ALL CATEGORY
KSP: Kementerian PUPR Siap Bangun Hunian ASN dan TNI-Polri di IKN
Jakarta, FNN - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahap awal siap membangun 2.500 unit hunian untuk ASN dan personel TNI-Polri di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. \"Dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR menyampaikan kesiapan guna membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN,\" kata Febry dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis. Febry menjelaskan jumlah hunian yang disiapkan Kementerian PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal tersebut, kata Febry, karena menyangkut masalah pembiayaan. “Pembiayaan (Kementerian) PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih personel,\" ujarnya. Febry memastikan kendala pembiayaan itu tak akan menjadi hambatan karena pemerintah sedang merumuskan skema lain dalam pembiayaan. \"Pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta bisa melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN,\" kata Febry. Mengutip data sementara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Febry memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 personel TNI-Polri, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajaran lainnya. \"Jumlah itu masih belum final, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office dan berapa yang tersebar,\" demikian Febry. (sws)
Anggota DPR: Optimalisasi Holding PTPN Stabilkan Harga Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menyarankan pemerintah untuk mengoptimalisasikan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng agar mampu menstabilkan harga. \"Optimalisasi Holding Perkebunan Nusantara dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" kata Sihar Sitorus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Sihar mengatakan optimalisasi dapat dilakukan dengan membeli tandan buah segar (TBS) sawit dari petani dan melepaskan stok minyak sawit mentah untuk pasar domestik. \"Mengingat data pada tahun 2020 hasil produksi minyak sawit mentah dari Holding PTPN mencapai 2,38 juta ton,\" ujarnya. Saran tersebut dikemukakan Sihar karena sejauh ini, menurutnya, kebijakan domestic market obligation (DMO) hanya menyisakan hasil produksi minyak sawit mentah sebesar 20 persen.. Angka 20 persen itu, lanjut dia, sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan minyak goreng di Indonesia yang dibutuhkan banyak orang. \"Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak. Potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lainlah yang harus tergerus,\" ujar Sihar. Dengan demikian, menurutnya, kondisi itu tidak akan mengatasi permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahun, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Sihar memandang pemerintah perlu mengambil tindakan lain seperti saran yang dikemukakan. Saran kedua dari Sihar adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat menurunkan pajak ekspor (levy) sebagai insentif untuk mendorong produksi minyak goreng. \"Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan pajak ekspor sebagai insentif mendorong produksi sehingga jumlah minyak sawit mentah di pasar lebih banyak dan berdampak pada harganya yang lebih kompetitif,\" jelasnya. Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II ini menawarkan kebijakan penggunaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Penggunaan dana tersebut, kata Sihar, dapat diarahkan oleh pemerintah untuk pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat. (sws)
Kepala BP2MI Siapkan Tiga Agenda RDP dengan DPR
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan telah menyiapkan tiga agenda dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 3 Februari 2022.\"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat pendapat besok. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI,\" kata Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu malam.Benny menjelaskan persiapan itu dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut. Dia ingin memastikan bahwa apa yang akan disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid.\"Kami tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan,\" ujar Benny menegaskan.Tentunya kata dia, evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program tersebut benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang sudah ditentukan saat perencanaan.Maka dengan begitu, lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI, maka penguatan atas program-program ke depan bisa mendapatkan dukungan politik anggaran dari komisi IX.\"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI,\" ungkap Benny. (sws)
Aceh Barat Jajaki Kerja Sama Lemhanas untuk Kuatkan Ideologi Pancasila
Jakarta, FNN - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjajaki kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) sebagai upaya untuk memperkuat ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat di Aceh.\"Kedatangan kami ke Lemhanas untuk menjajaki kerja sama agar nantinya para ulama, akademisi dan guru bisa di didik menjadi pengajar untuk penguatan nilai kebangsaan, dan Pancasila bagi santri dan masyarakat,\" kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS di Jakarta, Rabu.Hal ini ia sampaikan saat bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Wieko Syofyan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban, Asisten Bidang Pemerintahan Mawardi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Abdurrani, dan Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Barat Irsadi Aristora.Menurut Ramli MS, Kabupaten Aceh Barat memerlukan adanya tuntunan agar Pancasila benar-benar dimiliki oleh masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan rasa cinta Tanah Air di masyarakat.Untuk itu, pemerintah daerah berharap agar Lemhanas dapat memberikan pelatihan kepada kalangan ulama, akademisi dan guru pesantren sehingga nantinya penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan, akan lebih mudah diterapkan di masyarakat termasuk di kalangan santri, mahasiswa dan generasi muda di Aceh Barat.Ia juga menjelaskan lahirnya Kongres Santri Pancasila pertama di Indonesia yang telah dilaksanakan di Aceh Barat pada pertengahan November 2021 lalu, merupakan usulan para ulama.Latar belakang lahirnya pelaksanaan Kongres Santri Pancasila tersebut karena kurangnya penanaman ideologi Pancasila di Aceh Barat. Hal tersebut terlihat dari adanya kerusuhan, perampokan, perusakan, dan saling fitnah yang masih terjadi di daerah ini.Oleh karena itu, kata Ramli MS, penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat sangat dibutuhkan di Aceh Barat, agar dilakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhannas Republik Indonesia.Ia berharap nantinya para ulama dan guru-guru santri yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menanamkan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan ke masyarakat lainnya di daerah ini.Adapun upaya lain yang telah dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan melaksanakan program Kampung Muslimin, yaitu sebuah upaya pembinaan yang dilakukan oleh Polisi, TNI, Jaksa, dan Ulama, sehingga metode tersebut saat ini telah membuahkan hasil.Melalui Kampung Muslimin dan pemantapan ideologi Pancasila di daerah, ia berharap nantinya akan melahirkan kekuatan daerah yang tentunya menjadi kekuatan nasional.Sementara itu Plt Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan menyambut baik kehadiran Bupati Aceh Barat H Ramli MS beserta rombongan ke Jakarta.\"Kita membuka diri dan kita apresiasi sekali rencana Bupati Aceh Barat yang berencana mengadakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,\" ujarnya.Dalam pertemuan tersebut, pihaknya siap memberikan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila bagi kalangan ulama, akademisi dan guru pesantren di Aceh Barat nantinya.Ia juga menegaskan bahwa Lemhannas RI mengacu kepada empat konsensus dasar bangsa yakni Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republi Indonesia. (sws)
Fahri Sebut Pemilu 2024 Masih Suram, Butuh Ikhtiar untuk Lakukan Perubahan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Pemilu 2024 masih akan menjadi hajatan partai politik (parpol), bukan pesta rakyat. Sehingga tidak akan membawa harapan dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia, apabila tidak ada perubahan segera untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita saat ini. Sebab, KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI. \"Secara umum saya mengatakan, bahwa memang 2024 ini pemilunya masih suram. Dengan sistem yang ada itu, masih akan suram,\" kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan\', Rabu (2/2/2022) petang. Hal itu akibat parpol tidak berani membatasi dirinya untuk sekedar mencalonkan diri dan menjadi lembaga intelektual yang mengagregasi suara rakyat. \"Sekarang ini partai politik menjadi kekuatan bisnis. Pengumpul dan penjual suara yang kemudian menjadi sumber pamasukan bagi para pengurus dan para politisi di dalamnya,\" ujar Fahri. Agar Pemilu 2024 menjadi pestanya rakyat, bukan pestanya parpol, menurut dia, perlu ada ikhtiar untuk memperbaiknya supaya menjadi representasi rakyat dan daerah seperti usulan penghapusan treshold (ambang batas) baik presiden maupun parlemen. \"Sekarang ini banyak dicocok hidungnya oleh partai politik. Takut sama ketum, takut sama sekjennya tidak ada gunanya. Omong kosong itu, kenapa undang-undang begitu cepat disahkan tanpa perlawanan, itu salah satu jawabanya,\" tegas Fahri. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini. \"Nggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang 2 bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,\" katanya. Fahri menyarankan agar jadwal Pemilu 2024 tetap ditinjau kembali, tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak, termasuk juga mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menyatukan dengan Pilkada. Pasalnya, ia mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti pada Pemilu 2019. \"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian yang seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas,\" katanya. Fahri mengingatkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengulangi kesalahan yang sama di mana banyak petugas meninggal dunia lantaran kelelahan. \"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu,\" tutur dia. Fahri tetap optimis ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil, serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol. \"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan Harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,\" tandasnya. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, Pemilu 2019 menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu, karena banyaknya korban jiwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menuru Ilham, hal itu akibat rumitnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tak sedikit kemudian para petugas KPPS yang kelelahan sehingga menimbulkan korban. Ia pun memastikan bahwa KPU telah mengubah batas usia maksimal 50 tahun bagi petugas KPPS untuk mengantisipasi rentannya petugas mengalami kelelahan. \"Itu kita coba perbaiki pada Pemilihan Kepala Daerah 2020, kita batasi usia,\" ujarnya. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa KPU telah membuat sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Namun, diakuinya, penggunaan Sirekap hanya sebatas untuk membantu percepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil penghitungan suara. Lebih lanjut, Ilham menilai bahwa pemilu di Indonesia sangat rumit terlebih jika dilakukan secara serentak dengan lima kotak pada Pemilu 2024. \"Tapi, tetap saja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap berlaku sampai saat ini. Pemilu serentak akan terlaksana di 2024,\" tutur Ilham. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, KPU perlu melakukan penataan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 demi mencegah jatuhnya korban meninggal seperti Pemilu 2019 lalu. \"Perlu menata ulang manajemen teknis pemilu untuk bisa mengurai beban kerja petugas pemilihan,\" kata Titi. Ia mengatakan, ada beberapa opsi agar Pemilu 2024 tidak mengakibatkan korban meninggal seperti Pemilu 2019. Misalnya, kata dia, petugas dibekali pemahaman teknologi agar proses pemungutan suara tidak menyita tenaga. Selain itu, penyelenggara Pemilu 2024 bisa menguatkan kapasitas petugas KPPU agar pekerjaan tidak terlalu berat. \"Jadi, ada penggunaan teknologi, khususnya pemanfaatan sertifikat digital penghitungan suara,\" beber dia. Aktivis Demokrasi/Ex City Council, USA Chris Komari menyatakan, KPU dan Bawaslu adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. \"Pemilu tidak kredible dan berkualitas, itu yang salah adalah KPU dan Bawaslu, bukan undang-undangnya karena itu tanggungwab mereka,\" kata Chris. Chris mengatakan, KPU bisa menjadikan pemilu lebih berkualitas dengan mengurangi jumlah TPS, perhitungan suara terbuka dan transparan. \"KPU tidak boleh melakukan pegumuman di pagi hari. KPU juga harus mau diaudit dan yang mau cari akses harus dikasih. KPU itu penyelenggara,diberi kuasa untuk menyelenggarakan pemilu, bukan penguasa pemilu,\" katanya. Chris mengusulkan agar Komisioner KPU tidak mudah disuap atau dipengaruhi, keanggotaan KPU ke depannya sebaiknya terdiri dari professional yang diseleksi DPR dan perwakilan parpol seperti di Amerika Serikat. \"Jadi yang profesional diseleksi dpr dan wakil masing-masing partai, duduk sebagai wadah satu kesatuan, sehingga akan terjadi cek and balance dalam tubuh KPU. Sehingga KPU , sehingga akan sulit untuk disogok atau dipengaruhi,\" pungkasnya. (*)
.jpeg)
Bangun Museum Kejahatan Zionis Israel
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan IRONI di Indonesia yang Konstitusinya menentang penjajahan justru membuat museum kisah dan sejarah dari si penjajah. Zionis Yahudi adalah penjajah bangsa Palestina. Secara terang-terangan Israel sang Zionis mencaplok, menduduki, dan mengusir paksa warga Palestina dari tanah airnya. Kini di Minahasa dibuat museum sejarah Zionis Yahudi saat mendapat perlakuan buruk dari penguasa Nazi Jerman. Museum Holocaust Indonesia yang mayoritas Muslim mengutuk perilaku Zionis Yahudi yang melakukan \"holocaust\" atas bangsa Palestina. Karenanya tak layak ada elemen bangsa yang bersimpati, mendukung, atau ikut memonumenkan sejarah Zionis Yahudi tersebut. Pembuatan Museum Holocaust sungguh menyakitkan bangsa Palestina, umat Islam se-dunia, serta melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia. Minahasa itu masih menjadi bagian dari Indonesia, warganya adalah warga negara Indonesia, seluruhnya bangsa Indonesia. Oleh karenanya apapun agamanya harus tunduk dan patuh pada kebijakan negara yang jelas-jelas menyatakan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan menentang penjajahan Zionis Israel. Pendirian Museum Holocaust adalah cara manipulatif untuk menutupi kebrutalan Yang dilakukan Zionis. Mencari simpati dengan pola memainkan perasaan korban. Padahal perilaku Zionis Yahudi meski dengan model yang berbeda juga tidak kalah brutal dan biadab dengan Nazi di masa lalu. Kebiadaban yang sebanding dengan peristiwa Kristallnacht, penjara Auschwitz, ataupun Ghettoisasi. Seruan untuk menghentikan pembangunan Museum Holocaust dengan sponsor Zionis Israel di Minahasa adalah penting karena \"masuknya\" Zionis ke Indonesia sangat membahayakan. Menimbulkan keresahan dan membangun sentimen kemasyarakatan, keagamaan, dan politik. Sebaliknya yang lebih sejalan dengan sikap Pemerintah dan bangsa Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina adalah membangun \"Museum Kejahatan Zionis Israel di Palestina\". Ini lebih urgen dan rasional. Lebih mampu untuk menekan tindakan kriminal Israel yang terus menerus menduduki dan mengusir serta membunuhi warga Palestina. Sejak Israel memproklamasikan berdiri negara tahun 1948 kejahatan terus dilakukan dengan menggerus nilai-nilai kemanusiaan. Zionis Israel adalah pelaku dari pelanggaran HAM berat yang dikutuk dunia \"crime against humanity\". Kejahatan dan kebiadaban Zionis Israel luar biasa berisi serial pembantaian demi pembantaian. Peristiwa pembantaian di Masjid Dahmash memilukan, demikian juga jama\'ah di Sasha, pembantaian teroris Zionis Irgun dan Stem di Deir Yassin. Wanita hamil yang dicabik-cabik bayonet dan dipotong-potong tubuhnya serta 52 anak yang disayat-sayat di depan ibunya. Pengusiran dan pembantaian di Qibya, Kafr Qasem, Khan Yunis, Masjid Aqsha hingga peristiwa Shabra-Shatila. Belum bombardir Gaza serta perbuatan sadis lainnya. Israel negara penjajah yang biadab. Membangun Museum Kejahatan Zionis Israel menjadi sangat penting. Bangsa Indonesia mesti memelopori baik sendiri atau bersama sama dengan dunia Islam lainnya. Jangan terkecoh dan mudah dibodohi oleh kamuflase Museum Holocaust di Halmahera. Museum ini akan menjadi pintu masuk gerakan Zionis untuk mengacak-acak NKRI. Kini pilihan bijak akumulasi sebagai bangsa yang konsisten dan bermartabat adalah hentikan pembuatan Museum Holocaust Zionis di Halmahera dan segera bangun Museum Kejahatan Zionis Israel atas bangsa Palestina ! Museum yang membantu kemerdekaan bangsa dan rakyat Palestina. (*)
Barus
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan BANGSA Mesir ke Barus era Rameses II 1279-1213 BC. Bangsa2 Timur Tengah ke Barus s/d VII CE. Nama lain getah barus adalah kafur, kamfer, dan fansur. Barus kini kecamatan dari Tapanuli Tengah. Di Barus ada makam kramat Syekh Mahmud Papan Tinggi yang diduga wafat pada abad I H. Ini memperkuat argumentasi bahwa Islam masuk Andunisi pada VII M, selain itu di makam Mahligai Barus juga terdapat makam Syekh Rukunuddin yang juga wafat pada abad I H. Dalam kitab Geographia yang ditulis Claudeus Ptelomeus tahun 161 M terdapat lampiran peta yang tertera Barus dengan ejaan Burusai. Ptelomeus orang Venesia. Ia mukim di Iskandaria, Egypt. Ia suka beromong dengan pelayar dari mana2 termasuk Andunisi. Barus komoditas dagang Andunisi yang pertama dikenal dunia. Masalahnya, system pembayarannya bagamana? Karena alat tukar baru muncul pertama di Venesia, Itali, berupa uang logam pada III SM. Berarti barter. Barus berfugsi niaga sampai dengan VII M. Perjalanan keIslaman via Barus ada yang tetap gunakan jalur Andaman Nicobar Chistmas Island Barus. Di samping dibukanya jalur navigasi baru Teluk Benggala-Selat Malaka-Samudra Pasai. Yang gunakan jalur ini datang dari Amrat Oman dan Iraq membawa missi dagang dan keIslaman. Mereka juga membawa alat tukar uang mas. (*) Foto atas pohon Barus. Getah barus bahan pewangi dan pembalsem jenasah.
Edy Mulyadi, ‘Ente Wartawan Pejuang Tadz!’
“Minta maaf, dengan segenap konsekuensinya, harusnya mudah dilakukan oleh siapapun yang belum beku”. -Sujiwo Tejo Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawan Senior FNN ITULAH yang dilakukan oleh rekan kami Edy Mulyadi, kala ungkapan ‘Tempat Jin Buang Anak’ yang ia lontarkan menggelinding bak bola salju, menyakiti beberapa pihak sekaligus dimanfaatkan beberapa pihak. Pada kesempatan pertama Edy langsung meminta maaf, diikuti permintaan maaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Segala konsekuensinyapun ia hadapi, dari mulai ancaman, teror, pelaporan, pemanggilan, bahkan penahanan langsung saat awal pemeriksaan. Bahkan, Edy datang ke Bareskrim Polri dengan membawa kantong plastik berisikan pakaian karena ia sudah merasa tidak bakal dilepas lagi. Edy sadar ia adalah target yang hendak dibungkam, seperti figur-figur kritis lainnya. “Ini adalah risiko yang harus saya hadapi,” cetus Edy jelang pemeriksaan. Ia menyesal menyakiti hati saudara-saudara kita di Kalimantan, tapi ia tidak menyesal dan tetap pada pendiriannya tidak setuju dengan rencana pemindahan Ibukota ke Kalimantan. “Saya minta maaf, tapi saya tetap tidak setuju dengan IKN,” tegasnya di hadapan puluhan media yang menghadangnya di halaman Mabes POLRI. Sebagai rekan Edy di Forum News Network (FNN) kami tentu bangga dengan keberaniannya. Meski untuk memutuskan apakah produk yang diunggahnya hingga menimbulkan peristiwa ini, apakah sebuah produk jurnalistik atau tidak, kami menyerahkan sepenuhnya pada Dewan Pers. Hanya saja saya (pribadi) menyayangkan, justru ada rekan-rekan sesama wartawan yang ikut-ikutan mendeskreditkan Edy. Boleh dibilang, pada akhirnya, rezim ini tidak hanya berhasil memecah-belah masyarakat, umat, ulama, mahasiswa, bahkan wartawan pun sukses diadu. Wartawan yang adalah pilar keempat bangsa, yang harusnya mengontrol pemerintah, kini sebagian besar memilih menjadi pendukung mati pemerintah, pro habis-habisan pada rezim yang makin jauh meninggalkan demokrasi. Sebetulnya dengan alasan itu juga FNN akhirnya dilahirkan. Sesungguhnya kami, semua yang di FNN, merasa sudah waktunya pensiun dari tugas menjadi pilar keempat bangsa ini. Ada yang sudah punya bisnis baru, memilih aktif di kegiatan sosial, dan fokus menomersatukan keluarga, suatu yang puluhan tahun kami nomor duakan. Tapi melihat bagaimana keberpihakan media mainstream yang tidak lagi pada rakyat, dan bagaimana pemerintah dan wakil rakyat di DPR bebas melakukan apapun tanpa ada kontrol dari media, batin kami berontak. Terlebih kami sadar bahwa sesungguhnya wartawan atau jurnalis adalah ‘profesi seumur hidup’ karena bebarapa diantara kami meski sudah tidak lagi bergabung dengan media besar, tapi masih tetap aktif menulis bahkan membuat buku. “Jurnalisme, saat ini, bagi sebagian praktisinya, hanya dianggap sebagai pekerjaan, tempat menggantungkan hidup. Tapi, bagi lainnya, seperti Kovac (Bill Kovac, jurnalis Amerika Serikat), jurnalisme hampir mendekati agama karena idealismenya sangat tinggi dan visinya sangat mulia,” tulis Dhimam Abror Djuraid, dalam salah satu tulisannya “Wartawan Adalah Profesi Seumur Hidup” yang ia publish pada 2015 lalu. Wartawan senior ini juga memaparkan bahwa seorang wartawan mempunyai privilege yang tidak dipunyai oleh orang lain, yaitu hak untuk melakukan kontrol sosial. Seorang wartawan boleh mengkritik kebijakan pemerintah meskipun ia bukan politisi. Seorang wartawan boleh menuntut pertanggungjawaban seorang kepala negara karena kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat. Sang jurnalis tidak harus mempunyai hak angket atau interpelasi seperti yang dipunyai anggota DPR. Lantas, dari mana sang jurnalis mendapatkan privilege itu? Itulah yang disebut sebagai konsesus demokrasi. Di dalam konsesus itu masyarakat sepakat untuk menegakkan demokrasi dengan menerapkan perangkat-perangkat demokrasi, misalnya sistem Trias Politica yang menerapkan tiga pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga pilar itu harus melakukan checks and balances, saling mengontrol, saling menyeimbangkan. Ketiga pilar itu tidak boleh melakukan “kong x kong” (kongkalikong) sehingga rakyat dirugikan. Bagaimana jika ketiga pilar itu tidak menjalankan fungsinya dengan benar? Seperti yang saat ini terjadi di negeri ini. Saat legislatif dan yudikatif hanya berfungsi sebagai ‘tukang stempel’ apapun yang dimaui eksekutif atau pemerintah? Dalam sistem demokrasi kemudian dimunculkanlah pers sebagai pilar keempat, yang bertugas mengawasi ketiga pilar tersebut. Dan kami, FNN pun memutuskan menjalankan tugas tersebut di saat kebanyakan media di negeri ini melupakan kewajibannya. Selalu ada resiko dalam setiap pilihan, seperti wartawan perang yang punya resiko mati di medan perang, FNN pun beresiko tidak disukai oleh penguasa anti kritik dan penjilat yang ‘taklid buta’. Padahal sejatinya, seharusnya, pemerintah bersyukur karena masih ada yang peduli dengan keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Aparat juga harusnya kembali ke fungsinya, menjaga negeri ini, bukan menjaga rezim. Banyak persoalan yang lebih penting dan genting, yang mencemaskan kita semua yang peduli pada negeri ini, dari sekedar menciptakan skenario-skenario pembungkaman pada pengkritik. Pers Indonesia, yang pada Rabu, 9 Februari mendatang akan merayakan Hari Pers Nasional (HPN), juga sudah seharusnya kembali ke khittahnya, menjadi pengawal Demokrasi di negeri ini. Hari Pers Nasional sendiri indentik Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi yang dipilih FNN untuk menaungi wartawannya. Untuk Ustadz Edy --begitu kami di FNN memanggilnya-- pasti ada hikmah dari setiap peristiwa. Saya kagum dengan keberanian Anda mengakui kesalahan, meminta maaf serta menanggung segala konsekuensinya. Suatu yang tidak pernah dilakukan penguasa saat ini. Rezim yang tanpa basa-basi cabut subsidi, korupsi di semua lini, menjual murah negeri demi ambisi ‘pencuri’. Saya kagum dengan keberanian istri Anda, Umi Neneng, yang tegar menghadapi teror dan tak gentar menghadapi media dan aparat yang menyatroni rumah Anda. Pada akhirnya, saya harus mengakui bahwa: Ente Wartawan Pejuang Tadz! (*)
Ratusan Tokoh Minta Provinsi Jawa Barat Diganti Jadi Provinsi Sunda
Subang, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti diberi amanat oleh ratusan tokoh Tatar Sunda supaya memperjuangkan Maklumat Sunda. Amanat itu diberikan oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu, 2 Februari 2022. \"Memperjuangkan aspirasi daerah adalah salah satu tugas utama DPD RI, sebagai wakil daerah. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan,\" ujar LaNyalla, dalam siaran pers DPD yang diterima FNN.co.id, Rabu malam. Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri); Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi; Deputi Administrasi DPD RI; Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI; Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Turut hadir mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan; Tokoh Papua Kenius Kogoya; Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd. Holil Aksan Umarzein; Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022); Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin (Presiden Tani Indonesia), Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana (Mantan Pangdam Siliwangi). Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan, Maklumat Sunda merupakan pernyataan sikap dari orang-orang Sunda terhadap hal-hal strategis yang harus direspon oleh negara. \"Kami menilai LaNyalla adalah sosok yang tepat menyampaikan aspirasi kami, karena sangat konsen pada persoalan daerah, konsen menjaga adat, budaya dan kearifan lokal,\" kata Andri Perkasa Kantaprawira. Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana mengatakan, Maklumat Sunda merupakan sebuah permohonan masyarakat Sunda terhadap Presiden Republik Indonesia melalui Ketua DPD RI di mana di dalamnya ada beberapa harapan dan aspirasi. \"Pak LaNyalla dipilih karena selalu konsisten dan all out dalam perjuangan. Kami semua masyarakat Sunda sudah melihat track record yang luar biasa dari Pak LaNyalla. Kami yakin dengan kapasitas dan kapabilitasnya, mampu memperjuangkan keinginan kami,\" ucap Evi. Ada empat isi Maklumat Sunda 2022 yang disampaikan kepada LaNgalla. Pertama, menuntut Kabuyutan Sunda yang terdiri dari tanah, air dan udara serta gunung, pantai, sungai dan lainnya dikelola dengan pendekatan kearifan lokal yang memadukan pengetahuan lokal dan modern. \"Masyarakat adat harus dilibatkan sehingga dapat dipastikan menjamin kehidupan yang sejahtera bagi generasi mendatang,\" kata Andri. Kedua, menuntut agar pelabuhan internasional Patimban menjadi pelabuhan agraria dan industri. Meminta agar program serta proyek dan investasi strategis nasional di Tatar Sunda harus dipastikan diputuskan dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan afirmatif dan protektif bagi Rakyat Sunda. \"Sehingga sawah dan lahan-lahan perkebunan tidak habis. Tentu dengan mengedepankan tata ruang yang berpedoman pada kelestarian lingkungan,\" ucapnya. \"Artinya, Subang yang dikenal sebagai gudang pangan, harus tetap dipertahankan. Demi ketahanan pangan nasional,\" ujarnya. Ketiga, Maklumat Sunda adalah menuntut Presiden RI melalui DPD RI supaya mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Keempat, meminta pemerintah daerah di Tatar Sunda agar membuat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung semua upaya untuk menjaga kearifan lokal dan pembangunan yang berpihak kepada alam dan rakyat Sunda,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan juga menyampaikan keinginan masyarakat Sunda membangun sebuah konsep otonomi khusus Sunda Raya. \"Otonomi khusus Sunda Raya ini meliputi wilayah Jawa Barat (Sunda), Jakarta (Sunda Kelapa) dan Banten (Selat Sunda). Kalau Aceh, Papua, Jogja bisa, kenapa Sunda tidak bisa otonomi khusus. Makanya kami minta otonomi khusus, sebagai bukti kecintaan untuk Indonesia,\" papar Evi lagi. (MD).
Bupati: Potensi Ekspor Jeruk Nipis Asal Gresik Cukup Besar
Gresik, FNN - Bupati Gresik, Jawa Timur, Fandi Akhmad Yani menyebut potensi ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) jeruk nipis asal Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah wilayah setempat cukup besar, karena mampu menghasilkan 2 - 3 ton buah setiap bulan.\"Desa Kebon Agung Kecamatan Ujung Pangkah terdapat potensi jeruk nipis sangat luar biasa. Lahan kebun jeruk nipis seluas 450 hektare mampu menghasilkan rata-rata per hektare sebanyak 2 sampai 3 ton buah jeruk nipis per bulan, dan siap dipanen setiap bulan,\" kata Gus Yani, panggilan akrab Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu.Ia mengatakan, beberapa pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura telah tertarik membeli jeruk asal Gresik, dan terealisasi beberapa ton untuk dikirim perdana ke kedua negara tersebut.\"Dengan kapasitas yang besar ini, perlu adanya strategi pengembangan salah satunya adalah jangkauan pasar yang tidak hanya di lokal, tetapi hingga ke pasar luar negeri dengan pendampingan terus menerus dan berkelanjutan serta selalu aktif berkomunikasi dengan para Atase untuk diberikan kesempatan promosi dan berlanjut sampai mendapatkan buyer di Singapura dan Malaysia,\" kata Gus Yani.Ia mengatakan, dengan mendorong sektor ekspor jeruk nipis asal Gresik diharapkan bisa memacu percepatan pemulihan ekonomi daerah, sekaligus merealisasi dan mewujudkan Program Nawa Karsa Gresik Baru.Selain dari sisi pemasaran, Gus Yani juga akan mendorong pengolahan jeruk nipis menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi, misalnya menjadi produk minuman cair, ekstrak, serbuk instans atau diolah menjadi produk sabuk, dan kosmetik.\"Pengolahan ini sebagai solusi melimpahnya produk jeruk nipis, sehingga bisa berkontribusi mengurangi pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa khususnya warga masyarakat Gresik,\" katanya.Oleh karena itu, Gus Yani mengajak UMKM Gresik untuk terus semangat menembus pasar luar negeri, dan menjadikan Kebonagung menjadi desa devisa atas produk perkebunan.Kepala Desa Kebonagung, Lubis Farisman mencatat, pada awal pandemi tahun 2020 kondisi pertanian di Kebonagung sangat memprihatinkan, sebab harga jeruk nipis terendah Rp700 rupiah per kilogram.\"Namun, kini dengan dengan dukungan Pemkab Gresik, Desa Kebonagung dapat membentuk Koperasi Super Lime yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan Alhamdulillah saat ini bisa mengirimkan jeruk nipis ke luar negeri,\" katanya. (mth)
POPULER
