ALL CATEGORY
Ratusan Tenaga Kesehatan di Bantul Terpapar COVID-19
Bantul, FNN - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa ratusan tenaga kesehatan baik yang bertugas di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit maupun instansi pemerintah daerah ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. \"Untuk SDM (sumber daya manusia) memang membuat kita tambah ekstra karena disamping kasusnya banyak, SDM kita juga banyak yang terkonfirmasi positif,\" kata Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi Rahardjo di Bantul, Rabu. Menurut dia, berdasarkan data kasus COVID-19 Bantul per 1 Maret 2022, untuk di Rumah Sakit Panembahan Senopati (RSPS) Bantul perawat yang konfirmasi positif lebih dari 50 orang, kemudian ditambah dengan tenaga lainnya jumlahnya sekitar 80-an orang. Kemudian di kantor Dinkes Bantul sendiri, lanjut dia, setidaknya ada 20 pegawai yang saat ini konfirmasi COVID-19, bahkan kasus konfirmasi di instansi pemerintah terus ditemukan secara bergantian. \"Di Puskesmas itu cukup banyak sekitar 205 orang yang positif tersebar di 27 Puskesmas, semua Puskesmas pasti ada, tidak ada yang \'zero\', pasti ada, di Dinkes maupun RSPS itu gantian saja yang positif,\" katanya. Dia mengatakan, karena banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar terutama di Puskesmas, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat disesuaikan dengan mengurangi layanan tatap muka atau luring, dan memaksimalkan pelayanan dalam jaringan. \"Kita berikan otonomi untuk teman-teman Puskesmas menyesuaikan pelayanan, misal pelayanan masyarakat yang luring dikurangi, dibagi jadwalnya, juga harus diatur istirahat kalau sudah selesai kemudian siangnya jaga kesehatan,\" katanya. Dia juga mengatakan, pelayanan untuk persalinan di beberapa Puskesmas ada yang terpaksa tidak membuka pelayanan, dikarenakan tidak sedikit bidan yang konfirmasi positif. Berdasarkan data, total kasus COVID-19 di Bantul sejak awal pandemi hingga 1 Maret terakumulasi 66.715 orang, dengan angka sembuh 58.382 orang, sedangkan kasus kematian tercatat 1.601 orang, sehingga jumlah kasus aktif atau yang masih isolasi sebanyak 6.732 orang. (mth/Ant)
Ridwan Kamil Lepas Ekspor Kopi Garut ke Belanda Senilai Rp 4 Miliar
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas ekspor kopi ke Belanda dengan total nilai Rp 4 miliar di Desa Mekarsari, Cikajang, Kabupaten Garut, Rabu. Kopi yang diekspor merupakan produk hasil binaan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan PT Astra Internasional Tbk. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemberian sarana produksi dari Pemda Provinsi Jabar kepada petani milenial Jawa Barat. Menurut Gubernur, ekspor ini sebagai langkah Jawa Barat untuk menaklukkan dunia lewat komoditas kopi. Bahkan tak hanya untuk produk mentah, Ridwan Kamil juga ingin agar kopi Jabar bisa mendunia lewat kafe-kafenya. \"Jadi kita harus menaklukkan dunia dengan kopi-kopi kita, baik ekspor mentah, maupun lahir kafe-kafe seperti Starbuck milik Jabar di seluruh dunia. Ini sedang persiapan di Belanda dan Swiss. Jadi suatu hari saya yakin,\" kata Ridwan Kamil. Provinsi Jawa Barat sudah mengekspor produk kopi mentah ke beberapa negara. Berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Kementerian Perdagangan Tahun 2020 dan 2021, total nilai ekspor kopi Jawa Barat mencapai 16 juta dolar AS atau sekitar Rp 200 miliar. (mengacu kurs Rp14.300 per dolar AS ). Contoh beberapa negara yang sudah menikmati kopi asal Jabar seperti Rusia, Singapura, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Australia, dan Arab Saudi. Ke depan Jabar akan terus mencari pasar ekspor kopi yang baru ke negara lain. Selain itu, Jawa Barat juga sedang mempersiapkan membuka kedai kopi yang dinamakan Jabarano Coffee di beberapa negara. Jabarano Coffee sendiri sudah dibuka di Melbourne, Australia, dan akan dilanjutkan di beberapa negara lainnya. Ia menuturkan, ada beberapa alasan mengapa dirinya optimistis kopi asal Jawa Barat bisa mendunia. Pertama, Jabar merupakan salah satu daerah penghasil kopi pertama di Indonesia. \"Sejarah kopi di Indonesia itu di Jawa Barat. Dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, makanya ada Gunung Malabar. Malabar itu sebenarnya nama tempat di India. Namun oleh Pemerintah Kolonial dijadikan nama gunung di Indonesia, maka lahirlah Gunung Malabar Ada pandemi di masa lalu, di mana kopi enggak laku. Kemudian diubahlah semua perkebunan kopi menjadi teh. Jadi semua perkebunan teh itu dulunya adalah kopi. Sekarang kopi lagi naik daun dibandingkan dengan teh,\" katanya Di sisi lain, penjualan kopi ke beberapa negara juga semakin mudah dengan teknologi digital. Ini sejalan dengan Program Petani Milenial yang ingin membuktikan warga yang tinggal di desa pun bisa memiliki penghasilan seperti di kota. \"Senikmat-nikmatnya hidup itu tinggal di desa rezeki Jakarta, bisnis ke Amerika. Dulu tidak mungkin, tapi sekarang mungkin karena ada teknologi yang memudahkan,\" ujar Kang Emil. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk menyejahterakan anggota koperasi, maupun pelaku UMKM. Atas dasar itu, pihaknya memberikan apresiasi yang besar atas pelepasan ekspor kopi yang dilakukan pada hari ini. Apalagi kopi merupakan komoditas potensial kebanggaan Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki ciri khas rasa kopinya masing-masing. \"Kami mengapresiasi momen pelepasan ekspor kopi bagi masyarakat atau para petani milenial di Desa Mekarsari ini,\" jelas Luhur. Head of CSR and Social Engagment Astra Triyanto mengatakan, pelepasan ekspor kali ini sejalan dengan cita-cita perusahaan untuk menyejahterakan bangsa. Ada empat kontribusi sosial yang dilakukan Astra untuk membantu Indonesia berkembang. \"Kami berkomitmen kuat untuk memberikan manfaat dan membantu mengembangkan Indonesia melalui empat kontribusi sosial dalam pilar kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan hidup,\" kata Triyanto. (mth/Ant)
Menaker: Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Direvisi untuk Memudahkan Pencairan JHT
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) direvisi untuk memudahkan pekerja melakukan pencairan dana JHT. \"Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Insya Allah segera selesai,\" katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut dia, pemerintah menyerap aspirasi dari serikat pekerja/serikat buruh serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai revisi peraturan mengenai pembayaran dana JHT. Ida mengatakan bahwa hingga saat ini Permenaker No.2 Tahun 2022 belum berlaku efektif, karenanya pembayaran dana JHT masih dilakukan mengacu pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. \"Perlu saya sampaikan kembali bahwa permenaker lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri, tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,\" katanya. Dia menjelaskan pula bahwa pemerintah sudah menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan bantuan berupa uang tunai serta akses informasi pekerjaan dan pelatihan kerja kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, Ida melanjutkan, para pekerja bisa mendapat manfaat dari dua program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Program JHT dan JKP. \"Pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP,\" katanya. (mth/Ant)
KPK hormati gugatan mantan pegawai ke PTUN terkait TWK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati gugatan yang dilayangkan mantan pegawai KPK Ita Khoiriyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ita merupakan salah satu pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat setelah dinyatakan tidak lolos TWK. \"Terkait gugatan PTUN Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, kami dapat sampaikan bahwa KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Proses ini merupakan hak bagi setiap warga negara,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Ali mengatakan KPK tentu akan menyiapkan bahan persidangan yang diperlukan, seperti penjelasan terkait proses penyelenggaraan TWK tersebut. \"Dimana proses ini telah dilandasi dasar hukum yang sah dan legal, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara,\" tambahnya. Selanjutnya, proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu juga melibatkan sejumlah institusi terkait yang memiliki kewenangan dan kompetensi. \"Bahkan, melalui putusan MK Nomor: 34/PUU-XIX/2021 juga semakin menguatkan proses alih status pegawai menjadi ASN sudah sesuai aturan dan melibatkan lembaga yang berwenang dan berkompeten,\" katanya. Sementara itu, dikutip dari laman https://sipp.putn-jakarta.go.id yang diakses Rabu, gugatan eks pegawai KPK itu didaftarkan Selasa (1/3) dengan nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Penggugatnya adalah Ita Khoiriyah dan kawan-kawan, sedangkan sebagai tergugat ialah pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden RI. Dalam gugatannya, Ita dan kawan-kawan meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah, yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Maladministrasi pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selanjutnya, menyatakan tindakan pemerintah, yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK menjadi ASN, adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Ita dan kawan-kawan juga meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tersebut. Selain itu, PTUN Jakarta diminta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat. (mth/Ant)
Gubernur Jatim Tinjau Lokasi Banjir di Pamekasan
Pamekasan, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Pemkab Pamekasan, meninjau lokasi dan pola penanganan korban banjir di sejumlah titik di Pamekasan, Rabu. Lokasi yang dikunjungi Gubernur antara lain tempat pengungsian korban banjir di rumah dinas Wakil Bupati Pamekasan, Pondok Pesantren Nasrul Ulum, korban banjir di Desa Sumedangan, dan dapur umum di Kelurahan Patemon, Pamekasan. \"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera surut sehingga warga bisa kembali melakukan aktivitas dengan normal,\" kata Khofifah saat meninjau Desa Sudemangan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Di desa ini gubernur sempat berdialog dengan warga dan para korban yang rumahnya masih tergenang banjir. Gubernur menyatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah berupaya maksimal dan menggerakkan semua sumber daya agar banjir segera surut. \"Saat ini dua pompa air kita gunakan guna mengalirkan genangan air ke sungai. Selain itu satu unit ekskavator disiagakan untuk membersihkan dan mengevakuasi material sisa banjir. Ekskavator tersebut juga difungsikan untuk mengeruk sedimentasi yang terjadi di sungai,\" kata Gubernur. Hujan deras di Kabupaten Pamekasan sejak Selasa (1/3) dini hari menyebabkan Sungai Kalikloang dan Kalisemajid meluap. Akibatnya, sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir dan 6.329 kepala keluarga (KK) terdampak. Adapun daerah terdampak banjir, antara lain, Kelurahan Jungcangcang, Parteker, Kolpajung, Petemon, Gladak Anyar, Kangenan, dan Barurambat Kota. Banjir kali ini juga terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Pademawu, Palengaan, Proppo, dan sebagian di Kecamatan Galis. \"Kami berharap debit air sungai bisa kembali normal sehingga air yang menggenangi rumah-rumah warga bisa disedot dan dialirkan ke sungai,\" imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memuji Pemkab Pamekasan yang dinilainya sigap dan responsif terhadap situasi banjir yang terjadi. Pemkab bersama sejumlah elemen masyarakat segera mendirikan dapur umum guna menyediakan kebutuhan permakanan bagi pengungsi dan yang terdampak. Diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Palang Merah Indonesia (PMI) serta bantuan dari anggota Forum Relawan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Dapur umum tersebut menyediakan 1.500 bungkus paket makanan yang terbagi dalam tiga sesi yakni pagi, siang, dan malam. \"Terima kasih atas gerak cepat dan kegotongroyongan seluruh elemen masyarakat. Bencana sebesar apapun akan terasa lebih ringan jika kita saling tolong menolong dan gotong royong,\" ujarnya. Menurut Khofifah, kehadiran dapur umum sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak banjir. Mengingat, genangan banjir sangat menyulitkan warga untuk memasak. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan kepada masyarakat Jawa Timur untuk tetap siaga dan waspada lantaran berdasarkan informasi dari BMKG, musim penghujan masih akan berlangsung hingga bulan April - Mei 2022. \"Tetap waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor,\" imbuhnya. Sementara itu, Camat Pamekasan Rahmat Suroso menyampaikan bahwa saat ini dapur umum terbagi di Kecamatan Pamekasan dan balai kelurahan yang terdampak agar mampu meng-cover keseluruhannya. Dijelaskan, jumlah masyarakat terdampak di Pamekasan sebanyak 4.612 KK atau 10.371 jiwa. Sementara di desa Pademawu ada 6 desa dan 1 kelurahan rata-rata 3.500 jiwa. \"Jadi total ada 13.721 jiwa. Kami berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi dukungan dari Pemprov Jatim semakin menguatkan kami membantu masyarakat terdampak,\" katanya. (mth/Ant)
Taat Konstitusi, Gerindra: Pemilu Diamanatkan 5 Tahun Sekali
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono angkat suara terkait isu penundaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang. Sugiono menegaskan bahwa Gerindra taat terhadap konstitusi, dimana amanat UUD NRI 1945 jelas memerintahkan bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali. Sugiono mengatakan, Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, lanjut Sugiono, adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik. Dirinya juga mengatakan bahwa rakyat secara umum telah menunjukkan keinganannya agar pemilu tahun 2024 tetap dilaksanakan. Di samping itu juga, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pemilu akan diadakan pada 14 Februari 2024. \"Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” ungkap Sugiono. “Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut,” lanjutnya. “Pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami (Prabowo Subianto) akan menyampaikan pendapat resmi Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif,” tandas Sugiono. (mth)
PT Jasa Sarana Ditugasi Bangun Jalan Jalur Tengah-Selatan Jabar Sepanjang 454,56 Km
Bandung, FNN - BUMD PT Jasa Sarana diberikan penugasan Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk terlibat dalam proyek infrastruktur pembangunan jalan jalur tengah-selatan sepanjang 454,56 km.\"Jasa Sarana senantiasa mendukung program Pemprov Jabar dan sebagai salah satu garda terdepan bagi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat,\" kata Direktur Utama PT Jasa Sarana Hanif Mantiq dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Rabu. Selain diberi penugasan dalam proyek pembangunan jalan jalur tengah-selatan sepanjang 454,56 km, PT Jasa Sarana juga memiliki beberapa penugasan lain dari Pemda Provinsi Jabar yakni terlibat dalam pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor, bus rapid transit dan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2021 Jasa Sarana berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif dan kontribusi terbesar diperoleh Jasa Sarana melalui anak usahanya di antaranya PT Jasa Medivest, PT Jabar Laju Transindo dan PT Usaha Bersama Jabar. \'Kontribusi ini diharapkan dapat diikuti juga oleh anak usaha lainnya yang dimiliki oleh Jasa Sarana pada tahun 2022 ini,\" ujarnya. Atas kinerjanya tersebut, PT Jasa Sarana kembali meraih Best BUMD Awards pada tahun 2022 untuk bidang konstruksi dan infrastruktur. Penghargaan Best BUMD Award yang digagas salah satu media daring ini merupakan penghargaan kedua setelah pada tahun 2021 juga mendapatkan penghargaan yang sama. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Utama PT Jasa Sarana Hanif Mantiq secara virtual tanggal akhir Februari 2022. Penghargaan ini diberikan karena peranan penting PT Jasa Sarana dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Hanif mengatakan penghargaan yang diraih oleh PT Jasa Sarana tersebut diharapkan dapat memacu kinerja Jasa Sarana menjadi lebih baik lagi juga dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham. \"BUMD Jasa Sarana sebagai agent of development (agen pembangunan) tidak hanya memiliki peranan penting untuk percepatan pembangunan di Jawa Barat namun juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect (dampak berantai) bagi pertumbuhan perekonomian Jawa Barat,\" katanya. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil agar PT Jasa Sarana dapat fokus pada bidangnya terutama infrastruktur yang bersinggungan erat bagi pelayanan masyarakat seperti pembangunan jalan dan pengelolaan limbah. Hanif menjelaskan bahwa penerapan dan komitmen penuh pelaksanaan pengelolaan korporat yang baik (GCG) mempunyai relevansi terhadap kinerja Perseroan dan hasil akhir penerapan GCG adalah citra perusahaan yang baik. Hal ini selaras dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Jasa Sarana pada akhir 2021. Sejalan dengan misinya, Jasa Sarana juga turut berperan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial terutama membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat dengan berpartisipasi aktif dalam pengadaan dan distribusi tabung oksigen untuk seluruh rumah sakit pada 27 kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Karena peran aktif ini Jasa Sarana memperoleh penghargaan Oxygen Heroes sebagai mitra CSR Jawa Barat. \"Semangatnya adalah menjadikan Jasa Sarana menjadi BUMD yang lebih besar, kuat dan efisien serta berkontribusi bagi Jawa Barat dengan memberikan nilai yang lebih baik setiap tahunnya,\" kata Hanif. (mth/ant)
Sindikat Pencetak dan Pengedar Uang Palsu Jaringan Jakarta-Jawa Timur Terbongkar
Jakarta, FNN - Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat pencetak dan pengedar uang palsu pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (USD) di Jakarta dan Jawa Timur. Sebanyak 12 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. “Dalam perkara ini kami mengungkap jaringan pengedar, pembuat, bahkan pemodalnya. Mereka jaringan di Jakarta dan Jawa Timur,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan didampingi Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (1/3/2022). Dalam pengungkapan kasus ini, tim Dittipideksus berhasil menyita total sebanyak 494.904 lembar uang palsu rupiah dan dolar AS yang dibeber beserta para tersangka dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (1/3/3022). Whisnu merinci, dalam pengungkapan kasus di Jakarta, polisi menyita 9 lak uang palsu pecahan 20 USD, dan uang kertas 100 USD sebanyak 2.400 lembar. “Jaringan ini ada jaringan Jakarta dan juga jaringan pengedar uang palsu di Jawa Timur,” ujarnya. Sebanyak lima orang tersangka beroperasi di Jakarta yang diamankan Bareskrim yakni Susanto, Sihar Panusunan, Sutino, Taufik Hidayat, dan Likius Salawaku. Dari penangkapan lima orang tersangka di Jakarta, Bareskrim kemudian melakukan pengembangan. Hasilnya, petugas berhasil mengungkap jaringan di wilayah Jawa Timur. Tujuh orang tersangka berhasil ditangkap yakni Tomasan, Mualim, Ahmad Fauzi, Taufan Dirgantara, Eka Dirmawan, Sunar, dan Risky Satria. “Setelah itu dikembangkan kembali hingga mengungkap gudang tempat penyimpanan uang palsu lainnya yaitu di Kota Malang,” ungkap Whisnu. Dari penangkapan tersangka Tomasan ini disita 12 kardus yang berisi pecahan uang palsu Rp 100 ribu dengan total 494.904 lembar. Kemudian, dari tersangka Ahmad Fauzi pun diketahui sempat memesan uang palsu sebanyak 1 juta lembar kepada Taufan Dirgantar. Di mana, uang palsu itu dibanderol dengan harga jual Rp 48 juta. “Dari AF jelaskan uang tersebut awalnya dipesan 1 juta lembar dia pesan kepada tersangka TD seharga Rp 48 juta,” ungkap Whisnu. Para tersangka dalam kasus ini dipersangkakan Pasal 36 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara selama 15 tahun. (mth)
KPK Panggil Dua Pejabat Dinas PUPR Penajam Paser Utara
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas\'ud.Abdul Gafur Mas\'ud (AGM) merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.\"Hari ini, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Penajam Paser Utara Ricci Firmansyah dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Penajam Paser Utara Petriandy Ponganton Pasulu alias Riyan dipanggil dan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Selain dua pejabat Dinas PUPR tersebut, KPK juga memanggil empat orang lain sebagai saksi.Keempat orang saksi itu adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Penajam Paser Utara yang juga Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Penajam Paser Utara Asdarussalam alias Asdar, dua mantan Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Benua Taka, yaitu Wahdiyat dan Boy Loruntu, serta Muh Syaiun dari PT Kaltim Naga 99.Pada Kamis (13/1), KPK menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi tersebut, yang terdiri atas lima orang penerima suap dan satu orang pemberi suap.Kelima penerima suap tersebut adalah Abdul Gafur Mas\'ud (AGM), Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB) selaku pihak swasta.Sementara pemberi suap dalam kasus itu ialah Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga wilayah setempat.Nilai kontrak proyek itu berkisar Rp112 miliar, di antaranya proyek multiyears peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan bernilai Rp9,9 miliar.Dengan ada beberapa proyek tersebut, Abdul Gafur Mas\'ud diduga memerintahkan Mulyadi, Edi, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara.Selain itu, tersangka Abdul Gafur Mas\'ud juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan izin hak guna usaha (HGU) lahan sawit dan izin pemecah batu di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.KPK menduga Mulyadi, Edi, dan Jusman adalah orang kepercayaan Abdul Gafur Mas\'ud untuk dijadikan representasi dalam menerima atau mengelola uang dari berbagai proyek, yang kemudian uang itu digunakan untuk keperluan Abdul Gafur Mas\'ud.Selain itu, Abdul Gafur diduga bekerja sama dengan Nur Afifah untuk menerima, menyimpan, serta mengelola uang dari para rekanan ke dalam rekening bank milik Nur Afifah, yang kemudian uang itu juga digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.KPK juga menduga tersangka Abdul Gafur Mas\'ud telah menerima uang tunai Rp1 miliar dari Achmad Zuhdi, yang mengerjakan proyek jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai kontrak Rp64 miliar. (sws)
Tim Gabungan Gerebek Arena Judi Sabung Ayam
Jambi, FNN - Tim gabungan dari Polsek Kota Baru dan Satreskrim Polresta Jambi menggerebek arena judi sabung ayam di Jalan Penerangan, RT 48 Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi.Namun, polisi tidak menemukan para pelaku judi di lokasi karena ada dugaan informasi bocor.\"Penggerebekan sekitar pukul 20.30 WIB. Namun, sayangnya pada saat petugas kepolisian datang, arena sabung ayam tersebut sudah kosong sehingga lokasi sabung ayam kami rusak agar mereka tidak lagi bermain di sini,\" kata Kapolsek Kota Baru Kompol Dhadhag Anindito di Jambi, Rabu.Ia mengatakan bahwa pihaknya menggerebek tempat itu setelah mendapatkan informasi dari warga mengenai keberadaan arena judi sabung ayam tersebut.\"Saat kami gerebek, tidak didapati adanya pelaku, jadi kami hanya membakar lokasi itu agar tidak bisa digunakan lagi,\" kata Dhadhag.Kepolisian akan menindak tegas aktivitas judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Kota Baru, dan tidak memberi ruang buat pelaku yang berani melakukan perjudian di daerah ini.Warga Kota Jambi merasa terganggu dengan adanya judi sabung ayam tersebut karena berdampak negatif bagi warga, khususnya anak mereka.Mereka pun meminta kepolisian untuk membubarkan sekaligus menutup kegiatan judi sabung ayam tersebut. Bahkan, kata dia, warga sering menyampaikan kepada RT dan yang punya lahan. Namun, tidak pernah ditanggapi. (sws)
POPULER
