ALL CATEGORY
PII Memberikan Penjaminan Proyek KPBU Tol Gilimanuk-Mengwi Bali untuk Mendukung Pariwisata
Jakarta, FNN. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, memberikan penjaminan pada proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Bali.Direktur Utama PII M Wahid Sutopo dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan penjaminan proyek tersebut merupakan salah satu fasilitas dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi.Dengan skema KPBU dan penjaminan PII, diharapkan proyek tersebut dapat dikembangkan dan terjaga dengan baik, sehingga dapat memberikan seluas-luasnya manfaat bagi masyarakat.\"Penandatanganan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi hari ini (Selasa) merupakan penandatanganan proyek yang kedua PII di 2022, setelah sebelumnya Januari 2022 lalu, telah menandatangani perjanjian penjaminan pada proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sehingga total penjaminan proyek PII saat ini adalah sejumlah 39 proyek infrastruktur,\" ujar Topo, panggilan akrabnya.Topo menegaskan komitmen PII untuk terus mendorong skema pembiayaan alternatif akan terus dijalankan, utamanya untuk membantu beban APBN yang hingga saat ini juga masih berfokus pada pemulihan ekonomi nasional.\"PII juga secara terbuka senantiasa mendukung Kementerian PUPR, kementerian-kementerian lain maupun pemerintah daerah yang akan mengembangkan proyek skema KPBU,\" kata Topo.Ia menambahkan PII senantiasa berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan alternatif, antara lain dengan skema KPBU.Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut juga merupakan langkah penting pemerintah dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 untuk pemulihan ekonomi nasional.Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 km tersebut ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 7 Tahun 2021 yang bertujuan memfasilitasi lalu lintas dari barat ke timur Pulau Bali dan sebaliknya, serta sebagai akses kawasan wisata dan kawasan pembangunan strategis yang sedang dikembangkan.Dengan telah ditandatanganinya perjanjian penjaminan dan perjanjian pada proyek tersebut, maka Kementerian Keuangan melalui fiscal tools yaitu PII akan memberikan penjaminan yang mencakup risiko keterlambatan pengadaan tanah, risiko keterlambatan penyesuaian tarif tol, serta risiko politik temporer dan permanen.Penjaminan yang diberikan oleh PII tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek jalan tol tersebut.Alternative financing yang Kementerian Keuangan berikan diharapkan dapat membantu dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. (Sof/ANTARA)
Wakil Ketua MPR Usulkan Peniadaan Karantina Jamaah Umrah
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar pemerintah meniadakan pemberlakuan kebijakan karantina bagi jemaah umrah pascakembali ke Indonesia ataupun mereklasasikan aturan tersebut.Menurut HNW, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, tidak diberlakukannya kebijakan karantina oleh pemerintah melalui koordinasi intensif antara Kementerian Agama RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Perhubungan RI, akan memenuhi rasa keadilan bagi jemaah umrah sebagaimana peniadaan karantina bagi wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali mulai 7 Maret 2022.“Mulai 7 Maret 2022, turis asing bisa masuk ke Bali tanpa karantina. Kenapa jemaah yang pulang dari umrah tetap diwajibkan karantina selama 1 hari? Akan sangat wajar dan memenuhi rasa keadilan bila kebijakan pembebasan karantina diberlakukan bagi jemaah umrah sebagaimana turis asing ke Bali dibebaskan dari karantina,\" kata HNW.Di samping itu, tambah dia, peniadaan pemberlakuan aturan karantina akan membuat para jemaah umrah semakin merasa tidak terbebani dalam melakukan ibadah tersebut.HNW menilai peniadaan karantina berkemungkinan besar dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana negara perjalanan jemaah umrah, yakni Arab Saudi sudah tidak lagi memberlakukan kewajiban karantina. Selain itu, tambah dia, kebijakan bebas karantina sudah dijalankan negara-negara tetangga Indonesia.Ia mengatakan sejak tahun 2021, beberapa negara tetangga menerapkan sistem \"Vaccinated Travel Lane\" (VTL), yaitu kebijakan dari pemerintahnya untuk tidak memberlakukan karantina bagi para pendatang yang berasal dari negara-negara tertentu yang telah ditentukan berisiko rendah terhadap penyebaran virus COVID-19.Bahkan, tambah dia, Singapura melalui Menteri Kesehatannya menyatakan siap mencabut sistem VTL dengan memperbolehkan kedatangan bebas karantina dari seluruh negara di dunia.“Ini berarti kebijakan bebas karantina sangat mungkin diterapkan di Indonesia dan itu bisa dimulai tidak hanya bagi turis di Bali, tetapi dari jemaah umrah yang telah melaksanakan ibadah di Arab Saudi. Para jemaah umrah tetap diingatkan untuk berhati-hati menjaga kesehatan agar tidak tertular Omicron atau menularkan Omicron,” ujarnya.Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini berharap aturan-aturan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan umrah yang semakin profesional dan meringankan beban jemaah umrah akan dapat menguatkan mental dan imunitas jemaah saat melaksanakan ibadah.Dengan demikian, menurutnya, saat berada di Arab Saudi, para jemaah umrah asal Indonesia semakin terjaga dari penularan virus COVID-19 varian Omicron.HNW meminta pemerintah untuk mengembalikan biaya karantina yang telah disetorkan jemaah umrah Indonesia kepada maskapai Arab Saudi selaku penyedia jasa karantina.Langkah itu, menurutnya, diperlukan karena Arab Saudi sudah tidak memberlakukan karantina saat kedatangan. (Ida/ANTARA)
C20 Seimbangkan Proses Pembuatan Kebijakan dalam G20
Jakarta, FNN. Ketua Civil 20 (C20) Indonesia Sugeng Bahagijo mengatakan C20 Indonesia merupakan wadah pertemuan dari organisasi masyarakat sipil dunia dalam menyeimbangkan proses pembuatan kebijakan dalam G20.“C20 merupakan salah satu forum partisipasi yang diikuti oleh organisasi masyarakat sipil di dunia serta mitra internasional C20. Di sini kita merangkul, menampung suara atau aspirasi dari masyarakat sipil dunia yang dibagi ke dalam tujuh kelompok kerja,” kata Sugeng Bahagijo dalam upacara pembukaan pertemuan di Bali, Selasa.Ketujuh kelompok kerja itu antara lain pertama, akses vaksin dan kesehatan global. Kedua, lingkungan, keadilan iklim dan transisi energi. Ketiga, pembangunan, SDGs dan kemanusiaan. Keempat, pendidikan, digitalisasi, dan ruang kewarganegaraan. Kelima, kesetaraan gender. Keenam, anti korupsi, dan ketujuh, perpajakan dan keuangan berkelanjutan.“Di dalam C20 Indonesia yang menjadi isu prioritas adalah pajak, kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19, perubahan iklim, transisi energi maupun anti korupsi,” kata Sugeng.Kelompok kerja di C20, lanjut dia, akan mengumpulkan bukti dan apa masalah yang paling kuat dari berbagai komunitas. Karena tanggung jawab C20, kata dia, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk seluruh dunia.\"Terkait vaksin. Apa masalah vaksin, banyak negara-negara di Afrika yang masih tidak mendapatkan vaksin secara merata,\" kata Sugeng.Ia mengatakan negara yang memiliki pendapatan minim itu kesulitan untuk mendapatkan vaksin karena tidak punya uang.\"Usulannya adalah agar hak paten dilonggarkan, karena industri obat kalau tidak dilindungi hak obat tidak dapat margin. Tapi sekarang keadaannya beda, bahwa kalau dunia lebih banyak dapat vaksin, dunia akan pulih sehingga harus ada skema yang sifatnya hibah serta alih teknologi vaksin,\" kata Sugeng.Kalau Indonesia, lanjut dia, aman-aman saja karena Indonesia dapat hibah dan membeli vaksin.\"Yang negara miskin tak bisa karena tidak punya uang untuk beli vaksin. Karena banyak teman-teman dari Afrika mengungkapkan bahwa mereka tidak punya cukup uang untuk membeli vaksin. Itu adalah salah satu contoh yang disuarakan kemudian akan diajukan solusinya,\" kata Sugeng. (Ida/ANTARA)
Kandas di Florida, Kapal Pengangkut Ratusan Migran Haiti
Jakarta, FNN. Sebuah kapal yang memuat 356 migran Haiti kandas di Florida Keys, Amerika Serikat, pada Minggu (6/3) dan pihak berwenang AS sedang menyelidiki kemungkinan salah satu penyelundupan terbesar di lepas pantai AS dalam beberapa tahun. Di antara para penumpang itu, 158 orang melompat dari kapal, berenang menuju pantai di Key Largo, dan ditangkap oleh Patroli Perbatasan AS, menurut juru bicara Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS.Sebanyak 198 lainnya tetap berada di kapal dan ditahan oleh Badan Pengamanan Pantai AS (U.S. Coast Guard), kata juru bicara itu.Beberapa migran dirawat di rumah sakit karena cedera ringan tetapi segera dibebaskan, ujar jubir.Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, tidak seperti insiden sebelumnya pada Januari, ketika sebuah kapal migran terbalik di dekat Bahama di laut yang ganas, yang mengakibatkan hanya satu orang selamat. Dalam insiden pada Januari itu, satu orang tewas dan 38 orang hilang.Hanya beberapa hari setelah itu, U.S. Coast Guard mencegat 191 migran Haiti di atas sebuah kapal layar, yang kelebihan muatan dan diyakini sedang menuju Florida.Melintasnya kapal migran Haiti semakin sering terjadi ketika negara kepulauan Karibia itu menghadapi krisis ekonomi dan politik yang memburuk, serta penculikan terkait geng.U.S. Coast Guard mengatakan telah menyelamatkan 1.152 warga Haiti sejak Oktober. Jumlah itu menambah 3.900 yang ditangkap di laut selama lima tahun sebelumnya.Foto-foto yang diunggah pada Minggu oleh Kepala Badan Patroli Walter Slosar dari Patroli Perbatasan Sektor Miami menunjukkan sebuah perahu berada dalam keadaan bahaya.Perahu tersebut miring ke satu sisi di dalam air dan sejumlah penumpang bergelantungan di tepi perahu. Sementara itu, sekelompok migran berada di darat dalam balutan handuk.Pada Agustus 2021, pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberikan keringanan deportasi dan akses izin kerja bagi sekitar 155.000 warga Haiti yang sudah berada di Amerika Serikat.Tapi pemerintahan itu dengan cepat mengusir warga Haiti yang mencari suaka di bawah aturan yang dimaksudkan untuk mengekang penyebaran COVID-19.Ribuan orang diusir setelah melintasi perbatasan AS-Meksiko pada September dan mendirikan kamp di bawah jembatan di Del Rio, Texas. (Ida/ANTARA/REUTERS)
Jaya Suprana Diminta Berdiri Saat Hakim Masuk Ruang Sidang
Jakarta, FNN. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI Arief Hidayat mengingatkan Jaya Suprana selaku pemohon uji materi Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) agar berdiri saat majelis hakim memasuki ruang persidangan.\"Pak Jaya, lain kali kalau hakim masuk Pak Jaya berdiri ya,\" kata Hakim MK Arief Hidayat saat membuka Sidang Gugatan Uji Materi Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan pemohon Jaya Suprana di Jakarta, Selasa.Hakim Arief Hidayat menjelaskan sesuai aturan, saat majelis hakim masuk ke ruang sidang atau keluar dari ruang sidang maka pemohon harus berdiri. \"Meskipun sidang secara daring harus tetap berdiri. Itu tata tertibnya,\" ujar Arief.Budayawan sekaligus Pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Jaya Suprana selaku pemohon mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK.Sidang gugatan tersebut merupakan sidang perdana dengan agenda penyampaian permohonan pemohon kepada majelis hakim.Berdasarkan permohonan Jaya Suprana yang masuk ke MK, pokok-pokok permohonannya, antara lain menyangkut Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Bunyi pasal tersebut adalah pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sendiri berbunyi syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umumAtas dasar itu, pemohon berpendapat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.Dalam petitumnya, Jaya Suprana meminta majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatTerakhir, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jika majelis hakim mempunyai keputusan lain, pemohon meminta putusan yang adil. (Ida/ANTARA)
Pemilu Ditunda? No Way!
Oleh Tony Rosyid, Pengamat Politik Jokowi menolak amandemen UUD 45. Ini artinya, presiden menolak aturan pemilu diubah. Dengan begitu, pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Setiap Presiden hanya berhak menjadi Presiden dua periode, tidak lebih. Megawati, ketum PDIP, atasan Jokowi di partai, juga dengan tegas menolak pemilu ditunda. Megawati bilang: itu inkonstitusional. Sebelumnya, PKS sebagai partai oposisi sudah lebih dulu menyampaikan penolakannya. Kemudian Demokrat, PPP, Nasdem dan Gerindra juga menolak pemilu ditunda. Empat partai bersama PDIP dan PKS sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Pebruari 2024. Gak ada ruang untuk penundaan. Tidak hanya parpol, Dewan Parwakilan Daerah (DPD) melalui ketuanya yaitu LaNyalla juga dengan sangat tegas menolak usulan pemilu ditunda. Muhammadiyah, ormas terbesar kedua di Indonesia, melalui Sekjennya, juga tak kalah tegasnya ketika menolak pemilu ditunda. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menolak. Begitu juga para akademisi. Diantaranya para guru besar dan mahasiswa siap turun ke jalan jika pemilu benar-benar ditunda. Berdasarkan sejumlah survei, rakyat secara mayoritas menolak pemilu ditunda. Dalam hal ini, rakyat lintas parpol, ormas dan dukungan politik, kompak menolak pemilu ditunda. PAN yang mengusulkan pemilu ditunda sedang dihakimi oleh kadernya. Partai ini dianggap mengkhianati konstitusi dan konstituennya. Bahkan ada ancaman KLB kalau ketum PAN tidak minta maaf dan mencabut usulannya itu. Golkar dan PKB, dua partai yang ikut mengusulkan pemilu ditunda juga mendapatkan penghakiman oleh publik. Gelombang penolakan terhadap usulan pemilu ditunda semakin kuat dan semakin besar. Ini tentu saja berpotensi menciptakan situasi tidak kondusif bagi bangsa ini jika dipaksakan. Kenapa mayoritas rakyat menolak pemilu ditunda? Pertama, itu inkonstitusional. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh ketum PDIP, Ketua Majlis Syura PKS dan sejumlah tokoh lainnya. Kedua, tidak ada alasan kuat untuk menunda pemilu. Tidak ada perang, tidak juga ada bencana besar yang menjadi penghalang untuk diselenggarakannya pemilu. Hal ini diungkapkan salah satunya oleh Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem. Jadi, alasan menunda pemilu oleh para pengusul terlihat \"ngasal\" dan berubah-ubah. Tidak konsisten. Dari sini, publik membaca ada pihak-pihak berkepentingan yang ngotot pemilu ditunda. Ketiga, menunda pemilu berpotensi menciptakan kekeruhan sosial dan politik. Jika pemilu dipaksakan untuk ditunda, ini akan dapat menjadi pemicu protes massal yang boleh jadi akan tak terkendali. Menunda pemilu bisa menjadi anti klimaks kemarahan rakyat, dan ini berbahaya bagi keberlangsungan negara kedepan. Jangan sampai ini minjadi trigger lahirnya \"social movement\". Ada pihak-pihak yang disinyalir menunggu bola liar ini tumpah. Mereka akan berselancar di atas gelombang protes rakyat yang berada pada puncak kemarahannya. Ini tidak boleh terjadi. Karena itu, mari kita berkomitmen dengan konstitusi dan sistem demokrasi yang ada. \"Ora usah neko-neko!\" Ada yang menganggap bahwa usul pemilu ditunda itu bagian dari hak berdemokrasi. Memang betul. Tapi mesti mempertimbangkan situasi dan konteks politiknya. Demokrasi memang memberi ruang seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpendapat. Namun, tidak berarti bebas tanpa batas dengan tidak menghitung potensi berbahayanya bagi bangsa ini. Karena usulan menunda pemilu diakomodir sebagai bagian dari hak demokrasi, apalagi melibatkan elit politik yang disekenariokan secara sistemik, maka muncul \"hak demokrasi yang lain\" yang mengusulkan pemilu dimajukan waktunya. Ini satu hal yang sensitif dan dapat semakin memperkeruh situasi. Bukan waktu yang tepat untuk saling adu kekuatan. Gak perlu bayar 200 ribu kepada tukang cendol, atau orang-orang kecil lainnya untuk ikut-ikutan mengusulkan pemilu ditunda. Tidak perlu juga memobilisasi massa dari kelompok masyarakat untuk unjuk kekuatan. Ini tidak mendidik, dan sangat ironis. Kalau kita konsisten dengan demokrasi, biarlah semua pendapat itu lahir dan muncul secara naluriyah, tak ada rekayasa, intimidasi dan upeti. Dengan begitu, ruang demokrasi kita akan terjaga kualitasnya dan bermartabat. Sudah saatnya, manuver untuk menunda pemilu dikubur. Rakyat ingin hidup damai, tenang, nyaman dan stabil, tanpa risau dengan bau busuk yang menyengat dari usulan pemilu ditunda. (*)
Peresmian Dua Infrastruktur Markas Militer di Palembang oleh KASAD
Jakarta, FNN. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meresmikan dua infrastruktur Markas Komando Militer TNI AD di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa.Infrastruktur yang diresmikan Jenderal TNI Dudung tersebut berupa Gedung C Markas Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya dan Gedung Markas Komando Resor Militer (Korem) 044/Gapo.\"Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Ketua DPRD Sumatera Selatan yang memberikan hibah untuk pembangunan gedung-gedung ini, mudah-mudahan memotivasi prajurit dalam menjalankan tugas,\" katanya seusai peresmian Gedung C Markas Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya di Palembang.Menurut Jenderal TNI Dudung, melalui pemberian hibah ini memperlihatkan kuatnya jalinan sinergi antara pemerintah dengan TNI AD yang bertugas di daerah itu.Bahkan, kata dia, Gubernur Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan di daerah beserta jajarannya memberikan perhatian yang sama dengan polda dan unsur lainnya di daerah itu.\"Terima kasih, dan dengan kondisi kebersamaan ini diharapkan kita bisa bersama-sama mempercepat realisasi atas program-program pembangunan daerah, menyejahterakan masyarakat, dan terus menciptakan Sumatera Selatan yang zero konflik,\" kata dia.Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemberian hibah pembangunan dua gedung tersebut sebagai bentuk penghargaan masyarakat atas pengabdian yang tulus dari anggota TNI sehingga tercipta keamanan dan kesejahteraan masyarakat.\"Ini penghargaan masyarakat atas pengabdian TNI di Sumatera Selatan, meskipun belum maksimal karena baru sebagian, namun saya berharap ini menjadi simbol dalam meningkatkan sinergi pembangunan daerah,\" kata dia.Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Agus Suhardi menambahkan Gedung C yang baru diresmikan tersebut terdiri atas lima lantai yang setiap lantai memiliki fungsi masing-masing.Di mana, lantai pertama, kedua, dan ketiga gedung berfungsi sebagai tempat parkir yang bisa menampung sebanyak 52, 22, dan 29 unit mobil, pos jaga, ruang monitor videotron, dan pintu lift. Kemudian di lantai empat berfungsi sebagai Kantor Pendam, Denmadam, dan Kantor PD II/SWJ, dan lantai lima ruang mesin lift.\"Kemudian juga telah selesai Gedung Makorem 044/Gapo yang menjadi lebih representatif dari sebelumnya sehingga melalui bantuan yang sudah sejak lama diharapkan oleh para prajurit ini diharapkan bisa membuat mereka lebih optimal lagi dalam bertugas,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Komitmen LPOI-LPOK Bersama BNPT Cegah Paham Radikal Terorisme
Jakarta, FNN. Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) menyatakan dukungan dan komitmennya bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme.Komitmen ini disampaikan saat kedua perhimpunan ormas keagamaan tersebut bersilaturahmi dengan Kepala BNPT Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH di acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan bersama Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT RI dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme yang berlangsung di kantor BNPT Citeurep, Bogor, yang dirilis Selasa.Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan tantangan memerangi radikalisme dan terorisme kian hari makin berat, apalagi kelompok tersebut kerap menyasar generasi muda untuk direkrut dan dilibatkan dalam aksi kekerasan bahkan sampai kepada aksi bom bunuh diri atas nama agama.\"Yang terpenting adalah kita harus menyelamatkan anak bangsa jangan sampai masuk ke dalam ranah kekerasan mengatasnamakan agama, dan BNPT akan senantiasa berpegang teguh pada konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,\" kata Boy Rafli Amar.Atas pernyataan Kepala BNPT tersebut, Ketua Umum LPOI dan LPOK Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA pun memberikan dukungan dan komitmennya secara penuh untuk bersama-sama mewujudkan sinergi bersama BNPT guna meningkatkan kewaspadaan serta mengambil sikap bersama menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme yang mengancam agama dan keutuhan bangsa.\"LPOI dan LPOK yang tergabung dalam gugus Tugas Pemuka Agama BNPT ini tentunya siap bersama BNPT dalam menggalang kekuatan yang lebih besar, untuk menyikapi tantangan mencegah penyebaran radikalisme ini dan mewujudkan kerja sama serta gerakan konkrit,\" kata Kiai Said Agil Siraj.Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini kembali menegaskan pada dasarnya tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan karena radikalisme terorisme ini muncul serta berkembang melalui ambisi dan tujuan politik tertentu.\"Terjadinya kekerasan itu bukan didasarkan agama, tapi yang paling pokok adalah ambisi politik, sehingga agama yang tadinya berupa nilai universal menjadi komoditi politik demi meraih kepentingan tertentu,\" tegas Kiai Said.Menurut dia, kelompok radikal ini kerap menyebarkan propaganda yang semata-mata hanya didasarkan pada pemahaman tekstual. Pemahaman yang demikian itu, menurutnya kerap digunakan untuk membungkus kepentingan politik yang hanya akan mejadi fitnah bagi agama itu sendiri.\"Yang demikian akan menjadi sesat. Agama dijadikan kamuflase politik, karena itu adalah suatu kesesatan agama. Itu menjadi tidak benar, itu fitnah,\" tuturnya.KH Said Aqil Siroj kembali mengingatkan kepada khalayak untuk tidak mudah terjebak dan terprovokasi pada gerakan atau praktik politik yang dibalut atau dibungkus dengan membawa agama dan senantiasa merapatkan barisan serta menguatkan nilai-nilai moderat.\"Oleh karena itu, kita jangan sedikitpun terprovokasi gerakan politik yang dibalut agama. Mari kita rapatkan barisan, kita pertahankan NKRI, Pancasila, UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika,\" imbau Kiai Said. (Ida/ANTARA)
Setelah Penundaan Pemilu Gagal, Rencana Berikutnya Jokowi Harus Tiga Periode
Jakarta, FNN - Isu lama berhembus kembali. Itulah wacana Presiden Tiga Periode untuk memuluskan Jokowi berkuasa kembali setelah upaya memaksakan kehendak penundaan Pemilu, layu sebelum berkembang. Demikian pembicaraan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam Channel Off The Record, Senin (8/03/2022). Agi mensinyalir para pendukung Jokowi akan berusaha keras untuk mewujudkan ide tiga periode. Sebab belanja Ibu Kota Negara butuh dana yang cukup banyak. Belum lagi infrastruktur, sarana pendukung, smart city, jaringan 5G, ini artinya untuk mewujudkan itu semua harus mengamankan Jokowi. Jika tidak, proyek IKN tak bakal terealisasi karena besarnya anggaran dan tingginya utang. Sementara, saat ini baru sampai tahap pertama dari 5 tahapan yang direncanakan, dimana kelak peresmian akan dilakukan pada 17 Agustus 2024 oleh Presiden Jokowi. Apakah waktu yang mepet dan anggaran yang cekak, mimpi IKN bisa terwujud? Kondisi IKN saat ini, kata Agi masih berupa hutan. Akan tetapi seolah-olah mereka menganggap ibukota sudah siap. Ini semua belum di tangan, termasuk pinjaman luar negeri. \"Artinya ini harus ada pengamanan. Kalau pasca 2024 presidennya bukan Jokowi, maka IKN bisa mangkrak. Skenario ini harus berjalan dan harus berhasil. Jokowi harus berkuasa lagi,\" tegas Agi. Hersubeno melihat kisah pembangunan IKN mirip legenda rakyat Bandung Bondowoso, di mana dalam satu malam harus bisa menyelesaikan seribu patung. Atau legenda Sangkuriang, seorang pemuda tampan yang diminta oleh Dayang Sumbi, calon istrinya agar dalam satu malam bisa membendung Sungai Citarum. Kedua legenda itu tak berhasil diwujudkan. Nah, apakah Jokowi akan menjadi legenda baru? Tekad untuk mewujudkan Jokowi 3 periode sangat kuat. Segala hal dilakukan. Mereka sudah bisa meramalkan, jika dalam tahun-tahun ke depan pasca Jokowi, presidennya bukan dia, maka banyak proyek yang mangkrak. Presiden berikutnya pasti akan menanggung beban yang sangat besar dan utang terlalu banyak. Presiden baru, siapa pun itu, tengtu akan memilih mensejahterakan rakyat ketimbang melanjutkan legacy Jokowi. Kecuali presiden baru boneka Jokowi. Jika presiden baru bukan kepanjangan tangan Jokowi, maka dia akan lebih memilih mensejahterakan rakyat. Memang aneh, utang yang dibayar pemerintah untuk membangun IKN baru bisa dibayar bunganya. Lalu ada wabah pandemi yang perlu recovery. Jadi, mereka selalu beralasan agar pembangunan bisa dilanjutkan, maka Jokowi harus tetap jadi presiden. Alasan-alasan ini dipakai untuk perpanjangan jabatan. Padahal, yang kita soal adalah kemampuannya. Kita perlu presiden yang bisa memulihkan ekonomi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat. Padahal, rapor Jokowi merah. Agi menambahkan para pendukung Jokowi tidak pernah belajar dari sejarah. Ingat Presiden Soeharto yang sekelilingnya terus menjiliat, ternyata ketika Pak Harto mengalami masalah, mereka yang buang badan terlebih dahulu. Nah, sekarang, kalau Jokowi sudah mengintip WA istri-istri prajurit TNI itu artinya Jokowi sudah melihat kenyataan di luar. Ada juga Mendagri Cahyo Kumolo yang mengintio ribaun ASN, ini sesungguhnya menjadi ukuran masyarakat terhadap pemerintah. Jangan terlalu percaya pada lembaga survei. Jokowi harus bisa melihat kondisi ini dengan kacamata yang jernih. Sejarah mencatat, Bung Karno ada yang menginginkan menjadi presiden seumur hidup, akhirnya jatuh. Hersu menegaskan, pada awal reformasi sebetulnya demokrasi bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa menjadi contoh dunia lain. Akan tetapi realita sekarang, bukan lagi negara demokrasi, tapi pseudo demokrasi. Ini berjalan mundur. Maka, wajar jika para aktivis 98 berteriak, karena mereka sadar, kok sepetti ini akhirnya yang terjadi. Ini penting kita ingatkan. Sudahlah, jangan tambaah kegaduhan lagi. Jangan sampai rakyat menawur pemerintah seperti halnya diungkapkan oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. (ida, sws) Saksikan video lengkapnya di Channel Off The Record.
Dinkes Boyolali Sebut Nakes Terpapar COVID-19 pada 2022 Meningkat
Boyolali, FNN - Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan angka tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar COVID-19 pada lonjakan gelombang ketiga 2022 ini, sebanyak 308 orang atau meningkat dibanding tahun sebelumnya.\"Nakes baik di puskesmas maupun penunjang di Boyolali yang terpapar COVID-19 pada gelombang ketiga 2022 ini, mencapai 308 orang atau meningkat dibanding lonjakan gelombang kedua 2021, yakni 237 orang,\" kata Kepala Dinkes Kabupaten Boyolali, Puji Astuti, di Boyolali, Selasa.Meskipun, angka nakes yang terpapar COVID-19 mengalami peningkatan, tetapi mayoritas mereka tanpa gejala. Sehingga, nakes yang positif langsung menjalani isolasi mandiri (isoman) dan setelah lima hari dilakukan tes usap hasilnya negatif langsung bisa kembali bekerja.Menurut Puji Astuti, hal tersebut tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tetap berjalan seperti biasa. Nakes seluruhnya sudah mendapatkan vaksin penguat (booster), sehingga yang positif setelah lima hari dilakukan tes hasilnya negatif.Kendati demikian, dari 308 nakes yang terpapar tersebut sebagian besar sudah sembuh dan kembali bekerja. Nakes sudah mendapatkan vaksinasi penguat seluruhnya. Namun, memang masih ada beberapa nakes yang masih menjalani isolasi mandiri di rumah.Sementara itu, kata dia, kasus aktif baru COVID-19 di Boyolali hingga Senin (7/3) malam, masih ada tambahan meski cenderung menurun yakni 27 kasus sehingga totalnya menjadi 465 kasus. Jadi secara akumulasi di wilayah ini, menjadi 28.629 kasus.\"Dari 465 kasus aktif COVID-19 itu, terdiri dari 66 kasus dirawat di rumah sakit, 396 kasus menjalani isoman dan tiga kasus menjalani isolasi terpusat (isoter),\" katanya.Angka kesembuhan warga dari COVID-19 di Boyolali juga terus bertambah hingga Senin (7/3) malam, mencapai 184 kasus sehingga total menjadi 26.725 kasus atau sekitar 93,3 persen dari total yang terpapar positif. Angka kematian bertambah satu kasus sehingga menjadi 1.439 kasus atau 5 persen.Boyolali masuk zona resiko rendah COVID-19 dengan skor indeks kesehatan masyarakat (IKM) 2,51. Presentasi keterisian tempat tidur rumah sakit sebanyak 89 tempat tidur atau sekitar 30 persen dari kapasitas 299 tempat tidur dari 9 RS yang melayani pasien COVID-19. (sws, ANTARA)
POPULER
