ALL CATEGORY
Kemenkumham NTT: Belum Ada Kebijakan BPJS Jadi Syarat Buat Paspor
Kupang, FNN - Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) Eko Budianto mengatakan belum ada kebijakan soal kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pembuatan paspor.\"Belum ada kebijakan terkait penambahan syarat dalam pengajuan permohonan maupun penggantian paspor, kami masih mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,\" katanya di Kupang, Rabu.Hal itu disampaikan Eko terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2022 lalu.Instruksi tersebut berisi tentang kolaborasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan 30 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan penyelenggaraan program JKN-Kartu Indonesia Sehat (KIS).Mengacu pada Inpres tersebut, BPJS Kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat apabila ingin memperoleh layanan publik.Eko mengatakan berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan pembuatan paspor antara lain kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran atau buku nikah atau ijazah atau surat baptis.\"Ada juga syarat sedikit berbeda. Bagi masyarakat yang ingin mengganti paspor, cukup dengan melampirkan KTP serta paspor lama. Kemudian, jika yang bersangkutan pernah mengganti nama, maka diwajibkan melampirkan surat penetapan ganti nama,\" tambahnya.Sementara terkait kekhususan untuk permohonan paspor tertentu, misalnya untuk umrah atau haji, pemohon harus melampirkan surat rekomendasi dari kepala Kantor Kementerian Agama di kabupaten dan kota setempat.Selain itu, bagi pemohon anak wajib menyertakan KTP orang tua dan buku nikah orang tua, tukasnya.\"Hal ini merupakan bagian dari pengawasan administrasi bagi WNI, terutama yang akan keluar negeri,\" katanya.Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D. Jone mengatakan kemungkinan ada penambahan syarat bagi pemohon paspor baru atau penggantian paspor.\"Bisa saja akan ada (penambahan syarat) apabila memang Pemerintah mempersyaratkan hal tersebut dan dasar hukum diatur lebih lanjut. Prinsip kami mengikuti apa yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi,\" ujarnya. (sws)
Kecelakaan Mobil Damkar dan Minibus di Palu Berujung Damai
Palu, FNN - Kecelakaan antara mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Palu dan minibus di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (27/2), berujung damai. \"Insiden ini kami selesaikan secara kekeluargaan. Dari peristiwa itu, tidak ada korban jiwa. Warga yang terlibat dalam insiden itu hanya satu orang dan mengalami luka ringan,\" kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Sudaryano R. Lamangkona di Palu, Rabu. Ia menjelaskan bahwa warga terlibat dalam kecelakaan tersebut kini telah beraktivitas kembali setelah beberapa jam dirawat di Rumah Sakit Wirabuana Palu. Dari hasil kunjungan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dan pihak Pemadam Kebakaran ke kediaman warga tersebut pada hari Selasa (1/3), tidak ada tuntutan dari kedua belah pihak.Kasus tersebut telah diselesaikan lewat jalur damai sebab saat itu armada pemadam sedang melaksanakan tugas memadamkan api atas peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Juanda Palu. Pemkot Palu menaruh empati atas insiden tersebut, yang memang peristiwa semacam itu tidak dapat terhindarkan. \"Kami sudah berkomunikasi dan menemui langsung keluarga. Saat itu yang bersangkutan berangkat keluar kota. Pada kesempatan itu, Wali Kota Palu juga memohon maaf, dan apa yang terjadi dapat dijadikan sebagai pelajaran,\" tutur Sudaryano. Peristiwa yang melibatkan mobil pemadam kebakaran dan minibus terjadi pada hari Minggu pukul 12.35 WITA. Armada itu iring-iringan keempat armada pemadam. Dari kronologis kejadian, armada pemadam berusaha menerobos lampu pengatur lalu lintas karena dalam situasi darurat dari arah Timur Jalan Veteran menuju Jalan Juanda, lalu minibus berwarna merah dari arah Selatan Jalan Moh Yamin berusaha menerobos hingga kendaraan tersebut menyenggol bagian depan armada pemadam. \"Kedua mobil rusak. Minibus bagian depan rusak, armada kami juga rusak sehingga tidak lanjut memadamkan api. Kini armada pemadam sedang diperbaiki agar bisa digunakan kembali beroperasi,\" demikian Sudaryano. (sws)
KPK Dalami "Upeti" Pengerjaan Proyek untuk Bupati Penajam Paser Utara
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemberian upeti (suap) berupa uang dan barang untuk tersangka Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas\'ud (AGM).\"Tim penyidik mendalami dugaan berbagai aliran uang ataupun pemberian sejumlah barang sebagai bentuk upeti untuk tersangka AGM dari beberapa perusahaan yang mengerjakan proyek Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Untuk mendalaminya, KPK, Selasa (1/2), di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, memeriksa tiga saksi, yakni Dede Fachrizal selaku Direktur PT Damar Putra Mandiri, Abdullah Santoso dari PT Borneo Sumber Mineral, dan karyawan swasta Faisal Rifki Perdana.Selain tiga orang saksi tersebut, Ali menyampaikan sebenarnya KPK juga memanggil tiga saksi lainnya.Mereka adalah Aat Prawira selaku Direktur PT Bara Widya Utama, Birsyri Mustofa selaku Direktur PT BM Energi Inti, dan A Yora selaku karyawan PT Prima Surya Silica.Namun, tiga saksi itu tidak hadir dan mengonfirmasi kepada tim penyidik untuk dilakukan penjadwalan pemanggilan ulang.Pada Kamis (13/1), KPK menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi tersebut, yakni lima penerima suap dan satu pemberi suap. Penerima suap adalah Abdul Gafur Mas\'ud (AGM), Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), serta Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, sedangkan pemberi suap adalah Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.Nilai kontrak proyek itu berkisar Rp112 miliar. Di antaranya, proyek \"multiyears\" peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur bernilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan bernilai Rp9,9 miliar.Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka Abdul Gafur Mas\'ud diduga memerintahkan tersangka Mulyadi, Edi, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara.Selain itu, tersangka Abdul Gafur pun diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan izin hak guna usaha (HGU) lahan sawit dan izin pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara. KPK menduga Mulyadi, Edi, dan Jusman merupakan orang pilihan dan kepercayaan Abdul Gafur. Mereka menjadi representasi Abdul Gafur dalam menerima atau mengelola uang dari berbagai proyek. Kemudian, uang itu digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.Di samping itu, Abdul Gafur diduga bekerja sama dengan Nur Afifah. Mereka menerima, menyimpan, serta mengelola uang-uang dari para rekanan dalam rekening bank milik Nur Afifah yang dipergunakan untuk keperluan Abdul Gafur.KPK juga menduga tersangka Abdul Gafur telah menerima uang tunai Rp1 miliar dari Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai kontrak Rp64 miliar. (sws)
KPK Dalami Upaya Pemenangan Perusahaan Tannos di Proyek KTP-el
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi guna mendalami upaya pemenangan perusahaan milik tersangka Paulus Tannos (PLS) dalam tender proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el Kementerian Dalam Negeri.\"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain terkait dengan proses dilaksanakannya tender pengadaan KTP-el dan penentuan perusahaan tersangka PLS, sebagai salah satu yang menenangkan tender dimaksud,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.KPK memeriksa keempat orang saksi tersebut di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/3), terkait keterlibatan tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional atau KTP-el.Empat orang saksi yang diperiksa itu ialah pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri Teguh Widiyanto serta tiga PNS aktif Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, yakni Achmad Purwanto, Kusmihardi, dan Endah Lestari.Pada 13 Agustus 2019, Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi KTP-el.Ketiga tersangka lainnya itu ialah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya (ISE), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 Miryam S. Haryani (MSH), dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el Husni Fahmi (HSF).Keempat tersangka itu diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan ketika proyek KTP-el dimulai pada 2011, tersangka Paulus Tannos diduga melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor, tersangka Husni dan tersangka Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.Dalam hal itu, Husni berperan Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang proyek pengadaan KTP-el..Sejumlah pertemuan berlangsung selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output, di antaranya adalah standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis, yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana pada 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.Tersangka Paulus Tannos juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI. Mereka menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri.PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek KTP-el tersebut, sebagaimana muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto. (sws)
Wapres Harap Standar UIII Setara Universitas Internasional
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perkuliahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) disesuaikan dengan standar universitas internasional dan tidak mengikuti sistem perguruan tinggi keagamaan yang telah ada.Hal tersebut disampaikan Wapres saat memimpin rapat tentang status kemajuan pembangunan UIII, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.\"Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, agar dapat dikelola dan diselenggarakan sesuai standar dan norma universitas internasional yang memiliki keunggulan global, mengingat status UIII adalah PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) dan dimaksudkan sebagai perguruan tinggi internasional,\" kata Wapres dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Selain menyesuaikan dengan standar internasional, Wapres meminta UIII harus dapat menjadi pusat keunggulan peradaban Islam global. Sehingga, peran Indonesia sebagai negara yang berhasil menerapkan Islam wasathiyah dengan baik dapat terus digaungkan di dunia internasional.\"Saya perlu mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, terutama tentang keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah yang menjadi tren global saat ini. Oleh karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam wasathiyah,\" jelasnya.Wapres juga berharap empat program studi yang saat ini telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan, seluruhnya dapat dilanjutkan.Namun, lanjutnya, ke depan perlu pengembangan kurikulum lain yang dapat menjadikan UIII sebagai pusat keunggulan peradaban Islam secara global.\"Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional,\" imbaunya.Terkait masalah teknis pembangunan, penyediaan anggaran, dan sarana penunjang proses belajar, Wapres mengimbau persoalan itu harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sementara di aspek pembangunan fisik kampus, dia memberikan amanat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menjadi penanggung jawab atas pembangunan fisik UIII.\"Salah satu hal penting yang harus diputuskan adalah siapa penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik selanjutnya. Mengingat UIII adalah Proyek Strategis Nasional dan membutuhkan percepatan, saya menyarankan agar Menteri PUPR dapat menjadi penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik UIII selanjutnya,\" katanya.Menutup arahannya, Wapres mengimbau agar kegiatan operasional sehari-hari, UIII terus mengangkat keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah di Indonesia serta menguatkan tren global tersebut untuk dapat diduplikasi di berbagai negara lainnya.\"UIII diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia,\" ujar Wapres.Hadir dalam rapat itu ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi, serta Rektor UIII Komaruddin Hidayat.Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi dan sejumlah Staf Khusus Wapres, yakni Bambang Widianto, Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan M. Nasir. (sws)
Dubes Enam Negara Sahabat untuk RI Bawa Misi Majukan Kerja Sama
Jakarta, FNN - Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari enam negara sahabat menyampaikan misi yang mereka usung untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antara negara masing-masing dengan Indonesia.Keenam dubes LBBP tersebut menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.Dubes LBBP Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia (RI) Francisco de Asis Aguilera Aranda berharap hubungan baik kedua negara terus berlanjut dengan meningkatkan kemitraan yang sudah terjalin lama.\"Niat saya adalah untuk berkontribusi sebanyak yang kami bisa, untuk memastikan bahwa hubungan indah yang kita miliki ini akan berlanjut,\" kata Fransisco dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres) yang diterima di Jakarta, Rabu.Sementara itu, Dubes LBPP Republik Turki untuk RI Askin Asan menyatakan Turki dan Indonesia memiliki hubungan sangat bersejarah dan tidak bersifat sementara atas relasi politik maupun ekonomi semata, melainkan didasari aspek sejarah dan budaya yang panjang.\"Turki dan Indonesia memiliki nilai-nilai yang sama. Kita memiliki potensi besar, potensi yang sangat besar jika berkolaborasi bersama. Saya yakin kita bisa menjadi pemain terbaik di dunia; dan saya pikir kami harus melipatgandakan upaya berkolaborasi lebih banyak di setiap area,\" katanya.Dia juga menyatakan akan bekerja lebih keras dalam membangun hubungan bilateral kedua negara.\"Saya akan bekerja lebih keras untuk membangun kolaborasi, kerja sama antarnegara kita, antarbangsa kita. Saya juga akan membawa hubungan Turki dan Indonesia ke tingkat yang baru,\" tambah Askin.Hubungan bilateral bersejarah juga dimiliki Indonesia dengan Aljazair, seperti disampaikan Dubes Aljazair Lahcene Kaid-Slimane. Dia mengatakan relasi itu terbentuk sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955.\"Kami memiliki hubungan yang sangat bersejarah antara Indonesia dan Aljazair sejak 1955 di Konferensi Asia Afrika. Kami sangat bangga dengan hubungan historis antara negara kami ini,\" katanya.Selain itu, Dubes Peru untuk RI Luis Raul Tsuboyama Galvan menegaskan hubungan bilateral kedua negara ditopang kerja sama ekonomi sehingga relasi perdagangan menjadi salah satu konsentrasi untuk ditingkatkan.\"Kami bekerja dengan rekan-rekan Indonesia dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas,\" kata Luis.Fokus kerja sama perdagangan juga menjadi prioritas bagi Dubes Vietnam untuk RI Ta Van Thong, yang berharap ada peningkatan volume perdagangan di Vietnam dan Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar di kawasan ASEAN.\"Prioritas saya untuk lebih memajukan kerja sama ekonomi kedua negara, terutama di bidang perdagangan. Anda tahu bahwa Vietnam dan Indonesia adalah dua tetangga di ASEAN dan gabungan populasi kedua negara tersebut mencapai 60 persen dari total populasi ASEAN. Jadi target saya adalah meningkatkan volume perdagangan kedua negara hingga 60 persen dari total perdagangan ASEAN,\" jelasnya.Sedangkan Dubes Republik Rakyat China untuk RI Lu Kang mengatakan kedua negara memiliki peran penting di kawasan dan ingin membawa lebih banyak kerja sama setelah kemajuan bersama di berbagai sektor dalam beberapa tahun terakhir.\"Tentu saya merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan semua kesepakatan umum yang dicapai antara dua presiden dan membawa lebih banyak kerja sama yang dapat bermanfaat bagi kedua rakyat kita yang dapat kondusif juga bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan,\" kata Dubes China. (sws)
Pakar Hukum: Tidak Ada Alasan untuk Menunda Pemilu 2024
Purwokerto, FNN - Pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan menilai tidak alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Secara hukum tata negara harus dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan umum secara periodik (digelar) 5 tahun sekali,\" kata Prof. Muhammad Fauzan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.Oleh karena itu, dia mempertanyakan dasar argumentasi dari pihak-pihak yang menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024, sedangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah jelas mengatur bahwa pemilu digelar secara periodik 5 tahun sekali.Dalam hal ini, kata dia, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi di Indonesia dan di dalamnya mengatur pemilu secara periodik 5 tahunan sehingga tidak ada istilah ditunda.\"Kalau (mau) ditunda, amendemen terlebih dahulu UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula dengan perpanjangan masa jabatan presiden, harus ada dasar argumentasi yang bisa. Nah, sekarang apa alasannya ditunda?\" kata Dekan Fakultas Hukum Unsoed itu.Menurut dia, tidak ada alasan yang secara legal formal dapat menunda pelaksanaan pemilu dalam waktu ini karena undang-undang dasarnya sudah jelas.\"Kita kan kondisinya aman-aman saja, kok, tidak ada masalah,\" katanya menegaskan.Jika alasan penundaan Pemilu 2024 karena pandemi, menurut dia, pada kenyataannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap dapat digelar.Bahkan, kata dia, permintaan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak terealisasi meskipun saat itu sedang terjadi peningkatan kasus COVID-19.\"Jadi, kalau menurut saya, para politikus untuk sedikit memiliki sifat negarawanlah. Ngapain ditunda wong enggak ada dasar argumentasi yang jelas, kecuali memang amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan,\" kata Fauzan.Ia melanjutkan, \"Terlepas mungkin amendemen itu sarat bermuatan politis, bisa jadi, tetapi legal formalnya konstitusi kita mengatakan bahwa pemilihan umum itu setiap 5 tahun sekali.\" (sws)
Kasad Perkenalkan Seragam Baru Bermotif Loreng TNI AD
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memperkenalkan seragam baru TNI AD yang menggunakan motif khas Angkatan Darat yang berbeda dari loreng TNI pada umumnya.Dudung bersama tiga jajarannya, yaitu Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen TNI Agus Subiyanto, Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad) Letjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, dan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasad Letjen TNI Afini Boer, mengenakan seragam baru TNI AD itu saat Rapat Pimpinan TNI AD Tahun 2022 di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Rabu.\"Iya ini seragam baru. Seragam baru ini sebetulnya diciptakan Pak Andika Perkasa waktu (menjabat) Kasad, kemudian ada evaluasi dari para asisten, ada penambahan warna sedikit,\" ungkap Dudung menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Mabesad, Jakarta.Ia menyampaikan seragam TNI AD yang lama menggunakan motif loreng TNI pada umumnya, yang disebut Loreng Malvinas.\"Angkatan Darat tidak punya loreng (yang khas, red.) rupanya,\" kata Dudung menjelaskan alasan ia memutuskan membuat seragam bermotif loreng khas TNI Angkatan Darat.Ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok antara Loreng Malvinas TNI dan Loreng TNI AD, terutama pada penggunaan warna, komposisi, dan bentuk. Loreng Malvinas yang dapat ditemukan pada seragam TNI pada umumnya terdiri atas tiga blok warna berukuran besar, yaitu warna hijau tua — kerap dikenal dengan hijau tentara (army), cokelat tua, dan warna yang dekat dengan krem gading (ivory cream).Sementara itu, Loreng TNI AD yang diperkenalkan oleh Kasad punya blok warna lebih banyak, terutama untuk gradasi warna cokelat dan hijau. Loreng TNI AD sebagaimana diperlihatkan pada seragam baru Angkatan Darat itu memiliki blok-blok warna berukuran lebih kecil, yang terdiri atas warna hijau tentara dengan intensitas lebih terang, serta hijau zaitun (olive) terang, cokelat tua yang berpadu dengan cokelat muda, serta warna krem yang lebih terang.Kasad kepada wartawan lanjut menyampaikan TNI AD juga memiliki brevet baru, yang intensitas warna hijau-nya berbeda dengan brevet lama.Dalam kesempatan yang sama, Dudung menegaskan seragam baru TNI AD itu merupakan buatan dalam negeri.Walaupun demikian, Kasad belum menyampaikan waktu seragam baru bermotif TNI AD itu secara resmi diluncurkan dan dipergunakan oleh prajurit Angkatan Darat.Pasalnya, sebagian besar petinggi TNI AD yang menghadiri Rapat Pimpinan TNI AD Tahun 2022 di Mabesad, Jakarta, Rabu, masih mengenakan seragam model lama. (sws)
KPU Cilacap Inventarisasi Partai Politik Menjelang Pemilu 2024
Cilacap, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, segera menginventarisasi partai politik yang ada di wilayah itu sebagai persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Kami masih berpegang pada keputusan KPU RI untuk melaksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Karena sesuai dengan undang-undang, yang menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilu itu \'kan KPU,\" kata Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono di Cilacap, Rabu.Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berupaya untuk memberikan sosialisasi yang penting dan teknis kepada para pemangku kepentingan, termasuk calon peserta pemilu.Menurut dia, hal itu supaya para pemangku kepentingan tidak gagap saat gongnya dibuka. Misalnya, untuk tahapan itu, tahapan dibuka paling lambat 20 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.\"Tahapan itu kira-kira jatuh pada bulan Juli 2022. Tahapan awal itu \'kan ada kaitannya dengan syarat-syarat pendaftaran partai politik di tingkat pusat dan verifikasi berkas keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota,\" katanya.Terkait dengan hal itu, Handi mengatakan bahwa pihaknya akan menginventarisasi partai politik, terutama partai politik baru di daerah ini sebagai upaya untuk mengomunikasikan beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan ketika tahapan pemilu dibuka dengan harapan persiapannya bisa lebih baik.Diharapkan pula sebelum partai politik itu didaftarkan di tingkat pusat, data keanggotaan partai politik di daerah tersebut sudah selesai diinput pada bulan April 2022.Dalam hal ini, kata dia, syarat keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1 per 1.000 dari jumlah penduduk, pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu anggota atau fotokopi kartu tanda penduduk.Kendati demikian, dia mengakui sejak hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 ditetapkan, hingga saat ini secara regulasi belum ada jadwal, program, dan tahapan karena KPU RI sedang pergantian anggota.\"Akan tetapi, karena undang-undangnya ajek, kami memperkirakan tahapan minus (dikurangi, red.) tanggal kira-kira begitu. Namun, urutan tahapan pastilah, undang-undangnya tidak berubah,\" katanya menegaskan.Menyinggung soal sosialisasi tentang Pemilu 2024 kepada masyarakat, Handi mengakui hingga saat ini masih terbatas melalui media sosial yang dikelola KPU Kabupaten Cilacap.\"Di luar media sosial kami, tentu kami berharap kerja sama dengan pemerintah daerah yang jangkauannya cukup luas, kami koordinasi dengan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap dan panitia pilkades serentak supaya tersampaikan bahwa nanti pemilunya pada tanggal 14 Februari 2024. Itu upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan saat ini,\" katanya.Ia mengatakan bahwa pihaknya juga memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat karena untuk kegiatan seperti tahapan pemilu sampai saat sekarang tahapannya maupun anggarannya belum ada.Meskipun demikian, pihaknya juga mengandalkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.\"Kami bersama Bakesbangpol Kabupaten Cilacap rencananya pada bulan Maret dan Agustus 2022 ada kegiatan sosialisasi untuk kelompok-kelompok masyarakat, terutama di wilayah yang partisipasinya rendah,\" katanya. (sws)
Sekda Dorong Kesiapan Dukcapil di Jabar Terkait Pemilu 2024
Bandung, FNN - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mendorong kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jabar dan tingkat kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.\"Siap-siap 2024 bersamaan (pilkada serentak) pada bulan November. Pilpres digelar pada tanggal 14 Februari, lalu pilkada. Data-data dari Dukcapil pasti akan diandalkan,\" kata Sekda Setiawan saat menghadiri Acara Forum Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kabupaten Bandung Barat, Rabu.Pada kesempatan itu, Sekda Jabar menekankan pentingnya komitmen dan penyamaan persepsi di antara jajaran dukcapil provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.\"Perlu terobosan-terobosan untuk menyambut 2024, mau tidak mau dukcapil menjadi sektor yang diandalkan,\" katanya.Dalam acara itu Setiawan juga mendorong persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota di Jabar terkait dengan rencana penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Digital Dalam Genggaman, yang rencananya dicanangkan pada tanggal 17 Maret 2022.\"Ini sangat baik sekali penerapan SIAK. Kalau mengurus apa, akan mendapatkan apa,\" ujarnya.Dengan demikian, akan hadir pelayanan publik yang terintegrasi, dan tentu akan berdampak baik bagi masyarakat. Misalnya, warga mengurus akta perkawinan maka akan mendapatkan akta kawin bagi nonmuslim, kartu keluarga (KK), dan KTP.Kalau warga mengurus akta kelahiran, akan mendapatkan akta lahir, KK, dan kartu identitas anak (KIA). Contoh lainnya, warga mengurus akta kematian maka akan mendapatkan akta kematian dan KK.Selain itu, jika warga mengurus pindah datang, akan mendapatkan KTP dan KK. Jika berubah pekerjaan, akan mendapatkan KTP dan KK. Dengan demikian, mengurus satu dokumen mendapatkan banyak dokumen.Pada kesempatan itu, Sekda Jabar mendorong pula peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh disdukcapil tingkat kabupaten/kota. Salah satunya dengan memiliki Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).\"Menurut hemat saya ini sangat baik, semua bisa dikerjakan oleh masyarakat seperti dengan layanan lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri),\" kata Setiawan. (sws)
POPULER
