ALL CATEGORY
Polri Tindak Lanjuti Temuan BPOM Terkait Kopi Mengandung Zat Kimia
Jakarta, FNN. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti temuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran kopi yang dicampur bahan kimia obat dengan melakukan penyelidikan.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Presetyo menyebutkan Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan peredaran obat-obat terlarang.“Direktur Tipidnarkoba mengatakan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bisa melakukan penindakan peredaran kopi yang mengandung bahan berbahaya itu,” kata Dedisaat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.Namun demikian, lanjutnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri belum mendapatkan informasi dari BPOM tentang temuan kopi yang mengandung paracetamol dan obat kuat tersebut. “Apabila Polri mendapat ajakan BPOM untuk kerja sama penindakan, maka Polri akan menindaklanjuti,” ujar Dedi.Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Krisno H Siregar mengatakan meski pihaknya belum mendapatkan info dari BPOM tentang temuan tersebut. Namun, pihaknya menyakini laporan tersebut mungkin sudah diinfokan ke Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri.Terkait hal tersebut, lanjut Krisno, pihaknya akan menindaklanjuti temuan BPOM dengan melakukan penyelidikan. “Kami akan menindaklanjuti temuan BPOM di lapangan. Kami akan melakukan penyelidikan,” kata Krisno.Sebelumnya diberitakan, BPOM, Jumat (4/3), mengungkap adanya kopi kemasan yang mengandung bahan kimia obat seperti sildenafil dan paracetamol. Temuan tersebut diungkap BPOM melalui patroli siber di sejumlah platform e-commerece.Kepala BPOM RI Penny K Lukito mengatakan pencampuran kimia obat dalam bahan baku pangan maupun jamu dan kopi telah dipasarkan secara luas kepada masyarakat melalui fasilitas e-commerece.Ia mengatakan pangan olahan yang dicampur dengan zat kimia obat melanggar ketentuan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda Rp1,5 miliar dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ancaman lima tahun dan denda Rp10 miliar.Mengonsumsi produk pangan bercampur bahan kimia obat di luar dosis berisiko secara jangka panjang, memicu gangguan jantung, gangguan hati, berpengaruh pada alat reproduksi, hingga menyebabkan kanker dan kematian. (Sof/ANTARA)
Islam Ajarkan Persaudaraan Dengan Semua Umat
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menyampaikan Islam mengajarkan bentuk persaudaraan dengan semua umat manusia. \"Dalam agama Islam juga diajarkan bagaimana membangun persaudaraan dengan umat lain apa pun latar belakangnya. Umat lain merupakan saudara dalam kemanusiaan,\" kata dia dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu. Dia juga mengatakan dalam Islam juga mengajarkan \"ukhuwah wataniyah\" atau persaudaraan dalam kebangsaan. Menurutnya banyak ayat dalam Al Quran yang mengajarkan kepada umat Islam untuk melakukan apa yang masuk dalam kriteria pro eksistensi. Menurut Asrul Sani dirinya diajarkan dan diperintahkan bagaimana membangun persaudaraan tidak hanya sebatas \"ukhuwah islamiyah\", namun juga diwajibkan untuk membangun \"ukhuwah insaniyah\". Perintah tersebut menurut Arsul Sani juga ia teladani dari ayahnya yang merupakan tokoh NU di Pekalongan. Sang ayah telah mendidik dirinya untuk berbuat inklusif. \"Pergaulan lintas agama sudah dicontohkan oleh ayah saya sejak di kampung,\" ujar dia lagi.Hal-hal yang diajarkan oleh ayahnya tentang kehidupan dan menghadapi segala permasalahan yang ada, antara lain menekankan keharusan berada di tengah-tengah (tawasuth), seimbang (tawazun), toleransi (tasamuh), dan tegak lurus (i\'tidal). “Kalau yakin dengan kebenaran maka hal demikian harus diperjuangkan,\" ucapnya. Sebagai orang yang pernah menjadi pengacara, Arsul Sani mempunyai pengalaman dan tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut. “Ujian inklusifitas pernah saya hadapi ketika Gus Dur meminta saya untuk membela kelompok minoritas. Prinsip-prinsip demikian terus dipegang meski mendapat tantangan,\" tuturnya. Sebagai anggota MPR/DPR, Arsul Sani terus berikhtiar prinsip-prinsip tersebut akan terus dilakukan saat dirinya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Arsul Sani mendapat penghargaan sebagai ‘Legislator Pro Eksistensi’ dari Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG LKK) Indonesia. Dia merasa terharu sekaligus bersyukur. \"Saya menjadi grogi dan malu, seolah-olah saya sudah berbuat banyak dan lebih dari yang lain,\" kata dia. Penghargaan tersebut langsung disampaikan oleh Ketua BAMAG Pendeta Agus Susanto dihadapan ratusan pendeta dari berbagai Sinode Gereja yang menjadi anggota BAMAG LKK Indonesia, yang memenuhi Gedung Nusantara IV. Pendeta Agus Susanto menyebutkan pemberian penghargaan kepada Arsul Sani diberikan setelah BAMAG selama dua tahun memantau aktivitas yang dilakukan Asrul Sani. \"2019 hingga 2021, kita amati Bapak Arsul Sani. Beliau merupakan orang yang terbuka dengan siapapun,\" ujarnya. Pada 2020 lalu, penghargaan serupa diberikan kepada Khofifah Indarparawansa yang selama menjadi Menteri Sosial dianggap peduli pada penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit. (Sof/ANTARA)
Tangkap Pembuat Nama-Nama Penceramah Radikal dan Sudah Bikin Kegaduhan
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Pasti bisa, pasti tertangkap dan pasti cepat, apa lagi jika penangkapan ini dilakukan oleh Polisi! Inilah pembuat kegaduhan nyata, membikin stigma yang tidak jelas, membuat pencemaran nama orang, membuat gaduh dan anehnya dalam wawancara dalam catatan demokrasi yang disiarkan di tv one semalam 186 penceramah radikal tidak ada seseorang atau pihak manapun yang mengakui dan bertanggung jawab atas kasus tersebut. Kini situasi negara semakin tidak kondusiv, curiga boleh, waspada harus, tanpa bukti bukti hukum yang sah dan lengkap jangan menuduh agar terhindar dari gugatan PENCEMARAN nama baik! Entah benar atau salah, seluruh rakyat boleh tahu dan mendengar info dibawah, dengan catatan harus ditelusuri sebaik baiknya, dikonfirmasikan sejelas jelasnya, diwaspadai secermat cermatnya dan disikapi dengan sebaik baiknya, berdasarkan bukti atau fakta yang ada. Terutama pemerintah, polisi, TNI, KPK dan badan keimigrasian harus memberikan klarifikasi sejujur jujurnya, terkait informasi sbb : Esensinya, bahwa NKRI sudah kritis dari tinjauan inteljen yang memberikan tema DEMOKRASI BERDARAH DAN BERKUASANYA IMPERALIS 9 NAGA DI INDONESIA (James Riadi sebagai pimpinan tertinggi dari 9 naga, LBP sebagai Gubernur Jendral yang diangkat oleh Taipan). Pemerintah Jokowi hanyalah Boneka bagi mafia politik 9 naga. Ratusan juta rakyat diperbudak melalui belasan pajak pajak demi menopang kehidupan pemerintah boneka / budak para Taipan China. Politik pecah belah gencar dilakukan oleh 500 buzzer buzzer istana dengan menggunakan anggaran negara. Umat islam mayoritas difitnah radikal dan teroris untuk dijadikan sasaran Genosida. Dalam 8 tahun pemerintahan Jokowi, Polisi telah menangkap 676 para pengkritik rezim, 32 diantaranya tewas. Tahun 2019, 753 petugas KPPS tewas diracun, seminggu setelah dijanjikan uang 5 --10 juta untuk memenangkan Jokowi Makruf Amin, bahkan membuat sebagian besar parpol menyerah bergabung dengan rezim, kecuali PKS. Selama tahun 2020 -- 2022, kebijakan rezim 80 persen pro Taipan, ratusan jiwa rakyat semakin tertindas dan tidak berdaya. Korupsi memingkat 628 persen. Trilyunan pajak dan hutang luar negeri tak luput dari penjarahan rezim, harga harga kebutuhan pokok meroket tajam tanpa ampun. 10 juta TKA diimpor dari China, pribumi mudah disingkirkan. 9 juta hektar lahan perkebunan, ladang, hutan, tambang tambang emas. minyak, Timah dan Batubara pun sudah berpindah milik konglomerasi. Diatas adalah beberapa hal krusial yang beredar dimasyarakat. Oleh karenanya, saya menghimbau untuk memilih tidak menambah ruwet dan carut marutnya negara ini. Justru marilah kita bersinergi dari berbagai peran dan fungsi, profesi dan keahlian masing masing untuk menyikapi memberikan solusi terbaik, demi kondusivnya negeri ini. Bukan aparat akan menangkapi penyebar berita ini, bukan pula rakyat dengan seenaknya mengamini ini. Jika ini terlaksana, kejujuran, kebenaran. keadilan, tidak membenci, tidak bohong dan tidak memfitnah satu sama lain, insha Allah NKRI akan segera menemukan masalah yang sebenarnya dan kita segera memperoleh solusi yang tepat dan terbaik untuk melepaskan negara dari himpitan penderitaan ini.(*)
Target Operasi Lompat ke Genteng Saat Polisi Gerebek Kampung Bahari
Jakarta, FNN - Salah seorang warga Kampung Bahari Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang menjadi target operasi berupaya melarikan diri dengan melompat ke atas genteng saat tim gabungan dari Kepolisian, TNI, dan ASN dari Pemerintah Kota Jakarta Utara melakukan penggerebekan di kampung tersebut. Aksi lompat ke atas genteng itu dilakukan, saat tim gabungan yang jumlahnya ratusan personel melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Rabu, untuk memberantas peredaran narkoba. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Wibowo, serta Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, bertanya kepada pemuda tersebut, setelah tertangkap. Dijawab oleh pemuda tersebut bahwa dirinya kaget melihat polisi. \"Warga yang lain juga kaget, tapi tidak lari, kenapa kamu lari,\" kata Kombes Pol Wibowo. Rupanya pemuda tersebut sudah menyalahgunakan narkoba dan takut ditangkap, sehingga berupaya melarikan diri. Kombes Pol Endra Zulpan menuturkan, pemuda tersebut merupakan contoh bahwa narkoba sungguh berbahaya karena dapat membuat penggunanya bereaksi di luar batas kewajaran, seperti melompati genteng. \"Kalau jatuh kan bahaya ini,\" kata Zulpan. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak bagaimana pemuda itu sempat tersangkut saat melompat genteng, tapi dia masih berdiri dan kemudian melompat lagi di atap rumah. Aksi nekat itu terjadi setelah salah seorang ibu yang diduga pengguna narkoba, diminta petugas memberitahukan posisi rumah tempat target operasi narkoba bersembunyi. Ketika tiba rumah tersebut, terdengar suara mencurigakan dari lantai dua rumah. Saat dihampiri, ternyata ada yang berupaya kabur dengan melompati atap rumah warga. Kepala Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Singgih Hermawan, mengatakan, target operasi yang lari ke atas genteng itu berhasil ditangkap dan saat digeledah, petugas memperoleh barang bukti berupa sabu \"Pada saat kita lakukan penggrebekan memang ada yang melawan, terus lari ke atas genteng. Kita kejar, alhamdulillah dapat dan barang buktinya sabu juga didapat dari pelaku,\" kata Singgih. Singgih mengatakan, di lokasi Kampung Bahari di Jalan Kampung Bahari A5, di belakang Depo T dan K, disinyalir memang kerap menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, kata dia, akan terus meningkatkan pengawasan area tersebut serta menyasar tempat dimana barang-barang haram itu masuk. (mth/Antara)
Pendapatan Premi Produk Unit Link Capai Rp127,7 Triliun pada 2021
Jakarta, FNN. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan total pendapatan premi unit link mencapai Rp127,7 triliun pada 2021, meningkat 6,4 persen dari Rp120,04 triliun di 2020.\"Kondisi COVID-19 telah membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri asuransi jiwa bagi masa depan,\" ujar Ketua Bidang Kanal Distribusi AAJI Elin Waty dalam konferensi pers Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal IV-2021 secara daring di Jakarta, Rabu.Dengan demikian, ia menuturkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) -unit link masih mendominasi dengan kontribusi terhadap total pendapatan premi sebesar 62,9 persen.Sementara itu, pendapatan premi produk asuransi jiwa tradisional memberikan porsi 37,1 persen terhadap total pendapatan premi, yang tumbuh sebesar 11,4 persen dari senilai Rp67,55 triliun pada 2020 menjadi Rp75,23 triliun di tahun 2021.Pada tahun lalu, pemegang polis produk asuransi unit link berjumlah 6,18 juta atau berkontribusi sebesar 30,7 persen dari total polis industri asuransi jiwa. Sedangkan, kontribusi polis produk asuransi tradisional mencapai 69,3 persen dari total polis industri asuransi jiwa.Lebih lanjut, Elin menambahkan jumlah masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh unit link mencapai 6,44 juta.\"Kalau kita asumsikan dalam satu keluarga beranggotakan empat orang maka total penduduk Indonesia di tahun 2021 sebesar 272 juta penduduk, sehingga 6,44 juta orang dari 65,56 juta orang yang terlindungi asuransi jiwa ini telah memiliki proteksi dari produk asuransi jiwa unit link,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
Kelompok Milenial Pertanyakan Dasar Alumni AJLK2020 Laporkan Ketua KPK
Jakarta, FNN - Penggerak Milenial Indonesia (PMI) mempertanyakan dasar pelaporan Ketua KPK Firli Bahuri oleh Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) KPK 2020. \"Pelaporan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada-ada,\" kata Koordinator Bidang Hubungan Antarlembaga Penggerak Milenial Indonesia (PMI) M. Taufik di Jakarta, Rabu. Menurut Taufik, pemberian penghargaan Ketua KPK kepada pencipta mars dan himne KPK merupakan sebuah kewajiban yang harus didapatkan oleh sang pencipta lagu. \"Tak ada yang salah dari pemberian penghargaan kepada pencipta lagu yang menghibahkan karya intelektualnya kepada lembaga antirasuah itu. Permasalahannya hanya kebetulan sang pencipta lagu adalah istri dari Ketua KPK,\" katanya. Taufik menilai laporan Alumni AJLK2020 ke Dewas KPK tidak akan ditindaklanjuti karena tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, menurutnya hanya ingin mencari sensasi belaka. \"Tidak akan ditindaklanjuti karena dasarnya tidak ada, hanya sebatas sensasi,\" katanya lagi. Taufik menyebutkan penghargaan kepada sang kreator merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan. Dalam konteks tersebut, menurut Taufik tidak ada yang salah dari sikap Firli Bahuri. Taufik menjelaskan bahwa sejak KPK berdiri selama 20 tahun lamanya belum memiliki mars dan himne KPK, terlebih kini berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK lembaga antirasuah berada di bawah kekuasaan eksekutif. \"Sudah 20 tahun KPK belum memiliki mars dan himne. Saat ada yang menghibahkan pikiran dan raganya untuk menghibahkan karya intelektual itu malah dipermasalahkan, \'kan aneh,\" kata dia. Padahal, menurut Taufik, dengan mars dan himne KPK, semangat pemberantasan korupsi di lingkungan KPK bisa makin hidup dan bergelora. \"Mars dan himne ini memiliki semangat yang menggelora dalam jiwa pegawai KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Harusnya kita apresiasi bersama,\" ujarnya. Taufik meminta masyarakat agar tidak tergiring opini yang menyudutkan Firli Bahuri. Menurut dia, pemberantasan korupsi harus menjadi fokus bersama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. (mth/Antara)
Penceramah Radikal Manfaatkan Lemahnya Resistensi Masyarakat, Ujar Pengamat
Jakarta, FNN. Mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz mengatakan lemahnya resistensi masyarakat dimanfaatkan penceramah radikal untuk infiltrasi radikalisme di masyarakat.Hal itu kerap kali diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan masyarakat, baik terhadap muatan radikal-ekstrem maupun ketidakpahaman terkait peta aktor dan kelompok yang membawa misi dan narasi radikal, katanya di Bogor, Rabu.“Yang menjadi persoalan dalam setiap proses infiltrasi radikalisme (kelompok radikal) di tengah masyarakat adalah lemahnya resistensi, sebagai akibat dari ketidaktahuan masyarakat itu sendiri,” ujar Muhammad Abdullah Darraz dikutip dari siaran pers Pusta Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (PMD BNPT).Dia melanjutkan, lemahnya resistensi masyarakat ditandai oleh ketidakpahaman terhadap pandangan radikal ekstrem yang dibalut dengan penjelasan keagamaan yang memukau. Sehingga hal tersebut membingungkan masyarakat untuk membedakan mana pandangan yang memiliki muatan radikal dan mana yang tidak.\"Kedua, ketidakpahaman masyarakat (termasuk di lingkungan aparat) terkait dengan peta aktor dan kelompok yang membawa misi dan narasi-narasi radikal. Sehingga masyarakat tidak paham siapa sebenarnya yang mereka undang itu,\" tuturnya.Menurutnya, kelompok radikal akan senantiasa mencari celah untuk masuk ke setiap lini demi menyebarkan paham radikalisme yang mereka anut. Dan modus yang kini digunakan adalah mengisi pengajian di berbagai komunitas, tidak terkecuali masuk di lingkungan aparat TNI-Polri beserta keluarganya.\"Mereka mencoba memberikan pengaruh secara lebih halus agar ideologi mereka dapat diterima di lingkungan aparat negara yang menjadi benteng pertahanan NKRI dan Pancasila,\" jelasnya.Ia menilai, infiltrasi halus seperti demikian di mimbar-mimbar agama tidak bisa dibiarkan, karena hal ini berkaitan dengan narasi dan provokasi yang bisa membawa kepada kehancuran dan perpecahan bangsa.\"Jika tidak disterilkan, maka kita seperti ibarat menunggu kejadian yang ada di Suriah, Libya, Irak, dan beberapa negeri di Timur Tengah itu terjadi di Indonesia. Apalagi jika disulut dengan takfiriyah,\" tegas Darraz.Darraz melihat perlu adanya upaya intensif guna mensterilkan ruang mimbar agama dari penceramah radikal yang membawa dan menyebarkan ideologi transnasional untuk memecah belah bangsa. (Ida/ANTARA)
Mendag Naikkan DMO Minyak Goreng Jadi 30 Persen
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menaikkan Domestic Market Obligation (DMO) untuk produk minyak goreng menjadi 30 persen dari sebelumnya 20 persen. \"Kami tetapkan DMO menjadi 30 persen dan akan berlaku besok. Sehingga semua yang mengekspor minyak goreng mesti menyerahkan DMO 30 persen,\" kata Mendag saat menggelar konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu. Kebijakan tersebut diputuskan Kemendag mengingat masih terjadi ketidaklancaran distribusi minyak goreng di pasar-pasar dan untuk menjaga agar stok cukup bagi industri minyak goreng. Menurut Lutfi, kebijakan itu akan berlaku hingga kondisi perdagangan minyak goreng menjadi normal atau hingga seluruh masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Diketahui, HET minyak goreng curah yang ditetapkan yakni Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Lutfi melaporkan, sejak 14 Februari-8 Maret 2022, distribusi minyak goreng telah berjalan di seluruh kabupaten dan kota. Adapun total ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya mencapai 2.771.294 ton dan terdapat 126 penerbitan ekspor dari 56 eksportir. Selain itu, total DMO yang terkumpul sejak kebijakan tersebut ketok palu yakni 573.890 ton dan telah terdistribusi sebesar 415.787 ton dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan ke pasar. \"Pendistribusian DMO telah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi satu bulan yang mencapai 327.321 ton,\" pungkas Lutfi. (mth/Antara)
Ukraina Disebut Hancurkan Patogen Mematikan di Lab Senjata Biologis AS
Jakarta, FNN. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia pada Selasa (8/3) memastikan bahwa otoritas di Kiev, ibu kota Ukraina, telah menghancurkan patogen-patogen berbahaya dari penyakit mematikan yang disimpan di sejumlah laboratorium yang didanai Amerika Serikat (AS) di Ukraina. Kemlu Rusia menyatakan pihaknya menerima dokumentasi dari para pegawai di sejumlah laboratorium biologis Ukraina. Para pegawai itu membenarkan bahwa sejumlah patogen berbahaya, seperti pes, antraks, tularemia, kolera, dan penyakit-penyakit mematikan lainnya, dimusnahkan dengan segera pada 24 Februari, kata juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova, melalui pernyataan.Zakharova menambahkan bahwa laboratorium-laboratorium tersebut didanai oleh Departemen Pertahanan AS dan merupakan bagian dari sebuah program senjata biologis.Menurut Kemlu Rusia, patogen-patogen tersebut cepat-cepat dihancurkan untuk menyembunyikan bukti yang menunjukkan bahwa AS dan Ukraina melanggar Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Senjata Biologis.Pada Selasa, Kemlu China mendesak AS untuk merilis detail laboratorium-laboratorium biologinya di Ukraina. Kemlu China juga meminta pihak-pihak terkait untuk memastikan keamanan fasilitas tersebut.\"Khususnya, AS, sebagai pihak yang paling tahu tentang laboratorium ini, harus merilis informasi spesifik yang relevan sesegera mungkin, termasuk virus apa yang disimpan dan penelitian yang telah dilakukan,\" urai juru bicara Kemlu China Zhao Lijian dalam taklimat pers harian.Aktivitas biomiliter AS di Ukraina adalah baru \"puncak gunung es,\" kata Zhao. Dengan berbagai nama, Departemen Pertahanan AS mengendalikan 336 laboratorium biologi di 30 negara. (Ida/ANTARA)
Kondisi 27 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia akan Dipastikan KBRI
Jakarta, FNN. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur akan memastikan kondisi 27 warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) di sebuah kampus swasta di negara bagian Selangor, Malaysia, Selasa (27/3).\"KBRI akan memastikan keberadaan WNI yang ditahan di Depot Imigresen Malaysia dan tengah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat atas kasus ini,\" kata Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar saat dihubungi di Kuala Lumpur, Rabu.Yoshi mengatakan pihaknya akan meminta akses kekonsuleran untuk melihat kondisi mereka.JIM melakukan operasi keimigrasian di sebuah kampus universitas swasta ternama di Semenyih, Selangor, pada 7 Maret 2022 dan memeriksa 40 warga asing berusia 22-67 tahun yang bekerja di sana.Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa 33 warga asing yang bekerja sebagai tukang cuci dan tukang kebun di kampus itu tidak memiliki izin tinggal dan dokumen identitas.\"Hasil pemantauan dan penyelidikan mendapati semua warga asing ini bekerja dari jam 07:00 pagi sehingga 04:30 sore di dalam kawasan universitas ini,\" ujar Direktur Jenderal JIM Khairul Dzaimee.Mereka yang ditahan terdiri dari 27 orang WNI, empat warga Pakistan, seorang warga Bangladesh dan seorang warga Nepal.Dalam sebuah pernyataan, JIM mengatakan saat penggerebekan dilakukan mereka mencoba melarikan diri dengan menaiki bukit di belakang bangunan asrama. Sebagian dari mereka mencoba mengelabui petugas dengan mengganti seragam dengan pakaian biasa.\"Mereka ada juga yang bersembunyi di dalam bilik kecil namun berhasil ditemukan petugas,\" kata JIM.Berdasarkan pemeriksaan, mereka telah bekerja di kampus tersebut selama sekitar dua tahun tapi tidak pernah memiliki izin tinggal dan dokumen identitas.Perusahaan yang mempekerjakan mereka juga tidak pernah memohon Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) bagi pekerjanya, kata JIM.Mereka akan ditahan di Depot Tahanan Imigresen Bukit Jalil, Kuala Lumpur, untuk penyelidikan lebih lanjut. (Ida/ANTARA)