ALL CATEGORY
KPK Dalami Upaya Pemenangan Perusahaan Tannos di Proyek KTP-el
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi guna mendalami upaya pemenangan perusahaan milik tersangka Paulus Tannos (PLS) dalam tender proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el Kementerian Dalam Negeri.\"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain terkait dengan proses dilaksanakannya tender pengadaan KTP-el dan penentuan perusahaan tersangka PLS, sebagai salah satu yang menenangkan tender dimaksud,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.KPK memeriksa keempat orang saksi tersebut di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/3), terkait keterlibatan tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional atau KTP-el.Empat orang saksi yang diperiksa itu ialah pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri Teguh Widiyanto serta tiga PNS aktif Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, yakni Achmad Purwanto, Kusmihardi, dan Endah Lestari.Pada 13 Agustus 2019, Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi KTP-el.Ketiga tersangka lainnya itu ialah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya (ISE), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 Miryam S. Haryani (MSH), dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el Husni Fahmi (HSF).Keempat tersangka itu diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan ketika proyek KTP-el dimulai pada 2011, tersangka Paulus Tannos diduga melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor, tersangka Husni dan tersangka Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.Dalam hal itu, Husni berperan Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang proyek pengadaan KTP-el..Sejumlah pertemuan berlangsung selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output, di antaranya adalah standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis, yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana pada 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.Tersangka Paulus Tannos juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI. Mereka menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri.PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek KTP-el tersebut, sebagaimana muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto. (sws)
Wapres Harap Standar UIII Setara Universitas Internasional
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perkuliahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) disesuaikan dengan standar universitas internasional dan tidak mengikuti sistem perguruan tinggi keagamaan yang telah ada.Hal tersebut disampaikan Wapres saat memimpin rapat tentang status kemajuan pembangunan UIII, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.\"Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, agar dapat dikelola dan diselenggarakan sesuai standar dan norma universitas internasional yang memiliki keunggulan global, mengingat status UIII adalah PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) dan dimaksudkan sebagai perguruan tinggi internasional,\" kata Wapres dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Selain menyesuaikan dengan standar internasional, Wapres meminta UIII harus dapat menjadi pusat keunggulan peradaban Islam global. Sehingga, peran Indonesia sebagai negara yang berhasil menerapkan Islam wasathiyah dengan baik dapat terus digaungkan di dunia internasional.\"Saya perlu mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, terutama tentang keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah yang menjadi tren global saat ini. Oleh karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam wasathiyah,\" jelasnya.Wapres juga berharap empat program studi yang saat ini telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan, seluruhnya dapat dilanjutkan.Namun, lanjutnya, ke depan perlu pengembangan kurikulum lain yang dapat menjadikan UIII sebagai pusat keunggulan peradaban Islam secara global.\"Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional,\" imbaunya.Terkait masalah teknis pembangunan, penyediaan anggaran, dan sarana penunjang proses belajar, Wapres mengimbau persoalan itu harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sementara di aspek pembangunan fisik kampus, dia memberikan amanat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menjadi penanggung jawab atas pembangunan fisik UIII.\"Salah satu hal penting yang harus diputuskan adalah siapa penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik selanjutnya. Mengingat UIII adalah Proyek Strategis Nasional dan membutuhkan percepatan, saya menyarankan agar Menteri PUPR dapat menjadi penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik UIII selanjutnya,\" katanya.Menutup arahannya, Wapres mengimbau agar kegiatan operasional sehari-hari, UIII terus mengangkat keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah di Indonesia serta menguatkan tren global tersebut untuk dapat diduplikasi di berbagai negara lainnya.\"UIII diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia,\" ujar Wapres.Hadir dalam rapat itu ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi, serta Rektor UIII Komaruddin Hidayat.Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi dan sejumlah Staf Khusus Wapres, yakni Bambang Widianto, Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan M. Nasir. (sws)
Dubes Enam Negara Sahabat untuk RI Bawa Misi Majukan Kerja Sama
Jakarta, FNN - Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari enam negara sahabat menyampaikan misi yang mereka usung untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antara negara masing-masing dengan Indonesia.Keenam dubes LBBP tersebut menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.Dubes LBBP Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia (RI) Francisco de Asis Aguilera Aranda berharap hubungan baik kedua negara terus berlanjut dengan meningkatkan kemitraan yang sudah terjalin lama.\"Niat saya adalah untuk berkontribusi sebanyak yang kami bisa, untuk memastikan bahwa hubungan indah yang kita miliki ini akan berlanjut,\" kata Fransisco dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres) yang diterima di Jakarta, Rabu.Sementara itu, Dubes LBPP Republik Turki untuk RI Askin Asan menyatakan Turki dan Indonesia memiliki hubungan sangat bersejarah dan tidak bersifat sementara atas relasi politik maupun ekonomi semata, melainkan didasari aspek sejarah dan budaya yang panjang.\"Turki dan Indonesia memiliki nilai-nilai yang sama. Kita memiliki potensi besar, potensi yang sangat besar jika berkolaborasi bersama. Saya yakin kita bisa menjadi pemain terbaik di dunia; dan saya pikir kami harus melipatgandakan upaya berkolaborasi lebih banyak di setiap area,\" katanya.Dia juga menyatakan akan bekerja lebih keras dalam membangun hubungan bilateral kedua negara.\"Saya akan bekerja lebih keras untuk membangun kolaborasi, kerja sama antarnegara kita, antarbangsa kita. Saya juga akan membawa hubungan Turki dan Indonesia ke tingkat yang baru,\" tambah Askin.Hubungan bilateral bersejarah juga dimiliki Indonesia dengan Aljazair, seperti disampaikan Dubes Aljazair Lahcene Kaid-Slimane. Dia mengatakan relasi itu terbentuk sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955.\"Kami memiliki hubungan yang sangat bersejarah antara Indonesia dan Aljazair sejak 1955 di Konferensi Asia Afrika. Kami sangat bangga dengan hubungan historis antara negara kami ini,\" katanya.Selain itu, Dubes Peru untuk RI Luis Raul Tsuboyama Galvan menegaskan hubungan bilateral kedua negara ditopang kerja sama ekonomi sehingga relasi perdagangan menjadi salah satu konsentrasi untuk ditingkatkan.\"Kami bekerja dengan rekan-rekan Indonesia dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas,\" kata Luis.Fokus kerja sama perdagangan juga menjadi prioritas bagi Dubes Vietnam untuk RI Ta Van Thong, yang berharap ada peningkatan volume perdagangan di Vietnam dan Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar di kawasan ASEAN.\"Prioritas saya untuk lebih memajukan kerja sama ekonomi kedua negara, terutama di bidang perdagangan. Anda tahu bahwa Vietnam dan Indonesia adalah dua tetangga di ASEAN dan gabungan populasi kedua negara tersebut mencapai 60 persen dari total populasi ASEAN. Jadi target saya adalah meningkatkan volume perdagangan kedua negara hingga 60 persen dari total perdagangan ASEAN,\" jelasnya.Sedangkan Dubes Republik Rakyat China untuk RI Lu Kang mengatakan kedua negara memiliki peran penting di kawasan dan ingin membawa lebih banyak kerja sama setelah kemajuan bersama di berbagai sektor dalam beberapa tahun terakhir.\"Tentu saya merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan semua kesepakatan umum yang dicapai antara dua presiden dan membawa lebih banyak kerja sama yang dapat bermanfaat bagi kedua rakyat kita yang dapat kondusif juga bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan,\" kata Dubes China. (sws)
Pakar Hukum: Tidak Ada Alasan untuk Menunda Pemilu 2024
Purwokerto, FNN - Pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan menilai tidak alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Secara hukum tata negara harus dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan umum secara periodik (digelar) 5 tahun sekali,\" kata Prof. Muhammad Fauzan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.Oleh karena itu, dia mempertanyakan dasar argumentasi dari pihak-pihak yang menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024, sedangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah jelas mengatur bahwa pemilu digelar secara periodik 5 tahun sekali.Dalam hal ini, kata dia, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi di Indonesia dan di dalamnya mengatur pemilu secara periodik 5 tahunan sehingga tidak ada istilah ditunda.\"Kalau (mau) ditunda, amendemen terlebih dahulu UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula dengan perpanjangan masa jabatan presiden, harus ada dasar argumentasi yang bisa. Nah, sekarang apa alasannya ditunda?\" kata Dekan Fakultas Hukum Unsoed itu.Menurut dia, tidak ada alasan yang secara legal formal dapat menunda pelaksanaan pemilu dalam waktu ini karena undang-undang dasarnya sudah jelas.\"Kita kan kondisinya aman-aman saja, kok, tidak ada masalah,\" katanya menegaskan.Jika alasan penundaan Pemilu 2024 karena pandemi, menurut dia, pada kenyataannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap dapat digelar.Bahkan, kata dia, permintaan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak terealisasi meskipun saat itu sedang terjadi peningkatan kasus COVID-19.\"Jadi, kalau menurut saya, para politikus untuk sedikit memiliki sifat negarawanlah. Ngapain ditunda wong enggak ada dasar argumentasi yang jelas, kecuali memang amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan,\" kata Fauzan.Ia melanjutkan, \"Terlepas mungkin amendemen itu sarat bermuatan politis, bisa jadi, tetapi legal formalnya konstitusi kita mengatakan bahwa pemilihan umum itu setiap 5 tahun sekali.\" (sws)
Kasad Perkenalkan Seragam Baru Bermotif Loreng TNI AD
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memperkenalkan seragam baru TNI AD yang menggunakan motif khas Angkatan Darat yang berbeda dari loreng TNI pada umumnya.Dudung bersama tiga jajarannya, yaitu Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen TNI Agus Subiyanto, Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad) Letjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, dan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasad Letjen TNI Afini Boer, mengenakan seragam baru TNI AD itu saat Rapat Pimpinan TNI AD Tahun 2022 di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Rabu.\"Iya ini seragam baru. Seragam baru ini sebetulnya diciptakan Pak Andika Perkasa waktu (menjabat) Kasad, kemudian ada evaluasi dari para asisten, ada penambahan warna sedikit,\" ungkap Dudung menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Mabesad, Jakarta.Ia menyampaikan seragam TNI AD yang lama menggunakan motif loreng TNI pada umumnya, yang disebut Loreng Malvinas.\"Angkatan Darat tidak punya loreng (yang khas, red.) rupanya,\" kata Dudung menjelaskan alasan ia memutuskan membuat seragam bermotif loreng khas TNI Angkatan Darat.Ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok antara Loreng Malvinas TNI dan Loreng TNI AD, terutama pada penggunaan warna, komposisi, dan bentuk. Loreng Malvinas yang dapat ditemukan pada seragam TNI pada umumnya terdiri atas tiga blok warna berukuran besar, yaitu warna hijau tua — kerap dikenal dengan hijau tentara (army), cokelat tua, dan warna yang dekat dengan krem gading (ivory cream).Sementara itu, Loreng TNI AD yang diperkenalkan oleh Kasad punya blok warna lebih banyak, terutama untuk gradasi warna cokelat dan hijau. Loreng TNI AD sebagaimana diperlihatkan pada seragam baru Angkatan Darat itu memiliki blok-blok warna berukuran lebih kecil, yang terdiri atas warna hijau tentara dengan intensitas lebih terang, serta hijau zaitun (olive) terang, cokelat tua yang berpadu dengan cokelat muda, serta warna krem yang lebih terang.Kasad kepada wartawan lanjut menyampaikan TNI AD juga memiliki brevet baru, yang intensitas warna hijau-nya berbeda dengan brevet lama.Dalam kesempatan yang sama, Dudung menegaskan seragam baru TNI AD itu merupakan buatan dalam negeri.Walaupun demikian, Kasad belum menyampaikan waktu seragam baru bermotif TNI AD itu secara resmi diluncurkan dan dipergunakan oleh prajurit Angkatan Darat.Pasalnya, sebagian besar petinggi TNI AD yang menghadiri Rapat Pimpinan TNI AD Tahun 2022 di Mabesad, Jakarta, Rabu, masih mengenakan seragam model lama. (sws)
KPU Cilacap Inventarisasi Partai Politik Menjelang Pemilu 2024
Cilacap, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, segera menginventarisasi partai politik yang ada di wilayah itu sebagai persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Kami masih berpegang pada keputusan KPU RI untuk melaksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Karena sesuai dengan undang-undang, yang menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilu itu \'kan KPU,\" kata Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono di Cilacap, Rabu.Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berupaya untuk memberikan sosialisasi yang penting dan teknis kepada para pemangku kepentingan, termasuk calon peserta pemilu.Menurut dia, hal itu supaya para pemangku kepentingan tidak gagap saat gongnya dibuka. Misalnya, untuk tahapan itu, tahapan dibuka paling lambat 20 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.\"Tahapan itu kira-kira jatuh pada bulan Juli 2022. Tahapan awal itu \'kan ada kaitannya dengan syarat-syarat pendaftaran partai politik di tingkat pusat dan verifikasi berkas keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota,\" katanya.Terkait dengan hal itu, Handi mengatakan bahwa pihaknya akan menginventarisasi partai politik, terutama partai politik baru di daerah ini sebagai upaya untuk mengomunikasikan beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan ketika tahapan pemilu dibuka dengan harapan persiapannya bisa lebih baik.Diharapkan pula sebelum partai politik itu didaftarkan di tingkat pusat, data keanggotaan partai politik di daerah tersebut sudah selesai diinput pada bulan April 2022.Dalam hal ini, kata dia, syarat keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1 per 1.000 dari jumlah penduduk, pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu anggota atau fotokopi kartu tanda penduduk.Kendati demikian, dia mengakui sejak hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 ditetapkan, hingga saat ini secara regulasi belum ada jadwal, program, dan tahapan karena KPU RI sedang pergantian anggota.\"Akan tetapi, karena undang-undangnya ajek, kami memperkirakan tahapan minus (dikurangi, red.) tanggal kira-kira begitu. Namun, urutan tahapan pastilah, undang-undangnya tidak berubah,\" katanya menegaskan.Menyinggung soal sosialisasi tentang Pemilu 2024 kepada masyarakat, Handi mengakui hingga saat ini masih terbatas melalui media sosial yang dikelola KPU Kabupaten Cilacap.\"Di luar media sosial kami, tentu kami berharap kerja sama dengan pemerintah daerah yang jangkauannya cukup luas, kami koordinasi dengan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap dan panitia pilkades serentak supaya tersampaikan bahwa nanti pemilunya pada tanggal 14 Februari 2024. Itu upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan saat ini,\" katanya.Ia mengatakan bahwa pihaknya juga memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat karena untuk kegiatan seperti tahapan pemilu sampai saat sekarang tahapannya maupun anggarannya belum ada.Meskipun demikian, pihaknya juga mengandalkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.\"Kami bersama Bakesbangpol Kabupaten Cilacap rencananya pada bulan Maret dan Agustus 2022 ada kegiatan sosialisasi untuk kelompok-kelompok masyarakat, terutama di wilayah yang partisipasinya rendah,\" katanya. (sws)
Sekda Dorong Kesiapan Dukcapil di Jabar Terkait Pemilu 2024
Bandung, FNN - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mendorong kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jabar dan tingkat kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.\"Siap-siap 2024 bersamaan (pilkada serentak) pada bulan November. Pilpres digelar pada tanggal 14 Februari, lalu pilkada. Data-data dari Dukcapil pasti akan diandalkan,\" kata Sekda Setiawan saat menghadiri Acara Forum Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kabupaten Bandung Barat, Rabu.Pada kesempatan itu, Sekda Jabar menekankan pentingnya komitmen dan penyamaan persepsi di antara jajaran dukcapil provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.\"Perlu terobosan-terobosan untuk menyambut 2024, mau tidak mau dukcapil menjadi sektor yang diandalkan,\" katanya.Dalam acara itu Setiawan juga mendorong persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota di Jabar terkait dengan rencana penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Digital Dalam Genggaman, yang rencananya dicanangkan pada tanggal 17 Maret 2022.\"Ini sangat baik sekali penerapan SIAK. Kalau mengurus apa, akan mendapatkan apa,\" ujarnya.Dengan demikian, akan hadir pelayanan publik yang terintegrasi, dan tentu akan berdampak baik bagi masyarakat. Misalnya, warga mengurus akta perkawinan maka akan mendapatkan akta kawin bagi nonmuslim, kartu keluarga (KK), dan KTP.Kalau warga mengurus akta kelahiran, akan mendapatkan akta lahir, KK, dan kartu identitas anak (KIA). Contoh lainnya, warga mengurus akta kematian maka akan mendapatkan akta kematian dan KK.Selain itu, jika warga mengurus pindah datang, akan mendapatkan KTP dan KK. Jika berubah pekerjaan, akan mendapatkan KTP dan KK. Dengan demikian, mengurus satu dokumen mendapatkan banyak dokumen.Pada kesempatan itu, Sekda Jabar mendorong pula peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh disdukcapil tingkat kabupaten/kota. Salah satunya dengan memiliki Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).\"Menurut hemat saya ini sangat baik, semua bisa dikerjakan oleh masyarakat seperti dengan layanan lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri),\" kata Setiawan. (sws)
Gubernur Jambi Siap Perkuat KPK Berantas Korupsi
Jambi, FNN - Gubernur Jambi Al Haris menyatakan pihaknya, melalui jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Provinsi Jambi siap menerima saran dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pemberantasan korupsi.\"Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi siap untuk menerima segala saran, masukan, dan arahan yang menjadi rekomendasi KPK, serta langkah-langkah supervisi dari KPK untuk terus memperkuat pemberantasan korupsi,\" kata Haris di Jambi, Rabu.Komitmen pemberantasan korupsi tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan menekankan pada aspek pencegahan atau preventif, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Selain itu, dengan memperkuat upaya pemberantasan tersebut, pembangunan, daya saing, dan kemajuan Provinsi Jambi dapat ditingkatkan.Dia juga mengapresiasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi oleh KPK, yang dapat memberikan pencerahan bagi penyelenggara pemerintahan di daerah, guna menegaskan kembali komitmen dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih bebas korupsi.Penyuluhan antikorupsi dari KPK mempertegas komitmen pemda dalam upaya pencegahan korupsi.Dia juga menjelaskan KPK telah memberikan pencerahan antikorupsi, dimana dalam bekerja memerlukan rambu-rambu yang terukur dan jelas.Untuk itu, KPK memberikan pencerahan dan penyuluhan agar jajaran Pemprov Jambi dapat bekerja dengan baik.Dia mengatakan KPK juga menyampaikan amanah sesuai undang-undang dan pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa direalisasikan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat.\"KPK RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, termasuk anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di wilayah Provinsi Jambi, agar menghindari tindak pidana korupsi,\" ujarnya.KPK meminta seluruh kepala daerah dan anggota DPRD di Provinsi Jambi agar benar-benar bekerja dan menghindari pemakaian rompi oranye.KPK menyebutkan ada beberapa kasus tindak pidana korupsi di Pemda Jambi yang telah di tangani oleh KPK. Hal tersebut harus menjadi catatan untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan daerah. (sws)
.jpeg)
Membongkar Manuver Lembaga Survei
Oleh Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa \"Ah, hari gini masih percaya survei\". Kalimat ini sering kita baca di group-group WA, facebook, dan medsos lainnya. Sebagian rakyat apatis terhadap hasil survei. Ini lantaran pertama, banyak survei yang tidak akurat. Kedua, sejumlah orang atau lembaga telah \"diduga kuat\" manipulasi survei. Beberapa tahun belakangan ini, survei seringkali tidak lagi dijadikan sarana informasi dan mencerdaskan publik, tapi sudah menjadi alat politik untuk berkampanye dan mempengaruhi opini publik. Memang, bisnis di lembaga survei itu menggiurkan. Maka, lembaga-lembaga survei untuk politik sudah tidak berbentuk yayasan lagi seperti awal kemunculannya di Indonesia, tetapi sudah menjadi korporasi. Sekali survei biayanya miliaran. Apalagi jika sekalian jadi konsultan politik, angkanya bisa ratusan miliar. Mahal sekali, dan tentu bisa membuat lembaga-lembaga survei itu kaya raya. Ini bisnis halal, sah menurut undang-undang, selama dilakukan dengan tujuan dan cara yang benar. Kalau kita buat katagori, ada tiga model lembaga survei. Pertama, *lembaga survei idealis.* Dibiayai sendiri, atau biaya dari sumbangan yang tidak mengikat, yang tujuannya untuk memberikan informasi yang diperlukan, mencerdaskan publik atau mencari calon pemimpin terbaik di negeri ini. Ada juga lembaga survei berbayar, tapi lembaga ini masih punya idealisme dengan menolak untuk mensurvei calon-calon yang dianggapnya tidak punya integritas, kapasitas, kompetensi dan berbahaya untuk masa depan bangsa. Kedua, lembaga survei pragmatis. Lembaga ini membuka peluang untuk siapapun yang berminat menggunakan jasanya. Asal sesuai bayarannya, kontrak dibuat. Mau yang bayar itu malaikat, iblis, dedemit, maupun drakula, dia terima. Gak ada urusan dengan siapa pemesan dan yang bayar, yang penting dia lakukan survei dengan benar. Tapi, meski dibayar, ia tak mau memanipulasi data. Ia menyajikan data apa adanya sesuai temuan survei. Dia kerja profesional. Melakukan survei sesuai kaidah dan metodologi yang berlaku. Soal cara dan hasil, ia jamin akurasinya. Soal tujuan, atau mau dipakai untuk apa, itu urusan yang bayar. Dia gak peduli. Hasil survei dari lembaga idealis dan pragmatis ini umumnya tidak dipublish. Hasil survei ini hanya untuk konsumsi pihak pemesan sebagai data dan diantaranya dipakai untuk pemetaan dan mengatur strategi. Ketiga, pelacur survei. Hasil survei disesuaikan dengan pemesan. Mau berapa persen elektabilitasnya, semua bisa diatur. Dan ini sangat mudah. Saya juga pernah digoda dengan tawaran ini. Najis! Biar agak halus, caranya adalah memanipulasi responden. Diambil sampel yang banyak dari daerah pendukung. Tempat lain yang kurang pendukungnya, diambil sampelnya sedikit. Misal, di Jateng si calon pendukungnya banyak. Ambil sampel yang banyak biar kelihatan elektabilitasnya tinggi. Di Jabar, Sumsel, Sumbar, Sulsel, dan Jakarta, karena kecil pendukungnya, maka sampel diambil sedikit dan jauh dari proporsional. Ini misalnya. Hal ini biasa terjadi. Lembaga-lembaga survei tipologi ketiga ini biasanya rajin dan suka banget merilis hasil surveinya. Karena tujuannya memang untuk branding calon tertentu, dan juga untuk mempengaruhi opini publik. Namanya juga kampanye, mesti dirilis dan diviralkan sesering mungkin. Meski begitu, tidak setiap rilis survei itu berasal dari kelompok ketiga ini. Anda mesti cerdas dan cermat dalam membaca hasil survei. Kalau satu survei dengan survei yang lain hasilnya beda jauh, anda layak curiga. Begitu juga kalau ada yang rajin rilis survei, itu juga tanda-tanda. Ada kawan saya cerita. Hari senen dia diminta oleh seorang calon tertentu. Kamis sudah harus ada hasilnya. Jumat diumumin ke media. Temen saya bilang: mana mungkin survei dilakukan empat hari? Jelas gak mungkin bisa. Dia nolak. Eh, jumat besoknya ada yang rilis survei dari lembaga lain sesuai yang diminta calon itu. Kapan surveinya? Gebleg gak tuh? Ya, begitulah pelacur survei. Karena duitnya besar, ini cukup menggoda dan menggiurkan. Anda tertarik? (*)
Memindahkan IKN Sama dengan Tindakan Bunuh Diri!?
Oleh Marwan Batubara, PNKN PEMERINTAH sudah menetapkan lokasi IKN baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Lokasi ini ditetapkan tidak berdasarkan seluruh aspek yang terkait secara komprehensif. Maka tak heran jika belakangan Penajam disebut berpotensi menghadapi masalah, seperti rawan longsor, krisis air bersih, rawan kebakaran, genangan akibat lubang tambang, serta struktur tanah yang lemah dan berisiko bagi kontruksi dan jaringan jalan. Struktur tanah yang lemah ini akan membuat biaya pembangunan naik signifikan! Ternyata dari aspek pertahanan keamanan (hankam), Penajam juga menyimpan masalah sangat besar. Posisi IKN tepat di depan hidung jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Karena ALKI II adalah jalur internasional, maka setiap menit atau jam kapal yang berasal dari negara manapun akan melintasi perairan laut ALKI II yang sangat dekat ke Penajam. Padahal, secara geo kultural, setiap ibu kota dalam aspek pertahanan pasti di tempatkan di wilayah terdalam, sulit dijangkau musuh dan dilindungi dengan aneka sarana hankam. Untuk itu pasti dipersiapkan pula berbagai fasilitas pertahanan guna mempertahankan ibu kota dari serangan musuh. Itu sebabnya mengapa di sekitar Jakarta dibangun berbagai fasilitas pangkalan militer TNI dari berbagai angkatan. Selain itu, jika terjadi perang atau dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi perang, secara geo kuktural ibu kota harus mempunyai benteng kultural, terutama dari penduduk sekitar. Tanpa meragukan komitmen masyarakat Kaltim, latar belakang dan asal-usul etnis, serta mudahnya terjadi penyusupan asing/China melalui jalur internasional pada ALKI II, maka militansi perlawanan rakyat di Kaltim diperkirakan tidak akan seoptimal perlawanan rakyat di sekitar Jakarta. Ternyata IKN juga bermasalah dalam hal potensi serangan musuh dari perbatasan sekitar Kalimantan. Perbatasan Kalimantan dan Serawak secara hankam juga tidak seimbang. Malaysia mempunyai pasukan penjaga perbatasan setingkat Batalion pada setiap 60 kilometer. Artinya, Malaysia menpunyai dua divisi pasukan darat untuk menjaga perbatasannya lengkap dengan batalion artileri dan kavaleri. Sedangkan Indonesia perbatasannya dijaga oleh petugas pos perbatasan setingkat pleton dan kompi, tanpa batalion kavaleri berat dan artileri. Karena berbagai pasukan saat ini memang terpusat semua di Jakarta dan Sumatera. Untuk merubah kondisi yang sangat tidak seimbang ini, maka dibutuhkan upaya dan biaya yang besar. Jalur ALKI II juga sangat rawan menjadi pintu tikus masuk kapal asing, apakah itu kapal selam masuk ke wilayah kita. Apalagi Indonesia saat ini hanya mempunyai empat kapal selam. Tiga kapal selam baru buatan Korea Selatan ternyata juga miss production. Tidak layak tempur. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan TNI AL. Kita hanya mempunyai empat kapal KRI anti kapal selam. Itupun harus bergantian wara-wiri keliling Indonesia yang luasnya tujuh juta km persegi. Radar bawah laut kita atau sonar bay, sistem radar antar selat, hanya terpasang 30 persen. Sedangkan 70 persen lainnya rusak, jebol melompong. Malah menurut analisa inteligen, medan bawah laut kita lebih dikuasai oleh negara luar seperti China, Singapore, Australia dan Amerika. Dengan kondisi hankam negara yang sangat bermasalah tersebut, Indonesia bisa saja memindahkan IKN berikut sistem hankamnya, termasuk berbagai fasilitas dan pangkalan militer ke Kaltim/Kalimantan. Namun PNKN memperoleh informasi bahwa untuk itu dibutuhkan biaya yang sangat besar, yakni sekitar Rp 1700 triliun. Seorang geologist mengatakan karena kondisi tanah yang lemah, tidak stabil dan rawan longsor, pasti akan membuat biaya pembangunan IKN membengkak, naik signifikan atau berlipat dua. Artinya biaya pembangunan IKN akan bisa naik menjadi Rp 900 triliun dari yang semula direncanakan hanya Rp 466 triliun. Padahal biaya ini belum meperhitungkan kebutuhan aspek hankam yang disebutkan di atas. Kesimpulannya, jika Indonesia ingin tetap menjadi negara berdaulat, memindahkan IKN harus diiringi pula dengan memindahkan dan membangun fasilitas hankam ke Kalimantan. Untuk memindahkan IKN saja, tanpa fasilitas hankam yang Rp 466 triliun itu, pemerintah menyatakan akan melibatkan swasta/asing. Apalagi jika bicara fasilitas hankam yang nilainya Rp 1700 triliun! Sedangkan fasilitas hankam tidak mungkin dibangun swasta/asing. Lalu dananya mau diambil dari mana? Jelas fasilitas hankam tersebut tak akan terbangun! Jika pemerintah tetap memaksakan diri memindahkan IKN tanpa membangun fasilitas hankam, maka itu artinya kedaulatan NKRI sedang dipertaruhkan. Pemindahan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan bunuh diri. Atau mungkin saja IKN tetap dipaksakan pindah, karena ada sebagian oknum-oknum penentu pemerintahan, yang memang sangat berkeinginan agar lambat-laun NKRI dapat dikuasai dan dicaplok asing/China dengan mudah. Jika hal ini yang menjadi motifnya, maka TNI dan rakyat harus bersikap! []
POPULER
