ALL CATEGORY
Jurnalis Perempuan, Antara Keluarga dan Tanggung Jawab di Masa Pandemi
Medan, FNN - Sudah lebih dari dua tahun dunia tak terkecuali di Indonesia hidup berdampingan dengan virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Belum tuntas dengan varian Delta, Indonesia saat ini kembali dihadapkan dengan kasus COVID-19 varian Omicron dengan tren kasus yang terus meningkat.Ini bukan sebatas klaim, tetapi mengacu pada data yang diumumkan Kementerian Kesehatan RI. Di mana, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan bertambah 10.185 orang per 31 Januari, sehingga akumulasinya saat ini menjadi 4.353.370 kasus.Dari total 4.353.370 kasus COVID-19 di Indonesia, 4.140.454 kasus berhasil sembuh, dan 144.320 orang meninggal dunia.Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memperkirakan jumlah kasus COVID-19 akan terus meningkat, bahkan mencapai puncaknya pada Februari hingga Maret 2022, tentunya dengan penyumbang terbesar adalah COVID-19 varian Omicron yang saat ini sudah menyebar di beberapa provinsi di Indonesia.COVID-19 varian Omicron dinilai memiliki tingkat penularan yang sangat cepat hingga lima kali lipat dari varian-varian sebelumnya.Sejak diumumkan kasus pertama varian Omicron di Indonesia pada 16 Desember 2021, saat ini jumlahnya sudah mencapai 2.507 pasien penderita Omicron.Jumlah ini naik 89,9 persen dalam waktu sepekan atau meningkat 351 kasus dibanding hari sebelumnya yang berjumlah 2.156 kasus. Dari jumlah 2.507 penderita Omicron, sebanyak 765 pasien di antaranya sudah sembuh hingga Minggu (30/1).Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, perkembangan informasi berbasis digital semakin dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel dan terpercaya untuk mengetahui fenomena COVID-19 beserta dampaknya. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga, serta lingkungan sekitar secara tepat.Dalam hal ini, insan pers sebagai salah satu sumber pembuatan dan penyebaran informasi berperan sangat penting sebagai sumber informasi bagi masyarakat.Namun, dengan situasi pandemi saat ini tentunya mengekang gerak para jurnalis. Mendadak semua jumpa pers dilakukan secara daring. Jika ada yang digelar secara luring, harus membekali diri dengan alat pelindung diri (APD) serta penerapan protokol kesehatan secara ketat. Meskipun untuk urusan jaga jarak sulit dilakukan saat wawancara doorstop.Meski di tengah gencatan pandemi saat ini, para jurnalis, tak terkecuali jurnalis perempuan tetap dituntut untuk menjalankan tugasnya menyampaikan informasi di garda terdepan.Misalnya saja seperti yang dialami salah seorang pewarta perempuan Kantor Berita Indonesia ANTARA Evalisa Siregar. Memiliki peran ganda sebagai seorang pekerja sekaligus ibu dari satu orang anak, tak menyurutkan semangat dia untuk tetap berjibaku menyampaikan informasi akurat dan aktual kepada masyarakat.Hampir 33 tahun menggeluti profesi jurnalis, membuat wanita kelahiran 9 September 1965 ini memiliki banyak pengalaman liputan. Demonstrasi, bencana alam, peristiwa politik, ekonomi, hukum hingga pandemi COVID-19 menjadi bagian perjalanan Eva dalam mengemban profesinya.Di balik itu semua, ada duka yang harus disimpan. Bagi Eva, pandemi semakin menambah berat pekerjaannya sebagai jurnalis. Turun ke lapangan untuk mendapatkan data dan fakta mutlak harus dilakukan, sementara virus corona selalu mengancam jiwa.Pergi liputan yang dulu dilakukan dengan penuh semangat dan kegembiraan, kini dibayangi kecemasan tertular COVID-19 dan kemudian membawa virus itu ke rumah. Tekanan mental semakin terasa bertambah saat rekan sesama jurnalis terpapar COVID-19.\"Semakin takut dan panik ketika rekan seprofesi meninggal dunia akibat COVID-19,\" kata Eva.Mobilitas tinggi yang dijalani oleh para jurnalis dalam bertugas memang membuat sulit untuk terhindar dari risiko tertular. Belum lagi, eksistensi kasus orang tanpa gejala (OTG) COVID-19 yang tak kasat mata menjadikan penyebarannya semakin sulit dicegah.Upaya yang dilakukan Eva agar tidak terpapar COVID-19 dengan mobilitasnya yang cenderung tinggi adalah dengan membekali diri dengan sejumlah peralatan seperti handsanitizer, masker dan juga mengonsumsi vitamin.Tidak dapat dielakkan, ritme kerja di masa pandemi terkadang membuat dirinya kewalahan. Bagaimana tidak, sering kali dirinya beserta para jurnalis lainnya diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 saat akan melakukan peliputan.Terlebih lagi, tempat Eva bekerja memberlakukan beberapa peraturan bagi para pewarta yang melakukan peliputan di lapangan, seperti penerapan durasi liputan yang tidak lebih dari satu jam, mewajibkan para pewarta memakai APD saat melakukan peliputan di zona merah COVID-19, wajib mandi usai meliput, mensterilisasi peralatan liputan sebelum dan setelah liputan serta beberapa aturan lainnya.\"Namun itu semua demi kebaikan diri saya, keluarga dan juga rekan-rekan kantor,\" ujarnya.Menurut dia, jurnalis terutama perempuan memiliki peran lebih ekstra dari biasanya pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Selain ikut memikirkan bagaimana mendapatkan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, peran sebagai guru pun harus dilakukan untuk mengajar anak yang kegiatan belajarnya dialihkan ke rumah.Namun, tidak selamanya duka menjadi penghalang untuk maju. Itulah prinsip Eva untuk terus melaksanakan tanggung jawab profesinya dalam mengabarkan informasi akurat dan berimbang kepada masyarakat.\"Intinya harus pintar-pintar dalam mengatur ekonomi dan pola hidup sehat keluarga, mendampingi anak belajar di rumah serta bekerja juga tetap profesional,\" tambah Eva. Informasi HoaksKondisi yang hampir serupa juga dialami oleh Farida Noris, salah seorang jurnalis CNN Indonesia. Di usianya yang masih tergolong muda tidak membuatnya menyerah untuk menyajikan berita-berita yang mencerdaskan bagi masyarakat.Di awal pandemi, situasi itu dirasa berat bagi Farida lantaran belum banyak penelitian tentang COVID-19, dan virus ini dianggap begitu menakutkan. Di saat orang-orang kebanyakan memilih tinggal di rumah karena takut tertular, Farida justru harus menepis ketakutannya dan melangkahkan kakinya ke luar rumah demi tugas. Situasi tersebut sedikit banyaknya menekan mental dirinya.Rasa ketakutan tak dapat ditepis saat melakukan peliputan di area yang rentan akan penularan COVID-19, seperti rumah sakit, tempat isolasi, maupun tempat-tempat keramaian.\"Tapi mau tidak mau harus dilakukan, karena ini tanggung jawab profesi saya sebagai seorang jurnalis,\" katanya.Menurut dia, gender tidak membatasi dirinya untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik terbaik di masa pandemi COVID-19.\"Jangan pernah takut untuk melakukan yang terbaik hanya karena kodrat sebagai perempuan,\" ujarnya.Sejak pertama pandemi menyerang, masyarakat mencerna banyak informasi baik yang tervalidasi maupun hoaks. Kondisi tersebut diperparah dengan masifnya penggunaan internet.Hal ini tentunya menjadikan masyarakat dirundung kepanikan atas kabar burung yang menyesatkan. Alhasil, berpengaruh pula pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas informasi akurat yang disebar.Tidak dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang takut untuk divaksin yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19.Untuk menepis infodemik tersebut, peran jurnalis sangat dibutuhkan untuk meluruskan kekeliruan informasi di kalangan masyarakat dengan mengulik data dan fakta yang akurat dari narasumber terkait.Tidak hanya itu saja, jurnalis juga bertugas untuk bersikap konstruktif dalam pengolahan datanya, sehingga mampu memberikan sebuah perspektif yang valid dan dapat dipercayai oleh masyarakat.Pemberitaan positif dan mencerdaskan yang disuguhkan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk bersinergi mencegah penularan COVID-19 dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan dan menaati aturan pemerintah demi kebaikan bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir.Salah satu dampak positif dari pemberitaan yang aktual yang disajikan kepada masyarakat adalah meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang mau divaksinasi guna mencegah penularan COVID-19.Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga 31 Januari 2022, capaian vaksinasi sudah di angka 184.680.997 (184,68 juta) penduduk Indonesia.Angka tersebut berasal dari penambahan 123.282 orang yang telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Sedangkan penerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap tercatat sebanyak 129.028.074 orang.Sementara penerima vaksinasi dosis ketiga atau penguat tercatat sebanyak 4.221.642 orang setelah ada tambahan 17.002 orang telah mendapatkan vaksin dosis ketiga.Pemerintah menargetkan 208.265.720 penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19 guna membentuk kekebalan melawan infeksi virus tersebut di masa pandemi. (mth)
Pemerintah Resmi Buka Kembali Ekspor Batu Bara Mulai 1 Februari
Jakarta, FNN - Pemerintah resmi membuka kembali keran ekspor batu bara per 1 Februari 2022 setelah sebelumnya menerbitkan kebijakan pelarangan ekspor selama sebulan penuh pada 1-31 Januari 2022.Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan kondisi pasokan dan persediaan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap kini semakin membaik.\"Terhitung sejak 1 Februari 2022, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali ekspor batu bara,\" ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.Kebijakan pembukaan keran ekspor itu hanya diberikan untuk perusahaan yang telah memenuhi kewajiban persentase penjualan untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dan telah menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar denda atau dana kompensasi atas kekurangan DMO pada 2021.Sedangkan, perusahaan tambang yang belum memenuhi DMO 2021 dan belum menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar denda atau dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun lalu belum diizinkan untuk melakukan penjualan batu bara ke luar negeri.Izin ekspor diberikan kepada perusahaan tambang yang telah memenuhi kriteria, yakni realisasi DMO 2021 sebesar 100 persen atau lebih, realisasi DMO 2021 kurang dari 100 persen dan telah menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar dana kompensasi atas kekurangan DMO 2021, dan tidak memiliki kewajiban DMO tahun 2021.Selama periode pelarangan ekspor batu bara bulan lalu, pemerintah, PT PLN, Indonesian National Shipowners Association (INSA), dan perusahaan pemasok batu bara telah bekerja keras untuk memastikan pasokan batu bara ke PLTU dapat terkirim dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan batu bara pada Januari 2022. (mth)
Pemkab Batang Ajak SPN Sambut Positif Kehadiran Investor
Batang, FNN - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengajak Serikat Pekerja Nasional (SPN) di daerah itu untuk menyambut positif kehadiran investor karena keduanya mempunyai tujuan saling menguntungkan.\"Ketika perusahaan berkembang pesat, otomatis akan diikuti kesejahteraan para pekerja yang meningkat pula,\" kata Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, Selasa.Menurut dia, seyogyanya para pekerja bersikap santun dalam menyampaikan aspirasinya pada perusahaan pada saat ada persoalan.\"Jangan pakai demonstrasi namun gunakan cara-cara yang lebih sopan, misalnya dengan menggelar diskusi atau dialog,\" kata Suyono.Ia mengatakan SPN dapat berkolaborasi dengan pimpinan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan maupun memajukan perusahaan.Jika kolaborasi SPN dengan perusahaan itu terjalin kuat, kata dia, para buruh pun akan ikut menikmati kesejahteraan.\"Kami berpesan pada para pekerja jangan sampai hanya memikirkan haknya saja namun kewajibannya pun harus dijalankan sepenuhnya sehingga keduanya bisa seimbang,\" katanya.Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Batang Edi Susilo mengatakan bahwa hadirnya investor ke daerah itu tentu akan mendapat dukungan dari para buruh.Kendati demikian, kata dia, untuk mencapai kesejahteraan bersama harus ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar tujuan tersebut dapat terwujud.\"Kami berharap pemerintah bisa melindungi para buruh. Namun untuk mewujudkan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan pengawasan ketenagakerjaan,\" katanya.Ia berharap pemkab juga harus memfasilitasi para buruh agar kompetensinya mumpuni sebagai upaya untuk mendukung Kabupaten Batang menjadi kota industri.\"Balai latihan kerja harus disiapkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan tersertifikasi sesuai keinginan perusahaan. Jadi masyarakat yang berkompeten itu yang bekerja di perusahaan akan bermunculan, bukan memanggil tenaga asing,\" kata Edi Susilo. (mth)
AS, Inggris, Kanada Berlakukan Sanksi terhadap Pejabat Myanmar
Washington, FNN - Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada memberlakukan sanksi terhadap lebih banyak pejabat di Myanmar, satu tahun sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dan menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.Aksi bersama oleh tiga negara tersebut, yang sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan para anggota junta lainnya, menargetkan pejabat pengadilan yang terlibat dalam penuntutan terhadap peraih Nobel yang digulingkan Aung San Suu Kyi.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Senin (31/1) mengatakan tindakan terkoordinasi itu menunjukkan dukungan internasional untuk rakyat Myanmar dan akan \"lebih meningkatkan akuntabilitas atas kudeta dan kekerasan yang dilakukan oleh rezim.\"Ia merujuk pada hampir 1.500 orang yang tewas dan 10.000 orang ditahan oleh militer yang berusaha untuk memegang kendali di Myanmar.Departemen Keuangan AS menambahkan total tujuh individu dan dua entitas ke daftar sanksi pada Senin. Mereka termasuk jaksa agung junta, Thida Oo, yang kantornya dikatakan telah membuat tuduhan bermotif politik terhadap Suu Kyi.Suu Kyi diadili atas lebih dari selusin kasus. Sejauh ini, dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas sejumlah tuduhan. Ia menyangkal semua tuduhan yang dikenakan padanya. Departemen Keuangan AS juga mendaftarkan ketua Mahkamah Agung Myanmar dan ketua Komisi Anti-Korupsi, yang dikatakan juga terlibat dalam penuntutan terhadap Suu Kyi dan para pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).Berdasarkan tindakan itu, AS membekukan semua aset milik pihak-pihak yang berada dalam hitam itu. Selain itu, warga Amerika dilarang untuk berurusan dengan pihak-pihak tersebut. \"Selama rezim terus menyangkal suara demokrasi rakyat Burma, kami akan terus membebankan biaya pada militer dan pendukungnya,\" kata Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan, Senin, saat mengutuk penguasa militer Myanmar.Washington juga menjatuhkan sanksi pada sebuah direktorat pengadaan tentara Myanmar yang disebut membeli senjata dari luar negeri, pedagang senjata, Tay Za, dan dua putranya yang sudah dewasa, serta KT Services & Logistics Company Ltd dan Chief Executive-nya Jonathan Myo Kyaw Thaung. Perusahaan itu, yang menurut AS menyewa sebuah pelabuhan di Yangon dari perusahaan milik militer seharga tiga juta dolar per tahun (sekitar Rp43 miliar), adalah bagian dari KT Group --sebuah konglomerat yang telah melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari Singapura, Thailand, dan Filipina.Kanada, sementara itu, mengumumkan akan menambahkan tiga pejabat peradilan yang sama ke daftar sanksinya.Inggris mengumumkan telah memasukkan jaksa agung dan ketua komisi korupsi serta ketua komisi pemilihan Myanmar yang ditunjuk junta ke daftar serupa.Paul Donowitz, pemimpin kampanye di kelompok advokasi Global Witness, mengatakan pengumuman sanksi oleh AS, Inggris, dan Kanada menjadi pengingat bagi \"komunitas bisnis Myanmar bahwa ada konsekuensi untuk memfasilitasi pembelian senjata dan kepentingan bisnis militer.\"Namun, Donowitz berpendapat langkah-langkah itu gagal menargetkan pendapatan dari gas alam Myanmar, yang merupakan sumber mata uang asing terbesar bagi junta.Militer Myanmar telah menahan Suu Kyi dan anggota partai NLD sejak kudeta 1 Februari 2021.Militer beralasan kudeta dilakukan karena ada kecurangan dalam pemilu November 2020, yang dimenangkan telak oleh NLD. Sementara, komisi pemilu mengatakan pemungutan suara telah mencerminkan keinginan rakyat Myanmar. (mth)
Babylon dan UUD 45 Perubahan
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan BANGUNAN dalam foto salah satu situs Babylon yang direkonstruksi Saddam Hussein saat ia berkuasa. Maka historian Iraq pun sepakat bahwa Saddam tokoh utama rekonstruksi peradaban Iraq. Sebelumnya historian Iraq sepakati dua nama besar yang bangkitkan peradaban Babylon, keduanya raja: 1. Hammurabi 1792-1740 BC 2. Nebukadnezar 605-545 BC. Seni relief Babylon tidak dengan sistem congkél, tapi dengan cara menyusun bata. Dunia mengenang Hammurabi sampai hari ini karena dia orang pertama melakukan rechtsvorming, pembentukan hukum yang dikenal sebagai kode Hammurabi. Kode Hammurabi ditulis di atas 17 tablet, batu bertulis yang dipajang di bukit-bukit Persia Utara. Penempatan hukum tertulis di ruang publik merupakan asas pemberlakuan. Kalau sudah.begini, membaca atau belum, dianggap sudah mengetahui. Di era modern masing-masing negara punya cara sendiri memberlakukan konstitusi dan peraturan perundangan. UUD 45 yang ditetapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945 kemudian ditempatkan dalam Berita Negara Januari 1946. BN kemudian disebut Lembaran Negara. Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk November 1945 berdasarkan keputusan Presiden. Saat itu UUD 45 sudah sah tapi belum diberlakukan. UUD 45 empat kali perubahan ditolak penempatannya dalam Lembaran Negara karena dianggap format tak dikenal. Babylon di era modern disebut Iraq. Di masa lalu di Andunisi disebut Babel, tapi ada juga yang dikenal lewat nama famili, misal Hamadi. Itu nama fam Iraq. Saddam Hussein mengakhiri kekuasaannya dengan tragis. Kini ia dikenang sebagai tokoh peradaban Iraq bersanding dengan nama besar Hammurabi dan Nebukadnezar. Iraq satu dari sepuluh negara Arab yang pertama mengakui kemerdekaan RI. (*)
Sidang ke-54: Anton Permana Serahkan 120 Bundel dan Referensi Kajian Kepada Majelis Hakim
Jakarta, FNN - Sidang ke-54 terhadap Anton Permana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 31 Januari 2022. Pada persidangan tersebut, majelis hakim memeriksa 120 lampiran yang disampaikan terdakwa bersama kuasa hukum. Dalam sidang dua pekan sebelumnya, hakim meminta terdakwa dan kuasa hukumnya supaya melampirkan bukti surat, refrensi dan data terkait yang pernah ditampilkan selama persidangan sebelumnya. Persidangan berjalan lancar satu arah, karena hakim hanya memeriksa satu per satu lampiran berkas data, surat maupun refrensi buku dan berita yang diasumsikan sebagai basis data kajian video narasi terdakwa yang berjudul, “TNI-ku Sayang, TNI-ku Malang.” Seluruh lampiran data yang sudah dileges dan disertai pembanding itu diserahkan satu persatu kepada hakim oleh terdakwa bersama kuasa hukumnya Muhammad Al Katiri and Partner. Muhammad Alkatiri, ketua koordinator pengacara Anton Permana mengatakan, ratusan lampiran berupa referensi dari berbagai buku, jurnal, kajian, dan berita media yang mereka lampirkan, membuktikan apa yang dinarasikan kliennya mutlak merupakan sebuah kajian akademis. \"Klien kami, selain alumni Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional) RI juga seorang akademisi, pengamat pertahanan militer yang kompeten di bidangnya,\" ujarnya. Alkatiri mengarapkan agar majelis hakim dan rakyat bisa melihat semuanya dengan kaca mata jernih dan mengedepankan azas keadilan hukum. Di sebuah negara demokrasi, tidak ada sebuah pendapat, pikiran, apalagi kajian bisa dipidanakan. Sebab, semuanya dijamin dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28 (ayat) e. Dalam fakta persidangan tidak ada satu pun ditemukan unsur kata bohong, membuat onar, dan ujaran kebencian. Tidak ada tanya jawab baik dari pihak jaksa penuntut umum, hakim dan kuasa hukum. Majelis hakim menunda sidang hingga Senin, 7 Februari 2022. (MAI/FNN).
Beringas, Minoritas Menindas Mayoritas
Tudingan politik identitas yang dialamatkan ke umat Islam, terus digiring sebagai momok yang menakutkan. Selain sebagai gerakan intoleran, politik identitas itu kerap dianggap mengancam kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Sejalan dengan itu, tirani minoritas terus menunjukkan superioritasnya pada mayoritas. Segelintir orang dan kelompok yang sesungguhnya juga menjadi bagian dari politik identitas, bebas melenggang menguasai hajat hidup orang banyak dengan kekuasaannya terhadap negara dan kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari BUKAN hoax apalagi fitnah adanya berita tentang lahan di Indonesia dikuasai tidak lebih dari 1% penduduk. Selain pengelolaan sumber daya alam dan produksi-produksi kebutuhan pokok rakyat. Pemilik modal perorangan dan dalam bentuk korporasi itu, bahkan mampu menggeser peran negara. Pemerintah dan fungsi regulasinya telah diambil mesin-mesin kapitalisme dalam wujud perusahaan transnasional maupun multinasional. Konstitusi berikut aparatur pemerintahan telah dibeli dan menjadi cabang-cabang kekuatan industri borjuasi korporasi. Kepemilikan modal besar mampu melemahkan eksistensi negara, untuk selanjutnya melumpuhkan kekuatan rakyat. Demokrasi dilumpuhkan, institusi-intusi negara dan kelembagaan politik telah menjadi alat sekaligus tameng birokrat dan pengusaha. Taipan-taipan itu menggandeng pemerintahan dan kemudian menjadi oligarki yang membajak Indonesia. Kesadaran kritis dan gerakan perlawanan semakin tak berdaya. Rezim kekuasaan yang ditunggangi mafia ekonomi dan politik, melancarkan represi dan atau fasilitas berupa harta dan jabatan. Rakyat terbelah, sebagian turut mengekor pada kekuasaan dan tunduk pada pengusaha pengendali pemerintahan. Sebagian besar lainnya pasrah dan sedikit yang menentangnya secara sporadis dan parsial. Itupun kalau masih bisa selamat dari rezim. Pemimpin-pemimpin intelektual dan agama tiarap dan mencari jalan aman dengan melakukan kompromi pada kekuasaan. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri dalam keterbatasan menghadapi kesulitan ekonomi, tekanan kebijakan politik rezim dan mulai merasakan kesulitan hidup. Rakyat mulai kehilangan semangat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa. Konflik horisontal terus menghantar ke jurang disintegrasi sosial. Semakin komplit penderitaan rakyat banyak, hidup dalam kemiskinan dan terpecah-belah. Semua itu umat Islam yang paling merasakannya. Politik Adu Domba dan Maraknya Penghianatan Sebagai rakyat mayoritas, umat Islam selalu menjadi korban eksploitasi. Selain sistem yang membatasi umat Islam secara syariat dan sosial. Keberadaan umat Islam juga sejak dulu sudah mengalami politisasi dan menjadi korban kebijakan rezim. Bukan hanya termarginalkan, umat Islam juga intens dilanda proses deislamisasi. Tak cukup stigma dan stereotif, umat Islam terus menjadi target pembunuhan karakter dan kriminalisasi. Tidak hanya dari distorsi kebijakan dan aparat institusi tertentu, umat Islam khususnya para ulama rentan dari penganiaan dan kebiadaban pembunuhan, dari operasi oknum aparat intelejen maupun intitusi negara. Tidak hanya dalam kehidupan internasional, di negerinya sendiri nasib umat Islam begitu memprihatinkan. Umat Islam secara ekonomi telah menjadi pasar yang menggiurkan bagi kepentingan global, dalam ranah politik ditempatkan sebagai potensi kekuatan yang harus ditaklukan dengan pelbagai cara. Dalam koridor hukum, syariat Islam menjadi momok sekaligus musuh yang dianggap berbahaya bagi ideologi-ideologi dunia yang menganut materialisme dan kebebasan tanpa batas. Sekulerisasi, liberalisasi dan tumbukan-tumbukan atheisme menjadi belenggu sekaligus benteng kokoh bagi kebangkitan dan kejayaan umat Islam baik di Indonesia khususnya maupun umat Islam di dunia pada umumnya. Umat Islam yang mayoritas, secara peran politik, ekonomi dan hukum belum bisa beranjak dari aspek kuantitas menuju kualitas. Entitas keagamaan yang pernah mengalami masa-masa jejayaan dunia itu. Kini terus mengalami kemerosotan aqidah dan ghiroh Islam. Terus diperdaya dan dalam keterpurukan yang amat dalam. Telalu jauh umat Islam terperosok dalam lubang dekadensi moral keislaman dan banyaknya penghianatan dari dalam yang sejatinya menjadi musuh umat Islam juga. Rasanya memang tragis dan mengenaskan pada apa yang terjadi yang dialami umat Islam. Dunia seperti memusuhinya tanpa pernah berhenti sebelum benar-benar hancur dan hilang dari muka bumi. Kalangan kafirun anti Islam, para munafikun dan fasikun dari umat Islam sendiri, berkolaborasi merusak umat Islam. Begitupun di bumi dalam helaan nafas Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI, dimana umat Islam menjadi rahim yang melahirkannya. Umat Islam, seperti jasad yang tanpa ruh di dalamnya. Umat Islam bukan tidak punya panduan hidup sebagaimana adanya Al Quran dan hadis. Namun ia lebih nyaman menyukai dan gigih menjalani cara hidup yang jauh dari Al Quran dan hadis itu sendiri. Umat Islam banyak tapi sesungguhnya sedikit. Umat Islam memiliki persatuan atau ukuwah, tapi sesungguhnya tercerai-berai. Umat Islam kuat tapi sesungguhnya lemah. Kenyataan-kenyataan ini yang harusnya menjadi kesadaran umat Islam, untuk kembali kepada Al Quran dan sunah agar selamat di dunia dan akhirat. Termasuk bagaimana menghadapi situasi yang dialami umat Islam di Indonesia saat ini. Tercabik-cabik dan terkoyak, karena beringasnya minoritas menindas mayoritas. (*)
KKP Dirikan Kampung Nelayan Maju di Lebak
Lebak, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) pada tahun 2022 mendirikan Kampung Nelayan Maju di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. \"Kita berharap pendirian kampung nelayan maju itu berjalan lancar, \" kata Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Rizal Ardiansyah di Lebak, Senin. Pendirian kampung nelayan maju itu dilaksanakan secara kolaborasi yang melibatkan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial juga Kementerian Kesehatan. Kehadiran kampung nelayan maju itu, kata dia, nantinya ada penataan sarana lingkungan juga pembangunan rumah tidak layak huni. Selain itu juga ditunjang sarana infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Mereka para nelayan yang tinggal di kampung nelayan maju ada pemberdayaan sosial untuk mendorong peningkatan ekonomi. \"Kami menyambut positif pendirian kampung nelayan maju untuk kesejahteraan nelayan, \" katanya menjelaskan. Menurut dia, pendirian kampung nelayan maju di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak memenuhi persyaratan di antaranya 100 warga setempat berprofesi nelayan. Disamping itu juga mereka tinggal di sekitar pantai pesisir, sehingga layak untuk dijadikan kampung nelayan maju. \"Semua warga di kampung nelayan maju itu nantinya mendapatkan pemberdayaan ekonomi juga mendapat dana sosial juga sarana dan prasarana,\" katanya menjelaskan. Sementara itu, sejumlah nelayan Muara Kabupaten Lebak menyambut positif pendirian kampung nelayan maju untuk kesejahteraan nelayan. \"Kami berharap kampung nelayan maju ini dapat meningkatkan produksi tangkapan juga ekonomi semakin dan baik,\" kata Acun (50) seorang nelayan Muara Kabupaten Lebak. (mth)
Anggota DPR Dukung Bareskrim Usut Tuntas Penipuan Investasi Alkes
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan investasi alat kesehatan karena jumlah kerugiannya yang sangat besar.\"Saya mewakili Komisi III DPR akan pantau terus perkembangan kasus ini. Kita dukung sepenuhnya kepada Bareskrim untuk mengusut tuntas,\" kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan, Komisi III DPR sejak awal kasus tersebut dilaporkan, sudah sangat memberikan perhatian karena kasus penipuannya yang tidak main-main.Selain itu menurut dia, Bareskrim Polri juga sudah bergerak cepat dengan membuka posko laporan sehingga patut diapresiasi dan saat ini sudah ada empat tersangka yang ditetapkan.Sahroni juga mendorong Bareskrim agar menangkap seluruh oknum pelaku \"tanpa pandang bulu\" karena angka kerugiannya yang sangat besar.“Kerugian ini sangat besar dan saya yakin, pelakunya tidak hanya yang sudah tertangkap saja. Karena itu kami mendukung Bareskrim untuk meringkus kawanan pelaku sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu. Ini penting sebagai efek jera, agar orang tidak main-main dengan hukum,\" ujarnya. Dia juga meminta Bareskrim untuk membantu fokus terkait bagaimana pengembalian kerugian kepada korban bisa berjalan dengan baik.Sahroni mengatakan, dirinya mendengar bahwa Bareskrim sudah melakukan penyitaan aset barang mewah milik tersangka berupa mobil hingga rumah.\"Kita harapkan secepatnya harus diusut tuntas, aliran dana dan asetnya sehingga mudah-mudahan banyak dana yang bisa diselamatkan dan dikembalikan ke korban,\" katanya.Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menetapkan satu tersangka penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes), sehingga jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang.Satu orang tersangka yang ditetapkan yakni DA, merupakan suami dari tersangka DR yang ditangkap di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (21/12/2021). Dua tersangka lainnya, berinisial VAK dan BR.\"Tersangka ada empat, yakni VAK, BS, DR dan DA,\" kata Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/12/2021). Sebelumnya, DA diamankan bersama penangkapan DR di sebuah resort di wilayah Bogor, pekan lalu. Penyidik masih memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi.Kini, DA resmi ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup keterlibatannya dalam kasus dugaan penipuan investasi program suntik modal alkes yang menimbulkan kerugian terhadap ratusan korban yang telah melapor. (mth)
PPP Minta BNPT Buka Data 198 Pesantren Berafiliasi Organisasi Teroris
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka data terkait 198 pondok pesantren yang disebut lembaga tersebut berafiliasi dengan organisasi teroris.\"BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme. Transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan dilembaga tersebut,\" kata Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia menilai, ketidakterbukaan data dari BNPT berpotensi melahirkan justifikasi publik yaitu pesantren menjadi bibit teroris. Padahal menurut dia, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil\'alamin atau Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan mengajarkan terorisme.\"Saya menilai pembukaan data kepada publik juga menghindari fitnah di masyarakat terhadap keberlangsungan pesantren,\" ujarnya.Baidowi menilai, pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka.Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya diterima di Jakarta, Ahad (30/1) menjelaskan soal Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebutkan ada 198 Pondok pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1).Pernyataan itu langsung ditanggapi sebagian kecil kalangan dengan menggeneralisasi seolah BNPT anti-pesantren, bahkan ada pula yang menuduh itu narasi islamofobia.“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-\'framing\' berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,\" ucap Ahmad.Menurut dia sejati nya data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme. Ia menjelaskan data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua pemangku kepentingan.Apalagi, kata Nurwakhid sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi “pentahelix” atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa.Multi pihak tersebut yakni pemerintah melalui kementerian/lembaga, komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren, akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa dan pelajar. (mth)
POPULER
