ALL CATEGORY
Normalisasi Kehidupan Kampus 1978
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan NORMALISASI Kehidupan Kampus adalah konsep politik bungkam kampus yang dibentang Mendikbud Daud Joesoef tahun 1978. Foto di atas Daud Joesoef dan Nyonya, duduk, RS berdiri. Konsep mendapat tentangan kalangan kampus. Badan Kordinasi Kemahasiswaan konsep tentang tata ulang organisasi intra kampus dimana Dewan Mahasiswa, ditiadakan. Soal NKK/BKK akhirnya pada tahun 1979 masuk sidang DPR karena fraksi PPP dan PDI mengajukan interpelasi soal NKK/BKK. Di sidamg pleno Ibu Walandauw jubir PDI, saya PPP. Dewan dan Senat Mahasiswa disebut organisasi intra universiter. Organisasi extra universiter semisal HMI, PMKRI. Pada 24 Oktober 1965 berdiri KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, wadah organisasi extra universiter. Tahun 1967 KAMI bubar. Gerakan mahasiswa oleh Dema terus berlanjut. Kemudian terjadi peristiwa Malari 15 Januari 1974. Sebelumnya pada tahun 1973 empat organisasi mahasiswa extra universiter HMI GMKI PMKRI GMNI membentuk Kelompok Cipayung, kemudian PMII dll joint. Gerakan mahasiswa kemudian banyak membentuk kelompok-kelompok diskusi, bahkan penerbitan. Kemudian juga banyak yang menjadi aktivis lingkungan, advokasi hukum, dan rupa-rupa penyuluhan. Sudah lama saya tak ikuti lagi pergerakan mahasiswa. Pada suatu hari mungkin lima tahun lalu saya hadir dalam acara ramah tamah yang diadakan sebuah media sohor. Hiburan musik keroncong. Saya sumbang suara menyanyikan lagu keroncong Rindu Malam yang biasa dibawakan Sayekti. Usai bernyanyi hadirin applaus tapi ada yang tepuk tangan keras sambil sebut2 nama saya. Kiranya mantan Mendikbud Daud Joesoef. Kami saling senyum, langkah2 kami kian mendekat, lalu jabat tangan erat, dan saling berucap apa khabar, akhirnya foto bersama. (*)
Rocky Gerung: Nanti Akan Ada Deklarasi 3 Periode Dibackup oleh Intelektual
Jakarta, FNN – Dukungan Jokowi tiga periode masih terus berlangsung. Ahli filsafat yang juga pengamat politik Rocky Gerung mengaku mendapatkan informasi bahwa kalangan intelektual sudah dibayar untuk memuluskan rencana tersebut. “Saya berdiskusi dengan teman-teman dosen bahwa teman mereka sendiri sudah digaji oleh kementerian dan istana untuk membuat naskah akademis pentingnya tiga periode. Ini yang terjadi,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Rabu (09/03/2022) Nanti, kata Rocky pasti akan datang gelombang baru deklarasi 3 periode di-backup oleh intelektual, oleh mereka yang dianggap mampu untuk mendapat amplop sekadar untuk merumuskan pasal, kenapa perlu tidak periode. Bebebrapa sosiolog, kata Rocky juga akan digaji. Jadi nanti akan disapu dari bawah, maksudnya dari luar daerah bahwa tokoh-tokoh pemikir, inteletual sudah siap dengan naskah akademis untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan konstitusi ke arah tiga periode. “Saya terangkan berkali-kali bahwa boleh saja usulan itu, tetapi bukan untuk kepentingan Jokowi sekarang. Kalau usulan untuk presiden berikutnya sih oke saja, karena etikanya begitu. Yang mengusulkan tidak boleh mengambil keuntungan apa yang diusulkannya. Itulah etika politik,” paparnya. Demikian juga perubahan undang-undang dasar. “UUD hanya boleh kalau menguntungkan yang akan datang bukan menguntungkan yang mengsulkan. Di situlah soal-soal yang kita sebut kekacauan diorkestrasi agar supaya rakyat bingung,” paparnya. Rocky meyakini sesungguhnya Jokowi mau tiga periode, hanya saja malu-malu mengatakannya. “Kalau kita lihat sinyal, sebetulnya presiden menginginkan perpanjangan itu, karena oligarki sekarang sedang kacau balau. Mereka takut tahun 2024 terjadi pergantian kepemimpinan, oligarki di-KPK-kan semua,” paparnya. Demikian juga kata Rocky menteri-menteri yang bermaslaah. “Jadi, menunda untuk memastikan mereka aman dari jeratan hukum. Dan itu tidak mungkin karena demokrasi sudah terbuka, semua yang punya masalah, komorbit politik, komorbit korupsi pasti akan dikejar,” kataya. Oleh karena itu tepat sekali FNN selalu mengingatkan bahwa kita harus curiga. Kalau presiden bilang tegak lurus, kita harus memaknai tegak bengkok, kata Rocky. Sementara soal kenyataan tukang baliho yang belum dibayar pemesan, Rocky menganggap pola mereka memang begitu. Dulu juga banyak bunga yang dipesan taruh di Monas untuk mengelu-elukan seseorang dan ternyata tidak dibayar. “Jadi pola ini adalah pola istana. Wong yang didukung tokoh istana kok. Inilah moral yang membusuk, orang mengambil keuntungan dari persaingan yang buruk. Penipuan demi penipuan beranak pinak dari istana sampai bawah. Rocky melihat pendukung Jokowi pintar mengambil momen. Mereka menganggap karena isu ini seksi, maka rakyat kecil pasti akan mendukung. Kasih harapan palsu seoalah-olah ekonomi tumbuh, padahal yang terjadi penipuan. Kata Rocky, “Inilah jahatnya kekuasaan.” Untuk memuluskan kekuasaan 3 periode kata Rocky sebetulnya mudah. “Pimpinan partai pendukung Jokowi dari 9 lalu yang 5 disogok, kan mudah saja. Anggota DPR dihitung saja, dikasih masing-masing Rp 1 miliar, selesai. Atau Presiden keluarkan Perppu, selesai urursan. Sogok menyogok ini seolah-olah mendengarkan suara rakyat. Kerakusan kekuasaan memprok-porandakan konstitusi. Akibatnya demokrasi kita memburuk,” paparnya. “Kesempatan kita untuk membayangkan Indonesia nanti makmur, ternyata dibuktikan terbalik oleh minyak goreng. Keinginan kita untuk mencapai G20, mereka akan melihat keakraban-keakraban rakyat Indonesia, akhirnya yang dilihat kebohongan. Jadi semua hal bergerak ke arah buruk dan apakah kita akan gembira, tentu saja gembira karena end game akan dipercepat. Jadi hukum sejarah sebetulnya menginginkan percepatan perubahan,” katanya. “Setiap hari kekuasaan melakukan rapat untuk mencari celah mengakali konsititusi. Rapat-rapat gelap di istana untuk memastikan oligarki masih dapat limpahan rejeki ekonomi, sementara rakyat disuruh ngantri di panas terik matahari, bahkan masih dituduh sebagai penimbum,” paparnya. “Tidak sadar arah, lalu mereka cari akal-akalan cari arah yang bertentangan dengan akhlak dan moral. Intinya sejak awal presdien memang tidak punya konsep, mulai dari segala macam janji yang jumlah 66 itu, tak satu pun yang ditepati. Dia bilang berhasil membangun infrastruktur, iya tetapi pembangunan tanpa utang. Kalau cuma ngutang, tukang cendol juga bisa.” Semua ini terjadi karena kekacauan anggaran, lalu rezim menuduh oposisi. “Lah sejak awal memang sudah tahu,” pungkasnya. (ida, sws)
Pemerintah Serap Rp1,81 Triliun dari Lelang Sukuk Tambahan
Jakarta, FNN. Pemerintah menyerap dana Rp1,81 triliun dari lelang lima seri sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tambahan alias greenshoe option di Jakarta, Selasa, melalui sistem lelang Bank Indonesia.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resminya dana tersebut diserap dari seluruh penawaran yang masuk dengan nilai yang sama.Adapun jumlah penawaran masuk terbesar adalah untuk seri PBS029 senilai Rp1,01 triliun dan seluruhnya diserap untuk dimenangkan dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,52071 persen.Kemudian total nominal yang dimenangkan dari lelang seri PBS034 adalah sebesar Rp400 miliar atau seluruh penawaran yang masuk, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebanyak 6,61309 persen.Untuk seri PBS033, jumlah penawaran yang masuk Rp400 miliar dan seluruhnya diserap untuk dimenangkan, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,77509 persen.Sementara itu, DJPPR Kemenkeu turut mencatat tak ada penawaran masuk untuk dua seri lainnya, yakni PBS031 dan PBS032. Adapun target indikatif lelang sukuk pada pekan ini adalah sebesar Rp9 triliun.Pada lelang utama SBSN kemarin, telah terserap dana Rp6,2 triliun dari penawaran masuk Rp15,3 triliun. (Sof/ANTARA)
Mendag Tuding Emak-Emak Timbun Minyak Goreng, Rocky Gerung: Bau Busuk di Kamar Istana, bukan Kamar Emak-Emak
Jakarta, FNN – Ahli filsafat Rocky Gerung menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang menuding emak-emak menimbun minyak goreng. Rocky Gerung menyebut tudingan Mendag terhadap emak-emak atas kelangkaan minyak goreng merupakan tudingan yang serius. Rocky menyarankan seharusnya Mendag mensurvei emak-emak yang disebutnya telah menimbun minyak goreng, mengingat fakta di lapangan menunjukkan banyak emak-emak harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. \"Ini tuduhan serius, karena Kementerian Perdagangan mestinya dia survei aja di daerah mana emak-emak itu menimbun. Bagaimana mungkin ngantri selama 8 jam dan maksimal dibatasi dua liter lalu menimbun tuh?,\" kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Rabu (09/03/2022) “Kalau dia nimbun, kira-kira dia bisa mengumpulkan 100 liter sehari, tapi cuma 2 litar kok. Tentu saja kalau emak nimbun karena dia menganggap ke depan akan ada kelangkaan. Itu rumus ekonomi biasa saja,” tegasnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menjelaskan bahwa istilah menimbun merupakan istilah kriminal, karena pada umumnya hal tersebut hanya dilakukan oleh pemain besar atau yang memiliki banyak uang. Termasuk yang mengalihkan potensi sawit untuk jadi minyak goreng dijual jadi CPO ke luar negeri. Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu juga menilai bahwa pernyataan Mendag merupakan pernyataan yang sangat konyol karena sedang panik, bahkan membuatnya sibuk mencari \'bau busuk\' di setiap rumah tangga. Menurutnya, Mendag seharusnya mencari bau busuk yang ada di kamar Istana yang dianggap sebagai pemicu utamanya. \"Konyolnya Departemen Perdagangan, dia jadi panik sendiri lalu dia cari bau busuknya di mana. Jangan cari bau busuk di kamar emak-emak yang busuk ada di kamar Istana tuh,\" ujar dia. Rocky Gerung juga menyarankan kepada Mendag untuk bertanya kepada ekonom atau ahli ekonomi mengenai pemicu kelangkaan minyak goreng. Dia mengatakan bahwa hampir semua ekonom menyimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng dipicu oleh praktik kartel. Dia berpendapat bahwa kartel tak hanya beroperasi di skala global, namun juga di skala domestik melalui campur tangan Istana yang menyebabkan rakyat tercekik karena naiknya harga bahan pokok termasuk minyak goreng. “Tanya Faisal Basri, tanya para ekonomi, pengamat dunia bahwa itu adalah hasil kartel, dan kita tahu bahwa kartel itu beroperasi juga di istana, di sekitar menteri perdagangan dan menteri lainnya. Sebetulnay ada upaya di dalam istana yang kita tahu untuk bagi-bagi lebih ketat, dan itu yang menyebabkan kenaikan harga,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa setiap menteri yang bikin kebijakan, para kartel cemas, ke arah mana kebijakan itu. “Maka lalu mereka melakukan penimbunan untuk memeras kebijakan. Itu sebetulnya persoalannya,” katanya. Bisa jadi, lanjut Rocky, Menteri Perdagangan juga bikin kebijakan supaya para emak dilarang membuat WA grup untuk menanyakan harga minyak goreng. Sama sepetri presiden yang mengintip WAG Emak prajuit. Ini kan konyol. “Kalau toh ada emak yang mengerahkan anak dan suami untuk antri minyak goreng, paling dapat berapa sih? Yang antri dari pasar satu ke pasar yang lain, pasti tukang gorengan karena untuk jualan. Dia kan musti punya stok selama satu minggu, karena ini pendapatan mereka. Mereka antri untuk kebutuhan dasar mereka. Otaknya Kementerian ini hanya untuk mencurigai rakyat. Kecurigaan itu datang dari kedunguan kebijakan mereka,” katanya. Rakyat kata Rocky akhirnya mengerti, mungkin mereka di belakang bikin perjanjian untuk naikin harga, untuk menambah anggaran 3 periode, karena dari APBN sudah tidak bisa. Kita akhirnya tahu bahwa pemerintah sedang menyembunyikan sesuatu, “ pungkasnya. (ida, sws)
Pemerintah Terbitkan SUN "Private Placement" Senilai Rp3 triliun
Jakarta, FNN. Pemerintah telah melakukan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara private placement pada 08 Maret 2022 dengan nilai sebesar Rp3 triliun, yang transaksinya telah dilaksanakan pada 4 Maret 2022.Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan terdapat empat seri SUN yang dilelang, yakni FR0082, FR0087, FR0065, dan FR0062.SUN dengan seri FR0082 dilelang dengan nominal Rp600 miliar, yang memiliki kupon sebesar tujuh persen dengan imbal hasil atau yield 6,25 persen dan akan jatuh tempo pada 15 September 2030.Kemudian, FR0087 juga dilelang dengan nominal Rp600 miliar, yang memiliki kupon sebesar 6,5 persen dengan yield 6,31 persen dan akan jatuh tempo pada 15 Februari 2031.Begitu pula dengan seri FR0065, SUN tersebut dilelang dengan nilai Rp600 miliar, yang memiliki kupon sebesar 6,625 persen dengan yield 6,54 persen dan akan jatuh tempo pada 15 Mei 2033.Sementara itu, FR0062 menjadi seri yang dilelang dengan nominal tertinggi, yakni Rp1 triliun, dengan imbal hasil 6,53 persen dan kupon 6,375 persen yang akan berakhir pada 15 April 2042.Keempat seri SUN tersebut berstatus dapat diperdagangkan dan memiliki kupon tetap. (Sof/ANTARA)
Untuk Bangun Jalur Puncak II, Pemkab Bogor Kurang 1,5 Hektare
Jakarta, FNN. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat meyakini bahwa untuk merealisasikan pembangunan Jalur Puncak II, masih membutuhkan pembebasan lahan sekitar 1,5 hektare. \"Dari data yang ada rata-rata yang masih harus dibebaskan ke masyarakat itu, 1,5 hektare sisanya,\" ungkap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika di Cibinong, Bogor, Rabu.Namun, menurutnya terdapat skenario lain agar Pemkab Bogor tidak perlu melakukan pembebasan 1,5 hektare lahan, yakni menggunakan lahan di sekitaran Sirkuit Sentul sebagai akses keluar-masuk Jalur Puncak II.Pembangunan jalur yang juga disebut Poros Tengah Timur (PTT) itu secara keseluruhan membutuhkan lahan seluas 115 hektare, sebanyak 63 persennya merupakan tanah hasil hibah dari para pemilik lahan. Selebihnya, masih membutuhkan pinjam pakai kawasan hutan.Jalan yang secara konsep memiliki panjang 62,8 kilometer itu rencananya dibangun dalam dua tahap, tahap pertama sepanjang 48,7 kilometer menghubungkan wilayah Sentul Bogor hingga Istana Cipanas Cianjur, serta tahap dua sepanjang 18,5 kilometer yang menghubungkan Wargajaya Bogor hingga Green Canyon di perbatasan Karawang.Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin bersama Bupati Cianjur Herman Suherman mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun Jalur Puncak II untuk penanganan jangka panjang kepadatan lalu lintas Jalur Puncak.\"Saya kira kita butuh solusi (penanganan kemacetan) yang lain, solusi yang kami selalu gaungkan. Hari ini Bupati Cianjur juga sangat ingin mendorong bahwa solusi untuk kemacetan Puncak adalah (pembangunan) Puncak II,\" ungkap Ade Yasin.Menurutnya, pemberlakuan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil-genap ataupun sistem satu arah hanya merupakan penanganan kepadatan volume kendaraan secara jangka pendek. (Sof/ANTARA)
Kejagung Agendakan Pemanggilan Kembali Mantan Dirut BSB Sebagai Saksi
Jakarta, FNN. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengagendakan pemanggilan kembali mantan Direktur Utama Bank Sumsel Babel (BSB) Asfan Fikri Sanaf sebagai saksi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kredit pada bank pembangunan daerah itu.Pemanggilan kembali itu dilakukan karena saksi Asfan Fikri Sanaf berhalangan hadir memenuhi agenda pemeriksaan oleh Jaksa Penyidik Kejagung yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pada Rabu.\"Dari lima saksi, tiga yang datang penuhi pemeriksaan oleh Jaksa Penyidik Kejagung hari ini, salah satunya yang tidak datang ialah saksi Asfan. Segera akan kami lakukan pemanggilan ulang kepada mereka,\" kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Mohd Radyan di Palembang, Rabu.Menurut Radyan, pihaknya mengharapkan kepada setiap saksi untuk bisa hadir memenuhi pemanggilan pemeriksaan tersebut sehingga kasus dugaan korupsi pengelolaan kredit itu bisa menemui titik terang.\"Kalau mereka tidak hadir ya rugi, karena ini masih proses penyelidikan. Nanti kalau saksi kembali tidak datang dalam proses penyelidikan bisa dianggap menghalang-halangi dan bisa jadi pidana baru. Kalau semua datangkan bisa menjelaskan dan jadi terang benderang kasus itu,\" jelasnya.Lanjutnya, untuk ketiga saksi yang hadir memenuhi pemanggilan tersebut masih diperiksa oleh Jaksa Penyidik Kejagung. \"Sehingga karena sedang diperiksa penyidik saya belum bisa menjelaskan siapa-siapa saja saksi itu,\" imbuhnya.Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA dari pihak kejaksaan, kelima saksi tersebut merupakan pejabat pejabat Bank Sumsel Babel antara lain mantan Direktur Utama berinisial AFS, mantan pemimpin bagian kredit pemasaran FIH.Kemudian mantan pengelola kredit LB, mantan direktur pemasaran IS, dan M selaku penanggung jawab KJPP Masroni Singaisdam untuk PT Perintis Sebalai Makmur.Di mana, kelima-nya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengelolaan kredit oleh Bank Sumsel Babel, yang diduga tidak menerapkan prinsip tata kelola secara baik dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses fasilitas serta tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah. (Sof/ANTARA)
Perombakan Kabinet Hak Prerogatif Presiden
Jakarta, FNN. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan perombakan (reshuffle) kabinet merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.\"Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, kami menyerahkan kepada presiden,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menegaskan kapan dan berapa menteri yang diganti itu dilakukan, hanya presiden yang mengetahuinya. Pihaknya telah menyerahkan dan hanya menunggu jika pergantian kabinet telah dilakukan.Terkait masuknya menteri perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dasco menegaskan hal itu tergantung penilaian presiden, apakah dibutuhkan atau tidak.Dasco mengatakan menteri dari Partai Gerindra saat ini lebih fokus untuk bekerja dalam melaksanakan visi dan misi presiden. Gerindra ingin memastikan kinerja para menterinya dapat maksimal membantu pemerintah.Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan terkait pembagian porsi jabatan menteri dalam kabinet merupakan hak presiden. Presiden kata dia, paling tahu soal kebutuhan menteri, karena mereka diangkat untuk membantu presiden.Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan perombakan kabinet mungkin saja terjadi sebagai bentuk politik akomodasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.\"Reshuffle ini tetap sama dengan pola yang lama, yang akan diganti adalah menteri dari non-partai politik,\" kata Ujang. (Sof/ANTARA)
KTT ASEAN-AS Ditunda
Jakarta, FNN. Pertemuan puncak antara Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang akan diadakan akhir bulan ini telah ditunda dan penyelenggara akan mencari tanggal baru, kata menteri luar negeri Kamboja kepada Reuters pada Rabu.\"Pertemuan itu ditunda ke tanggal berikutnya karena beberapa pemimpin ASEAN tidak dapat menghadiri pertemuan pada tanggal yang diusulkan,\" kata Menteri Prak Sokhonn dalam pesan teks. Kamboja adalah ketua ASEAN saat ini.Amerika Serikat telah mengumumkan konferensi tingkat tinggi (KTT) itu akan diadakan pada 28 dan 29 Maret.Namun Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyarankan minggu ini bahwa pertemuan itu harus ditunda setelah beberapa negara ASEAN meminta KTT itu diadakan dua hari lebih awal.Indonesia yang menjadi koordinator KTT belum mengonfirmasi penundaan tersebut setelah seorang pejabat mengatakan sebelumnya bahwa opsi untuk jadwal masih dibahas.KTT tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya AS untuk meningkatkan keterlibatan dengan wilayah yang dianggap Washington penting bagi upayanya untuk melawan kekuatan China yang sedang tumbuh.KTT itu semula diharapkan bisa digelar pada awal tahun, tetapi ditunda oleh kekhawatiran COVID-19.Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bulan lalu pertemuan puncak di Washington adalah \"prioritas utama bagi Pemerintahan Biden-Harris\" dan pertemuan itu juga akan memperingati 45 tahun hubungan AS-ASEAN.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Desember pertemuan puncak itu diharapkan untuk membahas krisis yang disebabkan oleh kudeta militer tahun lalu di Myanmar dan masalah-masalah seperti pemulihan pandemi, perubahan iklim, investasi dan infrastruktur.Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya bermaksud untuk mengikuti jejak ASEAN dengan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar yang diperintah militer ke pertemuan puncak itu.ASEAN sejak tahun lalu telah melarang junta menghadiri pertemuan-pertemuan penting karena kegagalannya menghormati kesepakatan untuk mengakhiri konflik di Myanmar yang telah menewaskan ratusan warga sipil dan membuat lebih dari 300.000 orang mengungsi. (Sof/ANTARA/Reuters)
KPPU Hentikan Praktik Penjualan Minyak Goreng Bersyarat
Jakarta, FNN. Kantor Wilayah (Kanwil) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) IV Surabaya menghentikan praktik penjualan minyak goreng bersyarat di beberapa toko swalayan setempat karena dianggap membebani masyarakat.Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil IV KPPU Surabaya Romi Pradhana Aryo di Surabaya, Rabu, mengatakan penghentian dilakukan setelah melakukan pemantauan di lapangan selama 2 hari terakhir, yakni tanggal 7-8 Maret 2022 di beberapa toko swalayan di daerah ini.\"Di tengah masih belum normalnya distribusi minyak goreng di Jawa Timur, kami menemukan praktik penjualan minyak goreng disertai dengan persyaratan tertentu yang menurut kami semakin membebani masyarakat,\" kata Romi.Romi mengatakan setidaknya terdapat 3 bentuk penjualan minyak goreng secara bersyarat yang ditemukan timnya. Pertama, mensyaratkan minimal nilai berbelanja tertentu (Rp10.000 sampai Rp Rp75.000). Kedua, mensyaratkan keanggotaan/member tertentu, dan ketiga, mensyaratkan pembelian produk tertentu.\"Dengan adanya bentuk-bentuk penjualan bersyarat ini tentu saja akan membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh minyak goreng sesuai dengan ketentuan pemerintah secara wajar,\" katanya.Romi menemukan bahwa ketersediaan minyak goreng dengan harga sesuai HET belum sampai pada kondisi normal, serta masih banyak ditemukan toko swalayan yang kehabisan stok.Romi mengatakan langkah Kanwil IV KPPU selanjutnya secara khusus melakukan advokasi kepada para pemilik toko swalayan yang terpantau telah melakukan praktik penjualan minyak goreng secara bersyarat dan meminta menghentikan strategi penjualan tersebut.\"Para pemilik toko swalayan kami minta untuk segera menghentikan praktik penjualan minyak goreng bersyarat, bila tidak diindahkan tentu kami akan mengambil langkah-langkah selanjutnya,\" kata Romi.Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit telah menetapkan HET minyak goreng curah Rp11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter. (Sof/ANTARA)
POPULER
