ALL CATEGORY
.jpeg)
Warung Konsuler untuk WNI di Washington dan Oregon AS
Jakarta, FNN. Konsulat Jenderal RI di San Francisco membuka warung konsuler untuk melayani kebutuhan kekonsuleran warga negara Indonesia (WNI) di negara bagian Washington dan Oregon, Amerika Serikat.Ratusan WNI di kedua negara bagian mendatangi warung konsuler di kota Seattle dan Salem pada 3-6 Maret 2022, menurut keterangan KJRI San Francisco, Senin.Program jemput bola itu bertujuan menjangkau warga Indonesia yang membutuhkan layanan kekonsuleran namun tempat tinggalnya berada jauh dari kantor perwakilan RI atau terkendala waktu.Layanan lewat warung konsuler KJRI San Fracisco itu mencakup pengurusan paspor, surat keterangan lahir, keterangan pernikahan, legalisasi, konsultasi visa dan lainnya.\"Melihat antusiasme warga Indonesia yang daftar, dari awal kami menekankan perlunya persiapan yang matang agar memudahkan masyarakat kita mengakses pelayanan konsuler semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,\" kata Konsul Jenderal (Konjen) RI di San Francisco Prasetyo Hadi.Pada kesempatan itu, pihak KJRI juga melakukan sosialisasi tentang peraturan terkini terkait perjalanan ke Indonesia.Lebih dari 260 orang datang ke warung konsuler, dan sekitar 273 dokumen, baik paspor, surat keterangan dan legalisasi, diproses oleh KJRI San Francisco.Sejak awal pendaftaran, KJRI telah menetapkan jadwal kedatangan yang berbeda bagi setiap peserta guna membatasi kerumunan warga yang besar.Menurut KJRI, kegiatan layanan kekonsuleran itu mendapat sambutan dan apresiasi yang baik dari para WNI yang datang yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari profesional yang bekerja di beberapa perusahaan besar AS, orang tua, remaja dan anak-anak, hingga mahasiswa Indonesia.Mengoptimalkan antusiasme dan kehadiran warga, KJRI juga melakukan diseminasi informasi dan sosialisasi konsuler tentang peraturan baru nasional termasuk aturan masuk Indonesia yang terbaru bagi para pelaku perjalanan internasional serta mengenai portal peduli WNI yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri RI.Peserta diharapkan dapat memahami berbagai aturan baru kekonsuleran serta diberikan kiat-kiat untuk memahami fungsi dan memaksimalkan pemanfaatan lapor diri, termasuk dengan portal peduli WNI tersebut.\"Diharapkan dengan melakukan lapor diri, termasuk melalui Portal Peduli WNI, maka dapat memudahkan pejabat Perwakilan RI menjalankan tugas pelayanan dan perlindungan bagi WNI di wilayah kerja,\" ujar konsul protokol dan konsuler KJRI San Francisco, Nova Maulani. (Sof/ANTARA)Untuk menambah hangat suasana, peserta warung konsuler juga dapat menikmati pemutaran film Indonesia yang dipersiapkan oleh KJRI di ruang tunggu untuk mengobati kerinduan mereka pada tanah air.Konjen Prasetyo mengatakan bahwa program layanan warung konsuler itu akan terus dilakukan dan diperluas di wilayah lainnya di AS.
Sandiaga Uno Targetkan 100 Desa Wisata dari Majalengka Ikut ADWI 2022
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan 100 desa wisata dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar), dapat berpartisipasi dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022. “Sehingga kehadiran desa wisata dapat benar-benar menjadi daya ungkit bagi ekonomi desa dan terbukanya lapangan kerja,” kata dia saat melakukan visitasi ADWI 2022 di Desa Wisata Bantaragung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagaimana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin. Dia optimis, desa-desa wisata di Jabar akan mampu menghadirkan peluang bagi masyarakat mengingat provinsi tersebut dianugerahi dengan potensi keindahan alam serta produk ekonomi kreatif yang beragam. Contohnya ialah di Desa Wisata Bantaragung yang memiliki ragam potensi, seperti Ciboer Pass, Curug Cipeuteuy, dan Bukit Semar. Selain itu juga memiliki potensi Burujul Sunrise Point (terasering) yang dikelilingi pegunungan seperti Gunung Jajar Sinapeul di bagian Utara dan Gunung Ciremai di bagian Selatan. \"Hamparan sawahnya mirip di Bali. Dan tentu harapannya juga ada pencak silat di sini agar terus dikembangkan ke depan dengan kolaborasi bersama,\" ujar Sandiaga. Dalam kesempatan tersebut, ia juga melihat adanya sawah yang masih dibajak secara tradisional. Baginya, hal ini harus dilestarikan agar Indonesia memiliki desa wisata yang berdaya saing, berkelas dunia, dan berkelanjutan. Selain keindahan alam, Desa Wisata Bantaragung disebut kaya akan potensi produk-produk ekonomi kreatif, antara lain kuliner, fesyen dan kriya. \"Kita ingin desa yang membangun Indonesia, masyarakat desa harus dapat memberi inspirasi bagaimana kita bangun kearifan lokal berbasis komunitas dan berkelanjutan. Alhamdulillah, banyak desa wisata yang telah mampu membuka lapangan kerja dan bangkitkan ekonomi masyarakat setempat,\" ucap Menparekraf. (mth/Antara)
Lewat Pertemuan di Bali, C20 Indonesia Dengarkan Aspirasi Sipil Dunia
Jakarta, FNN. Masyarakat Sipil (Civil 20/C20) Indonesia merangkul dan mendengarkan aspirasi sipil dunia lewat pertemuan C20 bertema \"Listening to the World\" di Bali pada 7-9 Maret 2022.Tema tersebut dipilih sebagai komitmen masyarakat sipil Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat C20 dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.\"Sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo, bahwa Presidensi G20 Indonesia harus mengusung semangat solidaritas dan inklusifitas, juga menjadikan posisi kita sebagai perwakilan negara berkembang dan turut mendengar aspirasi negara-negara miskin dalam proses pembuatan kebijakan dalam G20”, ujar Ketua C20 Indonesia Sugeng Bahagijo di sela-sela persiapan C20 Kick Off Meeting & Ceremony di Bali, Senin (7/3).Pertemuan itu akan menyoroti isu-isu global, mulai dari kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan dan kelompok rentan dan marjinal, dalam sejumlah sesi presentasi dan dialog.Acara itu akan dibuka oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.Pertemuan tersebut akan dilaksanakan secara luring di Hotel Conrad Nusa Dua, Bali dan secara luring untuk membuka banyak partisipasi dari Civil Society Organisations (CSOs) dari seluruh dunia.Hingga saat ini sudah lebih dari 100 CSOs dari lebih dari 30 negara yang telah mendaftar. Acara itu juga akan diikuti oleh perwakilan CSOs internasional yang masuk dalam struktur C20, seperti dari Troika C20 Italia dan India.Pertemuan tersebut juga menjadi momentum pergerakan besar dari organisasi masyarakat sipil dalam menyeimbangkan proses pembuatan kebijakan dalam G20. \"Sudah saatnya CSOs sedunia memperkuat kontribusinya dalam reformasi kebijakan global melalui forum-forum multilateral, khususnya forum G20,\" ujar Ah Maftuchan, Sherpa C20 Indonesia.Sejarah, kata dia, membuktikan bahwa organisasi masyarakat sipil di berbagai negara telah berperan penting dalam menentukan arah kebijakan domestik dan global.Ia mengatakan C20 siap berkolaborasi dengan pemerintah anggota G20 dan non-G20, serta pihak-pihak lain untuk memajukan kebijakan global yang berpihak pada masyarakat luas, berkeadilan dan berkelanjutan.\"Pandemi COVID-19 mengajari kita pentingnya kolaborasi multi pihak, multi sektor. Mari bangkit bersama dan bangkit lebih kuat,\" kata Maftuchan. (Sof/ANTARA)
Seperti WAG TNI, Percakapan Menteri Soal Tunda Pemilu Mestinya Juga Ditertibkan Jokowi
Jakarta, FNN. Sikap tidak tegas Presiden Joko Widodo terkait isu penundaan Pemilu Serentak 2024 yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan presiden disoal publik. Pasalnya, Jokowi hanya menyatakan diri taat konstitusi, dan mempersilakan baik menteri maupun elite partai politik untuk berpendapat mengenai usulan penundaan pemilu. Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, pernyataan Jokowi menanggapi usulan penundaan pemilu tak hanya bermakna ganda. Tetapi, juga bertentangan dengan sikapnya yang justru menertibkan perbincangan penolakan pembangunan Ibu Kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur di WhatsApp Group (WA) TNI. \"Sikapnya Jokowi ini bertentangan dengan sikapnya yang menertibkan WAG TNI. Di mana dalam WA grup itu diperdebatkan soal IKN yang sudah jadi keputusan pemerintah selaku eksekutif,\" ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).Selain itu, Jokowi juga tidak bisa bersikap tidak tegas terhadap para pembantunya yang mengusulkan penundaan pemilu. Di mana, isu ini mulanya datang dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyampaikan keinginan kelompok pengusaha agar Pemilu Serentak 2024 ditunda.Kemudian, isu ini mengemuka kembali di tahun 2022 ini, khususnya ketika sejumlah elite partai politik seperti Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.Bahkan teranyar, Zulkifli Hasan mengungkap isi pembicaraannya ketika dipanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku isu penundaan pemilu telah mendapat restu dari Presiden Jokowi.\"Presiden Jokowi harus segera mencopot para pembantunya yang mengusulkan atau menyampaikan kepada publik tentang penundaan pemilu. Karena sebagai eksekutif ini tak patut dilakukan, dan patut diduga ada konspirasi makar konstitusi,\" tutur Gde Siriana.Maka dari itu, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mendorong Jokowi untuk menertibkan para pembantunya terkait isu penundaan pemilu ini.\"Dan Presiden Jokowi harus segera membongkar konspirasi makar konstitusi ini, sehingga kita tahu siapa yang terlibat, dalangnya, dan oligarki yang membiayai,\" harapnya. \"Jika presiden tidak mau melakukan kedua hal tersebut, maka publik pun dapat menyimpulkan bahwa presiden juga terlibat dalam konspirasi ini,\" pungkasnya. (Sof)
Komnas Perempuan Sebut pada 2021 Kekerasan Mencapai 338.496 Kasus
Jakarta, FNN. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi di tahun 2021, berdasarkan data Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badan Peradilan Agama (Badilag). \"Terjadi peningkatan signifikan, yakni 50 persen kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yaitu 338.496 kasus pada 2021 dari 226.062 kasus pada 2020,\" kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia C. Salampessy di acara Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, seperti dipantau dari Jakarta, Senin. Dia juga mengungkapkan pengaduan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan meningkat hingga 80 persen, dari 2.134 kasus di 2020 menjadi 3.e838 kasus di 2021. Pengaduan tersebut dilakukan oleh perempuan korban kekerasan kepada Komnas Perempuan. Selain itu, di Badilag juga terdapat peningkatan kasus sebesar 52 persen, dari 215.694 kasus di 2020 menjadi 327.629 kasus di 2021. Namun, berdasarkan data lembaga layanan, tercatat penurunan jumlah kasus sebesar 15 persen atau sebanyak 1.205 kasus, dengan angka pada 2021 mencapai 7.029 kasus. \"Ini dikarenakan selama dua tahun pandemi COVID-19, sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi. Sistem dokumentasi kasus juga belum memadai serta terbatasnya sumber daya,\" tambahnya. Komnas Perempuan juga tidak mendapatkan informasi terkait kondisi kasus kekerasan terhadap perempuan dari Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah, katanya. Sebagian besar data pelapor, yang menyampaikan data laporan kepada Komnas Perempuan dengan mengisi dan mengembalikan kuesioner, adalah dari lembaga di Pulau Jawa. \"Seandainya kapasitas lembaga dan informasi tersedia serta perempuan mendapatkan akses terhadap kanal-kanal komunikasi yang disediakan, maka dapat diprediksi jumlah data yang terhimpun bisa jauh lebih besar dari tahun sebelumnya,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Sikap Presiden Jelas, Pemilu Digelar pada 2024: Ujar Menko Polhukam
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum (pemilu) tetap digelar pada 2024.Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers.Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud.“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud.Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama.Mahfud menambahkan Presiden meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk.Presiden Jokowi, kata Mahfud, telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana pada 11 November 2021. Dalam pertemuan bersama Ketua KPU, Presiden menyatakan ia setuju pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar pada 14 Februari 2024.“Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” terang Mahfud.Dengan demikian, Mahfud meminta seluruh pihak untuk tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.“Sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Mahfud. (Sof/ANTARA)
ASN Kemendagri Dipanggil KPK dalam Penyidikan Kasus Bupati Kolaka Timur
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bagas Aziz Pangestu sebagai saksi dalam penyidikan kasus yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur (AMN).\"Hari ini, Bagas Aziz Pangestu dipanggil dan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AMN,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Andi Merya Nur, lanjut Ali, merupakan salah satu tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur pada tahun 2021.Dari kasus itu, KPK telah menjerat Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah sebagai tersangka.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada Maret-Agustus 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyusun proposal dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP).Kemudian pada awal September 2021, Andi Merya dan Anzarullah datang ke BNPB Pusat di Jakarta untuk menyampaikan paparan tentang pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di mana Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB.Dana tersebut adalah hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 miliar serta hibah dana siap pakai senilai Rp12,1 miliar.Kemudian, tindak lanjut atas pemaparan tersebut adalah Anzarullah meminta Andi Merya memutuskan agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan Anzarullah dan pihak-pihak lain yang membantu mengurusnya. Dengan demikian, dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.Di samping itu, secara khusus Anzarullah mengerjakan paket belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan dua unit jembatan di Kecamatan Ueesi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, senilai Rp714 juta. Ada pula belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, senilai Rp175 juta.Andi Merya menyetujui permintaan Anzarullah tersebut. Atas persetujuan itu, Anzarullah bersepakat akan memberikan \"fee\" kepada Andi Merya sebesar 30 persen.KPK menduga Andi Merya meminta uang Rp250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarullah.Anzarullah telah menyerahkan uang Rp25 juta terlebih dahulu kepada Andi Merya dan sisanya Rp225 juta disepakati akan diserahkan di rumah pribadi Andi Merya di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Ida/ANTARA)
Global Power Holder
Tahun 2003, saya dan Rachmawati menghadiri Islamic Conference di Bagdad, Iraq. Ketika itu Iraq diisolasi Global Power Holder. Peserta konferensi bermalam di Al Rasheed Hotel, Bagdad. Ketika kami makan malam di dining room dengan lampu-lampu gemerlapan, tiba-tiba lampu bergoyang-goyang, lalu terdengar suara ledakan yang amat dahsyat. Bangunan hotel berguncang dan kaca berpecahan. Banyak tamu terkapar di lantai berkuah darah. Ini serangan Tomahawk. Aku harus mencari di mana Rachmawati. Aku berjalan di sela-sela tubuh tanpa kepala dan kepala tanpa tubuh. Jerit tangis menguatkan dramaturgi bencana kiriman GBH. Di suatu sudut, aku tengok ada perempuan bersimpuh memakai jurk hitam terusan dengan rambut kusut masai. Semoga itu Rachma. Aku dekati wanita itu dan ia menatapku seraya air matanya berlelehan. \"Rach, janganlah menangis. Kamu putri proklamator, bangunlah, ikut saya ke bunker. Rachma menurut. Aku bahagia bertemu Rachma. GBH adalah sistem yang mampu mengatasi gejolak harga minyak 1973 pasca-perang Ramadhan. Saat itu kita senyum sumringah karena kita eksportir minyak. Situasi jelang kemelut harga minyak sekarang posisi kita sejak beberapa tahun alami rokade jadi importir. Pagi tadi minyak dunia per barrel $128. APBN patok separuhnya $63. Ini akibat GBH larang minyak Rusia masuk pasar dunia. Keadaan Rusia seperti ayam menelan gelang karet. Kita harus siap-siap. Kalau harga minyak sentuh benchmark $139.13 maka seterusnya harga minyak tak dapat dikendalikan lagi. Pemerintah sudah selayaknya tidak jadi sejarawawan yang mengutik-utik pelaku Serangan Umum 1 Maret 1949. Tahun 1954 di bioskop-bioskop diputar film Enam Jam di Jogya. Saat itu, film sejarah belum ada tendensi manipulasi. Memang Suharto dan Sultan Jogya berperan dan digambarkan dalam film itu. Selain itu, berhentilah berpolemik soal tunda pemilu. Ini tak meningkatkan indeks kecerdasan. In concreto apa langkah pemerintah jelang harga minyak sentuh benchmark? R. Saidi
Hasil Seleksi Administrasi Pimpinan Tinggi Madya-pratama Diumumkan KPK
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Tahun 2022.\"Berdasarkan hasil seleksi administrasi terhadap Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan KPK Tahun 2022, maka nama-nama yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya,\" sebut pengumuman dikutip dari laman https://jpt.kpk.go.id yang dipantau Senin.Dari pengumuman itu, terdapat 14 nama yang lolos administrasi untuk posisi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Adapun terdapat nama-nama, seperti Wakapolda Sumatera Utara Dadang Hartanto, Wakapolda Sumatera Selatan Rudi Setiawan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan.Selanjutnya, untuk posisi Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ada 12 nama yang lolos seleksi administrasi, di antaranya Jaksa Fungsional JAM Intelijen Kejaksaan Agung Agus Budijarto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto, Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Malikuz Zahar, dan Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana.Terdapat tujuh nama yang lolos seleksi administrasi untuk posisi Direktur Penyidikan, di antaranya Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo, Kabagpenkompeten Robinkar SSDM Polri Asep Guntur Rahayu, Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri Edgar Diponegoro, dan Kasubdit I Dittipidkor Bareskrim Polri Sigit Widodo.Kemudian, untuk posisi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV ada 16 nama yang lolos seleksi administrasi, di antaranya Kapolrestabes Bandung Aswin Sipayung, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Elly Kusumastuti, dan Kapolrestabes Palembang Mokhamad Ngajib.Adapula nama Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri bersama 11 orang lainnya yang lolos seleksi administrasi untuk posisi Kepala Sekretariat Dewan Pengawas.Selanjjtnya ada nama Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak yang lolos seleksi administrasi bersama tiga orang lainnya untuk posisi Kepala Biro Hubungan Masyarakat.Tahapan seleksi selanjutnya adalah penulisan makalah/policy brief dan bahan presentasi yang akan digelar pada Kamis (10/3) di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta.Sebelumnya, KPK menyelenggarakan seleksi terbuka 11 jabatan, yaitu dua pimpinan tinggi madya dan sembilan pimpinan tinggi pratama dalam rangka memperkuat manajemen sumber daya manusia (SDM) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi.Pendaftaran untuk seleksi tersebut dibuka mulai dari 14 Februari hingga 28 Februari 2022.Untuk jabatan pimpinan madya terdiri atas posisi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, ada posisi sebagai Direktur Penyidikan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Kepala Sekretariat Dewan Pengawas, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, serta Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi.Kemudian, ada pula Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat. (Sof/ANTARA)
Kejuaraan Menembak untuk Tingkatkan Prestasi TNI
Jakarta, FNN. Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI, Marsekal Pertama TNI Wahyu Hidayat, mengatakan, lomba atau Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 untuk meningkatkan prestasi para prajurit TNI.\"Selain dalam rangka memperingati Hari Bhakti Paspampres, kita juga ingin berperan serta meningkatkan prestasi petembak kita,\" kata Hidayat saat mengunjungi Lapangan Tembak Senayan di Jakarta, Senin.Apalagi, kata dia, saat ini prajurit TNI sudah banyak yang berprestasi di kancah nasional dan internasional. Sehingga, melalui lomba menembak itu maka para atlet tembak, khususnya dari satuan Paspampres semakin mahir dan melahirkan banyak prestasi gemilang.Tidak hanya itu, Marsekal Pertama Wahyu Hidayat berharap kegiatan Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 juga bisa membantu, bahkan masuk ke dalam agenda tahunan Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin). \"Jadi, setiap tahun bisa diagendakan secara rutin,\" ujar dia.Terkait peserta yang akan ambil bagian, sejumlah atlet unggulan tingkat nasional dan internasional juga ikut serta pada lomba menembak tersebut.Atlet tembak yang sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, hingga kejuaraan di beberapa daerah lainnya juga ikut serta pada Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022.Kendati demikian, ujar dia, tidak semua atlet berprestasi tersebut bisa ikut serta dikarenakan kelas yang dipertandingkan juga terbatas. \"Ada beberapa yang kelas yang tidak dipertandingkan misalnya senapan,\" ujarnya.Kejuaraan Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 tidak hanya diikuti unsur militer namun dari kalangan masyarakat sipil hingga publik figur Tanah Air dijadwalkan ikut serta.Kejuaraan menembak Piala Danpaspampres akan digelar di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta pada 10 hingga 13 Maret 2022. (Sof/ANTARA)
POPULER
