ALL CATEGORY
Hasto: Usulan Penundaan Pemilu Tak Miliki Landasan Hukum Kuat
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kuat.\"Hal itu juga melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik, yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi,\" kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan selurus-lurusnya, katanya.Atas dasar ketentuan konstitusi pula, lanjutnya, diatur jelas bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.\"Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu (2024),\" tegasnya.Presiden Joko Widodo juga berulang kali menegaskan penolakannya terhadap berbagai usulan yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden atau menunda penyelenggaraan pemilu.\"Periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi, kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi, daripada berpikir menunda Pemilu (2024), sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu (2024),\" jelasnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama satu hingga dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.Muhaimin menilai krisis pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu terakhir mulai tampak tren perbaikan ekonomi cukup positif.\"Saya menerima para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting. Intinya, prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu tahun atau dua tahun,\" kata Muhaimin. (sws)
HT: Parpol Nonparlemen Wacanakan Koalisi Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengatakan partai nonparlemen memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencalonan presiden pada Pemilu 2024. Hary Tanoesoedibjo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024. \"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di Pemilu 2024,\" kata Hary. Ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut, sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu sebesar 13,6 juta suara. \"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan,\" kata Hary Tanoesoedibjo dalam pertemuan ketua umum parpol nonparlemen. Hary selaku penggagas pertemuan tersebut mengatakan, pertama, pertemuan itu merupakan silaturahmi, mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu 2019. Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan di 2024. Merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk mencalonkan capres dan cawapres tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja, namun juga perolehan suara hasil pemilu minimal 25 persen. Hary menyampaikan wacana koalisi pencalonan presiden pada Pemilu 2024 tersebut mengikuti jalur suara 25 persen. Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan uji materiil mengenai ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen \"Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen,\" kata dia pula. Kemudian, pertemuan parpol nonparlemen itu, menurut dia, juga membahas untuk membentuk sekretariat bersama. \"Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru,\" ujarnya lagi. Kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi menurut Hary, masih akan dimatangkan. Dia mengatakan ada usulan nama seperti Koalisi Partai Parlemen Masa Depan atau Koalisi Partai Nusantara. \"Nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya,\" kata Hary. Nama tersebut akan menjadi nama permanen dari koalisi.Sejumlah petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Kemudian, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Zul Hendri Chaniago. (sws)
KSP: Pemerintah Pastikan Lindungi Orang Utan dalam Pembangunan IKN
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan Pemerintah memastikan akan melindungi orang utan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.Tenaga ahli utama KSP Wandy Tuturoong menanggapi pemberitaan media asing yang mengkhawatirkan masa depan orang utan akan terdampak oleh pembangunan IKN menyatakan kekhawatiran tersebut memang beralasan.\"Dan itu bagian dari kontrol publik yang harus diapresiasi dan diperhatikan oleh Pemerintah,” kata Wandy dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis.Menurut Wandy, untuk mewujudkan IKN, Pemerintah jauh-jauh hari sudah melakukan berbagai kajian, salah satunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan IKN. Pemerintah juga menyusun berbagai dokumen perencanaan termasuk Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dengan konsep Forest City IKN.Kajian tersebut, ujar Wandy, merekomendasikan lima peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan. Dua di antaranya terkait erat dengan eksistensi orang utan, yakni perbaikan kualitas satwa liar, dan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis.“Jadi bukan cuma orang utan saja sebenarnya yang harus dilindungi di wilayah IKN. Namun juga satwa-satwa liar lainnya, seperti kucing kuwuk, burung migran, buaya muara, macan dahan, lutung, dan penyu,” katanya lagi.Wandy menyebut, ada dua rekomendasi KLHS yang masuk dalam masterplan IKN, yakni pusat kegiatan primer di timur IKN dan pusat kegiatan sekunder di utara IKN yang berbatasan langsung dengan nondevelopable land, dikhususkan sebagai pusat kegiatan pendidikan, inovasi dan riset dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati.Sedangkan untuk perlindungan dan perbaikan kualitas satwa, kata dia lagi, dibuat koridor satwa artifisial seperti kanopi dan rambu-rambu satwa berdasarkan Permen LHK No. 23/2019.“Kami dari Kantor Staf Presiden akan berusaha mengawal rekomendasi ini, agar menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan dan pembangunan IKN. Kami juga berharap partisipasi masyarakat dan aktivis lingkungan untuk menjaga agar konsep IKN yang green dan sustainable ini benar-benar terwujud,” ujarnya pula. (sws)
Komisi IX DPR RI Prihatin Kondisi Stunting di Gorontalo
Jakarta, FNN - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh prihatin dengan tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo. Nihayatul Wafiroh dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyoroti masih tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 24 persen dan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah, sebesar 14 persen. Menurut wakil rakyat yang akrab disapa Ninik tersebut, penyelesaian persoalan stunting tentu bukan hanya berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan saja, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan stunting. \"Mungkin ada budaya-budaya menjadikan anak atau ibu yang sedang hamil tidak mendapatkan akses (gizi yang baik),\" katanya pula. Bisa jadi, ujar dia lagi, ada budaya yang menjadikan kaum perempuan contohnya kalau makan harus setelah suaminya selesai makan. \"Atau apa, ini perlu dilakukan digali lebih lanjut, apakah ada budaya seperti itu,\" katanya, usai memimpin pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, beserta seluruh stakeholder mitra kerja terkait, membahas penanganan COVID-19, permasalahan ketenagakerjaan, dan juga kesehatan di Provinsi Gorontalo. Dia mengatakan berdasarkan penjelasan Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo, maka tingginya angka stunting di daerah itu disebabkan faktor ekonomi dan pendidikan. Namun, Ninik beranggapan jika memang penyebabnya adalah faktor ekonomi, maka seharusnya persoalan gizi jadi sesuatu yang sederhana dan mudah diatasi. Kekayaan alam Gorontalo yang meliputi gunung dan lautan bisa menjadi potensi terbesar daerah tersebut. Ia menyebutkan masih terdapat 900 orang dari jumlah total penduduk Gorontalo sebesar 1,3 juta jiwa yang tercatat sebagai penduduk miskin. Ninik meminta Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan menangani persoalan stunting. \"Dan mencari tahu lebih detail lagi terkait penyebab mengapa stunting masih tinggi di Gorontalo,\" kata dia lagi. Ninik mengatakan butuh kerja keras yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan stunting di Gorontalo. Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini prihatin dengan tingginya angka stunting di Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut dia, seharusnya kebutuhan gizi dan protein masyarakat setempat dapat terpenuhi, mengingat kondisi geografis Gorontalo yang kaya hasil laut. \"Kami sangat prihatin, kondisi geografis alami di Gorontalo ini kan daerah perikanan mestinya proteinnya tinggi di sini, kemudian dari segi makanan jagung di sini nomor satu, segi kesediaan alam tidak jadi masalah,\" kata dia pula. Dia menduga yang menjadi masalah yakni mengenai pola hidup, pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. \"Karena di sini juga tadi anemia masih sangat tinggi,\" kata dia. Yahya mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan penyuluhan secara intensif, mengingat pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting. Untuk penanganan, menurut dia, perlu sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. \"Karena itu kami mengharapkan supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja secara bersama-sama dan dipantau secara terus menerus,\" ujarnya lagi. (sws)
.jpeg)
Yaqut Harus Kukut
AKROBAT Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas makin liar. Narasi yang dibangun selalu membentur-benturkan umat Islam. Kebijakan yang dihasilkan selalu mengundang keributan. Kalimat yang dilontarkan tak menunjukkan seorang menteri yang bijak, dewasa, dan berisi. Pas dengan pepatah “Tong Kosong, Nyaring Bunyinya.” Paling anyar, Yaqut mengeluarkan statement yang sungguh kasar dan menghina. Ia membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kalimat yang keluar dari mulutnya penuh kesadaran. Bukan keseleo lidah, bukan tidak sengaja. Jadi, jika kelak ia minta maaf, dipastikan itu cuma action dan cari selamat. Simak kalimat di bawah ini yang diambil dari komentar Yaqut di video yang viral. “Yang paling sederhana lagi, tetangga kita, kalau kita hidup di suatu kompleks, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita terganggu nggak? Artinya apa, bahwa suara-suara ini, apa pun suara itu, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Speaker di mushola dan masjid monggo dipakai, silahkan, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu.” Yaqut tidak hanya kelebihan beban menjabat sebagai Menteri Agama. Ia juga terlihat kewalahan melayani libido pembenci Islam. Akibatnya, semakin terbaca dengan jelas kualitas otak seorang Yaqut. Hampir semua kebijakannya bikin kontroversi dan gaduh. Jejak digitalnya telah menjelaskan semuanya. Menteri Yaqut sepertinya lupa diri, apakah dia sedang berperan menjadi Komandan Banser atau menteri semua agama. Yaqut juga tampaknya sedang mabuk jabatan sehingga terus berakrobat guna menarik perhatian masyarakat. Yang jelas ia tidak paham menduduki jabatan menteri, sehingga ucapan, tindakan, dan kebijakannya tidak selevel dengan jabatan di kementerian. Mungkin ia lebih cocok sebagai kepala regu sebuah ormas, koordinator demo, atau ketua satgas penjagaan tempat ibadah. Ia sama sekali tak mencerminkan sosok pejabat publik. Perangainya pemarah, hawanya selalu bermusuhan, dan ucapannya nyinyir plus provokatif. Anehnya, yang dimusuhi dan diprovokasi adalah agama dan umat Islam. Umat terbesar di negeri ini dan ia ada di dalamnya. Mengapa ia tidak nyaman berada satu barisan dengan umat yang sama. Mengapa ia gerah dengan umat Islam yang bukan NU. Mengapa ia kepanasan dengan perbedaan di dalam Islam itu sendiri? Padahal, pada momen-momen yang lain mulutnya fasih melafalkan “Perbedaan adalah Rahmat”, ’Keberagaman adalah Anugerah.” Sebuah keberkahan dari Allah yang wajib kita syukuri dan sikapi dengan bijak. Tapi nyatanya, Yaqut sangat radikal memusuhi Islam. Sejak Yaqut menjadi menteri, kegaduhan demi kegaduhan terproduksi dengan masif dan brutal. Munafikkah? Entahlah. Sepertinya tidak ada isu lain yang bisa digarap Yaqut. Entah karena kemampuan terbatas sehingga tidak masuk ke dalam radar pemikirannya atau ia hanya menjalankan perintah atasannya. Maklum, inilah era di mana semua kebijakan harus satu komando, satu warna, dan satu visi. Buku pelajaran agama dibuatkan modulnya, guru dan dosen agama didikte, dan khutbah Jumat dibuatkan narasinya. Inilah penampakan nyata dari praktik menjalankan kekuasaan semau gue atau emang gue pikirin. Banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan Yaqut, sehingga tidak melulu hanya mengurusi intoleransi. Apakah Yaqut pernah menengok gizi buruk para santri? Apakah Yaqut pernah mengecek sanitasi tidak layak pondok-pondok pesantren? Apakah Yaqut pernah menawarkam inovasi di pondok pesantren, apakah ia pernah berdiskusi bagaimana pondok pesantren bisa menjadi kekuatan umat yang nyata? Apakah ia pernah merasa prihatin atas maraknya narkoba masuk pesantren, guru ngaji memerkosa santri, dan ambruknya rumah ibadah. Apakah Menag pernah membayangkan bagaimana cara menaikkan kualitas dan kapabilitas guru-guru ngaji, guru honorer, dan majelis taklim. Apakah Yaqut pernah berpikir bagaimana proses keterlibatan anak-anak muda main judi online, pelacuran online dan perdukunan online. Jangan bilang itu tugas polisi ya, Qut? Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana mendegradasi umat Islam. Yang ia perjuangkan adalah bagaimana penambahan uang Rp11 Miliar di kantong Yaqut aman dan tak disidik KPK. Sikap aneh Yaqut inilah yang memaksa umat mem- bully -nya, bahkan mengolok-olok. Belum pernah dalam sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia, menterinya dihujat umatnya yang seagama. Penghujatan tersebut sesungguhnya bentuk kasih sayang. Mereka menyayangkan sikap menteri yang diterima umat terbesar negeri ini. Mereka kasihan, seorang menteri wawasannya hanya seputar intoleransi, radikalisme, dan kebersamaan. Padahal tak perlu diberi khutbah, umat sudah paham apa itu keberagaman dan sejenisnya. Kelompok Yaqut pasti akan bertanya umat yang mana. Tentu saja hanya ada dua: terlibat atau masa bodoh. Mereka yang tidak kritis terhadap ulah menterinya adalah mereka yang satu gerbong dengan menaati atau acuh tak acuh dengan kondisi keagamaan dan keumatan. Di luar itu masih banyak orang peduli, kritis, dan punya harapan ke depan agar bangsa ini lebih baik. Saatnya Yaqut harus kukut. (*)
Seknas Jokowi Sarankan Kedelai Tidak Dilepas ke Perdagangan Bebas
Jakarta, FNN - Sekretaris Dewan Pakar Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi Todotua Pasaribu menyarankan Pemerintah agar pengadaan kedelai tidak dilepas ke perdagangan bebas sebagai salah satu upaya antisipasi melonjaknya harga kedelai di Tanah Air.\"Selain itu, perlu ada proteksi dari Pemerintah agar harga kedelai bisa stabil, mengingat tempe adalah makanan sejuta umat,\" kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, Pemerintah perlu mengambil kebijakan lintas kementerian terkait budi daya kedelai lokal dan impor kedelai. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta berkoordinasi lebih solid.Seknas Jokowi berpandangan ke depan perlu ada terobosan kebijakan dan teknologi di sektor pertanian, agar Indonesia bisa menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi.Apalagi, mengingat kebutuhannya tinggi untuk memproduksi tempe dan tahu. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah khususnya Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga selain merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengadaan kedelai.Ia mengatakan merujuk data Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), sejak 11 Februari ditetapkan harga kedelai Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram, dari sebelumnya kisaran Rp8.000/kg.Sementara, ketika sejumlah relawan Seknas Jokowi melakukan survei langsung ke pasar tradisional di seputaran Jakarta, harga kedelai mencapai Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram.\"Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga Seknas Jokowi menyampaikan sejumlah saran bagi pemangku kepentingan terkait potensi naiknya harga tempe,\" kata dia lagi. (sws)
Sejumlah Seniman Sampaikan Dukungan untuk Pembangunan IKN Nusantara
Jakarta, FNN - Sejumlah seniman senior menyampaikan dukungan untuk program pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. “Kita mendukung semua program-programnya Pak Jokowi, terutama program yang ada di Kalimantan, membuat ibu kota baru. Insya Allah tadi kita sudah lihat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti seluruh rakyat Indonesia bisa jalan-jalan ke sana, kita bisa berwisata ke sana untuk melihat kota yang baru,” kata Ida Royani, salah satu seniman senior yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2), sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Dukungan serupa juga datang dari salah satu personil grup Bimbo, yakni Samsudin Hardjakusumah alias Sam Bimbo. Bahkan, sebelum rencana pembangunan IKN, Bimbo telah membuat lagu bertema Nusantara. \"Kami dari Bimbo mendukung ibu kota baru di Kalimantan. Sebelum itu jadi pun, kami sudah membuat lagu Bumiku Nusantara,\" ujar Sam. Pada Rabu (23/2) ini, Presiden Joko Widodo menerima sejumlah seniman senior dan menerima berbagai aspirasi dari mereka. \"Kami menyampaikan aspirasi kami mengenai hal-hal kebudayaan, bagaimana budaya itu sebetulnya mempererat sebuah persatuan, bagaimana budaya itu adalah memperkaya kebinekaan kita. Ada beberapa juga yang kami sampaikan selain juga sarana dan prasarana kebudayaan yang ada di sini,\" ujar Indrodjojo Kusumonegoro atau Indro Warkop usai pertemuan. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai payung hukum pembangunan IKN Nusantara, sekaligus pemindahan IKN dari Jakarta.Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, disebutkan Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sws)
Kasal Luncurkan INAP Bantu Kembangkan Potensi Maritim Bali
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono meluncurkan Indonesian Naval Aquagriculture Program (INAP) yang bertujuan membantu masyarakat wilayah pesisir Jembrana, Bali, mengembangkan potensi sumber daya maritim.INAP, yang merupakan program budi daya terpadu, adalah hasil kerja sama antara TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, para ahli, dan akademisi.Yudo, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (23/2), menyampaikan pada tahap awal ada tiga lokasi INAP di Jembrana, Bali.Di masing-masing lokasi, yang luasnya mencapai 60 hektare, ada 30 kolam yang dibangun untuk tempat budi daya. Sejauh ini, kolam-kolam di lokasi INAP I di Desa Pabuahan telah tersedia, sementara di dua lokasi lainnya masih dalam tahap pembangunan.Dalam acara peluncuran program di lokasi INAP I, Kasal menyaksikan kegiatan tebar perdana benur udang Vaname di kolam budi daya. Tidak hanya itu, acara peluncuran juga dimeriahkan dengan pelepasan burung merpati.Kasal menyampaikan fokus INAP adalah budi daya sejumlah komoditas laut, seperti udang, lobster, dan ikan kerapu. Walaupun demikian, untuk tahap awal, budi daya fokus pada komoditas udang Vaname.Budi daya yang dilakukan dalam program INAP, kata Kasal, telah mengadopsi teknologi ultra intensive aquagriculture, yang diyakini dapat meningkatkan produksi sampai 300 persen jika dibandingkan dengan teknologi budi daya konvensional.Tidak hanya budi daya, INAP juga dirancang untuk menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar lokasi.Program INAP I, kata Kasal, mampu menyerap 60 pekerja lokal. Dengan demikian, jika ada tiga lokasi INAP, jumlah pekerja yang dibutuhkan mencapai 180 orang.Kasal berharap INAP ke depan dapat menjadi sarana edukasi dan riset, mengingat untuk tahap awal program itu telah melibatkan sejumlah ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya, dan Universitas Diponegoro. (sws)
Survei: Elektabilitas Ganjar Mendekati Prabowo Subianto
Jakarta, FNN - Survei Litbang Kompas yang dirilis di Jakarta, Rabu, melaporkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mendekati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Ganjar mendapat suara 20,5 persen menyaingi Prabowo Subianto dengan 26,5 persen yang menduduki posisi teratas. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di peringkat ketiga dengan perolehan 14,2 persen.Prosentase elektabilitas itu didapatkan setelah para responden diberikan pertanyaan \'jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, siapa yang akan dipilih.Elektabilitas Ganjar juga merangkak naik, mulai dari 7,3 persen pada April 2021, 13,9 persen pada Oktober 2021, dan 20,5 persen pada Januari 2022.Tingginya elektabilitas tiga tokoh tersebut menciptakan jarak yang cukup jauh dengan nama-nama lainnya yang turut masuk bursa pilpres.Di antaranya Ketua DPR RI, Puan Maharani harus puas di urutan terakhir dari 13 tokoh yang dipilih masyarakat dengan suara 0,6 persen. Jauh jika dibandingkan Menkopolhukam RI, Mahfud MD dengan 1,1 persen.Lalu nama-nama lain juga dipilih masyarakat seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Andika Perkasa, Mensos RI Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.Kemudian, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menparekraf RI Sandiaga Uno.Sementara itu, ada 4,1 persen responden yang menjawab tokoh lainnya dan 11,8 persen responden menjawab tidak ada, tidak tahu, atau rahasia.Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden pada 17-30 Januari 2022 silam.Para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.Dengan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen. (sws)
Polisi dan Bea Cukai Ungkap Kasus Narkotika Jaringan Internasional
Bandarlampung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Lampung bersama Polda Aceh, dan Bea Cukai mengungkap kasus tindak pidana narkotika jaringan internasional.\"Kami berhasil mengungkap kasus narkotika jaringan internasional (Thailand-Indonesia),\" kata Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Lampung Brigjen Pol Subiyanto, di Bandarlampung, Rabu.Ia menyebutkan saat itu anggotanya berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 5 kilogram di PO Bus Putra Pelangi Bandarlampung.\"Anggota kemudian melakukan controlled delivery ke PO Bus Putra Pelangi di Bandung dan berhasil menangkap dua tersangka berinisial DN dan PY,\" katanya.Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, barang tersebut didapatkan dari Aceh.Pada Jumat (18/2), berdasarkan pengembangan kasus dua tersangka DN dan PY, sekitar pukul 17.00 WIB di Terbanggi Besar, Lampung Tengah, polisi kembali menangkap satu tersangka berinisial SB.\"Dari tangan SB kami menyita 3,6 kilogram ganja yang disimpan di gudang miliknya,\" kata dia.Dari ketiga tersangka yang telah ditangkap, ujarnya pula, Satgas Siger Polda Lampung kembali mengembangkan tindak pidana narkotika dengan tersangka berinisial SH dan FS dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7,23 kilogram.Saat berada di rumah kontrakan Jalan Raden Pemuka, Jagabaya II, Bandarlampung, anggota mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1,97 kilogram.\"Di Desa Bumi Ayu, Lampung Tengah, anggota kembali mengamankan barang bukti 5,25 kilogram sabu-sabu. Kemudian dikembangkan oleh Satgas Siger Polda Lampung didukung Polda Aceh dan Bea Cukai berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jaringan internasional (Thailand-Indonesia) dengan barang bukti sebanyak 53,6 kilogram sabu-sabu,\" kata dia lagi.Subiyanto menambahkan, pengungkapan tindak pidana narkotika jaringan internasional tersebut berawal dari hasil pengembangan barang bukti sabu-sabu sebanyak 7,23 kilogram.Pada Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Tim Satgas Siger Polda Lampung dibantu Polda Aceh dan Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap tersangka AW di Aceh. Hasil penggeledahan, AW mengaku narkotika miliknya disimpan dalam perahu yang berada di pinggir Pantai Pulau Kampau, Sumatera Utara.\"Dari kerjasama Bea Cukai, kami berhasil menangkap tersangka BQ dengan barang bukti sebanyak 51 bungkus sabu-sabu seberat 53,6 kilogram yang disimpan dalam perahu,\" katanya.Berdasarkan keterangan tersangka AW, sabu-sabu tersebut didapatnya dari AD seorang WNI yang tinggal di Thailand. Pengiriman tersebut dilakukan AW dengan cara menyuruh tersangka BQ yang merupakan kurir AW yang telah tertangkap serta IY, dan TC (DPO) untuk bertemu dengan tiga orang warga Thailand di laut lepas Selat Malaka perbatasan dengan Thailand-Indonesia-Malaysia.\"Setelah mereka bertemu di tengah laut lepas, AW mendapatkan upah dari AD sebesar Rp23 juta per kilogramnya,\" katanya lagi.Atas perbuatan itu, AW dan BQ dikenakan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1). Kedua tersangka, kini tengah berada di Polda Lampung untuk pengembangan lebih lanjut. (sws)
POPULER
