ALL CATEGORY
Tentang Serangan 1 Maret 1949
Kalau pelaksana serangan tak ada yang meragukan bahwa itu dilakukan oleh Komandan Brigade 10/Wehrkreise Letkol Soeharto dengan anak buahnya seperti Ventje Sumual, Latif dan lain-lain. Oleh: M. Hatta Taliwang, Candidate Doctor dan Direktur Institut Soekarno Hatta DALAM membicarakan Serangan 1 Maret 1949 (6 jam di Jogjakarta), data dan fakta yang harus diperimbangkan adalah: Pertama, Presiden Soekarno dan Wapres Bung Hatta sedang dalam masa pembuangan oleh Belanda di Brastagi dan Bangka. Jadi, tak punya peran dalam urusan Serangan Umum 1 Maret 1949, bahkan dalam memoar Bung Hatta pun tak disinggung. Kedua, Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Pemerintah Darurat RI yang intensif berkomunikasi dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman selama Desember 1948 sampai dengan Juli 1949. Ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang selalu berkomunikasi dengan Panglima Besar Sudirman karena akan ada Sidang PBB yang membahas Indonesia pasca Agresi II Belanda bulan Desember 1948. Keempat, Panglima Komando Jawa Jenderal Mayor AH Nasution yang selalu menyiapkan Perintah Siasat Gerilya untuk ditandatangan Panglima Besar Jenderal Sudirman (kemudian menjadi buku Pokok Pokok Gerilya yang terkenal di sekolah militer dunia). Kelima, Panglima Divisi III Jawa Tengah Kolonel Bambang Sugeng yang eksplisit menulis perintah untuk lakukan serangan ke Ibukota Jogjakarta dan sekitarnya. Keenam, Letkol Soeharto Komandan Brigade X(10) disebut juga Komandan Wehrkreise. Mungkin sekarang setara dengan Danrem, yang membawahi wilayah Jogjakarta dan sekitarnya. Ketujuh, Mayor Ventje Sumual yaitu salah seorang yang lebih detil sebagai pelaksana Serangan 1 Maret 1949. Ada sumber yang menyebut Mayor Latif (belakangan dia terlibat G30S) yang juga jagoan di lapangan saat serangan 1 Maret 1949. Yang perlu dicatat, serangan 1 Maret 1949 itu adalah bagian dari Perang Gerilya yang dikembangkan TNI, terutama sejak Agresi Belanda I 1947. Perang Gerilya adalah masukan Kolonel AH Nasution yang diterima dan disetujui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sebenarnya, masih ada beberapa panggung serangan gerilya yang tak kalah hebat di Jawa sejak 1945 sampai dengan 1949. Tetapi, kurang mendapat perhatian sebesar Serangan 1 Maret 1949. Serangan 1 Maret 1949 secara militer biasa saja tetapi dampak politiknya yang besar, karena utusan dari PBB yang sedang berunding di Kaliurang menjadi punya bukti bahwa Indonesia dan TNI-nya itu masih eksis, tidak seperti klaim Belanda bahwa pasca Agresi II Desember 1948 Indonesia sudah tak ada dan TNI-nya sudah tak ada perlawanan. Serangan 1 Maret 1949 menjadi besar gemanya ketika Letkol Soeharto sudah menjadi Presiden dan dirayakan, bahkan dibuat filmnya: Janur Kuning. Serangan itu juga bernilai sejarah karena dilakukan di Jogjakarta, ibukota negara saat itu. Kontroversi muncul menyangkut “Siapa yang Berinisiatif” atau “Yang Punya Ide” dan “Siapa yang Memerintahkan Serangan itu”. Soeharto mengklaim idenya murni dari dirinya, termasuk pelaksanaannya seperti dinyatakannya saat diwawancara G Dwipayana (Dipo). Kalau pelaksana serangan tak ada yang meragukan bahwa itu dilakukan oleh Komandan Brigade 10/Wehrkreise Letkol Soeharto dengan anak buahnya seperti Ventje Sumual, Latif dan lain-lain. Kuat dugaan bahwa idenya datang dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tahu dari BBC bahwa akan ada Sidang PBB membahas soal Indonesia (berkaitan denga Agresi II Belanda). Diduga Sri Sultan HB IX berkoordinasi dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sudirman lantas koordinasi dengan Presiden PDRI Syafruddin Prawiranegara. Sebagai Panglima Besar berkoordinasi dengan Panglima Komando Jawa Jenderal Mayor AH Nasution dan Panglima Divisi III Jateng Kol Bambang Sugeng. Atas serangan 1 Maret 1949 itu Panglima Komando Jawa Nasution menulis: “Beberapa waktu sebelum Serangan Umum 1 Maret itu Komandan Brigade 10 Letnan Kolonel Soeharto telah berkunjung ke Posko saya di Sapan, maka kami membicarakan situasi secara luas dan makan siang berdua. Pihak kita sudah (akan) mampu melakukan serangan-serangan berarti”. (Dr AH Nasution: Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 2A halaman 221). “Diantara beberapa Serangan Umum maka yang mendapat hasil sebaik-baiknya ialah penyerangan umum tanggal 1 Maret. Terutama kemenangan politis. Karena dengan penyerangan itu segala propaganda Belanda yang mengatakan bahwa TNI telah hancur, Jogja telah dikuasai sepenuhnya, pemerintahan mereka sudah berjalan dan lain-lain, Dilenyapkan. Sedang negara negara yang bersimpati pada perjuangan kita, tentu tidak akan ragu- ragu memberi bantuan kepada kita. Dan pihak Belanda tentu bimbang dan akhirnya mengurangi kepercayaan terhadap Belanda sendiri”. (Dr AH Nasution: Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2A hal 230). Dalam surat Panglima Besar Sudirman ke AH Nasution saat itu disebutkan: Letnan Kolonel Soeharto adalah Bunga Pertempuran (Dr A.H. Nasution, dalam buku yang sama, hal 231). Demikian sekedar catatan tambahan untuk melengkapi wacana Serangan Umum 1 Maret 1949 yang sedang hangat. Jakarta, 4 Maret 2022. (*)
Janji Menko Perekonomian untuk Penambahan Kuota KUR di Sumsel
Jakarta, FNN. Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto menjanjikan penambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan setelah terserap senilai Rp 8 triliun pada 2021.“Pokoknya ‘unlimited’ (tak terbatas), dananya tersedia,” kata Airlangga saat penyerahan secara simbolis KUR bagi pelaku UMKM Sumsel di Palembang, Jumat.Airlangga menilai penyaluran KUR di Sumsel tergolong baik, karena tumbuh signifikan dalam dua tahun terakhir. Jika ingin melakukan penambahan dari kuota yang diberikan, maka perbankan penyalur KUR dapat mengajukan ke pemerintah.Pada 2021, Sumsel mampu merealisasikan Rp4,4 triliun sementara pada 2022 mencapai Rp8 triliun yang disalurkan oleh bank milik pemerintah (BRI, Bank Mandiri, BNI) dan Bank Sumsel Babel.Pada tahun 2022 ini, pemerintah mengharapkan penyerapan KUR menjadi lebih baik karena subsidi bunga ditambah 3,0 persen dari sebelumnya hanya 6,0 persen.Apalagi, ia melanjutkan pemerintah sudah menambah kuota KUR dari Rp280 triliun pada 2021 menjadi Rp373 triliun pada tahun 2022.Kemudian, yang tak kalah penting yakni pinjaman KUR, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta bisa diakses calon debitur tanpa harus memiliki jaminan.“Untuk tambahan subsidi 3,0 persen itu sudah diperpanjang dari Juni hingga akhir tahun ini, sudah keluar PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya,” kata dia.KUR diharapkan tak hanya menyasar sektor pertanian, perdagangan dan jasa di Sumsel tapi juga sektor peremajaan lahan sawit.Kali ini pemerintah sudah membuat skema untuk petani sawit dengan masa pengembalian selama lima tahun. Terkait ini, pemerintah sudah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk membantu petani sawit senilai Rp30 juta per hektare dalam bentuk hibah.Dengan kombinasi dana KUR dan hibah dari BPDKS ini diharapkan dapat membantu pekebun sawit yang tanamannya sudah berusia tua (di atas 25 tahun) untuk segera diremajakan.Harapannya, model ini dapat juga dicontoh oleh sektor perkebunan karet, kata dia.Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penyaluran KUR di Sumsel terbilang sukses karena banyak diakses oleh sektor pertanian dengan membentuk kluster pertanian.Sumsel yang memiliki beragam program di sektor pertanian sangat mengharapkan alokasi KUR ini dapat terus bertambah, apalagi rasio ketidaklancaran pembayaran kredit (NPL) nyaris nol persen.“NPL sangat rendah sekali dan tingkat literasi keuangan masyarakat Sumsel sudah di atas rata-rata nasional, tentunya kami mengharapkan ini dapat dijadikan parameter dan indikator penentuan kuota KUR,” katanya.Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel (BSB) Antonius Prabowo Argo mengatakan perusahaannya dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR Rp1,575 triliun pada 2022. Alokasi ini bertambah dari tahun 2021 yang hanya berkisar Rp1 triliun.“Kami optimistis ini dapat terserap maksimal karena yang menjadi bidikan utama sektor pertanian. Seperti diketahui sektor ini relatif tidak terpengaruh oleh pandemi,” kata dia. (Sumber: ANTARA)
Kemenhub-Pemda Bogor Sepakati Tujuh Langkah Penataan Simpang Ciawi
Jakarta, FNN. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI bersama pemerintah daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten Bogor menyepakati tujuh langkah untuk melakukan penataan Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat.\"Penataan Simpang Ciawi ini adalah kebutuhan, sehingga kami perlu bantuan dan campur tangan (pemerintah) pusat untuk menangani masalah Ciawi ini, sebab sekitar Ciawi itu jalannya adalah jalan nasional, sehingga kami butuh integrasi untuk penataan Ciawi ini,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat koordinasi bersama Kemenhub di Jakarta, Jumat.Menurutnya, penataan perlu dilakukan untuk mengatasi kesemrawutan kendaraan di Simpang Ciawi, terlebih lokasinya dekat dengan Kawasan Puncak yang kerap menjadi primadona destinasi wisata.Tujuh langkah tersebut yaitu, pertama membangun jalan layang atau fly over dengan meninjau kembali detail engineering design (DED) tahun 2016 oleh Kementerian PUPR, serta pembebasan lahannya dilakukan oleh pemerintah pusat.Kedua, proses mempercantik Simpang Ciawi dilakukan oleh PT Jasa Marga, sejalan dengan penyediaan fasilitas titik pemberhentian atau pickpoint angkutan bus Transjabodetabek yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).Ketiga, membangun terminal tipe A. Keempat, melakukan kajian rencana pembangunan fasilitas dan pemadu intermoda sekitar Simpang Ciawi yang dilakukan oleh BPTJ. Kelima, melakukan optimalisasi skema anggaran pembangunan melalui APBN, pihak swasta, atau menggunakan metode Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).Keenam, memfungsikan kembali lalu lalu lintas atau traffic light di Simpang Ciawi. Ketujuh, menjadikan Kawasan Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur) sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 sebagai Kawasan Prioritas Nasional.Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi di tempat yang sama, menyebutkan bahwa penataan sudah mulai dilakukan oleh PT Jasa Marga. Ia meminta kepada seluruh pihak yang terlibat penataan Simpang Ciawi agar berkolaborasi dengan baik.“Ini akan kami kawal, saya juga akan lapor kepada Pak Menteri, berdasarkan hasil notulen ada beberapa catatan yang harus segera kita tindak lanjuti dan untuk rencana jangka pendek akan segera kita lakukan,\" ujarnya. (Sumber: ANTARA)
Kendaraan Listrik Buatan UGM akan Digunakan di Bandara YIA
Jakarta, FNN. Kendaraan listrik buatan Fakultas Teknik UGM yang diberi nama Gadjah Mada Airport Transporter electric (GATe) akan digunakan untuk layanan transportasi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA).Penyerahan kendaraan listrik yang diproduksi UGM kepada PT Angkasa Pura I berlangsung di Balairung UGM, Yogyakarta, Jumat.\"Rencananya ada tujuh unit, tetapi sementara satu unit dulu yang sudah selesai untuk hari ini dan secara simbolis kami serahkan kepada AP I untuk penggunaan di Bandara YIA,\" kata ketua Tim Pengembang GATe Muh. Arif Wibisono.GATe yang dikembangkan mulai tahun 2019 didesain sebagai kendaraan bandara berkecepatan rendah di bawah 25 km per jam dengan kapasitas 4 hingga 6 orang.Arif mengatakan kendaraan listrik itu menggunakan baterai lithium yang bisa menempuh jarak hingga 70 km setelah diisi daya selama 6 sampai 7 jam.Dalam pengembangan GATe, menurut dia, tim peneliti berupaya meningkatkan penggunaan komponen lokal sesuai dengan Peraturan Presiden yang mengatur tentang penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).\"Sebenarnya hampir semua bisa kita produksi sendiri tapi masih dalam skala prototipe, sehingga butuh proses lagi untuk mencapai keandalan untuk dipakai oleh konsumen. Saat ini sudah sekitar 50 - 60 persen,\" kata Arif.Ia menambahkan tim peneliti akan terus melakukan pengembangan pada GATe hingga jumlah komponen yang bisa diproduksi meningkat.Prototipe GATe sendiri telah diuji di beberapa lokasi, di antaranya di lingkungan kampus UGM, Bandara YIA, dan Candi Borobudur, dengan berbagai pengukuran performa yang dibutuhkan. \"Sekarang kita masuk ke tahun ketiga untuk finalisasi, jadi ini sudah cukup matang. Tinggal mungkin ada beberapa perbaikan nantinya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen seperti apa,\" ujar dia.Riset kendaraan listrik untuk kebutuhan khusus dilakukan melalui kerja sama LPDP dengan Direktorat Penelitian UGM. Fakultas Teknik UGM juga menerima bantuan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I untuk pembuatan dan pengembangan GATe.Rektor UGM Prof Panut Mulyono berharap kendaraan itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pelayanan di bandara. \"Ini adalah suatu penghargaan bagi kami di UGM, dan juga sebagai pengujian untuk produk yang telah dibuat. Jika diperlukan tentunya akan dilakukan perkembangan untuk perbaikan kualitas sehingga menjadi lebih baik,\" kata Panut.Rektor mengatakan produk ini diharapkan dapat digunakan tidak hanya di YIA tetapi juga di berbagai bandara di Indonesia, sebagai alternatif bagi kendaraan untuk transportasi bandara yang diimpor dari berbagai negara.\"Tentu kami berhadap bandara di Indonesia akan memanfaatkan mobil listrik buatan kita sendiri,\" ujar dia. (Sumber: ANTARA)
Perang Rusia-Ukraina Ancam Keamanan Siber Global
Jakarta, FNN. Peneliti Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Treviliana Eka Putri mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina berisiko mengancam keamanan siber secara global.\"Peretasan yang ditujukan (Rusia) terhadap Ukraina dapat merembet ke negara-negara sekitarnya, bahkan hingga ke seluruh dunia. Hal tersebut didorong oleh keadaan dunia digital yang semakin borderless (tanpa batas),\" kata Treviliana dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Jumat.Meskipun Rusia menyatakan tidak pernah melakukan \"operasi gelap\" di dunia maya, namun risiko ancaman siber tetap ada. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Jepang juga telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.Melihat situasi tersebut, menurut dia, ada kemungkinan bagi Rusia untuk menargetkan serangannya terhadap negara-negara pemberi sanksi maupun industri sektor privat dari negara tersebut.Dia mengatakan risiko ancaman siber merupakan satu hal yang patut diwaspadai, meskipun dampaknya tidak terlalu terlihat sebagaimana serangan militer secara fisik.Ancaman siber juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dan berakibat terhadap terganggunya integrasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, potensi ancaman siber tidak dapat dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia.\"Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yang hingga kini masih kerap berhadapan dengan isu keamanan siber, baik dalam hal infrastruktur keamanan siber maupun persebaran disinformasi dan hoaks di dalam ruang digital,\" katanya.Selain ancaman siber berupa peretasan, menurutnya, disinformasi terkait konflik yang terjadi di Ukraina juga banyak terjadi dan tersebar secara masif.\"Ancaman disinformasi ini juga merupakan salah satu hal yang perlu kita waspadai. Dengan banyaknya volume informasi yang kita peroleh melalui media sosial terutama, diperlukan kemampuan cek fakta yang baik untuk mem-filter informasi yang kita terima,\" ujarnya. (Sumber: ANTARA)
Maret 2022 Pemerintah akan Tetapkan Harga Biodiesel Rp14.436 per Liter
Jakarta, FNN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar untuk produk bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar Rp14.436 per liter pada Maret 2022.Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan besaran konversi minyak sawit mentah atau crude palm oil menjadi biodiesel adalah senilai 85 dolar AS per metrik ton.\"Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan Maret sebesar Rp14.436 per liter ditambah ongkos angkut,\" kata Dadan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.Nilai ongkos angkut mengacu pada besaran maksimal ongkos angkut biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM mengenai harga indeks pasar produk biodiesel.Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 senilai Rp14.352 per dolar AS.Kementerian ESDM mencatat harga rata-rata minyak sawit mentah selama periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 sebesar Rp15.373 per kilogram.Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel.Indonesia menggunakan minyak sawit mentah sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena budidayanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia.Sepanjang 2021, kebijakan mandatori B30 yang dilakukan pemerintah Indonesia mampu mengurangi impor dan menghemat devisa. Pemanfaatan biodiesel untuk domestik sebesar 9,3 juta kiloliter pada tahun lalu telah menghemat devisa sebesar Rp66,54 triliun.Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, total volume biodiesel yang dibayarkan mencapai 29,14 juta kiloliter dengan dana sebesar Rp110 triliun. Sementara total volume penyaluran mencapai 33,07 juta kiloliter.Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter sepanjang tahun ini. Kebijakan meningkatkan alokasi biodiesel pada 2022 dengan pertimbangan asumsi pertumbuhan permintaan solar sebesar 5,5 persen dengan estimasi permintaan sebanyak 33,84 juta kiloliter. (Sumber: ANTARA)
KAI Daop 1 Jakarta Imbau Penumpang Antisipasi Dampak Pengalihan Arus
Jakarta, FNN. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mengimbau penumpang untuk mengantisipasi dampak pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan raya menuju area Stasiun Gambir, pada 4 Maret 2022.\"Mengantisipasi keterlambatan para pengguna jasa kereta api (KA) menuju Stasiun Gambir karena pengalihan arus lalu lintas, PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan pengaturan akses masuk bagi pelanggan yang membawa kendaraan di Stasiun Gambir,\" kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Eva mengatakan, pengalihan akses masuk dimulai sejak pukul 15.00 WIB dan masih berlangsung hingga kini.Adapun pengaturan akses masuk kendaraan tersebut dilakukan di pintu masuk Stasiun Gambir atau pintu masuk 2A sebelah Pos Polisi Monumen Nasional atau Jalan Pospol Timur. Masyarakat yang akan menuju Stasiun Gambir dengan menggunakan kendaraan dapat melalui akses tersebut.\"Dengan pengaturan tersebut diharapkan masyarakat yang membawa kendaraan dapat menyesuaikan saat memasuki Stasiun Gambir dan memperhitungkan waktu keberangkatan agar tidak tertinggal KA,\" katanya.Ia mengatakan, hingga kini seluruh perjalanan KA Jarak Jauh terpantau normal dan berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.PT KAI Daop 1 mengingatkan kembali ketentuan dan persyaratan naik KA di masa pandemi. Adapun saat ini ketentuan dan persyaratan naik KA mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) nomor 97 tahun 2021.Ketentuannya antara lain adalah penumpang usia 12 tahun ke atas wajib vaksin (minimal dosis pertama) kecuali penumpang yang belum dapat divaksin karena alasan medis wajib memiliki surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah/dokter spesialis untuk pengganti vaksin.Lalu, seluruh penumpang (tanpa batasan usia) wajib memiliki bukti pemeriksaan antigen (1x24 jam) atau RT-PCR (3x24 jam) dengan hasil negatif, serta perjalanan penumpang anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua.Untuk layanan antigen di area Daop 1 Jakarta terdapat 6 lokasi yakni Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikarang, Karawang dan Cikampek dengan tarif Rp35.000.PT KAI menghimbau agar calon penumpang dapat mengantisipasi dengan memperkirakan waktu keberangkatan KA-nya, sehingga tidak tertinggal. Selain itu, para calon penumpang KA juga dapat mengetahui informasi perjalanan KA melalui Contact Center 121 line (021) 121, Layanan pelanggan cs@kai.id dan Sosial Media @keretaapikita @kai121_. (Sumber: ANTARA)
Wacana Perubahan Status Pandemi Perlu Kajian Mendalam
Jakarta, FNN. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai wacana perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi di Indonesia perlu kajian mendalam dan komprehensif sehingga pemerintah jangan tergesa-gesa dalam memutuskan perubahan status tersebut.\"Saya meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan status pandemi ke status endemi dan harus memperhatikan aspek kehati-hatian jangan sampai keputusan yang diambil di kemudian hari, membuat Indonesia kembali ke situasi awal pandemi,\" kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, pemerintah bersama para pakar harus benar-benar mengkaji secara mendalam terkait wacana perubahan status pandemi tersebut. Dia menilai kajian tersebut perlu didukung data-data ilmiah dan empiris serta analisis pakar yang menunjukkan kondisi pandemi terus membaik.\"Pemerintah perlu berkomitmen untuk terus memantau secara rinci terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia dan termasuk memantau juga perkembangan COVID-19 di negara lain. Selain itu untuk terus berupaya mengendalikan pandemi di Tanah Air, agar status endemi dapat terealisasi,\" ujarnya.Selain itu Bamsoet juga menyoroti peningkatan jumlah daerah yang berada pada PPKM level 4, dari semula empat daerah menjadi tujuh daerah yaitu Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Madiun.Dia meminta pemerintah untuk menginstruksikan ke pemerintah daerah di masing-masing wilayah dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan PPKM. \"Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi yang selama ini diterapkan,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah di tujuh daerah tersebut agar lebih serius menekan laju penyebaran COVID-19 dengan memperkuat upaya mitigasi penanganan, salah satunya mengoptimalkan tes, penelusuran, dan tindak lanjut perawatan (3T).Dia menilai perlu komitmen pemda yang daerahnya mengalami peningkatan level PPKM agar lebih serius dalam menerapkan kebijakan/aturan yang diberlakukan salah satunya terkait pembatasan mobilitas masyarakat.\"Dan termasuk pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Karena apabila dua indikator tersebut benar-benar diterapkan secara disiplin maka sangat kecil kemungkinan terjadinya peningkatan PPKM berlevel,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah khususnya di tujuh daerah terkait untuk terus mengakselerasi program vaksinasi COVID-19, mulai dari vaksin dosis pertama, kedua hingga dosis booster untuk menciptakan kekebalan kelompok secara menyeluruh. (Sumber: ANTARA)
Mentan minta petani tak bergantung pada pupuk subsidi
Jakarta, FNN. Kementerian Pertanian (Kementan) RI meminta petani agar tidak bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi dari pemerintah dalam menjalankan usaha produk pertanian.Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat, mengatakan ketersediaan pupuk subsidi secara nasional tidak banyak, maka penggunaannya juga diprioritaskan bagi petani dengan ekonomi kelas bawah.“Sekarang, kita berharap semua tidak perlu bergantung, yang kebetulan aja yang miskin-miskin bangetlah itu yang harus dibantu dengan subsidi, yang lain skala ekonomi seperti yang kita mau lakukan di sini,” kata Syahrul saat menghadiri Gerakan Panen Padi di Aceh Besar.Mentan Syahrul menjelaskan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani secara nasional mencapai 24 juta ton per tahun, namun kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi hanya sekitar 9 juta ton.“Jadi bukan langka (pupuk subsidi), tapi kurang. Karena kemampuan negara seperti itu,” kata Syahrul.Oleh karenanya, dia menginginkan agar petani di Indonesia mandiri dalam menyediakan kebutuhan saat menjalankan usaha pertanian.Menurutnya, pertanian adalah skala ekonomi, maka para petani bisa mandiri mengeluarkan modal dan kemudian juga akan mendapatkan untung, sehingga tidak bergantung pada subsidi pemerintah.“Beli aja pupuknya kenapa, kan nanti dihitung keseluruhannya masuk (untung) apa enggak. Jadi jangan bergantung, maksudnya itu mengedukasi juga semua petani agar bisa melakukan apa yang ada,” kata Syahrul.Saat kunjungan kerja ke Aceh, Mentan Syahrul juga menyalurkan bantuan dari program Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp82,6 miliar.Mentan menginginkan agar lahan pertanian di Aceh mampu terintegrasi, terkorporasi dengan kuat sehingga produktivitas bisa terkontrol dengan baik.“Kita berharap hasil yang ada di sini bisa meningkat, produktivitasnya juga makin baik, tetapi hasil bagi rakyat bagi petani bisa terprediksi dengan kuat, bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak,” katanya. (Sumber: ANTARA)
Penimbunan Minyak Goreng Hukumnya Haram
Jakarta, FNN. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menyesalkan penimbunan minyak goreng oleh oknum distributor di Palu dan menyebut perbuatan itu haram karena menyulitkan warga mendapatkan komoditas tersebut di pasaran.\"Kalau ditinjau dari aspek hukum Islam, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi komoditas itu menjadi kebutuhan pokok, maka perbuatan itu hukumnya haram atau dilarang agama,\" kata Ketua MUI Kota Palu Zainal Abidin saat dihubungi di Palu, Jumat.Dia menilai penimbunan minyak goreng itu akan memicu lonjakan harga di pasaran karena permintaan konsumen meningkat. Sehingga, apa yang dilakukan oknum distributor itu sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat.Dari cara-cara seperti itu, katanya, sudah tentu masyarakat akan kesulitan mendapatkan komoditas tersebut. Sehingga, praktik penimbunan dengan maksud menaikkan harga sangat dilarang dalam Agama Islam, bahkan masuk dalam kategori haram karena keuntungan diperoleh di atas kesulitan rakyat.MUI juga memiliki kewajiban dalam urusan perdagangan barang karena organisasi yang melibatkan para ulama itu memiliki legitimasi dalam menentukan suatu produk makanan dan minuman haram atau halal.\"Kami mengimbau kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di dunia perdagangan, jangan melakukan praktik-praktik ini, tentu dampaknya merugikan orang banyak karena perbuatan semacam itu adalah bagian dari dosa,\" katanya.Atas kejadian tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Palu itu juga meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, karena perbuatan itu adalah tercela yang membuat situasi perekonomian daerah bisa menjadi buruk.\"MUI tidak merestui tindakan-tindakan semacam itu dan apa yang dilakukan oknum tertentu merupakan perilaku buruk. Kami juga menaruh apresiasi apa yang telah dilakukan Satuan Tugas Pangan (Polri) yang telah membongkar praktik penimbunan minyak goreng,\" katanya.Sebelumnya, Satgas Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng berhasil membongkar dugaan penimbunan 53.869 liter minyak goreng milik salah satu distributor CV AJ di Kota Palu, Kamis (3/3). Menurut Kepala Satgas Pangan Polda Sulteng Kombes Pol. Ilham Saparona, gudang yang menjadi tempat penimbunan puluhan ribu liter minyak goreng itu langsung disegel.\"Kami sudah menyegel dua tempat setelah kami temukan ribuan liter minyak goreng merk Viola, yang sudah ditimbun sejak Oktober 2021. Totalnya ada 4.209 dos atau 53.869 liter, \" ujar Ilham.(Sumber: ANTARA)
POPULER
