ALL CATEGORY
Waki Ketua DPD RI Usul Pemerintah Terapkan Sistem Multi-IKN
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerapkan sistem multi-ibu kota negara (IKN), yakni Jakarta dan Nusantara.\"DKI Jakarta dan sekitarnya tidak akan pernah bisa dinafikan dari ingatan bangsa, sebagai wilayah historis yang paling menentukan ke-Indonesia-an kita. Jakarta, dengan segala kekurangannya, adalah aset nasional yang tak ternilai harganya,\" kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Sultan menekankan posisi DKI Jakarta, sebagai kota sejarah berdirinya negara dan bangsa Indonesia, tidak dapat diabaikan begitu saja setelah Indonesia mendapatkan lokasi IKN yang baru.Oleh karena itu, menurutnya, status IKN yang melekat pada DKI Jakarta tidak perlu dicabut. Dia menilai keberadaan dua IKN dapat berperan dalam menyukseskan pemerataan pembangunan nasional.\"Biarkan negara ini memiliki lebih dari satu ibu kota negara dengan fungsinya masing-masing. Kenapa tidak? Lebih bagus jika Istana Negara berdiri di mana-mana, kalau ingin pemerataan pembangunan nasional dilakukan secara lebih presisi,\" ujar mantan wakil gubernur Bengkulu tersebut.Dia juga memandang tidak perlu ada kekhawatiran terhadap keberadaan dua IKN. Pemerintah hanya berkewajiban untuk memastikan tidak terjadi dualisme kepemimpinan presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tegasnya.Baik Jakarta maupun Nusantara, katanya, keduanya harus berbagi peran strategis dalam posisinya sebagai IKN.\"Multi-IKN akan memungkinkan Indonesia mampu tumbuh secara seimbang, tanpa harus saling menegasikan atau memungkiri secara sosio-historis; karena akan menjadi aneh bagi bangsa ini saat mengetahui Istana Negara dan Gedung MPR RI dijual, atau setidaknya hanya dijadikan museum nasional,\" ujarnya. (sws)
.jpeg)
Pemerintah Pastikan Infrastruktur KEK Mandalika Selesai Tepat Waktu
Jakarta, FNN - Pemerintah memastikan proyek pengerjaan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dapat berjalan tepat waktu, mulai dari proyek pembangunan pelebaran jalan Kuta-Keruak, penataan rumah kumuh, drainase, hingga pembangunan dan penataan lanskap jalan.Hal tersebut disampaikan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Febry mencontohkan proyek pelebaran dan pengerasan jalan Kuta-Keruak sepanjang 5,3 kilometer diprioritaskan pada penyelesaian pelebaran jalur kiri pada segmen pertama, yakni sepanjang 1,6 kilometer, dan pelebaran jalan jalur kiri-kanan pada segmen kedua sepanjang 1,6 kilometer. Proyek tersebut diprediksi selesai pada akhir Februari, tambahnya.\"Target selesainya akhir bulan ini,\" kata Febry.Dia menjelaskan proyek pelebaran jalan Kuta-Keruak tersebut menggunakan lahan milik Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan masyarakat. KSP juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan pembebasan tanah masyarakat dengan baik.\"Untuk pengerjaannya, Pemerintah menunjuk langsung PT Pembangunan Perumahan, dengan anggaran dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” tegasnya.Febry juga memastikan Pemerintah telah mengevaluasi gelaran Kejuaraan Dunia Superbike atau World Superbike (WSBK) 2021, salah satunya terkait penanganan genangan air.Pemerintah mengantisipasi agar genangan air tidak terjadi lagi pada gelaran MotoGP pada Maret mendatang. Antisipasi itu dilakukan dengan membangun drainase pengendali banjir di kawasan pendukung dan di Sirkuit Mandalika, jelasnya.\"Untuk drainase di kawasan pendukung, yakni ke arah timur (Sungai Songgong), ditargetkan selesai pekan kedua bulan Maret. Sedangkan di kawasan sirkuit selesai bulan ini,\" jelasnya.Febry juga mengungkapkan KSP terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur KEK Mandalika, dengan melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.\"KSP akan memastikan Mandalika dipersiapkan dengan benar untuk menjadi satu magnet pariwisata baru di Indonesia,\" ujarnya. (sws)
Polbangtan Medan Dorong Mahasiswa Kuasai Sistem Irigasi Tetes Air
Medan, FNN - Politeknik Pengembangan Pertanian (Polbangtan) Medan mendorong mahasiswanya untuk menguasai \"smart farming\", di antaranya sistem irigasi tetes pada pembibitan kelapa sawit.Direktur Polbangtan Medan, Yuliana Kansrini di Medan, Senin, mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan lulusannya agar berjiwa profesional, berdaya saing, dan wirausaha.\"Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan penerapan praktik \'drip irrigation\' atau sistem irigasi tetes air pada pembibitan kelapa sawit,\" katanya.Metode irigasi, kata Yuliana Kansrini , menghemat air dan pupuk dengan membiarkan air menetes pelan ke akar tanaman, melalui permukaan tanah atau langsung ke akar, melalui jaringan katup, pipa dan emitor.Dosen pengampu Mata Kuliah Perkebunan Presisi di Polbangtan Medan, Firman Silalahi menambahkan penerapan praktik sistem irigasi tetes air pada pembibitan tanaman sawit dari sisi ilmu dan wawasan sangat bagus.“Pertanian sekarang ini mengalami kemajuan teknologi, akan lebih baik apabila mampu mengenalkan teknologi tepat guna pada proses produksi tanaman, sehingga mahasiswa sebagai generasi muda mampu menunjukkan eksistensinya untuk terus tertarik pada pengembangan inovasi teknologi,” katanya.Dia menambahkan bahwa irigasi tetes adalah suatu sistem pemberian air melalui pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu, dimana air yang keluar berupa tetesan langsung pada akar tanaman.\"Sistem irigasi tetes juga seringkali dikombinasikan dengan perlakuan pemupukan pada tanaman, cara ini disebut fertigasi. Dengan penerapan fertigasi pada lahan budidaya akan membuat kegiatan budidaya lebih efektif,\" katanya.Diharapkan mahasiswa Polbangtan Medan dapat mengetahui serta memahami teknologi \"smart farming\" yang tepat, sehingga dapat menunjang pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern, demikian Firman Silalahi. (mth)
Kepala Badan Pangan Nasional Utamakan Sinergisme Pemangku Kepentingan
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin, mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) hingga asosiasi bidang pangan untuk mengutamakan dan meningkatkan sinergisme.\"Adapun beberapa kegiatan Badan Pangan Nasional ke depan, sepertinya kami memang harus bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga stakeholders pangan yang ada,\" kata Arief usai pelantikan seperti dipantau secara virtual dari Jakarta, Senin.Dalam tugas pertamanya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, Arief mengatakan pihaknya akan melibatkan kementerian terkait sektor pangan, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perekonomian.Selanjutnya, ia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi, seperti asosiasi pangan, peternak, nelayan dan petani.\"Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya,\" kata Arief.Badan Pangan Nasional resmi dibentuk setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.Perpres yang diteken Presiden pada 29 Juli 2021 itu menyebutkan tugas Badan Pangan Nasional adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.Dalam Perpres tersebut dijelaskan Badan Pangan memiliki 11 fungsi, antara lain melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.Sementara itu, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan ada sembilan jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, yakni meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.Dalam struktur organisasi, Kepala Badan Pangan Nasional akan dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. (sws)
Anggota DPR: Pemerintah Harus Bela Hak Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masinton Pasaribu meminta Pemerintah hadir dan wajib membela hak para pekerja migran Indonesia di luar negeri.\"Negara harus benar-benar hadir membela hak-hak warga negara Indonesia, yang menjadi pekerja migran di luar negeri, di negara mana pun mereka berada dan bekerja,\" kata Masinton dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Dia mencontohkan kasus kerja paksa yang dialami salah satu pekerja Indonesia asal NTT sungguh di luar nalar kemanusiaan dan biadab. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dipekerjakan tanpa gaji selama sembilan tahun, bekerja hingga 15 jam sehari, tanpa libur dan mengalami kekerasan fisik oleh majikannya, tambahnya.Ironisnya lagi, katanya, tuduhan perdagangan orang, kerja paksa dan penganiayaan yang disidangkan di Pengadilan Kota Bharu, Negara Bagian Kelantan, Malaysia tersebut memutuskan sang majikan bebas dari semua tuduhan.Masinton menghormati kedaulatan hukum negara Malaysia tersebut. Namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia harus bergerak proaktif melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap TKI yang tengah berjuang memperoleh keadilan.\"Jangan biarkan TKI, yang menjadi korban semena-mena oleh majikannya, berjuang sendirian. Negara harus hadir melakukan upaya hukum banding sesuai dengan mekanisme hukum dan perundang-undangan negara Malaysia,\" tegasnya.Dia juga mengingatkan masih ada praktik buruk perilaku majikan terhadap pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menunda kesepakatan pengiriman TKI ke Malaysia.\"Malaysia sedang menjadi sorotan internasional dalam kasus kerja paksa dalam bentuk tidak membayar gaji, penahanan dokumen, larangan berkomunikasi; tidak hanya di sektor rumah tangga, tetapi juga di sektor lain seperti perkebunan dan manufaktur,\" jelasnya.Dia mencontohkan Filipina, yang mampu bernegosiasi dengan negara tujuan pekerja migran, dalam hal perlindungan dan hak-hak yang akan diperoleh warganya ketika akan bekerja di luar negeri. Kedubes Filipina di berbagai negara merespon dan bertindak cepat memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi korban.Dia menegaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sangat jelas menyebutkan di Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.Sehingga, dapat dikatakan Indonesia wajib melindungi hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan segenap warga negara Indonesia.\"Tidak ada pengecualian, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia,\" ujar Masinton. (sws)
BMKG: Waspadai Cuaca Ekstrem Akibat Gelombang Rossby di NTT
Kupang, FNN - Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat adanya gelombang equatorial Rossby dan sirkulasi siklonik.\"Gelombang Rossby dan sirkulasi siklonik yang ada di Laut Arafuru menyebabkan terbentuknya daerah pertemuan dan belokan angin di wilayah NTT,\" kata Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Agung Sudiono Abadi di Kupang, Senin, berkaitan dengan peringatan dini cuaca di wilayah NTT selama 21-23 Februari 2022.Ia menjelaskan kondisi cuaca yang terjadi dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan (konvektif) yang menyebabkan hujan lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah NTT.Pihaknya mengimbau warga agar mewaspadai potensi cuaca tersebut karena dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, maupun pohon tumbang serta sambaran petir.Masyarakat, kata dia harus tetap waspada terhadap ancaman bencana terlebih yang bermukim di daerah yang curam, perbukitan, ataupun sekitar daerah aliran sungai.\"Selalu siaga untuk mengamankan diri dan barang-barang penting ketika di daerah setempat terjadi hujan dalam waktu yang lama dengan intensitas sedang hingga lebat,\" katanya.Pihaknya mempersilakan masyarakat di NTT terus memantau perkembangan informasi cuaca dengan mengakses layanan informasi selama 24 jam melalui kanal komunikasi yang disiapkan yaitu nomor kontak (0380)881613 atau whatsapp 081139404264.Selain itu juga bisa melalui website: meteoeltari.com; email: met_kupang@yahoo.com, maupun aplikasi mobile INFO BMKG, demikian Agung Sudiono Abadi. (mth)
Muhaimin Iskandar Dorong Pemerintah Optimalkan SDM Kelautan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan.\"Saya minta Pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh dalam pembangunan SDM kelautan. SDM kelautan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa kita,\" kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia mengatakan salah satu upaya membangun SDM di bidang kelautan ialah melalui peningkatan lembaga pendidikan vokasi, antara lain sekolah menengah kejuruan (SMK). SMK Perikanan dan Kelautan merupakan wadah pendidikan yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum muda.Kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara maritim harus terus dikembangkan dengan cara rekrutmen SDM yang tangguh, tambahnya. Dengan begitu, dia optimistis Indonesia bisa berjaya dan kaya raya jika mampu memanfaatkan potensi besar lautnya.\"Kita masih terus membutuhkan SDM-SDM yang tangguh yang bisa membuat Indonesia kaya raya dari laut kita tercinta,\" kata Muhaimin saat menghadiri stadium general bersama para taruna SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Kabupaten Jember, Provisi Jawa Timur, Minggu (20/2).Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga mengapresiasi prestasi dan kemajuan SMK Perikanan dan Kelautan Puger, karena para lulusannya dapat langsung terjun ke dunia kerja hingga ke luar negeri.\"Saya bersyukur dan bangga atas kemajuan dan prestasi SMK Perikanan dan Kelautan ini. Ini merupakan pilihan yang tepat sebagai negara maritim, sebagai negara yang persentase kelautan yang jauh lebih besar dibanding daratannya,\" jelasnya.Muhaimin menambahkan kesadaran Indonesia sebagai negara kelautan diprakarsai oleh Presiden ke-IV Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dengan mendirikan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) karena Indonesia adalah negara maritim.\"Sebagai negara dengan kelautan yang besar, Gus Dur menetapkan pertama kalinya Indonesia harus memiliki orientasi pembangunan kelautan. Bahkan, Gus Dur akhirnya mendirikan KKP lalu Indonesia tidak hanya berorientasi pada daratan tetapi justru kelautan,\" ujarnya.Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga menyerahkan bantuan perahu kepada nelayan Puger, Jember. Dia juga menyempatkan diri meninjau berbagai fasilitas SMK Perikanan dan Kelautan Puger.Turut hadir mendampingi Muhaimin dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Jazilul Fawaid, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin, Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Umi Zahrok, dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember. (sws)
KPK Panggil Sembilan Saksi Swasta Kasus TPPU Eks Pejabat Ditjen Pajak
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil sembilan saksi dari pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA).\"Hari ini, pemeriksaan saksi untuk perkara TPPU terkait penerimaan hadiah atau janji pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak dengan tersangka APA. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Sembilan saksi swasta, yaitu Sri Lestari, Mulyatsih Wahyumurti, Sugito Mas, Aldy Garnadi Gardjito, Tri Hariastuti, Ani Melania, Purnomo Sidi, Kiagus Risyiqan Urfani, dan Machzarwan.Penetapan Angin sebagai tersangka dugaan TPPU merupakan pengembangan dari kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak yang sebelumnya juga menjerat Angin.KPK menduga kuat adanya kesengajaan dari tersangka Angin menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.KPK juga telah menyita berbagai aset senilai Rp57 miliar terkait dugaan TPPU Angin. Aset tersebut diantaranya berupa tanah dan bangunan.Sebelumnya dalam perkara suap, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Angin dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp300 juta subsider 2 bulan kurungan.Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.Terhadap Angin dan Dadan juga dijatuhi pidana tambahan masing-masing membayar uang pengganti sejumlah Rp3,375 miliar dan 1,095 juta dolar Singapura.Keduanya divonis bersalah menerima suap terkait pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk (Panin) untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. (mth)
awa Timur Jadi Tuan Rumah Kejurnas Equestrian dan Pacuan 2022
Jakarta, FNN - Jawa Timur (Jatim) terpilih sebagai tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Equestrian 2022, tak lama setelah ditetapkan sebagai tuan rumah Kejurnas Pacuan.Pemilihan Jawa Timur sebagai tuan rumah Kejurnas Equestrian berbeda dengan Pacuan yang dilakukan secara voting. Menurut keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Senin, untuk equestrian pemilihan tuan rumah dilakukan secara musyawarah.Ketua Komisi Equestrian PP Pordasi Brigjen TNI (Purn.) Ivan Ahmad Riski Titus mengatakan selain upaya pemerataan penyelenggara Kejurnas, Jawa Timur menjadi tuan rumah karena memiliki arena perlombaan yang layak.Kejurnas Equestrian 2022 rencannya akan melombakan tiga disiplin yakni, Show Jumping, Dressage, dan Eventing yang bergulir di Kenpark, Pantai Ria Kenjeran Surabaya.\"Rakernas Pordasi Tahun 2022 telah mengesahkan tempat penyelenggaraan Kejurnas Equestrian. Nantinya Kenpark di Surabaya akan menjadi lokasi Kejurnas. Di sana, sarana dan prasarana siap untuk menyelenggarakan pertandingan Dressage, Show Jumping dan bahkan Eventing yang mana paling jarang dipertandingkan di Tanah Air,” kata Ivan Titus.Menurut Ivan, tak semua arena equestrian bisa menyelenggarakan Eventing, karena terdapat Cross Country yang memerlukan tempat khusus, berbeda dengan Dressage dan Show Jumping.\"Eventing terdiri dari tiga disiplin olahraga ketangkasan berkuda/Equestrian atlet dan kuda harus mampu melakukan tiga disiplin Equestrian yaitu Dressage, Cross Country dan Show Jumping. Cross Country ini masih sangat jarang diperlombakan dan lebih sedikit ketersediaan lokasinya,” ujar Ivan. (mth)
Mendag Operasi Pasar Pasok 23 Ribu Liter Minyak Goreng di Bandung
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat melakukan operasi pasar dengan memasok 23 ribu liter minyak goreng curah di Bandung, Jawa Barat. \"Operasi pasar minyak goreng curah dan kemasan akan terus dilakukan pemerintah secara serempak di seluruh provinsi di Indonesia hingga menjelang Idul Fitri, guna memastikan masyarakat mendapatkan pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau,\" ujar Mendag Lutfi lewat keterangannya diterima di Jakarta, Senin. Mendag melanjutkan operasi pasar minyak goreng curah di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan lima pasar yang menjadi perhatian Kementerian Perdagangan (Kemendag) di antaranya Pasar Sederhana, Pasar Kosambi, Pasar Kiara Condong, Pasar Cicadas, dan Pasar Baru. Mendag Lutfi berpesan agar harga yang dijual ke pedagang di pasar tidak lebih dari Rp10.500 per liter. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp11.500 per liter. Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu meminta agar tidak ada pihak yang bermain-main atau berniat mencari keuntungan semata di tengah persoalan minyak goreng ini. Mendag Lutfi mengatakan tidak segan menyeret pihak tersebut ke kepolisian. \"Kemendag juga akan menindak keras para pelaku penimbunan yang melanggar dan akan memproses sesuai hukum yang berlaku,\" pungkasnya. (mth)
POPULER
