ALL CATEGORY
Radikal dalam Menghakimi Radikalisme
Saya hanya ingin mengatakan masanya untuk semua menghentikan politisasi isu radikalisme. Selain hanya menambah keresahan dalam masyarakat, juga akan semakin mempertajam kecenderungan karakter “we vs them” (kami lawan mereka). Oleh: Imam Shamsi Ali, Ustadz di Paman Sam SERINGKALI kita dengarkan istilah politisasi agama. Tentu yang dimaksud demikian adalah penggunaan atau pelabelan agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Dengan kata lain agama dijadikan obyek demi meraih kepentingan politik. Atau sebaliknya isu agama juga sering dipakai untuk mengganjal lawan politik. Akibatnya dalam penilaian tentang sesuatu atau seseorang tidak lagi berdasarkan nilai baik atau buruknya. Tapi lebih kepada kepentingan politik tertentu. Contoh kecil dalam busana misalnya. Betapa larisnya baju-baju koko dan kopiah di musim-musim politik untuk berkunjung ke masjid-masjid dan majelis ta’lim. Juga banyak politisi wanita yang selama ini alergi dengan hijab tiba-tiba berhijab rapih. Sebaliknya tuduhan-tuduhan ekstremisme atau radikalisme kerap digaungkan dimusim-musim politik. Tentu dimaksudkan untuk menekan dan mengganjal pihak-pihak tertentu yang dianggap gangguan bagi sebagian untuk mendapatkan kepentingan politiknya. Sebaliknya prilaku radikal dan intoleransi dipertontonkan oleh sebagian orang atau sekelompok orang tertentu dengan tanpa malu tetap saja dibiarkan. Bahkan seolah dipelihara dan mendapat perlindungan. Akibatnya konsep moderasi atau radikalisme menjadi aneh dan membingungkan. Moderasi menjadi seperti yang sering saya sampaikan berbentuk moderasi sepihak. Sebaliknya radikalisme juga menjadi terasa sangat dipaksakan pada pihak tertentu. Jahatnya kerap kali label radikal ini tidak berakhir pada tataran persepsi atau wacana semata. Tapi sering menjadi alat perangkap untuk menjerumuskan pihak-pihak tertentu atas nama keamanan dan loyalitas kebangsaan. Saya kembali teringat peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Di mana saat itu kata radikalisme atau ekstrimisme menjadi kata yang paling populer berdampingan dengan kata “terror”. Sehingga peperangan yang disebut “war on terror” ketika itu tidak bisa dilepaskan dari peperangan kepada mereka yang dilabel “kaum radikal”. Belakangan opini tersebut semakin tergiring menuju kepada satu kelompok. Yaitu orang-orang Islam yang tidak setuju dengan kebijakan global Amerika dan sekutunya di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah. Tapi oleh pihak-pihak tertentu penggiringan opini semakin mengarah kepada Umat Islam. Pada akhirnya apa yang disebut sebagai peperangan kepada teror atau “war on terror” tadi berubah menjadi peperangan kepada umat Islam atau Islam (war on Islam). Inilah Sesungguhnya di kemudian hari yang diterjemahkan oleh Donald Trump dalam sebuah kebijakan “Muslim Ban” atau pelarangan orang Islam masuk Amerika. Dimulai dari 7 negara. Tapi tujuannya mengarah kepada pelarangan secara totalitàs orang-orang Islam untuk masuk Amerika. Pada sisi lain, sejak Bush hingga Trump ada pihak-pihak tertentu yang kemudian dilabeli “Muslim moderate”. Pelabelan itu bukan berdasar pada nilai moderasi itu sendiri. Tapi lebih kepada dukung mendukung untuk kepentingan politik global mereka. Di zaman GW Bush misalnya Saudi Arabia dijuluki sebagai negara/bangsa yang moderate. Saya masih ingat bagaimana Pangeran Bandar bin Sultan, Dubes Saudi untuk AS ketika itu begitu akrab dengan Presiden Bush. Padahal dari sekian yang dituduh sebagai pelaku serangan 9/11 mayoritasnya berkebangsaan Saudi Arabia. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata penilaian radikal dan/atau sebaliknya moderat itu banyak ditentukan oleh kepentingan, termasuk kepentingan politik. Dan pada akhirnya nilai moderasi atau sebaliknya radikalisme itu terasa kehilangan esensinya. Hari-hari ini Isu radikal kembali ramai dibicarakan. Banyak tokoh agama yang dimasukkan ke dalam deretan Ustadz-Ustadz radikal. Yang pada umumnya tidak memiliki justifikasi yang jelas. Beberapa kriteria Ustadz radikal yang disampaikan juga terasa remang-remang dan dipaksakan. Satu di antara kriteri itu adalah anti Pancasila. Dalam perspektif nasionalisme, tentu kriteria ini sah-sah saja. Tapi ancaman terhadap Pancasila memangnya hanya dari para Ustadz? Bagaimana dengan mereka yang berpaham komunis yang mengancam ketuhanan? Bagaimana pula dengan para koruptor yang merusak keadilan sosial dan kemanusiaan? Hal lain bahwa Ustadz radikal itu sering mengkafirkan. Mengkafirkan sesama Muslim memang dilarang. Bahkan bisa saja yang mengkafirkan itu terjatuh ke dalam kekafiran. Tapi mengkafirkan mereka yang “tidak mengimani” ajaran Islam itu memang demikian adanya . Karena memang kata kafir berarti “tidak mengimani” alias mengingkari. Kata kafir dalam arti “tidak mengimani” inilah yang disebut dalam Al-Quran. Islam sangat jelas dalam mengatur relasi pwmerintah (raa’i) dan rakyat (ra’iyah). Islam sangat memperketat bolehnya rakyat untuk melawan pemerintah. Tapi Islam pada saat yang sama mengajarkan bahwa mengkritisi pemerintan dalam hal-hal yang salah menjadi kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar. Apalagi dalam tatanan negara demokrasi pemerintah dikontrol oleh kekuasaan tertinggi (rakyat). Isu lain adalah ekslusifitas yang juga menjadi rancu ketika dihubungkan dengan agama. Karena pada semua agama ada Karakter ekslusif. Khususnya ketika bersentuhan dengan akidah dan ibadah ritual. Umat ini sadar bahwa membangun kesatuan dan ukhuwah itu penting. Baik ukhuwah imaniyah maupun wathaniyah. Tapi bukan berarti membuka batas-batas yang memang berbeda secara mendasar. Ada hal-hal ekslusif dalam beragama. Dan itu tidak perlu dianggap tidak bersahabat. Apalagi dinilai radikal. Demikian juga dalam hal budaya dan tradisi. Islam adalah agama universal. Karenanya Islam ada di seluruh belahan dunia. Mau atau tidak Islam akan bersentuhan dengan semua kultur dan budaya. Namun kehadiran Islam di sebuah lokalitas tidak merubah atau menghapus budaya lokal. Tapi lebih kepada mengoreksi atau membenarkan jika ada yang secara mendasar bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama. Itulah yang disebutkan dalam hadits: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak (maakarimal akhlak)”. Oleh karena itu kriteria-kriteria yang dijadikan alasan untuk menuduh sebagian Ustadz radikal tidak jelas dan rentang membawa kepada penilaian sepihak. Dan tentunya yang paling mendasar dari semua ini adalah kenapa hanya Ustadz-Ustadz? Bagaimana dengan pemimpin agama lain? Bagaimana para politisi yang korup? Bagaimana para pebisnis yang ekslusif dan mengancam keadilan sosial? Tidakkah mereka itu termasuk kaum radikal yang mengancam bangsa dan negara? Saya hanya ingin mengatakan masanya untuk semua menghentikan politisasi isu radikalisme. Selain hanya menambah keresahan dalam masyarakat, juga akan semakin mempertajam kecenderungan karakter “we vs them” (kami lawan mereka). Kecenderungan memecah belah atau ‘divide at empire’ ini juga jangan-jangan memang jadi bagian dari pelemahan Umat dan bangsa itu sendiri. Karena sesungguhnya Umat dan tokoh-tokohnyalah, termasuk para Ustadz, yang menjadi tulang punggung ketahanan bangsa. Dan kecurigaan-kecurigaan itu wajar saja terbangun karena sejak lama semakin terasa jika memang ada “hidden power” yang bermain dan bertepuk di balik layar. Semoga tidak! Jamaica City, 8 Maret 2022. (*)
144 Patok Batas Indonesia-Malaysia di Wilayah Timur Kalbar Dinyatakan Hilang
Kapuas Hulu, FNN - Komandan Satuan tugas pengamanan perbatasan (Dansatgas Pamtas) RI-Malaysia Yonif 144/JY Letkol Inf Andi Suratman menyatakan 144 patok batas hilang selama bertugas mengamankan perbatasan sejak 1 Juni 2021 hingga 28 Februari 2022, di wilayah Timur, Kalimantan Barat.\"Berkali-kali kami melakukan patroli memastikan keberadaan patok batas, namun tidak ditemukan dan kami nyatakan 144 patok batas RI-Malaysia hilang, itu sudah kami sampaikan berjenjang kepada pimpinan,\" kata Letkol Inf Andri Suratman, saat menyampaikan paparannya pada Rapat koordinasi dengan Tim Kemenko Polhukam, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Selasa.Disampaikan Andri, jumlah patok batas di wilayah penugasan operasi Yonif 144/JY di tiga kabupaten wilayah Timur Kalimantan Barat sebanyak 2.416 patok batas, 77 patok diantaranya kondisi rusak dan sebanyak 144 patok batas dinyatakan hilang.Menurut dia, patok batas yang hilang tersebut disebabkan banyak faktor diantaranya kondisi alam.\"Banyak hilang karena faktor alam longsor dan sebagainya,\" ucap Andri.Dalam kesempatan tersebut, Andri juga menyebutkan di daerah perbatasan RI-Malaysia di wilayah operasinya terdapat 31 jalur tidak resmi atau yang biasa dikenal dengan istilah \"jalan tikus\".Ia menjelaskan jalan tikus yang dimaksud merupakan jalan yang biasa digunakan masyarakat, bahkan bisa dilalui menggunakan kendaraan roda empat.\"Kami lakukan patroli secara rutin, kami juga menggagalkan penyeludupan satu unit mobil mewah asal Malaysia, yang saat ini sudah di lelang dengan harga kurang lebih Rp1 miliar,\" ucapnya.Andri mengatakan ada beberapa hal menonjol yang terjadi di daerah perbatasan diantaranya masih ditemukan penyeludupan minuman keras, narkoba jenis sabu, rokok ilegal serta kepemilikan senjata api masyarakat secara ilegal.Meski pun, demikian Andri mengakui rasa nasionalisme dan patriotisme warga perbatasan cukup tinggi.Andri menuturkan warga perbatasan turut serta menjaga kedaulatan NKRI, rasa memiliki dan kebanggaan terhadap NKRI cukup tinggi.\"Saat ada patok batas rusak atau bergeser oleh aktivitas perkebunan sawit, warga melaporkan kepada kami, meski pun mereka (warga) sebagai karyawan kebun sawit Malaysia, namun warga perbatasan memiliki rasa menjaga dan memiliki atas kedaulatan NKRI,\" tutur Andri.Untuk memupuk rasa patriotisme dan kecintaan terhadap NKRI, Andri juga mengaku telah melakukan berbagai kegiatan sosial dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat.\"Kami membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, rutin kami lakukan pengobatan gratis dari pintu ke pintu, membantu warga di ladang dan melakukan bakti sosial pembangunan infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat,\" jelasnya.Lebih lanjut, Andri mengatakan di tengah pandemi COVID-19, personil Satgas Pamtas Yonif 144/JY juga membantu tenaga medis dalam percepatan vaksinasi.Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam Brigjen TNI Suteikno Suleman mengatakan persoalan di daerah perbatasan tersebut akan menjadi bahan analis dalam pengambilan kebijakan kedepannya dalam rangka mewujudkan ketahanan dan keamanan negara di daerah perbatasan.Dikatakan Suteikno, dari beberapa paparan baik dari pemerintah daerah, Kodim 1206 Putussibau dan Satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) terdapat beberapa persoalan seperti pembangunan infrastruktur dasar, bidang ekonomi dan serta persoalan jalan ilegal (jalan tikus), kepemilikan senjata api ilegal dan juga berkaitan dengan listrik serta telekomunikasi di daerah perbatasan Kapuas Hulu.Menurut dia, berbagai usulan dan persoalan yang dipaparkan dalam rapat tersebut akan di tindaklanjuti melalui rapat di Kemenko Polhukam termasuk juga dengan lintas kementerian terkait.\"Kami akan berupaya mengingatkan kembali kepada sejumlah kementerian terkait, yang berkaitan dengan usulan dan harapan pemerintah daerah,\" kata Suteikno. (sws, ANTARA)
Diduga Rudapaksa Gadis Difabel, Seorang Kakek Ditangkap Polresta Cirebon
Cirebon, FNN- Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat, menangkap seorang kakek diduga melakukan rudapaksa kepada gadis difabel atau memiliki kebutuhan khusus, yang disertai dengan ancaman agar tidak melaporkan kepada orang tua.\"Tersangka yang kita tangkap ini sudah kakek-kakek, usianya sekitar 64 tahun,\" kata Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kompol Anton di Cirebon, Rabu. Anton mengatakan tersangka bernama Kemol (64), di mana saat melakukan aksi rudapaksa kepada korban yang merupakan gadis dengan kebutuhan khusus itu pada September 2021.Kasus tersebut lanjut Anton, baru dilaporkan kepada petugas sekitar bulan Desember 2021, setelah korbannya menceritakan kejadian rudapaksa kepada orang tuanya.Menurutnya butuh waktu yang tidak cepat untuk menetapkan kakek berusia 64 tahun itu sebagai tersangka, karena korbannya memiliki kebutuhan khusus. (sws, ANTARA)
Polri Tetapkan Doni Salmanan Tersangka Penipuan Investasi Opsi Biner
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan \"crazy rich\" atau orang kaya asal Bandung Doni Salmanan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi opsi biner aplikasi Qoutex.“Gelar perkara penetapan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Rabu dini hari.Ramadhan menjelaskan, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (8/3) dari pukul 10.10 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB.Ia diperiksa selama hampir 13 jam lama, penyidik memberikan 90 pertanyaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan terhadap Doni Salmanan.“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, malam ini juga atau setelah ini saudara DS dilakukan penahanan,” kata Ramadhan.Adapun alasan penahanan dilakukan karena alasan subjektif dan objektif dari penyidik. Alasan subjektif adalah dikhawatirkan tersangka melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.“Alasan objektifnya karena ancaman hukuman di atas lima tahun pencara, yakni 20 tahun untuk TPPU,” katanya.Doni Salmanan dijerat dengan pasal berlapis yakni terkait Undang-Undang ITE, KUHP dan tindak pidana pencucian ulang. Sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, atau Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).“Pasal TPPU ancamannya 20 tahun penjara,” kata Ramadhan.Doni Salmanan dilaporkan oleh korban aplikasi trading Qoutex berinisial RA, laporan tercatat dengan nomor polisi LP : B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022.Penyidik telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada Jumat (4/3). Sampai saat ini sebanyak 12 saksi telah diperiksa, terdiri atas, tujuh saksi korban, tiga ahli dan dua saksi dari perusahaan paymet gateway.Dalam perkara ini penyidik menyita sejumlah barang bukti, yakni ponsel iPhone milik Doni Salmanan, akun YouTube dengan nama King Salmanan, dua akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube, dan akun Quotex, satu mutasi rekening bank atas nama tersangka dan dua bundel bukti transfer deposit, sebuah diska lepas berisi satu file hasil unduh video YouTube King Salmanan. (sws, ANTARA)
Warga Papua Barat Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan Kapolda
Manokwari, FNN - Pejabat pemerintah dan masyarakat Papua Barat diimbau agar mewaspadai modus penipuan melalui telepon atau pesan singkat dari nomor tak dikenal yang mengatasnamakan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Kepala bidang (Kabid) Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi, Selasa, di Manokwari membenarkan adanya percobaan penipuan menggunakan nomor telepon yang mengatasnamakan Kapolda Papua Barat di kalangan pejabat dan masyarakat di daerah itu. \"Saat ini ada yang mencoba menipu menggunakan nomor telepon 081319326580 mengatasnamakan Kapolda dan sejumlah pejabat Polda Papua Barat,\" ujar Kabid Humas. Untuk itu, kata Adam, Polda Papua Barat mengimbau kepada seluruh pejabat pemerintah, swasta dan warga di Papua Barat untuk lebih berhati - hati apabila menerima panggilan telepon atau pesan singkat yang mengatasnamakan pejabat Polda Papua Barat untuk meminta sesuatu. \"Waspadai orang-orang tidak bertanggung jawab dengan mencatut nama pejabat Kepolisian, apalagi menghubungi korban atas nama Kapolda untuk meminta sesuatu. Itu tidak benar, \" tegas Adam. Kabid Humas lalu mengimbau kepada pejabat pemerintah, swasta, dan masyarakat di wilayah Papua Barat untuk segera melapor apabila menerima telepon dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai pejabat Kepolisian. \"Jika menerima telepon atau pesan singkat dari nomor tak dikenal yang mengatasnamakan pejabat Polda Papua Barat, masyarakat segera laporkan ke layanan pengaduan 110 / SPKT Polda Papua Barat atau ke kantor Kepolisian terdekat,\" ujar Adam. Adam menegaskan pencatutan atau mengatasnamakan orang lain untuk meminta sesuatu merupakan tindak pidana penipuan. \"Kami mengajak masyarakat Papua Barat agar lebih berhati-hati terhadap modus tersebut, sehingga tidak menjadi korban penipuan,\" ujar dia. (sws, ANTARA)
Polres Indramayu Masih Periksa Penyerang Kiai Muda Ketua Jatman
Indramayu, FNN - Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat, masih melakukan pemeriksaan kepada seorang penyerang Kiai muda Ketua Jam’iyyah Ahlith Tarekat Al Mu’tabarah An Nahdliyyah (Jatman) Indramayu, sampai mengalami luka sabetan senjata tajam.\"Iya (terjadi penyerang) pelaku lagi kita periksa,\" kata Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Luthfi Olot Gigantara saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu.Luthfi membenarkan adanya kejadian penyerangan yang dilakukan oleh seorang warga terhadap Kiai muda yang saat ini menjabat sebagy Ketua Jatman Kabupaten Indramayu Farid Ashr Wadaher.Namun ia belum bisa menjelaskan secara terperinci kejadian yang terjadi pada Selasa (8/3) malam sekitar jam 22.30 WIB.Sementara dari informasi yang berhasil dihimpun, pelaku penyerang kia muda itu melakukan aksinya seorang diri.Untuk kronologi dari keterangan para saksi bahwa pelaku membawa senjata tajam berupa arit dan masuk ke kediaman dan mencari Kiai Farid.Namun Kiai Farid sedang tidak ada di rumah, kemudian pelaku langsung melukai istri dan keponakan Kiai Farid yang saat itu sedang berada di rumah.Setelah melakukan penganiayaan menggunakan arit, kemudian mencari keberadaan Kiai Farid dan melihatnya, tanpa berfikir panjang pelaku pun langsung melayangkan arit tersebut ke bagian tubuh Kiai Farid.Sementara Ketua Rabithah Ma’ahid al Islamiyah (RMI) Azun Mauzun mengatakan dari informasi peristiwa itu terjadi saat santri putra dan putri PP An Nur sedang latihan khataman di areal Pondok Pesantren dan kediaman Gus Farid sedang sepi.\"Begitu saya mendapat informasi tersebut saya langsung mendatangi lokasi kejadian di rumah Gus Farid. Pelaku ini masuk ke dalam rumah kemudian mengamuk,\" katanya. (sws, ANTARA)
Kemaruk
Apakah sudah eranya atau ada yang salah dari pemimpin kita? Entahlah, yang jelas sehari-hari selama delapan terakhir ini kita disuguhi sifat manusia yang tak pernah puas, selalu ingin terlihat hebat, menang sendiri, dan berambisi untuk mendapatkan lebih banyak. Setelah menang banyak, ingin lebih banyak lagi. Kerja kerja kerja. Kuasa kuasa kuasa. Ajian itu nyatanya hebat dan ampuh. Ia bisa berkuasa nyaris sukses dua periode. Di ujung kekuasaannya kedua, ia sudah siap-siap untuk memuluskan kekuasaan periode ketiganya. Urusan prosedur dan undang-undang, itu bagaimana nanti saja. Yang paling penting saat ini bagaimana membius masyarakat agar di benak mereka ter-install diksi sang “raja” terus berkuasa. Maka segala upaya dilakukan, ubo rampe dipersiapkan, dana digelontorkan, serta “sesajen” dipersembahkan, demi suksesnya sebuah ambisi: imperium. Ubo rampe-nya apa? Ya segala hal yang dibutuhkan untuk kelengkapan sang tokoh. Ia gerakkan partai, relawan, tokoh agama (dadakan) dan masyarakat luas. Ia bikin komunitas, fans club, dan organisasi massa. Ia perintahkan lembaga survei. Tidak boleh lupa, ia kendalikan buzzer untuk memoles, mendempul, dan membedaki wajah yang sedang sedang saja – cenderung minimalis – menjadi lebih menawan dan berkarakter juga cantik. Karakter polos, sederhana, merakyat, dan ndeso, tidak boleh diabaikan. Karakter inilah yang membuat ia dielu-elukan rakyat di pelosok negeri. Duit, tentu saja semua orang tahu. Jangankan presiden, pemilihan ketua RW saja banyak bandar yang siap menyokong, bahkan dengan sistem ijon. Ini pekerjaan mudah. “Sesajen,” apalagi kalau bukan imajinasi radikalisme, intoleransi, dan anti-NKRI. Barang ghaib ini ampuh sekali untuk mencari dana dan menakut-nakuti rakyat serta efektif menaikkan citra. Supaya tidak kelihatan imajinatif, ia tangkapi ulama dan penceramah agama (Islam). Publik yang coba memberi simpati, ia tuduh dengan isu radikalisasi, intoleransi dan pendirian negara dalam negara. Istilah kadrun merupakan sebutan yang paling pas dan sakti untuk menuangkan kebencian. Mereka sangat puas jika bisa melabeli kadrun kepada siapapun yang mereka benci. Ia tak hanya membunuh karakter, tetapi memutilasi tubuh yang dibencinya dalam banyak potongan. Lalu mereka orgasme berjamaah. Inilah kebencian massal yang diproduksi secara masif, dibiayai negara, dan dijamin oleh rezim agar tidak tersentuh hukum. Maka, mereka pun makin berani dan kurang ajar. Entah berapa juta orang yang sakit hati oleh kelompok ini. Penjara adalah neraka yang dipersiakan rezim untuk orang-orang berbeda. Mula-mula dituduh radikal, jika tidak terbukti, maka harus dicari tuduhan lain, yang penting harus dikerangkeng. Anti-demokrasi, melanggar HAM? Emang gua pikirin! Hasil tak akan mengingkari proses. Sejak di Solo lalu di DKI dan kemudian di kancah nasional, polanya sama. Periode demi periode ia tapaki dengan sukses, mulus, dan nyaris nir-kendala. Kini mereka sedang coba-coba memperpanjang kuasa di ujung kekuasaannya. Mula-mula mereka lontarkan wacana tiga periode. Sang “raja” pun menolak, dengan alasan melanggar hukum dan berpotensi mempermalukan dirinya. Lalu senyap, bisa jadi karena wacana ini tak populer atau masyarakat sudah bosan. Wis sak karepmu, Le. Kira-kira begitu sikap yang ada di benak masyarakat. Tiba-tiba muncul wacana perpanjangan masa jabatan dengan menunda Pemilu dari 2024 ke 2027. Para pencari muka “raja” melontarkan alasan yang seakan-akan logis, dari soal pandemi, pekerjaan “raja” yang belum tuntas, hingga dampak perang Ukraina-Rusia. Namun wacana ini pun layu sebelum berkembang. Belum seminggu sejak para penjilat melontarkan penundaan Pemilu, mereka tiba-tiba koor, kompak tutup mulut bersama alias tak mau lagi bicara soal penundaan Pemilu. Belakangan diketahui, wacana ini tak bakal terwujud karena risikonya terlalu besar. Kata Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, rakyat sudah siap tawur dengan pemerintah, jika Pemilu diundur. Seakan berkejaran dengan waktu, wacana basi tiga periode dibikin anget kembali. Di berbagai daerah ormas dikerahkan, pertemuan diintensifkan, dan perang baliho digalakkan. Di YouTube video-video pendek dipertontonkan. Tidak lupa buzzer difungsikan. Tombol di-ON-kan. Mirip robot, mereka pun langsung beraksi di medsos. Menggonggong. TOA TOA kebencian dikumandangkan, penyesatan dikemas dengan apik agar tampak sebagai kebenaran. Mereka memang ahlinya. Dulu ketika “raja” didesak untuk turun di tengah jalan, para loyalis buta- tuli akan bilang, “Tunggu Pemilu, Kita Harus Konstitusional”. Tetapi konstitusi pun diakali, diperkosa, dan dieksploitasi untuk kepentingan kelompoknya. Ini bukan soal konstitusional atau jalanan. Ini soal ketidakmampuan yang terus ditutup-tutupi. Lihatlah fakta ini, kasus stunting di Indonesia terbanyak dan menempati urutan keempat dunia dan kedua di Asia Tenggara. Jumlah kasus stunting pada tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Angka itu berhasil ditekan dari 37,8 persen di tahun 2013. Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20 persen. Indeks persepsi korupsi Indonesia masih jauh dari rata rata global. Transparency Internasional merilis hasil survei tahun 2021 Indonesia meraih Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) sebesar 38, masih jauh dari skor rata-rata global yaitu 43. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hingga September 2020, BPS mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Data Kemenkes menyebut angka kematian ibu dan anak di Indonesia pada Januari sampai September 2021 mencapai angka 3794 orang, meningkat 746 orang dari tahun sebelumnya. Ini yang lebih tragis. Penyusutan lahan baku pertanian di Indonesia mencapai 120 ribu hektare setiap tahunnya. Ini kata Moeldojo, sang Ketua HKTI. Lalu dengan data-data itu, alasan logis apa yang dipakai untuk memaksakan tiga periode, sementara konstitusi kita hanya membatasi dua periode, kalau bukan kemaruk, serakah, rakus, loba, dan tamak?
Hore, Luhut Mengemis ke Saudi Arabia
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di tengah kecenderungan tangan-tangan Pemerintah sangat anti Arab, kejutan muncul berupa pertemuan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan dengan putera mahkota Kerajaan Saudi Arabia Muhammad Bin Salman (MBS). Pertemuan keduanya membahas investasi Saudi Arabia di Indonesia baik energi baru dan terbarukan, lingkungan hidup, dan tentu saja ajakan investasi pada proyek IKN baru. Riang gembira Luhut ketemu MBS \"saya tak pernah menyangka pertemuan saya dengan Pangeran akan terwujud dalam suasana akrab seperti ini, dimana saya diundang untuk acara makan malam di halaman Istana Kerajaan bersama jajaran kabinet senior Arab Saudi\". Aneh Luhut merasa bahagia dan riang gembira padahal selama ini selalu mendapat \"pelukan hangat\" dari \"sahabat yang lebih akrab\" Republik Rakyat China. Adakah perubahan arah untuk kini berkeliling \"mengemis investasi\" ke dunia Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan lainnya. Lalu China kemana ? Apa hasil dari berakrab-akrab \"jual kedaulatan\" dengan menerima TKA Cina yang banyak itu ? Ditipukah oleh janji-janji indah pak Ji Ping sehingga terpaksa harus makan malam di Istana Kerajaan Saudi? Pejabat Indonesia ini aneh di satu sisi butuh duit dari negara-negara Islam, tetapi di lain pihak kebijakannya tidak bersahabat dengan umat Islam di negerinya sendiri. Islamophobia dibiarkan meraja lela. Anti Arab pun merebak. Sebutan Kadrun \"ala PKI\", do\'a menafikan bahasa Arab,Tuhan bukan orang Arab, hingga penzaliman kepada keluarga keturunan Arab seperti Habib Rizieq Shihab dan Habib Bahar Smith. Radikal radikul diarahkan terang-terangan kepada pendakwah dan aktivis Islam. Tokoh Islam pun diadili. Hilangnya rasa malu dan kesadaran ini menjadi fenomena politik. Sadarkah Luhut Binsar Panjaitan yang beragama Kristen itu akan pesan dari hadiah kiswah Ka\'bah, kotak hitam berisi tasbih dan duplikat kunci Ka\'bah, serta bingkai kaligrafi ayat-ayat Qur\'an ? Mengapa bukan hadiah pedang atau hiasan pohon kurma yang lebih netral dan menjadi simbol Kerajaan Saudi Arabia ? Bergaya, ngotot, dan berambisi untuk memindahkan Ibukota Negara dengan tahap awal membangun Istana, gedung DPR, Gedung MPR, DPD, MA, KY, dan Gereja itu sudahkah dipastikan memiliki uang ? Ternyata belum. Menkeu pun mengeluh. UU sudah diproduk, Kepala Otorita segera ditunjuk, Jokowi siap berkemah, eh ini baru berkeliling mengemis-ngemis cari investasi. Ke Saudi lagi. Umat Islam Indonesia sedang tidak merasa nyaman atas pola kebijakan politik Pemerintahan Jokowi saat ini. Dinilai selalu memojokkan. Membunuh sadis enam kader umat di peristiwa KM 50 disikapi santai-santai saja. Malah terkesan bermain-main dengan hukum. Belum lagi penzaliman sebelumnya seperti pembunuhan di depan Bawaslu dan tewasnya ratusan petugas KPPS yang \"case closed\". Mencibir Islam dan Arab di dalam negeri sambil mengemis berkeliling ke dunia Arab atau dunia Islam sebagai politik luar negeri, menunjukkan wajah politik yang hipokrit dan memalukan dari pejabat yang memang tidak punya rasa malu. Jadi teringat kebodohan Menteri Pertanian Rusia yang menggagas untuk meningkatkan ekspor babi ke Indonesia dengan mengambil contoh Jerman yang memproduksi 5,5 juta babi konon 3 juta ekor diekspor ke Asia termasuk Indonesia. Presiden Putin tertawa. Ia geli pada ide bodoh itu. Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim yang tentu tidak memakan babi. Luhut Binsar Panjaitan yang beragama Kristen itu diberi hadiah kiswah Ka\'bah, kaligrafi ayat Qur\'an dan lainnya. Ini sebagai peringatan sekaligus penyadaran bahwa Pemerintah harus bersikap lebih santun dan bersahabat dengan umat yang berkiblat ke Ka\'bah itu. Stop Islamophobia pak Jokowi. Kita menepuk jidat, tapi bersorak gembira \"Horeee.. Luhut mengemis ke Saudi Arabia!\". (*)
Bandara Kertajati Semakin Aktif Layani Penerbangan Kargo
Jakarta, FNN. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, semakin aktif melayani penerbangan kargo.Kondisi tersebut diungkapkan Menhub saat menyaksikan penerbangan perdana Maskapai Trigana Air bersama dengan Avia Cargo selaku perusahaan pengiriman dan pengangkutan barang di Kertajati, Selasa.“Ini suatu gebrakan yang baik. Meski masih di tengah pandemi, sekarang setiap hari ada penerbangan di Kertajati. Bahkan pada hari tertentu ada dua kali penerbangan kargo yang terisi penuh,” kata Budi Karya dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta.Menhub mengatakan, setelah Maskapai Asia Cargo terbang dari bandara ini sejak Desember 2021, Trigana Air dan Avia Cargo yang memilih menggunakan Bandara Internasional Kertajati untuk melakukan kegiatan pengiriman dan bongkar muat kargo.Ia menjelaskan, pemerintah mendukung upaya yang dilakukan pemangku kepentingan penerbangan dalam rangka menggerakkan kembali industri penerbangan yang sempat terdampak pandemi.“Adanya kegiatan di Bandara Kertajati diharapkan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat maupun secara nasional semakin baik,” tuturnya.Ia mengungkapkan, di Jawa Barat ada daerah Cirebon, Patimban, dan Majalengka yang merupakan segitiga strategis yang memiliki potensi untuk dikembangkan untuk menciptakan titik-titik ekonomi baru.“Pelabuhan Patimban sudah kita bangun, dan ditargetkan ada lebih dari 160 ribu ekspor kendaraan tahun ini. Jadi jangan ragu untuk melakukan kegiatan kargo di sini. Ini akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak di sini,” ujarnya.Bandara Kertajati tengah disiapkan menjadi pusat kegiatan logistik dan pemeliharaan pesawat, selain menjadi tempat embarkasi dan debarkasi haji dan umrah.Untuk mendukung Bandara Kertajati menjadi pusat kegiatan logistik, di bandara ini tengah dilakukan beberapa pengembangan e-commerce hub (cargo village) dan optimalisasi penerbangan kargo.Turut hadir dalam peninjauan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Dirut Angkasa Pura II M. Awaluddin, Direktur Utama BIJB Kertajati Muhammad Singgih, dan Kadishub Jawa Barat A. Koswara. (Sof/ANTARA)
Sandal Emak Antri Minyak Goreng, Rocky Gerung: Kecerdasan Jalanan Mulai Tumbuh
Jakarta, FNN - Video antrean panjang emak-emak yang ingin membeli minyak gorang menyebar di mana-mana. Dari video-video yang beredar, ada satu video yang menarik perhatian, yakni yang mengantre bukan orangnya, tetapi sandalnya. “Kecerdasan jalanan itu telah tumbuh - justru di kalangan emak-emak yang berupaya untuk - apa sesungguhnya yang lebih efisien,” kata Rocky Gerung dalam perbincngan dengan Hersubeno Arief dalam Forum News Network Channel, Selasa, (08/03/2022). Rocky mengapresiasi sikap emak-emak yang menjejerkan sandalnya untuk antre. “Jadi kalau dia masih berdiri, dia itu bisa saling ngobrol, berjejer punggung ketemu kepala. Sekarang mereka mendapat teori mendingan taruh avatar. Jadi mereka selalu berupaya mencari solusi,” katanya. Menurut Rocky, dengan taruh sandal, mereka pasti ngerumpi juga soal IKN. “Siapa yang sangka di antara emak-emak yang antri itu ada juga istri-istri prajurit. Sebetulnya pembicaran-pembicaraan yang ada grup WA emak-emak itu merupakan keresahan besar bagi istana. Masak istana mau ikut antri, ada Pak Mahfud ikut ngantri?,” katanya. Dengan meletakkan sandal dalam antrean, emak-emak puya waktu untuk berbincang. Ada keakraban antar-warga, bisa ketawa ketawa, mungkin bisa saling berbagi. “Di situ ada solidaritas sosial, nanti sandal urutan tertentu hanya kebagian sedikit, yang lain bisa saling berbagi. Cuma, nanti kalau ibukota pindah apakah akan ada antrian lagi gak? Jokowi bingung lagi,”katanya. Umumnya, masyarakat ngrumpi justru pada saat ekonimi memburuk. Percuma Jokowi mantau-mantau WA grup. Kalau Jokowi ikut antrean, itu baru riil. “Chatting di antara mereka akhirnya terjadi secara offline, sambil nungguin sandal, sambil ngerumpi Jokowi,” katanya. Inilah the power of tge powerless, kekuatan dari mereka yang tidak punya kekuatan yang disimbolkan oleh sandal. “Jadi kita sebut saja republik sandal,” kelakarnya. Ajaib, jika Mahfud MD tidak tahu apa yang disuarakan oleh publik. Tempo sudah habis-habisanmenghajar istana. Makin tersingkirlah kawan satu ini. Mahfud MD hanya dijadikan speaker saja oleh Jokowi, supaya tampil seolah-olah ada fungsinya. Padahal kalau dia berfungsi, dia bisa olag apa yang ditulis masjalah Tempo. Ini yang harus dia ulas, bukan bicara ha yang normtif seperti itu. Ngapain Mahfug mengulang-ulang sesuatu yang masih lama Pemilu 2024 yang tentu saja lancar. Sementara orang berpikir sebaiknya Pemilu diercepat. Mutinya orang sepeti Mahfud MD yang punya kapaskapstas mengerti isu ini lalu ini yang dia olah, supaya timbul disuksi di publik. Dengan mahfud ngomong normatif, publik makin apriori terhadap Mahfud. Lu juga gak bisa ambil keputusan Cuma nguping pembicaraan istana, buat apaa. Ini yang saya sayangkan dari sahabat saya Mahfud MD. Pak Mahfud jadi off sider, karea tidak dilibatkan. Fungsi koordinasi Mahfud berantakn. Apa yang mau dikooordiansikan kalau dia tidak ikut rapat strategis. “Kita tahu istana ada kelompok inner cyrcle yang jika Jokowi ngomong ada Pak Prtikno di situ. Nah Pak Mahfud gak mungkin ada di situ. Inilah politik keraton. Hanya orang yang bisa membaca bahasa tubuh Jokowi yang akan diajak pada rapat-rapat pertama. Itu sudah riil dalam politik kita,” katanya. Nanti, kata Rocky ada rapat lebih besar bicara soal teknis, baru Mahfid dilibatkan di situ. Yang diucapkan Mahfud itu kan soal teknis bahwa Pemilu harus aman, tetapi substansi poltiknya, Mahfud pasti tidak diajak ngomong. “Akhirnya kosa-kata Mahfud terbatas saat berhadapan dengan publik. Ini yang menunjukkan kenapa Mahfud selalu menghindari pertanyaan dari pers, sebab saat bicara soal substansi politik, Mahfud kalang kabut. Sayang sekali Mahfud hanya sekadar jadi Humas. Bahkan Mahfud dicurigai oleh istana, jangan-jangan dia oposisi yang disusupkan ke istana. Sementara pers mencurigai Mahfud mengintai kami,” pungkasnya. Soal kelangkaan minyak goreng, pemerintah yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Pemerintah menuduh adanya panic buying. Ini aneh. (ida, sws)
POPULER
