ALL CATEGORY
Rusia Kuasai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia
Jakarta, FNN. Pasukan Rusia telah merebut pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di tenggara Ukraina, demikian menurut pihak berwenang setempat, Jumat.\"Personel operasi sedang memantau kondisi unit-unit pembangkit,\" kata otoritas tersebut di media sosial. Mereka menambahkan bahwa tindakan itu dilakukan untuk memastikan PLTN berjalan sesuai aturan keselamatan.Ukraina sebelumnya melaporkan bahwa pasukan Rusia menyerang PLTN itu Jumat dini hari sehingga fasilitas pelatihan setinggi lima lantai di dekatnya terbakar.\"Kebakaran telah terjadi. Jika (PLTN) itu meledak, ledakan bisa 10 kali lebih besar daripada Chernobyl! Rusia harus SEGERA menghentikan serangannya, izinkan pemadam kebakaran, dirikan zona keamanan!\" tulis Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Twitter pada Jumat.Menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada Jumat, PLTN tersebut tidak terdampak oleh kebakaran dan tidak ada perubahan tingkat radiasi.\"Pihak berwenang Ukraina mengatakan kebakaran di pembangkit itu tidak berdampak pada peralatan \'esensial\' dan petugas setempat sedang melakukan tindakan mitigasi,\" kata badan itu.Dinas kedaruratan Ukraina pada Jumat mengatakan bahwa kebakaran tersebut berhasil dipadamkan. (Sumber: ANTARA)
Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
Jakarta, FNN. Mantan Wakil Presiden, HM Jusuf Kalla, menyebut, menunda pelaksanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislislatif yang telah ditetapkan 14 Februari 2024, adalah pelanggaran terhadap konstitusi. \"Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi,\" tutur dia, merespon wacana politik itu kepada wartawan seusai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat. Mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini menekankan, ada aturan dalam konstitusi yang harus ditaati dalam menjalankan proses demokrasi salah satunya penyelenggaraan Pemilu lima tahun sekali. \"Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah,\" kata dia yang juga ketua umum Dewan Masjid Indonesia ini. Selain itu, penundaan Pemilu yang diusulkan para elitis parpol satu atau dua tahun ke depan tentu tidak semua orang menyetujui wacana itu. \"Khan sebagian besar tidak setuju,\" kata dia.Lebih jauh JK berpendapat, dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang berdemokrasi hingga diwarnai konflik. Namun demikian, semua tetap berjalan aman dan bisa dikendalikan. Taat konstitusi adalah upaya yang lebih tepat. \"Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,\" kata dia.Sebelumnya, JK mengingatkan UUD 1945 telah mengamanatkan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Ia khawatir jangan sampai wacana penundaan Pemilu akan berujung masalah, sebab ada dugaan pihak lain yang ingin memanfaatkan itu untuk kepentingannya. “Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,\" kata dia. Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman penetapkan jadwal KPU. Usulan menunda pemilu itu dihembuskan wakil ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.Usulan itu pun di respons pimpinan partai politik lain seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Kendati demikian banyak pula pihak tidak setuju wacana penundaan itu. (Sumber: ANTARA)
Gde Siriana: Rakyat Tolak Tunda Pemilu Indikasi Tak Sabar Ganti Rezim
Tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027. Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dalihnya macam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Manuver ketiga pimpinan partai itu mendapat reaksi keras dari masyarakat, pakar, dan tokoh politik maupun ekonomi. Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, termasuk yang menolak penundaan Pemilu tersebut. Kepada redaksi FNN, Jumat (4)3)2022) Gde memaparkan alasannya. Bagaimana Anda menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 ke 2027? Jika diamati di lapisan masyakarat, baik itu kelompok pro demokrasi, mahasiswa, emak-emak maupun kalangan pengusaha menengah, mayoritas menolak penundaan Pemilu. Saya juga menolak. Silahkan di survei saja. Mengapa Anda menolak? Secara konstitusi jelas tidak diatur dan membutuhkan amandemen terlebih dahulu, atau dekrit. Ini resiko kandasnya besar. Apa sebetulnya yang tersirat dari banyaknya penolakan ini? Saya melihat penolakan penundaan pemilu lebih merupakan indikasi rakyat sidah tidak sabar meminta agar rezim hari ini diganti. Alasannya ada 4 faktor utama yang gagal di pemerintahan Jokowi : pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, kinerja ekonomi dan persoalan lingkungan. Jika tetap ditunda, siapa yang diuntungkan? Kita amati lebih jauh, penundaan ini lebih menguntungkan penguasa dan oligarki. Semua petahana senang (SPS) tidak perlu keluar biaya miliaran untuk kompetisi lagi. Sedangkan cukong oligarki jelas tidak perlu investasi besar. Hanya sebagian kecil untuk operasi mobilisasi suara partai pendukung tunda pemilu. Rezim ini serakah dong? Keserakahan kekuasaan ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk rakyat. Bahkan ini menjadi bukti, hampir 25 tahun reformasi, kedaulatan rakyat di bawah tahta oligarki. (sws)
AS: Reaktor Nuklir di PLTN Ukraina yang Terbakar Dimatikan
Washington, FNN - Reaktor nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina terlindungi oleh struktur penahan yang kuat dan reaktor itu \"sedang dimatikan secara aman\", kata Menteri Energi Amerika Serikat Jennifer Granholm, Kamis (4/3) waktu setempat. Dia mengatakan di Twitter dirinya telah berbicara dengan menteri energi Ukraina tentang kondisi PLTN yang terbakar saat terjadi pertempuran antara tentara Rusia dan Ukraina. \"Kami tidak melihat adanya kenaikan radiasi di fasilitas tersebut,\" kata Granholm. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk mendapatkan informasi terkini tentang kebakaran di PLTN itu, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Biden bersama Zelenskiy \"mendesak Rusia untuk menghentikan aktivitas militernya di kawasan itu dan mengizinkan petugas pemadam dan layanan darurat untuk mengakses tempat tersebut,\" kata pernyataan tersebut. (mth/Antara)
KPK Dalami Pemberian Uang untuk Menangkan Proyek Pemkab Tulungagung
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian sejumlah untuk dapat memenangkan berbagai proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan memeriksa empat orang saksi. \"Para saksi hadir dan tim penyidik masih melakukan pendalaman, antara lain mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak yang terkait dengan perkara ini untuk bisa memenangkan berbagai paket proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Keempat orang yang diperiksa itu ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung Imam Kambali, Sri Mulyati selaku bendahara PT Kediri Putra, Aan Widuri selaku wiraswasta, dan Budi Santoso dari pihak swasta. KPK memeriksa empat saksi tersebut di Gedung Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Rabu (2/3), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung. KPK saat ini masih mengembangkan penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung. KPK juga belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara serta pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu sesuai dengan kebijakan pimpinan KPK bahwa publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan ketika telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka. Sebelumnya, KPK memproses mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dalam perkara korupsi proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung. Di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Februari 2019, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap Syahri Mulyo dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp700 juta. (mth/Antara)
Popularitas Sitkom Zelenskyy "Servant of the People" Naik
Jakarta, FNN - Serial komedi \"Servant of the People\" (2015) yang dibintangi oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapatkan peningkatan popularitas di sejumlah negara. Managing Partner Eccho Rights Nicola Söderlund mengatakan, penjualan untuk hak siar atas sitkom tersebut telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut minat terhadap sitkom ini luar biasa. \"Acara televisi ini sudah cukup lama. Tapi, tentu saja, mengingat situasi sekarang, ini menjadi sangat, sangat, sangat menarik untuk semua orang,\" ujar Söderlund, dikutip dari Associated Press pada Jumat. Eccho Rights telah mendistribusikan sitkom “Servant of the People” sejak diluncurkan pada 2015. Serial ini dibuat oleh Studio Kvartel 95 yang didirikan Zelenskyy. “Servant of the People” menjadi acara televisi yang populer di Ukraina. Sitkom ini terdiri dari tiga musim dan telah melahirkan film versi spin-off. Dalam serial tersebut, Zelenskyy memerankan karakter bernama Vasiliy Petrovich Goloborodko, seorang guru sekolah menengah yang didapuk menjadi presiden setelah video seorang siswa yang mencela korupsi pejabat di Ukraina menjadi viral. Pada 2019, mantan aktor dan komedian itu benar-benar menjadi Presiden Ukraina melalui partai politik bernama sama, Servant of the People. Sitkom tersebut semakin populer sejak wajah Zelenskyy menjadi sorotan sebagai Presiden Ukraina yang mempertahankan negaranya dari serangan Rusia sepekan terakhir. Jaringan televisi Inggris Channel 4 mengumumkan pihaknya telah memiliki hak siar \"Servant of the People\" dan akan menayangkan satu episode pada Minggu. Eccho Rights juga melaporkan kesepakatan dengan MBC di Timur Tengah, ANT 1 Yunani, dan PRO TV di Rumania, serta jaringan televisi di Bulgaria, Moldova, Estonia, Prancis, Finlandia, dan Georgia. Namun untuk AS, belum jelas jaringan televisi mana yang memiliki hak siar atas sitkom tersebut. \"Orang-orang terkejut bahwa seorang komedian bisa menjadi politisi, tapi itulah dia. Keterampilannya dalam menyampaikan pesan yang menarik kepada orang-orang, yang harus dilakukan jika Anda seorang pembawa acara TV, telah banyak membantunya menjadi seorang politisi,\" kata Söderlund. Menurut Söderlund, Eccho Rights sendiri telah menyumbangkan 50.000 Euro ke Palang Merah Ukraina dengan tujuan untuk mengimbangi pendapatan yang perusahaan hasilkan dari penjualan sitkom tersebut. Eccho Rights telah menghapus acara TV Rusia dari katalognya Tidak hanya populer, sitkom “Servant of the People” juga telah memenangkan penghargaan serial fitur terbaik di Teletriumph Awards di Ukraina dan Gold Remi Award untuk Komedi Televisi di WorldFest 2016 di Houston. (mth/Antara)
.jpeg)
Menunggu Aksi TNI-Polri
Sistem politik boleh saja memisahkan negara dengan agama. Tapi itu bukan berarti negara dapat leluasa melakukan intervensi terhadap kehidupan agama seseorang, kelompok atau umat tertentu. Pidato presiden yang mengusik komunikasi grup WhatsApp dan mengatur kegiatan pengajian istri-istri TNI-Polri, terlebih dengan mengaitkan radikalisme di dalamnya. Pada prinsipnya bukan hanya mengebiri hak asasi, lebih dari itu menjadi tindakan yang merendahkan marwah dan kewibawaan TNI-Polri. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI PRESIDEN kini semakin melampaui batas. Pernyataannya yang menyudutkan TNI-Polri, dengan mengangkat interaksi grup WhatsApp para istri TNI-Polri di hadapan publik. Semakin menunjukkan sikap pemimpin yang jauh dari kenegarawanan, tidak mampu mengayomi dan melindungi segenap anak bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia. Meski menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan serta panglima tertinggi TNI-Polri, bukan berarti presiden bisa seenaknya memperlakukan setiap orang atau institusi publik. Apalagi terhadap TNI-Polri, sebuah instrumen negara yang vital dan strategis yang kehadirannya menopang keberadaan dan eksistensi Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Tak sepantasnya, upaya merongrong dan menjatuhkan martabat TNI-Polri dilakukan, sekalipun oleh seorang presiden. Miris dan ironis, meski menyasar pada para istri TNI-Polri. Kekecewaan presiden yang kemudian diikuti sindiran terhadap suara batin dan nurani istri-istri prajurit itu. Sejatinya juga ikut menohok TNI-Polri. Seperti mengajari ikan berenang, presiden seakan \'over lap\' menyinggung soal kedisiplinan dan kecenderungan radikalisme di tubuh TNI-Polri. Bukankah selain menjaga pertahanan dan keamanan demi keutuhan dan keselamatan NKRI, tugas TNI-Polri juga menjaga dan melindungi presiden?. Presiden yang masih bisa bertahan menduduki jabatannya meski dalam gelombang panjang demonstrasi dan mosi tidak percaya rakyat, bukankah itu karena peran dan fungsi TNI-Polri?. Oleh karena itu, perilaku presiden yang sudah melewati batas kewajaran sebagaimana yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia dalam semua sendi kehidupan. Sudah sepatutnya mendapatkan refleksi dan evaluasi bukan hanya dari rakyat, melainkan juga perlu langkah-langkah nyata dan konkrit dari TNI-Polri dalam menyikapi realitas faktual dan aktual kebangsaan. Bahwasanya, presiden seperti dikuasai dan diatur oleh \"invisible hand\" yang membuatnya begitu berjarak dengan rakyat dan TNI-Polri. Presiden seperti dalam cengkeraman kapitalisme global, dalam hegemoni neo imperialisme dan kolonialisme serta dibawah kendali kuat oligarki. Istri-istri TNI-Polri sesungguhnya menjadi representasi semua ibu-ibu dan rakyat Indonesia, terhadap ketidaksetujuan IKN. Mungkin juga ketidaksetujuan terhadap kenaikan BBM dan harga sembako. Juga ketidaksetujuan pada utang negara yang semakin meradang, ketidak setujuan terhadap omnibus law, ketidaksetujuan pada presidensial treshold 20% dan JHT yang penuh siasat. Bahkan ketidaksetujuan akan banyaknya kebijakan presiden yang berdampak buruk bagi kehidupan rakyat, negara bangsa dan agama. Tentu saja, keadaan dan realitas ini membahayakan kelangsungan Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI, jika dibiarkan terus-menerus dan larut terlalu dalam. Pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia, sembari menghidupkan kesadaran kritis dan gerakan perlawanan. Rakyat bersikeras, tetap mengandalkan dan menanti aksi TNI-Polri. Tidak sekedar menjaga Marwah dan kewibawaan TNI-Polri, akan tetapi demi martabat dan juga keselamatan negara bangsa Indonesia tercinta. Menunggu aksi TNI-Polri sebagai pintu gerbang terakhir pertahananan keamanan RI, menghidupkan kembali api nasionalisme dan patriotisme yang telah lama redup, seperti yang telah dikobarkan oleh para istri-istri mereka yang hebat dan luar biasa itu. (*)
Warga Korban Tanah Bergerak di Lebak Dambakan Relokasi
Lebak, FNN - Para korban tanah bergerak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tampak kebingungan karena harus tinggal di tenda pengungsian tanpa kepastian hingga kapan. Rumah mereka di Kampung Cihuni, Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak mengalami retak-retak dan bahkan ada yang roboh akibat bencana alam tersebut. Guna mencegah jatuh korban, mereka sementara ini tinggal di tenda pengungsian yang didirikan para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tanah bergerak di pemukiman itu telah berlangsung satu bulan terakhir. Masyarakat ketakutan karena kondisi bangunan rumah terancam bencana. Bahkan, sejumlah rumah roboh akibat tanah bergerak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Masyarakat sudah meninggalkan pemukiman dan kemudian tinggal di tenda pengungsian. \"Kami ingin hidup bersama keluarga aman dan nyaman dari ancaman bencana alam itu,\" kata Ipah (35), seorang pengungsi yang warga Kampung Cihuni. Masyarakat yang terdampak tanah bergerak di kampung itu mendambakan relokasi agar kehidupan kembali normal. Saat ini, mereka merasa kehidupan tidak nyaman karena tinggal di tenda pengungsian dengan kondisi cukup memprihatinkan. \"Kami minta pemerintah daerah segera berupaya untuk merelokasi warga yang terdampak bencana alam itu,\" katanya. Kepala Desa Curugpanjang Yadi mengatakan tanah bergerak di kampung itu berdampak terhadap 37 rumah warga, 48 kepala keluarga atau 173 jiwa. Masyarakat sudah mengosongkan rumah mereka untuk menghindari bencana karena kondisi rumah rusak berat dan terancam roboh. Sebagian warga tinggal di pengungsian, ada juga yang mengontrak rumah, sedangkan lainnya tinggal bersama kerabat atau orang tua di lokasi yang aman dari bencana. \"Kami terpaksa membongkar rumah, karena kondisi bangunan rumah terancam roboh akibat tanah bergerak,\" kata Juli (58), seorang warga Cihuni. Kondisi saat ini masih ditambah dengan hujan yang hampir setiap hari turun dengan intensitas sedang dan lebat disertai angin kencang. Seorang warga setempat lainnya, Nia (45), mengaku rumahnya rusak parah akibat bencana itu sehingga terpaksa bersama keluarganya saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang aman dari bencana. Ketua RT 02/RW 09 Kampung Cihuni Dayat menyebut sejumlah fasilitas umum di daerah itu juga terdampak tanah bergerak, seperti masjid dan MTs Ar-Ribathiyah. Bahkan, tiga ruang kelas madrasah itu roboh. Ajukan Pemerintah desa setempat sudah mengajukan permintaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak terkait dengan relokasi warga. Pemerintah desa telah menyiapkan lahan seluas 2,5 hektare untuk tempat relokasi. Masyarakat telah menyepakati relokasi dan mereka tidak boleh kembali tinggal di kawasan rawan bencana alam itu. \"Kami bersama warga sudah sepakat untuk dilakukan relokasi ke lahan desa itu,\" kata Yadi. Pihak BPBD setempat menyatakan kesiapan merealisasikan program tersebut, sedangkan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mendukung relokasi agar warga tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian karena tentunya tidak nyaman. \"Kami berharap relokasi itu secepatnya direalisasikan karena sudah disediakan lahan seluas 2,5 hektare untuk 37 rumah,\" kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama. Program relokasi melalui pembangunan rumah instan sederhana oleh Dinas Permukiman Provinsi Banten. Pembangunan relokasi menggunakan APBD Lebak dan Dana Desa setempat. Rencana itu juga sudah dilaporkan kepada bupati agar bisa secepatnya dilakukan relokasi. Saat ini, BPBD setempat melibatkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung untuk melakukan penelitian tanah bergerak di Curugpanjang. Diperkirakan kasus tanah bergerak di desa itu berbeda dengan kejadian di daerah lain. Biasanya, tanah bergerak bermuara pada aliran sungai, namun di Curugpanjang tidak ada aliran sungai. Tanah bergerak di desa itu, diduga terkait dengan adanya kawasan sumber air di perbukitan. \"Kami berharap pekan depan sudah dilakukan penelitian oleh PVMBG Bandung,\" katanya. Diharapkan ada rekomendasi atas penanganan kawasan perkampungan tersebut selanjutnya berdasarkan rekomendasi hasil penelitian PVMBG. Apabila hasil penelitian menyebutkan kawasan itu membahayakan warga, tempat tinggal mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. \"Kita siap melakukan relokasi jika membahayakan warga yang terdampak bencana pergerakan tanah,\" katanya. Camat Cukulur Sukmajaya mengatakan masyarakat setempat siap direlokasi jika lokasi tanah bergerak itu membahayakan keselamatan mereka. Hampir setiap hari terjadi tanah bergerak di perkampungan itu sehingga warga khawatir rumahnya roboh dan mereka menjadi korban. \"Jika direlokasi bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,\" katanya. Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah mendukung pemkab setempat merelokasi rumah korban tanah bergerak di desa itu. Tinggal di tempat yang lebih aman dari bencana akan membuat warga hidup dengan nyaman dan damai. Terlebih, tidak lama lagi Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah. \"Kami berharap bupati segera mengalokasikan anggaran relokasi,\" katanya. Pelaksanaan relokasi tentu harus ada rekomendasi dari PVMBG Bandung setelah penelitiannya. Apabila kawasan tersebut relatif aman dan tidak kembali terjadi tanah bergerak maka tidak perlu relokasi. Namun, sebaliknya jika direkomendasikan berbahaya maka secepatnya mereka direlokasi ke tempat lebih aman. \"Pada dasarnya relokasi itu sangat setuju untuk menghindari korban bencana alam,\" kata Weliansyah yang Anggota Komisi IV (Bidang Pembangunan) DPRD Lebak itu. Bantuan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan berupa beras satu ton, perlengkapan bayi, lauk-pauk, dan makanan ringan kepada korban tanah bergerak di daerah tersebut yang saat ini tinggal di pengungsian. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak Agus Rohmantika mengatakan korban tanah bergerak sudah menerima bantuan dari Kemensos itu. Bantuan juga datang dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemkab Lebak, dan berbagai lembaga sosial di daerah tersebut. Warga yang tinggal di tenda pengungsian dengan jumlah sekitar 63 jiwa itu mendapatkan jatah makan tiga kali dalam sehari, sedangkan anak-anak mereka mendapatkan jatah minum susu dan makanan ringan. Mereka juga mendapatkan bantuan berupa kasur, bantal, dan selimut untuk perlengkapan tinggal di tenda pengungsian dengan. \"Kami tentu mengutamakan pelayanan dasar setelah bencana alam agar warga korban bencana alam tidak kelaparan,\" katanya. Relawan Sahabat Indonesia (RIS) yang berpusat di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyalurkan bantuan logistik, berupa bahan kebutuhan pokok, makanan, mi instan, dan tenda pengungsian bagi mereka. Bantuan itu diterima aparat Desa Curugpanjang untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di pengungsian. \"Kami berharap bantuan logistik itu meringankan beban warga yang terdampak bencana alam,\" kata Susilo, perwakilan RIS di Lebak. Penanganan terhadap warga Lebak yang sedang menghadapi bencana tanah bergerak di desa itu sedang ditempuh dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Penanganan itu, termasuk mewujudkan relokasi tempat tinggal mereka sebagai solusi yang relatif permanen dalam mengatasi dampak bencana alam tersebut. (mth/Antara)
Pratu Heriyanto, Korban Penembakan KSB di Beoga Dievakuasi ke Timika
Jayapura, FNN - Prajurit Satu Heriyanto, yang luka tembak saat baku tembak dengan kelompok bersenjata di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat (4/3), telah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika. Korban sudah dievakuasi menggunakan pesawat terbang nomor registrasi PK-LTF milik Asian-One. \"Saat ini korban sudah berada di RSUD Timika,\" kata Kepala Penerangan Kodam XVII /Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, di Jayapura, Jumat. Ia bilang, kelompok bersenjata menyerang mereka, Kamis (3/3), saat prajurit yang bertugas di Pos Koramil Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, sedang berpatroli hingga Heriyanto tertembak. Penyerangan pada pukul 12.45 WIT terhadap prajurit di Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya. Dari laporan yang diterima insiden itu bermula saat 12 personel Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH berpatroli sekaligus memperbaiki saluran air yang berjarak sekitar 50 meter dari pos. Saat memperbaiki saluran memperbaiki saluran air itulah kelompok bersenjata tiba-tiba menyerang dan menembaki para prajurit hingga terjadi baku-tembak. \"KSB berjumlah 15 orang dan tiga orang di antaranya membawa senjata api laras panjang. Setelah terjadi baku-tembak, mereka dilaporkan menuju ke arah Kampung Ogamki, Distrik Beoga,\" kata Erlangga. (mth/Antara)
PLTN Ukraina Terbakar, Media Rusia Sebut Radiasi Nuklir Aman
Moskow, FNN - Tingkat radiasi dasar tidak berubah di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina yang terbakar dalam serangan tentara Rusia, kata kantor berita Rusia RIA yang mengutip juru bicara PLTN itu. Secara terpisah, RIA yang mengutip dinas kedaruratan Ukraina mengatakan bahwa kebakaran terjadi di luar perimeter PLTN tersebut dan salah satu blok pembangkit telah dimatikan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengabarkan bahwa PLTN terbesar di Eropa itu terbakar dalam serangan Rusia pada Jumat. \"Tentara Rusia menembak dari semua sisi ke PLTN Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa,\" cuit Kuleba di Twitter. \"Kebakaran telah terjadi. Jika (PLTN) itu meledak, ledakannya bisa 10 kali lebih besar daripada Chernobyl! Rusia harus segera menghentikan serangannya, izinkan pemadam kebakaran, dirikan zona keamanan!\" tulis Kuleba. Pertempuran sengit terjadi di kawasan PLTN itu yang berjarak sekitar 550 km arah tenggara Kiev, kata Dmytro Orlov, Wali Kota Energodar, kota terdekat dari PLTN itu, dalam sebuah unggahan daring. Dia mengatakan tidak ada korban jiwa, tapi tidak memberikan rincian. Rusia sebelumnya telah menguasai PLTN Chernobyl, sekitar 100 km arah utara ibu kota Kiev. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan di Twitter bahwa mereka \"mengetahui adanya serangan roket\" di pembangkit listrik itu dan sedang menjalin kontak dengan otoritas Ukraina tentang situasinya. Sebelumnya, otoritas Ukraina melaporkan tentara Rusia berusaha merebut PLTN itu dan telah memasuki kota dengan tank-tank. \"Akibat dari serangan roket musuh yang terus menerus terhadap gedung dan unit pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, PLTN Zaporizhzhia terbakar,\" tulis Orlov di kanal Telegram miliknya, seraya menyebut insiden itu sebagai ancaman terhadap keamanan dunia. Dia tidak memberikan rincian dan Reuters belum bisa memverifikasi informasinya, termasuk potensi serius dari kebakaran. (mth/Antara)
POPULER
