ALL CATEGORY
.jpg)
KSP: Aspirasi Masyarakat Sipil Tak Terpisahkan dari DIM RUU TPKS
Jakarta, FNN - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menekankan pemerintah akan terus menampung masukan dan aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).Ia memastikan bahwa perspektif yang digali dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi melalui konsultasi publik RUU TPKS mendapatkan perhatian serius dan dikaji secara mendalam sebagai bagian dari proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah.“Masukan kelompok masyarakat sipil dan akademisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan DIM oleh pemerintah. Kami ingin semua pihak turut serta dan aktif menyempurnakan substansi RUU TPKS,” kata Jaleswari usai menghadiri acara konsultasi publik RUU TPKS yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat, sebagaimana siaran pers yang diterima. Jaleswari yang merupakan Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS ini menyampaikan bahwa kementerian/lembaga telah menyiapkan skema tindak lanjut untuk mendukung implementasi RUU TPKS ke depan.Skema itu, di antaranya kajian pembentukan direktorat khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai one-stop service bagi korban kekerasan seksual.“Proses penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta perwakilan kelompok masyarakat sipil dan akademisi. Kami dari pemerintah mengucapkan terima kasih terhadap kawan-kawan sipil serta akademisi,” ujar Jaleswari. Dalam konsultasi publik yang dihadiri lebih dari 80 perwakilan masyarakat sipil dan akademisi tersebut, Joni Yulianto dari Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas) menyampaikan bahwa korban kekerasan seksual disabilitas membutuhkan bentuk-bentuk penanganan dan pendekatan yang berbeda. Menurutnya RUU TPKS perlu menjamin hal tersebut.“Difabel sering tidak menyadari dan tidak memahami tentang alat kontrasepsi bahkan tidak memahami pelecehan dan kekerasan seksual sehingga pendekatannya menjadi cukup berbeda, dari situlah saksi ahli dan profile assessment menjadi penting untuk menjelaskan hal-hal seperti ini,” kata Joni. Selain itu, beberapa isu seperti kewajiban restitusi bagi pelaku, kehadiran lembaga pelayanan di kawasan pelosok dan terpencil, serta perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual di bawah umur menjadi perhatian utama para perwakilan masyarakat sipil dan akademisi.“Kami mengapresiasi kerja keras tim pemerintah yang tidak berlama-lama menyiapkan DIM. Kami berharap untuk terus dilibatkan lebih jauh dalam diskusi-diskusi penting seperti ini dalam tim pemerintah dan mengawal bersama RUU TPKS saat pembahasan di DPR RI,” kata Ratna Batara Munti, Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). (sws)
AHY Ajak Kader Demokrat Sulteng Rebut Kembali Kemenangan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak kader Partai Demokrat di Sulawesi Tengah merapatkan barisan untuk merebut kembali kejayaan Partai Demokrat di Sulteng pada Pemilu 2024. \"Jadikan muscab sebagai kekuatan untuk meraih kemenangan Partai Demokrat di Sulteng,\" kata AHY dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan musyawarah cabang (muscab) secara serentak di DPD Sulawesi Tengah, Jumat. AHY berharap kader Partai Demokrat di Sulteng dapat memenangkan pesta demokrasi pada tahun 2024, baik pilpres, pileg, maupun pilkada. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng Anwar Hafid mengatakan bahwa muscab serentak se-Provinsi Sulteng yang berlangsung pada tanggal 4—5 Februari 2022 adalah bagian dari konsolidasi internal partai, Tercatat 13 DPC melaksanakan muscab. Menurut Anwar, muscab sebagai salah satu kegiatan yang sangat tinggi di Partai Demokrat. Oleh karena itu, diharapkan muscab serentak bukan menjadi ajang perebut kekuasaan, melainkan sebagai langkah untuk mengokohkan sekaligus menjadi momentum merapat barisan untuk dalam menghadapi Pemilu 2024.\"Yang penting muscab bukan menjadi contoh yang tidak perlu dipertontonkan di provinsi ini. Sulteng memiliki karakteristik seperti santun, bersih, dan cerdas dalam segala aspek. Mari dbuktikan kepada masyarakat sebagai kader kuat, mari tunjukkan Demokrat asli,\" kata anggota DPR RI ini. Anwar juga berharap muscab sebagai ajang strategi dalam menjalankan mesin partai, salah satunya strategi untuk merebut kejayaan. \"Pastinya mesin Partai Demokrat, khususnya di DPD Sulteng, terus digerakkan, tentunya semua sesuai dengan arahan DPP dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY bagaimana kader siap menghadapi Pemilu 2024,\" kata anggota Komisi IX DPR ini. Dikatakan bahwa segala upaya akan terus dilakukan dalam hadapi pemilu sehingga kemenangan Partai Demokrat di provinsi ini dapat terwujud. \"Harapannya agar dapat menghantarkan AHY menjadi presiden,\" tuturnya. Partai Demokrat ke depan akan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk memperjuangkan program prorakyat. \"Pastinya akan memperluas kegiatan sosial, program pengabdian masyarakat dan tanggap bencana,\" ucap Anwar. Tidak hanya itu, seluruh kader, baik pengurus, fungsional, maupun simpatisan, bahu-membahu membangun citra positif Partai Demokrat sebagai partai modern yang #BerkoalisiDenganRakyat agar dapat memenangi Pemilu 2024. Anwar pun mengaku siap melaksanakan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yaitu melaksanakan strategi partainya ke depan dengan memenangi hati dan pikiran suara masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024 . \"Tentu kami punya target-target politik tertentu, di antaranya yang paling dekat ini \'kan Pemilu 2024,\" ujarnya. (sws)
DPR RI Batasi Jumlah Kehadiran Saat Rapat Hanya 30 Persen
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan institusinya memutuskan untuk membatasi jumlah kehadiran orang saat rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hanya 30 persen untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kompleks Parlemen.\"Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (3/2) memutuskan pelaksanaan rapat di AKD ke depannya maksimal dihadiri 30 persen dari anggota DPR maupun mitra kerja,\" kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan Rapat Bamus DPR memutuskan untuk membatasi durasi waktu rapat maksimal dilaksanakan 2,5 jam. Selain itu, menurut dia, waktu kerja dibatasi pada hari Senin-Kamis, maksimal pukul 15.00 WIB dan Jumat, pukul 15.30 WIB. \"Pengawasan terhadap protokol kesehatan tetap kami lakukan, namun setiap orang yang masuk ruang rapat wajib menunjukkan hasil negatif swab antigen yang berlaku pada hari yang sama,\" ujarnya.Indra mengatakan saat ini ada 194 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terdiri atas anggota DPR, tenaga ahli, dan aparatur sipil negara (ASN) di Kompleks Parlemen. Dia menjelaskan terdapat penambahan empat orang anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 per hari Jumat (4/2). Namun, menurut dia, dari perkembangan terakhir hanya tinggal delapan orang yang masih positif COVID-19.\"Dari penelusuran kami pada Jumat pagi ada 214 orang, namun siang ini sudah diperbarui datanya menjadi 194 orang positif COVID-19,\" ujarnya.Dia mengatakan sebanyak 194 orang tersebut bergejala ringan sehingga tidak memerlukan perawatan intensif namun pihaknya terus memantau kondisi ke-194 orang tersebut. (sws)
Nelayan Kalibaru Deklarasikan Muhaimin Iskandar Sebagai Capres 2024
Jakarta, FNN - Ratusan nelayan warga Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, mendeklarasikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.\"Kami mendukung Gus Muhaimin sebagai Presiden 2024,\" kata perwakilan Nelayan dan warga Kalibaru, Zainal di permukiman kampung nelayan, Jumat.Bahkan, nelayan setempat menyematkan panggilan kepada Gus Muhaimin sebagai \"Bapak Nelayan Indonesia\". \"Saya kira amanah ini merupakan beban yang sangat berat dan kita harus berjuang bersama,\" kata Gus Muhaimin.Muhaimin mengatakan dukungan itu menjadikan dia memiliki komitmen moral untuk membantu mencarikan solusi secepat-cepatnya melalui presiden dan Gubernur DKI Jakarta.\"Masa depan mereka menjadi tanggung jawab saya, kalau didukung dalam kepemimpinan presiden, maka nasib mereka menjadi prioritas pemerintahan yang akan datang,\" kata Muhaimin menegaskan. Sebelum deklarasi, Muhaimim bersama istri mengunjungi tempat pengupasan kerang hijau yang dilakukan warga setempat. Muhaimin mencicipi olahan masakan dari hasil laut, seperti kerang hijau, udang, dan cumi.Deklarasi mengakibatkan kerumunan warga yang cukup padat. Tampak tidak ada protokol kesehatan yang dilaksanakan atau imbauan dari penyelenggara kegiatan.Sementara itu, kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, per Kamis (3/2) mencapai 63 persen atau sedikit lebih tinggi dari standar batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “BOR RSDC Wisma Atlet Kemayoran 63 persen, batas WHO BOR 60 persen,” kata Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Kes dr Mintoro Sumego saat dihubungi di Jakarta.Per Kamis (3/2), jumlah pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran mencapai 5.174 orang. Ada penambahan 204 orang dalam 24 jam terakhir mengingat jumlah pasien pada Rabu (2/2) sebanyak 4.970 orang. (sws)
KPK Panggil Sekda Buru Selatan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole pada tahun anggaran 2015 di Pemkab Buru Selatan, Maluku.Salah satu saksi yang dipanggil adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan Iskandar Walla.\"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole pada tahun anggaran 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku,\" kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Adapun enam saksi lainnya yang dipanggil, yaitu Sandra Loppies selaku pegawai swasta/administrasi CV Fajar Mulia tahun 2010-sekarang, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 Abdul Rahman Soulisa, mantan Kadis PUPR Kabupaten Buru Selatan Ventje Kolibonso, Venska Yauwalata alias Venska Intan selaku wiraswasta/Direktur PT Beringin Dua, dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Natael Solissa.Sebelumnya, KPK pada hari Rabu (26/1) telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2011—2016.Sebagai penerima, yaitu mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dan Johny Rynhard Kasman (JRK) dari pihak swasta. Sementara sebagai pemberi, yakni Ivana Kwelju (IK) dari pihak swasta.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011—2016 dan 2016—2021 diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan di antaranya dengan mengundang secara khusus kepala dinas dan kabid bina marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.Tagop selanjutnya merekomendasi dan menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7 sampai dengan 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan, khusus untuk proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus (DAK) ditentukan besaran fee masih di antara 7 dan 10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Adapun proyek-proyek tersebut, yaitu pembangunan jalan dalam kota Namrole pada tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, dan peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar.Atas penerimaan sejumlah \'fee\' tersebut, Togop diduga menggunakan orang kepercayaannya, yaitu Johny untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik Tagop.KPK menduga nilai fee yang diterima oleh Tagop sekitar Rp10 miliar yang di antaranya diberikan oleh Ivana karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015.KPK juga menduga penerimaan Rp10 miliar itu digunakan Tagop membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor. (sws)
.jpeg)
KPK Panggil 14 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pengurusan DID Tabanan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil 14 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali.\"Hari ini, pemeriksaan saksi-saksi dalam kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Empat belas saksi, yakni mantan Kadis PU I Made Yudiana, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan 2017-2019 I Made Meliani, I Made Puniarta selaku Direktur PT Dayu, mantan Plh Sekda Pemkab Karangasem I Made Sujana Erawan, Kasubbid Kasda Pemkab Tabanan Ni Made Wasasih, I Ketut Suwita selaku ajudan bupati, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tabanan Ida Bagus Wiratmaja.Selanjutnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 2016-2017 I Made Sukada, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tabanan tahun 2017 I Made Sumerta Yasa, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2016/Anggota Banggar DPRD Kabupaten Tabanan tahun 2014 I Putu Eka Putra Cahyadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Dewa Ayu Budiarti, Ni Made Maharini selaku Direktris CV Panugrah, I Nyoman Ely Krisnawati selaku Direktris CV Kerang Mutiara Utama, dan I Nyoman Yupi Astika selaku Direktur CV Nitra Sakti.Ali mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kota Denpasar, Bali.KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan tersebut.Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.Ali mengatakan tim penyidik saat ini masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti dalam penyidikan kasus itu.\"Kami pastikan setelah penyidikan cukup, kami akan sampaikan konstruksi utuh perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,\" ucap Ali.Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada 11 November 2021 juga telah memeriksa mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai saksi.KPK saat itu mengonfirmasi Ni Putu Eka Wiryastuti terkait dengan persetujuannya dalam pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan Tahun 2018.Selain itu, tim penyidik juga telah menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, Kantor Bappelitbang Kabupaten Tabanan, Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor DPRD Kabupaten Tabanan dan kediaman pihak yang terkait dengan kasus tersebut. (sws)
Kapolda Bali Sebut Pelaku Pengeroyokan WNA Ukraina Bukan dari Interpol
Denpasar, FNN - Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra menyebutkan sejumlah warga negara asing yang mengeroyok seorang WNA asal Ukraina bukan berasal dari International Criminal Police Organization (Interpol). \"Bukan, mereka bukan polisi internasional (Interpol) dan saat ini masih dalam pemeriksaan,\" kata Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra saat ditemui di Bandara Internasional Ngurah Rai, Kamis (3/2) malam. Dari kasus yang viral tersebut, kata Kapolda, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara ini ada dua pihak yang saling melapor sehingga pihaknya masih mendalaminya. \"Belum ada tersangka. Belum dalam arti kami masih mendalami karena mereka saling melapor. Satu melapor penganiayaan, satu melapor pengeroyokan,\" katanya. Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara Iptu I Made Purwantara menjelaskan bahwa pada hari Rabu (2/2) sekitar pukul 12.00 Wita terjadi pengeroyokan terhadap seorang warga asing asal Ukraina bernama Oleg Zheinov oleh sejumlah WNA. Saat itu, Oleg Zheinov bersama kekasihnya, Cenly Elounora Musa Lalenoh, mendatangi seorang WNA bernama Volodymyr Kaminsky di Vila Lime, Jalan Subak Sari, Banjar Tegal Gundul, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Kedatangan Oleg Zheinov di sana untuk meminta pertanggungjawaban Volodymyr Kaminsky atas hilangnya sepeda motor yang sebelumnya disewanya.Namun, ketika itu Volodymyr Kaminsky tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan motor tersebut dan mengatakan pacar Oleg Zheinov, Cenly, mencuri sepeda motor tersebut. Sekitar 12.30 Wita, empat WNA lainnya mendatangi Oleg Zheinov mengaku sebagai polisi internasional. Empat orang tersebut langsung menyeret Oleg Zheinov ke dalam mobil dan melayangkan pukulan. Akibat kejadian tersebut, kata Kanit, Oleg Zheinov mengalami luka memar dan luka lecet di bagian leher dan lututnya. (sws)
Anggota Polres Lombok Tengah Latihan Bahasa Inggris Dukung MotoGP
Praya, Lombok Tengah, FNN - Anggota Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendapat pelatihan bahasa Inggris guna mendukung pengamanan ajang MotoGP Sirkuit Mandalika bulan Maret 2022 mendatang.\"Ini salah satu persiapan dilakukan dalam menyambut dan mendukung balap MotoGP,\" kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Hery Indra Cahyono di Praya, Jumat.Ia mengatakan bahasa merupakan kunci utama dalam melaksanakan komunikasi terlebih lagi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah telah dibangun Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang di dalamnya telah dibangun Pertamina Internasional Street Sirkuit Mandalika yang setiap tahunnya akan menggelar ajang balap motor bertaraf Internasional seperti WSBK dan MotorGP.\"Tugas pokok kepolisian yakni melayani, mengayomi dan melindungi, bagaimana kita dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan asing apabila keahlian berbahasa personel tidak baik,\" katanya.Oleh karena itu, pelatihan bahasa Inggris ini sangat bermanfaat bagi menunjang pelaksanaan tugas Polres Lombok Tengah ke depan, dalam menunjang kemajuan pariwisata yang menjadi satu satunya daerah yang memiliki destinasi super prioritas yang telah ditetapkan Presiden Jokowi.\"Perlunya pelatihan bahasa asing bagi jajaran Polres Lombok Tengah dapat dilaksanakan secara rutin guna meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi personel dalam menunjang ajang Internasional,\" katanya. (sws)
Polda Kalteng-IJTI Gelar Festival Film Pendek Kamtibmas-Pariwisata
Palangka Raya, FNN - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) provinsi setempat, menggelar festival film pendek bertema \"Mengawal Kamtibmas dan Membangkitkan Pariwisata di Bumi Isen Mulang\".\"Lomba ini bertujuan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas dan membangkitkan pariwisata di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,\" kata Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Kismanto Eko Saputro di Palangka Raya, Kamis.Pihaknya pun berharap, festival film pendek tersebut juga dapat memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat Kalteng tentang pentingnya mengawal Kamtibmas dan investasi jangka panjang melalui bidang pariwisata..Eko menjelaskan, bahwa lomba festival film pendek ini akan digelar untuk umum, khususnya masyarakat yang memiliki identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Tengah.Untuk pendaftaran perlombaan akan dibuka mulai 8-16 Februari 2022, dan akan memperebutkan berbagai kategori bergengsi. Salah satunya film terbaik I, film terbaik II dan film terbaik III.\"Selain itu, panitia juga akan memberikan apresiasi kepada sinematografi, sutradara, skenario dan editing terbaik, serta tentunya juga pemeran terbaik,\" beber Kabid Humas.Lanjut, Perwira Polri berpangkat melati tiga itu mengatakan, kepada para pemenang nantinya juga akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piala, piagam, dan uang pembinaan dengan total hadiah puluhan juta rupiah.\"Ayo masyarakat Kalteng segera daftarkan diri dan kelompoknya langsung melalui website (laman) atau bisa menghubungi layanan telepon di 0821-4818-8144 atau 0813-5133-8180,\" ungkapnya.Dia menambahkan, kegiatan tersebut selain melatih masyarakat provinsi setempat untuk kreatif, juga mempromosikan lokasi pariwisata yang ada di provinsi yang memiliki luas dua kali Pulau Jawa tersebut.\"Dengan adanya kegiatan tersebut, secara tidak langsung kita sudah mempromosikan lokasi wisata yang ada di Kalteng, yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat,\" kata Eko. (sws)
Petani Lebak Tuntut Ganti Rugi Perusahaan Pasir karena Terkena Limbah
Lebak, FNN - Petani Kabupaten Lebak,Provinsi Banten menuntut perusahaan pasir untuk membayar ganti rugi akibat limbah yang membuat lahan persawahan tidak bisa lagi digarap.\"Kami sudah tujuh tahun menganggur karena sawah terdampak limbah pasir, \" kata Ketua Kelompok Tani Desa Mekarjaya Cimarga Kabupaten Lebak, Maman Alfarizi di Lebak, saat melakukan aksi unjukrasa di Sekretariat Pemkab Lebak,Kamis.Petani di wilayahnya itu sudah tidak bisa mengandalkan lagi hidup dari pertanian padi sawah juga palawija, bahkan kini kesulitan pangan maupun ekonomi akibat persawahan terdampak limbah pasir.Biasanya, kata dia, petani menggarap lahan sawah seluas satu hektare bisa menghasilkan 5 ton gabah kering per hektare. Namun, kini tidak bisa lagi. \"Kami minta perusahaan pasir memberikan ganti rugi selama tujuh tahun itu, \" tegasnya.Begitu juga petani lainnya, Barnah meminta agar pemerintah daerah dapat memperjuangkan masyarakat yang terdampak eksploitasi pasir yang mengakibatkan areal persawahan warga menjadi tidak produktif. Padahal, sawah itu menghidupi ribuan warga Desa Mekarjaya sejak turun temurun.\"Kami sekarang kebingungan ketersediaan pangan juga ekonomi keluarga, karena sawah miliknya seluas satu hektare tidak bisa dikelola tanaman padi dan sayuran, \" katanya menjelaskan.Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Udi mengatakan bahwa petani di wilayahnya menggarap lahan baku seluas 115 hektare, namun di antaranya seluas 87 hektare terdampak limbah pasir sehingga menjadi lahan tidak produktif juga tidak bisa digarap tanaman padi maupun palawija.Karena itu, petani menuntut perusahaan pasir memberikan kompensasi ganti rugi selama tidak bisa digarap tersebut. Selain itu warga juga menuntut normalisasi kembali sawah yang tercemar limbah dengan penyedotan kali Cimarga juga minta agar pemda mencabut izin perusahaan yang tidak bertanggung jawab.\"Pemerintah daerah diminta bersikap tegas terhadap persoalan galian C, \" katanya.Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Lebak Dartim mengatakan pihaknya akan menyelesaikan tuntutan masyarakat tentang permasalahan limbah pasir di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga.Saat ini, pihaknya juga sudah menggelar rapat bersama perusahaan pasir pada pertengahan Januari 2022 lalu.Dalam rapat itu, mereka para perusahaan berjanji akan melakukan normalisasi agar tidak berdampak pada areal persawahan.\"Kami berharap dalam waktu dekat meninjau langsung ke lokasi yang terdampak limbah pasir itu,\" katanya menjelaskan.Sementara itu, Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra mengatakan aksi tuntutan masyarakat di Kantor Sekertariat Pemerintah Kabupaten Lebak berjalan lancar dan kondusif.\"Kita mengapresiasi aksi massa hingga ratusan orang itu tertib, \"katanya. (sws)
POPULER
