ALL CATEGORY
BPS: Produksi Padi NTB Naik, Mencapai 1,42 Juta Ton pada 2021
Mataram, FNN - Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis produksi padi di provinsi itu mencapai 1,42 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2021 dari luas lahan tanam mencapai 276.210 hektare.\"Produksi padi NTB pada 2021 meningkat sebanyak 102.370 ton atau sebesar 7,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1,32 juta ton GKG,\" kata Kepala BPS NTB Wahyudin, di Mataram, Selasa.Ia mengatakan jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi beras NTB mencapai 808.510 ton pada 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 58.300 ton atau 7,77 persen dibandingkan produksi beras tahun sebelumnya sebesar 750.200 ton.Produksi padi terbesar, kata Wahyudin, terjadi di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 357.910 ton, disusul Kabupaten Sumbawa sebanyak 287.480 ton, Lombok Timur 250.210 ton, dan Kabupaten Bima 180.920 ton.Sementara produksi padi di Kabupaten Lombok Barat mencapai 126.050 ton, Dompu 91.060 ton, Sumbawa Barat 67.420 ton, Lombok Utara 30.280 ton, Kota Mataram 16.650 ton, dan Kota Bima 11.560 ton.\"Kabupaten Lombok Tengah masih tetap menjadi daerah penghasil padi terbanyak dari 10 kabupaten/kota di NTB,\" ujarnya.Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Muhammad Riadi mengatakan capaian produksi padi sebanyak 1,42 juta ton pada 2021 atau meningkat sebesar 7,77 persen di melampaui prediksi karena targetnya masih di kisaran 1,3 juta ton atau hampir sama dengan tahun sebelumnya.Menurut dia, produksi padi mengalami peningkatan sebagai dampak dari adanya intensifikasi pertanaman adan program optimalisasi lahan dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan sarana infrastruktur pertanian.\"Selain dari bantuan pemerintah pusat, ada juga dana dari anggota Dewan dalam bentuk perbaikan embung dan pembangunan embung baru, itu juga menjadi faktor pendorong sehingga indeks pertanaman naik,\" katanya. (mth)
Penerbangan di Bandara Hasanuddin Makassar Naik 2,6 Persen
Makassar, FNN - Aktivitas penerbangan domestik yang datang, berangkat, dan transit, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Januari 2022 mengalami kenaikan 2,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya.\"Dari Desember 2021 ke Januari 2022 itu ada peningkatan aktivitas penerbangan domestik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yakni dari 730.195 penumpang menjadi 749.193 penumpang. Kalau secara persentase naik sedikit, 2,6 persen,\" ujar Kepala BPS Sulawesi Selatan (Sulsel) Suntono di Makassar, Selasa.Ia mengatakan hingga Januari 2022 penerbangan di Sulawesi Selatan masih melayani domestik. Sementara penerbangan internasional masih ditutup menunggu kebijakan pemerintah pusat seiring dengan perkembangan COVID-19.Suntono menjelaskan fluktuasi aktivitas penerbangan domestik banyak dipengaruhi oleh situasi daerah dengan tingkat atau zona suatu daerah terhadap penularan COVID-19.Sementara untuk penerbangan internasional, sebagian negara sudah mulai membuka diri dan Indonesia juga telah membuka penerbangan internasional, namun masih terbatas.Ia menyatakan aktivitas penerbangan domestik bisa meningkat atau turun karena adanya pelonggaran kebijakan pada penerbangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.\"Untuk penerbangan kita sejak dilonggarkan beberapa bulan lalu itu, aktivitas penerbangan penumpang fluktuatif, kadang naik dan kadang turun,\" terangnya.Untuk jumlah penumpang domestik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang datang pada Januari 2022 adalah 358.817 atau mengalami penurunan 1,81 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang pada Desember 2021 sebanyak 365.425 orang.Ia menyebutkan jika membandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 43,20 persen menjadi 358.817 orang pada Januari 2022 dibanding 250.579 orang pada Januari 2021.Untuk jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Januari 2022 berjumlah 250.579 atau mengalami kenaikan 16,08 persen dibandingkan Desember 2021 yakni 182.407 penumpang. (mth)
DPD RI Dukung Keterlibatan Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung keterlibatan kaum perempuan dalam pemulihan ekonomi nasional, karena perempuan banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga.\"Laki-laki memang merupakan kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Tapi fakta yang ada di lapangan, kaum perempuan juga banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga,\" kata senator asal Jawa Timur itu di Surabaya, Selasa.Ia mencontohkan peran perempuan dalam menopang perekonomian, mulai dari membuka usaha kecil-kecilan di rumah, seperti berdagang, membuka usaha jahit atau jasa pelayanan lainnya, hingga berjualan ke pasar atau berkeliling.LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur itu mengatakan pada tingkat yang lebih luas, keterlibatan perempuan dalam dunia usaha tidak diragukan lagi, karena perempuan sebagai pengusaha dan pebisnis, juga dalam usaha perdagangan serta investasi, semakin hari semakin tampak perannya.\"Hal ini ditunjang karena perempuan lebih tekun dan ulet. Dari sini kita bisa melihat betapa peran perempuan sangat luar biasa, khususnya dalam sektor ekonomi,” katanya, menjelaskan.LaNyalla mengatakan perempuan juga telah mengambil peran lebih, bukan sekadar mengurus rumah tangga, tapi juga berperan ganda, yakni mampu menjadi pengusaha di luar tugas semestinya.Sementara itu, katanya, berdasarkan data KemenPPPA, partisipasi perempuan dalam perekonomian di Indonesia mencapai 61 persen, dengan aktivitas usaha skala UMKM yang hampir setengahnya dimiliki serta dikelola oleh perempuan.“Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tren pengusaha perempuan atau pebisnis perempuan,” katanya.Untuk itu, LaNyalla mendukung upaya pemerintah agar KemenPPPA terus memfasilitasi dan menginisiasi kelompok atau komunitas pengusaha perempuan, seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Asia Africa Chamber of Commerce (AACC) atau organisasi serupa lainnya.“Sehingga peran perempuan di bidang perdagangan dan investasi semakin besar. Dengan demikian pemulihan ekonomi akan semakin terdongkrak dan mengalami percepatan pemulihan,” katanya. (mth)
Badan Bahasa: Pemerintah Daerah Wajib Lindungi Bahasa Kedaerahan
Palembang, FNN - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Badan Bahasa Kemendikbud Ristek) menyatakan pemerintah daerah wajib melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan mereka agar jangan sampai punah, termasuk Sumatera Selatan.Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Ristek Prof E Aminudin Aziz di Palembang, Selasa, mengatakan kewajiban itu termaktub dalam Undang-undang (UU) Bahasa Nomor 24 tahun 2009, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\"Di situ disebutkan pemerintah daerah wajib melindungi, mengembangkan, membina bahasa, aksara dan sastra daerah,\" kata Prof Aminudin Aziz seusai menandatangani nota kesepakatan terkait pengembangan dan pembinaan bahasa bersama lima universitas di Sumatera Selatan di Palembang, Selasa.Menurut Prof Aminudin, kewajiban pemerintah yang dimaksud berdasarkan UU ialah menyediakan anggaran, memfasilitasi pemberdayaan, menggerakkan sumber daya meliputi komunitas bahasa/literasi yang ada di daerah tersebut.\"Kami Badan Bahasa di tingkat Pusat ini memberikan dorongan memfasilitasi pada kepakarannya, apa yang dibutuhkan di tingkat daerah dalam hal itu (melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan),\" imbuhnya.Jadi, kata dia, bila terjadi kepunahan bahasa, aksara dan sastra didaerah tersebut maka akan menjadi \"dosa\" bagi pemerintah daerah setempat.\"Akan menjadi \"dosa\" pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus berkepentingan melaksanakan ini memfasilitasi dan memberikan aturan turunan yang jelas,\" kata dia.Penandatanganan nota kesepakatan bersama lima universitas itu merupakan salah satu bentuk dorongan dari pihaknya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemeliharaan bahasa daerah di Sumatera Selatan sehingga tidak terjadi kepunahan.Di mana, kelimanya itu ialah Universitas Baturaja (Kabupaten OKU), Universitas Tridinanti, Universitas Bina Darma, Universitas Nurul Huda, dan Universitas PGRI Palembang.\"Sebab dengan sumber daya yang dimiliki universitas itu selain memberikan atau membudayakan bahasa daerah dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, nantinya akan membantu mengumpulkan setiap kosakata bahasa daerah Sumsel sehingga bisa masuk KBBI,\" kata diaSehingga dengan begitu, kata dia, bahasa daerah Sumsel akan bisa dikembangkan secara luas dan dapat terlindungi dari ancaman kepunahan.Sementara Kepala Balai Bahasa Sumatera Selatan Umar Solikhan mengatakan pihaknya bersama pemerintah setempat terus berupaya melakukan perlindungan Bahasa, Aksara dan sastra tersebut.Menurutnya, perlindungan dilakukan beberapa tahapan yakni pemetaan dan kajian vitalitas setelah itu upaya pencatatan atau registrasi bahasa.Di mana, berdasarkan pemetaan bahasa yang dilakukan tahun 2014 diketahui, bahasa dialek Melayu dan Komering menjadi bahasa yang mempengaruhi kebanyakan bahasa-bahasa di Sumsel.\"Kebanyakan dialek dari bahasa melayu dan dialek Komering itu dua rumpun besar di Sumsel, selebihnya bahasa Jawa dan Bugis,\" kata dia.Setelah melakukan pendataan, dilakukan kajian vitalitas atau merevitalisasi untuk menentukan status daya hidup bahasa tersebut yang di klasifikasikan dalam keadaan aman, mengalami kemunduran atau terancam punah, dan punah.Ia menjelaskan, revitalisasi ini artinya berusaha mendeskripsikan aspek bahasa dari segi fonilogi, morfologi sintaksis, tata bahasa untuk di dokumentasikan sehingga bisa jadi bahan pembelajaran di sekolah.Sasarannya adalah, kata dia, untuk menghidupkan memasyarakatkan sastra atau bahasa itu, dengan cara memberikan pembelajaran langsung ke generasi muda, praktik dan pembiasaan supaya anak-anak memahami bahasa tersebut.\"Terakhir kami merevitalisasi Bahasa Melayu Lematang dan Komering, tahun ini bahasa Besemah. Semuanya bahasa masih aman belum ada yang masuk dalam ancaman punah ataupun punah. Hanya memang mengalami kemunduran,\" kata dia. (mth)
KSOP Tanjung Pandan Buka Gerai Penerbitan Pas Kapal Nelayan
Belitung, Babel, FNN - Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan membuka gerai layanan pembuatan pas kapal nelayan di daerah itu.Kepala KSOP Kelas IV Tanjung Pandan, Anggiat Douglas Silitonga di Tanjung Pandan, Selasa mengatakan, gerai layanan pembuatan pas kapal tersebut di peruntukan bagi kapal nelayan dengan ukuran 7 GT ke atas atau pas besar.\"Layanan ini di peruntukkan bagi nelayan yang akan mengurus pas besar kapalnya. Karena selama ini para nelayan di Belitung mengalami kendala dalam mengurus pas besar,\" katanya.Program layanan gerai pembuatan pas kapal nelayan tersebut merupakan kerja sama dari Ditjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Perkapalan dan Kelautan, KSOP Kelas IV Tanjung Pandan dan Dinas Perikanan Belitung.Selama ini nelayan di Belitung mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pas besar kapal karena tidak memiliki pelabuhan yang diberikan wewenang sebagai pelabuhan pendaftar.\"Sehingga proses pembuatan pas besar memakan waktu yang cukup panjang dan ini merupakan masalah yang berulang setiap tahun\" ujarnya.Anggiat menambahkan, maka dari itu pihaknya berinisiatif untuk membuka gerai layanan pembuatan pas besar bagi kapal nelayan di daerah itu.\"Sehingga harapan kami dengan hadirnya gerai ini akan menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan pas besar,\" katanya.Gerai tersebut akan dibuka selama lima hari kerja yang berlokasi di lumbung-lumbung nelayan di wilayah itu. Para nelayan diminta untuk menyiapkan berkas kelengkapan pembuatan pas besar.\"Tercatat sebanyak 500 kapal nelayan yang belum memiliki pas besar. Sehingga kami harapkan kehadiran gerai ini dapat mengakomodir pembuatan pas kapal tersebut,\" ujarnya. (mth)
Ekspor Sulteng Januari 2022 Tembus 1,26 Miliar Dolar AS, Impor Turun
Palu, FNN - Nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalami kenaikan sebesar 23,11 juta dollar AS menjadi 1,26 miliar dolar AS sepanjang Januari 2022 di tengah pandemi COVID-19 dibanding bulan sebelumnya. \"Berdasarkan komoditas, selama Januari 2022 ekspor Sulteng baik melalui wilayah Sulteng maupun provinsi lain didominasi oleh dua kelompok komoditas utama, yaitu kelompok komoditas besi dan bajasenilai 1.01 miliar dolar AS atau 80,32 persen dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilai 139,08 juta dolar AS atau 10,95 persen dari nilai total ekspor,\"kata Koordinator Fungsi Statistik BPS Sulteng Sutrisno S Abusungut di Kota Palu, Selasa. Sementara kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya, lanjutnya, relatif kecil masing-masing di bawah 6 persen. Adapun berdasarkan negara tujuan ekspor, Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor paling utama selama Desember 2021 yakni mencapai 495,98 juta dolar AS atau 39,08 persen dari total nilai ekspor Sulteng. Diikuti Taiwan senilai 203,07 juta dolar AS atau 15,99 persen, Jepang senilai 112,46 juta dolar AS atau 8,86 persen dan Vietnam senilai 90,74 juta dolar AS atau 7,15 persen). Sementara itu, nilai ekspor ke negara tujuan lainnya masing-masing di bawah 5 persen. \"Selain itu ekspor berdasarkan pelabuhan atau bandara tempat komoditas ekspor tersebut dimuat, selama Januari 2022 keseluruhan transaksi ekspor melalui Sulteng senilai 1,26 miliar dolar AS, difasilitasi oleh Pelabuhan Kolonodale senilai 1,05 miliar dolar AS dan Luwuksenilai 205,11 juta dolar AS,\"katanya. Sedangkan ekspor melalui pelabuhan di provinsi lainnya tercatat 5,82 juta dolar AS masing-masing melalui Tanjung Perak di Jawa Timur senilai 2,26 juta dolar AS, TanjungPriok di DKI Jakarta senilai$3,35 juta dolar AS, Tanjung Emas di Jawa Tengah senilai 0,14 juta dolar AS. Sisanya senilai 0,06 juta dolar AS melalui Makassar di Sulawesi Selatan dam senilai 0,01 juta dolar AS melalui Soekarno Hatta di Banten. \"Hal ini berarti pelabuhan muat ekspor di Sulteng berperan sebesar 99,56 persen,\"ucapnya. Impor Turun Sementara, nilai impor Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Januari 2022 mengalami penurunan sebesar 553,17 juta dollar AS atau turun 52,31 persem menjadi sebesar 504,24 juta dolar AS dibanding bulan sebelumnya. \"Jika dibagi berdasarkan komoditas, selama Januari 2022, impor Sulteng didominasi oleh kelompok komoditas besi baja senilai 295,14 juta dolar AS atau berkontribusi sebesar 58,53 persen, mesin dan pesawat mekanik senilai 54,85 juta dolar AS atau 10,88 persen,\"kata Koordinator Fungsi Statistik BPS Sulteng Sutrisno S Abusungut di Kota Palu, Selasa. Kemudian, lanjutnya, bahan bakar mineral senilai 33,53 juta dolar AS atau 6,65 persen. Pada periode yang sama tahun sebelumnya pada Januari 2021, komoditas yang mendominasi impor Sulteng yaitu besi dan baja senilai 77,07 juta dolar AS atau 34,56 persen serta mesin dan pesawat mekanik senilai 74,33 juta dolar AS atau 33,34 persen dari total impor Sulteng. \"Berikutnya berdasarkan negara asal impor, impor Sulteng selama Januari 2022 didominasi dari Tiongkok yaitu senilai 247,43 juta dolar AS atau 49,07 persen, Afrika Selatan senilai 153,67 juta dolar AS atau 30,48 persen,\"ujarnya. Kemudian ke negara Kazakhstan senilai 27,86 juta dolar AS atau 5,53 persen, dan Australia senilai 26,80 juta dolar AS atau 5,31 persen. Sedangkan sisanya berada di bawah 5 persen. \"Pelabuhan bongkar impor di Sulteng selama Januari 2022 didominasi Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara senilai 502,95 juta dolar AS atau sebesar 99,74 persen,\"ucapnya. Sedangkan sisanya dari Luwuk di Kabupaten Banggai senilai 0,83 juta dolar AS dan Pantoloan di Kota Palu senilai 0,46 juta dolar AS. (mth)
Jasa Marga Tutup Tol Bali Mandara Selama Perayaan Hari Raya Nyepi
Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Bali Tol (JBT) akan menutup Jalan Tol Bali Mandara selama perayaan Hari Raya Nyepi mulai Rabu 2 Maret pukul 23.00 WITA hingga Jumat 4 Maret 2022 Pukul 07.00 WITA.\"Operasional Jalan Tol Bali Mandara akan ditutup sementara secara keseluruhan mulai hari Rabu 2 Maret 2022, pukul 23.00 WITA, dan akan dibuka kembali pada hari Jumat 4 Maret 2022, mulai pukul 07.00 WITA,\" ujar Direktur Utama JBT I Ketut Adiputra Karang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Dia menambahkan bahwa hal tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 003.1/12593/PK/BKD, tanggal 4 November 2021, tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2022.Penutupan Jalan Tol Bali Mandara dilakukan untuk menghormati khidmatnya perayaan Hari Raya Nyepi yang merupakan hari besar keagamaan Umat Hindu di Bali dalam rangka menjaga keluhuran tradisi dan budaya di Provinsi Bali.\"Dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama seluruh jajaran Komisaris, Direksi, dan Karyawan JBT mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Çaka 1944, semoga kedamaian dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua,\" kata Adi.Sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana mengatakan layanan data seluler dan IPTV di daerah setempat akan dimatikan pada saat Hari Nyepi Tahun Saka 1944, yang jatuh pada 3 Maret 2022.\"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, provider yang melayani data seluler dan IPTV di wilayah Provinsi Bali dan sekitarnya akan mematikan data seluler dan IPTV,\" kata Gede PramanaLayanan data seluler dan IPTV (Internet Protocol Television) akan dimatikan pada 3 Maret 2022 mulai pukul 06.00 WITA hingga 4 Maret 2022 pukul 06.00 WITA.Hal itu, lanjut dia, sudah diperkuat dengan SE Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 2 Tahun 2022 serta Surat Seruan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Tahun 2022. (mth)
Tujuh Warga Malaysia di Ukraina Pulang Melalui Polandia
Kuala Lumpur, FNN - Sebanyak tujuh warga negara Malaysia di Ukraina tiba di Kuala Lumpur International Airport pada Selasa (1/3) pukul 14.05 waktu setempat dengan menumpang penerbangan Qatar Airways QR 848 dari Polandia pada Senin (28/2).\"Dua orang Malaysia memilih untuk tetap tinggal di Polandia, karena alasan pribadi,\" ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya, Selasa.Pemerintah setempat telah membahas rencana pengungsian warga Malaysia dari Ukraina dan pelaksanaannya diperinci dalam Rapat Kabinet pada 16 Februari 2022.Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah menginformasikan kepada kabinet tentang perkembangan di Ukraina, terutama status keamanan dan kesejahteraan warga Malaysia.\"Mempertimbangkan situasi yang memburuk di lapangan dan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara Malaysia, Perdana Menteri Ismail Sabri telah memutuskan pada 24 Februari bahwa rencana evakuasi bagi warga negara Malaysia di Ukraina segera diaktifkan,\" katanya.Pergerakan misi evakuasi warga Malaysia dari Ukraina dan informasi sensitif, seperti rencana evakuasi, belum diungkapkan kepada publik untuk memastikan keselamatan semua yang terlibat dalam misi tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di ibu kota Ukraina, Kiev, berhasil melaksanakan misi evakuasi WNI dari negara itu pada 26 Februari 2022.Misi tersebut dilakukan oleh dua pejabat kedutaan, yaitu Fadhilah Daud, Kuasa Sementara dan Aminuddin Osman, Sekretaris Kedua.Kedatangan mereka di perbatasan Polandia dibantu oleh dua orang pejabat dari Kedutaan Besar Malaysia di Warsawa, ibu kota Polandia.Kedutaan Besar Malaysia di Kiev telah mencatat total 24 warga negara yang terdaftar di Ukraina.Sebelumnya, 13 warga negara Malaysia telah meninggalkan Ukraina pada periode 14-24 Februari atas saran Kedutaan Besar Malaysia, menyusul pernyataan pers dari Kementerian Luar Negeri pada 14 Februari 2022.\"Misi evakuasi pada 26 Februari melibatkan 12 orang, yaitu sembilan warga negara Malaysia dan dua orang asing yang menjadi tanggungan dua warga negara Malaysia,\" katanya. Mereka adalah kelompok terakhir yang dibawa keluar dari Ukraina. (mth)
Rahman Sabon Ingatkan Presiden Jokowi: Tunda Pemilu 2024 dengan Dekrit Presiden atau Kudeta Militer dan Revolusi Rakyat
Jakarta, FNN - Pengamat politik senior Dr. Rahman Sabon Nama mengingatkan pada Presiden Joko Widodo bahwa penundaan Pemilu hanya bisa dilakukan apabila situasi negara dalam keadaan konflik. Sekarang ini menurut Rahman, negara dalam keadaan aman-aman saja, sehingga apabila Pemilu 2024 ditunda, maka jelas-jelas Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi UUD 1945. \"Risikonya berat, akan terjadi cheos lalu rakyat akan bergerak melengserkan Jokowi. Di sini perang saudara bisa terjadi,\" kata alumnus Lemhanas itu, Selasa (1/3) tadi. Menurut Rahman pilihan solusif untuk menyelamatkan negara dari risiko tertundanya keberlangsungan demokrasi 2024 untuk memilih anggota DPR/MPR, DPD dan DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adalah melalui Dekrit Presiden. Yang menjadi pertanyaan, lanjut Rahman, mana yang ongkos politiknya lebih ringan di antara (pilihan) Dekrit Presiden dan terjadi Kudeta Militer bahkan Revolusi Rakyat. Yang pasti, konsekwensi atau risiko dari pilihan-pilihan itu adalah membunuh atau membantai keberlangsungan hidup dan kehidupan demokrasi. Menurut Rahman risiko yang terbilang terkecil di antara kedua pilihan itu adalah Dekrit Presiden walau berisiko pula membajak kehidupan demokrasi sehingga presiden dinilai bertindak diktator, namun bisa dibatasi oleh Dekrit Presiden itu sendiri upaya hukum khusus yaitu suatu upaya bela diri menyelamatkan negara dari ancaman yg mendesak sehingga tidak ada pilihan lain. \"Dalam teori hukum tatanegara menurut Prof.Yusril Izha Mahendra disebut : Staatsnoodrecht Subyectieve, tidak ada alasan dalam situasi negara saat ini dikeluarkan Dekrit,\" ungkap Rahman. Oleh karena itu menurutnya, daripada risiko menunda Pemilu, melanggar konstitusi UUD 1945 yang dapat melengserkan Presiden Jokowi atau dapat di Kudeta Milter, maka pilihan terbaik demi tegaknya demokrasi adalah lewat Dekrit Presiden. Rahman mengatakan, \"ada beberapa pertanyaan publik---dari para ulama dan rekan purnawiran TNI/Polri---pada saya: Apakah mungkin ada potensi terjadi Kudeta Militer? Saya jawab iya! Bahwa, potensi Kudeta Milter di negeri kita bisa terjadi seperti terjadi di Republik Fiji dengan terpilihnya Perdana Menteri dari keturunan India, Mahendra Chaundry. Menurut Rahman, naiknya Mahendra Chaundry sebagai Perdana Menteri dirasakan rakyat Fiji sebagai ketidak-adilan terhadap pribumi Fiji, sehingga militer Fiji dibawah pimpinan George Speight yang etnis pribumi Fiji tidak rela dipimpin etnik pendatang India, dengan alasan, untuk melindungi rakyat pribumi Fiji, maka militer mengambil alih pemerintahan sipil. Lebih jauh Rahman mengisahkan, \"saya teringat peristiwa 21 Mei 1998 ketika sehari Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presiden RI, beliau mengatakan dalam bahasa Inggris tanpa teks di depan Forum Editor Asia-Jerman bahwa beliau terancam dikudeta oleh Panglima Kostrad Letjen.TNI Prabowo Subianto, terindikasi dengan konsentrasi pasukannya di beberapa tempat strategis termasuk sekitar rumah BJ. Habibie\". Rahman juga menjelaskan ketika dia meyakinkan Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) ketika lahirnya Dekrit Presiden Gusdur tahun 2001. Rahman menyampaikan bahwa ketika negara dalam keadaan bahaya konstitusi negara terancam, maka untuk menyelamatkan konstitusi negara, dia mempimpin delegasi 81 Parpol Non Kontestan Pemilu 99 bertemu Presiden Abdurahman Wahid di Istana Negara pk. 15.00 sore ( 22 Juli 2001). Presiden Gus Dur didampingi Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak dan Sekmil Presiden Masrma TNI Budhi Santoso. Perdebatan dengan Presiden Gusdur dan Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak sekitar alasan hukum yang dapat dijadikan landasan diterapkannya Dekrit Presiden Gusdur. Semula Presiden Gusdur ragu-ragu karena Jaksa Agung menyatakan bahwa belum ditemukan alasan hukumnya untuk di terbitkan Dekrit. Tetapi Rahman dan kawan-kawan meyakinkan Presiden Gusdur bahwa situasi negara dalam keadaan darurat subyektif atau dalam keadaan bahaya mengarah pada cheos sehingga Presiden Gusdur dapat menerapkan teori Subyective Staatsnoodrecht yang mengancam keselamatan bangsa dan negara, sebagai hak membela diri seorang kepala negara. Akhirnya Presiden Gusdur setuju untuk mengeluarkan Dekrit Presiden Gusdur thn 2001. Hal demikian menurut Rahman, juga bisa berlaku untuk Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan demokrasi dan keutuhan integritas NKRI dan dapat memperpanjang masa jabatannya, maka dapat menggunakan wewenangnya sesuai dengan perintah UUD 1945 pasal 10 . Hanya ada dua pilihan yang mungkin bisa dilakukan sebagai jalan keluar yaitu dengan ongkos politiknya lebih ringan yaitu lewat Dekrit Presiden dengan pembatasan waktu enam bulan dengan mempercepat pelaksanaan Pemilu. Mungkin cara ini bisa dilakukan oleh presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa jabatannya, tetapi resikonya ada dua kemungkinan bisa terjadi yaitu : Pertama : Kudeta Militer. Kedua : Revolusi Rakyat. \"Apabila terjadi Revolusi rakyat, maka Triumvart tidak berlaku karena Menhankam, Mendagri dan Menlu adalah kabinet dari Presiden Joko Widodo. Pemimpin revolusi rakyat yg menentukan jalannya pemerintahan dapat menunjuk seseorang menjadi Presiden pemerintahan peralihan yg ditugaskan untuk menyelenggarakan Pemilu dipercepat ( 6 bulan) dan menyaring Partai Politik baru sebagai peserta Pemilu,\" jelas pria asal pulau Adonara NTT itu.-***
Polemik Wayang: Dari UKB, Gus Dur sampai Muhadjir
Dalam setiap pegelaran, Guru Soeroya membuat satu sesi berisi “pengajian”. Biasanya mengurangi waktu perang kembang. Misalnya seorang pandita memberi wejangan kepada satria atau cantrik. Bisa Semar kepada anak-anaknya. Oleh: Anwar Hudijono, Veteran Wartawan, Tenaga Ahli Gerakan Nasional Revolusi Mental Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan. USTAD Khalid Basalamah (UKB) sudah menegaskan tidak pernah menyatakan bahwa wayang itu haram. Dia juga sudah minta maaf. Tetapi polemik “wayang haram” terus membahana di media sosial. Permintaan maaf justru ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa dia pernah mengharamkan wayang. Ya itulah repotnya pesan yang sudah terlanjur viral di media sosial. Viral itu terkadang seperti banjir bandang. Alirannya meluber kemana-mana dan kian keruh. Hanya sedikit air yang bisa dikembalikan ke kanalnya. Dalam menyikapi kontroversi wayang haram, sebagian publik tidak mencari jawaban dengan membandingkan hujah-hujah, argumen-argumen yang berkembang. Melainkan dengan menengok kepada tokoh. Di antaranya ada dua tokoh yang dipakai jawaban yaitu Gus Dur dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Kalau wayang haram bagaimana mungkin Gus Dur dan Muhadjir menggemari wayang? Gus Dur bisa dipakai sebagai representasi Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhadjir representasi Muhammadiyah. Gus Dur yang pernah menjadi Ketua Umum PBNU dikenal sebagai penggemar wayang kulit. Ketika menjadi Presiden, ia memboyong koleksi kaset wayang kulitnya ke Istana. Di antara yang paling dia gemari dalang Ki Nartosabdo. Satu lakon wayang berisi sekitar 10 kaset. Muhadjir adalah Ketua PP Muhammadiyah dan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 4 periode. Semasa menjadi Mendikbud, dia beberapa kali menjadi dalang meski sebatas mucuki (mengawali). Termasuk mendalang bareng dalang kondang Ki Manteb Sudarsono di Jakarta. Dia juga menganjurkan agar wayang menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Sebagai bagian dari pendidikan karakter. Mengajak para dalang untuk menjadi tutor di sekolah. Langkah Muhadjir ini sejalan dengan keputusan Tanwir Muhammadiyah Denpasar tahun 2002 tentang dakwah kultural. Guru Soeroya Muhadjir sangat paham hal ihwal wayang. Ayahandanya, Soeroya adalah seorang guru yang merangkap sebagai dalang tiga jaman (Belanda, Jepang, dan kemerdekaan). Sebagian masyarakat juga menganggap Soeroya sebagai kiai. Tapi Soeroya merasa lebih sreg dipanggil guru. Muhadjir adalah anak ke-6 pasangan Soeroya-Hj. Sri Subitah. Langkah Guru Soeroya menjadi dalang menuai kontroversi. Keluarganya banyak yang menentang. Maklum dia dari keluarga santri. Pada era 1930-an masih kuat adanya dikotomi santri-abangan dalam masyarakat Jawa. Karena ayahnya, Kiai Muhammad Thalhah adalah kiai kesohor di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun. Leluhurnya sampai waliyullah Ki Ageng Basyariyah di Sewulan (Madiun) dan Kiai Kasan Besari, Tegalsari, Ponorogo. Kalau dirunut lebih jauh berujung pada Panembahan Senapati, Raja Mataram. Guru Soeroya satu trah dengan Gus Dur. Juga satu jalur kerabat dengan Kiai Imam Zarkasi, pendiri Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Guru Soeroya jalan terus dengan niat meneruskan model dakwah Wali Songo. Dia melakukan inovasi wayang. Dia sangat mafhum, yang paling sensitif dari wayang adalah eksistensi para dewa karena bisa menyentuh akidah. Dalam wayang yang diwarnai pengaruh Hindhu ini, para dewa itu pencipta dan penguasa alam semesta atau tuhan. Maka disebut ulun. Sedang manusia disebut titah (mahluk). Maka Guru Soeroya melakukan tajdid (inovasi, pembaruan) bahwa para dewa itu mahluk biasa. Bahkan bisa dikalahkan oleh manusia seperti dalam lakon Newatakawaca. Ketika menyebut subyek tuhan, Guru Soeroya memilih menggunakan istilah Kang Mahakuwasa (Yang Maha Kuasa), Kang Murbeng Dumadi (Yang Maha Pencipta), Kang Akarya Jagat (Sang Pembuat Jagat). Dalam setiap pegelaran, Guru Soeroya membuat satu sesi berisi “pengajian”. Biasanya mengurangi waktu perang kembang. Misalnya seorang pandita memberi wejangan kepada satria atau cantrik. Bisa Semar kepada anak-anaknya. Konten “pengajian” biasanya pesan-pesan moral, amar ma’ruf nahi mungkar. Di antara sumber yang dipergunakan adalah kitab Serat Ambya, Wirid Hidayat Jati, Serat Kalatidha karya Pujangga Agung Tanah Jawa Ronggowarsito dan lain-lain. Guru Soeroya mengidola Ronggowarsito sampai dia menyandang nama saat tua, Suryowarsito. Keberanian melakukan inovasi menjadikan dia menjadi dalang eksklusif. Termasuk dalang top dan mahal di jamannya. Fansnya tersebar se-antero Jatim, khususnya bagian barat. Banyak dalang yang mengikuti langkah Guru Soeroya yang menyelipkan “pengajian”. Misalnya Ki Ponijan Dipotaruno dari Padas, Ngawi. Malik Fadjar Guru Soeroya tidak hanya mendalang, dia juga piawi membuat wayang kulit. Sedikitnya ada dua set (kotak) wayang kulit komplit. Yang 1 kotak dihibahkan ke UMM untuk dilestarikan. Sejak jaman Rektor Prof Malik Fadjar, UMM secara rutin menggelar wayang kulit. Kebetulan pula Malik Fadjar juga penggemar wayang kulit. Di dinding rumahnya dihiasi wayang kulit. Di dalam keluarganya, Malik dijuluki tokoh wayang Bima atau Werkudara karena posturnya semasa muda tinggi besar gagah. Apalagi dia senang menggendong ibunya seperti Bima menggendong ibunya, Kunti. Jadi sebenarnya dimensi kontroversial wayang kulit itu sudah ada sejak dulu kala. Tapi, masyarakat Jawa sangat cerdas dan bijaksana dalam meredusir kontroversi atau konflik. Dilandasi tanggung jawab menjaga keselerasan, keseimbangan dan keserasian. Harmonisasi sosial. Kena ikannya tanpa memperkeruh airnya. Tidak semua persoalan diselesaikan dengan pendekatan ilmiah. Kajian akal mulu. Adu argumen, berdebat sampai mata mendelik-delik dan mulut berbusa-busa. Menang-menangan. Adu viral. Tapi sangat mengutamakan dengan pendekatan batin. Olah rasa. Masyarakat Jawa itu sangatlah mafhum betapa sangat pentingnya menjaga kejernihan mata batin. Sebab di akhir jaman, manusia akan cenderung hanya menggunakan mata eksternal, doktrin ilmiah. Tetapi akan mengabaikan mata batin. Fenomena itu disebut oleh Ronggowarsito sebagai jaman Kalatidha atau jaman gelap. Bukan jagat ini gelap tidak ada listrik atau lampu penerangan, tetapi jagat kecil manusia (hati) ini yang gelap. “Dan sungguh, akan Kami isi neraka jahanam dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kebesaran Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.” (Quran: Al Araf 179). “Dan barang siapa buta (hatinya) di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan (yang benar).” (Quran: Al Isra’ 72). Astaghfirullah. Rabbi a’lam (Tuhan Maha Tahu). (*)
POPULER
