ALL CATEGORY
Kementerian PUPR-BTN Wujudkan Rumah bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Jakarta, FNN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Bank Tabungan Negara (BTN) bersinergi mewujudkan program bantuan perumahan untuk kalangan warga berpenghasilan rendah informal.\"Kami sangat mendukung penyelenggaraan program perumahan khususnya bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) informal di seluruh wilayah Indonesia,\" ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.Menurut Iwan, Kementerian PUPR terus melaksanakan inovasi dalam pembangunan perumahan untuk menekan jumlah kekurangan rumah (backlog) di Indonesia.Untuk itu, ujar dia, kerja sama dengan berbagai mitra kerja termasuk Bank BTN dalam sektor perumahan sangat diperlukan dan ditingkatkan guna menjangkau masyarakat MBR informal.Untuk menyediakan perumahan bagi MBR informal, lanjutnya, memang perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail untuk mengetahui seberapa besar risiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan.Ia meyakini BTN juga memiliki pola pemetaan risiko tersebut dan jika sektor MBR informal ini dapat dipetakan lebih rinci, pasti akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan.\"Kita ambil contoh petani bisa masuk dalam kategori MBR informal karena tidak memiliki slip gaji, namun sebenarnya kemampuan bayar mereka cukup tinggi, jadi mungkin solusi yang tepat adalah pemetaan sektor MBR informal,\" ucap Iwan.Iwan menerangkan, masyarakat yang memiliki pekerjaan informal menurut BPS terdiri dari tujuh kategori yakni mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh atau karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.Berdasarkan data yang ada, backlog di Indonesia saat ini mencapai 11 juta unit rumah. Sedangkan backlog kepenghunian rumah mencapai 7,6 juta unit.Dari angka tersebut, sebanyak 93 persen backlog kepemilikan perumahan didominasi MBR sejumlah 33 persen dan masyarakat miskin sejumlah 60 persen.\"MBR yang kebanyakan belum memiliki hunian ataupun menghuni hunian yang belum layak huni merupakan mereka yang berada di sektor informal atau berpenghasilan tidak tetap,\" paparnya.Lebih lanjut, Iwan mencontohkan, beberapa upaya telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Kementerian PUPR untuk melaksanakan program pembangunan perumahan bagi MBR informal seperti pembangunan perumahan bagi para tukang cukur atau pangkas rambut yang tergabung dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.Selain itu, ujar dia, juga membangun perumahan bagi Guru Honorer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Perumahan bagi Penyapu Jalan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.Sementara itu, Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar menyatakan Bank BTN siap mendukung Kementerian PUPR dalam mensukseskan Program Sejuta Rumah guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat, termasuk MBR informal yang dinilai menjadi target pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau.\"Dalam pemenuhan kebutuhan bagi MBR informal pengelompokan resiko yang ditimbulkan menjadi kunci untuk sektor perbankan dalam memberikan bantuan kepemilikan rumah serta ada tiga kategori risiko MBR informal yakni rendah, sedang, dan tinggi sehingga penyaluran bantuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR informal didapatkan skema yang tepat,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Malaysia Buka Perbatasan Negara Mulai 1 April
Jakarta, FNN. Pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk membuka perbatasan negara kembali pada Jumat 1 April 2022, sejalan dengan rencana untuk memasuki fase transisi ke endemik pada tanggal tersebut.\"Saya percaya, ini adalah salah satu pengumuman paling besar ditunggu oleh masyarakat. Pengumuman ini juga akan merevitalisasi perekonomian negara secara keseluruhan khususnya industri pariwisata yang sangat terpengaruh sebagai akibatnya pandemi,\" ujar Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob dalam jumpa pers hibrid di Kuala Lumpur, Selasa.Dia mengatakan keputusan tersebut dibuat berdasarkan tiga hal mendasar, yaitu pertama dipandu oleh sains terbaru dan fakta yang relevan COVID-19, kedua membandingkan persyaratan pembukaan perbatasan di negara-negara lain, ketiga memberikan kenyamanan kepada pelaku perjalanan (traveler) dan bukan mempersulit perjalanan mereka.\"Yang terpenting Malaysia sekarang menjadi tujuan yang terbuka dan dapat dikunjungi semua,\" katanya.Dengan dibukanya kembali perbatasan negara, ujar dia, warga Malaysia dengan dokumen perjalanan yang sah sekarang dapat masuk dan meninggalkan negara seperti biasa dan diizinkan pergi ke negara mana pun yang juga membuka gerbang perbatasan untuk pelancong asing.\"Pada saat yang sama, warga negara asing dengan dokumen perjalanan yang valid juga dapat melakukan pergerakan keluar masuk Malaysia tanpa perlu mendaftar MyTravelPass yang akan dihapuskan.Sebaliknya hanya perlu mengunduh dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera dan melengkapi Formulir Pra-Keberangkatan melalui fungsi \'wisatawan\' di MySejahtera.Namun, dengan mempertimbangkan situasi penularan COVID-19, khususnya gelombang Omicron yang masih melanda negara kita dan sebagian besar negara di dunia, ada beberapa prosedur yang harus diikuti baik oleh warga Malaysia sendiri maupun wisatawan asing yang ingin masuk ke Malaysia.\"Bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap tidak perlu menjalani masa karantina dan hanya perlu melalui tes deteksi RT-PCR COVID-19 dua hari sebelum keberangkatan serta tes RTK-Ag (profesional) dalam waktu 24 jam setelah kedatangan,\" katanya.Untuk status vaksinasi lainnya seperti tidak menerima vaksin karena alasan medis dan tidak menerima vaksinasi apapun, ujar dia, Menteri Kesehatan akan merinci prosedurnya untuk informasi publik.\"Kementerian terkait juga akan menerbitkan daftar SOP pembukaan perbatasan negara secara lebih rinci dalam waktu dekat terutama dalam kaitannya dengan prosedur di Entrance Internasional (PMA) di darat dan laut,\" katanya.Sementara itu, pihaknya ingin menginformasikan untuk negara yang masih menutup gerbang perbatasan, warga masih bisa manfaatkan metode Vaccinated Travel Lane (VTL) yang telah disepakati oleh Pemerintah Malaysia dengan negara-negara yang terlibat.\"Seperti yang diketahui banyak orang, untuk saat ini VTL telah memanfaatkan Singapura sejak tahun lalu. Dalam waktu dekat, seperti yang saya umumkan baru-baru ini, VTL juga akan digunakan untuk mengimplementasikan pergerakan inbound dan outbound antara Malaysia-Thailand, Malaysia-Brunei dan Malaysia-Indonesia,\" katanya.Diharapkan masyarakat yang ingin memanfaatkan pembukaan perbatasan negara dapat melaksanakannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan demi keselamatan diri sendiri, masyarakat sekitar dan negara secara keseluruhan.\"Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota keluarga Malaysia yang tabah, ulet, berkemauan keras dan disiplin dalam mematuhi SOP serta mendukung setiap inisiatif Pemerintah dalam memerangi COVID-19. Tanpa kontribusi Keluarga Malaysia, negara tidak akan bisa masuk ke fase transisi ke endemik,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Hampir 400 Warga Sipil Tewas Sejak Taliban Ambil Alih Afghanistan
Jakarta, FNN. Hampir 400 warga sipil tewas dalam serangan di Afghanistan sejak kelompok Taliban mengambil alih negara tersebut, dengan lebih dari 80 persen di antaranya tewas oleh kelompok yang berafiliasi dengan ISIS, demikian menurut laporan PBB. Kondisi itu menyoroti skala pemberontakan yang dihadapi penguasa baru.Ini merupakan laporan HAM utama pertama sejak Taliban merebut kekuasaan dari bekas pemerintahan yang didukung AS pada Agustus, yang memicu kekhawatiran di Negara Barat tentang kemunduran yang meluas atas hak-hak kaum perempuan, jurnalis dan lainnya.Laporan itu mencakup periode dari Agustus 2021 hingga akhir Februari 2022 dan tertulis bahwa 397 warga sipil tewas dalam sebagian besar serangan kelompok Islamic State Khorasan (ISIS-K).Lebih dari 50 orang yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok ISIS-K tewas pada periode yang sama, katanya, dengan beberapa diantaranya disiksa, dipenggal dan dibuang di pinggir jalan.\"Kedudukan hak asasi bagi banyak warga Afghanistan sangat memprihatinkan,\" kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet saat membacakan laporan di hadapan lembaga tersebut di Jenewa.ISIS-K, yang pertama kali muncul di Afghanistan timur pada akhir 2014, diperkirakan telah menyebar pascapengambil alihan Afghanistan oleh Taliban.Kelompok itu disalahkan atas sederet serangan bunuh diri dalam beberapa bulan belakangan, termasuk serangan di bandara Kabul pada Agustus lalu.Bachelet juga mengatakan bahwa penguasa Taliban telah membatasi hak dan kebebasan kaum perempuan. Ia meminta agar kaum perempuan diizinkan \"berpartisipasi secara penuh\" dalam kehidupan masyarakat.Bachelet juga merujuk pada \"sejumlah kasus penghilangan paksa\" para pegiat dan pengunjuk rasa dan mengutarakan kekhawatiran tentang pengekangan kebebasan berekspresi.\"Saya masih prihatin dengan erosi progresif ruang sipil,\" ucapnya.Di bawah pemerintahan mereka terdahulu, selama 1996-2001, Taliban melarang kaum perempuan mengenyam pendidikan. Mereka mengaku bahwa kini telah berubah.Dewan HAM yang berbasis di Jenewa akan menunjuk seorang pelapor khusus di Afghanistan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Taliban dan lainnya di akhir sidang dewan saat ini.Duta Besar HAM Michele Taylor pada Senin mengatakan kepada Dewan bahwa \"ini akan menjadi mekanisme penting untuk mencatat pelanggaran\". Ia juga mendesak Taliban agar bekerja sama dengan timnya. (Sof/ANTARA/Reuters)
KPK Konfirmasi Empat Saksi Penerimaan Gratifikasi Puput Tantriana
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi empat saksi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).KPK memeriksa keempatnya untuk tersangka Puput di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur, Selasa, dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Dikonfirmasi mengenai banyaknya penerimaan sejumlah uang untuk tersangka PTS dan kawan-kawan yang diduga sebagai penerimaan gratifikasi dari berbagai pihak di Pemkab Probolinggo,\" kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Empat saksi, yaitu Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Jurianto, PNS pada Kecamatan Tegal Siwalan Leisa Citrapurnama, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Juwono Praetijo Utomo, dan Kasubag Perencanaan PUPR Kabupaten Probolinggo Nanang Wijanarko.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya, yaitu mantan anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. KPK juga telah menyita berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp50 miliar dalam dugaan TPPU Puput tersebut.Adapun aset-aset yang telah disita adalah, pertama, tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Kedua, tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.Ketiga, satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan/Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Keempat, satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur yang sebelumnya juga menjerat dua orang itu sebagai tersangka.Terkait kasus suap, Puput dan suaminya saat ini sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.Puput dan Hasan merupakan penerima suap kasus tersebut. Dua tersangka lainnya yang merupakan penerima suap, yaitu Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. (Sof/ANTARA)
Kemendag-Pemda Harus Bersinergi Antisipasi Antrean Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di beberapa daerah bersinergi untuk mengantisipasi antrean pembeli minyak goreng.\"Kalau masih terjadi antrean di berbagai daerah, saya minta Disperindag dan Pemda-nya harus bergerak aktif. Artinya, mereka harus bergerak turun ke bawah,\" kata Martin dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa. Tak hanya Pemda dan Disperindag, politisi jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2001 ini juga mendesak Kemendag agar terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. \"Kemendag juga harus secara intensif berkoordinasi dengan mereka (dinas terkait). Kalau perlu Satgas Pangan juga ikut dibawa supaya ada penegakan hukum jika ada masalah,\" ujar Martin. Kemendag perlu berkoordinasi dengan Disperindag karena tidak memiliki aparat di bawah. Jadi, kalau stok minyak goreng turun di daerah langsung berkoordinasi dengan Satgas Pangan supaya bisa langsung disalurkan. Makanya, tandas Martin, Disperindag perlu selalu berkoordinasi dengan Satgas Pangan sehingga ketika stok minyak goreng turun ke daerah bisa segera menyalurkannya ke pasar-pasar dan pedagang, untuk kemudian memonitor perjualan-nya. \"Jadi, sekarang ada ketakutan di distributor dan sub-distributor ketika menerima minyak goreng terus belum bisa keluarkan karena mereka takut dianggap penimbunan,\" jelasnya. Dari informasi yang diterimanya, permasalahan minyak goreng ini belum terselesaikan dengan baik karena lambatnya respon dari Pemda dan Disperindag. Jika Pemda dan Disperindagnya cekatan dan langsung bergerak ke bawah bisa mengantisipasi-nya dan tidak ada antrean warga hanya untuk mendapatkan minyak goreng,\" katanya. Martin pun mencontohkan, di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, tidak ada antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng karena pemerintah daerah dan dinas terkait bergerak cepat. \"Saya lagi di Dapil di Sumatera Utara, stok minyak goreng sudah masuk dan harga sudah berangsur-angsur turun. Sekarang di Labuhan Batu Utara harga minyak goreng sudah di angka 16 ribu tadinya 18 ribu,\" ujarnya. Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan masyarakat tidak akan mau melakukan antrean panjang hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 hingga 2 liter kalau harga di pasaran itu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Seperti diketahui, antrean warga yang hendak membeli minyak goreng belakangan terjadi di sejumlah daerah, seperti Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur; Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. (Sof/ANTARA)
Perlu Sinergi Kebijakan Nasional Literasi Digital
Jakarta, FNN. Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tergabung dalam Indonesia Civil Society Organization of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF) mengatakan Pemerintah perlu melakukan sinergi kebijakan nasional literasi digital yang mampu mengoordinasikan lintas kementerian, lembaga, dan daerah.“Dengan melibatkan multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk, Red.) secara bermakna, inklusif, dan mengedepankan kemampuan SDM (sumber daya manusia, Red.) berpikir kritis,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Menempuh upaya transformasi digital sebagaimana dicanangkan oleh Indonesia sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20, tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan majemuk, yakni pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknis.Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan negara dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat semaksimal mungkin.Lebih lanjut, ID-CSO DTTF juga memberi rekomendasi kepada Pemerintah untuk segera menetapkan kerangka tata kelola perlindungan data pribadi yang baik dan komprehensif melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).“Ini sebagai acuan penting dalam pengaturan transfer data lintas batas negara,” ujarnya pula.Selain terkait dengan aspek kebijakan, ID-CSO DTTF juga menekankan bahwa Pemerintah perlu terus menggiatkan pembangunan infrastruktur internet dan platform digital bermakna dengan agenda pemberdayaan serta pendampingan warga yang berorientasi pada pendekatan berbasis manusia atau human-centered approach.OMS yang tergabung di dalam ID-CSO DTTF memandang kesenjangan digital berbasis gender, keterbatasan akses ke pengetahuan, maraknya hoaks, serta tak kunjung disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan pekerjaan rumah yang harus serius dikerjakan dan dituntaskan oleh Indonesia jika ingin mengusung isu transformasi ekonomi digital sebagai kepentingan nasional dan G20.Adapun organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam ID-CSO DTTF adalah Common Room bersama Universitas Padjajaran (UNPAD), ELSAM, dan ICT Watch. (Sof/ANTARA)
Tukang Cendol Disuruh Dukung 3 Periode, Rocky Gerung: Istana Ajari Orang Berbohong
Jakarta, FNN – Ramai menjadi buah bibir, video seorang tukang cendol bernama Bangun Wahyudi mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode. Setelah ditelusuri ternyata dia dibayar seseorang Rp 200 ribu untuk direkam dan mengatakan kalimat pesanan itu. “Inilah terjadinya kepalsuan. Seharusnya inilah yang dpelajari oleh lembaga-lembaga survei. Para surveiyor sebetulnya ditipu oleh para respondennya. Ini justru tukang cendolnya kreatif, cuma disuruh bilang 3 periode lalu mendapat 200 ribu, tentu hal menarik,” kata Rocky Gerung dalam perbincngan dengan Hersubeno Arief dalam Forum News Network Channel, Selasa, (08/03/2022). “Rocky melihat, ternyata serangan fajar sudah berjalan, karena kesulitan ekonomi di mana-mana. Orang bisa menjadi makhluk ekonomi, cari keuntungan meskipun tidak jujur dari hatinya. Itu realitas. Istana sebetulnya mengajarkan orang untuk berbohong,” paparnya. Dari video ini, tukang cendol tersebut mengaku bersal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ia masih mengingat sekitar tiga minggu lalu menjelang tengah hari ada mobil jenis berwarna hitam berhenti di tempatnya sering mangkal menjual es dawet yaitu di bawah jalan layang entrance dan exit pintu tol Waru, Sidoarjo – Surabaya. Keadaan ini, kata Rocky, orang sering menyebut dengan opscure, sesuatu yang kabur yang akhirnya mau coba ditafsirkan oleh istana bahwa semua tukang cendol pro-Jokowi. Padahal faktanya tukang cendol berhenti di pinggir jalan lalu ada yang kasih duit untuk mengacungkan salam tiga jari. “Ini politik uang yang dimanfaatkan oleh rakyat kecil yang berupaya untuk bertahan di tengah kesulitan ekonomi. Ini sebetulnay wilayah pertahahan publik supaya dapat duit, ya dibohong-bohongin saja,” katanya. Dengan cara ini, akhirnya istana mendapatkan informasi palsu dari tukang cendol, tukang ikan dan lainnya. Itu hanya uang kecil yang mereka perlukan untuk biaya hidup sehari-hari. Belum tentu ia mendukung Jokowi 3 periode. (ida, sws)
Prabowo-Pangeran Khalid Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan HRH Pangeran Khalid bin Salman di Riyadh, Arab Saudi, Senin (7/3). Siaran pers dari Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Selasa menyebutkan, dalam pertemuan dengan Pangeran Khalid selaku Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi ini dibahas penjajakan potensi kerja sama industri pertahanan serta peningkatan kerja sama pendidikan. Pertemuan itu juga membahas upaya peningkatan kerja sama militer dan pertahanan serta isu-isu global dan regional yang menyangkut kepentingan kedua negara. Pertemuan Menhan Prabowo dengan Pangeran Khalid merupakan rangkaian kunjungan kerja Menhan Prabowo ke Arab Saudi, yang di antaranya termasuk menghadiri The IISS Riyadh 2022 dan World Defense Show 2022 yang juga diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo disambut dengan hangat oleh Pangeran Khalid, di mana Menhan Prabowo juga menghadiri undangan makan pagi bersama Pangeran Khalid Bin Salman yang didampingi Panglima Angkatan Bersenjata Saudi Arabia. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo dan Pangeran Khalid juga menikmati kopi khas Arab Saudi sambil bertukar pikiran tentang pertahanan. Kerja sama pertahanan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah terjalin dengan baik selama ini. Kerja sama tersebut dikukuhkan dengan \"Defence Cooperation Agreement (DCA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia\", pada 23 Januari 2014 di Jakarta dan diratifikasi pada tahun 2018. Dalam bidang pendidikan, Kemhan RI dan Kemhan Arab Saudi telah memiliki program kerja sama pertukaran Perwira sebagai implementasi kerja sama pendidikan dan pelatihan. Indonesia telah mengirimkan 178 orang untuk mengikuti Pendidikan di Arab Saudi dalam kurun waktu 2014-2022, berupa Sesko Angkatan dan Kursus pencerahan Penanggulangan ekstrimisme. Sedangkan Arab Saudi telah mengirimkan dua orang untuk mengikuti Sesko TNI dan Sesko Angkatan Darat. Permintaan terkait penambahan seat Sesko di tiap Angkatan pun akan terus ditambah. (mth/Antara)
Ukraina Mulai Evakuasi Warga Sipil dari Sejumlah Kota
Lviv, Ukraina, FNN - Pemerintah Ukraina mulai mengevakuasi warga sipil dari kota timur laut Sumy dan Irpin yang berdekatan dengan ibu kota Kiev pada Selasa, kata pejabat Ukraina. Evakuasi itu dimulai setelah pejabat Rusia dan Ukraina sepakat mendirikan \"koridor kemanusiaan\" yang memungkinkan warga sipil meninggalkan kota-kota yang dikepung pasukan Rusia. \"Sejak pukul 09.30 (0730 GMT), lebih dari 150 orang telah dievakuasi dan proses (evakuasi) masih berlangsung,\" kata gubernur Kiev Oleksiy Kuleba. Warga sipil terjebak dalam perang sejak pasukan Rusia menggempur Ukraina pada 24 Februari. Moskow menyebut aksi mereka di Ukraina sebagai \"operasi militer khusus\". Pihak Rusia lantas membuka koridor kemanusiaan pada Selasa sehingga memungkinkan evakuasi warga dari sejumlah kota seperti Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv dan Mariupol, menurut kantor berita Interfax yang mengutip Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan mengatakan bahwa pasukan Rusia di Ukraina telah memberlakukan \"rezim senyap\" sejak pukul 0700 GMT, Interfax melaporkan. Pada Senin pihak Ukraina menolak usulan Rusia untuk mengevakuasi warga Ukraina ke Rusia atau Belarus. (mth/Antara)
Para Pejabat Negara Serentak Isi SPT Tahunan 2021
Jakarta, FNN - Para pejabat negara di Jakarta, Selasa, serentak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi tahun pajak 2021. Adapun pejabat negara tersebut antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, hingga TNI. \"Ini simbol luar biasa baik untuk bisa melihat lembaga negara yang penting dan menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat Indonesia, para pejabatnya pun melaksanakan kewajiban penyerahan SPT tahunan,\" kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Pelaporan SPT Tahunan Oleh Pejabat Negara. Ia pun menuturkan tanggal 31 Maret 2022 merupakan hari terakhir bagi wajib pajak orang pribadi untuk menyerahkan SPT tahunan tahun pajak 2021. Dengan demikian, pengisian SPT diharapkan bisa dilakukan sedini mungkin agar sistem e-filing bisa lebih nyaman digunakan. \"Jadi tidak menunggu sampai hari terakhir atau jam terakhir yang kemudian menimbulkan tekanan kepada seluruh tim untuk bisa menampung SPT tahunan orang pribadi,\" ungkap dia. Maka dari itu, Sri Mulyani berterima kasih kepada para pejabat negara yang mengisi SPT Tahunan 2021 pada minggu yang sangat awal di bulan Maret 2022, sehingga sistem e-filing bisa lebih mengakomodasi. Dirinya pun berharap dengan contoh yang diberikan oleh para pejabat negara, seluruh jajaran kementerian/lembaga di bawahnya hingga masyarakat bisa mengisi SPT Tahunan pajak lebih awal, agar pihaknya bisa terus menjaga kepercayaan masyarakat. \"Mengelola ekonomi dan keuangan negara dalam situasi pandemi adalah peran yang luar biasa besar, sehingga harus dikelola secara hati-hati,\" ujar Sri Mulyani. (mth/Antara)
POPULER
