ALL CATEGORY
.jpeg)
Nasionalisme dan Patriotisme Isteri-Isteri TNI-Polri
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Meskipun hanya muncul dari kegelisahan istri-istri TNI-Polri dalam grup WhatsApp, tidaklah bisa dianggap enteng dan layak diapresiasi, karena benih-benih kesadaran sebagai refleksi dan evaluasi terhadap krisis kebangsaan itu kini mulai tumbuh di tubuh keluarga TNI-Polri. Karena dibalik kehebatan para pemimpin, sesungguhnya ada kekuatan sang istri. Nasionalisme dan patriotisme pada TNI-Polri yang selama ini mati suri, seakan bangkit lewat para istri sang belahan jiwa dan tambatan hati. UNTUK kesekian kalinya, presiden mempermalukan dirinya sendiri di hadapan publik. Setelah banyak pidato kampanye dan janji politik yang diingkari, tanpa sadar ia mengungkap ada aroma menentang kebijakan IKN dari lingkaran TNI-Polri. Meski terlontar dari para istri TNI-Polri dan hanya melalui WhatsApp (WA) grup. Fenomena ini menunjukkan, sejatinya seorang presiden tak bisa menguasai segalanya dan tak bisa mengatur semuanya. Tidak di setiap tempat, tidak dalam setiap waktu dan bahkan tidak pada setiap orang. Betapapun seorang presiden menjadi panglima tertinggi TNI dan menjadi orang nomor satu yang berkuasa di negeri ini. Dengan narasi tidak membangun kedisiplinan dari yang kecil dan dari yang sederhana yang ditujukan kepada TNI-Polri. Pidato kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Jakarta pada Selasa 1 Maret 2022, yang menyinggung adanya ketidaksetujuan IKN dari para istri anggota TNI-Polri. Pada prinsipnya, membuktikan presiden tak akan bisa memaksakan kebijakan politiknya kepada rakyat, termasuk kepada anggota TNI-Polri beserta keluarganya. Apalagi jika keputusan presiden tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi dan kedaulatan serta eksistensi negara ke depannya. Presiden seperti mengalami apa yang diungkap pepatah \"menepuk air di dulang, terpericik muka sendiri\". Cukilanan sambutan presiden di hadapan petinggi TNI-Polri itu, bukan hanya membuktikan ia tidak dihargai dan dihormati oleh para isteri TNI-Polri yang tidak menyetujui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Lebih dari itu, menunjukkan betapa banyak kelemahan dan tidak berwibawanya seorang presiden bahkan di lingkungan terdekatnya. Selain korupsi dan kejahatan negara lainnya yang marak mengelilinginya. Sebelumnya perilaku presiden sering menjadi bahan ejekan dan olok-olokan rakyat yang pidatonya tidak mencerminkan satunya kata dengan perbuatan. Dengan kata lain rakyat menilai kampanye dan janji politik presiden lebih banyak menghasilkan kebohongan publik. Belum lama juga seorang menteri koordinator yang tidak respek dan beretika ketika berbicara di hp saat presiden sedang berpidato, sebuah peristiwa langka yang memalukan dan merendahkan presiden yang ditonton rakyat. Sudah tak terhitung seringnya peristiwa yang menegaskan betapa presiden tak mampu menjadi orang yang bisa dijunjung serta diteladani karena tidak memiliki kecerdasan dan ketegasan. Publik terlanjur menilai, presiden boneka dan planga-plongo, pula. TNI-Polri Sebagai Alat negara, Bukan Alat Kekuasaan Ketika salah satu isi pidato presiden, membuncah ekspresi kekecewaan pada para isteri TNI-Polri karena tidak mendukung IKN, padahal UU pemindahan ibu kota negara itu sudah disetujui pemerintah dan DPR, sebagaimana kilah presiden. Sesungguhnya, presiden yang belum usai periode keduanya itu, secara tidak langsung mengungkit keraguan UU IKN baik dari sisi legalitas maupun legitimasinya. Seperti menghangatkan kembali polemik dan kontroversi soal IKN yang berkepanjangan bahkan sebelum ditetapkan menjadi UU hingga saat ini. Pertama, dengan gelombang demonstrasi dan tuntutan penolakan hampir semua kebijakan presiden di periode keduanya. Membuktikan langkah-langkah ekonomi, politik, dan hukum yang dijalankankan presiden bukan hanya tidak populis, tapi memiliki resistensi luas dan menyengsarakan kehidupan rakyat dipelbagai sektor penting dan strategis. Kebijakan pemerintah yang disetujui DPR mewakili siapa?. Kalau mewakili rakyat, rakyat yang mana?. Justru kebanyakan rakyat menilai itu menjadi kepentingan oligarki. Kebijakan struktural dan sistemik melulu melahirkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Pemilik modal besar semakin berkembang borjuasinya dan masif menguasai negara. Kedua, dinamika yang timbul dari para istri TNI-Polri seperti mewakili rakyat pada umunya dan emak-emak di negeri ini khususnya. Aspirasi para istri TNI-Polri falam salah satu platform media sosial itu menjadi eskalatif dan akumulatif dari penolakan semua kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Seperti omnibus law, PT 20%, kelangkaan bahan pangan dan mahalnya sembako seiring menurunnya daya beli masyarakat, JHT meski dianulir presiden sendiri karena kuatnya desakan publik, dan masih banyak lagi distorsi kebijakan penyelenggaraan negara yang mendapatkan resistensi tinggi dari rakyat termasuk dari lingkungan TNI-Polri. Ketiga, kegelisahan dan kecemasan terhadap IKN dari para istri TNI-Polri yang tertuang di grup WhatsApp, seakan menandakan masih adanya cahaya kesadaran fungsi dan peran TNI-Polri yang sebenarnya. Ada benih-benih kekuatan moral yang tak pernah redup, bahwasanya TNI-Polri itu pada hakekatnya menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Kesetiaan dan pengabdian utamanya lebih kepada rakyat, bukan kepada para pejabat. Apalagi kepada para pejabat yang menghianati amanat penderitaan rakyat dan beresiko menghancurkan kedaulatan negara dan bangsa. Loyalitas dan dedikasi tinggi dari TNI-Polri harusnya dan hanya ditujukan kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, bukan kepada sistem kapitalisme dan cecunguk oligarki. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan TNI-Polri ikut terseret dalam atmosfer politik dan tak berdaya harus melindungi oligarki sembari represi kepada rakyat, karena terikat oleh aturan dan istitusi negara. Jadi, pidato yang membuka aib kepemimpinan presiden sendiri, biar bagaimanapun tetap terbesit adanya harapan dan keyakinan rakyat melalui para istri TNI-Polri. Bahwasanya TNI-Polri akan kembali ke pangkuan rakyat. TNI-Polri sepatutnya menjadi alat negara. TNI-Polri tidak sama sekali sebagai alat kepentingan kekuasaan dan kepentingan oligarki. TNI-Polri secara alami berasal dari rahimnya rakyat, mengabdi dan melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa \"reserve\". Akhirnya rakyat kini mulai bisa berharap dari para isteri TNI-Polri. Belahan jiwa dan tambatan hati kalangan militer, mulai meniupkan kembali api sapta marga TNI-Polri. Para istri-istri hebat itu seperti membangkitkan nasionalisme dan patriotisme TNI-Polri yang telah lama mengalami mati suri. Bagaikan membedah persoalan kebangsaan dan solusinya dari persefektif perempuan atau kalangan ibu-ibu. \"Power of Emak-Emak\", terus menjalar, menjalar, dan menjalar. (*)
Prabowo Dikabarkan Jemput Kedatangan 80 WNI dan 3 WNA dari Ukraina
Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) Teuku Faizasyah sebut, 80 Warga Negara Indonesia (WNI) serta 3 Warga Negara Asing (WNA) dari Ukraina akan tiba pada pukul 17.00 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. \"WNI yang tiba 80 dan WNA 3 orang, saya diinfokan bahwa pesawat datang pada pukul 17.00,\" ujar Teuku saat dihubungi MPI, Kamis (3/2/2022). Menurut Teuku, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan hadir dalam prosesi penyambutan WNI di Bandara. \"Kabarnya Menhan (Prabowo) akan ikut menjemput,\" ucap Teuku. Teuku membeberkan, setelah prosesi penyambutan WNI di Bandara, nantinya WNI akan diarahkan untuk melakukan karantina. \"Jadi nanti proses penyambutan, mereka datang untuk menyambut WNI yang datang dari Ukraina. Kegiatan setelahnya sesuai prokes, dibawa untuk karantina,\" ucap Teuku. Teuku menjelaskan, WNI yang datang sudah melakukan beberapa test kesehatan, sehingga hasil menyatakan, seluruh WNI yang dievakuasi negatif Covid-19. \"Dan 80 orang ini sudah ditanyakan bebas dari Covid,\" katanya. Sebelumnya, Kemlu mendapat laporan ada sebanyak 153 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina. Kemlu memastikan ratusan WNI tersebut berada di rumah aman (safe house). Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, sebanyak 153 WNI yang masih berada di Ukraina tersebut mayoritas merupakan pekerja migran. Mereka terdata bekerja di sektor-sektor manufaktur hingga kesehatan. (Sumber: Sindonews)
PKB: Penundaan Pemilu Bukan Hal Mudah, Namun Tidak Mustahil
Jakarata, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazil Fawaid, menilai penundaan pemilu memang bukan perkara yang mudah namun tidak mustahil bisa dilakukan dalam dunia politik. Menurut dia, usulan penundaan Pemilu 2024 belum tentu terealisasi, namun, pelaksanaan pemilu sebagai satu agenda politik nasional pasti akan terjadi. \"Terlepas dari dinamika yang terjadi, PKB selalu siap dalam mengikuti pelaksanaan pemilu, apakah nantinya tetap digelar pada 2024 atau jika karena keadaan tertentu sehingga pemilu terpaksa ditunda. PKB siap lahir batin, kapanpun pemilu digelar,\" kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mencontohkan, awal 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari sebelumnya dijadwalkan digelar September 2020 menjadi Desember 2020. Fawaid mengatakan, saat ini PKB secara kepartaian sangat solid, misalnya struktur kepengurusan juga sudah terbentuk hingga tingkat ranting. Selain itu menurut dia, konsolidasi internal juga terus dilakukan bahkan partainya sudah bertekad bulat menjadikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi presiden. \"Setiap hari, Muhaimin dan para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024,\" ujarnya. Ia sangat bersyukur dukungan terhadap Muhaimin maju sebagai capres yang terus bermunculan di mana-mana. Pada sisi lain menurut dia, tren elektabilitas PKB juga cukup bagus dari berbagai survei. \"Saya sangat optimistis pada Pemilu 2024, PKB secara nasional bisa menggenjot perolehan kursinya di DPR RI dari saat ini 58 kursi menjadi 100 kursi,\" katanya. Ia menjelaskan, terkait masih rendahnya elektabilitas Muhaimin, masih ada waktu dua tahun untuk meningkatkan elektabilitas. Fawaid bahkan menyindir sejumlah nama yang memiliki elektabilitas atau popularitas tinggi berdasarkan hasil survei, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil namun hingga saat ini belum memiliki \"tiket\" sama sekali untuk maju dalam Pilpres. \"Syarat untuk mengikuti kontestasi pilpres harus memiliki tiket dari parpol, minimal 20 persen suara nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Kalau PKB, Muhaimin sudah punya tiket 10 persen, tinggal mencari tambahan 10 persen lagi,” katanya. (mth/Antara)
Perang Rusia Ukraina, Pengamat Maritim: Efek Positif bagi Dunia Maritim dan Pelaut Indonesia
Jakarta, FNN. Konflik Rusia Ukraina yang telah berlangsung sepekan mulai berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak dan gas. Dilansir dari data London Stock Exchange, harga gas naik menjadi 1.600 dolar AS per 1.000 kubik meter pada 24 Februari akibat ketegangan di kawasan tersebut. Gejolak kenaikan harga bukan hanya terjadi pada gas, tapi harga minyak di pasaran internasional di sesi perdagangan hari Selasa, 1 Maret 2022, juga terkerek naik di atas US$ 100 per barel. Sebut saja harga minyak mentah Brent di London ICE Futures Exchange untuk pengiriman April tercatat naik US$ 3,06 atau 3,1 persen, menjadi US$ 100,99 per barel. Begitu pula dengan West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange naik US$ 4,13 , atau 4,5 persen, menjadi US$ 95,72 per barel untuk pengiriman April. Tidak berhenti di situ, imbas konflik kedua negara tersebut juga turut berpengaruh terhadap bisnis pelayaran, baik wisata maupun angkutan logistik, yang menuju ke kedua pelabuhan negara yang sedang bertikai. Berdasarkan pemberitaan yang dimuat di beberapa media, Grup Maersk pada 24 Februari secara resmi menghentikan operasional kantornya di Odessa yang berlokasi di pantai Laut Hitam (Black Sea). Sehari kemudian menyusul perusahaan Pelayaran COSCO (China) yang menghentikan sementara aktivitas layanan ke Ukraina. Menurut Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa konflik antara Rusia dan Ukraina apabila sampai berujung pada terjadinya penutupan jalur pipanisasi minyak dan gas yang menuju negara-negara Uni Eropa serta sanksi ekonomi yang ditujukan kepada Rusia yang menyebabkan kegiatan ekspor Batubara Rusia menjadi terhambat, ini sebetulnya dapat memberi efek positif bagi dunia maritim dan pelaut Indonesia. \"Terlepas dari kita tidak mendukung sama sekali adanya perang di dunia ini, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini dapat memberi dampak positif bagi dunia kemaritiman Indonesia. Termasuk juga tentunya bagi para pelaut Indonesia, karena pastinya dengan naiknya kebutuhan distribusi BBM, Gas dan Batubara ke Eropa serta China yang nantinya akan menggunakan Kapal, maka akan berimbas peningkatan kebutuhan pelaut yang akan bekerja di atas Kapal dimana tentunya Pelaut Indonesia bisa bekerja di atasnya,\" katanya kepada media Kamis (3/3/2022). Penutupan jalur pipa gas itu di satu sisi dapat dimanfaatkan oleh negara Indonesia dengan menjadi pemasok kebutuhan gas pengganti. \"Pastinya akan ada kebutuhan pengganti dari kebutuhan gas yang dipasok oleh Rusia ke negara Uni Eropa. Karena sama kita ketahui, 30% total kebutuhan Gas Uni Eropa dipenuhi dari Rusia yang pengirimannya dilakukan melalui jalur pipa. Dan terganggunya pasokan batubara dari Rusia untuk China juga tentunya akan berdampak besar, dikarenakan Rusia merupakan negara eksportir Batubara nomor dua ke China saat ini menemui kesulitan untuk dapat melakukan proses jual beli batubaranya dikarenakan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika dan sekutunya. Disini Kita bisa berperan dalam distribusi Crude Oil, Batu bara ataupun LNG. Jadi, harusnya kita bersiap, baik dari sisi komoditasnya maupun kapal-kapal pengangkutannya,\" tegas Capt. Hakeng. Oleh karena itu Capt. Hakeng yang juga Pendiri dan Pengurus dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) mendorong pihak Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk dapat melihat serta memanfaatkan peluang ini. Misalnya dengan mendorong anggota INSA menyediakan kapal-kapal pengangkut Crude oil, batubara maupun LNG. \"Pemerintah Indonesia juga harus bisa mendorong INSA untuk mengambil peluang ini. Pemerintah harusnya dapat melakukan pemetaan terkait peningkatan kebutuhan batubara dalam waktu dekat dari Eropa dan China serta meminta para pengusaha batubara untuk melakukan persiapan mengantisipasinya,\" katanya. Sebagai gambaran, Capt Hakeng menyebutkan bahwa negara Italia melalui Perdana Menteri Mario Draghi menyatakan akan mengaktifkan kembali pembangkit batu bara akibat dari kenaikan harga gas alam di Eropa. Italia merupakan salah satu negara yang bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Sebab, 45 persen gas diimpor dari Rusia dan mengalami peningkatan sekitar 27 persen dalam 10 tahun terakhir. Pengusaha batubara Indonesia berpeluang melakukan perdagangan batubara dengan Italia atau negara eropa lainnya. Apalagi Indonesia tercatat sebagai negara keempat di dunia sebagai pengekspor batubara. Dengan begitu pula secara tidak langsung akan menghidupkan pula bisnis pengangkutan kapal batubara. Selain itu juga membuka peluang bagi pekerja kapal atau pelaut Indonesia mengoperasikan kapal-kapalnya. Namun demikian Capt. Hakeng yang pernah menjadi Nahkoda di atas Kapal-Kapal Super Tanker milik PT Pertamina ini mengingatkan kepada pemerintah, pemilik kapal serta biro-biro penempatan tenaga kerja pelaut, agar juga mengantisipasi resiko Ketika kapal melewati area War Risk Zone (WRZ). \"Pemilik kapal yang mempekerjakan pelaut Indonesia harus mewaspadai WRZ. Jalur WRZ harus dapat dipotret dengan baik. Bagi pelaut yang bekerja di atas kapal yang melayani rute yang sedang berkonflik, maka mereka berhak atas asuransi WRZ bagi kapal dan ABK-nya. Selain itu juga harus ada WRZ allowance bagi pelaut yang melintasi wilayah konflik tersebut. Penting juga bagi Kita semua untuk memahami bahwa terdapat potensi kapal yang sedang berlayar ditangkap oleh otoritas dari salah satu pihak yang sedang bertikai jika berlayar dengan kapal berbendera dari salah satu negara yang bertikai tersebut. Dan jika tertangkap, maka terdapat kemungkinan menjadi tahanan perang. Ingat kasus yang terjadi terhadap kapal Rwabee yang sedang berlayar ditangkap pemberontak Houthi sehingga ABK kapal tersebut dijadikan tahanan perang,\" tutup Capt. Hakeng. (Ida)
Hasil Survei LSI Menunjukkan Mayoritas Masyarakat Menolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Jakarta. FNN. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan, bahwa mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan adanya Covid-19 dan pemulihan ekonomi. \"Secara keseluruhan 70,7 persen atau mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang aware informasi, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi dalam rilis daring, Kamis (3/3/2022). “Penolakan merata di segala sektor demografi, tidak hanya di kalangan tertentu,” tambahnya. Djayadi juga menyebut apabila isu perpanjangan masa jabatan presiden terus disebarkan, maka akan semakin kuat juga penolakan dari masyarakat. \"Kalau isu makin disebarkan maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi. Sikap dasar masyarakat itu menolak,” kata dia. (Sumber: Liputan6)
Untuk Pemberantasan Korupsi, KPK Dorong Negara G20 Tingkatkan Peran Auditnya
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendorong negara-negara yang tergabung dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20, untuk meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan dorongan itu dilakukan KPK sebagai Ketua ACWG G20. Peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, akan menjadi topik pembahasan utama dalam dialog antar negara anggota G20 lainnya. Lili mengatakan KPK telah berupaya meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yaitu, dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam audit investigatif perkara korupsi yang ditangani KPK. \"Selain itu, KPK juga pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugas auditnya,\" kata Lili lewat keterangan tertulis, Kamis, 3 Maret 2022. \"Dalam hal ini, APIP seharusnya tidak berada di bawah kewenangan Sekretaris Daerah, melainkan langsung kepada Gubernur,\" tutur dia. KPK dan BPKP juga sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada Januari 2020. Isi MoU itu mencakup 5 poin, yang salah satunya berisi kesediaan BPKP memberi bantuan peningkatan sumber daya manusia KPK. Yakni berupa bantuan mengenai informasi korupsi, audit investigasi, bantuan auditor ahli, dan program peningkatan SDM KPK sebagai auditor dengan melakukan diklat auditor di Pusdiklatwas BPKP. Menurut Lili, proses audit dalam pemberantasan korupsi bukan hanya penting diterapkan di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Mengutip dari pernyataan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang menyebutkan, korupsi yang terjadi di sektor publik maupun swasta dapat dideteksi melalui proses audit. Selain pentingnya peran audit dalam pemberantasan korupsi, ada 3 isu utama lainnya yang akan dibahas ACWG G20. Isu yang kedua, adalah mempromosikan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi (Promoting Public Participation and Anti-Corruption Education). Lili menilai, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi berperan penting dalam penindakan sekaligus pencegahan korupsi. \"Untuk itu, KPK gencar menanamkan nilai Integritas kepada generasi muda, dengan memasukkan nilai antikorupsi pada mata pelajaran dan mata kuliah wajib di seluruh jenjang pendidikan,\" ujar Lili. (Sumber: Tempo.co)
LPSK Temukan 25 Fakta Terkait Dengan Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat
Jakarta, FNN. Hasil investigas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan 25 fakta dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin. Hasil itu memperkuat temuan Komnas HAM yang telah diungkap pada Rabu kemarin. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam keterangan resminya menyatakan 25 fakta itu diantaranya adalah telah keterlibatan lima orang oknum TNI, anak dari Terbit rencana dan sejumlah orang dari organisasi tertentu. \"Setidaknya ada lima oknum TNI yang terlibat. Nama, pangkat dan kesatuan sudah ada di tangan LPSK,\" ungkap Edwin dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 3 Maret 2022. Dalam investigasi itu, Edwin dan kawan-kawan juga menyebutkan dugaan adanya sel ketiga meskipun tak secara eksplisit menyebutkan lokasinya. Mereka juga menyatakan adanya pengondisian masyarakat untuk mendukung keberadaan sel hingga tidak semua tahanan merupakan pecandu narkoba seperti klaim Terbit Rencana dan tak ada aktivitas rehabilitasi di sana. LPSK juga menilai kerangkeng tersebut tidak layak menjadi tempat tinggal manusia. \"Mereka tinggal di kerangkeng dalam keadaan terkunci dan kegiatan peribadatan dibatasi,\" kata Edwin. Selain itu, LPSK juga menemukan adanya tahanan yang berasal dari luar Kabupaten Langkat. Mereka dipekerjakan tanpa upah di perusahaan sawit, adanya dugaan pungutan liar, masa penahanan hingga empat tahun, serta pembiaran yang terstruktur dari aparat. Para korban, menurut laporan LPSK, juga dipaksa membuat pernyataan tertulis tidak akan menuntut bila sakit atau meninggal. Mereka juga mendapatkan informasi dugaan korban tewas secara tidak wajar. \"Temuan lain, adanya tim pemburu bagi mereka yang melarikan diri, hukuman badan, dugaan adanya kekerasan seksual terhadap mereka yang ditempatkan dalam kerangkeng,\" ucap dia. Edwin berharap temuan ini berujung kepada proses hukum untuk menindak siapa pun pelakunya dan menghadirkan keadilan bagi para korbannya, termasuk pemenuhan ganti rugi. Kemarin, LPSK sudah menyampaikan temuannya kepada Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemarin juga telah merilis laporan terkait kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin itu. Tak hanya TNI, Komnas HAM juga menyebut adanya keterlibatan anggota Polri. Tanggapan dari TNI dan Polri Kepala Penerangan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan anggota mereka. Mereka telah mengambil keterangan para saksi, termasuk korban penyekapan di kerangkeng itu. \"Juga dilakukan pengumpulan keterangan dan alat bukti lainnya yang terkait dengan nama-nama oknum personil TNI AD yang diberikan oleh Komnas HAM, yang diduga mengetahui dan atau terlibat dalam kegiatan di Kerangkeng Manusia yang ada di rumah Bupati Langkat,\" kata Agus dalam keterangannya. Agus juga memastikan mereka terus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Pemda Langkat. Polda Sumatera Utara kemarin menyatakan telah meningkatkan kasus kerangkeng manusia ini ke tingkat penyidikan meskipun belum ada penetapan tersangka. Penyidik polisi sebelumnya telah memeriksa Terbit Rencana Perangin Angin yang kini mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Sumber: Tempo.co)
Akhiri Wacana Tunda Pemilu Dengan Kembali pada Konstitusi
Jakarta, FNN. Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, mengimbau seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mengakhiri wacana penundaan Pemilu 2024 dengan kembali kepada tuntunan konstitusi dan prinsip demokrasi.\"Kita (bangsa Indonesia) harus kembali pada konstitusi. Konstitusi telah mengatur aturan mainnya dan prinsip demokrasi juga mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang reguler dan periodik,\" ujar dia, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik virtual Pusat Kajian dan Analisis Data bertajuk \"Tunda Pemilu dan Tiga Periode: Lanjutkan Pak Dhe?\", dipantau dari Jakarta, Kamis.Dengan kembali menaati konstitusi dan prinsip demokrasi itu, kata dia, bangsa Indonesia pun akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekacauan.Lebih lanjut, dia memandang apabila wacana penundaan Pemilu 2024 direalisasikan akibat alasan keberadaan pandemi ataupun untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi, hal tersebut berpotensi menunjukkan inkonsistensi pemerintah ataupun partai-partai politik. Menurutnya, inkonsistensi itu berpotensi muncul karena pada tahun 2020, pemerintah justru bersikukuh menyelenggarakan pemilu.\"Sekarang, tiba-tiba, ada usulan atau wacana untuk menunda pemilu. Menurut saya, ini adalah bentuk inkonsistensi dari pemerintah ataupun partai-partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu,\" ucapnya.Ia pun mengatakan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah masa pandemi, bahkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat lebih dari tujuh persen, menandakan keadaan pandemi bukanlah faktor penghambat penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, ia mengimbau pemerintah untuk percaya Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara lebih baik, meskipun penyelenggarannya masih berada di masa pandemi. \"Karena latar belakang itu, pemerintah harusnya percaya bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 berdasarkan pengalaman di tahun 2020, bahkan bisa lebih baik,\" kata dia.Selain itu, tambah dia, penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang dilakukan Komisi II DPR pada Kamis dini hari (17/2) mengukuhkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dipersiapkan dengan lebih baik sejak sekarang. (Sumber: ANTARA)
Harga BBM Pertamina Naik Lagi Per Hari Ini
Jakarta, FNN. PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) per hari ini, Kamis 3 Maret 2022. Dikutip dari situs resmi MyPertamina, ada tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia.Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini berbeda-beda di masing-masing wilayah atau provinsi, yakni berkisar Rp 500 sampai 1.100 per liter. Sebagai contoh harga Pertamax Turbo di DKI Jakarta yang sebelumnya Rp 13.500/liter, kini naik menjadi Rp 14.500/liter.Kemudian untuk Dexlite dari sebelumnya Rp 12.150/liter menjadi Rp 12.950. Terakhir untuk Pertamina Dex dari sebelumnya Rp 13.200/liter menjadi Rp 13.700/liter.Sementara, untuk BBM jenis Pertamax dan Pertalite yang banyak digunakan masyarakat tidak mengalami kenaikan harga. Sebelumnya, Pertamina sendiri juga sudah menaikkan harga 3 jenis BBM ini pada 12 Februari 2022. (Sumber: detikcom)
Kementerian Pertahanan Bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Mendukung Pertahanan Negara
Jakarta, FNN. Kementerian Pertahanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kerja sama tentang riset dan inovasi serta pemanfaatan dalam mendukung pertahanan negara. Nota kesepahaman (MoU) itu ditandatangani langsung oleh Menhan Prabowo Subianto dan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Kemhan, Jakarta, Rabu (2/3), seperti dikutip dalam siaran persnya, Kamis. Menhan Prabowo mengatakan bahwa kerja sama antara Kemhan dan BRIN ini merupakan langkah awal yang strategis dan berpotensi menghasilkan banyak hal yang lahir dari riset dan pengembangan di bidang pertahanan. Oleh karena itu, lanjut dia, kolaborasi ini perlu ditindaklanjuti secara konkret. Menurut Prabowo, masa depan bangsa ini di tangan para ilmuwan, scientists, technologists, engineers, dan mathematicians. \"Pertahanan kita kuat dengan teknologi yang kuat. Untuk itu, kami merintis kerja sama dengan BRIN. Ini awal dari suatu terobosan,\" kata Prabowo. Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa kerja sama ini adalah awal dari potensi yang harus digali bersama antara Kemhan dan BRIN. Handoko menyatakan kesiapan BRIN dalam mendukung research and development holding BUMN industri pertahanan. Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani perjanjian kerja sama antara Kemhan dan BRIN tentang litbang bidang pertahanan oleh Kabalitbang Kemhan Marsda TNI Julexi Tambayong dan Plt. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito. Saat melaksanakan penandatanganan MoU dengan BRIN, Menhan Prabowo didampingi oleh Wamenhan RI Letjen TNI M. Herindra, Sekjen Kemhan Mardsya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Rektor Unhan RI Laksdya TNI Amarullah Octavian, dan Asisten Khusus Menhan Bidang Manajemen Kebijakan Pertahanan Letjen TNI Purn. Sjafrie Sjamsoeddin Selain itu, Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Bambang Irwanto, Kabalitbang Kemhan Marsda TNI Julexi Tambayong, Karopeg Setjen Kemhan Brigjen TNI Aufit Chaniago, Karokum Setjen Kemhan Marsma TNI Yuwono Agung N., dan Karo Turdang Setjen Kemhan Marsma TNI Muhammad Idris. (Sumber: ANTARA)
POPULER
