ALL CATEGORY
Ganti Presiden Lebih Mendesak Ketimbang Pindah Ibu Kota
UU IKN merupakan upaya melegalisasi kejahatan borjuasi korporasi dan membiarkan kuku-kuku oligarki mencengkeram negeri. Dengan kata lain konstitusi direkayasa untuk melindungi para cukong terus merampok sumber daya alam sembari mengembangbiakan korupsi, membuat kerusakan alam dan konflik horisontal sesama anak bangsa. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari SEMENTARA di lain sisi presiden gagal menunjukkan kualitas kepemimpinannya, kalau tidak bisa disebut dungu dan penipu. Alih-alih berprestasi membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Presiden justru membawa negara menuju kebangkrutan dan disintegrasi bangsa. Negara diambang kehancuran sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan nasional. Kalau tidak dijajah kembali oleh asing dan aseng, bisa jadi NKRI bubar seperti yang disampaikan Prabowo Subianto dan Amien Rais. Presiden memimpin negara dengan begitu maraknya KKN, utang negara yang menjulang sulit untuk dikembalikan, penyelenggaraan pemerintahan mengangkangi Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Rakyat Indonesia tak lagi bisa mengambil resiko dan segala kemungkinan terburuk, bahkan tidak bisa menunggu lagi hingga sisa waktu jabatan presiden berakhir. Meski pesimis, masih ada kemungkinan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR dan DPD menggunakan pertanggungjawaban moral dunia akherat dan amanat konstitusinya menyelamatkan negara bangsa. Atau memang revolusi rakyat Indonesia menjadi satu-satunya pilihan dan yang tak terhindarkan. Terpuruknya kehidupan rakyat Indonesia, telah membawa negara dalam kondisi darurat kenegaraan dan kebangsaan. Pelbagai rekayasa dan pengalihan isu tak mampu menghilangkan distorsi kebijakan seperti omnibus law dan UU IKN. Sebelum lebih jauh menimbulkan banyak masalah yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Terlebih pada polemik dan kontroversi ibu kota negara baru yang membutuhkan biaya hampir 500 triliun, sementara pemerintah membutuhkan biaya tidak sedikit untuk pemulihan negara. Saat rakyat dengan kemiskinan bertahan hidup karena pandemi, kengototan pemindahan ibu kota negara menandakan gejala hiprokat dan sakit jiwa para penyelenggara negara, utamanya seorang presiden. Jadi, ibarat dipaksa melakukan perjudian dengan nafsu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terutama ketika akal sehat, basis akademis, logika hukum dan konstitusi tak dipakai dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara. Ada baiknya seluruh rakyat Indonesia mengganti presiden ketimbang memindahkan ibu kota. Selayaknya menjadi agenda yang mendesak dan menjadi skala prioritas bagi negara ini. Itupun jika bangsa Indonesia masih mau selamat dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Selamat memilih presiden baru, bukan membangun ibu kota baru.(*)
Sisi Lain Habibie Diungkap dalam Buku "Saya Bacharuddin Jusuf Habibie"
Jakarta, FNN - Penulis Andi Makmur Makka mengungkap sisi lain dari Bacharuddin Jusuf Habibie dalam buku berjudul \"Saya Bacharuddin Jusuf Habibie (The Untold Story)\" yang diluncurkan pada Sabtu (29/1).Buku setebal 498 halaman yang ditulis berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Bacharuddin Jusuf Habibia atau BJ Habibie itu menuturkan perjalanan Habibie mulai dari masa kecil, masa dia menjadi eksekutif top di industri pesawat terbang di Jerman, hingga ketika dia menjadi presiden.\"Tulisan ini dilengkapi dengan hasil serangkaian wawancara selama sepuluh hari yang saya lakukan pada 2005,\" kata Andi Makmur Makka sebagaimana dikutip dalam siaran pers The Habibie Center yang diterima di Jakarta, Minggu.Buku dengan 77 bab tulisan Andi Makmur Makka fokus pada sisi warisan ilmu pengetahuan dan teknologi dari BJ Habibie yang relevan dengan isu sekarang, termasuk yang berkenaan dengan pemikiran dan teori Habibie, industri kedirgantaraan, dan pengembangan pesawat N-250.Pemimpin Redaksi Harian Republika periode 1997-2000 itu menyebut BJ Habibie sebagai ilmuwan dan negarawan yang telah meletakkan fondasi kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memajukan Indonesia.Rektor Universitas Multimedia Nusantara Jakarta DR. Ir. Ninok Leksono Dermawan mengatakan bahwa Habibie memimpin lembaga dengan fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta menggagas banyak kebijakan yang mendorong generasi muda menguasai iptek.Menurut dia, gagasan yang selalu didengungkan Habibie untuk menguasai teknologi guna memajukan bangsa harus dibangkitkan lagi, dituangkan dalam buku-buku yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda.Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) periode 2014-2019 Dr. Ir. Unggul Priyanto mengemukakan konsep Habibie \"memulai di akhir, berakhir di awal\", bahwa membangun tidak harus dimulai dengan melakukan riset dari awal, tetapi bisa dari tengah atau ujung.Menurut Unggul, negara seperti China juga menerapkan konsep semacam itu. China memulai pengembangan kereta api cepat dengan membeli lisensi dari Jepang dan Jerman namun kemudian bisa mengalahkan produk dari kedua negara itu.Ia mengatakan bahwa Habibie juga berpikiran mendirikan industri kedirgantaraan mulai dari pesawat buatan Spanyol Cassa 212, kemudian berinovasi membuat CN-235 hingga mandiri merancang bangun N-250, jenis pesawat yang canggih di kelasnya.\"Jadi inovasi tidak perlu merupakan temuan baru, tidak harus diawali dengan temuan sendiri, tapi bisa merupakan pengembangan dan menjadi suatu produk baru yang lebih baik,\" katanya. (mth)
Pegiat Pemilu Sebut Tidak Relevan KPU/Bawaslu Permanen di Daerah
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini menilai keberadaan KPU dan bawaslu yang permanen di kabupaten/kota tidak relevan bila tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke depannya.Sebaiknya, kata Titi Anggraini kepada ANTARA di Semarang, Minggu pagi, bersifat tidak permanen (ad hoc) dengan masa jabatan keanggotaan KPU dan bawaslu tidak lagi 5 tahun seperti sekarang ini.Titi mengemukakan hal itu ketika menyinggung soal desain kelembagaan penyelenggara pemilu ke depan, mengingat masa jabatan anggota KPU/bawaslu di 110 kabupaten kota akan berakhir dalam kurun waktu Januari—Maret 2024.\"Ini masa-masa krusial pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari,\" ujar Titi yang juga anggota Dewan Pembina Perludem.Ia mengemukakan bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu saat ini memang tidak sejalan dengan desain keserentakan pemilu dan pilkada yang jadwal pelaksanaannya pada tahun yang sama.Salah satu latar belakang permanenisasi penyelenggara pemilu di daerah, kata Titi, dilatari pertimbangan bahwa ada agenda pemilu dan pilkada yang dalam 5 tahun akan terselenggara pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, KPU/bawaslu di daerah akan selalu aktif bekerja menyelenggarakan aktivitas kepemiluan selama masa tugasnya.Oleh karena itu, dia memandang perlu pembuat undang-undang menyinkronkan dua hal ini, yaitu bagaimana agar desain kelembagaan penyelenggara pemilu kompatibel dengan desain keserentakan pemilu. Kalau model keserentakannya berupa pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal seperti yang Perludem usulkan, menurut dia, penyelenggara pemilu di daerah yang permanen dengan masa jabatan 5 tahun seperti saat ini adalah sudah tepat.Menyinggung kembali soal masa jabatan keanggotaan KPU/bawaslu yang akan berakhir berdekatan dengan hari pemungutan suara Pemilu 2024, Titi memandang perlu perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPU/bawaslu daerah sampai tuntas tahapan Pilkada 2024. Hal ini sebagai langkah afirmasi menuju keserentakan seleksi.Setelah Pilkada 2024, lanjut Titi, perlu ada seleksi serentak KPU/bawaslu daerah pada tahun 2027 untuk masa jabatan yang akan berakhir setelah seluruh tahapan Pilkada 2029 berakhir.\"Makanya, untuk memastikan keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU/bawaslu, mau tidak mau harus ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilu atau revisi terbatas,\" tutur Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.Ketika menyinggung masih ada kesempatan Pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut Titi, melihat gelagatnya pembuat undang-undang enggan melakukan perubahan terbatas.Ia menduga pembuat undang-undang khawatir melakukan revisi terbatas terhadap UU Pemilu karena ada peluang menyentuh pasal-pasal krusial terkait dengan variabel sistem pemilihan.\"Dengan demikian, Perpu Pemilu paling memungkinkan,\" ucap Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA). (mth)
Gubernur: RSUD Babel Segera Dilengkapi Fasilitas Layanan Bayi
Bangka, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan meminta RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel segera melengkapi fasilitas layanan kesehatan bayi dan anak, guna menekan angka kematian balita di daerah itu.\"Saya minta RSUD segera melaporkan fasilitas layanan kesehatan anak apa saja yang diperlukan, kalau bisa segera penuhi,\" kata Erzaldi Rosman Djohan usai meninjau fasilitas kesehatan di RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel di Sungailiat, Minggu.Dokter spesialis anak dan Konsultan Neonatologi RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Babel dr. Ied Imilda menyatakan fasilitas layanan bagi anak sangat penting guna menunjang pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat.\"Ketika perawatan bayi NICU (Neonatal Intensive Care Unit). Nah, itu kan dalam keadaan yang berat ya, pasti perlu alat bantu napas. Dalam perkembangan penyakit, kita pasti perlu untuk pengecekan bagaimana kondisi paru-paru, perut dan lainnya,\" ujarnyaSelain rontgen portable, yang bisa mempermudah pengecekan keadaan pasien terutama bayi dan diharapkan juga ada pengadaan kulkas ASI, karena di RSUD Ir. Soekarno masih mengakali kulkas yang tersedia dicampur dengan obat, di mana ini tidak disarankan.\"Jadi, sayang banget kalau sumber daya manusia (SDM)-nya sudah ada, tapi alatnya nggak lengkap,\" ujarnya.Menurut dia selama ini RSUD selalu bawa si bayi ke tempat rontgen. Nah, ini berisiko untuk kondisi bayi.\"Kehadiran fasilitas rontgen portable ini sangat diperlukan, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,\" ujarnya. (mth)
Perajin Bunga Sakura atau Mei Hwa Pontianak Banjir Pesanan
Pontianak, FNN - Perajin pohon bunga Sakura atau Mei Hwa banjir orderan menjelang perayaan Imlek atau Tahun Baru China di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.\"Hingga saat ini saya masih mengerjakan pesanan pohon bunga Mei Hwa yang mulai banyak sejak dua minggu menjelang perayaan Imlek,\" kata Asong, salah seorang perajin pohon bunga Mei Hwa di Pontianak, Minggu.Dia menjelaskan hingga saat ini dirinya sudah membuat sebanyak 70 pohon bunga Mei Hwa dalam memenuhi pesanan warga Tionghoa yang akan merayakan Imlek.\"Bahkan pemesan pohon bunga Mei Hwa tidak hanya warga Kota Pontianak tetapi juga Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya,\" ujarnya.Dia menambahkan meski dilanda pandemi COVID-19, pemesanan pohon bunga Mei Hwa masih normal seperti tahun-tahun sebelumnya.Pohon bunga Mei Hwa karya tangan Asong dijual mulai dari harga Rp300 ribuan hingga Rp3 jutaan/pohon bunga Mei Hwa atau tergantung besar kecil ukurannya.\"Untuk menyelesaikan satu pohon bunga Mei Hwa kami membutuhkan sekitar dua hari untuk ukuran 50 centimeter,\" ujarnya.Dia menambahkan pohon bunga Mei Hwa yang dibuat menggunakan batang atau pohon dari akar kayu bakau atau mangrove sehingga kuat dan tahan lama sekitar lima tahun. (mth)Pohon bunga Mei Hwa tersebut sebagai perhiasan pada perayaan Imlek warga Tionghoa, dan diyakini pohon bunga tersebut membawa keberuntungan. (mth)
Usut Tuntas Tragedi Km 50
By M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Itu adalah tulisan dalam baliho yang dipasang di Pamekasan Madura. Kumpulan massa menyatakan tekad untuk menjaga baliho tersebut. Ada gejala upaya untuk menurunkan baliho simpati HRS dan enam anggota Laskar FPI itu. Isi kalimat berkaitan dengan aspek normatif bahwa tragedi Km 50 harus diusut tuntas. Pembunuhan itu dinilai sadis. Aspirasinya adalah bahwa peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI merupakan suatu tragedi yang tidak boleh dimain-mainkan, direkayasa, atau diambangkan. Harus dituntaskan. Kritiknya adalah bahwa proses peradilan yang kini sedang berjalan dengan dua orang terdakwa anggota Kepolisian dinilai tidak akan mampu menuntaskan pengusutan tragedi Km 50. Baliho hanyalah baliho, namun ada teriakan keras disana. Pihak yang terusik adalah yang menutup telinga atas suara berisik itu. Dahulu Dudung Abdurrahman semasa Pangdam merasakan suara berisiknya, hingga harus bersusah payah untuk membasminya. Mengomando pencopotan baliho sosok HRS. Bergelarlah ia sebagai Jenderal Baliho. Ketika para \"calon\" Presiden jumawa diri dengan baliho di mana-mana, ada Puan, Airlangga, Muhaimin, Erick dan lainnya atau baliho Presiden yng mengingatkan masker dan vaksin, maka wajar muncul baliho \"lain\" tentang usut tuntas tragedi Km 50 di Madura. Sebenarnya tidak perlu dimasalahkan karena pesannya konstruktif. Persoalan penegakkan HAM menjadi kewajiban bersama bangsa Indonesia. Suara itu tulus dan datang dari \"bawah\" yang merasakan adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam penanganan dan pengungkapan tragedi Km 50. Rekayasa kasar untuk menutupi fakta dan melindungi pelaku kriminal yang sesungguhnya. Ketika ungkapan lewat bunga \"say it with flower\" dianggap terlalu lemah, \"say it with law\" tidaklah mudah, maka sekelompok warga Madura menyatakan aspirasinya lewat baliho \"say it with baliho\". Semoga Jenderal Dudung tidak mengerahkan pasukannya ke Madura untuk menurunkannya. Sebaiknya bergerak saja ke Papua. Ada lawan seimbang disana. \" TNI kombatan, kami juga kombatan\" kata Arnoldus Kocu, Komandan TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya. (*)
Kepulauan Seribu (2) Kembalikan Toponim Pulau Edam
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Foto bangunan bergaya Caucasia di Pulo Kapal (onrust) yang diklaim sebagai bangunan Belanda. Yah, begitulah kalau orang otaknya céték, kita tak bisa bilang apa-apa. Pulau Damar Besar alias Pulau Edam di Kepulauan Seribu. Nama-nama pulau di Kep. Seribu banyak berasal dari bahasa Armenia yang mengandung resapan Rusia. Kalau Damar itu Armen yang artinya gerbang. Dengan berdirinya.mercu suar di pulo Damar Besar pada tahun 1873, nama pulo Damar Besar diganti pulo Edam yang artinya mercu suar. Edam bahasa Rus. Pada jaman Ali Sadikin diganti jadi pulau Pramuka. Bersama ini saya minta dengan hormat tetapi sangat sudi apalah kiranya.nama pulo Edam dikembalikan pada tempatnya tidak kurang suatu apa seperti sebermula demi sejarah dan peradaban. Waktu tempuh pantai Marina-Edam dengan speedboat 30.menit. Nama asal Melayu di Kepulauan Seribu ada yaitu pulo Semak Daun. Tapi pulo Rambut artinya master, bukan hair. Pulo Perak artinya kebun pertanian. Kalau silver bisa bokor bisa salak. Kotok dalam bahasa Betawi artinya tidak melihat. Pulo Kotok artinya pohon. Kalau pulo Tidung itu daun. Pulo Sepa itu bawang. Sepa dalam Betawi tak tentu rasa. Pulau terjauh di utara Kep Seribu pulo Pantara, artinya terasing. Waktu tempuh dari pantai. Marina dengan speedboat dua jam. Pulo dengan nama gender empat: 1. Pulo Sebira, wanita Monotheis 2. Pulo Bidadari. Di sini ada bangunan archaic orang Moro betsheba, pemandian perempuan. Penduduk.menyebut Mortelo, telaga Moro. Pemda DKI menyebut benteng Portugis. Agar publik yaqin ANS era Ali Sadikin pasang di situ meriem kemarén soré punya. 3. Pulo Puteri 4. Pulo Pari, wanita berumur. Kepulauan Setibu sudah berstatus administratif kabupaten. Lagi pula menyimpan potensi wisata yang tinggi. Taruh attensi pada kabupaten ini. Saya ingat masa kecil saya.plesiran ke Pasar Ikan. Yang saya cari manisan rumput laut pulo Seribu. Wuih lezatnya berasa sampe ke tulang sungsum. (*)
Kunjungan Wisatawan di Kota Cirebon Capai 3,6 Juta pada 2021
Cirebon, FNN - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Jawa Barat, mencatat pada tahun 2021 kunjungan wisatawan ke wilayah itu mencapai 3,6 juta orang, dan melebihi target sebanyak 2,1 juta orang.\"Pada tahun 2021 ada 3.669.195 wisatawan yang datang ke Kota Cirebon,\" kata Kepala Bidang Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon Hanry David di Cirebon, Sabtu.Ia mengatakan meskipun masih masa pandemi COVID-19, wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon melebihi target.Pencapaian sektor pariwisata itu, kata David, karena adanya perbaikan teknik perhitungan, baik secara manual maupun digital. Selain itu koordinasi antara pemda dengan pelaku usaha bisa berjalan baik.\"Data tersebut, merupakan akumulasi dari pengunjung 20 hotel bintang, 41 hotel non-bintang, 63 rumah makan/resto dan 39 objek wisata dan tempat hiburan,\" tuturnya.Pencapaian tersebut juga buah hasil kebijakan pimpinan daerah dan Satgas COVID-19 yang mampu dimaksimalkan para pelaku usaha.\"Hasil ini tidak lepas dari kebijakan pimpinan, sehingga bisa membantu pelaku usaha,\" ujarnya.Dari jumlah wisatawan yang datang ke Kota Cirebon, lanjut David, Jakarta menjadi kota asal yang paling tinggi, yakni 25,28 persen, disusul Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) 22 persen, Bandung 9,20 persen dan Bekasi 3,54 persen.\"Wisatawan asing juga ada, benua Asia paling tinggi mencapai 88,60 persen dari jumlah wisatawan asing yang datang,\" lanjutnya.Sedangkan untuk target tahun 2022, David optimistis, jumlah wisatawan di Kota Cirebon bisa menembus angka 4 juta. Baik dari kunjungan hotel, kuliner, objek wisata dan tempat hiburan.Ia juga mengimbau para pelaku usaha bisa memperhatikan standar pariwisata, yakni Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) atau CHSE.\"Apabila pandemi terus melandai dan ada peningkatan aktivitas, maka sektor wisata akan berjalan dengan baik,\" katanya. (mth)
Kapolri: Sistem Keamanan IKN Baru "Smart Security"
Penajam, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sistem keamanan Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan nama Nusantara berbasis internet atau \"smart security\" yang dipadukan dengan perkembangan teknologi mumpuni.Sistem keamanan berbasis \"smart security\" tersebut diungkapkan Listyo Sigit Prabowo saat meninjau lokasi IKN baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu.\"Konsep keamanan disusun agar dapat memberikan keamanan masyarakat di IKN Nusantara,\" ujarnya. Dengan perpindahan IKN Indonesia, katanya, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dipastikan berpindah ke IKN Nusantara.Ia mengatakan Gedung Mabes Polri di IKN baru bakal dibangun di atas lahan seluas 3,8 hektare, namun ada usulan ditambah menjadi 30 hektare.\"Kawasan untuk Mabes Polri disiapkan 3,8 hektare, tapi ada usulan dari Gubernur Kalimantan Timur untuk ditambahkan 30 hektare,\" kata Kapolri. Keberadaan Mabes Polri, kata dia, nantinya akan mengusung konsep \"smart forest city\" karena IKN Nusantara mengusung konsep yang ramah lingkungan.Dengan pembangunan IKN baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, katanya, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi.\"Kami berharap beban yang selama ini terpusat di Jakarta dapat terbagi dengan adanya IKN baru,\" kata dia. Kapolri mengatakan kunjungan ini untuk memastikan perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas penunjang IKN Nusantara berjalan lancar, bahkan secara umum tidak ada kendala.\"IKN baru telah ditetapkan, selanjutnya kami memastikan pembangunan bisa berjalan aman dan lancar,\" jelasnya. (mth)
Akademisi: Harga Minyak Goreng Diharapkan Akan Turun dan Stabil
Purwokerto, FNN - Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Rio Dhani Laksana mengatakan harga minyak goreng diharapkan akan turun dan stabil dengan adanya kebijakan satu harga serta operasi pasar.\"Pemerintah mulai bulan depan mewacanakan untuk mendistribusikan 750 ribu liter minyak goreng setiap bulan hingga Mei 2022, sehingga harga minyak goreng diharapkan akan stabil setelah Mei 2022,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.Kepala Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed itu mengatakan pemerintah pasti akan menambah volume minyak goreng secara terus menerus hingga harga di pasaran stabil.\"Tentunya dengan asumsi tidak ada \'panic buying\' pembelian minyak goreng di tengah masyarakat,\" katanya.Dia mengatakan, fenomena kenaikan harga minyak goreng ini dapat terjadi saat harga komoditas kelapa sawit naik.Dia menjelaskan, kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil atau CPO dunia yang juga naik.\"Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan. Pada satu sisi jika harga kelapa sawit yang jatuh maka yang dirugikan petani serta pengusaha dan di sisi lain jika harga minyak goreng naik yang risau adalah masyarakat konsumen minyak goreng,\" katanya.Sementara itu dia juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah menetapkan minyak goreng satu harga merupakan langkah yang sangat tepat.\"Kebijakan ini sangat perlu diapresiasi sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebijakan ini juga sangat baik dilakukan pemerintah sebab merupakan upaya pemerintah menjamin ketersediaan komoditas itu dengan harga terjangkau untuk masyarakat,\" katanya.Dia mengatakan kebijakan satu harga minyak goreng setara Rp14.000 per liter yang dimulai Rabu (19/1) bertujuan untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng.\"Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan di sisi lain produsen tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti oleh pemerintah, sehingga produsen maupun ritel modern nantinya akan mendukung kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng,\" katanya. (mth)
POPULER
