ALL CATEGORY
Stefer Rahardian Tunggu Aksi "The Monkey God" di ONE: ONLY THE BRAVE
Jakarta, FNN - Petarung Indonesia Stefer Rahardian mengaku antusias menantikan aksi Jarred “The Monkey God” Brooks yang akan tanding menghadapi Hiroba Minowa dalam laga ONE Championship divisi strawweight dengan tajuk ONE: ONLY THE BRAVE di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Jumat (28/1).Stefer Rahardian, dalam keterangan resmi ONE Championship, Kamis menilai laga petarung asal Amerika Serikat melawan wakil Jepang itu bakal berlangsung ketat karena keduanya dikenal sebagai grappler. Namun, petarung Indonesia ini cenderung mengunggulkan Jarred Brooks.\"Dia grappler yang bagus. Menurut saya dia adalah salah satu atlet yang sangat berbahaya dan punya kesempatan besar untuk jadi juara dunia. Dia punya skill yang besar dan juga pengalaman banyak bertanding di organisasi-organisasi besar di dunia,\" kata petarung Bali MMA itu.Dengan berbekal gulat sebagai dasar bela dirinya, Jarred Brooks telah malang melintang dalam dunia MMA. Ia kini memegang catatan rekor 17-2-0. Salah satu kekalahannya terjadi saat menghadapi Deiveson Figueiredo di Brazil yang sempat memicu perdebatan di kalangan pengamat.Dalam laga bertajuk ONE: ONLY THE BRAVE, Jarred Brooks akan menjalani laga kedua di ONE Championship setelah tampil ciamik dalam debutnya akhir tahun lalu dengan mengalahkan Lito Adiwang. Kemenangan tersebut membawanya pada peringkat ketiga di kelas jerami.Jika mampu meraih kemenangan atas Hiroba Minowa, maka akan membuka jalan \"The Monkey God” untuk menghadapi Joshua “The Passion” Pacio sebagai sang penguasa divisi di ONE Championship.Meski tengah berada di atas angin berkat kemenangan atas Lito Adiwang, tantangan berat menanti Jarred Brooks. Hiroba Minowa adalah petarung dengan teknik grappling yang tak kalah berbahaya.Meski baru berusia 22 tahun, seniman bela diri asal Jepang ini telah menorehkan rekor profesional 13-2 dalam MMA. Yang lebih istimewa, delapan kemenangan ia raih lewat kuncian. Bisa dipastikan, laga nanti akan menunjukkan teknik tingkat tinggi dalam duel bawah. (mth)
PAN DKI Minta Seluruh Elemen Beri Kesempatan Panitia Gelar Formula E
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto meminta seluruh elemen masyarakat tetap optimis dan memberi kesempatan kepada pihak panitia untuk menyelenggarakan kompetisi balap mobil listrik atau Formlua E (Jakarta E-Prix) 2022.Bambang juga mengingatkan agar rencana kegiatan Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix tidak merusak tensi politik karena akan berdampak besar terhadap kondisi Ibu Kota. \"Jika begini terus, investor pasti takut, wisatawan pun merasa tidak nyaman,\" kata Bambang dalam keterangan di Jakarta, Kamis.Bambang menuturkan apabila balapan mobil listrik berlangsung sukses, maka dunia internasional akan melihat nama besar Jakarta.\"Katanya mau Jakarta maju, mau ekonominya membaik, ayo dukung, kasih masukan yang membuat event ini semakin bagus,\" ucapnya. Dia melanjutkan agar pihak tertentu tidak menggiring opini tender ulang terkait penyelenggaraan balapan mobil listrik itu mengarahkan Jakarta E-Prix oasti gagal.\"Narasinya menggambarkan doa berharap event ini gagal. Padahal masih on progress, rencana tetap berjalan,\" ujar Bambang.Seharusnya, tambah dia, seluruh elemen memberikan kesempatan terlebih dahulu dan jangan menghasut publik untuk menolak rencana perhelatan Formula E Jakarta yang masih proses persiapan.\"Sayang, kalau anak-anak muda tenaga dan pikirannya hanya digunakan untuk menjatuhkan, bukan inovasi yang membangun,\" tuturnya. (mth)
Perjanjian Ekstradisi Permudah JAMPidsus Buru 247 Buronan
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan perjanjian ekstradisi yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Singapura memudahkan kerja sama memburu 247 buronan berbagai tindak pidana. Febrie menyebutkan ada 247 orang buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Buronan tersebut berasal dari berbagai tindak pidana korupsi dan perkara lain. “DPO di JAMPidsus ada 247 orang. Jadi DPO itu ada juga (perkara,red.) pajak, pabean, jadi bukan hanya korupsi saja,” kata Febrie di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis malam.Menurut dia, dari 247 orang buronan JAMPidsus belum diketahui berapa jumlah yang bersembunyi di Singapura karena belum terindikasi di satu tempat. “Tetapi kami tidak bisa memastikan DPO itu di Singapura, umpamanya di Singapura, sama sini kan belum terindikasi. Namanya DPO buron kan di satu tempat,” kata Febrie. Namun, lanjut Febrie, dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut mempermudah pihaknya masuk ke Singapura. “Jadi lebih mudah kami untuk bisa bekerja sama dengan negara Singapura,” terangnya.Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) JAMPidsus Kejaksaan Agung Andi Herman mengatakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura bisa mempermudah perampasan aset terpidana kasus korupsi, seperti skandal di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri (Persero). “Kami tahu ada beberapa aset yang penanganan perkaranya diduga ada disimpan di Singapura. Tentu ini jadi bagian yang dikoordinasikan,” katanya. Tetapi, Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung Supardi menekankan bahwa ekstradisi itu tidak terkait dengan penyitaan aset tersangka yang disembunyikan di Singapura.\"Aset itu MLA (mutual legal assistance) terkait dengan kerja sama di dalam proses hukum. Kalau ekstradisi itu tidak bicara persoalan aset,\" kata Supardi. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Selasa (25/1) menandatangani perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura untuk mencegah praktik korupsi lintas batas negara. Menurut Yasonna, kedua negara sepakat untuk mengekstradisi setiap orang yang dicari oleh masing-masing negara guna melaksanakan hukuman. (mth)
Presiden Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Percepat Transformasi Energi
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang juga merupakan salah satu fokus utama Presidensi G20 Indonesia.\"Kami mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang mulus, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat kecil,\" ujar Presiden dalam keterangan tertulisnya.Solusi global dalam hal pendanaan dan kemitraan, kata Presiden, merupakan agenda yang harus menjadi perhatian utama, termasuk alih teknologi untuk mendorong produksi berbasis ekonomi hijau.\"Kita mengundang investasi yang bisa mendorong nilai tambah yang saling menguntungkan,\" kata Presiden. Kepala Negara menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia mengajak G20 dan B20 untuk berkolaborasi menciptakan terobosan-terobosan dan aksi nyata untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global. Sejalan dengan fokus utama Presidensi G20 Indonesia, lanjutnya, ada tiga hal peluang utama yang harus dimanfaatkan.\"Pertama adalah transisi menuju green economy. Kedua, tren digital economy yang makin pesat, dan ketiga, perbaikan arsitektur kesehatan global yang lebih responsif dalam menghadapi pandemi global,\" ungkapnya.Menurut Presiden Jokowi, transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar sekaligus memberikan peluang besar. Potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk pendanaan dan investasi.\"Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt, baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari,\" ujarnya.Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya mineral logam untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia kaya akan nikel, bauksit, timah, dan tembaga dan memastikan akan menyuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia.\"Namun, bukan dalam bentuk bahan mentah, melainkan dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi,\" katanya.Presiden menyampaikan hilirisasi nikel sejak 2015 sudah memberikan dampak, tidak hanya dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan Indonesia. Nilai ekspor Indonesia sebesar 230 miliar dolar AS, dalam hal ini besi baja berperan sangat besar peningkatannya.Ekspor besi baja pada tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dolar AS meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS pada tahun 2014. Pada tahun ini, Presiden Jokowi memperkirakan nilai ekspornya dapat mencapai 28 miliar sampai dengan 30 miliar dolar AS.\"Setelah nikel, kita akan mendorong investasi di sektor bauksit, tembaga, dan timah,\" katanya.Kebijakan pemerintah Indonesia tentang mekanisme transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan juga akan menjamin kepastian investasi.Presiden menyebutkan di Jawa dan Sumatra, pemerintah mendorong \"pensiun dini\" PLTU ke energi baru terbarukan seperti geotermal dan solar panel.\"Kita akan membuka partisipasi di sektor swasta untuk berinvestasi di transisi energi ini. Saat ini ada 5.5 gigawatt PLTU yang siap untuk program early retirement ini,\" katanya.Di samping itu, kata Presiden, dekarbonisasi di sektor transportasi juga menjadi perhatian serius Indonesia. Elektrifikasi secara besar-besaran di sektor transportasi dimulai dengan pembangunan mass urban transport seperti Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta, serta mendorong investasi untuk pabrik mobil listrik.Untuk diketahui, B20 atau Business 20 merupakan forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Dengan rata-rata 1.000 delegasi dari negara-negara G20, termasuk eksekutif puncak dari perusahaan multinasional terkemuka, B20 mencakup sekitar 2.000 peserta yang mewakili lebih dari 6,5 juta bisnis.Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (mth)
Khofifah Sebut Universitas Jambi Bisa Jadi Pelopor Kemajuan Daerah
Jambi, FNN - Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa menyebutkan Universitas Jambi (Unja) bisa menjadi pelopor kemajuan bagi Provinsi Jambi.Khofifah saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Kampus Unja di Mendalo Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi, Kamis, mengatakan ada kekuatan dan potensi yang kalau didorong bersama akan menjadi kekuatan yang luar biasa di Provinsi Jambi.\"Jadi kekuatan akademik di Unja bisa menjadi pionir dan banyak kemajuan yang bisa dicapai Jambi ini,\" kata Khofifah. Kegiatan kuliah umum itu merupakan salah satu agenda dalam kunjungan Khofifah di Provinsi Jambi. Gubernur yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan materi bertema `\'Ekonomi Islam dan Kemandirian Umat menuju Arus Baru Ekonomi Indonesia\".Ia memberikan semangat kepada para mahasiswa untuk muncul dan berani melakukan terobosan serta inovasi untuk memiliki daya saing.Kegiatan kunjungan Gubernur Khofifah disambut oleh Rektor Universitas Jambi Prof Drs H Sutrisno dan jajaran teras Kampus Pinang Masak itu. Dengan gayanya yang khas, Khofifah terlibat dialog dengan civitas akademika Unja serta para mahasiswa yang hadir pada acara yang digelar di Gedung Rektorat lantai III Unja itu.Rektor Universitas Jambi Prof Sutrisno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Jatim untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.Selain itu Rektor menjelaskan tentang profil Unja kepada rombongan Pemprov Jatim yang terdiri dari pejabat, pengusaha dan pihak terkait keuangan daerah itu.Hadir pula para wakil rektor Unja, dekan, ketua lembaga dan unit di lingkungan Universitas Jambi.Kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi, Jajaran Kepala Dinas Pemerintah Jawa Timur dan mahasiswa. (mth)
.jpeg)
Fenomena dan Anomali Hukum Pemanggilan Edy Mulyadi
Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipaksakan untuk disidik, diadili dan dihukum. Jelas itu merupakan pelanggaran hukum oleh penegak hukum. Oleh: Suparno M. Jamin, Punokawan Politik ITB-Per SESUNGGUHNYA apa yang disampaikan oleh Edy Mulyadi akhir-akhir ini masih dalam koridor hukum. Lebih dari itu, apa yang disampaikan oleh Bang Edy adalah suara sebagian besar rakyat Indonesia. Artinya, Bang Edy telah mewakili suara rakyat Indonesia yang selama ini merasa tidak terwakili oleh orang-orang yang merasa mewakili. Mereka yang merasa mewakili, yang diantarkan oleh rakyat untuk duduk, lenggah di kursi Senayan, masih merasa mewakili saja. Belum dibuktikan benar-benar mewakili. Itupun bagi yang masih punya perasaan mewakili. Bagi yang tidak punya perasaan mewakili, mereka sibuk cari uang dan perpanjangan Ijin tinggal di Senayan. Alih-alih mewakili suara rakyat, tidak dipanggil Yang Mulia saja mereka protes, tapi anehnya Hukum dan Keadilan diperkosa ramai-ramai, mereka diam. Tidak jarang mereka ikut memperkosanya. Buktinya banyak mereka yang di-OTT yang hanya sekedar amplop berisi recehan. Dan lebih aneh lagi banyak diantara mereka yang menggunakan Plat mobil pribadinya secara aneh dan nyata. Berbeda dengan plat nomer yang berlaku dikalangan rakyat biasa. Itupun mereka tidak mau dipersalahkan. Mereka merasa bangga dan terhormat memakai plat nomer aneh. Memalukan! Bukti berikutnya, mana suara wakil rakyat ketika ada bancaan dana bansos, ada pelanggaran HAM KM 50, ada diskriminasi proses hukum terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB-HRS) dkk. Di mana mereka berada ketika para buruh nasibnya semakin tidak jelas setelah lahirnya Omnibus Law. Dimana mereka ketika banyak kawasan hutan yang terbakar dan atau dibakar, tetapi ketika ada yang menyuarakan data dan fakta justru didzalimi dan dikuyo-kuyo. Tinggal satu dua saja wakil rakyat yang masih bersuara. Itupun tidak ada langkah kongkrit berikutnya, atau terkesan basa-basi. Mana suara mereka ketika masyarakat dibelah dan diadu-domba, mana suara mereka ketika ada anak pejabat yang baru gede langsung jadi miliader. Di mana mereka berada ketika banyak warga yang digusur oleh para pengembang, dst. Nyaris Sepi Mamring tak ada suara dari Senayan. Rasanya untuk mendengar suara mereka saja seperti orang bermimpi. Jangan-jangan bermimpipun bisa dihukum. Salahkah jikalau rakyat bermimpi berjuang bersama para wakilnya yang dahulu-kala diantarkan duduk di kursi Senayan? Salahkah kalau Bang Edy bersuara lantang mewakili sebagian besar rakyat Indonesia yang diam seribu bahasa, ketika para oligar dan oligur semakin terang-terangan mencengkeram NKRI milik kita bersama. Hanya rumput kering yang bisa menjawabnya. Itupun setelah datangnya hujan. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan KUHP, atau UU ITE sekalipun, apakah statement Bang Edy bisa dituntut secara pidana, apa unsur pidananya bisa terpenuhi, atau hanya karena Bang Edy terlalu vokal dan banyak tahu, atau rezim hari ini takut kalau rakyat semakin tahu tentang keadaan negeri ini yang sesungguhnya. Waktu yang akan menjawabnya. Untuk itu aparat penegak hukum harus tetap netral, Presisi, dan menjaga konstitusi. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada seorangpun bisa dipidana, dengan dalih apapun sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur pIdana sebagaimana yang terkandung dalam pasal yang disangkakannya Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipaksakan untuk disidik, diadili dan dihukum. Jelas itu merupakan pelanggaran hukum oleh penegak hukum. Apalagi pendapat Bang Edy tersebut masih dalam koridor hukum, serta didukung oleh data dan fakta yang ada di lapangan. Dan sebagian besar rakyat Indonesia merasa terwakili, dan mendukung pendapat Bang Edy, karena tidak ada ujaran kebencian terhadap suku, ras, etnis maupun golongan (SARA). Semua itu hanya merupakan wujud rasa cinta Bang Edy yang tulus kepada negara dan bangsa ini dari rong-rongan para oligar dan oligor yang semakin serakah di negeri ini. Ingat, bahwa pendapat Bang Edy ini di samping didukung oleh data dan fakta di lapangan, juga dijamin oleh konstitusi pasal 28 UUD 1945 dan buku ke I, pasal 1 ayat 1 KUHP. Indonesia Raya yang Adil dan Beradab, 27 Januari 2022. (*)
Covid Medical Nemesis?
Sementara itu pilihan memperkuat imunitas tidak pernah memperoleh perhatian pengambil kebijakan. Yang diutamakan selalu mencegah penularan. Padahal tertular virus ini bagi warga muda yang sehat bukan masalah besar. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @RosyidCollegeOfArts PADA saat sekolah mulai buka kembali dan kampus bersiap untuk kuliah luring, terdengar kabar penularan Omicron cepat di beberapa daerah. Usai praktikum luring, 40 mahasiswa di Bogor dikabarkan terpapar Omicron. Akhir bulan ini, Pemerintah memberlakukan kembali PPKM level 1, 2 dan 3 di seluruh Jawa dan Bali. Kebijakan penanganan pandemi selama 2 tahun tidak berubah mendasar sekalipun tingkat vaksinasi sudah lumayan tinggi. Orang sudah mulai berbicara dan antri vaksinasi ke 3 atau booster. Beberapa hari lepas the US Supreme Court menolak kebijakan Presiden Joe Biden untuk memperpanjang vaksinasi wajib. Sementara itu, PM Inggris Boris Johnson mencabut semua protokol Covid-19 di Inggris, termasuk vaksinasi wajib untuk berbagai layanan publik. Masyarakat kedua negeri itu ageing. Pemerintah negeri kepulauan bercirikan Nusantara yang sedang memanen bonus demografi ini tetap mengambil kebijakan penanganan covid yang bisa memperburuk learning and working loss atas warga muda produktif. Kerugian sosial, ekonomi dan budaya bangsa ini tidak dihitung. Sebagai kebijakan publik ini dapat merupakan maladministrasi. Mengherankan, selama dua tahun pandemi, dunia kesehatan kita belum berhasil merumuskan manajemen Covid-19 mandiri yang lebih efektif dan efisien. Padahal data kasus melimpah. Layanan kesehatan yang lama dipengaruhi industri farmasi asing, kini tampak didikte oleh industri test diagnostics dan vaksin asing. Ini sangat disayangkan. Pada saat industri kesehatan ditengarai menuai banyak keuntungan, masyarakat tetap diposisikan sebagai konsumen dungu tanpa banyak pilihan. Bahkan sel-sel tubuhnya juga dianggap tidak pernah belajar menghadapi virus ini. Public liberty terus dirampas dengan alasan public health emergency of international concern. Intimidasi bagi rakyat yang tidak bersedia divaksin terus disemburkan. Bahkan untuk kembali ke sekolah dan kampus, murid belia dan mahasiswa wajib vaksin. Dunia kampus sudah kehilangan akal sehat. Setiap masalah tidak pernah memiliki solusi tunggal. Mestinya kampus cukup memiliki imajinasi untuk menemukan solusi yang komprehensif juga lebih berpihak pada mahasiswa yang harus merogoh kantong cukup dalam untuk kuliah. Kini prospek kuliah luring suram kembali. Jangan jadikan mahasiswa menjadi korban kemiskinan imajinasi kampus. Sementara itu pilihan memperkuat imunitas tidak pernah memperoleh perhatian pengambil kebijakan. Yang diutamakan selalu mencegah penularan. Padahal tertular virus ini bagi warga muda yang sehat bukan masalah besar. Mereka mungkin akan sakit ringan sebentar, tapi akan segera sembuh dengan istirahat, obat dan diet serta pola hidup sehat. Peningkatan aktifitas fisik dan mental serta spiritual justru menguatkan imunitasnya. Menahan mereka di rumah dan menghabiskan waktu di depan TV dan gadget justru menggerus imunitas mereka. Ivan Illich mengingatkan 50 tahun silam bahwa saat layanan kesehatan dimonopoli oleh rumah sakit, masyarakat sering diposisikan sebagai pasien dungu korban iatrogenesis: semula sehat, namun justru tertular lalu sakit selama proses diagnosis di rumah sakit karena salah penanganan atau keracunan obat. Saya duga covid-related deaths banyak disebabkan karena sebab-sebab iatrogenik. Isolasi pasien dari kerabat dekat ikut memperburuk kondisi pasien. Pasien dengan comorbid justru tidak tertangani comorbidnya. Kepanikan massal yg tidak perlu ikut menyebabkan layanan rumah sakit runtuh. Kasus iatrogenik sudah banyak terjadi di dunia dan sudah menjadi kajian baku dalam ilmu kesehatan masyarakat. Di tengah tekanan industri farmasi dan vaksin, profesi kesehatan harus berjuang menjaga independensinya demi kemuliaan dan kehormatannya. Sebagai penyintas Covid-19 paruh baya, Saya harap, bagi negeri yang sedang memanen bonus demografi ini, ada perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah menghadapi pandemi ini. Pandemi ini mungkin tak-terelakkan, tapi bisa dikalahkan. Jangan sampai mass learning and working loss pada generasi muda ini menjadikan bonus ini menjadi bom demografi. Gununganyar, Januari 27, 2022. (*)
Kemenag Mataram Belum Keluarkan Rekomendasi Keberangkatan Jamaah Umrah
Mataram, FNN - Kantor Kementerian Agama Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi kuota pemberangkatan jamaah umrah. \"Sebanyak 99 orang jamaah umrah yang diberangkatkan tanggal 16 dan 19 Januari 2022, dari travel PT Samira semuanya warga dari luar Kota Mataram,\" kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram HM Amin di Mataram, Kamis.PT Samira merupakan salah satu biro perjalanan (travel) perjalanan haji dan umrah yang ada di Kota Mataram tapi berkantor pusat di Jakarta.Amin menilai, belum adanya usulan atau pemberangkatan jamaah umrah dari travel yang ada di Kota Mataram, kemungkinan mereka masih menunggu kondisi lebih baik.Jamaah umrah yang berangkat di tengah pandemi COVID-19 harus mengikuti standar protokol kesehatan (prokes), menjalani karantina sebelum berangkat dan setelah tiba di Tanah Air, serta diberangkatkan melalui satu pintu yakni dari embarkasi Jakarta.\"Dengan adanya regulasi itu, maka 99 orang yang berangkat melalui PT Samira kemungkinan mereka yang sudah daftar lama dan mampu bayar lebih,\" katanya.Pasalnya, lanjut Amin, dengan adanya regulasi karantina dan penerapan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah umrah, berdampak pada biaya umrah yang kini mencapai Rp35 juta hingga Rp38 juta untuk perjalanan 12 hari. Bisanya perjalanan umrah selama 12 hari, biaya maksimal sekitar Rp25 juta.\"Kondisi itu bisa kita lihat, hingga saat ini belum ada satupun travel lokal di Mataram yang mengajukan rekomendasi untuk memberangkatkan jamaah meskipun pemerintah sudah membuka izin pemberangkatan umrah,\" katanya.Lebih jauh Amin mengatakan kebijakan pembukaan pelaksanaan ibadah umrah oleh pemerintah, akan menjadi uji coba dan bahan evaluasi bagaimana proses pemberangkatan jemaah di tengah pandemi yang harus menaati protokol kesehatan COVID-19.\"Kita sangat berharap tahun 2022, pelaksanaan ibadah haji bisa dibuka kembali tentunya dengan berbagai regulasi yang berlaku. Jika tidak bisa 100 persen, ya 20-30 persen dari jumlah kuota setiap tahun,\" katanya.Ditambahkan Amin, setiap tahun Kota Mataram mendapat kuota pemberangkatan haji sekitar 730-750 orang. \"Dengan terjadi penundaan keberangkatan haji dua kali, maka jumlah kuota yang tertunda sekitar 1.500 orang,\" sebutnya. (mth)
Wamenag Ajak Ponpes Ikuti Jejak Ponpes Maraqitta'limat Lombok Timur
Lombok Timur, FNN - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa\'adi mengajak pondok pesantren khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengikuti jejak Pondok Pesantren Maraqitta\'limat Lombok Timur, dalam mengembangkan dan memajukan ponpes.\"Pantaslah kalau Ponpes Maraqitta\'limat di bawah kepemimpinan beliau (TGH Hazmi Hamzar) tumbuh dan berkembang sangat pesat,\" kata Zainut saat hadir di Haul ke-70 Ponpes Maraqitta\'limat milik TGH Hazmi Hamzar di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Kamis. Ia menilai langkah TGH Hazmi Hamzar untuk juga terjun di dunia politik dengan menjadi Anggota DPRD NTB sudah sangat tepat. Karena menurutnya, politik merupakan fardu kifayah, maka wajib salah seorang di antaranya berpolitik.\"Karena saya mengajak pondok pesantren yang lain mau mengikuti jejak Maraqitta\'limat dan TGH Hazmi Hamzar,\" ajak Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ini. Sementara, Pimpinan Ponpes Maraqitta\'limat TGH Hazmi Hamzar berharap ke depan ponpes akan mengembangkan sejumlah program, salah satunya Program Satu Rumah Satu S2.Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB.\"Maraqitta\'limat masuk pada program satu rumah satu S2. Ini tidak lain kita lakukan dalam mewujudkan peningkatan pendidikan, meningkatkan jumlah sumber daya manusia dengan pendidikan yang lebih tinggi melalui program satu rumah satu S2,\" katanya. (mth)
BKKBN-Kominfo Edukasikan Stunting Lewat Kampanye "Empat Terlalu"
Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengedukasikan masalah kekerdilan pada anak (stunting) kepada masyarakat melalui kampanye “Empat Terlalu”. \"Kami mempunyai formula jitu untuk mencegah stunting, yaitu hindari Empat Terlalu. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak jumlah anak,“ kata Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangan tertulis Kominfo yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis. Teguh menegaskan bahwa kampanye tersebut terbukti tidak hanya mampu mengendalikan masalah kependudukan, tetapi juga relevan mengurangi angka prevalensi stunting di Indonesia. Seperti prevalensi stunting saat ini yang tercatat turun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021 lalu. Namun, angka itu dianggap masih jauh di atas standar maksimal yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen. Oleh sebab itu, kampanye Empat Terlalu memuat empat hal yang dikaitkan dengan faktor penyebab stunting, salah satunya adalah usia ibu saat melahirkan. Menurutnya, sebaiknya seorang ibu menghindari kelahiran pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua karena batas usia ideal untuk seorang ibu melahirkan, berada pada rentang usia 21-35 tahun. Bila ibu melahirkan pada usia muda, tulang belum siap untuk proses melahirkan. Sebaliknya, bila ibu melahirkan pada usia yang terlalu tua maka ibu akan lebih rentan mengalami penyakit berupa preeklamsia atau pecah ketuban dini. Dua hal selanjutnya yang dikampanyekan adalah jarak kelahiran yang terlalu dekat dan banyaknya jumlah anak. Teguh menuturkan bahwa jarak terbaik untuk seorang ibu melahirkan anak kembali adalah lima kali masa kehamilan atau sekitar empat hingga lima tahun selanjutnya. “Selepas ibu melahirkan, sebaiknya segera menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang,” ucap dia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong mengatakan adanya keterbatasan waktu dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah, tidak ada jalan lain selain melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi di berbagai sektor kehidupan. Terkait kampanye Empat Terlalu, Usman menekankan bahwa kolaborasi itu dilakukan sebagai bentuk upaya dalam melakukan terobosan di bidang publik komunikasi. Sekaligus memanfaatkan kearifan lokal yang berada di suatu daerah. Sebagai contoh, pemerintah dapat memanfaatkan makanan lokal yang dapat meningkatkan nutrisi gizi masyarakat lokal seperti jagung di Gorontalo atau isu spesifik soal sanitasi di Sukabumi. “Pemanfaatan sumber daya alam lokal, berupa makanan lokal berfungsi meningkatkan nutrisi dan Ia berharap melalui kampanye itu, berbagai bentuk konseling dan pemeriksaan kesehatan dapat berjalan dengan baik guna mempercepat menurunkan angka stunting Indonesia,\" kata Usman. Ia berharap melalui kampanye itu, berbagai bentuk konseling dan pemeriksaan kesehatan dapat berjalan dengan baik guna mempercepat menurunkan angka stunting Indonesia. Diharapkan pula, seluruh pihak dapat terlibat aktif mewujudkan Indonesia Emas yang unggul dan berkualitas pada tahun 2045. (mth)
POPULER
