ALL CATEGORY
Alpine Ungkap Mobil F1 untuk Musim 2022 Usung Warna Pink dan Biru
Jakarta, FNN- Pabrikan Prancis Alpine meluncurkan mobil Formula One (F1) untuk musim 2022 dan mereka menjadi tim kesembilan yang mengungkap mobilnya menjelang uji coba musim dingin pertama akhir pekan ini.A522 baru milik tim Renault dirancang dengan aturan baru yang radikal, dengan aerodinamis yang lebih bersih menyapu ke belakang serta roda 18 inci yang lebih besar untuk meningkatkan balap wheel-to-wheel.Mobil tersebut juga menampilkan livery yang direvisi, dengan skema warna pink berpadu dengan warna biru.Target Alpine adalah untuk memperebutkan kejuaraan dalam 100 balapan dari dimulainya era aturan baru F1, yang akan dimulai dengan Grand Prix Bahrain pembukaan musim pada 20 Maret.\"Pada 2022, kami ingin menunjukkan kemajuan konstan dengan perkembangan komprehensif di semua lokasi untuk memastikan menjadi penantang gelar di masa depan,\" kata kepala eksekutif Alpine Laurent Rossi, dikutip dari Reuters, Selasa.\"Kami menuju ke arah yang benar dan kami ingin melanjutkan pendakian kami ke puncak.\"Tim, yang finis di urutan kelima dalam klasemen konstruktor selama tiga tahun terakhir, itu baru-baru ini meningkatkan departemen teknis mereka dan pekan lalu mengumumkan penandatanganan mantan bos tim Aston Martin Otmar Szafnauer sebagai kepala tim baru dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk membalikkan posisi mereka.Tim, yang menuju 2022 dengan barisan pembalap yang tidak berubah, juara dunia ganda Fernando Alonso dan pebalap Prancis Esteban Ocon, kembali ke puncak podium musim lalu dengan Ocon memberi mereka kemenangan pertama mereka sejak Grand Prix Australia 2013 di Hongaria.\"Saya tidak senang balapan melawan pesaing tangguh ini,\" kata Szafnauer.\"Saya ingat dengan baik ketika mereka mengalahkan kami di Hungaria dan tidak melakukan kesalahan,\" ujarnya menambahkan, mengacu pada kemenangan Ocon di depan pebalap Aston martin Sebastian Vettel yang finis kedua tetapi kemudian didiskualifikasi karena ketidakteraturan bahan bakar.Alpine menampilkan mobil musim 2022 dalam sebuah acara di Paris, dan merilis gambar mobil mereka yang sebenarnya, yang saat ini sedang dipersiapkan untuk tes pra-musim pertama di Barcelona yang akan berlangsung pada Rabu. (mth)
Aceh Kembangkan BUMDes Dorong Kemandirian Ekonomi Desa
Banda Aceh, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebutkan pemerintah terus mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa,” kata Plt Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Selasa.Aceh memiliki 6.497 desa. Untuk 2022, kata dia, Aceh mendapat alokasi dana desa sebesar Rp4,6 triliun dengan sektor prioritas penggunaan 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak COVID-19, sektor ketahanan pangan 20 persen, dan 8 persen untuk penanggulangan COVID-19.Tersisa 32 persen, lanjut dia, pemerintahan desa dapat menggunakan secara leluasa untuk program lain mulai pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha ekonomi kreatif, termasuk pemberdayaan BUMDes di setiap daerah.“Dari total desa di Aceh, yang sudah memiliki BUMDes sebanyak 6.247 desa, jadi masih ada sekitar 200 lebih desa yang belum memiliki BUMDes,” kata Zulkifli.Zulkifli mengatakan tidak semua BUMDes di Tanah Rencong itu berkembang dan maju. Hanya sebagian BUMDes yang telah memiliki unit usaha sesuai dengan potensi dan sumber daya alam masing-masing desa.Ada desa yang memiliki unit usaha BUMDes seperti isi ulang air minum, Pertashop, pengolahan sampah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan beberapa sektor lain.“Kalau Pertashop, ini membutuhkan banyak modal, maka kita sarankan BUMDes bersama, tergabung beberapa desa membuat satu BUMDes. Jadi usaha dari BUMDes ini tidak kita batasi, sesuai dengan potensi lokal dan fleksibel, artinya jangan ikut-ikutan,” katanya.Menurut dia, ada sekitar 2.000 BUMDes di Aceh yang masih rintisan. Artinya BUMDes baru terbentuk namun belum memilik unit usaha. Kemudian lebih 3.000 BUMDes tumbuh, yaitu memilik unit usaha tapi baru mampu memenuhi untuk kebutuhan operasional, namun belum berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).“Jadi lebih dari 3.000 BUMDes ini sudah hidup, sudah aktif, tapi cukup untuk operasionalnya saja belum memberi PADes, misalnya seperti usaha sewa teratak dan segala macam,” katanya.Kemudian, lanjut dia, terdapat 456 BUMDes kategori berkembang, yaitu telah memiliki unit usaha, tumbuh dan menghasilkan PADes, tetapi pendapatan yang dihasilkan belum sesuai dengan potensi jauh lebih besar yang ada di desa.“Sedangkan yang kita harapkan ialah BUMDes yang maju. Ini sudah benar-benar bisa berdiri, mandiri, menghasilkan PADes, juga yang dihasilkan sudah sesuai dengan potensi, tapi BUMDes yang ini belum ada di Aceh,” katanya.Oleh karena itu, kata Zulkifli, pemerintah provinsi fokus meningkatkan keterampilan bagi 456 BUMDes berkembang agar bisa maju, sehingga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri.Sedangkan untuk level BUMDes rintisan dan tumbuh tersebut akan ditangani secara bertahap oleh pemerintah di 23 kabupaten/kota seluruh Aceh.“Tidak mungkin kita di provinsi tangani semua BUMDes secara bersamaan, kita fokus ke yang berkembang, skill up untuk memajukan BUMDes, sehingga kita kerjasama dengan berbagai sumber untuk ini,” katanya. (mth)
Ekonom UMP: Perlu Kebijakan Terkait Minyak Goreng bagi UMKM
Purwokerto, FNN - Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Akhmad Darmawan mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan pasokan minyak goreng bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).\"Pemerintah harus turun tangan terkait dengan minyak goreng karena nanti kalau UMKM terganggu, pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri yang akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi UMKM,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.Ia mengatakan jika UMKM bermasalah, semua akan bermasalah karena bisnis tersebut berjalan dari hulu ke hilir.Dia mencontohkan jika pendanaan pelaku UMKM berasal dari perbankan dan mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit akibat usahanya tidak bisa berjalan seiring dengan kelangkaan minyak goreng, hal itu akan menimbulkan permasalahan.\"Kalau ada permasalahan dengan bank, akan berimbas kepada semua, akhirnya akan terjadi inflasi yang cukup lumayan. Apalagi inflasi biasanya terjadi ketika puasa dan sebagainya,\" kata Wakil Rektor UMP Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al Islam Kemuhammadiyahan itu.Selain itu, kata dia, perilaku para pelaku usaha juga harus mampu didampingi oleh pemerintah karena jika tidak ada pendampingan, bisa mengakibatkan terjadi krisis.Menurut dia, krisis bisa saja bermula dari salah satu komoditas pokok yang berimbas pada semua komoditas.\"Jadi, harus ada kebijakan khusus bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan minyak goreng sesuai kebutuhan. Kalau memang ada pembatasan bagi UMKM, ya jangan maksimal 2 liter per orang karena tentunya tidak akan mencukupi kebutuhan UMKM,\" kata Darmawan yang juga Ketua Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Banyumas.Dia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan analisis untuk mengetahui di mana sebenarnya letak kemacetan distribusi minyak goreng.\"Ini kan masalah saluran distribusi karena kalau kita lihat produksinya, sebenarnya kan tidak terjadi masalah. Mungkin ada orang-orang yang \'agak nakal\' terkait dengan kelangkaan minyak goreng, ada saluran distribusi yang tersumbat,\" katanya.Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian semestinya bisa mengatasi permasalahan yang sebenarnya merupakan hal sepele.Selain itu, kata dia, masyarakat juga sebaiknya bersikap santai dalam menyikapi permasalahan minyak goreng di pasaran.\"Ini sebenarnya kan masyarakat terpengaruh dengan psikologis perdagangan. Mestinya masyarakat santai-santai sajalah, enggak usah terpengaruh, karena tidak semua harus menggunakan minyak goreng, kecuali memang yang industri rumah tangga dan sebagainya,\" katanya.Menurut dia, kondisi sekarang seperti dibuat masyarakat menjadi panik dan sebagainya, sehingga seolah-olah minyak goreng itu akan habis, padahal tidak demikian.Ia mengatakan jika masyarakat bisa menahan diri dan bersikap santai, sebenarnya tidak masalah karena yang tersumbat di jalur distribusinya.\"Seperti yang tadi saya sampaikan, ada orang-orang kuat yang bermain di distribusi ini (minyak goreng, red.) karena mungkin menghadapi puasa dan lebaran, ini kan nanti harapannya kalau permintaannya tinggi, barang enggak ada, harga akan melonjak tinggi,\" katanya.Meskipun menganut harga pasar, dia mengatakan pemerintah semestinya mengendalikan stok dan aliran distribusi minyak goreng yang baik. \"Kemudian, masyarakat jangan terlampau panik dengan masalah minyak goreng, sehingga nanti akan teratasi dengan lebih cepat,\" kata Darmawan. (mth)
Menghidupkan Perlawanan Dalam Kekuatan Spiritual
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Rakyat Indonesia dan umat Islam, berhentilah menikmati kesengsaraan dan penderitaan hidup. Kekerasan, pemenjaraan dan bahkan pembunuhan, bukan lagi sekedar bentuk kedzoliman penguasa yang harus dilawan. Lebih dari itu menjadi tanggungjawab kemanusiaan sebagaimana amanat dari keyakinan spritualitas dan keagamaan. Seandainya saja penggunaan kekuatan dan memaksakannya pada orang lain dapat menjadikan seseorang atau sekelompok tertentu merasa hebat dan luar biasa. Pemikiran dan tindakan yang seperti itu merupakan kesalahan besar dan menunjukkan kelemahan sejatinya. Tentu saja, kekuasaan yang menggunakan kekerasan, pemenjaraan dan pembunuhan sekalipun, sesungguhnya tidak akan membuat pelakunya dapat merendahkan, melemahkan dan melenyapkan semangat perlawanan yang ditimbulkannya. Pelakunya secara perorangan ataupun berkelompok, betapapun terorganisir dan sistematik, tak akan menjadikannya sebagai suatu kejayaan atau superior atas yang lain, apalagi untuk selama-selamanya. Sejarah akan selalu dikenang, dipelajari dan diambil hikmahnya. Bahwasanya di dunia ini menegaskan kejahatan tetaplah merupakan kejahatan dan kebenaran tetaplah kebenaran. Keduanya sesuatu yang terpisah yang tidak bisa dicampuradukkan satu sama lainnya. Dalam banyak peradaban manusia, keduanya justru saling berhadapan, bertentangan dan menjadi konflik yang selalu mengiringi perjalanan hidup manusia. Dunia tidak akan bisa menghapuskan hikayat perjuangan Islam dengan perjuangan para Nabi dan Rasul yang menegakkan kebenaran dan memerangi yang munkar seperti yang digambarkan Al Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Islam dengan Al Quran dan sunah menjadi salah satu kiblat yang menuntun kehidupan manusia secara integral dan komprehensif termasuk dalam menyikapi soal-soal yang hak dan batil dalam kehidupan umat manusia. Begitupun setelah masa itu, dunia terus diselimuti konflik dimana pertarungan kebenaran dan kejahatan masih berlangsung hingga saat ini. Jejak dan lembaran catatan tragedi saat manusia bergumul diantara kebenaran dan kejahatan itu, masih tersimpan meski dunia memasuki era modern. Dalam buku dan pesan moral, nilai-nilai dan etika sosial bahkan hingga dilestarikan dalam monumen dan museum, empiris itu tetap ada menjadi sejarah dan yang dapat dipelajari generasi sekarang dan masa depan. Dalam episode panjang dan dramatis, kehidupan umat manusia akan selalu menemui gejolak dalam interaksi dan pergaulan sesamanya. Meski ada otoritas dan regulasi yang mengatur arus kepentingan individu dan komunitas, persinggungan rawan konflik yang memunculkan hegemoni dan dominasi antara satu dengan yang lainnya, antara kelompok dan kelompok lainnya. Bahkan pada ras dan agama satu bangsa kepada ras dan agama bangsa lainnya. Ketika itu terjadi dan memuncak, maka realitas sosial hanya akan melahirkan pertarungan antara yang kuat dan lemah, yang menindas dan ditindas serta api semangat perlawanan kaum marginal terhadap kekuasaan yang tak pernah padam. Kejahatan Atas Nama Negara dan Berlindung Dalam Jabatan Di manapun di belahan dunia yang lain, akan selalu ada distorsi penyelenggaraan negara. Pertumpahan darah, kebiadaban dan tragedi kemanusiaan kerapkali mewarnai kebijakan penguasa atas rakyat yang dikendalikannya. Kenikmatan berkuasa atas kemewahan hidup yang diliputi kekayaan harta dan jabatan, melulu menghasilkan rezim korup dan represif. Mengabaikan kondisi rakyat yang dirampas kelayakan hidupnya, dan memberangus setiap kesadaran kritis dan upaya-upaya menentang rezim penindas. Saat negara yang dibajak dan dipakai oleh sekelompok orang dan kepentingan tertentu, seperti perzinahan politik pejabat dan pengusaha. Maka bisa dipastikan rakyat hanya akan menjadi sapi perahan dan korban eksploitasi yang terus menerus, hingga ketidakberdayaan dan kematian datang. Tidak ada aturan, tidak ada norma, dan tidak ada hukum yang berlaku. Hanya ada ambisi dan tujuan menguasai dunia dan menikmati sebebas-bebasnya dan selama-lamanya. Kekuasaan tirani yang otoriter dan diktator itu hanya akan menggunakan logika dan bahasa kekuasaan. Seperti telah bersekutu dengan syetan, tak ayal lagi nafsu angkara itu mewujud orang-orang seperti Firaun atau Raja Ramses, Abu Jahal dll semasa jaman kenabian. Juga ada Mao Zedong, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Musolini, Pol Pot dll. yang menjadi musuh kemanusiaan di masa lalu. Tak terkecuali Indonesia sendiri, gejala itu ada dan semakin nyata menampilkan kekuasaan gelap yang menyandera negara. Terlebih selama tujuh tahun lebih, ketika rezim pemerintahan tidak sekedar korup, rakus dan bengis. Pemimpin dan pejabat negara yang telah menjadi budak kapitalisme global, tidak hanya menyasar pada kekayaan sumber daya alam semata. Birokrat hipokrat yang fasis itu juga mulai meniadakan keberadaan dan peran agama serta melakukan pendangkalan aqidah umat Islam seraya mengumbar liberalisasi dan sekulerisasi. Kekerasan, kriminalsasi dan pembunuhan mulai marak dipertontokan secara telanjang di hadapan publik. Tidak sekedar melakukan \"shock terapy\" dalam membungkam kesadaran kritis dan perlawanan terhadap penyimpangan kebijakan aparatur pemerintahan. Rezim otoriter ini juga terang-terangan \"show of force\" kepada rakyatnya yang pemilik kadaulatan negara dan telah memberikan mandat pada begundal-begundal kekuasaan itu. Tidak, rakyat tidak lemah dan rakyat tidak dalam ketidakberdayaan. Rakyat tidak lemah hanya karena harus berhadapan dengan uang, senjata, dan segelintir penjahat yang menguasai negara dan berlindung di balik jabatan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang, peristiwa heroik Surabaya melawan kekuatan fasis dunia dan semua perlawanan rakyat yang dalam banyak keterbatasan itu, mampu menumbangkan kekuasaan dan rezim laknat. Rakyat diam tertindas buksn berarti diam tak melakukan perlawanan. Betapapun kekerasan menghujam, darah telah bercucuran dan mayat bergelimpangan meregang nyawa oleh rezim lalim dan dzolim. Rakyat tak akan pernah berhenti dan lenyap kehadirannya, mati satu tumbuh seribu menyuburkan kesadaran kritis dan perlawanan. Pembangkangan, pemberontakan, dan mungkin saja api revolusi akan menyala seiring waktu. Hanya tinggal menunggu momentum yang tepat. Rakyat Indonesia dan umat Islam tak pernah mengenal kata lemah dan kalah, hanya menunggu waktu dan melakukan konsolidasi yang mewujud \"people power\" dan aksi massa yang dahsyat. Sembari mengimani spiritualitas yang tertuang dalam Al Quran dan sunah, yang memberi pelajaran prinsip dan mendasar tentang hakikat \"menegakkan amar ma\'ruf nahi munkar\". Dengan jihad fisabilillah umat Islam, atau dengan kata lain dalam bahasa nasionalisme dan patriotisme berupa rela berkorban demi nusa dan bangsa. Kekuatan yang bersemayam spiritualitas dan keagamaan di dalamnya, rakyat Indonesia terbukti dan teruji tak takut berjuang sampai titik darah penghabisan. Tentunya, dengan kesadaran penuh, ikhtiar dan tawaqal bahwasanya Allah aza wa jalla akan membersamai perjuangan rakyat tertindas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. In syaa Allah. (*)
Stok Minyak Goreng di Bulog Putussibau Kosong Sejak Akhir 2021
Kapuas Hulu, FNN - Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Putussibau Pramudya Wardana mengatakan hingga saat ini ketersediaan minyak goreng di gudang Bulog Putussibau masih kosong.Bahkan kekosongan stok minyak goreng tersebut terjadi sejak akhir Tahun 2021 hingga Februari 2022 saat ini.\"Kami sudah mengusulkan minyak goreng sebanyak lima ton ke Bulog Pontianak, tetapi saya tidak bisa memastikan kapan minyak goreng itu datang,\" kata Pramudya Wardana, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Selasa.Disampaikan Pramudya, selain mengusulkan minyak goreng, Bulog Putussibau juga mengusulkan gula sebanyak delapan ton, serta sejumlah komoditi lainnya seperti daging beku.Menurut dia, saat ini di gudang Bulog Putussibau hanya ada beras jenis medium sebanyak sebanyak 305 ton dan beras premium satu ton.\"Terkait kekosongan minyak goreng, kami akan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama dinas perdagangan,\" ucap Pramudya.Ia berharap minyak goreng, gula dan komoditi lainnya, bisa datang ke Bulog Putussibau sebelum bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu Kasianus Kintoi mengakui hingga saat ini harga minyak goreng di Kapuas Hulu masih mahal.\"Untuk minyak goreng memang harganya masih tinggi, dikarenakan pedagang masih punya stok lama yang harga belinya juga cukup tinggi, jadi pedagang tidak mau menurunkan harga yang disamaratakan Rp14 ribu/liter seperti yang dianjurkan oleh pemerintah,\" kata Kintoi.Dikatakan Kintoi, Dinas Perdagangan Kapuas Hulu pernah melakukan pengecekan ke beberapa Alfamart yang ada bahwa mereka pernah menjual minyak goreng sawit premium dalam kemasan seharga Rp14 ribu/liter, tetapi persediaan terbatas dan dalam satu hari bisa habis terjual.\"Untuk langkah selanjutnya terkait masalah minyak goreng itu, kami masih menunggu regulasi yang jelas dari pusat,\" kata Kintoi. (mth)
Kasad Jelaskan Alasan Penahanan Brigen TNI Junior Tumilaar
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, alasan penahanan Staf Khusus Kasad Brigjen TNI Junior Tumilaar di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena bertugas di luar kewenangannya.Jenderal Dudung ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Selasa, mengatakan, setiap prajurit itu kalau melaksanakan tugas pasti atas perintah atasan dan ada surat perintahnya.\"Nah, dia (Tumilaar) tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus Kasad untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya dia sebagai satuan kewilayahan,\" jelas Dudung.Menurut dia, tindakan yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar seharusnya tugas Babinsa hingga Kodim karena dua unsur ini yang berwenenang melakukan tugas satuan kewilayahan.\"Seharusnya Babinsa sampai Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan setempat. Dia melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya,\" katanya. Tak hanya itu, jabatan Junior Tumilaar sebagai Staf Khusus Kasad seharusnya mengajukan izin terhadapnya ketika akan keluar.\"Staf Khusus Kasad apabila keluar harus seizin Kasad, tapi dia bertindak mengatasnamakan membela rakyat padahal bukan kewenangan yang bersangkutan,\" tegasnya.Diketahui, Brigjen Tumilaar membela warga Bojongkoneng, Babakan Medang, Kabupaten Bogor, yang terlibat permasalahan lahan dengan PT Sentul City.Sebelumnya, sebuah foto selembar surat yang ditulis tangan mengatasnamakan Brigjen TNI Junior Tumilaar beredar di media sosial pada Senin (21/2).Surat tersebut perihal permohonan Tumilaar untuk dievakuasi ke RSPAD dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena sakit asam lambung atau GERD yang dideritanya.Surat tersebut ditujukan kepada KSAD, Ka Otmilti II, Danpuspom AD, dan Ditkum AD.Dalam surat itu, Tumilaar memohon diampuni karena bersalah membela rakyat warga Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban penggusuran lahan dan bangunan PT Sentul City.\"Saya juga mohon pengampunan karena tanggal 3 April 2022 saya berumur 58 tahun, jadi memasuki usia pensiun,\" kata Tumilaar dalam suratnya.Tembusan surat tersebut ditujukan di antaranya kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kababinkum TNI, dan Orjen TNI. (sws)
Anggota DPR Apresiasi Satgas Pangan Ungkap Penimbun Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Padjalangi mengapresiasi kinerja Satgas Pangan Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan yang menangkap penimbun dan penjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET).\"Saya apresiasi dan meminta tindak tegas oknum produsen minyak goreng curah yang melakukan alih fungsi untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian menjualnya dengan harga yang cukup tinggi,\" kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Ia menyebutkan banyak oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi penyalahgunaan minyak goreng akhir-akhir ini dengan melakukan penimbunan dan penyalahgunaan fungsi karena ingin meraup keuntungan.Menurut politikus asal Bone, Sulawesi Selatan itu, tindakan pelaku sangat tidak terpuji dan zalim karena mengambil keuntungan pada saat kondisi masyarakat sedang kesulitan.\"Bagaimana jika keluarga mereka mengalami hal serupa pada saat kesusahan? Saya sangat geram dan mengutuk hal tersebut,\" ujarnya.Andi Rio meminta Pemerintah dan Satgas Pangan Polri serius dalam menangani kelangkaan minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan krusial masyarakat.\"Jangan sampai kelangkaan minyak goreng berkepanjangan dan membuat sulit masyarakat,\" katanya menegaskan.Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, kata dia, harus memberikan sebuah solusi, jangan sampai ada korban jiwa demi mendapatkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.Sebelumnya, Satgas Pangan Polri menemukan dugaan tindak pidana penimbunan dan penyelewengan distribusi minyak goreng oleh pelaku usaha yang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Selatan.Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol. Helmy Santika mengatakan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman untuk membuktikan dugaan tindak pidana tersebut, kemudian menindak pelaku yang terlibat.Dugaan penimbunan ditemukan sejumlah stok di Sumatera Utara dan NTT. Dari temuan ini, kata Helmy dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (21/2), Satgas Pangan melakukan pendalaman terkait dengan stok tersebut.Pendalaman ini, kata dia, untuk pastikan dugaan penimbunan tersebut, dilihat dari berapa kapasitas produksi dan berapa yang dijual dalam 1 hari, kemudian dibandingkan dengan situasi normal. Hal ini supaya secara faktual atau objektif bisa menemukan unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.Selain dugaan penimbunan, Satgas Pangan Polri juga menemukan dugaan penyelewengan distribusi minyak goreng curah untuk rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan.Helmy menyebutkan ada sekitar 61,81 ton minyak curah berasal dari Kalimantan Selatan masuk ke Makassar untuk rumah tangga. Akan tetapi, oleh pelaku dialihkan ke industri dengan harga jual lebih mahal jika dibandingkan dengan harga minyak curah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. (sws)
Plt Sekjen Kemendagri Ajak Aparatur Berorientasi pada Pelayanan
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) berorientasi pada pelayanan, katanya saat melantik enam pejabat di lingkungan Kemendagri.Dalam keterangan dari Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, yang diterima di Jakarta, Selasa, Suhajar mengatakan nilai inti ASN \"BerAKHLAK\", yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, harus terus diterapkan dalam memberikan pelayanan publik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.\"Bapak Presiden minta agar kita satukan budaya kerja kita, yang sekarang kita sebut dengan \'BerAKHLAK\'. ‘Ber’ itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Ini harus mulai dihafal, terus kita masukan ke dalam hati kita, lihat dalam diri kita apa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana cara kita menerapkannya,\" kata Suhajar saat melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, Senin (21/2).Lebih lanjut, Suhajar mengatakan budaya berikutnya ialah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya-budaya tersebut akan mendorong para aparatur bekerja dengan benar, katanya.Hal itu juga bakal mengubah paradigma aparatur dalam bekerja menjadi lebih optimal. Karenanya, dia meminta agar orientasi untuk memberikan pelayanan dapat diterapkan dalam menjalankan pekerjaan.\"Itulah yang dipatrikan oleh Pak Presiden dan diperintahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri kepada kita. Kita ini adalah pelayan. Jadi, kalau ada pegawai negeri tak bersedia menjadi pelayan, tolonglah mencari pekerjaan lain,\" tegasnya.Dia juga mengajak para aparatur untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa esensi menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah melayani. Lebih khusus, tambahnya, pelayanan tersebut ditujukan kepada masyarakat, lembaga, maupun badan-badan yang bekerja untuk rakyat.\"Bagi organisasi-organisasi yang langsung berhubungan dengan rakyat, dia pelayan nyata. Dukcapil bagian dari itu, karena dia langsung melayani dokumen rakyat punya,\" ujarnya.Dia mencontohkan beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan hingga Singapura, yang dinilai berhasil mengalami kemajuan pesat, karena negara tersebut berupaya bertransformasi menjadi organisasi pelayanan publik.Oleh karena itu, Suhajar kembali meminta agar para ASN, khususnya di lingkungan Kemendagri, menerapkan paradigma melayani, terlebih kepada masyarakat secara umum.Sebanyak enam pejabat yang dilantik Suhajar di Jakarta, Senin, ialah Widyaiswara Ahli Utama Kemendagri Suroyo, Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Marisi Parulian, Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri Asmawa, Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Nurdin, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo, serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Tjahyono.Satu dari enam pejabat tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/M Tahun 2022 tertanggal15 Februari 2022, sedangkan lima lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 821.22-152 tertanggal 18 Februari 2022. (sws)
KSP Yakin Arief Prasetyo Mampu Wujudkan Tata Kelola Pangan yang Baik
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) meyakini Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mampu menerapkan tata kelola pangan yang baik dari hulu ke hilir.Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan Arief sosok yang mampu menjalankan tugas koordinasi lintas sektor dengan baik, yang dilengkapi dengan kemampuan jejaring (networking).Kedua hal tersebut dapat mendukung Arief untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan tata kelola pangan yang baik.“Dengan pengalamannya di sektor swasta dan BUMN, Arief dinilai mampu mewarnai kualitas dan akurasi kebijakan pangan ke depan,” ujar Panutan.Lebih lanjut, Panutan menjelaskan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional di antaranya mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan terutama soal ketersediaan pangan, termasuk dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga.Selain itu, Badan Pangan Nasional juga bertanggung jawab menangani kerawanan ketersediaan pangan, pemenuhan gizi, dan diversifikasi konsumsi masyarakat. “Secara sederhana, Badan Pangan Nasional itu ‘bapak’ dari semua pelaku pangan, mulai dari petani, swasta, dan BUMN,” ujar Panutan.Menurut Panutan, pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan langkah besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk memperbaiki ekosistem pangan nasional, dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga di sektor pangan.“Sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas dari masing-masing kementerian dapat terkoordinasikan dengan baik,” ujarnya.Pembentukan Badan Pangan Nasional tertuang dalam Peraturan Presiden No 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pembentukan lembaga ini tindak lanjut dari ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.Arief Prasetyo Adi dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/2).Arief Prasetyo Adi sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani pangan dan perdagangan.Arief menjabat Direktur Utama PT RNI sejak 2020 dan saat ini tercatat aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta periode 2019-2024 serta Dewan Pakar Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) periode 2020-2025.Karir Arief di industri pangan dimulai ketika ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya periode 2015-2020. Saat dia memimpin BUMD Pangan di DKI Jakarta itu, Food Station mendapatkan ISO 9001 yang menjadi Pedoman Operasional untuk mendapatkan kualitas beras yang baik. (sws)
Gubernur Harapkan DPR RI Bantu Akselerasi Pembangunan di Kalteng
Palangka Raya, FNN - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengharapkan Komisi III DPR RI bisa membantu akselerasi atau percepatan pembangunan pada berbagai sektor di provinsi setempat.\"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi III DPR RI dan berharap peran strategis Komisi III sebagai political representation dapat mendorong akselerasi pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,\" kata Sugianto di Palangka Raya, Senin (21/2) malam.Melalui kunjungan kerja tersebut, dia berharap sinergi dan jalinan emosional antara Pemprov Kalteng dan Komisi III DPR RI makin erat sehingga percepatan pembangunan bisa makin ditingkatkan.Menurut dia, menjadi harapan bersama agar memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Kalteng sebaik-baiknya untuk meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.\"Kami ingin terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat turut mendukung percepatan pembangunan di Kalteng,” kata Sugianto Sabran.Oleh karena itu, gubernur dua periode ini mengatakan bahwa pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan langkah-langkah strategis untuk bisa mewujudkannya.Ia lantas menyebutkan salah satunya adalah dalam mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan hilirisasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor-sektor unggulan dan menyerap tenaga kerja.Melalui masing-masing perangkat daerah, pihaknya juga terus memacu pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas.Berbagai inovasi yang dilakukan Gubernur Sugianto Sabran, salah satunya adalah program pengembangan shrimp estate atau tambak udang vaname yang dimulai di Kabupaten Sukamara. Hal ini dilakukan melihat potensi sektor kelautan dan perikanan Kalteng yang sangat potensial untuk dikembangkan.Sementara itu, Komisi III DPR RI yang berkunjung ke Kalteng dipimpin oleh Desmond Junaidi Mahesa beserta seluruh rombongan. Turut hadir dalam silaturahmi dan ramah tamah tersebut, antara lain Wakil Gubernur Edy Pratowo, Pj. Sekretaris Nuryakin, dan unsur forkopimda setempat. (sws)
POPULER
