ALL CATEGORY
Kota Tangerang Alokasikan Dana Rp10,8 Miliar Bantu Pendidikan 10.300 Siswa
Tangerang, FNN - Pemerintah Kota Tangerang, Banten pada tahun 2022 menyiapkan dana sebesar Rp10,8 miliar untuk membantu pendidikan bagi 10.300 siswa SD dan SMP yang diberikan setiap enam bulan sekali untuk mendukung Program Tangerang Cerdas.Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Selasa, mengatakan penyaluran bantuan Program Tangerang Cerdas dilakukan melalui Dinas Pendidikan kepada penerima yang sudah dilakukan pendataan.Untuk siswa SD yang menerima bantuan dana Program Tangerang Cerdas sebanyak 6.300 siswa dengan nilai bantuan sebesar Rp480 ribu per anak dan siswa SMP sebanyak 4.000 anak dengan dana bantuan masing-masing sebesar Rp600 ribu.\"Untuk tingkat SD dialokasikan sebesar Rp6 miliar untuk 6.300 siswa dan jenjang SMP sebesar Rp4,8 miliar untuk 4.000 siswa,\" kata Wali Kota Arief usai menyerahkan bantuan Program Tangerang Cerdas kepada salah satu siswa di wilayah Kelurahan Keroncong, Jatiuwung, Selasa (22/2).Ia mengatakan Program Tangerang Cerdas digulirkan sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk membantu para siswa dalam kebutuhan harian dan lainnya terkait kegiatan sekolah.Ia berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat meringankan beban orang tua dan menunjang kebutuhan harian anak - anak dalam bersekolah untuk menjadi anak yang berprestasi.Wali Kota juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan kepada siswa yang mendapatkan bantuan serta evaluasi agar bantuan tersebut sampai kepada anak - anak. \"Evaluasi juga akan terus dilakukan agar dana bantuan bisa sampai kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan,\" kata Wali Kota Arief. (mth)
Kadin Indonesia Sasar Peluang Kerja Baterai Listrik dengan Korsel
Jakarta, FNN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengidentifikasi sejumlah sektor, termasuk kerja sama rantai pasok baterai produk elektronik dan mobil listrik dengan Korea Selatan (Korsel).Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani dalam Korea-Indonesia Business Forum yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama tersebut sangat prospektif lantaran Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia sementara Korsel merupakan salah satu negara manufaktur baterai listrik terbesar dunia.\"Ini menciptakan peluang bagi kedua negara untuk bekerjasama mengembangkan industri baterai, khususnya baterai kendaraan listrik yang terus tumbuh permintaannya di dunia seiring dengan transisi ekonomi hijau,\" katanya dalam acara yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.Shinta menuturkan potensi kerja sama lain yang dilirik pengusaha Indonesia yakni terkait rantai pasok khususnya di sektor manufaktur kendaraan bermotor, produk permesinan dan produk elektronik beserta dengan komponen dan suku cadangnya.Ia mengungkapkan beberapa perusahaan Korsel ternama seperti Posco dan Lotte telah menjadi investor di sektor besi baja dan industri kimia.Namun, pada saat yang sama, ekspor produk manufaktur utama Indonesia yakni ekspor produk dan komponen kendaraan bermotor, permesinan dan produk elektronik yang sangat kompetitif belum memiliki diversifikasi rantai pasok yang memadai di dalam negeri untuk menjaga stabilitas kinerja ekspor.\"Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha Indonesia dan Korea untuk menciptakan industri intermediate goods untuk produk tersebut dari industri hulu baja, dan petrokimia yang sudah diinvestasikan oleh pelaku usaha Korea di Indonesia,\" bebernya.Lebih lanjut, peluang kerja sama lainnya juga terbuka lebar di industri kesehatan sejalan dengan keinginan Indonesia untuk mempercepat reformasi sistem kesehatan nasional baik dari segi fasilitas kesehatan maupun dari sisi industri.\"Reformasi ini juga dicanangkan oleh pemerintah Indonesia akan jadi ladang potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis Korea untuk meningkatkan business presence-nya (eksistensi) pada industri ini,\" ujarnya.Peluang kerja sama lain yang juga dibidik, lanjut Shinta, yakni sektor energi terbarukan. Hal itu juga sejalan dengan banyaknya pelaku usaha asal negeri ginseng yang sepanjang pandemi ini telah banyak menciptakan perubahan dan mempercepat transisi hijau untuk perbaikan daya saing usaha dan iklim investasi.Tidak hanya sektor-sektor yang disebutkan, Kadin Indonesia juga mengidentifikasi banyak sektor lainnya yang bisa dijajaki dan dikerjasamakan secara bilateral.Sektor-sektor tersebut antara lain ekonomi kreatif, ekonomi digital khususnya komik, animasi, online game serta perfilman, sektor jasa profesional, juga sektor industri strategis seperti otomotif, perkapalan, pesawat terbang dan lainnya.\"Peluang kerja sama ini tidak hanya terbuka untuk skala besar tapi juga startup dan UMKM Indonesia di berbagai sektor,\" pungkas Shinta. (mth)
Menjawab Dahlan Iskan
Yang jelas, jangankan menyetujui presiden tiga periode, urusan calon presiden saja DPD tidak setuju, agar yang tampil tidak yang itu-itu saja; agar oligarki sulit mekar; agar hak memilih dan dipilih tidak diamputasi. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD di MPR AWALNYA diduga cek ombak. Tetapi makin ke sini wacana presiden tiga periode makin menguat. Kemunculannya acak, sulit ditebak, namun selalu terpental lalu hilang bersama angin. Lalu muncul lagi. Muncul lagi. Belakangan, ritmenya semakin sering. Mungkin sang komposer mengatur demikian. Itu kalau komposernya memang ada. Si pengatur ritme ini barangkali berpikir, orkestrasi politik adalah soal manajemen isu dan timing. Bila didendangkan terus-menerus, iramanya diatur, syairnya menggoda, boleh jadi publik Indonesia akan terbiasa. Apalagi, ada tukang survei yang mendeteksi penonton senang. Pelan tapi pasti, masyarakat dipikirnya akan berpikir-berpikir. Lalu merasa membutuhkan. Lalu menerima. Eh, apa iya semudah itu? Sebentar… sebentar. Bila matematikanya sebatas politik saja, semua bisa terjadi. Tetapi, ini juga soal rasa. Rasa yang terhubung dengan siksa batin masyarakat saat harus antre panjang hanya demi seliter dua liter minyak goreng. Atau tentang pajak yang naik, yang ditemani kenaikan listrik, BBM, dan lain-lain. Bisa pula soal-soal besar seperti Bandar Udara yang menjadi bengkel, atau hal remeh namun menyiksa semacam kartu BPJS yang harus ditenteng kemana-mana. Jadi, masyarakat belum tentu senang. Bagaimana dengan elit? Nah ini dia. Ada kekhawatiran besar, celah presiden tiga periode muncul dari sana. Yang tadinya hanya cek ombak, lalu berubah menjadi ombak besar yang menggulung semuanya. Dahlan Iskan, salah seorang yang menduga (atau sebatas mengkhawatirkan) potensi itu. Konstitusi memang mengharamkan. Tetapi konstitusi bukan kitab suci yang tidak boleh diubah. Konstitusi dibuat manusia. Kalau manusianya mau maka konstitusi bisa diubah. Kira-kira begitu kata Dahlan dalam tulisan berjudul Tiga Periode. Kalau DPR bisa dikuasai maka perubahan konstitusi hanya menunggu waktu. Asalkan porsi bagi-baginya seimbang. Misalnya, kalau presiden tiga periode, DPR juga dijatah sama. Pun dengan gubernur, agar gejolak di daerah bisa diredam. Semua senang, semua happy. Bagaimana dengan DPD? Prinsipnya sama. Anak tiri senayan ini bahkan bisa diberi porsi tambahan selain jatah tiga periode. Bonus tersebut adalah tawaran penguatan kewenangan lembaga DPD, agar derajatnya sedikit mengimbangi saudara tuanya di kamar sebelah. DPD ikut gembira, senatornya akan puas. Sesederhana itu. Sesederhana itu? Tunggu dulu. Saya tentu tidak berhak menjawab tudingan yang dialamatkan kepada DPR dan para gubernur. Silakan tanya mereka. Namun, kekhawatiran Pak Dahlan terhadap DPD rasanya tak perlu diteruskan. Tegasnya begini. DPD menolak wacana tiga periode, apapun alasannya, apapun iming-imingnya. Jejak digital penolakan ini mudah ditemui. Tinggal tanya mbah google, informasi pendukung dan pembanding akan disajikan. Nah, sekarang soal konsistensi sikap. Anggota DPD memang bukan malaikat yang digaransi istiqomah. Tetapi sejauh ini aura kebatinan di DPD masih mengarah ke sana dan semoga akan terus ke sana. DPD ingin negeri ini tetap memijak konstitusinya, bukan mengikuti keinginan sekelompok orang. Nalar konstitusi benar. Kekuasaan harus dibatasi dua periode, karena lebih dari itu akan berbahaya. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” begitu diktum Lord Acton. Lagi pula, atas alasan apa kita menyetujui tiga periode? Pembangunan yang telah dicapai? Yang mana ya? Kembali ke laptop. Wahai Pak Dahlan, duhai pembaca sekalian. Saya laporkan, psikologi politik di DPD bahkan lebih dari itu. Baru-baru ini, DPD mengajukan usul revisi UU Pemilu terkait Presidential Threshold dari 20 persen menjadi nol persen. Namun, usul ini ditolak oleh DPR dan Pemerintah. Tapi kami tak kehabisan langkah. 18 Februari 2022 lalu, melalui Sidang Paripurna ke-8, Anggota dan Pimpinan DPD sepakat menempuh jalur konstitusional lain, yakni uji materi pasal 222 UU Pemilu. Ya, DPD secara lembaga akan bertarung dalil di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, saya dua puluh tiga orang anggota DPD telah mendaftarkan gugatan secara personal. Langkah ini barangkali menjadi sejarah pertama di dunia. Lho, pembuat UU kok menggugat UU… Sudahlah. Itu soal lain. Yang jelas, jangankan menyetujui presiden tiga periode, urusan calon presiden saja DPD tidak setuju, agar yang tampil tidak yang itu-itu saja; agar oligarki sulit mekar; agar hak memilih dan dipilih tidak diamputasi. Sekarang, kita buka-bukaan saja. Samar-samar, gosip politik memenuhi udara. DPD melakukan itu karena unsurnya ada yang ingin menjadi calon presiden. Benarkah? Bisa benar, bisa tidak. Tapi masalahnya tidak terletak di sana. Masalahnya adalah soal aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat konstitusi. Apakah perjuangan DPD melawan aturan itu harus dihentikan karena gosip ini? Bukankah nyapres adalah hak semua warga negara yang merasa mampu dan terpanggil? Lagipula, kalau saya atau anggota DPD lain lolos nyapres, kan belum tentu terpilih juga? Namun, dari sikap DPD ini, setidaknya dua hal menjadi terang: Satu, DPD menolak wacana tiga periode. Dua, DPD menolak presidential threshold. Apapun itu, terima kasih telah mengingatkan kami, Pak Dahlan. Anda bukan orang sembarangan. Rekam jejak Anda jelas dan terukur. Kekhawatiran Anda layak menjadi kekhawatiran kami. Mohon, jangan merasa telah dikunci mati. (*)
PMI Bangka Tengah Bentuk Bank Darah
Koba, Babel,, FNN - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan membentuk Bank Darah untuk menjamin ketersediaannya.\"Bank Darah menjadi prioritas kami, ini sangat perlu sebagai bentuk misi kemanusiaan dan menjamin ketersediaan darah untuk pasien yang transfusi,\" kata Ketua PMI Bangka Tengah, Herry Erfian di Koba, Selasa.Herry Erfian yang juga menjabat Wakil Bupati Bangka Tengah itu akan bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk mewujudkan program Bank Darah.\"Di setiap rumah sakit wajib memiliki Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagai unit pelayanan yang bertanggung jawab atas ketersediaan darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup,\" jelasnya.Erfian mengatakan Bank Darah tentu saja untuk tempat penyimpanan darah hasil donor darah dari berbagai kalangan yang kualitasnya terjamin dan aman.\"Kita tidak ingin mendengar kejadian pasien menjadi kritis karena susah mendapatkan darah, maka Bank Darah penting untuk menjaga ketersediaan,\" katanya.Bank Darah juga bagian dari pelayanan transfusi darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.\"Justru itu dibutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat,\" ujarnya. (mth)
Alpine Ungkap Mobil F1 untuk Musim 2022 Usung Warna Pink dan Biru
Jakarta, FNN- Pabrikan Prancis Alpine meluncurkan mobil Formula One (F1) untuk musim 2022 dan mereka menjadi tim kesembilan yang mengungkap mobilnya menjelang uji coba musim dingin pertama akhir pekan ini.A522 baru milik tim Renault dirancang dengan aturan baru yang radikal, dengan aerodinamis yang lebih bersih menyapu ke belakang serta roda 18 inci yang lebih besar untuk meningkatkan balap wheel-to-wheel.Mobil tersebut juga menampilkan livery yang direvisi, dengan skema warna pink berpadu dengan warna biru.Target Alpine adalah untuk memperebutkan kejuaraan dalam 100 balapan dari dimulainya era aturan baru F1, yang akan dimulai dengan Grand Prix Bahrain pembukaan musim pada 20 Maret.\"Pada 2022, kami ingin menunjukkan kemajuan konstan dengan perkembangan komprehensif di semua lokasi untuk memastikan menjadi penantang gelar di masa depan,\" kata kepala eksekutif Alpine Laurent Rossi, dikutip dari Reuters, Selasa.\"Kami menuju ke arah yang benar dan kami ingin melanjutkan pendakian kami ke puncak.\"Tim, yang finis di urutan kelima dalam klasemen konstruktor selama tiga tahun terakhir, itu baru-baru ini meningkatkan departemen teknis mereka dan pekan lalu mengumumkan penandatanganan mantan bos tim Aston Martin Otmar Szafnauer sebagai kepala tim baru dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk membalikkan posisi mereka.Tim, yang menuju 2022 dengan barisan pembalap yang tidak berubah, juara dunia ganda Fernando Alonso dan pebalap Prancis Esteban Ocon, kembali ke puncak podium musim lalu dengan Ocon memberi mereka kemenangan pertama mereka sejak Grand Prix Australia 2013 di Hongaria.\"Saya tidak senang balapan melawan pesaing tangguh ini,\" kata Szafnauer.\"Saya ingat dengan baik ketika mereka mengalahkan kami di Hungaria dan tidak melakukan kesalahan,\" ujarnya menambahkan, mengacu pada kemenangan Ocon di depan pebalap Aston martin Sebastian Vettel yang finis kedua tetapi kemudian didiskualifikasi karena ketidakteraturan bahan bakar.Alpine menampilkan mobil musim 2022 dalam sebuah acara di Paris, dan merilis gambar mobil mereka yang sebenarnya, yang saat ini sedang dipersiapkan untuk tes pra-musim pertama di Barcelona yang akan berlangsung pada Rabu. (mth)
Aceh Kembangkan BUMDes Dorong Kemandirian Ekonomi Desa
Banda Aceh, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebutkan pemerintah terus mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa,” kata Plt Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Selasa.Aceh memiliki 6.497 desa. Untuk 2022, kata dia, Aceh mendapat alokasi dana desa sebesar Rp4,6 triliun dengan sektor prioritas penggunaan 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak COVID-19, sektor ketahanan pangan 20 persen, dan 8 persen untuk penanggulangan COVID-19.Tersisa 32 persen, lanjut dia, pemerintahan desa dapat menggunakan secara leluasa untuk program lain mulai pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha ekonomi kreatif, termasuk pemberdayaan BUMDes di setiap daerah.“Dari total desa di Aceh, yang sudah memiliki BUMDes sebanyak 6.247 desa, jadi masih ada sekitar 200 lebih desa yang belum memiliki BUMDes,” kata Zulkifli.Zulkifli mengatakan tidak semua BUMDes di Tanah Rencong itu berkembang dan maju. Hanya sebagian BUMDes yang telah memiliki unit usaha sesuai dengan potensi dan sumber daya alam masing-masing desa.Ada desa yang memiliki unit usaha BUMDes seperti isi ulang air minum, Pertashop, pengolahan sampah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan beberapa sektor lain.“Kalau Pertashop, ini membutuhkan banyak modal, maka kita sarankan BUMDes bersama, tergabung beberapa desa membuat satu BUMDes. Jadi usaha dari BUMDes ini tidak kita batasi, sesuai dengan potensi lokal dan fleksibel, artinya jangan ikut-ikutan,” katanya.Menurut dia, ada sekitar 2.000 BUMDes di Aceh yang masih rintisan. Artinya BUMDes baru terbentuk namun belum memilik unit usaha. Kemudian lebih 3.000 BUMDes tumbuh, yaitu memilik unit usaha tapi baru mampu memenuhi untuk kebutuhan operasional, namun belum berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).“Jadi lebih dari 3.000 BUMDes ini sudah hidup, sudah aktif, tapi cukup untuk operasionalnya saja belum memberi PADes, misalnya seperti usaha sewa teratak dan segala macam,” katanya.Kemudian, lanjut dia, terdapat 456 BUMDes kategori berkembang, yaitu telah memiliki unit usaha, tumbuh dan menghasilkan PADes, tetapi pendapatan yang dihasilkan belum sesuai dengan potensi jauh lebih besar yang ada di desa.“Sedangkan yang kita harapkan ialah BUMDes yang maju. Ini sudah benar-benar bisa berdiri, mandiri, menghasilkan PADes, juga yang dihasilkan sudah sesuai dengan potensi, tapi BUMDes yang ini belum ada di Aceh,” katanya.Oleh karena itu, kata Zulkifli, pemerintah provinsi fokus meningkatkan keterampilan bagi 456 BUMDes berkembang agar bisa maju, sehingga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri.Sedangkan untuk level BUMDes rintisan dan tumbuh tersebut akan ditangani secara bertahap oleh pemerintah di 23 kabupaten/kota seluruh Aceh.“Tidak mungkin kita di provinsi tangani semua BUMDes secara bersamaan, kita fokus ke yang berkembang, skill up untuk memajukan BUMDes, sehingga kita kerjasama dengan berbagai sumber untuk ini,” katanya. (mth)
Ekonom UMP: Perlu Kebijakan Terkait Minyak Goreng bagi UMKM
Purwokerto, FNN - Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Akhmad Darmawan mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan pasokan minyak goreng bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).\"Pemerintah harus turun tangan terkait dengan minyak goreng karena nanti kalau UMKM terganggu, pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri yang akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi UMKM,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.Ia mengatakan jika UMKM bermasalah, semua akan bermasalah karena bisnis tersebut berjalan dari hulu ke hilir.Dia mencontohkan jika pendanaan pelaku UMKM berasal dari perbankan dan mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit akibat usahanya tidak bisa berjalan seiring dengan kelangkaan minyak goreng, hal itu akan menimbulkan permasalahan.\"Kalau ada permasalahan dengan bank, akan berimbas kepada semua, akhirnya akan terjadi inflasi yang cukup lumayan. Apalagi inflasi biasanya terjadi ketika puasa dan sebagainya,\" kata Wakil Rektor UMP Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al Islam Kemuhammadiyahan itu.Selain itu, kata dia, perilaku para pelaku usaha juga harus mampu didampingi oleh pemerintah karena jika tidak ada pendampingan, bisa mengakibatkan terjadi krisis.Menurut dia, krisis bisa saja bermula dari salah satu komoditas pokok yang berimbas pada semua komoditas.\"Jadi, harus ada kebijakan khusus bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan minyak goreng sesuai kebutuhan. Kalau memang ada pembatasan bagi UMKM, ya jangan maksimal 2 liter per orang karena tentunya tidak akan mencukupi kebutuhan UMKM,\" kata Darmawan yang juga Ketua Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Banyumas.Dia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan analisis untuk mengetahui di mana sebenarnya letak kemacetan distribusi minyak goreng.\"Ini kan masalah saluran distribusi karena kalau kita lihat produksinya, sebenarnya kan tidak terjadi masalah. Mungkin ada orang-orang yang \'agak nakal\' terkait dengan kelangkaan minyak goreng, ada saluran distribusi yang tersumbat,\" katanya.Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian semestinya bisa mengatasi permasalahan yang sebenarnya merupakan hal sepele.Selain itu, kata dia, masyarakat juga sebaiknya bersikap santai dalam menyikapi permasalahan minyak goreng di pasaran.\"Ini sebenarnya kan masyarakat terpengaruh dengan psikologis perdagangan. Mestinya masyarakat santai-santai sajalah, enggak usah terpengaruh, karena tidak semua harus menggunakan minyak goreng, kecuali memang yang industri rumah tangga dan sebagainya,\" katanya.Menurut dia, kondisi sekarang seperti dibuat masyarakat menjadi panik dan sebagainya, sehingga seolah-olah minyak goreng itu akan habis, padahal tidak demikian.Ia mengatakan jika masyarakat bisa menahan diri dan bersikap santai, sebenarnya tidak masalah karena yang tersumbat di jalur distribusinya.\"Seperti yang tadi saya sampaikan, ada orang-orang kuat yang bermain di distribusi ini (minyak goreng, red.) karena mungkin menghadapi puasa dan lebaran, ini kan nanti harapannya kalau permintaannya tinggi, barang enggak ada, harga akan melonjak tinggi,\" katanya.Meskipun menganut harga pasar, dia mengatakan pemerintah semestinya mengendalikan stok dan aliran distribusi minyak goreng yang baik. \"Kemudian, masyarakat jangan terlampau panik dengan masalah minyak goreng, sehingga nanti akan teratasi dengan lebih cepat,\" kata Darmawan. (mth)
Menghidupkan Perlawanan Dalam Kekuatan Spiritual
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Rakyat Indonesia dan umat Islam, berhentilah menikmati kesengsaraan dan penderitaan hidup. Kekerasan, pemenjaraan dan bahkan pembunuhan, bukan lagi sekedar bentuk kedzoliman penguasa yang harus dilawan. Lebih dari itu menjadi tanggungjawab kemanusiaan sebagaimana amanat dari keyakinan spritualitas dan keagamaan. Seandainya saja penggunaan kekuatan dan memaksakannya pada orang lain dapat menjadikan seseorang atau sekelompok tertentu merasa hebat dan luar biasa. Pemikiran dan tindakan yang seperti itu merupakan kesalahan besar dan menunjukkan kelemahan sejatinya. Tentu saja, kekuasaan yang menggunakan kekerasan, pemenjaraan dan pembunuhan sekalipun, sesungguhnya tidak akan membuat pelakunya dapat merendahkan, melemahkan dan melenyapkan semangat perlawanan yang ditimbulkannya. Pelakunya secara perorangan ataupun berkelompok, betapapun terorganisir dan sistematik, tak akan menjadikannya sebagai suatu kejayaan atau superior atas yang lain, apalagi untuk selama-selamanya. Sejarah akan selalu dikenang, dipelajari dan diambil hikmahnya. Bahwasanya di dunia ini menegaskan kejahatan tetaplah merupakan kejahatan dan kebenaran tetaplah kebenaran. Keduanya sesuatu yang terpisah yang tidak bisa dicampuradukkan satu sama lainnya. Dalam banyak peradaban manusia, keduanya justru saling berhadapan, bertentangan dan menjadi konflik yang selalu mengiringi perjalanan hidup manusia. Dunia tidak akan bisa menghapuskan hikayat perjuangan Islam dengan perjuangan para Nabi dan Rasul yang menegakkan kebenaran dan memerangi yang munkar seperti yang digambarkan Al Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Islam dengan Al Quran dan sunah menjadi salah satu kiblat yang menuntun kehidupan manusia secara integral dan komprehensif termasuk dalam menyikapi soal-soal yang hak dan batil dalam kehidupan umat manusia. Begitupun setelah masa itu, dunia terus diselimuti konflik dimana pertarungan kebenaran dan kejahatan masih berlangsung hingga saat ini. Jejak dan lembaran catatan tragedi saat manusia bergumul diantara kebenaran dan kejahatan itu, masih tersimpan meski dunia memasuki era modern. Dalam buku dan pesan moral, nilai-nilai dan etika sosial bahkan hingga dilestarikan dalam monumen dan museum, empiris itu tetap ada menjadi sejarah dan yang dapat dipelajari generasi sekarang dan masa depan. Dalam episode panjang dan dramatis, kehidupan umat manusia akan selalu menemui gejolak dalam interaksi dan pergaulan sesamanya. Meski ada otoritas dan regulasi yang mengatur arus kepentingan individu dan komunitas, persinggungan rawan konflik yang memunculkan hegemoni dan dominasi antara satu dengan yang lainnya, antara kelompok dan kelompok lainnya. Bahkan pada ras dan agama satu bangsa kepada ras dan agama bangsa lainnya. Ketika itu terjadi dan memuncak, maka realitas sosial hanya akan melahirkan pertarungan antara yang kuat dan lemah, yang menindas dan ditindas serta api semangat perlawanan kaum marginal terhadap kekuasaan yang tak pernah padam. Kejahatan Atas Nama Negara dan Berlindung Dalam Jabatan Di manapun di belahan dunia yang lain, akan selalu ada distorsi penyelenggaraan negara. Pertumpahan darah, kebiadaban dan tragedi kemanusiaan kerapkali mewarnai kebijakan penguasa atas rakyat yang dikendalikannya. Kenikmatan berkuasa atas kemewahan hidup yang diliputi kekayaan harta dan jabatan, melulu menghasilkan rezim korup dan represif. Mengabaikan kondisi rakyat yang dirampas kelayakan hidupnya, dan memberangus setiap kesadaran kritis dan upaya-upaya menentang rezim penindas. Saat negara yang dibajak dan dipakai oleh sekelompok orang dan kepentingan tertentu, seperti perzinahan politik pejabat dan pengusaha. Maka bisa dipastikan rakyat hanya akan menjadi sapi perahan dan korban eksploitasi yang terus menerus, hingga ketidakberdayaan dan kematian datang. Tidak ada aturan, tidak ada norma, dan tidak ada hukum yang berlaku. Hanya ada ambisi dan tujuan menguasai dunia dan menikmati sebebas-bebasnya dan selama-lamanya. Kekuasaan tirani yang otoriter dan diktator itu hanya akan menggunakan logika dan bahasa kekuasaan. Seperti telah bersekutu dengan syetan, tak ayal lagi nafsu angkara itu mewujud orang-orang seperti Firaun atau Raja Ramses, Abu Jahal dll semasa jaman kenabian. Juga ada Mao Zedong, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Musolini, Pol Pot dll. yang menjadi musuh kemanusiaan di masa lalu. Tak terkecuali Indonesia sendiri, gejala itu ada dan semakin nyata menampilkan kekuasaan gelap yang menyandera negara. Terlebih selama tujuh tahun lebih, ketika rezim pemerintahan tidak sekedar korup, rakus dan bengis. Pemimpin dan pejabat negara yang telah menjadi budak kapitalisme global, tidak hanya menyasar pada kekayaan sumber daya alam semata. Birokrat hipokrat yang fasis itu juga mulai meniadakan keberadaan dan peran agama serta melakukan pendangkalan aqidah umat Islam seraya mengumbar liberalisasi dan sekulerisasi. Kekerasan, kriminalsasi dan pembunuhan mulai marak dipertontokan secara telanjang di hadapan publik. Tidak sekedar melakukan \"shock terapy\" dalam membungkam kesadaran kritis dan perlawanan terhadap penyimpangan kebijakan aparatur pemerintahan. Rezim otoriter ini juga terang-terangan \"show of force\" kepada rakyatnya yang pemilik kadaulatan negara dan telah memberikan mandat pada begundal-begundal kekuasaan itu. Tidak, rakyat tidak lemah dan rakyat tidak dalam ketidakberdayaan. Rakyat tidak lemah hanya karena harus berhadapan dengan uang, senjata, dan segelintir penjahat yang menguasai negara dan berlindung di balik jabatan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang, peristiwa heroik Surabaya melawan kekuatan fasis dunia dan semua perlawanan rakyat yang dalam banyak keterbatasan itu, mampu menumbangkan kekuasaan dan rezim laknat. Rakyat diam tertindas buksn berarti diam tak melakukan perlawanan. Betapapun kekerasan menghujam, darah telah bercucuran dan mayat bergelimpangan meregang nyawa oleh rezim lalim dan dzolim. Rakyat tak akan pernah berhenti dan lenyap kehadirannya, mati satu tumbuh seribu menyuburkan kesadaran kritis dan perlawanan. Pembangkangan, pemberontakan, dan mungkin saja api revolusi akan menyala seiring waktu. Hanya tinggal menunggu momentum yang tepat. Rakyat Indonesia dan umat Islam tak pernah mengenal kata lemah dan kalah, hanya menunggu waktu dan melakukan konsolidasi yang mewujud \"people power\" dan aksi massa yang dahsyat. Sembari mengimani spiritualitas yang tertuang dalam Al Quran dan sunah, yang memberi pelajaran prinsip dan mendasar tentang hakikat \"menegakkan amar ma\'ruf nahi munkar\". Dengan jihad fisabilillah umat Islam, atau dengan kata lain dalam bahasa nasionalisme dan patriotisme berupa rela berkorban demi nusa dan bangsa. Kekuatan yang bersemayam spiritualitas dan keagamaan di dalamnya, rakyat Indonesia terbukti dan teruji tak takut berjuang sampai titik darah penghabisan. Tentunya, dengan kesadaran penuh, ikhtiar dan tawaqal bahwasanya Allah aza wa jalla akan membersamai perjuangan rakyat tertindas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. In syaa Allah. (*)
Stok Minyak Goreng di Bulog Putussibau Kosong Sejak Akhir 2021
Kapuas Hulu, FNN - Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Putussibau Pramudya Wardana mengatakan hingga saat ini ketersediaan minyak goreng di gudang Bulog Putussibau masih kosong.Bahkan kekosongan stok minyak goreng tersebut terjadi sejak akhir Tahun 2021 hingga Februari 2022 saat ini.\"Kami sudah mengusulkan minyak goreng sebanyak lima ton ke Bulog Pontianak, tetapi saya tidak bisa memastikan kapan minyak goreng itu datang,\" kata Pramudya Wardana, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Selasa.Disampaikan Pramudya, selain mengusulkan minyak goreng, Bulog Putussibau juga mengusulkan gula sebanyak delapan ton, serta sejumlah komoditi lainnya seperti daging beku.Menurut dia, saat ini di gudang Bulog Putussibau hanya ada beras jenis medium sebanyak sebanyak 305 ton dan beras premium satu ton.\"Terkait kekosongan minyak goreng, kami akan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama dinas perdagangan,\" ucap Pramudya.Ia berharap minyak goreng, gula dan komoditi lainnya, bisa datang ke Bulog Putussibau sebelum bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu Kasianus Kintoi mengakui hingga saat ini harga minyak goreng di Kapuas Hulu masih mahal.\"Untuk minyak goreng memang harganya masih tinggi, dikarenakan pedagang masih punya stok lama yang harga belinya juga cukup tinggi, jadi pedagang tidak mau menurunkan harga yang disamaratakan Rp14 ribu/liter seperti yang dianjurkan oleh pemerintah,\" kata Kintoi.Dikatakan Kintoi, Dinas Perdagangan Kapuas Hulu pernah melakukan pengecekan ke beberapa Alfamart yang ada bahwa mereka pernah menjual minyak goreng sawit premium dalam kemasan seharga Rp14 ribu/liter, tetapi persediaan terbatas dan dalam satu hari bisa habis terjual.\"Untuk langkah selanjutnya terkait masalah minyak goreng itu, kami masih menunggu regulasi yang jelas dari pusat,\" kata Kintoi. (mth)
Kasad Jelaskan Alasan Penahanan Brigen TNI Junior Tumilaar
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, alasan penahanan Staf Khusus Kasad Brigjen TNI Junior Tumilaar di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena bertugas di luar kewenangannya.Jenderal Dudung ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Selasa, mengatakan, setiap prajurit itu kalau melaksanakan tugas pasti atas perintah atasan dan ada surat perintahnya.\"Nah, dia (Tumilaar) tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus Kasad untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya dia sebagai satuan kewilayahan,\" jelas Dudung.Menurut dia, tindakan yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar seharusnya tugas Babinsa hingga Kodim karena dua unsur ini yang berwenenang melakukan tugas satuan kewilayahan.\"Seharusnya Babinsa sampai Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan setempat. Dia melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya,\" katanya. Tak hanya itu, jabatan Junior Tumilaar sebagai Staf Khusus Kasad seharusnya mengajukan izin terhadapnya ketika akan keluar.\"Staf Khusus Kasad apabila keluar harus seizin Kasad, tapi dia bertindak mengatasnamakan membela rakyat padahal bukan kewenangan yang bersangkutan,\" tegasnya.Diketahui, Brigjen Tumilaar membela warga Bojongkoneng, Babakan Medang, Kabupaten Bogor, yang terlibat permasalahan lahan dengan PT Sentul City.Sebelumnya, sebuah foto selembar surat yang ditulis tangan mengatasnamakan Brigjen TNI Junior Tumilaar beredar di media sosial pada Senin (21/2).Surat tersebut perihal permohonan Tumilaar untuk dievakuasi ke RSPAD dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena sakit asam lambung atau GERD yang dideritanya.Surat tersebut ditujukan kepada KSAD, Ka Otmilti II, Danpuspom AD, dan Ditkum AD.Dalam surat itu, Tumilaar memohon diampuni karena bersalah membela rakyat warga Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban penggusuran lahan dan bangunan PT Sentul City.\"Saya juga mohon pengampunan karena tanggal 3 April 2022 saya berumur 58 tahun, jadi memasuki usia pensiun,\" kata Tumilaar dalam suratnya.Tembusan surat tersebut ditujukan di antaranya kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kababinkum TNI, dan Orjen TNI. (sws)
POPULER
