ALL CATEGORY
Satgas COVID-19 Bubarkan Deklarasi Dukung La Nyalla di Samarinda
Samarinda, FNN - Acara deklarasi dukungan terhadap Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti sebagai Calon Presiden 2024 di Gedung Serbaguna Kompleks GOR Sempaja,Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis siang, dibubarkan oleh petugas satgas COVID-19 wilayah setempat.Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur sempat mendatangi lokasi acara dan menanyakan kepada panitia penyelenggara terkait perizinan kegiatan tersebut, sebelum petugas kepolisian, satpol PP dan babinsa tiba di lokasi.Sempat terjadi pertemuan antara panitia penyelenggara dengan Kadispora dan sejumlah petugas, hingga akhirnya acara tersebut tidak diizinkan untuk dilanjutkan.Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur mengatakan selaku penanggung jawab fasilitas di Stadion Sempaja, pihaknya mengaku kecolongan karena kegiatan tersebut dinilainya merupakan kampanye politik.“Dalam surat pengajuan oleh panitia kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD) Stadion tercantum acara adalah teleskop pemimpin 2024, namun fakta di lapangan banyak tersebar baliho dukungan figur menuju Pemilu 2024,” kata Agus Tianur.Ia mengatakan, selain dalam acara tersebut terjadi pengumpulan massa dalam situasi Kota Samarinda tengah terjadi lonjakan kasus COVID-19, pihaknya juga mengaku was-was dengan teguran KPU dan Bawaslu terkait kegiatan kampanye di luar jadwal.“Berdasarkan koordinasi kami dengan satgas COVID-19 dan satpol PP, dan polsek, maka kami tidak mengizinkan acara tersebut untuk dilanjutkan,” kata Agus Tianur.Perwakilan panitia deklarasi Ahmad menerangkan bahwa panitia telah mengurus segala perizinan sesuai dengan prosedur sebelum acara tersebut digelar.“Kami juga telah mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Samarinda dan juga memberitahukan kegiatan ke Polres Samarinda, tiga hari sebelum acara,” kata Ahmad.Meski acara tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana, namun Ahmad mengatakan Forum Komunikasi Persaudaraan Borneo Gemilang sebagai penggagas acara tersebut tetap loyal untuk mendukung La Nyalla Mattaliti sebagai Capres 2024.“Kami menilai beliau merupakan tokoh yang berjiwa pemberani, pemersatu, independen, dan egaliter, dan beliau sangat pantas untuk maju di Pilpres 2024,” kata Ahmad.Menurut Ahmad, acara deklarasi memang sempat dilaksanakan meski berjalan cukup singkat disertai dengan penandatanganan dukungan masyarakat kepada La Nyalla sebagai Capres 2024. (sws)
DPR Gelar Paripurna Tetapkan Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027
Jakarta, FNN - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pada Jumat pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan atas hasil uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 yang telah dilakukan Komisi II DPR RI.Dalam surat undangan kegiatan Rapat Paripurna Nomor: B/4194/PW.1101/2/2022 yang beredar disebutkan bahwa pengambilan keputusan terkait calon anggota KPU-Bawaslu dilakukan setelah mendengarkan laporan pimpinan Komisi II DPR.Rapat Paripurna juga mengagendakan pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.Kedua agenda tersebut akan didahului dengan Pelantikan Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan MPR RI Sisa Jabatan Tahun 2019-2024.Rapat Paripurna tersebut akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yaitu kehadiran anggota DPR secara fisik dan virtual. Kehadiran fisik anggota DPR dibatasi maksimal sebanyak 30 persen, sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada tanggal 3 Februari 2022. (sws)
PBNU Tegaskan Keinginan Ikut Serta Bangun Desain Sosial IKN Nusantara
Surabaya, FNN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan keinginannya ikut serta bersama pemerintah untuk membangun desain sosial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.\"NU ingin ikut serta untuk membangun desain sosial di IKN Nusantara,\" ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat puncak peringatan Harlah Ke-99 NU di Kompleks Pondok Pesantren Syaichona Kholil di Kabupaten Bangkalan, Madura, yang dipantau secara virtual dari Surabaya, Kamis malam.Menurut dia, adanya IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik melambangkan masa depan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah RI.PBNU, kata dia, mengusulkan kepada pemerintah agar tidak hanya berpikir tentang desain atau rancangan fisiknya, tapi juga desain sosial di dalamnya.\"Di sana akan dibangun satu kota yang sama sekali baru. Kita harus berpikir masyarakat semacam apa yang akan dihadirkan di kota baru itu,\" ucap Gus Yahya, sapaan akrabnya.Selain itu, lanjut dia, IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan yang NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.\"Karena NU ingin menggapai masa depan dan tidak mau dipenjara oleh masa lalu,\" katanya.Gus Yahya juga menjelaskan salah satu tujuan digelarnya Harlah NU sekaligus pengukuhan pengurus pada 31 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, karena saat ini pemerintah telah membuat inisiatif ikonik yang melambangkan arah masa depan dan telah diterima sebagai konsensus politik bahwa akan ada ibu kota negara baru.Di sisi lain, pada puncak peringatan Harlah Ke-99 NU, juga dilakukan sejumlah kegiatan, salah satunya kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman PBNU dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.Pihaknya bersama Kementerian BUMN akan membangun sebanyak 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), serta bersama Kemenkop dan UKM mendidik sekurang-kurangnya 10 ribu wirausaha santri.Hadir pada kesempatan tersebut Rais Aam PBNU KH Miftahul Achyar, jajaran ketua tanfidziyah PBNU, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, pejabat Forkopimda Jatim serta ulama dan kiai sepuh. (sws)
Syekh Junaid alBatawi Menurut Buya Hamka
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan SUATU hari Buya Hamka meminta aku datang ke rumahnya sekitar tahun 1980. Kebetulan, aku ingin kebih jauh mendengar tentang Syekh Junaid alBatawi dari beliau, karena Buya pernah menulis tentang Syekh Junaid di majalah Panji Masyarakat. Ridwan, tahun 1930-an Buya lama di Mekkah dan sempat bertemu dengan pemukim2 yang alami jaman Syekh Junaid. Buya simpulkan almarhum ini Syaikhul Masyaikh. Kamu Betawi, Ridwan, mesti tau ini. Dirangsang Buya aku mencari info tentang Syekh Junaid dari laporan2 Snouck Hurgronje. Saya juga omong2 dengan sejarahwan Belanda Aku juga berkunjung ke rumah keluarga Guru Mansur di Jembatan Lima. Guru Mansur ponakan Syekh Junaid. Pemukim2 Andunusi disebut Belanda Kontingen Jawa di Mekkah. Sejak pemberontakan Ahmad Rifangi 1856 di Pekalongan, lalu Tambun 1869, dan Puncaknya Cilegon 1883 Belanda mulai curiga pada Kontingen yang dianggapnya memberi darah segar pada pelawan2 Belanda. Belanda tau kalau tokoh Kontingen itu Syekh Junaid alBatawi. Syekh Junaid lahir di Jembatan Lima pada tahun 1810-an. Diperkirakan tahun 1830-an Syekh Junaid dan isteri mulai mukim di Mekkah. Beliau dikaruniai anak dua putra dan dua putri. Kelak seorang putrinya dinikah oleh Al Mishri, ulama dan penulis. Al Mishri nenyaksikan seorang Betawi nama Bapa Slamet dilantik Daendels sebagai pejabat tinggi Nederlands Indie Batav, Perancis. Bapa Slamet artinya bin Slamet. Akhirnya Belanda nenugaskan Snouck Hurgronye untuk bertemu dengan Syekh Junaid al Betawi. Belanda sudah menerima laporan bahwa Syekh Junaid dipercaya Kerajaan sebagai satu2nya orang Non Hejaz dan satu2nya Andunisi yang nenjadi Imam Masjidil Haraam, dan Syekh Junaid pun mendapat izin mengajar di serambi Masjidil Haraam. Claim a/n pemda DKI yang sebut2 nama lain tak berdasar. Saya ber-tanya2 kenapa kok dari pemda DKI bisa terbit omongan yang a-historis. Snouck Hurgronye tiba dii Makkah 1894. Selama hampir setahun ikhtiar mau bertemu Syekh Junaid, tapi Syekh Junaid menolak. Snouck akhirnya balik naar Holland pada 1895. Sebagai anak Betawi aku berusaha pahami Syekh Junaid. Dalam bahasa Betawi Syekh Junaid alBatawi itu parku. Keras berpegang pada prinsip yang diyakininya. Keterangan foto di atas Buya Hamka, kanan, dan RS kiri, tahun 1980. (*)
New Mangkrak Metropolis
Oleh Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PIDATO yang dipuji oleh pemuja Jokowi adalah singgungan bahwa IKN Penajam adalah New Smart Metropolis. Melihat track record sebelumnya soal hebat dan luar biasanya Esemka atau spektakuler nya Kereta Cepat Bandung Jakarta, nampaknya omongan pak Jokowi sulit untuk dipercaya. New Smart Metropolis berpeluang sama dengan New Mangkrak Metropolis atau bahkan New Bangkrut Metropolis. Program pindah Ibu Kota Negara bukanlah kemauan rakyat dan bangsa Indonesia tetapi lebih pada kehendak Istana dan lingkungan oligarkhinya. Usulan referendum mengemuka untuk menguji benarkah rakyat menginginkan pindah Ibu Kota Negara ? DPR menyetujui, tetapi semua juga tahu posisi DPR kini dalam relasinya dengan Eksekutif. Proses penetapan UU IKN secara tergesa gesa dan \"asal-asalan\" cukup menjadi bukti. Mangkrak atau bangkrut adalah prediksi atas dasar pengalaman empirik. Program Pemerintah yang dikritisi rakyat bahkan dicurigai tentu tidak akan nyaman untuk dikerjakan, bahkan dekat pada kegagalan. Apalagi pandemi pun masih sulit untuk diprediksi usainya. Tahapan krusial, antara lain : Pertama, pra-konstruksi yang menyangkut perundang-undangan dan rencana pembiayaan. UU yang diproduk dilakukan gugatan ke MK oleh berbagai elemen masyarakat. Sementara rencana pembiayaan hampir 500 Trilyun yang awalnya konon tidak menggunakan dana APBN kini menjadi terbuka. Terasa betapa beratnya kelak pemenuhan pembiayaan IKN baru tersebut. Kedua, saat konstruksi. Sebagaimana proyek ambisius lain seperti Kereta Cepat Cina yang ternyata belepotan karena waktu yang tidak tepat dan biaya yang terus membengkak, maka pembangunan IKN baru diduga jauh lebih rumit lagi. Agenda \"enak-enakan\" menjual gedung-gedung di Jakarta untuk ikut membiayai sangat tidaklah rasional. Masalah yang dihadapi bukan saja menjadi membangun IKN baru, tetapi persoalan \"bumi hangus\" gedung Pemerintah di Jakarta. Ketiga, pasca pembangunan IKN maka SDM yang harus dipindahkan membutuhkan ASN berjiwa \"relawan\". Ketika biaya hidup bertambah karena perpindahan yang jauh dan berada di \"daerah baru\", maka dimungkinkan banyak yang enggan pindah dan memilih \"resign\". Merekrut ASN baru bukan solusi. Artinya persoalan akan muncul. Kemudahan fasilitas di Jakarta tidak akan cepat tergantikan dan terbarukan. Rakyat tidak akan berkontribusi untuk menolong, karena itu bukan kemauannya. Sebaliknya rakyat akan menghukum atas kebijakan bodoh dan sembrono yang berbasis ambisi kepentingan tersebut. Presiden dan oligarki harus siap menerima sanksi. Proyek pindah IKN adalah judi terbesar rezim Jokowi. Belum lagi jika ternyata Pemerintah tidak mampu membuat IKN \"ramai\" dan \"dinamis\" bahkan akhirnya IKN baru menjadi \"kota mati\" maka sia-sialah pengorbanan dan enerji yang terbuang percuma. Ujungnya Ibu Kota Negara akan kembali lagi ke Jakarta. \"Ke Jakarta aku kan kembali Walaupun apa yang kan terjadi\", kata Koes Plus. Jadi bukan seperti pidato Jokowi bahwa IKN baru adalah New Smart Metropolis melainkan bakal menjadi New Mangkrak Metropolis atau New Bangkrut Metropolis.(*)
Banjir dan Tanah Longsor Tanda 64 Titik di Kota Sukabumi
Sukabumi, FNN - Hujan deras yang mengguyur Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis, memicu bencana banjir dan tanah longsor di 64 titik sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dan hingga kini masih dalam penanganan petugas gabungan.\"Dari puluhan titik lokasi bencana tersebut didominasi bencana banjir yang terjadi di 55 titik, sisanya tanah longsor dan rumah roboh,\" kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi Imran Wardani di Sukabumi, Kamis.Pantauan di lokasi bencana, beberapa ruas jalan di Kota Sukabumi seperti di sekitar Jembatan Merah, Kecamatan Baros, arus lalu lintas sempat lumpuh karena ruas jalan terendam banjir akibat meluapnya sungai yang berada di sekitar jalan raya yang menghubungkan wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.Di lokasi berbeda, seperti beberapa titik di Kecamatan Cibeureum dan Cikole, banjir tidak hanya merendam sejumlah rumah warga, tetapi gedung madrasah dan fasilitas umum pun ikut terdampak. Bahkan, tiga warga yang berada di SD Sudajayahilir, Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Baros terjebak banjir.Tidak hanya itu, data dari BPBD Kota Sukabumi dua rumah roboh di Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang akibat terdampak bencana tanah longsor dan masih banyak lagi fasilitas pendidikan, fasilitas umum, rumah warga dan lainnya yang terdampak bencana.Menurut Imran, pihaknya hingga Kamis malam masih melakukan pendataan terhadap jumlah bangunan yang rusak dan terdampak, namun untuk banjir saat ini di beberapa titik sudah mulai surut karena hujan reda.Lanjut dia, bencana banjir yang terjadi di Kota Sukabumi ini karena kurang berfungsinya saluran air atau drainase akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan, sama halnya pendangkalan dan penyempitan aliran sungai juga menjadi pemicu terjadinya banjir.\"Untuk korban jiwa dan luka masih dilakukan pendataan. Dalam penanganan bencana ini kami pun dibantu petugas dari unsur TNI, Polri serta berbagai komunitas relawan dan lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi,\" tambahnya. (mth)
BI dan PWNU Jatim Sepakati Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Pesantren
Surabaya, FNN - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) setempat menyepakati kerja sama pengembangan ekonomi pesantren di wilayah itu, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-99 Nahdlatul Ulama (NU).Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto di Surabaya, Kamis mengatakan kerja sama kedua lembaga berfokus pada empat program utama, yakni pertama keduanya sepakat memberikan dukungan program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren di Jawa Timur.Kedua, masing-masing lembaga akan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan tentang pengelolaan keuangan syariah kepada pesantren-pesantren di Jawa Timur. Ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi kebanksentralan kepada pesantren Jawa Timur, di antaranya perihal ciri-ciri keaslian uang rupiah, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) hingga keuangan inklusif. Keempat, bersama-sama mengelola data dan mengembangkan model bisnis yang dapat direplikasi atau sebagai role model dalam program kemandirian pesantren. \"Kerja sama BI-PWNU Jatim ini diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi pesantren di Jawa Timur dan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,\" kata Budi, usai menandatangani dokumen Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk kerja sama pengembangan ekonomi pesantren di Jawa Timur. Selain melakukan MoU dengan Bank Indonesia Jatim, PWNU Jatim juga menandatangani kerja sama dengan OJK Jatim, Jasa Raharja, UPN, UTM, UNESA, UNUSA, UNISMA dan UPN terkait dukungan pendidikan syariah dan kerja sama lainnya. Sementara itu, acara Harlah ke-99 NU berlangsung di Auditorium KH Hasyim asy’ari Kantor PWNU Jatim dihadiri oleh Rais Aam, Ketua dan pengurus inti PBNU, Rais Syuriah PWNU Jatim (KH Muhammad Anwar Manshur dan KH Agoes Ali Mashuri), Kepala BI Jatim, Kepala OJK Jatim, Direktur Jasa Raharja, Kakanwil Kemenag Jatim dan seluruh pimpinan PWNU se-Indonesia. (mth)
Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Partai Gelora Sarankan Diversifikasi Minyak Kelapa
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mempertanyakan kemampuan pemerintah mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab, kelangkaan produk penting seperti minyak goreng menandakan barang keperluan lainnya bisa juga terjadi kelangkaan. “Inikan kalau minyak goreng saja terjadi (kelangkaan, red), kemungkinan terjadi juga di produk lain,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk ‘Minyak Goreng Langka, Ada Apa?’, Rabu (16/2/2022) petang. Fahri menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. “Pemerintah kita melalui BUMN yang bernama Bulog itu disiapkan untuk melakukan kesigapan pangan secara nasional,” katanya. Selain itu, Fahri menyarankan pemerintah membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan kebutuhan pokok dalam negeri. “Pemerintah harus meramu keputusan agar kita memiliki daya tahan yang kuat dari sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis ini. Sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan,” terangnya. Fahri kembali menegaskan, minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada kebutuhkan pokok lainnya. Kebutuhan pokok saat ini, kata dia, menjadi problem struktural yang tidak diselesaikan pemerintah Indonesia. “Tentu (kelangkaan ini) punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, seperti rumah tangga maupun bidang industri,” ujarnya. Karena itu, Fahri heran dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air. “Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan tadi,” katanya. Misalnya, pemerintah bisa melihat potensi peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan. “Kita tahu presiden juga barusan meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO,” tutur Fahri. Perluasan permintaan biofuel tersebut, lanjutnya, membuat potensi kelangkaan minyak goreng bisa terjadi. Hal seperti itu, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan menempuh diversifikasi. “Sementara itu, diversifikasi dengan minyak kelapa, kita punya garis pantai terpanjang di dunia, itu tidak ada keseriusan melakukan antisipasi,” ujarnya. Hal senada disampaikan ekonom senior Faisal Basri menilai kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini adalah ulah pemerintah sendiri lewat kebijakan yang dibuat. Akibatnya terjadi pergeseran besar dalam konsumsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri. Faisal mengatakan konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh industri pangan, kini menjadi industri biodiesel. Lonjakan tajam terjadi sejak 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam minyak biosolar). “Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel,” kata Faisal. Konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta ton tahun 2020. Di sisi lain, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020. Pola konsumsi CPO dalam negeri seperti itu dinilai akan terus berlanjut dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi. “Jadi karena wajib, konsumsinya naik, sawitnya kan tidak meningkat secepat kebutuhan biodiesel (jadi) diambil dari minyak goreng ini, industri pangan ini,” bebernya Faisal menyebut pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi. “Sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi, buat perut urusan belakangan. Makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja,” imbuhnya. “Jadi jangan cepat menyalahkan pengusaha juga karena pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung, tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel. Yang membuat seperti itu siapa? Ya pemerintah. Jadi pemerintah ini salah kelola, pemerintah yang tidak bisa memerintah,” tambahnya. Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Hasan Basri mengatakan, upaya pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng dan kelangkaannya di pasaran, hanya bertujuan menekan kegaduhan saja. “Ini hanya siasat menekan kegaduhan, kita disuapi sedikit digunakan untuk mengurai kegaduhan. Sementara permintaan banyak, pemasokan terbatas, sehingga menimbulkan kelangkaan,” kata Hasan Basri. Hasan menolak pedagang disalahkan dalam hal kelangkaan minyak goreng, apalagi sampai ada tuduhan melakukan penimbunan. Padahal ada pasokan yang dibatasi, sehingga tidak berimbang dengan permintaan, akibatnya barang langka atau sulit ditemukan. “Minyak goreng mahal itu yang dipermasalahkan pedagang, sementara kita pedagang itu kan hanya menjual dengan keuntungan yang sangat tipis. Jadi kalau kita sebagai pedagang tidak akan mungkin menyetok minyak goreng yang berlebihan, artinya hari ini paling 2, 3 hari stok kita habis lalu belanja lagi,” katnya. Akibat permasalahan ini, Hasan cerita banyak pelanggan pasar tradisional lebih memilih membeli minyak goreng di ritel modern. Sebab barang dan harga di ritel moden lebih pasti yakni sebesar Rp 14.000/liter. Dengan adanya kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional, para konsumen memburu pasar-pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, dia lebih suka berbelanja ke sana. Ini tentu menjadikan kita pasar tradisional kehilangan pelanggan akibat diskriminatif pemerintah dalam menentukan (harga) minyak goreng,” tuturnya. Tidak sedikit juga pelaku ritel modern disebut memanfaatkan momentum ini untuk menarik konsumen dari pasar tradisional. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan kepada pelaku pasar tradisional yang notabene adalah rakyat kecil. “Namun sepertinya tidak seperti itu yang kami rasakan di lapangan. Lagi-lagi ritel modern yang dimiliki kapitalis-kapitalis besar itu mengambil peran pasar tradisional dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini efeknya sangat buruk bagi kita pasar tradisional,” tuturnya. “Tidak berfungsinya pemerintah sehingga distributor minyak goreng atau produsen minyak goreng itu semaunya saja meletakkan harga. Nah ini yang jadi beban bagi kami, pasar tradisional yang selama ini jadi bulan-bulanan dari masyarakat, kita selalu dianggap sebagai pemicu naiknya harga komoditi minyak goreng, padahal minyak goreng itu naiknya dari sumber utamanya, produsennya,” pungkasnya. Namun sayangnya, pertanyaan-pertanyaan publik tersebut tidak bisa dijawab oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dianggap bertanggungjawab pada distribusi minyak goreng. Partai Gelora telah berusaha melakukan cover both side, dengan memberikan forum kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai kelangkaan minyak goreng yang terjadi di berbagai daerah, meski harga telah diturunkan. Diskusi bertema ‘Minyak Goreng Langka, Ada Apa?’ yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV dan Transvision Satellite Channel SERU: 333 ini, rencananya menghadirkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Oke Nurwan sebagai narasumber. Bahkan Kemendag menurunkan timnya dari Humas untuk mengikuti diskusi yang digelar secara daring tersebut. Sayangnya hingga diskusi berakhir, Oke Nurwan tidak bisa bergabung. Ia beralasan tidak bisa meninggalkan tugasnya, sehingga tidak bisa hadir sebagai narasumber diskusi tersebut. (sws)
Minyak Pulih Sebagian, Kyiv Disebut Serang Pemberontak Dukungan Rusia
Singapura, FNN - Minyak memulihkan sebagian dari penurunan awal lebih dari dua persen perdagangan Asia pada Kamis, setelah pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina Timur menuduh pasukan pemerintah Kyiv pada Kamis menembaki wilayah mereka dengan mortir.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS diperdagangkan turun 0,7 persen pada 92,98 dolar AS per barel pada pukul 04.22 GMT, setelah sebelumnya turun lebih dari 2,0 persen.Minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan turun 0,6 persen menjadi diperdagangkan di 94,2 dolar AS per barel pada pukul 04.20 GMT, setelah sebelumnya juga turun lebih dari 2,0 persen.Pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina timur mengatakan pasukan pemerintah Kyiv pada Kamis menggunakan mortir untuk menyerang wilayah mereka, yang melanggar perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, kata kantor berita negara Rusia RIA.Eskalasi dalam konflik selama bertahun-tahun dengan separatis Donbass dapat memicu ketegangan antara Rusia dan Barat. Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina dan Barat telah mengancam Moskow dengan sanksi baru jika menyerang.Minyak jatuh lebih awal setelah Prancis dan Iran mengatakan pihak-pihak lebih dekat dengan kesepakatan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia, mengimbangi ketegangan di Ukraina.\"Berita positif dari negosiasi nuklir AS-Iran memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk harga minyak global, karena kemungkinan pasokan minyak mentah baru mengurangi defisit pasokan-permintaan,\" kata Claudio Galimberti, wakil presiden senior konsultan Rystad Energy.Prancis mengatakan pada Rabu (16/2) bahwa keputusan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia hanya beberapa hari lagi dan bahwa sekarang terserah kepada Teheran untuk membuat pilihan politik, sementara Teheran meminta kekuatan Barat untuk menjadi \"realistis.\"Dengan kesepakatan baru yang mengisyaratkan, Korea Selatan, yang sebelumnya salah satu pelanggan minyak terkemuka Teheran di Asia, mengatakan pada Rabu (16/2) bahwa pihaknya telah mengadakan pembicaraan tingkat kerja tentang melanjutkan impor minyak mentah Iran dan mencairkan dana Iran.Dalam catatan penelitian sebelumnya pada Kamis, Eurasia Group mengatakan jika terjadi kesepakatan, Iran akan dapat memasuki pasar dengan meningkatkan pasokan lebih cepat daripada mengikuti kesepakatan pada 2015.\"Kali ini, pentahapan kesepakatan bisa memakan waktu 1-2 bulan, tetapi Iran kemungkinan akan segera mulai meningkatkan ekspor minyak, baik secara legal maupun ilegal,\" catat Eurasia, menambahkan bahwa pasokan bisa berasal dari penyimpanan terapung Iran di Asia serta minyak yang disimpan dalam tangki di China.Pasar minyak telah didominasi oleh sikap Rusia yang mengancam terhadap Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, dengan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan dari produsen utama di pasar global yang ketat dapat mendorong harga minyak ke 100 dolar AS per barel.Pengumuman Rusia tentang penarikan sebagian pasukan dari dekat Ukraina awal pekan ini dibantah oleh peringatan pemerintah Barat bahwa Rusia membangun kehadiran militer di dekat perbatasan Ukraina, menjaga ketegangan tetap membara.\"Dalam beberapa minggu terakhir, pasar telah memperkirakan ketegangan Rusia-Ukraina yang akan menyebabkan lebih banyak gangguan produksi dan pasokan dalam situasi pasokan yang sudah ketat di pasar minyak,\" kata Tina Teng, analis di CMC Markets, menambahkan harga bisa melihat penurunan lebih lanjut jika ketegangan mereda. (mth)
Terdakwa Tanah Munjul Minta Pengembalian Aset yang Disita KPK
Jakarta, FNN - Rudy Hartono Iskandar selaku beneficial owner PT Adonara Propertindo meminta pengembalian aset-aset yang sudah disita KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah proyek \"Hunian DP 0 Rupiah\" di Munjul, Jakarta Timur yang merugikan negara Rp152,565 miliar.\"Saya mohon dengan segala kerendahan hati kepada majelis hakim agar memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan beberapa tanah bersertifikat di Tibubeneng yang tercatat atas nama saya karena perolehan tanah tersebut berasal dari usaha dan jerih payah saya serta tidak berhubungan dengan transaksi Munjul,\" kata Rudy saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.Dalam perkara ini Rudy Hartono dituntut 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan dan perampasan harta senilai Rp35,033 miliar serta perampasan aset, sedangkan istrinya Anja Runtuwene yang juga beneficial owner PT Adonara dituntut 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan dan perampasan harta senilai Rp35,033 miliar ditambah sejumlah aset.\"Saya dapat aset tersebut dengan cara yang sah dan tercatat di hadapan notaris dan PPAT dengan jual beli yang sah. Saksi I Ketut Riana dan I Wayan Astika dengan mengatakan saya melawan hukum dan cara yang curang dengan membalik nama tanah tersebut. Namun, di sisi lain tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum apa pun terhadap saya dan notaris PPAT dan tidak ada yang pernah mempermasalahkan kepemilikan tanah tersebut sebelum saya ditahan,\" ungkap Rudy.Bahkan, Rudy menyebut untuk mengembalikan apa yang sudah dibayar oleh BUMD Perumda Sarana Jaya kepada PT Adonara Propertindo. Dana tersebut masuk ke rekening Anja, Rudy dan Anja telah menyerahkan uang sejumlah uang tunai dan aset senilai Rp155,610 miliar.\"Uang artinya kami telah mengembalikan lebih dari apa yang dikeluarkan Perumda Sarana Jaya yaitu sebesar Rp152,565 miliar. Kami sekeluarga tidak ada niat untuk melakukan korupsi dalam bentuk apa pun. Saya selaku bekerja keras agar kebutuhan keluarga tercukupi,\" ungkap Rudy.Selain pengembalian aset, Rudy pun meminta agar ada pembukaan blokir rekening miliknya.\"Meski saya dinyatakan bersalah, saya mohon keadilan agar aset-aset yang saya peroleh dengan keringat dan kerja keras saya tidak dirampas begitu saja, apalagi perolehan aset tersebut tidak terkait dengan Perumda Sarana Jaya dan beberapa rekening perusahaan dan saya pribadi serta aset-aset tanah dan bangunan milik saya yang tidak berhubungan dengan Munjul diblokir oleh KPK agar dibuka blokir oleh yang mulia,\" tambah Rudy.Dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut perampasan uang yang telah dikembalikan Anja Runtuwene dan Rudy Hartono masing-masing sebesar Rp35,033 miliar dan aset yang terdiri dari:1. 1 bidang tanah di Desa Tibubeneng kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung provinsi Bali seluas 5.150 meter persegi yang sudah dilelang senilai Rp22 miliar 2. 2 bidang tanah di DesaKuta kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Bali seluas 690 meter persegi dan 1.437 meter persegi yang nilai seluruhnya Rp7 miliarJaksa juga meminta perampasan aset milik Rudy Hartono berupa:1. 1 unit mobil Mini Cooper S type Convertible A/T senilai Rp1,2 miliar2. 1 unit motor Honda PCV hitam senilai Rp56,878 juta3. 1 bidang tanah seluas 6.625 meter persegi di Pancoran Mas, Depok Rp114,248 miliar.Sedangkan terhadap PT Adonara Propertindo yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut dituntut tidak beroperasi selama 1 tahun dan denda Rp200 juta.Rudy pun meminta pengembalian aset-aset yang disita tersebut. (mth)
POPULER
