ALL CATEGORY
Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tidak Dijadikan Ide Liar atau Lelucon Politik untuk Tunda Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024. \"Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024,\" kata Mahfuz dalam keterangannya Minggu (27/2/2022). Hal ini telah disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber diskusi bertajuk \'Krisis Ukraina, Kenaikan Harga dan Dampaknya Bagi Indonesia\' yang diselenggarakan Narasi Institute pada Jumat (25/2/2022) lalu. Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia. \"Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas,\" katanya. Ketua Komisi I DPR Periode 2015-2010 ini menegaskan, konflik Rusia-Ukraina merupakan perang supremasi antar kekuatan global, setelah kegagalan barat dalam menekan China dalam krisis pandemi Covid-19. \"Saya kira Rusia akan mengelola isu ini untuk waktu yang agak panjang. Rusia ini gerbang ke negara barat, apalagi kalau NATO melibatkan diri dalam perang ini akan semakin panjang waktunya,\" kata Mahfuz. Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro barat, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Sehinga setelah Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut, dianeksasi Rusia selanjutnya. \"Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,\" ungkapnya. Mahfuz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat, meskipun diberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia. \"Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global (world game of global supremasi) yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,\" jelasnya. Tanpa disadari, lanjutnya, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air. \"Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini,\" katanya. Demi kepentingan politiknya, kata Mahfuz, orang-orang tersebut, sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, dan dimana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rop 100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. \"Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,\" katanya. Sekjen Partai Gelora mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran semacam ini diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat, dimana negara seolah-olah tidak mempunyai ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi. \"Situasi pandemi sekarang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara, tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina. Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen. Tapi mereka salahkan negara, pemerintah, mereka salahkan Presiden,\" katanya. Mahfuz meminta agar orang-orang tersebut, bisa ikut serta memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional. \"Pemilu 2019 lalu, saja telah menciptakan pembelahan yang sampai sekarang tidak selesai. Makanya, saya khawatir krisis ekonomi akan bergeser menjadi krisis sosial,\" katanya. Dalam level terntentu, Partai Gelora juga mengkwatirkan krisis sosial tersebut akan menjadi krisis politik, yang akan merugikan masyarakat dan perjalanan demokrasi Indonesia. \"Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng, atau selesaikan kasus tahu dan tempe. Publik sudah resah dengan efek pembelahan selama ini, jangan ditambahin masalah baru lagi,\" katanya. Publik, kata Mahfuz, harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik. \"Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi. Jadi jangan ada ide-ide nakal yang tidak logis yang bisa merusak akal sehat,\" pungkasnya. (*)
PHRI Kota Magelang: PPKM Sensitif Terhadap Pariwisata
Magelang, FNN - Peningkatan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di suatu daerah sangat sensitif berpengaruh terhadap tingkat kunjungan pariwisata, kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Magelang Edi Hamdani.\"Dari sisi hotel dan restoran dengan PPKM Kota Magelang menjadi level 4 orang takut datang sehingga sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata,\" kata Edi di Magelang, Jawa Tengah, Minggu.Ia menuturkan sangat sensitif, ada kasus sedikit saja mereka tidak mau datang, apalagi ada PPKM level tinggi sehingga mereka menganggap tidak aman.Namun, PPKM yang ditentukan pemerintah tersebut mari disikapi dengan bijaksana, meskipun PPKM sangat berpengaruh pada tingkat hunian kamar hotel.Edi yang juga pemilik Hotel Wisata Kota Magelang ini menyampaikan saat Kota Magelang masuk level 1 beberapa waktu lalu, sebenarnya tingkat hunian kamar hotel sudah mulai bagus, tetapi dengan peningkatan level maka penurunan tingkat hunian kamar hotel hampir separoh.Ia menyebutkan dari 34 kamar hotel miliknya yang semula sudah mulai menggeliat tingkat huniannya, kini hanya terisi sekitar 10 kamar.\"Waktu level 1 tingkat hunian hotel sudah lumayan, tetapi begitu level 4 langsung, banyak yang membatalkan pemesanan kamar hotel,\" katanya.Hal yang sama dialami para pemilik homestay di sekitar kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang.Ketua Paguyuban Kampung Homestay Borobudur Muslich menuturkan dengan peningkatan level PPKM di Kabupaten Magelang menjadi level 3 berpengaruh terhadap tingkat hunian homestay.\"Sedikitnya ada 4 grup yang membatalkan untuk bermalam di Kampung Homestay Borobudur. Sebenarnya mereka akan menyelenggarakan kegiatan di sini di bulan Februari dan Maret 2022, tetapi karena level naik maka mereka membatalkannya,\" katanya. (mth)
Penundaan Pemilu: Dari Jokowi Untuk Jokowi
Pada akhirnya, gerakan people power akan mencari celah dan legitimasinya sendiri. Sinyalnya mulai muncul. Belum lama ini, Partai Buruh menyatakan akan memimpin gerakan people power bila gagasan itu tetap dipaksakan. Risiko people power tentu tidak sedikit. Namun, setidaknya gerakan rakyat memiliki landasan konstitusionalitas yang jauh lebih kuat ketimbang gagasan konyol penundaan Pemilu. Oleh: Tamsil Linrung, anggoga DPD RI_ *MOMENTUMNYA* nyaris berbarengan. Ketika Mahkamah Konstitusi menolak uji materi ambang batas pencalonan presiden oleh Partai Politik, tiga Ketua Umum Parpol mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Urusannya, konon, sama-sama demi negara. Tapi kita melihat ada pembeda yang begitu terang: uji materi senapas dengan konstitusi, sedangkan usulan penundaan pemilu melawan konstitusi. Wacana penundaan pemilu begitu kuat hingga menelikung semua pembicaraan tentang penegakan hukum dan demokrasi. Kita seolah diarahkan untuk tidak lagi berbicara substansi proses pemilu, proses penjaringan kandidat, dan seterusnya. Bayangkan, isunya didorong sekaligus oleh tiga ketua umum partai. Begitu terasa upaya sistemik melanggengkan kekuasaan. Tadinya, skenario yang santer terdengar ada dua, yakni presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, wacana presiden tiga periode memerlukan dua substansi mendasar. Yang pertama adalah soal konstitusionalitas dan kedua tentang prestasi. Mungkin karena argumentasi prestasi sulit didapat, maka yang mengerucut adalah penundaan pemilu yang secara tidak langsung merupakan bentuk lain dari perpanjangan masa jabatan presiden. Menunda Pemilu tidak memerlukan argumentasi prestasi, melainkan cukup dengan alasan situasional. Itulah sebabnya narasi yang dibangun berputar-putar pada soal pandemi Covid-19 atau situasi perekonomian bangsa yang tidak stabil. Padahal, justru karena berlarutnya dua permasalahan ini maka Pemilu harus dilakukan tepat waktu, tidak menunda-nunda lagi. Semakin ditunda, semakin menutup harapan bagi bangsa untuk segera beranjak dari keterpurukannya. Narasi lainnya adalah atas nama keinginan rakyat. Akan tetapi, ini tidak layak dijadikan diskursus karena indikatornya juga tidak jelas. Rakyat yang mana? Studinya berdasarkan apa? Semua kabur, tetapi dengan gagah dijadikan dalil pembenar. Ah, rasanya, baru kali inilah situasi politik negeri sungguh kehilangan akal sehat. Untungnya, kita masih bisa bernapas lega. Mayoritas Parpol di DPR menolak gagasan penundaan Pemilu. Media melaporkan, dari sembilan partai politik (parpol) di parlemen, setidaknya sudah lima parpol yang menolak gagasan penundaan Pemilu 2024. Kelima parpol itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kita berharap, Ketua Umum Parpol ini tetap dengan sikapnya, tidak mengikuti sikap tiga Ketua Umum Parpol yang begitu mudah menelan ludah. Kita tahu, rencana pelaksanaan pada 14 Februari 2024 telah disepakati oleh DPR, Pemerintah, dan KPU. Konstitusi mengatakan, Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, tidak lebih, tidak juga kurang. Maka usulan menunda Pemilu dapat dimaknai seruan melawan konstitusi. Apa jadinya jika pemilu ditunda? Siapa yang bakal menjadi presiden? Bagaimana dengan menteri-menterinya? Apa dasar hukum bagi presiden selama rentang waktu penundaan itu? Sederet pertanyaan tersebut harus diajukan karena pemerintahan Joko Widodo pasca 2024 jelas tidak memiliki legitimasi hukum. Padahal, UUD 1945 tidak mengenal pejabat presiden. Pelaksana tugas kepresidenan memang dimungkinkan oleh pasal 8 UUD 1945 dijabat Menteri Dalam Negeri. Tetapi, itu hanya jika presiden dan atau Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. Lagi pula, masa jabatan Mendagri akan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan presiden. Kalaulah Jokowi-Ma’ruf Amin dipaksakan tetap memimpin, maka pasangan ini dan para menterinya ilegal, termasuk MPR, DPR dan DPD yang siklus pemilihannya ikut dalam Pemilu. Jika penyelengara negara ilegal, Ketua Umum PBB yang juga ahli hukum tata negara mengatakan, rakyat tidak ada kewajiban apa pun untuk mengikuti. Dan negara akan kacau sekacau-kacaunya. Pada akhirnya, gerakan _people power_ akan mencari celah dan legitimasinya sendiri. Sinyalnya mulai muncul. Belum lama ini, Partai Buruh menyatakan akan memimpin gerakan _people power_ bila gagasan itu tetap dipaksakan. Risiko _people power_ tentu tidak sedikit. Namun, setidaknya gerakan rakyat memiliki landasan konstitusionalitas yang jauh lebih kuat ketimbang gagasan konyol penundaan Pemilu. Maka, para Ketum Parpol pengusung ide penundaan pemilu seharusnya menyadari situasi buruk di atas. Taruhannya bukan hanya masa depan partai politik, tetapi masa depan Indonesia secara keseluruhan. Memang sangat mengherankan. Bagaimana mungkin tiga Ketum Parpol seperti dalam satu komando mengusulkan sesuatu yang melawan konstitusi dan berpotensi besar merusak negeri? Lamat-lamat, ada isu ide itu mereka lontarkan di bawah tekanan. Sinyalemen ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada pihak tertentu yang ingin mempertahankan dan tidak ingin kehilangan kekuasaannya terkait ide penundaan Pemilu 2024. Siapa orang itu? Kita tak tahu. Namun, Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menduga bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 datang dari Presiden Joko Widodo. Feri membangun logika, tidak mungkin para Ketum Partai menyampaikan ide penundaan pemilu yang notabene melawan konstitusi jika tidak karena keinginan dari presiden. Betulkah ide itu datang dari Jokowi? Wallahu a’lam. Tentu hanya tiga Ketum Partai pengusung ide penundaan Pemilu dan presiden Jokowilah yang bisa menjawab. Presiden Jokowi sebaiknya merespon persoalan ini tidak hanya sebagai pihak tertuduh, melainkan juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang paling bertanggung jawab terhadap arah perjalananan negeri: bertumbuh atau menuju titik nadir. (*)
Kemenko Perekonomian: Harga Kedelai Global Naik 18,9 Persen
Jakarta, FNN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat harga kedelai pada minggu kedua Februari 2022 mencapai 15,77 dolar AS per bushels atau naik sebesar 18,9 persen dibanding minggu pertama Januari 2022 yang mencapai 13,26 dolar AS per bushels.Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Eselon I di Jakarta, Selasa (15/2), mengatakan hal tersebut berdampak kepada harga kedelai impor di tingkat perajin menjadi berkisar sebesar Rp11.631 per kilogram.“Kenaikan harga kedelai berpotensi mempengaruhi minat perajin untuk memproduksi tahu dan tempe, sehingga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe, serta dapat mengganggu keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe,” kata Musdhalifah dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.Ia menjelaskan Rakornis merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam mengambil kebijakan agar stabilitas harga dan ketersediaan kedelai terjaga, lantaran harga dan ketersediaan kedelai secara lebih luas dapat berpengaruh kepada penyediaan bahan makanan bagi masyarakat.Adapun penyebab kenaikan harga kedelai di pasar global adalah gangguan cuaca kering yang melanda Amerika Selatan selama dua bulan terakhir, sehingga mengganggu produksi kedelai di negara Brazil, Argentina, dan Paraguay.Berdasarkan laporan USDA Februari 2022, sejak Desember 2021 produksi ketiga negara produsen tersebut mengalami penurunan lebih dari 18 juta ton, yang berdampak pada harga kedelai di pasar global yang mengalami kenaikan secara signifikan.Mendukung pernyataan Musdhalifah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan importir untuk memastikan komitmen penyediaan bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe.Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak atas kenaikan harga kedelai yang dirasakan pada sekitar 150 ribu UMKM tahu dan tempe yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku kedelai.Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Risfaheri menegaskan perlu ada terobosan besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai lokal, seperti penandatanganan Nota Kesepahaman Kementan dengan GAKOPTINDO selaku offtaker dan perbankan untuk pelaksanaan program penanaman kedelai seluas 600.000 hektare di 14 provinsi.Kegiatan penanaman akan mulai dilaksanakan pada April 2022 dan selain program tersebut, Kementan juga akan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk produksi kedelai seluas 52.000 hektare. (mth)
Ahli Ungkap Penyebab Pergerakan Tanah Usai Gempa di Pasaman Barat
Padang, FNN - Ahli geologi lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap penyebab terjadinya pergerakan tanah di lokasi gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat dipicu oleh tanah di daerah itu pada kedalaman 0-8, 5 meter, yang didominasi oleh material endapan aluvial atau pasir berdasarkan riset yang dilakukan.\"Hasil riset identifikasi kerentanan pesisir di Pasaman Barat ditemukan pada kedalaman lebih dari sembilan meter lapisan tanah yang mengandung air bersifat menerus di bagian bawah lapisan aluvial,\" kata Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP), Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wisnu Arya Gemilang di Padang, Ahad.Menurut dia kondisi tersebut berpotensi memicu pergerakan tanah apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 5 magnitudo.Pada saat getaran gempa cukup tinggi, kata dia, akan berakibat terbukanya beberapa rekahan, sehingga air dengan mudah keluar melalui rekahan tersebut dan membawa material tanah lunak di atasnya.Selain itu, keluarnya air panas, dapat diinterpretasikan bahwa di sekitar segmen Sesar Sumatera, apabila terjadi gempa maka pergerakan akan berpotensi menimbulkan sumber panas.\"Air yang menyentuh \'hotspot\' melalui rekahan batuan akan membentuk air panas, dan saat terjadi gempa akan keluar bersamaan dengan tanah lunak,\" katanyaOleh sebab itu ia mengidentifikasi faktor-faktor geologi ini yang menjadi salah satu pemicu terjadinya pergerakan tanah usai gempa 6,2 magnitudo di Kabupaten Pasaman Barat.Pada sisi lain, kata dia, dari jejak historis peristiwa gempa bumi di Pulau Sumatera, ia menilai diperlukan upaya mitigasi bencana gempa bumi serta bencana ikutan dengan melakukan pembuatan peta zonasi gempa.Sementara itu, peta untuk kebutuhan kebencanaan harus diturunkan atau diproses dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan mikrozonasi kerawanan gempa.\"Untuk komponen dalam peta rawan gempa perlu ditambahkan komponen peta patahan aktif dan nonaktif. Upaya pembuatan peta rawan bencana gempa yang terinci diharapkan dapat meminimalkan dampak terjadinya bencana mendatang,\" katanya.Sementara terkait dengan fenomena tanah mengalir bercampur air panas di pinggiran Sungai Batang Timah Pasaman usai gempa, ia menilai hal itu adalah \"debrisflow\" atau \"mudflow\" yang biasanya terjadi saat hujan lebat terjadi di hulu, dan akan membangkitkan aliran debris dan menghantam pemukiman di sekitar sungai.\"Gunung Talamau mempunyai elevasi puncak tertinggi di Sumatera Barat. Akibat gempa pada hari Jumat lalu tersebut, sekeliling aliran sungai di gunung berpotensi mengalami retakan dan longsor sehingga material longsor masuk ke badan sungai dan terbawa aliran air sampai ke hilir,\" demikian Wisnu Arya Gemilang. (mth)
Kanwil Kemenkumham Sumut Cek Proyek Percontohan Berbasis HAM
Medan, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara melakukan pengecekan proyek percontohan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Medan.\"Pelayanan berbasis HAM yang dikunjungi itu, yakni Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (BPPRDSU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan,\" kata Kakanwil Kemenkumham Sumut diwakili Kepala Subbidang Pemajuan HAM Desni Manik, dalam keterangan tertulis, Minggu.Desni menyebutkan kunjungan ini bertujuan untuk langkah koordinasi awal dalam penyebarluasan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pengecekan UPTD yang akan dijadikan proyek percontohan P2HAM.Kunjungan pertama ke BPPRDSU, Desi mengapresiasi kelengkapan yang sudah ada di Samsat Induk Medan Selatan dan berterima kasih atas kepedulian dalam perlengkapan sarana dan prasarana berbasis HAM.\"Ketersediaan pelayanan publik berbasis HAM yang ada di SAMASAT Medan Selatan sudah menyediakan ruang bermain anak dan ruang menyusui sebagai salah satu indikator pelayanan berbasis HAM,\" ucapnya.Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan mengecek ketersediaan layanan khusus disabilitas dan pelayanan terintegrasi.Ia mengatakan, berdasarkan surat dari Dirjen HAM, Kanwil diminta untuk melakukan penyebarluasan P2HAM di UPTD, dan atas koordinasi awal dengan Biro Hukum Provinsi.\"Kami disarankan untuk mengunjungi Disdukcapil Kota Medan, dimana setelah berkeliling mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana yang ada serta mengakomodir pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM.Kami harap Disdukcapil Kota Medan dapat menjadi proyek percontohan P2HAM,\" katanya. (mth)
KPU-Pemkab Banjarnegara Perkuat Sinergi Terkait Persiapan Pemilu 2024
Purwokerto, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara dan pemerintah kabupaten setempat terus memperkuat sinergi terkait dengan persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024.\"Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus diperkuat untuk menyukseskan persiapan Pemilu 2024,\" kata Anggota KPU Banjarnegara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM M. Syarif SW ketika dihubungi dari Purwokerto, Minggu.Syarif mencontohkan pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait secara berkala melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.\"Kami juga berkoordinasi dengan Dindukcapil, Dindikpora dan Kantor Kemenag Banjarnegara terkait pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat maupun adanya pemilih pemula,\" katanya.KPU Kabupaten Banjarnegara juga berkoordinasi dengan dinas terkait, DPRD Banjarnegara dan juga partai politik terkait persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.Selain itu pihaknya juga bersinergi terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih, salah satunya melalui siaran rutin di radio milik Pemkab Banjarnegara selama masa pandemi COVID-19.\"Kami berharap dengan adanya sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat maka persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan,\" katanya.Pihaknya juga berharap seluruh instansi terkait ikut menyosialisasikan mengenai hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 kepada seluruh masyarakat di wilayah setempat.\"Kami mengajak semua instansi terkait untuk ikut menyosialisasikan agar makin masif,\" katanya.Sementara itu KPU Banjarnegara juga terus mengintensifkan sosialisasi mengenai hari dan tanggal pemungutan suara bersamaan dengan kegiatan pendidikan pemilih yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh KPU Banjarnegara.KPU Banjarnegara juga akan melakukan sosialisasi secara tatap muka dan juga secara virtual atau dalam jaringan akan berupa unggahan informasi tentang pemilihan umum di laman \"website\" dan juga media sosial resmi milik KPU Banjarnegara.\"Informasinya dalam bentuk video, grafis, foto, gambar dan juga teks. Selain itu juga ajakan kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas serta mau menghormati perbedaan pilihan,\" katanya. (mth)
Menkopolhukam Sebut Status Tersangka Nurhayati Akan Dicabut
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan status tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati akan segera dicabut atau tidak dilanjutkan.\"Saya sudah berkomunikasi dengan Polri dan Kejaksaan yang intinya itu sudah diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan, saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan,\" ujar Mahfud saat memberikan keterangan kepada media melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, dipantau dari Jakarta, Minggu.Pencabutan status tersangka itu, kata dia, hanya menantikan keputusan perihal persoalan teknis, yakni di antara dicabut melalui mekanisme surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) atau surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan apabila mekanisme yang ditempuh adalah SP3, berarti Kejaksaan akan mengembalikan berkas kasus kepada Polri karena alasan ketidaklengkapan atau ketidakjelasan berkas. Lalu, Polri akan mengeluarkan SP3.Sementara itu, jika yang ditempuh adalah mekanisme SKP2, Kejaksaan dapat langsung menyatakan bahwa status tersangka itu tidak tepat sehingga harus segera dicabut.Namun, kata Mahfud MD, terlepas dari dua kemungkinan mekanisme itu, yang terpenting adalah menjaga semangat di tengah masyarakat agar berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temukan.\"Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yang terpenting adalah agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi,\" ujar Mahfud.Melalui pencabutan status tersangka Nurhayati, menurut dia, masyarakat tidak akan berpikiran bahwa pelaporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temukan akan dipersulit atau justru menjadikannya sebagai tersangka dengan alasan seperti terlambat melapor sehingga dianggap ikut membiarkan tindakan korupsi terjadi.Sebelumnya, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon. Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik karena banyak orang menilai ia merupakan salah satu pelapor atau pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana Desa Citemu oleh kepala desa.Oleh karena itu, penetapan Nurhayati sebagai tersangka menuai kritik dan protes masyarakat serta berbagai organisasi masyarakat sipil.Terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa itu, Mahfud MD menegaskan bahwa penyidikan akan tetap berjalan karena telah ada bukti yang cukup. (mth)
Pemkot Jaktim Bagikan Bantuan bagi Balita di Cakung
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Timur membagikan bantuan bagi balita di permukiman padat penduduk di RW 04 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung.Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menjelaskan, bantuan itu diberikan sebagai komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di wilayah tersebut.\"Selain kepedulian kami, ini juga komitmen Pemkot Jakarta Timur mengentaskan kemiskinan dan terus memperbaiki kesehatan. Kita terus memperhatikan dimulai cakupan gizi seimbang pada balita,\" kata Muhammad Anwar di Jakarta, Minggu.Anwar menambahkan, bantuan yang dibagikan berupa paket sembako dan susu formula bagi anak balita sebagai upaya menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi.Anwar menyampaikan, sektor kesehatan jadi salah satu perhatian Pemkot Jakarta Timur untuk menjaga kesehatan bagi warganya, selain program tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19.\"Kami juga menyisir di setiap wilayah dari 10 kecamatan untuk memperhatikan asupan gizi yang cukup sangat diperlukan bagi balita,\" ujar Anwar.Anwar mengingatkan agar seluruh warga untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat tinggalnya.Selain itu, untuk para ibu agar selalu menjalankan program Posyandu dalam rangka pemenuhan gizi, asupan ASI eksklusif hingga tumbuh kembang anak.\"Kita inginkan itu agar semua yang diharapkan oleh Pak Gubernur warga di Jakarta untuk diayomi, diperhatikan siapapun dia,\" tutur Anwar. (mth)
Warga Umat Hindu di Boyolali Buat Patung "Ogoh Ogoh" Jelang Nyepi
Boyolali, FNN - Warga Umat Hindu di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah melakukan beragam persiapan salah satunya membuat patung \"Ogoh Ogoh\" untuk acara Tawur Agung yang akan digelar menjelang Hari Raya Nyepi, di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, pada 2 Maret 2022..Proses pembuatan patung Ogoh Ogoh dilakukan di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar ini, dikerjakan oleh pemuda Karang Taruna Umat Hindu desa setempat, untuk persiapan acara Tawur Agung menjelang Hari Raya Nyepi, kata Pengurus Pura Bhuana Puja Dusun Wonodadi, Desa Karanganyar, Taman Sari, Boyolali, Agus Setiyono, di Boyolali, Minggu.Patung Ogoh Ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala merepresentasikan kekuatan (Bhuta) alam semesta dan waktu (Kala) yang tak terukur serta tak terbantahkan.Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Bhuta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa.\"Patung Ogoh Ogoh terbuat dari bambu, kertas, dan sebagainya berbentuk raksasa mempunyai tinggi sekitar 3 meter dan sudah dikerjakan sejak akhir bulan Desember 2021 hingga sekarang,\" katanya.Menurut dia, pembuatan patung Ogoh Ogoh pada tahun ini, kembali dilakukan, setelah sempat berhenti pada masa pandemi COVID-19 di wilayah ini.\"Kami terpaksa memulai lagi membuat patung Ogoh Ogoh ini, yang jelas anak anak muda tidak patah semangat. Namun, mereka tidak ada arak-arakan seperti acara-acara sebelumnya dan hanya untuk intern saja,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, proses pembuatan patung ogoh-ogoh oleh para pemuda Umat Hindu di lereng Gunung Merapi tersebut untuk konstruksi tulangan pokok dengan memakai bambu. Untuk rangkanya memakai kawat D ukuran 2 milimeter dan bambu yang diraut.Pada bagian lapisan terdalam patung untuk membentuk badan patung, memakai kawat nyamuk. Lapisan berikutnya ada \"styrofoam\" bekas dan busa tipis untuk detail tubuh.Dia menjelaskan untuk lapisan terluar Ogoh Ogoh menggunakan tisu toilet yang ditempel menggunakan lem putih. Hal tersebut untuk menciptakan kerutan seperti kulit asli dalam penyelesaian akhir.\"Pembuatan satu patung Ogoh Ogoh ini, menghabiskan anggaran sekitar lima juta rupiah bersumber dari dana swadaya umat,\" demikian Agus Setiyono . (mth)
POPULER
