ALL CATEGORY
Kemenko Perekonomian: Harga Kedelai Global Naik 18,9 Persen
Jakarta, FNN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat harga kedelai pada minggu kedua Februari 2022 mencapai 15,77 dolar AS per bushels atau naik sebesar 18,9 persen dibanding minggu pertama Januari 2022 yang mencapai 13,26 dolar AS per bushels.Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Eselon I di Jakarta, Selasa (15/2), mengatakan hal tersebut berdampak kepada harga kedelai impor di tingkat perajin menjadi berkisar sebesar Rp11.631 per kilogram.“Kenaikan harga kedelai berpotensi mempengaruhi minat perajin untuk memproduksi tahu dan tempe, sehingga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe, serta dapat mengganggu keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe,” kata Musdhalifah dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.Ia menjelaskan Rakornis merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam mengambil kebijakan agar stabilitas harga dan ketersediaan kedelai terjaga, lantaran harga dan ketersediaan kedelai secara lebih luas dapat berpengaruh kepada penyediaan bahan makanan bagi masyarakat.Adapun penyebab kenaikan harga kedelai di pasar global adalah gangguan cuaca kering yang melanda Amerika Selatan selama dua bulan terakhir, sehingga mengganggu produksi kedelai di negara Brazil, Argentina, dan Paraguay.Berdasarkan laporan USDA Februari 2022, sejak Desember 2021 produksi ketiga negara produsen tersebut mengalami penurunan lebih dari 18 juta ton, yang berdampak pada harga kedelai di pasar global yang mengalami kenaikan secara signifikan.Mendukung pernyataan Musdhalifah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan importir untuk memastikan komitmen penyediaan bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe.Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak atas kenaikan harga kedelai yang dirasakan pada sekitar 150 ribu UMKM tahu dan tempe yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku kedelai.Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Risfaheri menegaskan perlu ada terobosan besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai lokal, seperti penandatanganan Nota Kesepahaman Kementan dengan GAKOPTINDO selaku offtaker dan perbankan untuk pelaksanaan program penanaman kedelai seluas 600.000 hektare di 14 provinsi.Kegiatan penanaman akan mulai dilaksanakan pada April 2022 dan selain program tersebut, Kementan juga akan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk produksi kedelai seluas 52.000 hektare. (mth)
Ahli Ungkap Penyebab Pergerakan Tanah Usai Gempa di Pasaman Barat
Padang, FNN - Ahli geologi lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap penyebab terjadinya pergerakan tanah di lokasi gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat dipicu oleh tanah di daerah itu pada kedalaman 0-8, 5 meter, yang didominasi oleh material endapan aluvial atau pasir berdasarkan riset yang dilakukan.\"Hasil riset identifikasi kerentanan pesisir di Pasaman Barat ditemukan pada kedalaman lebih dari sembilan meter lapisan tanah yang mengandung air bersifat menerus di bagian bawah lapisan aluvial,\" kata Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP), Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wisnu Arya Gemilang di Padang, Ahad.Menurut dia kondisi tersebut berpotensi memicu pergerakan tanah apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 5 magnitudo.Pada saat getaran gempa cukup tinggi, kata dia, akan berakibat terbukanya beberapa rekahan, sehingga air dengan mudah keluar melalui rekahan tersebut dan membawa material tanah lunak di atasnya.Selain itu, keluarnya air panas, dapat diinterpretasikan bahwa di sekitar segmen Sesar Sumatera, apabila terjadi gempa maka pergerakan akan berpotensi menimbulkan sumber panas.\"Air yang menyentuh \'hotspot\' melalui rekahan batuan akan membentuk air panas, dan saat terjadi gempa akan keluar bersamaan dengan tanah lunak,\" katanyaOleh sebab itu ia mengidentifikasi faktor-faktor geologi ini yang menjadi salah satu pemicu terjadinya pergerakan tanah usai gempa 6,2 magnitudo di Kabupaten Pasaman Barat.Pada sisi lain, kata dia, dari jejak historis peristiwa gempa bumi di Pulau Sumatera, ia menilai diperlukan upaya mitigasi bencana gempa bumi serta bencana ikutan dengan melakukan pembuatan peta zonasi gempa.Sementara itu, peta untuk kebutuhan kebencanaan harus diturunkan atau diproses dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan mikrozonasi kerawanan gempa.\"Untuk komponen dalam peta rawan gempa perlu ditambahkan komponen peta patahan aktif dan nonaktif. Upaya pembuatan peta rawan bencana gempa yang terinci diharapkan dapat meminimalkan dampak terjadinya bencana mendatang,\" katanya.Sementara terkait dengan fenomena tanah mengalir bercampur air panas di pinggiran Sungai Batang Timah Pasaman usai gempa, ia menilai hal itu adalah \"debrisflow\" atau \"mudflow\" yang biasanya terjadi saat hujan lebat terjadi di hulu, dan akan membangkitkan aliran debris dan menghantam pemukiman di sekitar sungai.\"Gunung Talamau mempunyai elevasi puncak tertinggi di Sumatera Barat. Akibat gempa pada hari Jumat lalu tersebut, sekeliling aliran sungai di gunung berpotensi mengalami retakan dan longsor sehingga material longsor masuk ke badan sungai dan terbawa aliran air sampai ke hilir,\" demikian Wisnu Arya Gemilang. (mth)
Kanwil Kemenkumham Sumut Cek Proyek Percontohan Berbasis HAM
Medan, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara melakukan pengecekan proyek percontohan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Medan.\"Pelayanan berbasis HAM yang dikunjungi itu, yakni Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (BPPRDSU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan,\" kata Kakanwil Kemenkumham Sumut diwakili Kepala Subbidang Pemajuan HAM Desni Manik, dalam keterangan tertulis, Minggu.Desni menyebutkan kunjungan ini bertujuan untuk langkah koordinasi awal dalam penyebarluasan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pengecekan UPTD yang akan dijadikan proyek percontohan P2HAM.Kunjungan pertama ke BPPRDSU, Desi mengapresiasi kelengkapan yang sudah ada di Samsat Induk Medan Selatan dan berterima kasih atas kepedulian dalam perlengkapan sarana dan prasarana berbasis HAM.\"Ketersediaan pelayanan publik berbasis HAM yang ada di SAMASAT Medan Selatan sudah menyediakan ruang bermain anak dan ruang menyusui sebagai salah satu indikator pelayanan berbasis HAM,\" ucapnya.Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan mengecek ketersediaan layanan khusus disabilitas dan pelayanan terintegrasi.Ia mengatakan, berdasarkan surat dari Dirjen HAM, Kanwil diminta untuk melakukan penyebarluasan P2HAM di UPTD, dan atas koordinasi awal dengan Biro Hukum Provinsi.\"Kami disarankan untuk mengunjungi Disdukcapil Kota Medan, dimana setelah berkeliling mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana yang ada serta mengakomodir pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM.Kami harap Disdukcapil Kota Medan dapat menjadi proyek percontohan P2HAM,\" katanya. (mth)
KPU-Pemkab Banjarnegara Perkuat Sinergi Terkait Persiapan Pemilu 2024
Purwokerto, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara dan pemerintah kabupaten setempat terus memperkuat sinergi terkait dengan persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024.\"Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus diperkuat untuk menyukseskan persiapan Pemilu 2024,\" kata Anggota KPU Banjarnegara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM M. Syarif SW ketika dihubungi dari Purwokerto, Minggu.Syarif mencontohkan pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait secara berkala melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.\"Kami juga berkoordinasi dengan Dindukcapil, Dindikpora dan Kantor Kemenag Banjarnegara terkait pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat maupun adanya pemilih pemula,\" katanya.KPU Kabupaten Banjarnegara juga berkoordinasi dengan dinas terkait, DPRD Banjarnegara dan juga partai politik terkait persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.Selain itu pihaknya juga bersinergi terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih, salah satunya melalui siaran rutin di radio milik Pemkab Banjarnegara selama masa pandemi COVID-19.\"Kami berharap dengan adanya sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat maka persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan,\" katanya.Pihaknya juga berharap seluruh instansi terkait ikut menyosialisasikan mengenai hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 kepada seluruh masyarakat di wilayah setempat.\"Kami mengajak semua instansi terkait untuk ikut menyosialisasikan agar makin masif,\" katanya.Sementara itu KPU Banjarnegara juga terus mengintensifkan sosialisasi mengenai hari dan tanggal pemungutan suara bersamaan dengan kegiatan pendidikan pemilih yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh KPU Banjarnegara.KPU Banjarnegara juga akan melakukan sosialisasi secara tatap muka dan juga secara virtual atau dalam jaringan akan berupa unggahan informasi tentang pemilihan umum di laman \"website\" dan juga media sosial resmi milik KPU Banjarnegara.\"Informasinya dalam bentuk video, grafis, foto, gambar dan juga teks. Selain itu juga ajakan kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas serta mau menghormati perbedaan pilihan,\" katanya. (mth)
Menkopolhukam Sebut Status Tersangka Nurhayati Akan Dicabut
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan status tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati akan segera dicabut atau tidak dilanjutkan.\"Saya sudah berkomunikasi dengan Polri dan Kejaksaan yang intinya itu sudah diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan, saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan,\" ujar Mahfud saat memberikan keterangan kepada media melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, dipantau dari Jakarta, Minggu.Pencabutan status tersangka itu, kata dia, hanya menantikan keputusan perihal persoalan teknis, yakni di antara dicabut melalui mekanisme surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) atau surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan apabila mekanisme yang ditempuh adalah SP3, berarti Kejaksaan akan mengembalikan berkas kasus kepada Polri karena alasan ketidaklengkapan atau ketidakjelasan berkas. Lalu, Polri akan mengeluarkan SP3.Sementara itu, jika yang ditempuh adalah mekanisme SKP2, Kejaksaan dapat langsung menyatakan bahwa status tersangka itu tidak tepat sehingga harus segera dicabut.Namun, kata Mahfud MD, terlepas dari dua kemungkinan mekanisme itu, yang terpenting adalah menjaga semangat di tengah masyarakat agar berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temukan.\"Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yang terpenting adalah agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi,\" ujar Mahfud.Melalui pencabutan status tersangka Nurhayati, menurut dia, masyarakat tidak akan berpikiran bahwa pelaporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temukan akan dipersulit atau justru menjadikannya sebagai tersangka dengan alasan seperti terlambat melapor sehingga dianggap ikut membiarkan tindakan korupsi terjadi.Sebelumnya, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon. Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik karena banyak orang menilai ia merupakan salah satu pelapor atau pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana Desa Citemu oleh kepala desa.Oleh karena itu, penetapan Nurhayati sebagai tersangka menuai kritik dan protes masyarakat serta berbagai organisasi masyarakat sipil.Terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa itu, Mahfud MD menegaskan bahwa penyidikan akan tetap berjalan karena telah ada bukti yang cukup. (mth)
Pemkot Jaktim Bagikan Bantuan bagi Balita di Cakung
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Timur membagikan bantuan bagi balita di permukiman padat penduduk di RW 04 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung.Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menjelaskan, bantuan itu diberikan sebagai komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di wilayah tersebut.\"Selain kepedulian kami, ini juga komitmen Pemkot Jakarta Timur mengentaskan kemiskinan dan terus memperbaiki kesehatan. Kita terus memperhatikan dimulai cakupan gizi seimbang pada balita,\" kata Muhammad Anwar di Jakarta, Minggu.Anwar menambahkan, bantuan yang dibagikan berupa paket sembako dan susu formula bagi anak balita sebagai upaya menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi.Anwar menyampaikan, sektor kesehatan jadi salah satu perhatian Pemkot Jakarta Timur untuk menjaga kesehatan bagi warganya, selain program tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19.\"Kami juga menyisir di setiap wilayah dari 10 kecamatan untuk memperhatikan asupan gizi yang cukup sangat diperlukan bagi balita,\" ujar Anwar.Anwar mengingatkan agar seluruh warga untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat tinggalnya.Selain itu, untuk para ibu agar selalu menjalankan program Posyandu dalam rangka pemenuhan gizi, asupan ASI eksklusif hingga tumbuh kembang anak.\"Kita inginkan itu agar semua yang diharapkan oleh Pak Gubernur warga di Jakarta untuk diayomi, diperhatikan siapapun dia,\" tutur Anwar. (mth)
Warga Umat Hindu di Boyolali Buat Patung "Ogoh Ogoh" Jelang Nyepi
Boyolali, FNN - Warga Umat Hindu di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah melakukan beragam persiapan salah satunya membuat patung \"Ogoh Ogoh\" untuk acara Tawur Agung yang akan digelar menjelang Hari Raya Nyepi, di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, pada 2 Maret 2022..Proses pembuatan patung Ogoh Ogoh dilakukan di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar ini, dikerjakan oleh pemuda Karang Taruna Umat Hindu desa setempat, untuk persiapan acara Tawur Agung menjelang Hari Raya Nyepi, kata Pengurus Pura Bhuana Puja Dusun Wonodadi, Desa Karanganyar, Taman Sari, Boyolali, Agus Setiyono, di Boyolali, Minggu.Patung Ogoh Ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala merepresentasikan kekuatan (Bhuta) alam semesta dan waktu (Kala) yang tak terukur serta tak terbantahkan.Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Bhuta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa.\"Patung Ogoh Ogoh terbuat dari bambu, kertas, dan sebagainya berbentuk raksasa mempunyai tinggi sekitar 3 meter dan sudah dikerjakan sejak akhir bulan Desember 2021 hingga sekarang,\" katanya.Menurut dia, pembuatan patung Ogoh Ogoh pada tahun ini, kembali dilakukan, setelah sempat berhenti pada masa pandemi COVID-19 di wilayah ini.\"Kami terpaksa memulai lagi membuat patung Ogoh Ogoh ini, yang jelas anak anak muda tidak patah semangat. Namun, mereka tidak ada arak-arakan seperti acara-acara sebelumnya dan hanya untuk intern saja,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, proses pembuatan patung ogoh-ogoh oleh para pemuda Umat Hindu di lereng Gunung Merapi tersebut untuk konstruksi tulangan pokok dengan memakai bambu. Untuk rangkanya memakai kawat D ukuran 2 milimeter dan bambu yang diraut.Pada bagian lapisan terdalam patung untuk membentuk badan patung, memakai kawat nyamuk. Lapisan berikutnya ada \"styrofoam\" bekas dan busa tipis untuk detail tubuh.Dia menjelaskan untuk lapisan terluar Ogoh Ogoh menggunakan tisu toilet yang ditempel menggunakan lem putih. Hal tersebut untuk menciptakan kerutan seperti kulit asli dalam penyelesaian akhir.\"Pembuatan satu patung Ogoh Ogoh ini, menghabiskan anggaran sekitar lima juta rupiah bersumber dari dana swadaya umat,\" demikian Agus Setiyono . (mth)
Penerima BPNT Cianjur Terancam Dicoret Jika Tidak Beli Sembako
Cianjur, FNN - Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mencoret penerima Bantuan Langsung Non Tunai yang tidak membelanjakan uang yang diterimanya untuk membeli sembilan kebutuhan pokok, sehingga pengawasan akan lebih ditingkatkan sesuai aturan baru dari pemerintah pusat.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Asep Suparman saat dihubungi Minggu, mengatakan, penyaluran BPNT kali ini, mengalami perubahan dari semula diberikan setiap per bulan dengan pembelian ke e-warong menjadi per tiga bulan dengan uang yang diberikan langsung melalui kantor pos.\"Sebelumnya uang masuk ke kartu penerima dan ditukar dengan sembako di e-warong di tempat tinggal nya masing-masing. Penyaluran kali ini, langsung pertiga bulan sebesar Rp600 ribu dan harus dibelanjakan sembako dimana saja penerima inginkan,\" katanya.Tidak ada paksaan bagi penerima manfaat untuk membelanjakan uang nya tersebut, bahkan tidak boleh ada pengarahan dan pemaksaan agar membeli di satu tempat termasuk e-warong. Hanya saja penerima wajib membelikan uang bantuan untuk membeli sembako, bukan membayar hutang atau lainnya.\"Kelompok penerima manfaat akan diberikan sanksi hingga pencoretan kalau melanggar ketentuan tidak membeli komoditas pangan. Bukan dicoret karena tidak membeli ke e-warong, mereka bebas belanja sembako dimana saja, dengan catatan ada bukti pembelian,\" katanya.Sementara di sejumlah kecamatan penerima manfaat mendapat ancaman akan dicoret dari daftar penerima jika tidak berbelanja di tempat yang sudah diarahkan, sedangkan aturan baru mereka bebas membeli sembako, meski tidak ke agen e-warong yang sudah ditentukan.Berdasarkan aturan terbaru penyaluran BPNT, berupa tunai yang disalurkan melalui PT Pos, sedangkan penerima tidak lagi diharuskan menukarkan uang nya ke e-warong, mereka boleh membelanjakan uang yang diterima untuk komoditas pangan yang sudah ditetapkan ke pasar tradisional dan warung sembako.\"Kami diancam akan dicoret sebagai penerima kalau tidak membelanjakan uang yang kami terima ke e-warong yang disebutkan. Ancaman itu, mulai dari perangkat RT/RW dan aparat desa setempat,\" kata Iman warga Kecamatan Takokak.Hal senada terucap dari ketua RT di Kecamatan Cianjur, mereka diarahkan untuk membeli sembako di e-warong yang ditunjuk dengan ancaman akan dicoret sebagai penerima pada penyaluran BPNT selanjutnya. Sehingga penerima berharap mendapat kebebasan untuk belanja.\"Kami sudah memberitahu warga penerima untuk bebas berbelanja sembako dimana mereka mau, namun ancaman harus belanja ke e-warong membuat penerima menjadi resah. Kami berharap pemerintah turun tangan dalam mensosialisasikan hal tersebut,\" kata Ketua RT di Kelurahan Sayang, Cianjur, Idham. (mth)
.jpeg)
Tangkap Biang Kerok Pencipta Kondisi Penundaan Pemilu 2024
Oleh Kol.Purn. Sugengwaras, Ketua Presidium FKPPI, Panglima Tritura, Ketum ANNUR, Ketua DPD APIB Jabar, Pengamat Pertahanan dan Keamanan RI. Di tengah perkembangan dan dinamika situasi dan kondisi yang carut marut di NKRI saat ini, menyusul gaungan mencuatnya wacana PEMILU 2024 ditunda, yang berkonsekwensi diperpanjangnya masa jabatan Presiden, wakil Presiden, Para Menteri, DPR RI, MPR RI, DPD, DPRD TKT I dan II, secara otomatis, selama 1 tahun hingga 2 tahun ke depan. Ironisnya, terkait Pro Kontra wacana ini, justru dihembuskan oleh ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulhas, Men Inves Bahlil Lahadalia dan beberapa ketum Partai lainya seperti Ketum Golkar Airlangga Hartanto yang beragumen belum siapnya anggaran pemilu dan belum pulihnya perkonomian Indonesia, disisi lain ketua Umum PP Muhamadiyah, Abdul Mukti minta kearifan. /kebijaksanaan para elit negara serta pakar hukum tata negara Zusril Mahendra mempertanyakan legalitas wewenang untuk menunda PEMILU 2024 Lebih memprihatinkan lagi ketika lembaga kepresidenan dan badan badan tinggi negara seperti Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, DPD, DPRD, BAWASLU, BAPILU tak ada sedikitpun gigi bertaring yang nampak Pertanyaanya ini indikasi apa ? Seperti apa konsistensi dan konsekwensi terhadap implementasi UUD 1945 dipertaruhkan, kemana dan dimana arah, komando dan kendali roda pemerintahan ditujukan. Tidak mungkin para pejabat sebodoh itu, tidak juga sesederhana apa yang kita pikirkan ! Tapi yang jelas wacana ini telah membuat kegaduhan dan cemas harap bangsa Indonesia Sesungguhnya hal ini telah terendus sejak awal pertama TITO KARNAVIAN sebagai Mendagri, adanya isu yang mengotak atik terkait akan terjadi senggang waktu untuk ketua DPR, DPRD dan badan badan tinggi negara dijabat oleh PLT ( Pelaksana Tugas ) yang diangkat / ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri, bahkan mencuat NKRI mirip Negara Kepolisian Republik Indonesia, artinya akan banyak lahir para polisi aktif sebagai PLT selama satu hingga 2 tahun jelang pemilu Dari uraian diatas, saya sebagai Ketua Presidium FPPI ( Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ), menghimbau : Kepada seluruh anggota FPPI Tetap / Biasa, Kehormatan dan Luar Biasa, dari Sabang sampai Merauke, untuk tidak terpancing, terhasut dan hanyut dalam gendang dan irama wacana ini, justru kita harus bersikap konsisten dan konsekwen sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah dan penegak hukum sesuai profesi dan kewenangan kita masing masing. Membantu siapapun dan pihak manapun yang teraniaya dan terdzolimi, lewat pos pos pengaduan yang telah dibentuk Sebagai mitra pemerintah, membantu, mengawasi, mengoreksi, meluruskan bahkan mengingatkan / melawan kebijakan pemerintah yang merugikan dan membahayakan negara, dengan senantiasa menciptakan situasi dan kondisi kondusif. Juga kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk waspada, peka dan peduli terhadap indikasi indikasi yang menyimpang bahkan keluar dari rel rel Pancasila dan UUD 1945 FPPI harus bisa berperan sebagai pelopor, motivasor. dinamisator dan andap asor dalam mengajak, merangkul dan bersama sama rakyat dalam ambil solusi terbaik untuk negara dan bangsa Jangan pernah ragu sebagai bagian elemen bangsa untuk senantiasa membela dan menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. (*)
Keserakahan Indomaret Hingga Harus Hancurkan Masjid
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENGAGETKAN bahwa sepanjang Jalan Cihampelas Bandung ternyata berdiri 7 (tujuh) toko Indomaret. Terakhir dibangun adalah Indomaret di atas lahan penghancuran Masjid \"Nurul Ikhlas\" yang merupakan bangunan cagar budaya. Wuih serakah sekali hingga harus membuat Indomaret ke tujuh dengan menghancurkan Masjid. Ditambah dengan Alfamart maka program peminggiran warung tradisional menjadi nyata. Sedih sekali rasanya ekonomi kerakyatan dihabisi di era konglomerasi dan kapitalisme saat ini. Pemerintah tidak mampu untuk melindungi ekonomi rakyat. Nampaknya harus serius untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Penghianatan sudah sangat parah. Jalan Cihampelas Bandung menjadi saksi penggerusan itu. Keserakahan yang mencolok antara lain ditunjukkan oleh Indomaret. Semestinya dibuat regulasi ketat tentang keberadaannya. Sudah ada 6 (enam) masih dibolehkan beroperasi ke 7 (tujuh). Dengan menghancurkan Masjid pula. Cagar budaya yang dinistakan. Ironinya pembangunan gedungnya pun tanpa izin. Sudah ditempel bahwa bangunan itu tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dulu IMB. Bagaimana akal sehat dapat menerima jika ternyata Indomaret yang berdiri di atas penghancuran Masjid cagar budaya masih dibiarkan beroperasi? Pemerintah Kota dan juga Pemerintah Propinsi harus peduli dengan keadaan ini. Bandung adalah Ibukota Propinsi Jawa Barat. Sungguh dengan terang-terangan membiarkan dan mentoleransi penghancuran brutal rumah ibadah cagar budaya oleh pengusaha komersial. Perlu ada jawaban jelas apa hubungan antara PT KAI yang ngotot merebut tanah lahan Jl. Cihampelas 149 Bandung kemudian kini ada PT Indomarco yang mendirikan Indomaret di atas lahan yang masih dapat disengketakan itu ? Kesewenang-wenangan harus dicegah oleh berbagai elemen masyarakat khususnya penegak hukum. Indomaret dan sejenisnya mungkin diperlukan, akan tetapi keberadaannya harus dibatasi dan diatur. Janganlah atas nama investasi lalu pendirian menjadi jor-joran. Apalagi dapat membuat Pemerintah tidak berdaya untuk mengendalikan. UU Cipta Kerja yang memihak pada pengusaha tidak boleh menjadi alasan untuk pembangunan dan pengoperasian seenaknya. Ketika Indomaret tidak mau menutup sendiri atas pelanggarannya, maka yang berwenang harus berani menutupnya. Kebingungan menginterpretasi tidak boleh menjadi sebab untuk sama sekali tidak bertindak. Dahulukan kepentingan rakyat. Apalagi sudah jelas-jelas menghancurkan bangunan cagar budaya itu adalah melanggar hukum. Melanggar hukum dan kejahatan dengan ancaman hukum maksimal 15 tahun. Lima belas tahun. (*)
POPULER
