di Asia serta minyak yang disimpan dalam tangki di China.Pasar minyak telah didominasi oleh sikap Rusia yang mengancam terhadap Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, dengan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan dari produsen utama di pasar global yang ketat dapat mendorong harga minyak ke 100 dolar AS per barel.Pengumuman Rusia tentang penarikan sebagian pasukan dari dekat Ukraina awal pekan ini dibantah oleh peringatan pemerintah Barat bahwa Rusia membangun kehadiran militer di dekat perbatasan Ukraina, menjaga ketegangan tetap membara.\"Dalam beberapa minggu terakhir, pasar telah memperkirakan ketegangan Rusia-Ukraina yang akan menyebabkan lebih banyak gangguan produksi dan pasokan dalam situasi pasokan yang sudah ketat di pasar minyak,\" kata Tina Teng, analis di CMC Markets, menambahkan harga bisa melihat penurunan lebih lanjut jika ketegangan mereda. (mth)
Terdakwa Tanah Munjul Minta Pengembalian Aset yang Disita KPK
Jakarta, FNN - Rudy Hartono Iskandar selaku beneficial owner PT Adonara Propertindo meminta pengembalian aset-aset yang sudah disita KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah proyek \"Hunian DP 0 Rupiah\" di Munjul, Jakarta Timur yang merugikan negara Rp152,565 miliar.\"Saya mohon dengan segala kerendahan hati kepada majelis hakim agar memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan beberapa tanah bersertifikat di Tibubeneng yang tercatat atas nama saya karena perolehan tanah tersebut berasal dari usaha dan jerih payah saya serta tidak berhubungan dengan transaksi Munjul,\" kata Rudy saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.Dalam perkara ini Rudy Hartono dituntut 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan dan perampasan harta senilai Rp35,033 miliar serta perampasan aset, sedangkan istrinya Anja Runtuwene yang juga beneficial owner PT Adonara dituntut 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan dan perampasan harta senilai Rp35,033 miliar ditambah sejumlah aset.\"Saya dapat aset tersebut dengan cara yang sah dan tercatat di hadapan notaris dan PPAT dengan jual beli yang sah. Saksi I Ketut Riana dan I Wayan Astika dengan mengatakan saya melawan hukum dan cara yang curang dengan membalik nama tanah tersebut. Namun, di sisi lain tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum apa pun terhadap saya dan notaris PPAT dan tidak ada yang pernah mempermasalahkan kepemilikan tanah tersebut sebelum saya ditahan,\" ungkap Rudy.Bahkan, Rudy menyebut untuk mengembalikan apa yang sudah dibayar oleh BUMD Perumda Sarana Jaya kepada PT Adonara Propertindo. Dana tersebut masuk ke rekening Anja, Rudy dan Anja telah menyerahkan uang sejumlah uang tunai dan aset senilai Rp155,610 miliar.\"Uang artinya kami telah mengembalikan lebih dari apa yang dikeluarkan Perumda Sarana Jaya yaitu sebesar Rp152,565 miliar. Kami sekeluarga tidak ada niat untuk melakukan korupsi dalam bentuk apa pun. Saya selaku bekerja keras agar kebutuhan keluarga tercukupi,\" ungkap Rudy.Selain pengembalian aset, Rudy pun meminta agar ada pembukaan blokir rekening miliknya.\"Meski saya dinyatakan bersalah, saya mohon keadilan agar aset-aset yang saya peroleh dengan keringat dan kerja keras saya tidak dirampas begitu saja, apalagi perolehan aset tersebut tidak terkait dengan Perumda Sarana Jaya dan beberapa rekening perusahaan dan saya pribadi serta aset-aset tanah dan bangunan milik saya yang tidak berhubungan dengan Munjul diblokir oleh KPK agar dibuka blokir oleh yang mulia,\" tambah Rudy.Dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut perampasan uang yang telah dikembalikan Anja Runtuwene dan Rudy Hartono masing-masing sebesar Rp35,033 miliar dan aset yang terdiri dari:1. 1 bidang tanah di Desa Tibubeneng kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung provinsi Bali seluas 5.150 meter persegi yang sudah dilelang senilai Rp22 miliar 2. 2 bidang tanah di DesaKuta kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Bali seluas 690 meter persegi dan 1.437 meter persegi yang nilai seluruhnya Rp7 miliarJaksa juga meminta perampasan aset milik Rudy Hartono berupa:1. 1 unit mobil Mini Cooper S type Convertible A/T senilai Rp1,2 miliar2. 1 unit motor Honda PCV hitam senilai Rp56,878 juta3. 1 bidang tanah seluas 6.625 meter persegi di Pancoran Mas, Depok Rp114,248 miliar.Sedangkan terhadap PT Adonara Propertindo yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut dituntut tidak beroperasi selama 1 tahun dan denda Rp200 juta.Rudy pun meminta pengembalian aset-aset yang disita tersebut. (mth)
Sri Mulyani Nilai Omicron Tingkatkan Ketidakpastian Ekonomi Global
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Opening of the 1st Finance Minister and Central Bank Governor Meeting di Jakarta, Kamis, menilai munculnya varian baru COVID-19, Omicron berkontribusi terhadap peningkatan ketidakpastian ekonomi global.\"Seperti varian COVID-19 sebelumnya, Omicron mempengaruhi negara pada waktu yang berbeda,\" ucap Sri Mulyani.Divergensi kapasitas untuk mengatasi pandemi COVID-19, termasuk peluncuran vaksin di seluruh negara merupakan faktor utama yang menyebabkan pemulihan yang tidak merata.Ia menjelaskan perekonomian global terus pulih, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pemulihan, termasuk harga makanan dan energi yang lebih tinggi, potensi kenaikan suku bunga, ancaman varian baru COVID-19, gangguan rantai pasokan, bencana alam akibat perubahan iklim, dan meningkatnya ketegangan geopolitik.\"Faktor-faktor ini tentu saja akan membentuk pemandangan ekonomi global ke depan,\" tuturnya.Setelah terkontraksi sebesar 3,3 persen pada tahun 2020, Dana Moneter Nasional (IMF) memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 5,9 persen pada tahun 2021 dan moderat menjadi 4,4 persen pada tahun 2022.Meski berhasil pulih, Sri Mulyani menilai pemulihan ekonomi global terjadi secara tidak merata.Indonesia menjadi penyelenggara G20 pada saat yang penuh tantangan, sehingga di satu sisi komitmen untuk mengatasi tantangan kesehatan global harus ditindaklanjuti untuk membantu negara mengelola dampak Omicron dan varian baru lainnya yang mungkin muncul, sedangkan di sisi lain risiko jangka pendek lainnya harus dikelola.Kendati begitu, Bendahara Negara ini menekankan pengelolaan dampak ekonomi dan keuangan akibat pandemi serta meningkatkan akses vaksin yang adil tetap menjadi prioritas untuk memperluas dan memperkuat pemulihan global dengan memastikan pulih bersama dan pulih lebih kuat.\"Mengarahkan vaksin ke tempat yang paling diperlukan sangat penting untuk mengendalikan pandemi dan mengurangi kemungkinan varian baru,\" ungkapnya. (mth)
Kejagung Cekal Tiga Orang Terkait Penyidikan Korupsi Satelit Kemenhan
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mencegah tangkal (cekal) tiga orang dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan 2012-2021. “Pencekalan sudah kami proses, ada tiga orang dari swasta, dari PT DNK dua orang dan orang luar negeri satu,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung Supardi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Tiga orang yang dicekal tersebut Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) dan Tim Ahli Kementerian Pertahanan berinisial SW, kemudian AW selaku Presiden Direktur PT DNK. Satu orang lainnya berstatus warga negara asing, yakni Thomas Van Der Heyden. Pencekalan terhadap Thomas disarankan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurut Supardi, alasan pencekalan terhadap ketiganya karena dinilai sebagai saksi penting dalam penyidikan perkara tersebut. \"Belum mengarah kepada tersangka karena saksi penting itu saja,” katanya. Sementara itu, terkait Thomas Van Der Heyden, ia menyebutkan pihaknya sedang menelusuri status warga negaranya dengan meminta data perlintasan. Ia menduga Thomas warga negara Amerika Serikat berdasarkan data paspor yang dimilikinya. “Negara pastinya belum tahu, tapi kalau sementara kayaknya USA (Amerika Serikat), cuma nanti lewat data kita mau lihat perlintasannya,” kata Supardi. Terkait perkembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan Proyek Satelit Kemhan, Rabu (16/2), penyidik memeriksa satu saksi berinisial DB, mantan Komisaris Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Supardi menyebutkan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan keperluan administrasi untuk diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Sesuai dengan keputusan Jaksa Agung yang memerintahkan perkara Satelit Kemhan diselesaikan secara koneksitas karena melibatkan unsur sipil dan militer. “Mudah-mudahan minggu depan bisa kita serahkan kepada Jampidmil,” kata Supardi. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Senin (14/2), telah memerintahkan penanganan perkara dugaan pidana korupsi Proyek Satelit Kemhan 2012-2021 ditangani secara koneksitas. (mth)
Firli: Lagu Mars dan Himne Jadi Inspirasi Insan KPK dalam Bekerja
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lagu Mars dan Himne KPK diharapkan menjadi inspirasi seluruh insan lembaga antirasuah ini dalam bekerja memberantas korupsi.\"Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,\" kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Selain itu, kata Firli, lagu Mars dan Himne KPK akan semakin menambah kebanggaan setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya.Lagu Mars dan Himne KPK yang diciptakan Ardina Safitri, istri Firli tersebut, mengandung pesan dan makna mengajak insan KPK terus berbakti kepada negeri demi mewujudkan Indonesia jaya dan Indonesia bebas korupsi.Melalui lagu Mars dan Himne KPK, Ardina menyampaikan rasa bangganya karena turut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.\"Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apa pun, sesederhana apa pun demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi,\" kata Ardina.Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan hak cipta lagu Mars dan Himne kepada KPK. Proses itu sebagai pengesahan hak intelektual atas dua lagu tersebut untuk ditetapkan menjadi bagian dari identitas kelembagaan.Penyerahan disampaikan Menkumham Yasonna H Laoly kepada Firli dalam acara peluncuran lagu Mars dan Himne KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.\"Lagu mars dan himne ini, kini hak ciptanya milik KPK sehingga harapannya seluruh Insan KPK punya rasa memiliki yang utuh dengan mengimplementasikan pesan-pesan dalam lagu tersebut. Menumbuhkan semangat bekerja dan berkarya untuk Indonesia melalui pemberantasan korupsi,” kata Yasonna. (mth)
Percakapan Telpon Itu
Masalahnya bukan pada bisa atau tidak. Masalahnya ada pada hukum agama yang tidak membolehkan. Jadi saya kira tidak ada yang mau menikahkan karena itu melanggar aturan agama. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SUATU siang lagi santai nonton Olimpiade Musim dingin yang sedang berlangsung di China telpon saya tiba-tiba berdering. Nampaknya seseorang dari NJ dengan nomor (908) menelpon. Saya sempatkan angkat telpon karena nampaknya bukan spam. Ternyata seorang perempuan Indonesia. P (penelpon) S (Saya/Shamsi). P: Hello, ini pak Imam Shamsi Ali? S: Iya benar. Maaf dengan siapa? P: Maaf pak Imam mengganggu waktunya. Nama saya…. dari NJ. S: Tidak apa. Ada yang saya bisa bantu? P: Iya pak Imam. Boleh minta tolong? Saya ada sepupu yang mau menikah. Apakah pak Imam bisa menikahkan? S: Iya, saya kebetulan NY State Officiant (penghulu di New York). P: Calon isteri sepupu saya itu kebetulan Muslim pak Ustadz. S: Oh…maksudnya kenapa kalau Muslim? Yang saya nikahkan memang Muslim. P: Maaf pak Ustadz.. sepupu saya Katolik. Apakah pak Ustadz bisa menikahkan? S: Oh… jadi maksudnya sepupunya Katolik dan ingin menikah dengan wanita Muslimah? P: Iya benar. S: Maaf. Agama Islam tidak membenarkan seorang wanita Muslimah menikah dengan pria non Muslim P: Oh ya? Kok diskriminatif begitu? S: Iya.. Maaf, Anda agamanya Katolik? P: Iya benar. S: Apakah Anda tidak tahu kalau agama Anda, Katolik, juga tidak membenarkan? P: Saya kira tidak begitu. S: Apakah Anda pernah mempelajari agama Anda? P: Saya rajin ke gereja sih… S: Ke gereja ya ke gereja. Tapi pernahkah Anda belajar agama Anda secara serius? P: Tidak sih. S: Ya begitulah. Agama itu perlu dipelajari. Ilmu tentang keyakinan dan agama kita penting. P: Oh begitu ya. S: Untuk informasi saja, ternyata agama Anda tidak saja melarang perkawinan antara wanita Katolik dengan pria non Katolik. Tapi memang melarang seorang Katolik, pria maupun wanita, kawin dengan non Katolik. Apakah itu diskriminasi menurut Anda? P: …. (Diam). S: Karenanya kalau Anda menilai Islam diskriminatif karena melarang wanita Muslimah menikah dengan pria non Muslim, maka Katolik lebih diskriminatif. Tapi bagi kami itu bukan diskriminasi. Tapi memang itulah ajaran yang menjadi acuan hidup kami. P: Maaf pak Imam! S: Iya nggak apa. Saya hanya mau jelaskan bahwa sebuah aturan agama tidak harus dihakimi dengan penghakiman negatif. Tuduhan Diskriminasi misalnya. P: Tapi pak Imam. Apakah ada Imam yang bisa menikahkan? S: Masalahnya bukan pada bisa atau tidak. Masalahnya ada pada hukum agama yang tidak membolehkan. Jadi saya kira tidak ada yang mau menikahkan karena itu melanggar aturan agama. P: Oh begitu ya pak Imam. S: Iya memang begitu. P: Terima kasih pak Imam. S: Iya… Maaf kalau tidak bisa membantu ya. Itulah percakapan telpon yang terjadi antara saya dan seorang penelpon siang itu. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil. Insya Allah! NYC, 13 Februari 2022. (*)
Saham ADCP Oversubsribed hingga 14 Kali pada Hari Pertama Penawaran Umum
Jakarta, FNN - PT Adhi Commuter Properti (ADCP) mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 14,4 kali pada hari pertama penawaran umum yang digelar 16 Februari 2022 lalu.Sekretaris Perusahaan ADCP Adi Sampurno mengatakan besaran oversubscribed tersebut merupakan hasil penjatahan terpusat (pooling) yang terkumpul di hari pertama penawaran umum. Angka itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat proses penawaran umum masih akan berlangsung sampai 21 Februari 2022.Menuru Adi dalam keterangan di Jakarta, Kamis, animo terhadap saham ADCP tak lepas dari prospek fundamental bisnis dan optimisme terhadap dukungan induk usahanya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang sangat besar.\"Kami terus berupaya mempercepat berbagai proyek sesuai dengan rencana untuk memastikan fundamental bisnis perusahaan semakin kuat,\" ujar Adi.Sejauh ini IPO ADCP tinggal menyelesaikan beberapa tahapan akhir sebelum resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah memperoleh pernyataan efektif pada 15 Februari 2022, IPO ADCP memasuki tahapan penawaran umum (16-21 Februari 2022), penjatahan (21 Februari 2022), dan terakhir pencatatan perdana saham di bursa (23 Februari 2022).Bersamaan dengan IPO tersebut, ADCP juga mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program/MESOP) maksimal 2 persen dari jumlah modal disetor. Program tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja para pegawai.Saat ini ADCP memiliki 12 portofolio proyek, diantaranya telah selesai dibangun dan sudah dipasarkan bahkan sempat mencetak kelebihan penjualan seperti hunian tipe studio LRT City Bekasi - Eastern Green dan Green Avenue, serta Cluster Bhumi Anvaya Adhi City Sentul.Tahun ini perusahaan berencana melakukan serah terima tower Saphire Cisauk Point - Member of LRT City, tower Bandoneon - LRT City Jatibening, tower Azure - LRT City Ciracas, Cluster Bhumi Svarga Adhi City Sentul. (mth)
KPK Panggil Tersangka Korupsi Proyek di Buru Selatan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil tersangka Ivana Kwelju (IK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 di Pemkab Buru Selatan, Provinsi Maluku.Ivana merupakan wiraswasta/Direktur Utama PT Vidi Citra Kencana. Dalam jadwal pemeriksaan, KPK memanggil Ivana dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS).\"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk tersangka TSS. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,\" ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.KPK pada Rabu (26/1) telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011-2016.Sebagai penerima, yaitu Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dan Johny Rynhard Kasman (JRK) dari pihak swasta. Sementara sebagai pemberi Ivana Kwelju (IK).Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021 diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan di antaranya dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.Tagop selanjutnya merekomendasi dan menentukan secara sepihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk \"fee\" dengan nilai 7 sampai dengan 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan, khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan besaran \'fee\' masih di antara 7 sampai dengan 10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Adapun proyek-proyek tersebut, yaitu pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, dan peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar.Atas penerimaan sejumlah \'fee\' tersebut, Togop diduga menggunakan orang kepercayaannya, yaitu Johny untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik Tagop.KPK menduga nilai \"fee\" yang diterima Tagop sekitar Rp10 miliar yang di antaranya diberikan oleh Ivana karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015.KPK menduga penerimaan Rp10 miliar itu digunakan Tagop membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor. (mth)
Mahkamah Agung Perberat Hukuman Mantan Dirut BPD Maluku
Ambon, FNN - Mahkamah Agung RI kembali memperberat masa hukuman penjara mantan Direktur Bank Pembangunan Daerah Maluku, Idris Rolobessy dalam perkara tindak pidana korupsi reverse repo BUMD milik Pemprov Maluku itu menjadi 13 tahun penjara.\"Perpanjangan masa hukuman penjara Idris diketahui setelah JPU Kejati Maluku menerima salinan putusan kasasi dari MA RI nomor 326 K/Pid.Sus /2022 tanggal 25 Januari 2022,\" kata Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Kamis.Dalam putusan kasasi tersebut, Idris juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.Selain Idris, MA RI dalam putusan kasasi nomor 304 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 Januari 2022 juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon terhadap Izaac Balthazar Thenu yang merupakan mantan Direktur Kepatutan BPD Maluku yakni selama 10 tahun penjara.\"Jadi JPU yang menangani perkara reverse repo dan surat-surat hutang atau obligasi BPDM (Sekarang PT. Bank Maluku-Malut) telah menerima pemberitahuan putusan Kasasi,\" ujarnya.Isi putusan dimaksud memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon terhadap terdakwa Idris Rolobessy dengan pidana badan selama 13 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta.Menurut dia, dengan diterbitkannya putusan kedua terdakwa maka perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan JPU akan segera melaksanakan putusan MA RI tersebut.Idris dan Izaak menjadi terdakwa dalam perkara reverse repo BPDM dengan PT. AAA Securitas antara tahun 2011 hingga tahun 2014.Pada pengadilan tipikor di PN Ambon, majelis hakim sebelumnya menghukum Idris selama enam tahun penjara, sementara JPU menuntut kedua terdakwa 18,5 tahun penjara dan Izaak dituntut 10 tahun penjara. (mth)
POPULER
