ALL CATEGORY
Polres Garut Membina Anggota GMBI Perusuh di Polda Jawa Barat
Garut, FNN - Kepolisian Resor Garut memberikan pembinaan dan wajib lapor kepada 22 anggota organisasi masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang diketahui terlibat dalam unjuk rasa hingga berakhir kerusuhan di Markas Polda Jawa Barat di Bandung.\"Polres Garut tidak akan mentoleransi setiap tindakan kalian, mau ormas mau LSM kalau anarkis akan berhadapan dengan hukum,\" kata Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Wirdhanto Hadicaksono saat memberikan pembinaan terhadap anggota GMBI dari Garut yang ikut unjuk rasa di Markas Polres Garut, Jumat, 28 Januari 2022.Ia menyampaikan anggota GMBI dari Garut yang ikut unjuk rasa ke Markas Polda Jabar di Kota Bandung sebanyak 100 orang, sebagian dari mereka ditangani oleh Polda Jabar dan sebanyak 22 orang diserahkan pembinaannya ke Polres Garut.Jajaran Polres Garut, kata dia, sesuai instruksi dari pimpinan untuk melakukan pembinaan terhadap anggota GMBI yang ikut berunjuk rasa dan ricuh di Polda Jabar.Sebagian anggota GMBI yang melanggar hukum, kata Kapolres, sudah ditangani oleh Polda Jabar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.Kapolres menyampaikan kepada seluruh anggota GMBI di Garut agar tidak melakukan tindakan anarkis, memprovokasi, dan mengintervensi dalam penanganan hukum terhadap perusuh di Polda Jabar.\"Tolong sampaikan ke rekan-rekan yang lain untuk mentaati proses hukum yang berlaku, dan saya minta jangan sampai ada tindakan provokasi, anarkis, intervensi,\" katanya, sebagaimana dikutip dari Antara.Ia menjelaskan dalam aksi GMBI di Markas Polda Jabar telah melanggar aturan seperti melanggar protokol kesehatan, menutup jalan, dan melakukan perusakan, hingga pelakunya harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.\"Pada prinsipnya setiap apa pun kelompok masyarakat apabila melanggar akan berhadapan dengan hukum,\" ujarnya.Setelah diberi pengarahan dan pembinaan terhadap anggota GMBI asal Garut tersebut selanjutnya menyatakan diri berjanji tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum.Seluruh anggota GMBI itu diwajibkan lapor setiap Senin dan Kamis ke Polres Garut, dan diminta harus siap hadir untuk kepentingan hukum. (MD).
Wakil Gubernur Banten Minta Mathlaul Anwar Konsisten Berkiprah di Pendidikan
Pandeglang, FNN - Sebagai ormas Islam asli Banten yang bergerak di bidang pendidikan, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta Mathlaul Anwar (MA) terus konsisten berkiprah di dunia pendidikan.Andika ketika membuka Musyawarah Wilayah IV Mathlaul Anwar Provinsi Banten di gedung aula Badan Pengembangan SDM Pemprov Banten, di Pandeglang, Jumat, mengatakan MA agar senantiasa terus berkiprah dalam mendidik generasi-generasi anak bangsa.Hadir dalam acara itu Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PB MA Embay Mulya Syarif.Andika menyampaikan agar spirit \'khitoh\' MA yang berkarakter modern, harus terus dijadikan ruh pengabdian seluruh keluarga besar MA dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pendidikan baik di sekolah umum, kejuruan, dan sekolah tinggi.\"Saya berharap keberadaan lembaga pendidikan Mathla’ul Anwar akan terus bertambah maju dan berkontribusi positif untuk kemajuan Banten dalam bidang pendidikan,\" kata Andika, sebagaimana dikutip dari Antara.Dia juga berharap lembaga pendidikan MA dapat terus bertransformasi dalam rangka merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern dan maju.Keluarga besar MA diharapkan senantiasa meningkatkan eksistensi dan perannya, sehingga keberadaannya akan semakin dirasakan manfaatnya dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari seluruh komponen masyarakat maupun dari pemerintah dan pihak terkait lainnya.Sementara itu Ketua Karteker PW MA Provinsi Banten, Anang Anak Yaqin mengatakan dalam keadaan belum sepenuhnya keluar dari ancaman serangan virus COVID-19, PW MA Banten tetap menyelenggarakan Muswil dengan protokol kesehatan ketat. Muswil tersebut dilaksanakan selama dua hari, yaitu 28-29 Januari 2022.Hingga Kamis kemarin, kata dia, terdapat tiga kandidat yang menyatakan kesiapannya untuk maju pada Muswil. Ketiganya adalah Edi Suhaedi, Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga PW MA Banten; Taufiqurrohman, Ketua II Bidang Pendidikan PW MA Banten; Dahlan Hasyim, Ketua Perguruan MA Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. (MD).
Teten: PLUT Dapat Jadi Tempat Nongkrong Milenial untuk Berinovasi
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dapat menjadi tempat nongkrong kaum milenial untuk berinovasi dan berkreasi dengan menyediakan Co-Working Space (ruangan terbuka yang dapat digunakan bersama). \"Co-Working Space dalam PLUT perlu diperkuat karena anak muda ini perlu tempat untuk ber-exercise (berlatih), bertemu dengan komunitas, dan membangun komunitas kreatif untuk melahirkan inovasi produk,\" ujarnya dalam acara dialog PLUT di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagaimana keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat. Saat ini, banyak area publik dilengkapi dengan fasilitas Co-Working Space, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang menciptakan kebiasaan baru, bahwa bekerja bisa dilakukan di berbagai tempat, sehingga keberadaan ruang bersama tersebut di PLUT menjadi salah satu alternatif inovasi dalam pelayanan.Selain menjadi Co-Working Space, lanjut dia, PLUT diminta tetap melakukan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam membina serta memberikan pelayanan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Di kantor PLUT tersebut harus ada talenta profesional yang dapat menjadi pembimbing bagi UMKM agar produk-produknya lebih berdaya saing,” ungkap Menkop. Dia juga menyatakan bahwa PLUT perlu dirancang ulang untuk melakukan inkubasi terhadap calon wirausaha muda agar menjadi tangguh, mampu mengurasi produk, menjadi tempat showcase (memamerkan), serta menjadi pusat konsultasi bisnis bagi UMKM.Teten mengaku akan menggandeng berbagai pihak seperti inkubator swasta dan akademisi dari kampus hingga pemerintah daerah untuk menciptakan PLUT sebagai Co-Working Space serta pusat pengembangan UMKM dengan segenap fasilitas yang dibutuhkan. “Kerja sama yang erat antarpemangku kepentingan tersebut akan membantu pencapaian target pemerintah menaikkan rasio kewirausahaan hingga 3,95 persen pada 2024,” kata Menteri Teten. (mth)
Sultan HB X Minta Warganya Tidak Khawatir Berlebihan Soal Omicron
Yogyakarta, FNN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap, masyarakat tidak khawatir berlebihan mengenai kemungkinan munculnya kasus Omicron di wilayah itu.\"Tidak usah kita punya kekhawatiran yang berlebihan,\" katanya di Kompleks Kepatihan di Yogyakarta, Jumat.Ia mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai kepastian munculnya penularan COVID-19 varian Omicron di DIY meski menyebut kemungkinan itu ada.\"Ya mungkin di laboratorium ya tapi yang resmi saya belum mendapatkan (laporan, red.), saya hanya tidak berani mengatakan pasti (Omicron, red.), itu saja,\" kata dia.Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan karena umumnya orang yang terinfeksi COVID-19 varian itu bergejala ringan selama tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid).\"Tidak apa-apa kan itu ringan, nanti kan 10 sampai 14 hari kan sudah (sembuh, red.),\" kata dia.Meski demikian, Raja Keraton Yogyakarta itu meminta warganya tertib menerapkan protokol kesehatan sembari mengantisipasi gejala penularan COVID-19 varian Omicron.\"Gejalanya kan mungkin bisa jadi orang tidak memperhatikan. Misalnya sedikit batuk tapi tidak berasumsi Omicron, diam saja ah paling-paling hanya batuk minum obat batuk. Kami kan tidak bisa \'ngontrol\' (mengontrol) hal-hal seperti itu,\" ujar Sultan.Ia berharap, hasil uji laboratorium untuk mendeteksi penularan COVID-19 varian Omicron di DIY bisa keluar lebih cepat.Dengan demikian, Pemda DIY bisa segera mendapatkan kepastian untuk menentukan kebijakan berikutnya.\"Saya minta secepat mungkin soalnya kami kan juga butuh kejelasan,\" katanya.Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya persiapan mengantisipasi lonjakan kasus yang dipicu varian Omicron.Baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, menurut dia, telah menyiapkan sarana isoter (isolasi terpadu), obat-obatan, hingga oksigen.Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta sebelumnya mencatat penambahan 12 orang yang dinyatakan \"probable\" tertular COVID-19 varian Omicron berdasarkan hasil S-gene Target Failure (SGTF).Dengan demikian kasus \"probable\" Omicron di DIY secara keseluruhan menjadi 16 orang.Seluruh sampel pasien \"probable\" Omicron tersebut masih dilakukan uji Whole Genome Sequencing (WGS) untuk memastikan positif Omicron atau bukan. (mth)
BKKBN: Perbaikan Gizi Jadi Urgensi pada 1.000 HPK Turunkan Kekerdilan
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan bila perbaikan gizi pada anak menjadi sebuah urgensi penting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan (stunting). “Urgensi perbaikan gizi pada masyarakat harus difokuskan pada 1.000 HPK dan juga usia remaja,” kata Hasto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat. Hasto menegaskan pemberian asupan gizi baik pada anak menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Sebab, masih banyak balita dan anak di Indonesia mengalami defisiensi zat besi atau biasa yang disebut dengan Anemia Defisiensi Besi (ADB). Adanya anemia defisiensi besi pada anak, dapat memberikan dampak berupa terganggunya tumbuh kembang pada anak, menurunnya daya tahan tubuh yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi penyakit serta kemampuan fisik dan kreativitas anak. Pada remaja, hal itu justru menurunkan produktivitas dan kemampuan akademis. Di sisi lain, adanya kondisi kehamilan dengan anemia defisiensi besi, juga dapat berdampak pada keselamatan jiwa ibu dan anak.Sehingga dalam menangani urgensi tersebut, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam membangun inovasi-inovasi baru yang dapat membantu pemerintah mencapai tujuan besar dalam mewujudkan generasi bangsa yang lebih sehat dan unggul. Seperti kolaborasi yang dilakukan BKKBN bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), yang menyerahkan bantuan berupa beras bervitamin (FortiVit) di Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (27/1). “Penurunan stunting harus dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota dan melibatkan integrasi lintas institusi,” katanya. Plt. Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan mengapresiasi inovasi dan dukungan BKKBN beserta Perum Bulog yang berusaha menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya. Ia pun mengaku bila Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat sedang dalam usaha mempercepat penurunan prevalensi stunting, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Hasto. “Bagi kami, ini sesuatu yang luar biasa, kami menyadari pemerintah tidak boleh sendiri. Butuh kolaborasi pentahelix,\" ujar Hengki. (mth)
Perludem: Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Kompatibel
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengemukakan penyelenggara pemilu periode 2022—2027 harus kompatibel mengingat pada 2024 tidak hanya pilpres dan pemilu anggota legislatif, tetapi juga pilkada di 33 provinsi dan di 508 kabupaten/kota.\"Meski tidak bersamaan, pemilu pada tanggal 14 Februari, sedangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November 2024, penyelenggara pemilu harus tangguh, inovatif, dedikatif, dan inklusif,\" kata Titi Anggraini dalam percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Jumat sore.Tangguh yang dimaksud Titi adalah hal yang terkait dengan kapasitas, baik fisik, kepemimpinan, kepandaian, maupun kecakapan kepemiluan, kemudian beretika berdemokrasi, dan punya kemampuan membangun relasi dengan para pemangku kepentingan pemilu.Anggota KPU periode 2022—2027 sekaligus sebagai inovator. Mereka harus mampu membangun terobosan yang meningkatkan kualitas dan efektivitas teknis pelaksanaan tahapan pemilu, terutama dalam mengatasi tantangan beratnya beban dan kompleksitas pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, kata Titi, penuh dedikasi. Mereka harus fokus, loyal, dan mengabdi sepenuhnya pada kelembagaan KPU dan kerja-kerja pelayanan elektoral. Tidak cawe-cawe dan tergoda urusan di luar kepemiluan.Hal yang tidak kalah pentingnya, menurut dia, adalah inklusif. Mereka harus terbuka dan memberi akses secara proporsional kepada semua pemangku kepentingan, serta tidak meninggalkan kelompok marginal/rentan, terutama perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.Anggota KPU periode 5 tahun ke depan, juga harus mampu membangun sinergi dan kolaborasi berimbang dengan penyelenggara pemilu lain sehingga tidak memicu kegaduhan baru akibat \"perselisihan\" antarpenyelenggara.Titi menegaskan bahwa kapasitas penyelenggara pemilu merupakan prediktor signifikan dari integritas pemilu secara keseluruhan. Bahkan, ketika memperhitungkan faktor-faktor lain, seperti ekonomi dan pembangunan demokrasi.\"Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah salah satu hulu dari pemilu yang kredibel,\" kata Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).Selain itu, berkualitas dan berintegritas. Hal ini, lanjut dia, mencakup kepandaian dan kecakapan serta moralitas etis yang sesuai dengan kebutuhan untuk mampu menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan demokratis. (mth)
Anies Nilai Agrowisata Cilangkap Miliki Potensi Wisata dan Pendidikan
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai kawasan Agro Edu Wisata Cilangkap, Jakarta Timur, memiliki potensi wisata dan pendidikan sekaligus bisa dipakai sebagai penelitian mengenai tanaman pangan.“Ini salah satu contoh bagaimana kawasan Agro Edu Wisata memiliki potensi sebagai sentral wisata sekaligus pembelajaran, baik untuk pengetahuan maupun untuk diaplikasikan,” kata Anies Baswedan di Jakarta, Jumat.Anies juga mengapresiasi keberadaan Kelompok Kampung Bayam Madani yang aktif dalam menjalankan pelatihan tentang berbagai varietas tanaman pangan.Anies dalam kesempatan itu juga melakukan kegiatan panen melon hasil dari Agro Edu Wisata Cilangkap yang ditanam sekitar 70 hari lalu. Total ada sebanyak 800 melon yang berhasil dipanen.Anies pun berharap kawasan Agro Edu Wisata Cilangkap dapat dikunjungi oleh masyarakat baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta.\"Harapannya, akan banyak masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta bisa mempelajari. Lalu, mengadopsi tempat ini untuk diterapkan di berbagai tempat mereka tinggal,” ujar Anies. (mth)
Polri Tetapkan 11 Anggota GMBI Tersangka Perusakan Polda Jabar
Bandung, FNN - Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan 11 anggota organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) ditetapkan menjadi tersangka perusakan fasilitas di Polda Jawa Barat saat adanya aksi berujung ricuh.Menurutnya 11 orang tersangka itu dikenakan Pasal 160, Pasal 170, dan Pasal 406 KUHP. Selain itu ada sebanyak tiga orang anggota GMBI lainnya yang masih berstatus saksi.\"Ada juga yang turut membantu dan turut serta di dalamnya,\" kata Ibrahim di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat. Menurutnya 11 tersangka dan tiga saksi itu merupakan sebagian dari 731 orang yang diamankan oleh aparat kepolisian setelah pembubaran aksi yang diwarnai kericuhan Kamis (27/1).Namun sejauh ini, Ketua Umum GMBI berinisial F yang sudah ditangkap menurut Ibrahim belum menjadi tersangka. Menurutnya polisi masih melakukan pengembangan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat.\"Kita melakukan pengembangan terhadap aktor intelektualnya, kemungkinan masih ada tersangka tambahan yang kita lakukan pemeriksaan,\" ujar Ibrahim.Selain para tersangka perusakan, Ibrahim mengatakan pihaknya juga mengamankan sebanyak 19 orang anggota GMBI yang diketahui positif narkoba. Sebelumnya ratusan massa ormas GMBI aksi di depan Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, sejak Kamis (27/1) pagi. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas dan juga diwarnai aksi bakar ban.Pada akhirnya aksi tersebut berujung ricuh hingga sejumlah fasilitas rusak mulai dari pintu gerbang, pagar patah, dan lampu pecah. Aksi tersebut juga diwarnai dengan pelemparan batu oleh para anggota ormas GMBI.Adapun aksi tersebut dilakukan GMBI karena adanya ketidakpuasan terhadap penanganan kasus di Kabupaten Karawang pada tahun 2021. Namun, polisi menyebut kasus itu justru telah proses dan dilimpahkan ke kejaksaan. (mth)
Tambang PT Semen Padang Raih Proper Biru dari DLH Sumbar
Padang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Proper Biru kategori Ketaatan Terhadap Lingkungan atas keikutsertaan Unit Tambang PT Semen Padang pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda). Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati di Padang, Jumat, mengaku bersyukur atas prestasi PT Semen Padang dalam pengelolaan lingkungan hidup. \"Alhamdulillah, Proper Biru pada Properda 2021 melengkapi pencapaian PT Semen Padang di Proper tingkat nasional, yakni meraih Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), dan Sertifikat Industri Hijau dan penghargaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin),\" kata Anita. Ia menyampaikan keberhasilan ini merupakan bentuk pengakuan dari lembaga pemerintahan di daerah dan pusat atas ketaatan PT Semen Padang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, Kepala Unit Operasi Tambang PT Semen Padang, Hendri Priparis mengatakan Proper Biru pada Properda 2021 ini merupakan penghargaan kedua yang diraih berturut-turut PT Semen Padang, yakni pada 2020 dan 2021. Peringkat Biru, yaitu usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghargaan Properda ini diraih PT Semen Padang, kata Hendri, karena PT Semen Padang, khususnya Departemen Tambang dan Pengelolaan Bahan Baku, dianggap taat terhadap lingkungan dan ketaatan tersebut, sebenarnya sudah menjadi komitmen perusahaan. \"Ini sudah menjadi komitmen perusahaan, karena PT Semen Padang dalam operasionalnya berlandaskan pada konsep triplle bottom line, yaitu profit, people dan planet, line. Jadi, planet atau lingkungan, menjadi komitmen dalam operasional perusahaan,\" ujarnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Siti Aisyah mengatakan penghargaan Properda diberikan kepada tujuh rumah sakit dan satu perusahaan yang sudah taat melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan pada kegiatannya sesuai dengan aturan perundangan-perundangan dan izin yang dimiliki. Untuk perusahaan, diberikan kepada PT Semen Padang. Sedangkan tujuh rumah sakit adalah RSI Ibnu Sina Kota Padang, RSUD Lubuk Basung, Semen Padang Hospital, RSIA Permata Bunda Solok, RSUD MA Hanafiah Tanah Datar, RSUD Dr Achmad Mukhtar, dan RSUD M. Natsir Solok. \"Penghargaan Proper ini merupakan insentif reputasi yang diberikan oleh pemerintah kepada fasilitas layanan rumah sakit dan perusahaan yang sudah berkomitmen melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik. Selamat kepada peraih Properda dan PT Semen Padang yang merupakan satu-satunya perusahaan yang mendapatkan penghargaan Properda,\" kata Siti Aisyah. (mth)
Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Ditangkap Polisi
Bandung, FNN - Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Fauzan Rachman ditangkap polisi. Penangkapan tersebut merupakan buntut dari tindakan anarkis yang dilakukan anggota organisasi tersebut saat berdemo di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sejumlah fasilitas di Polda Jabar yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung itu rusak akibat demo yang terjadi pada Kamis, 27 Januari 2022. Demo tersebut dilakukan oleh para anggota GMBI dari berbagai daerah di Jawa Barat. Ribuan anggota GMBI melakukan aksi mempertanyakan proses hukum pembunuhan anggotanya di Karawang beberapa bulan lalu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Ibrahim Tompo membenarkan penangkapan terhadap Ketua Umum GMBI berinisial F. Pria berinisial F itu ditangkap pada Jumat, 28 Januari 2022 pagi di kediamannya, di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, tidak lama setelah ratusan anggota GMBI lainnya ditangkap. \"Masih ada beberapa orang yang masih kami kejar untuk penangkapan,\" kata Ibrahim di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat, 28 Januari 2022. Selain F, menurutnya, ada sejumlah orang yang turut diamankan. Mereka diduga memimpin aksi ormas GMBI hingga menimbulkan kericuhan. Adapun sejumlah orang yang diamankan, termasuk F sejauh ini masih berstatus sebagai saksi. Mereka kini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. \"Pemeriksaan akan dilakukan secara maraton karena jumlahnya banyak. Semua itu agar bisa dilihat siapa saja yang terlibat pidana,\" katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan adanya penangkapan sejumlah tokoh ormas GMBI, menurutnya, kini ada 731 orang yang diamankan usai kericuhan yang terjadi di Polda Jawa Barat pada Kamis (27/1). Dari kericuhan itu, Ibrahim menyebutkan ada sejumlah fasilitas yang rusak mulai dari pintu gerbang, pagar patah, dan lampu pecah. Aksi tersebut diwarnai dengan pelemparan batu oleh para anggota ormas GMBI. Aksi tersebut dilakukan GMBI karena adanya ketidakpuasan terhadap penanganan kasus di Kabupaten Karawang pada tahun 2021. Namun polisi menyebut kasus itu justru telah proses dan dilimpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya, Ketua Umum DPP LSM GMBI Fauzan Rachman memohon maaf kepada Kapolda Jabar Suntana atas kerusakan yang terjadi saat aksi di depan Mapolda Jabar, Bandung, Kamis (27/01/2022).\"Saya secara pribadi dan sebagai ketua umum (GMBI) memohon maaf kepada Kapolda Jabar beserta jajarannya atas kerusakan yang terjadi. Saya siap bertanggung jawab dan akan menindak tegas anggota GMBI yang terlibat,\" kata Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis malam. Dalam aksi tersebut, sempat ada anggota GMBI yang menunggang patung Maung Lodaya. Patung tersebut merupakan simbol yang menjadi spirit anggota polisi, khususnya Polda Jabar. Penunggang patung yang kelihatan gagah itu pun sudah ditangkap dengan muka memelas. (MD).
POPULER
