ALL CATEGORY
Kejaksaan Hentikan Penuntutan Atas Tersangka Dian Putri Kumala
Surabaya, FNN – Senin, 7 Maret 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menyetujui Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana atas terdakwa Dian Putri Kumala binti Mulyono dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Dian didakwa melanggar Kesatu Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman “Pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000”; Atau Kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan “Pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000”. Bahwa kronologisnya kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat, 14 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun, Dian yang mengemudikan mobil Honda Brio warna merah plat hitam NoPol AE-1067-GD. Tanpa memiliki/dilengkapi dengan dokumen SIM A melaju dari arah barat ke timur yang pada saat itu bermaksud akan berbelok ke arah kiri atau utara di persimpangan sebelah timur SMPN 1 Jiwan, yaitu di Jl. Beliton Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Insiden kecelakaan tersebut bermula saat terdakwa lalai dalam mengemudi dimana pada saat akan berpindah lajur ke kiri atau ke utara terdakwa tidak menyalakan lampu sein dan tidak mengamati situasi lalu lintas di belakang dan di samping kiri mobil yang dikemudikannya. Sehingga pintu belakang sebelah kiri bawah Honda Brio warna merah plat hitam NoPol AE-1067-GD yang dikemudikan Dian membentur bodi sebelah kanan bawah sepeda motor Yamaha vega RR warna merah plat merah NoPol AE-5510-NP yang dikemudikan Dewi Endyah Sunartiningtyas. Kemudian seketika itu sepeda motor Yamaha vega RR yang dikendarai Dewi terjatuh ke arah utara di bahu jalan. Upaya perdamaian dilakukan pada hari Selasa, 1 Maret 2022 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun oleh Penuntut Umum Bram Dhananjaya. (mth)
LaNyalla Minta Parpol Tak Gaduh Membahas Isu Penundaan Pemilu 2024
Jakarta, FNN. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta partai politik tidak membuat gaduh dengan membahas isu penundaan Pemilihan Umum 2024.\"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang menjadi polemik. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri,\" ujarnya di sela reses di Surabaya, Selasa.Menurut dia, pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.\"Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu itu. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan,\" ucap dia.Tidak itu saja, LaNyalla dengan tegas meminta media memberikan edukasi ke masyarakat serta mendudukkan dan menjernihkan persoalan ini agar situasi di tengah-tengah masyarakat tetap kondusif.Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut menegaskan sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024.\"Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama,\" katanya.Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas dan mendorong kedua wacana tersebut.Presiden Jokowi, kata dia, sampai dua kali memimpin rapat kabinet yaitu pada 14 dan 27 September 2021 yang isinya meminta dirinya dan kementerian di bawahnya untuk melakukan sejumlah langkah.Pertama memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye-nya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. (Sof/ANTARA)
“Opung” Luhut Inspirator Penundaan Pemilu?
Jika Presiden Jokowi tidak pernah perintah Luhut untuk mengkodisikan PKB, Golkar, dan PAN untuk perpanjangan masa jabatan, Presiden harus perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk periksa Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN MESKIPUN Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi, sudah membantah kalau usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut didesain oleh Luhut, toh isu ini semakin liar. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Tapi, dia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut. “Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi, setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu, enggak ada,” katanya seperti dilansir CNNIndonesia.com. Menurut Jodi, pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik itu adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi pemerintah, kata Jodi, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi. Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat, “Tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu,” kata Jodi. Konon, misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Bukan hanya baru-baru ini. Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan dalam media sosial. Diklaim, ada begitu banyak bahkan mayoritas di medsos yang mendukung jika Presiden Joko Widodo lanjutkan menjabat. Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Diawali Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha. Kemudian dilanjutkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut sumber FNN di lingkungan Istana, sumber kegaduhan penundaan Pemilu 2024 ini tidak lain adalah “Opung” Luhut sendiri. “Opung berambisi untuk membuat pemerintahan Jokowi diperpanjang 2 tahun. Seperti yang dikondisikan Opung pada PKB, Golkar, dan PAN,” ungkapnya. “Janji Opung saat melakukan pendekatan, partai yang berhasil membuat Pemilu 2024 mundur 2026 atau 2017 nantinya akan dapat jatah 1 Menteri atau wakil menteri,” lanjut sumber tadi. Rencana Opung Luhut itu ditentang petinggi PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, dan Megawati Soekarnoputri. Mereka menentang keras dan melawan ambisi Opung Luhut tersebut. Sebelumnya, Partai Demokrat dan PKS telah menyatakan sikapnya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 itu. Disusul oleh PDIP dan Partai Gerindra. Tolak penundaan Pemilu 2024. Sikap sama juga sudah diumumkan KPU. Tinggal PPP yang belum menyatakan sikapnya. Diharapkan, PPP bersikap sama. Tolak penundaan Pemilu 2024. “Jika menolak, PPP akan gawat dan hancur pastinya,” ungkap sumber tadi. Semua data korupsi terkait kepengurusan PPP selama ini akan dibongkar ke publik. Sehingga Nahdliyin tahu, bahwa PPP itu partai korup yang harus ditinggalkan umat Islam. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono menegaskan bahwa Gerindra taat terhadap konstitusi, dimana amanat UUD NRI 1945 jelas memerintahkan bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali. Sugiono mengatakan, Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, lanjutnya, adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik. Menurutnya, rakyat secara umum telah menunjukkan keinganannya agar pemilu pada 2024 tetap dilaksanakan. Di samping itu, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pemilu akan diadakan pada 14 Februari 2024. “Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” ungkap Sugiono. “Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut,” lanjutnya. Cerita Zulhas Adalah petinggi PAN Zulkifli Hasan yang membuka cerita pertemuannya dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu. Zulhas mengaku diundang “Opung” Luhut khusus membicarakan usulan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari 2024. Opung mengklaim, Presiden Jokowi sudah setuju. Zulkifli lantas meminta pendapat dari elite partainya. Seorang petinggi PAN membeberkan, Zulhas bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai. Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas itu sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut, dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya. Ketika dikofirmasi soal pertemuannya dengan Opung, Zulhas tak menjawab secara gamblang. “Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut,” ujarnya di DPR, Jumat lalu (25/2/2022). Sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bahir di Kawasan Senayan. Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga ke pengurus PAN yang masih berada di restoran. Kepada Zulhas, Airlangga menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 itu dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari lalu. Airlangga juga telah meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024 ini. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024. Saat dikonfirmasi, dia mengakui ada perbincangan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024. “Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tetapi enggak ada setting-an kami bertiga bicara berbarengan ya,” katanya. Karena tidak mendapat dukungan penuh dari partai koalisi, bola panas isu penundaan pemilu 2024, tampaknya siap berganti dengan isu “tiga periode” masa jabatan presiden. Apakah isu terakhir ini merupakan “Plan B” setelah “Plan A” dinilai gagal meyakinkan parpol koalisi? Seperti dilansir Antara, Senin (7/3/2024), Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan Presiden Jokowi mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilu tetap digelar pada 2024. Presiden saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud. “Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud. Jika Presiden Jokowi tidak pernah perintah Luhut untuk mengkodisikan PKB, Golkar, dan PAN untuk perpanjangan masa jabatan, Presiden harus perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk periksa Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Bila perlu, ormas, individu, pengamat politik, atau pejuang konstitusi juga melaporkan ketiga Ketum parpol itu ke Polri karena telah memfitnah Luhut dan Jokowi untuk muluskan ego politik partai dengan tunda Pemilu 2024. Untuk membuktikan dia tak khianati konstitusi dan berambisi perpanjang kekuasaan. Karena, argumentasi ketiga Ketum partai itu atas perintah Luhut dengan restu Jokowi. (*)
KPK Sita Rp 36,7 Miliar dari Terpidana Tubagus Chaeri Wardana
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai sekitar Rp36,7 miliar dari terpidana perkara korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.Penyitaan tersebut terkait perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten.\"Agar \'asset recovery\' dari hasil tindak pidana korupsi dapat terpenuhi maka tim Jaksa Eksekutor KPK melakukan penyitaan barang bukti atas nama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Penyitaan barang bukti itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021 tanggal 12 Juli 2020 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 45/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI tanggal 16 Desember 2020 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 99/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2020.Adapun barang bukti tersebut berupa uang Rp36.566.796.607,32, 4.120 dolar AS, 1.656 dolar Singapura, 3.780 poundsterling, dan 10 dolar Australia.Ali mengatakan tim jaksa eksekutor menyita uang-uang tersebut untuk kebutuhan dan kecukupan kewajiban pidana pembayaran uang pengganti dari suami mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu.\"Merujuk pada putusan pada tingkat MA maka kewajiban pembayaran uang pengganti yang harus dibayar dan kemudian disetorkan ke kas negara sejumlah Rp58 miliar,\" kata Ali.Wawan telah menjadi warga binaan di Lapas Sukamiskin, Bandung sejak 17 Maret 2015 untuk menjalani hukuman pidana 7 tahun penjara dalam perkara pemberian suap dalam penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK).Selain itu, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu juga menjalani pidana perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten dan telah divonis selama 5 tahun penjara berdasarkan putusan di tingkat kasasi.KPK juga baru mengeksekusi putusan Wawan dalam perkara suap pemberian fasilitas atau perizinan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Wawan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dalam perkara tersebut. (Sof/ANTARA)
Penghapusan Tes Antigen-PCR Bukan untuk Percepat Status Endemi
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan kebijakan menghapus syarat tes antigen dan PCR untuk perjalanan domestik bukan untuk mempercepat penetapan status pandemi COVID-19 menjadi endemi.Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan relaksasi syarat perjalanan tersebut diambil karena situasi pandemi COVID-19 saat ini semakin terkendali.\"Data-data perkembangan kasus, keterisian tempat tidur di rumah sakit, dan angka reproduksi efektif COVID-19, semua menunjukkan pandemi semakin berhasil terkendali dengan baik. Ini menjadi landasan mengapa level PPKM di beberapa daerah diturunkan dan termasuk relaksasi testing untuk pelaku perjalanan,\" kata Abraham.Ia membantah opini yang menyebutkan penghapusan syarat tes antigen dan PCR untuk memperlihatkan bahwa pemerintah longgar mengenai pengujian COVID-19.Menurut dia, justru saat ini pemerintah semakin spesifik dalam memeriksa persebaran COVID-19, yaitu dengan menggunakan pendekatan surveillance aktif, baik melalui penemuan kasus atau Active Case Finding (ACF), maupun pengujian epidemiologi.\"Sederhananya surveillance aktif itu, dari pemerintah yang aktif mengejar target dengan menyasar area-area tertentu seperti ACF di sekolah. Secara acak tes akan dilakukan pada siswa dan guru untuk deteksi dini apakah ada kluster atau tidak. Lalu yang namanya testing kontak erat juga masih diteruskan,” kata Abraham.Ia menambahkan bahwa pemerintah semakin mempertimbangkan kesimpulan data bahwa dampak COVID-19 varian Omicron lebih ringan dibanding Delta.“Untuk itu angka keterisian RS dan kematian menjadi lebih diperhatikan dibanding angka (penambahan) kasus,\" ujarnya.KSP mengingatkan kebijakan penghapusan syarat tes antigen dan PCR untuk pelaku perjalanan domestik hanya diberlakukan bagi masyarakat yang sudah mendapat dua dosis vaksin atau lengkap.\"Jadi masyarakat yang sudah tidak mau testing-testing lagi kalau mau terbang, ya segera lengkapi vaksinnya,\" kata Abraham.Sebelumnya, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pelaku perjalanan domestik tidak perlu lagi melampirkan hasil tes antigen atau PCR negatif. Peraturan baru ini khusus bagi masyarakat yang sudah divaksinasi dua dosis atau lengkap.Kebijakan tersebut, katanya, menuai kritik dari sejumlah pakar sebab pengujian COVID-19 dinilai masih menjadi hal penting untuk mengukur perkembangan pandemi COVID-19. (Sof/ANTARA)
Penting Organisasi Pemuda Asia dan Afrika
Jakarta, FNN. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan peran penting Organisasi Pemuda Asia dan Afrika (Asian African Youth Government) dalam menyikapi isu dan perkembangan realitas saat ini.\"Organisasi ini pendekatannya berbasis pengetahuan dalam membangun sinergi dan kolaborasi untuk menyikapi berbagai isu dan realitas kontemporer yang terjadi, khususnya di kawasan Asia dan Afrika,\" kata Bamsoet saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Bamsoet yang juga Ketua Dewan Kehormatan Organisasi Pemuda Asia dan Afrika menegaskan bahwa organisasi itu berpartisipasi dalam proses penyelesaian krisis kemanusiaan dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. \"Organisasi mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakat Asia dan Afrika,\" ujarnya.Ia mengatakan derasnya arus globalisasi dan kompleksnya dinamika zaman saat ini membutuhkan peran dan kontribusi pemuda di antaranya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia dan Afrika.Jumpa pers itu terkait persiapan pelantikan kepengurusan Organisasi Pemuda Asia dan Afrika Periode 2021-2026 yang diketuai Respiratori Saddam Al-Jihad.Pelantikan dijadwalkan pada tanggal 11 Maret 2022 di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen yang akan dihadiri Menteri Luar negeri RI dan beberapa duta besar negara sahabat.Organisasi itu didirikan pada April 2015 sebagai platform organisasi kepemudaan yang beranggotakan pemuda dari negara-negara Asia dan Afrika.Dia berharap organisasi itu dapat membangun sinergi dan kolaborasi antara Pemuda Asia dan Afrika dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah untuk mewujudkan prinsip prinsip Dasasila Bandung sebagaimana \"legacy\" yang diwariskan oleh momentum kesejarahan, yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung tThun 1955.\"Saya selaku Ketua MPR mendorong segenap pemangku kepentingan mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan organisasi selama lima tahun ke depan,\" kata Bamsoet. (Sof/ANTARA)
Mempercepat Pemilu 2024 Demi Keselamatan Bangsa
Alih-alih rezim bermanuver melontarkan usulan penundaan pemilu 2024, respons rakyat justru ingin percepatan pelaksanaan pilpres guna menyelamatkan negara dari krisis multidimensi. Selain dikelola aparat pemerintahan bermental penjahat, bangsa ini kian terpuruk karena dekadensi moral dan kegagalan pembangunan di pelbagai sektor. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Usulan penundaan pemilu 2024 yang substansinya membungkus syahwat memperpanjang kekuasaan. Semakin berkelindan mengiringi persekongkolan pejabat eksekutif dan legislatif. Paduan suara sumbang dan memekakkan telinga kesadaran, semakin percaya diri dan ndableg meski banyak mendapat cemoohan juga hujatan rakyat. Pasalnya, ditengah suasana yang mengindikasikan keterpurukan dan kebangkrutan Indonesia. Pemerintah malah tak tahu diri dan seperti berhalusinasi memperpanjang jabatan. Utang menjulang yang rentan tak terbayar, keadaan kebijakan fiskal dan moneter yang semakin kritis, kemiskinan mengintai kelangkaan bahan pangan dan menurunnya daya beli rakyat. Malah disikapi rezim sebagai keberhasilan, sehingga pemerintah seperti orang kesurupan mengusulkan penundaan pemilu 2024. Dengan kata lain, sudah bobrok mau lama bekuasa. Dengan kondite dan jejak rekam yang menjadi mimpi buruk dalam sejarah pemerintahan Indonesia yang pernah ada. Cek ombak melambungkan penundaan pemilu 2024 yang diusung berjamaah oleh gerombolan hipokrit, koruptor dan penjilat kekuasaan. Nafsu berkuasa yang malu-maluin itu bukan hanya penghianatan dan kejahatan konstitusi. Lebih dari itu, menyemburkan suasana *\'politik sandera\'* diantara para kekuatan birokrasi dan politisi. Saling pagut-memagut, saling tikam-menikam yang seperti diketahui rakyat akhirnya berujung politik dagang sapi atau kumpulan keramaian asongan politik. Tapi rezim terhentak, sontak terkaget-kaget. Resistensi dan perlawanan politik dari semua kesadaran kritis dan gerakan perubahan. Betapapun niat jahat kekuasaan dikemas secara konstitusional dan seolah-olah dipenuhi akal sehat, kebusukan tetap beraroma menyengat diendus publik. Rakyat terlanjur merasakan, penundaan pemilu 2024 merupakan representasi penyakit dan sekaratnya kekuasaan yang disokong oligarki. Meninggalkan kerusakan dan kehancuran sistem serta harus mempertanggungjawabkan limpahan kucuran cuan oligarki. Rezim kini dalam keadaan SOS, semakin kebablasan dan menjadi rezim otoriter dan diktator. Atau mengambil pilihan sadar dan bertanggungjawab kepada rakyat atas semua distorsi penyelenggaraan negara. Pemerintahan Jokowi terpaksa menemui situasi dilematis, menimbang-nimbang reaksi oligarki atau menghadapi pengadilan rakyat. Sejauh tarik ulur usulan penundaan pemilu berkembang. Rakyat seperti semakin terkonsolidasi terus meningkatkan gelombang aksi demostrasi dan penolakan aturan pemerintah, yang bisa saja mewujud pembangkangan sipil. Seperti eskalatif dan akumulatif, tuntutan Jokowi mundur semakin menggema di seantero publik. Lupakan penundaan pemilu 2024, karena sesungguhnya rakyat mendesak pilpres secepatnya diadakan sebelum 2024. Ganti presiden sekarang juga. Demi keselamatan dan masa depan bangsa dalam bingkai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. (*)
Kemungkinan Perang Nuklir Gara-Gara Ukraina
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN DUNIA saat ini sedang menghadapi ancaman kehancuran total akibat perang nuklir. Ini terjadi karena kesombongan NATO yang membuat Presiden Vladimir Putin terpojok. Dunia bakal ludes terbakar oleh ribuan rudal nuklir kalau konflik Ukraina tak terkendali lagi. Ukraina adalah hidup-mati Rusia. Ukraina adalah juga martabat Rusia, harga diri Prsiden Putin. Putin akan merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan kalau Ukraina akhirnya masuk menjadi anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Amerika Serikat (AS) dan NATO merasa menang telak ketika Uni Soviet pecah berantakan menyusul reformasi yang dilancarkan oleh Presiden Mikhail Gorbachev. Setelah keruntuhan Soviet pada 1989 itu, Rusia tinggal sendirian. Negara-negara anggota Uni Soviet yang berada di sebelah timur, selatan dan barat Rusia melepaskan diri. Sebagian tetap erat dengan Moskow, tetapi sebagian lain memusuhinya. Ukraina termasuk di kelompok kedua. Keruntuhan Soviet dimanfaatkan oleh Barat. Negara-negara bekas Soviet ditawari bergabung ke NATO. Mulai 1997, satu per satu berhasil dirayu oleh Barat untuk bergabung ke dalam pakta pertahanan itu. Hingga sekarang, tercatat 14 negara bekas Soviet masuk ke NATO. Mereka adalah Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, Slovenia, Kroasia, Montenegro, Albania, Makedonia Utara, dan Bulgaria. Sejauh ini, NATO tak bisa membujuk Belarusia yang berada di utara Ukraina. Kedua negara ini berbatasan langsung dengan Rusia. Namun, yang paling mengkhawatirkan Moskow adalah Ukraina. Negara ini boleh dikatakan “halaman depan” Rusia. Rusia berusaha sekuat tenaga mencegah Ukraina bergabung ke NATO. Bisa dimaklumi. Sebab, bila sudah resmi menjadi anggota Pakta itu, maka militer NATO dan perangkat perangnya pasti akan ditempatkan di Ukraina. Rusia tahu ke sinilah arah keanggotaan Ukraina di NATO. Yaitu, pengerahan militer Barat sedekat mungkin ke Rusia. Inilah sumber ketegangan yang sesungguhnya antara Rusia dan Ukraina. Bukan ancaman kelompok-kelompok ekstrem kanan atau “white supremacy”. Sebab, ancaman seperti ada di mana-mana, termasuk di Rusia sendiri. Penguasa Ukraina merasa akan mendapat teman baru yang gagah perkasa: NATO. Barat pun merasa mendapatkan teritorial baru yang bisa dijadikan pangkalan untuk mengintimidasi Rusia. Cuma, Barat (NATO) dan Ukraina bagaikan lupa bahwa Rusia memiliki 6,225 rudal nuklir (nuclear war head). Jumlah ini melebihi total rudal nuklir AS (5,550), Prancis (290), Inggris (225) dan Israel (90). Tak mungkin Rusia akan membiarkan intimidasi NATO lewat pangkalan militer di Ukraina. Sampai kapan pun itu tak akan terjadi. Taruhannya sangat tinggi. Ini soal harga diri Rusia. Itulah sebabnya Putin langsung mengeluarkan “red notice” dalam bentuk siaga nuklir level tertinggi. Semacam peringatan “jangan coba-coba”. Reaksi Putin itu sangat serius. Putin adalah figur yang paham betul sejarah Perang Dingin (Cold War) antara Blok Barat dan Blok Timur. Dia tahu persis Barat (NATO) akan mencoba melakukan ekspansi ke negara-negara bekas Soviet. Rusia menyerang Ukraina bukan karena adanya kebangkitan pemerintahan fasis di Kiev. Memang ini pun fakta. Tapi, Rusia tidak akan melakukan intervensi militer gara-gara ini. Keinginan Ukraina untuk masuk ke NATO-lah yang menjadi masalah besar. Bagi Rusia, militer NATO yang bermarkas di Ukraina adalah bentuk teror yang tak mungkin mereka biarkan. Sekali lagi, ini soal harga diri. Kalau NATO meremehkan ini dan terus mendukung Presiden Volodymyr Zelensky untuk masuk ke NATO, berarti terbukalah pintu menuju perang nuklir gara-gara Ukraina. Rusia akan berada pada posisi “nothing to lose”. Tak banyak yang dipikirkan Putin. Dia tak peduli menang atau kalah. Sebaliknya, Barat (NATO) punya “so many things to lose”. Banyak yang mereka perhitungkan. Kekuatan nuklir Rusia bisa menghancurkan AS dan sekutunya dengan presisi tinggi. Berani? []
Enam Aspek Wujudkan Pelayanan Publik Prima
Jakarta, FNN. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly memaparkan enam aspek yang dilakukan oleh kementerian tersebut untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.\"Enam aspek tersebut yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik,\" kata Menkumham Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut ia sampaikan usai menerima penghargaan sebagai pembina pelayanan publik predikat A atau pelayanan prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan Menteri Yasonna dalam membina pelayanan publik yang berkualitas pada unit-unit pelayanan publik di jajaran Kemenkumham .Ia mengatakan kebijakan pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19 khususnya di berbagai bidang unit pelayanan publik terus diperbarui.Pelayanan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) diterapkan dengan memerhatikan protokol kesehatan serta pemanfaatan teknologi sehingga lebih efektif dan efisien, kata dia.Kemenkumham terus membangun budaya berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kementerian yang dipimpinnya berupaya adaptif dengan kemajuan teknologi.\"Terus lakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,\" ucap dia.Sejak 2021 hingga 2022 Kemenkumham telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inovasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Misalnya, di bidang kekayaan intelektual diluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang pelayanannya hanya hitungan menit.Di sektor administrasi hukum umum (AHU) Kemenkumham menghadirkan layanan Perseroan Perorangan, dan di sektor imigrasi baru-baru ini diluncurkan layanan publik M-Paspor. (Sof/ANTARA)
Kepala Pengawas Pasar Modal yang Baru Harus Sosok Adaptif pada Tren
Jakarta, FNN. Praktisi keuangan menilai Kepala Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru harus merupakan sosok yang adaptif terhadap perubahan, terkait tren minat perusahaan-perusahaan teknologi untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).\"Beliau harus merupakan sosok yang agile dan adaptif terhadap perusahaan-perusahaan teknologi yang akan banyak masuk ke bursa dalam tiga sampai lima tahun mendatang,\" ujar dan CEO Fath Capital Muliandy Nasution saat dihubungi di Jakarta, Selasa.Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner OJK baru saja menetapkan 21 kandidat yang lolos seleksi tahap IV yaitu afirmasi atau wawancara dan disampaikan kepada Presiden Jokowi pada awal pekan kemarin.Untuk Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, ada tiga kandidat yaitu Hoesen yang saat ini merupakan petahana, Inarno Djajadi yang merupakan Direktur Utama BEI, dan Doddy Zulverdy yang menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara.Muliandy apresiasi pansel yang telah melakukan penilaian dan merekomendasikan kandidat terbaik yang dimiliki bangsa, termasuk untuk posisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Menurut dia, ketiga kandidat memiliki kemampuan untuk menduduki posisi tersebut.\"Jika dilihat dari rekam jejaknya, Pak Hoesen dan Pak Inarno memiliki keunggulan. Pak Hoesen sebagai petahana tinggal meneruskan dan memantapkan kembali program kerja yang telah dilakukan selama ini,\" katanya. Sementara Inarno, lanjut Muliandy, sebagai Direktur Utama BEI tentu juga tahu persis bagaimana mengawasi pasar modal tempat ia berkarir selama lebih dari 30 tahun. Keduanya merupakan nama yang tidak asing bagi para pelaku pasar modal di Indonesia.\"Sekarang tinggal bagaimana program kerja para kandidat, khususnya dalam hal menyikapi maraknya startup atau UMKM yang saat ini sudah melirik pasar modal sebagai alternatif mencari dana,\" ujarnya. BEI saat ini sudah memfasilitasi dengan adanya papan pengembangan dan akselerasi, namun aturan masuk bursa yang sangat rumit dinilai menjadi tantangan sendiri bagi mereka.Kemudian juga perlu upaya untuk menjaga para emiten yang sudah masuk bursa agar tetap bertahan, dan bahkan meningkat usahanya lewat mekanisme penggalangan dana atau fundraising di pasar modal.\"Selama ini kita mendengar banyak perusahaan berhasil melantai di pasar modal, namun tidak sedikit yang kena suspend dan akhirnya delisting. Ini tentunya juga harus menjadi perhatian Kepala Pengawas Pasar Modal yang terpilih nantinya,\" kata Muliandy. (Sof/ANTARA)
POPULER
