ALL CATEGORY
Harga Minyak Jatuh 2 Persen, Pembicaraan AS-Iran Bakal Angkat Pasokan
Houston, FNN - Harga minyak jatuh dua persen pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah mencapai harga yang tidak terlihat dalam sekitar satu dekade, karena penjualan melonjak di tengah harapan Amerika Serikat (AS) dan Iran akan segera menyetujui kesepakatan nuklir yang dapat menambah barel ke pasar global yang ketat. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei merosot 2,47 dolar AS atau 2,2 persen, menjadi menetap di 110,46 dolar AS per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April terpangkas 2,93 dolar AS atau 2,6 persen, menjadi ditutup di 107,67 dolar AS per barel. Kedua kontrak acuan naik ke tertinggi multi-tahun selama sesi, dengan harga minyak Brent melonjak ke 119,84 dolar AS per barel, tertinggi sejak Mei 2012 dan harga minyak WTI mencapai tertinggi sejak September 2008 di 116,57 dolar AS per barel. Perdagangan bergejolak, dengan harga minyak mentah melonjak di awal sesi ke tertinggi multi-tahun di tengah kekhawatiran tentang Rusia, yang mengekspor 4 hingga 5 juta barel per hari (bph) minyak mentah, terbesar kedua di seluruh dunia di belakang Arab Saudi. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, perusahaan sekarang menghindari pasokan Rusia dan berebut barel di tempat lain. Pasar minyak berada dalam \"suasana eksplosif\" atas meningkatnya kemarahan terhadap Rusia, kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group. \"Orang-orang di dunia tidak ingin berurusan dengan negara yang melakukan kekejaman ini di Ukraina.\" Washington dan sekutu Baratnya telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia, tetapi tindakan tersebut sejauh ini tidak menargetkan ekspor minyak dan gas Rusia. Putaran baru sanksi yang diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (2/3/2022) melarang ekspor teknologi penyulingan tertentu, mempersulit Rusia untuk memodernisasi kilang minyak. Para pedagang tetap waspada terhadap minyak Rusia. Setidaknya 10 kapal tanker gagal menemukan pembeli pada Rabu (2/3/2022), kata sumber pasar. Kanada mengatakan akan menghapus status negara paling disukai Rusia dan Belarus sebagai mitra dagang, dan akan memberikan bantuan militer tambahan ke Ukraina. Patokan global harga minyak Brent telah melonjak hampir 25 persen sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, tindakan yang disebut Moskow sebagai \"operasi khusus.\" Spread enam bulan Brent mencapai rekor tertinggi lebih dari 21 dolar AS per barel, menunjukkan pasokan yang sangat ketat. Laporan media telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Iran hampir menyelesaikan kesepakatan yang dapat membawa lebih dari satu juta barel per hari minyak, atau sekitar 1,0 persen dari pasokan global, kembali ke pasar. Negosiasi untuk menghidupkan kembali pakta telah berlangsung selama 10 bulan di Wina. Para diplomat diyakini berada dalam tahap akhir pembicaraan. Tetapi pada Kamis (3/3/2022) sebuah laporan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir PBB, menunjukkan stok uranium yang diperkaya yang dikumpulkan oleh Iran melanggar kesepakatan nuklirnya tahun 2015, dengan negara itu mendekati kemampuan untuk membuat bom nuklir. Kepala IAEA Rafael Grossi akan mengunjungi Teheran pada Sabtu (5/3/2022) dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. \"Perjalanan Grossi meningkatkan kemungkinan kebangkitan (kesepakatan nuklir) menjadi 70 persen dari 60 persen,\" kata konsultan Eurasia Group, mencatat \"kesepakatan mungkin terjadi bulan ini dan segera dalam beberapa hari ke depan.\" Bantuan pasokan itu mungkin hanya akan mengisi sebagian dari celah yang ditinggalkan oleh pembeli yang membatasi pembelian minyak Rusia, yang menyumbang sekitar 8,0 persen dari ekspor minyak global. \"Kami memperkirakan ekspor minyak Rusia akan turun 1 juta barel per hari dari dampak tidak langsung sanksi dan tindakan sukarela oleh perusahaan,\" kata Kepala Eksekutif Rystad Energy, Jarand Rystad. \"Harga minyak kemungkinan akan terus naik - berpotensi melampaui 130 dolar AS per barel.\" Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak, Rusia dan sekutu mereka, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, pada Rabu (2/3/2022) berpegang pada rencana yang ada untuk kenaikan produksi bertahap 400.000 barel per hari per bulan, mengabaikan permintaan konsumen untuk lebih banyak pasokan. (mth/Antara)
Joko Widodo, Habib Rizieq Shihab, dan Aspiran Capres
Oleh Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) Di luar tokoh yang telah menjadi \"cult\" partai politik -- Megawati, Prabowo, dan SBY -- Presiden Joko Widodo dan Habib Rizieq Shihab adalah sosok yang akan memainkan peran menentukan (decisive role) dalam pilpres 2024. Keduanya mewakili dua kelompok masyarakat yang terbentuk akibat ekses pilpres 2014 dan mengkristal pasca pilpres 2019. Jokowi mewakili kaum sekuler, sementara HRS adalah icon kaum Islamis. Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia, lembaga survei yang kredibel, yang dilakukan pada Februari 2020, jumlah pendukung populisme Islam sebesar 16,3%, penentangnya mendapat 33,9%, dan yang netral sebesar 49,8% (Media Indonesia, 23 Desember 2021). Kendati masing-masing memiliki daya tolak, keduanya memiliki daya tarik luar biasa. Dalam survei Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022, yang dilakukan di tengah keterpurukan rakyat akibat covid-19, kengototan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) yang menuai banyak protes, dan capaian-capaian pemerintah yang meragukan, kepuasan publik terhadap kinerja rezim Jokowi mencapai 73,6%. Ini menggambarkan ketiadaan korelasi antara kondisi bangsa dengan kinerja Jokowi. Ia memang telah bertransformasi dari tukang mebel sederhana yang tak suka membaca buku menjadi \"great leader\" tanpa kita mampu mencari alasan rasional di balik itu. Biasanya great leader dikaitkan dengan prestasi-prestasi kebangsaan yang muncul dari karakter kenegarawanan yang dihasilkannya. Prestasi \"besar\" Jokowi, kalau pun itu mau dianggap prestasi, adalah membangun infrastruktur secara masif dari Sabang sampai Merauke meskipun ada beberapa proyek strategis -- satu di antaranya adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung -- yang mangkrak akibat salah perhitungan. Pembangunan infrastruktur memang sangat vital untuk keperluan politik dan ekonomi sebuah bangsa dan Indonesia adalah negara yang tingkat pendapatan per kapitanya tidak sebanding dengan infrastruktur yang dimilikinya. Artinya, jika dibandingkan dengan negara dengan pendapatan per kapita yang satu kelas dengan kita, Indonesia ketinggalan dalam ketersediaan infrastruktur. Ini merupakan salah satu faktor negatif dalam upaya menarik investor asing dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kendati Jokowi tak bisa menggantikan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, para pendukung PDI-P di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Bali, dan Sumatera Utara memberi apresiasi tinggi pada Jokowi dengan limpahan rasa syukur kepada Tuhan. Jokowi memang berhasil menghadirkan infrastruktur vital di provinsi-provinsi ini yang menciptakan konektivitas hingga ke desa-desa dan memudahkan mobilitas orang dan barang. Dalam survei Kompas pada 2019, 50% responden menyatakan mendukung Jokowi karena karakter kerakyatan dan kesederhanaan yang dimilikinya, sementara 50 persen lainnya mendukung Prabowo karena latar belakang militer dan karakter ketegasan yang melekat pada dirinya. Dus, jargon \"Jokowi adalah kita\" yang diusung kubu Jokowi selama kampanye mengena pada publik. Harus diakui, citra Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana masih kuat sampai sekarang. Ia memang selalu tampil dengan busana sederhana. Bicara dan tertawanya pun merepresentasikan rakyat Indonesia kebanyakan. Dukungan emosional rakyat kepadanya mungkin disebabkan sejak merdeka pada 1945, Indonesia selalu dipimpin elite di pusat yang berjarak dengan rakyat. Dan, sayangnya, kebanyakan para pemimpin itu kurang sensitif pada penderitaan rakyat dan hanya asyik dengan diri sendiri. Jokowi, yang datang dari Solo, muncul pada momen ketika budaya paternalisme (bapakisme) sedang digerus zaman. Orang tak lagi mencari pemimpin kharismatik yang bicara dan bertindak di awan-awan yang membingungkan dan menakutkan rakyat, tapi presiden dari kalangan mereka sendiri seiring dengan berkembangnya nilai-nilai egalitarian dan demokratis berbasis humanisme. Terbangunnya mitos \"Jokowi adalah kita\" berdampak luas pada politik elektoral 2024. Dukungan terbuka Jokowi kepada aspiran capres dipandang akan memberi insentif elektoral yang signifikan pada kandidat tersebut. Namun, populeritas Jokowi ditantang HRS yang juga datang dari rakyat kebanyakan. Suara HRS didengar kaum Muslim perkotaan karena ia pandai mengartikulasi aspirasi politik mereka. Ia juga tokoh independen dan bebas dari korupsi saat korupsi telah membudaya di negeri ini. Pada 2024, HRS telah keluar dari penjara dengan populeritasnya yang sangat mungkin meluas. Di mana-mana di kolong langit ini, tokoh yang dipandang terzalimi akan menarik simpati rakyat, bahkan oleh mereka yang tidak berbagai ideologi dan kepentingan dengannya. Apalagi, tokoh itu dihukum secara tidak adil untuk kesalahan yang tak dibuatnya. Setidaknya di mata publik, HRS korban rekayasa politik untuk menghentikan kiprahnya yang dipandang mengancam status quo. Harus diakui dialah satu-satunya tokoh oposisi di negeri ini yang paling berpotensi merongrong wibawa Jokowi. Tapi represi terhadapnya merupakan kesemboronan politik yang justru membawa hasil yang berkebalikan dari harapan pemerintah. Bisa jadi kesemboronan itu diakibatkan oleh tekanan berat kaum oligarki yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebisingan kiprah HRS dan pendukungnya. Melihat hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut di atas -- di mana pada Februari 2020 kubu yang netral di antara populisme Islam dan penentangnya mencapai 49,8% -- bisa jadi sebagian dari jumlah ini mengayun pada capres yang didukung HRS.Toh, menurut survei itu, responden yang netral itu menyatakan, keberpihakan mereka pada salah satu kubu bergantung pada dinamika politik di lapangan nanti. Harus juga dicatat, survei berlangsung ketika HRS masih di pengasingan di Mekkah, Arab Saudi. Kalau pun jumlah pendukung populisme Islam tidak berubah, 16,3 persen adalah jumlah yang cukup besar, melebihi konstituen Gerindra (13%) yang menurut hasil survei Kompas terbaru menduduki peringkat kedua di bawah PDIP. HRS dengan populisme Islamnya adalah fenomena politik-budaya domestik yang dihasilkan globalisasi. Gejala politik identitas memang sedang marak di berbagai belahan dunia sebagai respons domestik terhadap arus globalisasi yang menggerus budaya dan menjungkirbalikkan tatanan sosial masyarakat lokal. Globalisasi juga membawa serta kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi internasional yang kemudian bermitra dengan oligarki politik dan ekonomi lokal dalam konteks persaingan global. Cina mendapat keuntungan paling besar karena membawa modal besar yang sedang diincar rezim Jokowi. Gejala penentangan terhadap globalisasi terlihat di AS ketika Presiden AS Donald Trump mengisolasi AS dengan mundur dari berbagai perjanjian internasional demi melindungi bangsanya. Ia berpendapat internasionalisme AS lebih merugikan AS dibanding keuntungan. Kaum Kristen Evangelis pun menyambut politik identitas Trump. Di negara-negara Eropa, seperti Perancis, Jerman, Austria, Hongaria, dan Belanda, partai-partai sayap kanan yang rasis mendulang suara yang terus meningkat di setiap pemilu. Di India, Partai Bharaya Janata (BJP), partai garis keras Hindu yang berkuasa, telah menimbulkan keprihatinan internasional akibat serangan-serangan pendukung fanatiknya terhadap kelompok minoritas agama Islam maupun Kristen. Membesarnya populisme Islam di Indonesia secara tidak langsung diproduksi oleh rezim Jokowi yang memandang kaum Islamis sebagai musuh, bukan sebagai lawan ideologis yang bisa menjadi sparing partner dalam debat untuk mendewasakan bangsa ini.Pendukung populisme Islam adalah mereka yang hanya ingin mendapat pengakuan atas eksistensi mereka. Sementara itu, ketika banyak negara mengambil kebijakan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan budaya, rezim Jokowi justru mengeluarkan beleid pintu terbuka sebagai akibat dari sambutannya pada neo-liberalisme untuk mengejar investasi asing. Ini menyebabkan akumulasi modal secara gila-gilaan oleh mereka yang sejak awal sudah sangat kaya, yakni oligarki ekonomi yang berkoalisi dengan oligarki partai politik. Maka kita menyaksikan terciptanya berbagai UU oleh DPR sebagai payung hukum untuk melayani kepentingan oligarki ekonomi yang telah berjasa membawa mereka ke posisi-posisi eksekutif dan legislatif. Di saat bersamaan, protes populisme Islam dianggap subversif. Padahal kebijakan-kebijakan rezim yang tidak pro-rakyat, dengan sendirinya meminggirkan pendukung populisme Islam, telah mempercepat dan memperdalam kesenjangan kaya-miskin di negeri ini.Kendati suara menentang masuknya buruh kasar Cina relatif massif di proyek-proyek infrastruktur dan tambang yang dibiayai Cina, suara itu diabaikan. Padahal argumentasi rezim bahwa proyek-proyek itu akan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang tidak meyakinkan. Bahkan, ada komponen masyarakat yang memandang kehadiran buruh Cina itu sebagai ancaman terhadap eksistensi kedaulatan Indonesia di masa depan. Suburnya pengajian dan menjamurnya para ustadz dan mubaligh harus dilihat sebagai perlawanan kaum Muslim urban terhadap nilai-nilai liberalisme yang mengancam budaya dan agama mereka. Di tengah jeritan hati orang-orang yang dipinggirkan ini, rezim mengambil langkah represif terhadap mereka. Radikalisme dan toleranisme tiba-tiba menjadi dua diksi, bahkan dua ideologi, yang dipertentangkan. Radikal adalah populisme Islam, sedangkan toleransisme disematkan pada pendukung Jokowi. Secara politik, dua kekuatan ini termanifestasi dalam dua pilpres yang terakhir, yang menghadapkan Jokowi dan Prabowo. Populisme Islam menyalurkan aspirasinya pada Prabowo, sedang penentangnya melimpahkan suaranya pada Jokowi. Maka, sejak 2014 masyarakat Indonesia terpilah kedalam dua kubu ini. Anehnya, bukannya melakukan rekonsiliasi pasca pilpres, rezim mengeluarkan beleid-beleid yang kian menyakiti kubu yang kalah. Radikalisme digunakan rezim sebagai alat untuk membungkam HRS dan pendukungnya. Dalam pilpres mendatang, pendukung Jokowi kembali berhadapan dengan pendukung HRS. Melihat besarnya pendukung kedua tokoh ini, mestinya parpol dan aspiran capres tergoda oleh magnet keduanya. Namun, karena keduanya punya daya tolak di masyarakat, tentu parpol dan aspiran capres akan banyak berhitung kalau akan mengasosiasikan diri dengan mereka. Ini karena suara pendukung HRS dan Jokowi saja tidak cukup besar menentukan kemenangan kontestan. Harus ada kombinasi suara di antara keduanya. Ada tiga aspiran capres yang memiliki elektabilitas tinggi secara konsisten di semua hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel. Mereka adalah Prabowo Subianto (Ketum Getindra), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng dan kader PDI-P), dan Anies Baswedan (Gubernur DKI yang nonpartai). Menurut hasil survei Kompas, 17-30 Januari 2022, elektabilitas Prabowo masih yang teratas dengan 26,5%, disusul Ganjar (20,5%), dan Anies (14,2%). Survei dilakukan sebelum terjadinya kekerasan di Desa Wadas, Jawa Tengah, pada 8 Februari di mana Ganjar banyak dikecam publik karena memang dialah orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Bahkan, PDI-P paling bersemangat memanfaatkan tragedi itu untuk membersihkan nama Jokowi dan mendiskreditkan gubernur populer itu. Maklum, partai ini tidak hendak mencapreskan Ganjar dalam pilpres. Bagaimanapun, hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) yang diselenggarakan pada 8-10 Febtuari atau pasca insiden Wadas, secara mengejutkan Ganjar meraup dukungan 19,9%, mengalahkan Prabowo (10,4%) dan Anies (9,8%). Membandingkan hasil survei Kompas dengan hasil survei SMRC, terlihat adanya discrepancy (ketidaksesuaian) atau ketidakkonsistenan di sini. Elektabilitas Ganjar tertinggal dari Prabowo pra-Wadas, tetapi meninggalkan jauh Prabowo pasca Wadas. Yang tak kurang mengherankan, hasil survei SMRC menunjukkan Ganjar mendapat dukungan sangat besar dari kelompok superkritis (55 5%), disusul Anies (18,8%) dan Prabowo (17,3%). Berpegang pada survei SMRC, kiranya peristiwa Wadas tidak berpengaruh pada populeritas Ganjar di Jawa. Di antara tiga aspiran capres ini, Ganjar dan Prabowo terang-terangan memainkan politik asosiasi. Mereka berlomba mengasosiasikan diri dengan Jokowi guna mendapat coattail effect (efek ekor jas) Jokowi. Tetapi luas dibicarakan bahwa Jokowi memberikan dukungan pada Ganjar. Hasil survei Kompas menunjukkan sepertiga pendukung Jokowi (31,8%) dalam pilpres 2019 dilimpahkan ke Ganjar. Kendati tidak menunjuk dukungan pemilih Jokowi pada Prabowo, survei itu mencatat terjadi rebound pada elektabilitas Prabowo yang sebelumnya menunjukkan kecenderungan menurun. Kompas menduga fenomena ini memperlihatkan kembalinya pemilih Prabowo dalam pilpres 2019. Tapi argumen ini meragukan mengingat tidak ada peristiwa luar biasa yang membuat pendukung populisme Islam yang kecewa pada Prabowi mendadak berbalik mendukungnys. Saya menduga, kalau survei Kompas itu dapat diandalkan, elektabilitas Prabowo lebih disebabkan datangnya dukungan dari pendukung Jokowi, terutama karena Kompas menyebut dukungan itu berasal dari, di antaranya, Papua danv Sulawesi Utara (basis pendukung Jokowi) yang dalam dua pilpres Prabowo kalah di dua provinsi ini. Bagaimanapun, politik asosiasi dengan Jokowi yang dimainkan Ganjar dan Prabowo punya ekses negatif. Bisa dikata, kubu populisme Islam pimpinan HRS akan sangat resisten terhadap dua tokoh ini. Juga, ke depan, belum tentu pengaruh Jokowi bisa terjaga. Kredibilitas dan integritas Jokowi mestinya terganggu belakangan ini dan dapat membesar pada hari-hari mendatang. Penyebabnya, pertama, melonjaknya harga minyak goreng, hal yang sulit diterima masyarakat karena Indonesia adalah produsen minyak goreng terbesar di dunia. Kelangkaan komoditas vital itu menggambarkan kinerja rezim yang payah (under-performed). Kedua, melonjaknya harga kedelai yang berakibat pada melejitnya harga tempe dan tahu, makanan utama mayoritas rakyat Indonesia. Ketiga, meningkatnya harga BBM dan gandum akibat perang Rusia-Ukraina, yang akan memicu inflasi. Memang kenaikan ini dipicu perang dua negara eksportir gandum utama dunia, tapi selama Jokowi berkuasa produksi gandum dalam negeri anjlok karena rezim tak mampu meningkatkan harga yang layak di tingkat petani sehingga petani menggunakan lahan gandumnya untuk menanam buah-buahan yang lebih menguntungkan. Keempat, pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi yang berdampak pada kenaikan biaya produksi. Ini juga akan berdampak pada inflasi dan menurunkan pendapatan pemerintah dari pajak. Sementara rezim ngotot membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang memakan anggaran besar dari APBN. Dengan demikian, pemerintah akan menambah utang luar negeri yang sudah menggunung, hal yang menjadi keprihatinan publik. Ekonom Faisal Basri malah menganggap itu tindakan jahat yang dapat membuat Jokowi kehilangan legitimasi moral sebelum 2024. Kelima, Koran Tempo membongkar peran istana dalam usulan tiga parpol mengundurkan pemilu, yang menimbulkan kehebohan luar biasa. Publik kecewa pada parpol dan istana yang tega memainkan konstitusi demi melanggengkan kekuasaan. Skandal politik ini mestinya bisa mempreteli mitos kerakyatan dan kesederhanaan Jokowi. Faktanya, Jokowi hanya manusia biasa yang bisa merasakan nikmatnya kekuasaan. Memang disadari, kendati realitas politik dan ekonomi di atas terjadi pasca survei Kompas, belum tentu semua itu menggerogoti populeritas Jokowi karena ia telah menjadi pemimpin kharismatik. Toh, banyak masalah ciptaan rezim yang jauh lebih berat sepanjang 2014 sampai Januari 2022 tidak sedikit pun menggoyahkan posisi Jokowi. Apalagi rezim bisa bersembunyi di balik perang Rusia-Ukraina. Dari hasil survei Kompas, pendukung terbesar Anies datang dari PKS dan Demokrat. Kalau nanti konstelasi koalisi parpol telah terbentuk -- di mana Nasdem, PAN, dan PPP -- ikut bergabung dengan PKS dalam mengusung Anies, koalisi itu belum menjamin kemenangan. Terutama karena parpol-parpol papan atas (PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKB) belum tentu mendukung Anies, setidaknya pada pilpres putaran pertama dengan catatan ada tiga pasangan capres yang bertarung. Yang lebih buruk, posisi Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur, basis pendukung PDI-P dan PKB, jeblok dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo sesuai hasil survei Kompas. Hasil survei Kompas mengungkapkan, jumlah warga Nahdliyin yang akan memilih Anies hanya 13,1%, sedangkan yg menjatuhkan pilihan pada Ganjar dan Prabowo sama besar, yakni 24%. Dalam konteks ini, HRS dengan gerbong pendukungnya jadi penting. Harus diakui, kemenangan Anies dalam pilgub Jakarta pada 2017 melawan Ahok yang sangat populer tak bisa dilepaskan dari peran HRS. Kendati Prabowo kalah dalam dua pilpres, suara yang diperoleh dari pendukung populisme Islam sangat besar. Prabowo kalah karena suara yang diraup dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana HRS kurang mendapat tempat, sangat minim. Bagaimanapun, kendati menggoda, politik asosiasi Anies dengan populisme Islam bisa backfire karena menghambat peluangnya meriah dukungan signifikan di Jawa dan dari kaum minoritas agama. Menurut hasil survei Kompas pada Oktober 2021, elektabilitas Anies yang stagnan selama bertahun-tahun, karena terlanjur dilekatkan dengan politik identitas, kini mulai menanjak mendekati proporsi nasional. Penyebabnya, pelan-pelan Anies mulai berhasil melepaskan diri dari identitas itu terkait kerja-kerja kebangsaan yang dilakukannya di Jakarta. Kerja-kerja yang menghadirkan keadilan sosial bagi semua tanpa kecuali (termasuk melayani kepentingan agama-agama minoritas), mencerdaskan warga, dan mengangkat martabat Indonesia di panggung global. Memang sesungguhnya Anies bukan dari kubu populisme Islam. Juga bukan dari kubu nasionalis kuno. Dia adalah sintesa dari ideologi-ideologi yang berkembang di Indonesia masa kini. Dengan kata lain, Anies adalah anak kandung Indonesia paling genuine dibandingkan dengan aspiran capres lain. Tetapi ia harus bijak dan saksama dalam penempatan posisi dalam politik Indonesia yang belum dewasa. Bagaimana meraih suara populisme Islam yang besar itu bersamaan dengan upayanya mendapatkan ceruk suara dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kawasan neraka bagi Anies. Sudah pasti Anies akan mendapat limpahan suara dari populisme Islam karena Ganjar dan Prabowo tidak mewakili kelompok itu. Dulu mereka mendukung Prabowo karena tak ada opsi lain, sementara Jokowi tidak menunjukkan simpati pada populisme Islam. Bagi mereka, munculnya Anies bagai pucuk dicinta ulam tiba. Tapi manuver HRS dengan artikulasi yang tak terukur, apalagi mendesakkan agendanya kepada Anies seperti yang dilakukannya pada Prabowo justru akan menjadi faktor negatif. Biarkan Anies, dengan kecakapan politiknya yang mumpuni, bermanuver secara independen. Identitas Anies sebagai Pancasilais yang cerdas dengan leadership yang mengayomi harus dikuatkan. Survei Kompas menunjukkan, pemilih Indonesia tak lagi terpaku pada dua karakter kerakyatan (Jokowi) dan ketegasan (Prabowo), tapi kini telah muncul apresiasi tinggi pada kinerja dari para gubernur (Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, dan Tri Rismaharini). Sebagian pemilih juga akan menjatuhkan pilihan pada calon yang berkinerja baik meskipun calon itu tak didukung partainya. Kalau melihat hasil survei SMRC yang terakhir, 8-10 Februari, Anies akan memenangkan pilpres dengan meraih suara 37,5% suara bila hanya berhadapan dengan Prabowo yang mendapat 31,8% suara. Ini juga memperlihatkan populisme Islam telah meninggalkan Prabowo. Memang ada kemungkinan, dalam putaran final pilpres, Anies hanya berhadapan dengan Prabowo mengingat hampir pasti Ganjar tak akan dicalonkan PDI-P. Pecahnya suara PDI-P di antara Prabowo dan Ganjar menguntungkan Anies. Tapi political advantage itu akan sia-sia bila Anies dan orang-orang di sekelilingnya tak cermat membaca dinamika politik dalam konteks populisme Islam pimpinan HRS dan penentang populisme Islam pimpinan Jokowi. (*)
Kubu Setya Novanto dan Kubu Nurhadi Saling Gampar di Lapas Koruptor Sukamiskin
Jakarta, FNN - Perselisihan antarnarapidana kasus korupsi terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Februari 2022. Perselisihan itu dikabarkan terjadi antara kubu mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) dengan pihak dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi . Bahkan, perselisihan sampai berujung pada pemukulan terhadap seorang narapidana. Mantan Sekretaris Pribadi (Sespri) Edhy Prabowo, Amiril Mukminin menjadi korban pemukulan dari Keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Amiril dianggap sebagai bagian dari Nurhadi. Sedangkan, Irvanto adalah bagian dari kubu Setnov. \"Yang kontak fisik bukan mereka (Setnov dan Nurhadi). Yang kontak fisik itu ada namanya Irvanto, dia masuk ke grupnya Pak SN, nah Amiril misah grup, sehingga Amiril ini dipanas-panasilah \'aih sudah ada tuan baru, lupa tuan lama, kan begitu\',\" ungkap Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar saat berbincang lewat sambungan telepon, Rabu (2/3/2022). Jadi tidak berantem. Amiril ini dipukul. Kalau berantem ini kan balas-balasan. Amiril ditonjok sama Irvanto. Begitu,\" tambahnya. Karena tidak melawan, kata Elly, Amiril kemudian melaporkan penganiayaan itu ke pihak Lapas Sukamiskin. Kabar penganiayaan di dalam Lapas Sukamiskin itu kemudian ramai dan heboh di luar. \"Sukamiskin baru berantem sedikit, viralnya kemana-mana. Padahal ditonjok begitu saja,\" katanya. Lapas Sukamiskin kemudian mengambil tindakan terhadap keponakan Setnov. Irvanto diisolasi di sel terpisah karena dinilai telah menganiaya Amiril Mukminin. Terjadi protes dari kubu Setya Novanto karena Irvanto disel isolasi. Tapi, Lapas Sukamiskin tetap menghukum Irvanto. \"Langsung sama dinas sudah diungsikan. Siapa yang salah harus dihukum. Nah sehingga terhadap Irvanto kita ambil tindakan. Beliau kita masukan ke sel tidak boleh keluar dari kamarnya. Diisolasi,\" ungkap Elly. \"Jadi kejadiannya sudah lama hampir satu bulan yang lalu. Iya Februari. Sekarang baik-baik saja,\" imbuhnya. Perselisihan dikabarkan terjadi karena Nurhadi yang merupakan narapidana baru di Lapas Sukamiskin tidak basa-basi atau kulo nuwun kepada Setnov. Setnov sendiri disebut-sebut sebagai salah satu orang yang disegani di Lapas Sukamiskin. (Ida, Sindo)
.jpeg)
Anies Baswedan, Umat Hindu dan Bangunan Toleransi Mengagumkan
Oleh Ady Amar, Kolumnis TULISAN ini tentu bukan dimaksudkan memuji tanpa pijakan sebenarnya. Memuji tanpa bukti dihadirkan, itu sama dengan menghadirkan kebohongan. Menjijikkan. Publik pastilah bisa melihat bukti yang dihadirkan. Bahkan meski tulisan ini tidak dihadirkan, bukti terang benderang itupun mudah terlihat. Tidak ada yang bisa disembunyikan, pun tidak ada hal yang bisa diada-adakan, karena memang tidak ada. Jadi semuanya tampak karena memang wujudnya tampak benderang. Begitupula dengan sikap seseorang, itupun tidak mungkin bisa disembunyikan. Maka, muncul penilaian-penilaian darinya yang bisa disampaikan. Mari kita bicara tentang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Dan itu tentang sikap-sikapnya, yang tanpa memuji, ia hadirkan sikap terpuji. Tentu, sekali lagi, tulisan ini tidak dimaksudkan memuji seseorang tanpa bukti bisa dihadirkan. Tulisan ini hadir sewajarnya. Anies Baswedan seorang muslim taat. Sikap religiusitasnya mengagumkan. Ajaran agama yang diyakininya menghantarkan sikap-sikap terpuji. Sikap toleran pada pemeluk agama lain, ia wujudkan sewajarnya. Itu yang terlihat dari sikap yang dihadirkan. Baginya semua punya hak dan patut mendapat penghormatan yang sama. Maka, intoleransi sikap pastilah bukan Anies Baswedan. Bukan wataknya, bukan kepribadiannya. Banyak hal bisa membuktikan akan itu, akan sikap Anies yang sebaliknya, toleran. Sebagai pemimpin di sebuah provinsi, yang bisa disebut miniatur Indonesia yang sesungguhnya, sikap toleran ia tampakkan. Tidak membedakan agama yang dipeluknya dengan agama lainnya. Mengayomi ia tampakkan, yang itu satu keharusan. Anies selalu memberikan apresiasi pada umat beragama, apapun agamanya. Itu ditampakkan kehadirannya bersama umat beragama yang tengah merayakan hari besarnya. Maka, Anies tampak hadir di tempat peribadatan agama-agama yang ada, membersamai mereka menjelang perayaan hari besar agamanya. Tentu yang dilakukannya tetap sebatas apa yang boleh dilakukan tampak melanggar ajaran agama yang dipeluknya. Toleransi yang tetap menjaga norma agamanya, dan yang itu juga berarti menjaga norma pemeluk agama lainnya. Anies menyadari betul pluralitas agama-agama yang ada, sebuah penghormatan selayaknya dihadirkan. Dan, Rabu (1 Maret), Anies pun hadir bersama umat Hindu di Jakarta yang akan merayakan Hari Raya Nyepi 1 Saka 1944. Anies hadir pada upacara Tawur Agung Kesanga, sebelum keesokan hari merayakan Hari Nyepi. Anies menyampaikan apresiasinya pada umat Hindu khususnya yang ada di Jakarta, yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), yang turut menjaga suasana keteduhan dan ketentraman masyarakat. \"Dalam kesempatan ini kami mengucapakan selamat merayakan Hari Raya Nyepi 1 Saka 1944. Pada siang ini saya berkesempatan untuk hadir dalam upacara Tawur Agung Kesanga, dan sebagai bentuk hormat kami pada umat Hindu di Jakarta,\" itulah sepenggal kalimat sambutan menyejukkan Anies Baswedan. Pastilah rasa gembira yang muncul dari umat Hindu yang hadir di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Kehadiran seorang pemimpin yang mengayomi keberadaan agama-agama resmi negara di wilayahnya, itu pastilah gaungnya menyeruak tanpa batas teritorial. Kehadirannya menjadi tanpa sekat, sekali lagi dalam batas norma agama yang diyakininya, bagian dari tugas yang dipikulnya dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan seadilnya. \"Kami mewakili umat Hindu di Jakarta mengucapkan terima kasih pada Bapak Gubernur yang sudah bisa meluangkan waktunya, dan berkesempatan menghadiri acara ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya,\" ucap ketua Suka Duka Hindu Dharta (SDHD) DKI Jakarta, Made Sudarta, dalam sambutan selaku pemangku hajat. Kehadiran Anies dalam kesibukan padatnya menunjukkan pentingnya hadir dari dekat membersamai pemeluk agama Hindu, merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan integral dua dimensi, horizontal dan vertikal. Dan itu tampaknya yang diwujudkan dalam pembangunan di DKI Jakarta. Membangun tidak sekadar fisik kotanya, tapi juga mental spiritual warganya. Itulah sikap toleransi yang dibangun Anies Baswedan yang tampak terang benderang. Tentu bagi mereka yang bisa melihat dengan hati bersih. Maka, yang terlihat dan dirasakan warga Jakarta khususnya, adalah perasaan bahwa pemimpinnya tidak berjarak dengan komunitas agama apapun. Itu pun tidak cuma bisa dilihat hanya pada batas teritorialnya, tapi menjangkau dan dirasakan umat beragama yang ada di wilayah lain. Pastilah kawan-kawan di Bali yang mayoritas beragama Hindu pun merasakan rasa yang sama dengan warga Hindu di Jakarta, yang meski minoritas tetap diperlakukan tidak beda dengan umat beragama lainnya. Sikap toleran yang tampak dari seorang Anies Baswedan mustahil hadir secara instan. Sikapnya terhadap pemeluk agama lain, yang ada di wilayahnya, itu tidak sekadar menggugurkan kewajiban selaku pimpinan wilayah, tapi lebih dari itu. Bangunan toleransi bagi seorang Anies Baswedan telah terintegral, dan yang muncul adalah sikap empati, yang mustahil bisa dibuat-buat apalagi hanya sekadar pencitraan... Wallahu a\'lam. (*)
Rusia-Ukraina dan Penundaan Pemilu
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan HUBUNGAN antara perang Rusia-Ukraina dengan penundaan Pemilu hampir disebut tidak ada. Baik dimensi waktu maupun ruang. Waktu Pemilu dua tahun ke depan tahun 2024 sedangkan perang saat ini bisa selesai cepat. Ruang pun jauh Rusia-Ukraina di Eropa sedangkan Pemilu di Asia. Indonesia. Meski beraspek global akan tetapi perang Rusia-Ukraina lebih pada kepentingan bilateral. Bahwa soal keterkaitan NATO yang diduga dapat berujung PD III belum dapat dipastikan. Bantuan AS masih setengah hati dan ikut campur AS terhadap negara di halaman depan Rusia nyata mengancam Rusia. Ini menjadi alasan kuat invasi Rusia. Ketum PAN Zulhas yang mengaitkan perang Rusia Ukraina dengan penundaan Pemilu. Tentu alasan ini dinilai mengada-ada atau menambah-nambah, setelah Ketum PKB Cak Imin menghubungkan dengan pandemi dan situasi ekonomi. Ketum Golkar Airlangga berargumen pada aspirasi petani sawit. Jika benar ada skenario Luhut yang diketahui oleh Jokowi maka Jokowi berarti menjalankan politik \"undur-undur\". Maju mundur, mundur maju. Alasan Zulhas mendukung penundaan diduga diajukan atas dasar politik \"stick and carrot\" Jokowi. \"Stick\" nya soal suap alih fungsi hutan di Riau sedangkan \"carrot\" nya jabatan Kementrian untuk PAN yang lama dijanjikan. Stick and carrot juga dapat berlaku sama kepada Cak Imin dan Airlangga. Reaksi publik keras. Ancaman pelengseran karena melanggar Konstitusi dan revolusi sosial sebagai kulminasi kekecewaan rakyat terhadap perilaku rezim. Kini rakyat menunggu sikap Jokowi untuk mengumumkan resmi. Ataukah masih bergerilya mencari celah untuk ikuti permainan dan kemauan kekuatan oligarkhi? Pasca operasi penundaan Pemilu yang kemungkinan gagal dan Pemilu tetap digelar 2024, maka skenario \"perpanjangan usia\" Jokowi dapat kembali ke Prabowo-Jokowi atau mencari figur boneka baru. Ganjar atau Erick Thohir. Di lain sisi Zulhas bisa digoyang internal oleh kelompok Hatta. Cak Imin oleh pengaruh Yahya Staqouf dan Airlangga pun diuji daya tahannya. Maklum \"kudeta\" yang gagal biasanya berefek hukuman. Tanpa ketegasan pernyataan sikap Jokowi untuk tetap melaksanakan Pemilu Februari 2024, maka proses pembusukan (decaying) akan berjalan. Mengambangkan adalah pematangan menuju pelengseran. Gagal skenario melawan Konstitusi untuk \"penundaan\" dapat berakibat \"percepatan\". Jadi alasan perang Rusia-Ukraina bagi penundaan Pemilu jelas tidak rasional dan sekedar mencari pembenaran. Yang jelas perang ini hanya tetap menunda Ukraina menjadi anggota NATO dan menunda ekspor komoditi Indonesia ke Rusia dan Ukraina. Menunda Pemilu hanya akal-akalan. (*)
Djamijatchaer dan THHK Penyelamat Generasi
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan JAUH sebelum Boedi Oetomo berdiri pada tahun 1908, telah berdiri di Bandengan, Kota, Tionghoa Hwe Koan (THHK) yang bergerak di bidang pendidilan pada tahun 1901. Menyusul di Pekojan berdiri Djamijatchaer tahun 1905 yang bergerak di bidang yang sama. Meskipun Belanda membagi kelas sosial ke dalam tiga peringkat: 1. Hollander en Eropeaner 2. Vreemde Oosterlingen, termasuk Tionghoa dan Arab 3. Inlander, Tapi Vreemde Oosterlingen tak dapat menikmati kedudukan kelas sosialnya di lembaga pendidikan yang dibikin Belanda, melainkan pas naik trem. Di trem kelas 1 Hollander en Eropeaner, kelas 2 Tionghoa dan Arab, kelas 3, tanpa kursi, inlander dan kambing. Kelas 3 disebut juga kelas kambing. Tapi di sekolah Belanda, baik Tionghoa, Arab, atau Inlander verboden toegang, dilarang masuk. Karena itu THHK berdiri untuk anak China dan Djamijatchaer berdiri untuk anak Arab dan Melayu. Inlander ketika itu disebut Melayu. Pada kongres Boedi Oetomo II tahun 1909 di Jakarta, B.Oe cabang Betawi mempersoalkan dilarangnya anak2 Betawi bersekolah di sekokah Belanda. Larangan ini melanggar azas praduga tak bersalah, katanya anak Betawi tak sekolah saja ngelawan Belanda, apalagi kalau disekolahkan. Memang ada terkecualian seperti misalnya Husni Thamrin , Rochyani Su\'ud, dan Mohamad Sapi\'i, mereka dianggap dari keluarga terpandang. Taman Siswa dan Muhammadiyah menembus kesulitan ini dengan mendirikan sekolah-sekolah umum. Sehingga jumlah inlander berpendidikan semakin banyak. Belanda pun akhirnya menyerah dan aturan syarat masuk sekolah yang mereka dirikan dikendorkan, apalagi bangkit perlawanan rakyat dengan mendiriksn sekolah- sekolah Ongko Loro, dua tahun bersekolah. Nama Ki Hajar Dewantoro tak dapat diketepikan. Begitu juga nama Rahmah el Yunusiah di Sumatera Barat dan Dewi Sartika di Jawa Barat. Setelah merdeka Bung Karno menggalakkan PBH, Pemberantasan Buta Hurup. Rakyat bersemangat menyambutnya karena buta huruf disadari menghalangi kecerdasan. Sekarang kursus PBH sudah tidak ada. Sekolah segala jenjang berdiri di-mana-mana, bahkan ada yang ke luar negeri untuk mengejar pendidikan. Tapi ruang publik di era reformasi terasa tipis dengan oxygen kecerdasan. (*)
.jpeg)
Ibu Adalah Tiang Negara
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Saya sangat antusias dan mengacungkan dua jempol kepada ibu ibu TNI POLRI yang selama ini peka, peduli dan aktif dalam partisipasinya di WAG ibu ibu TNI POLRI. Terimakasih untuk Ibu Ibu TNI POLRI. Ini menarik dan luar biasa sekali ketika belakangan yang saya tangkap Presiden Joko Widodo mengintip perbincangan di WAG ibu ibu TNI POLRI terkait ketidak setujuanya dengan pemindahan IKN Baru ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur. Namanya ibu ibu, tentu ada plus minusnya, barangkali hasil pemikirannya sederhana tidak semuluk-muluk pemikiran strategis nasional / internasional, namun akumulasi dari beberapa pertimbangan untung rugi, baik buruk, enak tidak enak, suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, yang bermuara pada ketidaksetujuan pribadinya. Justru temuan inilah yang tidak bisa dianggap remeh karena pada dasarnya rakyat yang beratus juta itu sesungguhnya merupakan gabungan dari rumah tangga rumah tangga kecil. Ayah atau bapak sebagai kepala rumah tangga menentukan arah kompas perjalanan rumah tangganya namun ibu yang mendampingi, mengawasi, merawat dan melayani suami disamping mengasuh dan membimbing putera puterinya, berperan dominan dalam rumah tangga. Bahkan peran dan dominasi ibu inilah yang membuat tentram tidak tentram, nyaman tidak nyaman, harmonis tidak harmonis dalam lingkungan rumah tangga atau kluarga. Tidak heran kalau ada yang mengistilahkan ibu berperan bak pakunya rumah tangga yang mengendalikan arah jalanya rumah tangga. Tepat atau tidak tepat, faktanya banyak para bapak dan anak anak banyak ketergantungan kepada ibunya. Kesimpulanya mustahal tidak mustahil jika bapak dan putera puterinya tidak tahu menahu isi hati ibu ibu ini. Jadi Jokowi harus sadar, bahwa jangan anggap remeh isi hati para ibu ibu sangat berpengaruh kepada hati bapak bapak dan putera puterinya. Dengan kata lain, ngintip WAG ibu ibu TNI POLRI lebih tepat dan akurat dibanding ngintip WAG bapak bapaknya / TNI POLRI nya. Lebih lanjut temuan ini perlu disadari dan dipahami oleh para elit negara, bahwa banyak hal perselingkuhan yang pada akhirmya akan ketahuan oleh sang isteri. Lebih konsisten lagi jika para elit negara mau meninggalkan sifat bersandar kepada finansial halal apalagi haram, yang diambil dari uang rakyat yang hidup keseharian harus berjibaku dengan kekurangan, ditambah naiknya beban hidup akibat tekanan tekanan aturan negara yang tidak jelas, ditambah merangkak naiknya harga harga kebutuhan pokok sehari hari. Tolong, terutama teman teman DPR /D, tidak lupa dan tidak abai terhadap nasib rakyat yang pernah ikut andil memperjuangkanmu sehingga kalian berhasil ditempat atau kedudukan sekarang, dan tidak terlena dengan uang uang tak terduga yang anda terima. Nikmatilah rezeki itu dengan tidak melupakan tugas dan kewajiban terhadap aspirasi dan keluhan rakyatmu, niscaya hidupmu lebih berkah. Juga kepada saudara saudaraku TNI POLRI yang masih aktif, laksanakan segala tugas pokokmu dengan sebaik baiknya, jauhkan dari rasa lebih berkuasa, lebih berwenang, lebih bisa dan lebih tahu. karena pemikiran yang keliru menyimpang, selingkuh tidak konsisten dan tidak konsekwen akan merugikan dan membahayakan negaramu yang pada akhirmya juga merugikan dirimu sendiri. Oleh karenanya, bagi yang menyimpang apalagi sengaja selingkuh terhadap HAM, Hukum atau aturan aturan yang benar, disamping akan merugikan dan membahayakan negara termasuk pertanggung jawabanmu kelak. Bicara keburuhan pokok tidak terlepas dengan munyak gireng, yang belajangan durasajan sulitkan mendapatkan minyak gireng hingga lewat antrean, yang belakangan disinyalir itupun semakin sulit didapat karena adanya penimbunan dibeberapa tempat serta sistim distribusi yang dipersulit dan dimanfaatkan sebagai subsisi yang mau vaksin. Akhirnya menjadi pertanyaan lagi terkait vaksin yang seolah diwajibkan bagi pemerintah sehingga menimbulkan kecurigaan bisnis melalui penganggaran yang dibengkakkan. Jadi kembali mencuat dosa dosa rezim ini dalam hal apapun. (*)
Rocky Gerung: Presiden Sudah Bingung!
Jakarta, FNN – Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan, sekarang ini musim pancaroba, dan yang paling banyak berupa perubahan kebijakan. “Itu pancaroba politik yang sangat berbahaya,” katanya. Dampaknya, lanjut Rocky, orang nanti bisa tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo. “Baru diputuskan Pemilu 14 Februari 2024, tahunya muncul usulan penundaan pemilu oleh ketua parpol,” lanjutnya. Koq selalu saja presiden yang disalahkan? Itu pertanda rakyat sudah tidak percaya lagi sama presiden, sehingga kalau ada bendungan yang jebol pun menyalahkan presiden. “Itu menunjukkan bawah sadar publik ini menyatakan kebijakan presiden ngaco di mana-mana. Sehingga alam bergolak,” tutur Rocky Gerung. Seperti itulah orang-orang Indonesia melihatnya. Yang menarik lainnya, pernyataan Presiden yang mengingatkan, hati-hati dengan kenaikan harga-harga barang, ini karena pengaruh situasi dunia. “Hati-hati harga barang bakal naik. Ini kan kebijakan Pak Jokowi ya? Apa Pak Jokowi mengingatkan Pak Jokowi atau Presiden?” sindirnya. “Jadi begitu, kalau presiden sudah bingung, grup WA dia intip, harga luar negeri dia intip. Dia sebenarnya kasih pesan ke siapa? Rakyat jadi bingung kan?” ungkap Rocky Gerung. Hati-hati kepada siapa, karena dia yang memutuskan. Kalau bilang harga minyak goreng tinggi karena harga CPO di luar negeri naik. “Siapa yang sebenarnya yang menyebabkan harga minyak goreng naik,” ujarnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saja tidak tahu, siapa penyebab ini semua. “Tapi presiden sudah mengatakan, kita harus hati-hati. Jadi, hati-hati itu terhadap kebijakan yang tidak hati-hati. Itu intinya. Sekali lagi, itu diputer-puter oleh Pak Presiden karena dia memang kebingungan,” ujarnya. Rocky Gerung menyebut, itu sebagai sinyal, ada yang tidak beres di Istana, tapi ingin ditutup-tutupi dengan masa perpanjangan jabatan presiden. “Di situ konyolnya itu. Orang akhirnya beranggapan semakin diperpanjang, semakin tidak ada kejelasan. Karena itu tadi yang disebut masa pancaroba dari kebijakan yang diubah-ubah,” jelas Rocky Gerung. “Itu kan seolah-olah tidak ada orang di Istana, sehingga tidak ada tegoran. Seharusnya orang-orang yang ada di Istana itu memberitahu kalau ada kebijakan seperti ini nanti akan dibulli, tapi ternyata tidak ada,” ujarnya. Presiden bilang, harga minyak (BBM) naik itu karena ngikuti harga minyak internasional, tapi nyatanya ketika harga sudah turun, harga BBM masih naik. “Jadi, beliau kekurangan pengetahuan, itu intinya. Selalu saya katakan, beliau kurang pengetahuan,” ungkap Rocky Gerung. Bahkan, “Logika sederhana dari sistem pasar itu saja beliau tidak paham. Sehingga keluar istilah-istilah seperti tadi, hati-hati harga akan naik. Anda yang mesti hati-hati,” ujarnya. “Karena, Anda yang buat kebijakan dari informasi-informasi yang diketahui. Atau, dari informasi-informasi yang dipalsukan oleh pembantu-pembantu Anda,” tegas Rocky Gerung. Sebab, menurutnya, kebijakan politik itu diputuskan dalam rapat kabinet dengan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi. (mth) Simak video lengkapnya di Forum News Network Channel https://youtu.be/ApbCfiH7IJ8
Penjelasan KPK Soal Kasus Dugaan Korupsi Gibran dan Kaesang
Jakarta, FNN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan mengenai kelanjutan kasus dugaan korupsi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Gibran dan Kaesang dilaporkan terkait dugaan korupsi. Plt Jubir KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa laporan kasus tersebut masih di pengaduan masyarakat. Kasus dugaan korupsi Gibran dan Kaesang belum masuk ke bagian penindakan. \"Jadi belum masuk ke penindakan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Deputi, artinya masih dalam proses di Pengaduan masyarakat (Dumas) atau sekarang kita sebut dengan PLPM tadi itu,\" kata Ali seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (3/3/2022). Ia menjelaskan, laporan dari masyarakat tersebut membutuhkan waktu sebelum diproses untuk ditindaklanjuti oleh KPK. \"Tentu perkembangan mengenai ini akan disampaikan seperti apa, karena memang butuh waktu dan proses di sana, untuk verifikasi dan telaah,\" bebernya. \"Termasuk tentu apakah pihak pelapor nanti bisa melengkapi laporannya, dan bisa kemudian mendiskusikan lebih lanjut dengan petugas di pengaduan masyarakat,\" lanjutnya. Lebih lanjut, Ali meminta agar masyarakat dapat bersabar mengenai kelanjutan pelaporan Gibran dan Kaesang. \"Saya harap masyarakat untuk bersabar ya,\" pungkasnya. Seperti diketahui, Gibran dan Kaesang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman kasus laporan Ubedilah Badrun. \"Tentu KPK berkepentingan untuk meminta keterangan kepada pelapor itu sendiri. Nah, nanti baru kita lakukan pendalaman apa yang dilaporkan, pihak yang terkait, bukti-bukti permulaan apa yang dimiliki tentu akan kita uji,\" kata Firli, seperti dikutip dari Makassar.terkini.id--jaringan Suara.com. Firli mengatakan pihaknya akan memproses laporan Ubedilah terlebih dahulu. KPK akan memastikan laporan tersebut dan akan mengungkapkan kepada publik. (Sumber: Suara.com)
Mungkinkah Jokowi Terlibat Melawan Konstitusi Penundaan Pemilu 2024?
Oleh Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B JIKA dirunut dan dianalisis, wacana penundaan Pemilu 2024. Pertama digulirkan oleh salah satu Menteri dalam kabinet Jokowi yakni Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, dibawah kordinasi Menko Maritim dan Investasi. Lalu dilanjut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut sumber media CNN Indonesia, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pertemuan internal tokoh PAN, Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Sepekan kemudian diadakan kembali pertemuan elit PAN, konon ditengah pertemuan Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Sekembali dari pertemuan dengan Airlangga, Zulhas menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga. Zulhas menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari. Konon lagi Airlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024. Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Demikian hasil investigasi dari media CNN Indonesia. Jika dianalisis dengan pemberitaan terkini yakni ketika Jokowi memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3). Jokowi sangat sensi dan khawatir terhadap percakapan dalam WAG TNI-Polri khususnya tentang terdapat penolakan atas kebijakan pemerintah memindahkan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Tentunya WAG TNI-Polri tersebut sudah membicarakan banyak hal tidak saja tentang IKN. Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri. Jokowi sepertinya tersinggung tentang percakapan tentang Kepindahan IKN. Karena UU IKN sudah diputus DPR-RI dan Presiden. Benang merah dari pernyataan Jokowi adalah, bahwa Jokowi sangat “ngotot” dan sangat ber ”ambisi” tentang IKN baru sebagai legacy sejarah dari dirinya. Bagaimanapun caranya harus terlaksana. Jokowi sangat “tersinggung” dengan adanya percakapan dalam WAG TNI-Polri khususnya tentang IKN, karena bisa mengacaukan “impiannya” bisa tidak terwujud. Jokowi membutuhkan waktu setidak-tidaknya tambahan 2 tahun lagi sampai 2026 supaya IKN bisa berbentuk. Ambisi Jokowi, sebenarnya bersambut dengan Koalisi gemuk partai di DPR-RI yang dalam waktu sangat singkat memutuskan UU IKN. Dibutuhkan modal besar untuk membangun IKN yang untuk kegiatan awal dari APBN sekitar 600 Triliun, sementara APBN sendiri sedang babak belur. Kemenkeu kebingungan. Tergambar dalam rapat-rapat di DPR-RI. Padahal berbagai pihak yang sangat relevan sudah mengkhawatirkan perpindahan tersebut terutama dari pihak Ahli Geologi dari penelitian mereka tanah di IKN baru tersebut labil dibutuhkan pembiayaan yang berlipat. Sepertinya DPR-RI “sengaja” tidak mengundang dari pihak Ahli Geologi sewaktu memproses RUU tersebut. Demikian juga dengan kajian dalam pertahanan dan keamanan dianggap sangat riskan oleh para ahli militer pensiunan, karena lalulintas laut internasional, serta kedalam laut sekitar pantai IKN baru yang bisa dilewati oleh Kapal Selam musuh. Seperti DPR-RI juga “sengaja” tidak menggunakan ahli pertahanan dalam proses RUU IKN. Lalu kemudian sejumlah tokoh nasional, juga sedang melakukan Judicial Review terhadap UU IKN yang diproses kilat oleh DPR – RI. Last but not list, UU IKN sebenarnya masih bermasalah. Kepindahan IKN masih merupkan aspirasi terbatas elit Istana dan elit Parpol. Rakyat masih belum paham betul kenapa harus dipaksakan membangun IKN Baru cepat-cepat. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 ini sebenarnya adalah rencana istana demi terlaksananya IKN Baru. Jokowi “tidak percaya” terhadap pemerintahan berikutnya. Bisa-bisa IKN Baru tidak diteruskan. Dibutuhkan waktu sampai 2026 setidak-tidaknya agar IKN ber bentuk. Nah Ketua Umum PAN, PKB dan Golkar “bangga” berperan untuk memuluskan rencana memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024. Namun sepertinya ada “kekecewaan” Istana terutama tentunya presiden Jokowi, kurang baik komunikasi yang dibangun oleh tangan kanannya. Sehingga PDI Perjuangan menolak dengan keras rencana penundaan Pemilu 2024 tersebut, demikian juga Gerindra dan Nasdem. Bisa jadi tangan LBP tidak sampai kepartai tersebut. Yang pasti partai oposisi Demokrat dan PKS sejak awal sudah menolak. Penulis setuju dengan analisis dan pertanyaan Anthony Budiawan, seorang ekonom dan ahli analisis politik. Penundaan pemilu telah menjadi kesepakatan bersama merupakan Kudeta Konstitusi dan anti Pancasila dan UUD 45, semua sudah mereka diskusikan, dibahas dan diputuskan di internal partai PAN, PKB dan Golkar. MK bisa bubarkan parpol anti-pancasila dan UUD45. Tentunya Jokowi sebagai Presiden tidak lepas dari permintaan tanggung jawab. Ambisi dan kepentingan segelintir elit dan pribadi Presiden untuk memaksakan ide dan mimpinya melalui wacana penundaan pemilu tentunya harus mendapatkan perlawanan yang luas dari masyarakat. (*)
POPULER
