ALL CATEGORY
Bersama Rakyat Menggugat UU IKN: Bergabung dengan PNKN Menjadi PIHAK TERKAIT!
Oleh, Marwan Batubara - PNKN Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) telah menolak rencana pemindahan Ibuk Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam (“Nusantara”), Kalimantan Timur (Kaltim) melalui pengajuan Permohonan Uji Formil UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 Februari 2022. Melalui permohonan Uji Formil (Judicial Review, JR) PNKN menuntut agar UU IKN dinyatakan inskonstitusional. Dengan demikian pemindahan IKN pun mestinya dibatalkan. Setelah menunggu sekitar tiga minggu, MK akhirnya menerbitkan nomor registrasi perkara Permohonan Uji Formil UU IKN pada 23 Februari 2022. MK menerbitkan Nomor Registrasi Perkara 25/PUU-XX/2022 atas Permohonan Uji Formil UU IKN yang didaftarkan PNKN pada 2 Februari 2022. PNKN telah memprotes keras MK yang dengan sengaja telah menunda registrasi permohonan PNKN, dengan mendaftarkan lebih dahulu tiga permohonan uji formil/materiil yang datang belakangan. Terlepas bahwa MK telah berlaku tidak adil, PNKN meyakini bahwa Sidang Ke-1 permohonan uji formil tersebut akan berlangsung pada bulan Maret 2022 ini. PNKN akan memantau dengan seksama dan menanti dengan antusias, kapan akhirnya MK memulai sidang-sidang perkara uji formil PNKN tersebut. Karena sangat yakin dengan motif di balik pemindahan IKN, dasar hukum dan alasan-alasan yang dikemukakan, PNKN yakin bahwa UU IKN memang layak dibatalkan. Berikut adalah ringkasan alasan yang telah dikemukakan PNKN mengapa UU IKN harus dibatalkan: Pembentukan UU IKN tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan berupa dokumen perencanaan pembagunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, pelaksanaan pembagunan, dll; Pembentukan UU IKN tidak benar-benar memperhatikan materi muatan strategis, karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana; Pembentukan UU IKN tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; UU IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan oleh negara dan rakyat, tetapi lebih untuk kepentingan kelompok tertentu, terutama oligarki; Pembentukan UU IKN sangat minim partisipasi masyarakat, bahkan lebih parah dibanding partisipasi masyarakat saat pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Sambil menunggu dilksanakannya sidang-sidang permohonan uji formil UU IKN yang telah diajukan oleh PNKN di atas, yakni dengan Nomor Perkara 25/PUU-XX/2022, PNKN menghimbau berbagai kalangan masyarakat di seluruh Indonesia untuk segera mempersiapkan diri dan menggugat/memohon menjadi *PIHAK TERKAIT* atas permohonan tersebut. Dengan menjadi *PIHAK TERKAIT*, maka siapa pun ANDA, berarti telah menunjukkan komitmen dan langkah konkrit untuk tegaknya hukum, keadilan dan kedaulatan di NKRI. Posisi atau peran sebagai *PIHAK TEKAIT* atas gugatan yang diajukan PNKN dapat berupa Pemohon Perorangan atau pun sebagai Pemohon Organisasi. Para Pemohon Perorangan dapat membentuk kelompok-kelompok yang berasal dari kalangan tertentu atau wilayah tertentu atau kepentingan tertentu. Misalnya lima, sembilan orang, atau lebih pemohon dapat membentuk Kelompok Pemohon yang tergabung dalam PNKN Wilayah Bogor, PNKN Wilayah Samarinda, dll. Adapun contoh draft lengkap Permohonan *PIHAK TERKAIT* dapat dilihat dan diunduh (down-load) langsung dari web: *PNKN.net* yang telah dikembangkan oleh PNKN. Setelah draft tersebut diisi dan ditandatangani, maka para *PIHAK TERKAIT* dapat segera mengirimkan permohonan uji formil tersebut langsung ke Sekretariat MK untuk diregistrasi, yakni segera setelah MK menggelar Sidang Ke-1 Perkara No.25/PUU-XX/2022. Maka, kami menghimbau ANDA semua, mari segera kunjungi web PNKN.net tersebut. Wewenang MK Bahwa obyek pengujian yang dimohonkan oleh *PIHAK TERKAIT* masih masuk dalam lingkup kewenangan MK sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Berkenaan dengan yurisdiksi MK, maka MK berwenang menguji Konstitusionalitas Pembentukan UU IKN terhadap UUD 1945. Legal Standing PIHAK TERKAIT Kedudukan para *PIHAK TERKAIT* diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni pada Pasal 3 huruf c, yang menyatakan: Para pihak dalam Perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait. Terhadap kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 6 PMK 2/2021, yang menyatakan: (1) *Pihak Terkait* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu: a. Perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan yang langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan. Perlu diingatkan bahwa hak konstitusional PIHAK TERKAIT telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1): “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945*, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945*, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Akhirnya, melalu tulisan ini PNPK kembali mengajak kita semua, yakni ANDA sebagai rakyat Indonesia yang mendambakan tegaknya hukum, keadilan dan kedaulatan di NKRI bergabung bersama PNKN guna menggugat UU IKN ke MK. Buktikan komitmen kebangsaan dan kebersamaan ANDA bersama rakyat dengan menjadi PIHAK TERKAIT dalam Perkara No. 25/PUU-XX/2022, Permohonan Uji Formil UU IKN yang diajukan oleh PNKN pada 2 Februari 2022. Bersama Rakyat Kita Gugat UU IKN! (*)
Potensi Krisis Multidimensi, Munculnya Rezim Otoriter, dan Anies Baswedan
Oleh Smith Alhadar - Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) INDONESIA sedang meriang oleh beberapa isu krusial yang berpotensi menciptakan krisis multidimensi dalam waktu dekat mendatang. Perjalanan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 2014 memang kian merisaukan. Kepentingan pribadi, keluarga, dan oligarki, semakin mengemuka. Setelah membisu beberapa hari terkait heboh isu penundaan pemilu yang kontroversial, yang dilontarkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar -- yang disambut Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan -- Jokowi muncul ke publik memberi tanggapan. Ia tegas menyatakan akan patuh sepenuhnya pada konstitusi terkait pemilu. Itu berarti pemilu limatahunan, yang di dalamnya termasuk pilpres, tetap akan berlangsung pada 2024 sesuai konstitusi. Untuk keperluan itu, KPU dan pemerintah telah sepakat menyelenggarakan pemilu pada Februari 2024. Namun, isu penundaan pemilu tak lantas lenyap karena Jokowi berpendapat usulan penundaan pemilu merupakan hal yang valid dalam negara demokrasi. Ini berbeda dengan sikap dia sebelumnya terkait isu yang sama. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Jokowi menolak tegas isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode yang dilontarkan Mohammad Qodari. Ia menganggapnya sebagai upaya menampar, mencari muka, dan menjerumuskannya. Kini ia mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu. Dengan demikian, isu ini masih akan terus bergulir yang menciptakan ketidakpastian politik, terutama ketidakpastian penyelenggaraan pemilu pada 2024. Dan tetap membuka kemungkinan pemilu diundur. Sikap Jokowi itu menguatkan berita yang dipublikasikan media nasional ternama bahwa istana terlibat dalam isu ini. Itu konsisten dengan pengakuan Zulkifli Hasan bahwa Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan-lah yang mendesak PAN menyampaikan ke publik tentang usulan itu. Jauh sebelum Cak Imin mengajukan wacana itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah lebih dahulu melontarkan ke publik tentang perpanjangan kekuasaan pemerintah. Alasan yang dikemukakan Lahadalia dan para pemimpin parpol itu sama: mengikuti anjuran pengusaha (oligarki) untuk menyelamatkan ekonomi nasional akibat hantaman pandemi covid-19. Jokowi memang berkepentingan memperpanjang kekuasaannya untuk merealisasikan kepentingan pribadi dan oligarki. Ini berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur -- yang memakan porsi anggaran APBN sangat besar -- yang sudah harus dilakukan pada 2024 saat Jokowi harus meninggalkan istana. Pembangunan infrastruktur ibu kota baru akan dimulai pada April 2022. UU IKN telah ada. TapiI isu IKN mendapat resistensi luas terkait kajian akademis yang sumir, ancaman lingkungan, dan besarnya dana APBN yang akan digunakan saat utang luar negeri telah menggunung dan penanganan pandemi covid-19 masih memerlukan dana besar untuk membantu mayoritas rakyat yang paling terpukul ekonominya. Memang benar sejak Presiden Soekarno rencana pemindahan IKN telah menjadi wacana berdasarkan fakta bahwa, secara geografis, Jakarta tidak cukup strategis dari sisi pertahanan keamanan dan hilangnya daya dukung Jakarta sebagai ibu kota yang nyaman dan layak. Tetapi urgensi pemindahan IKN menjadi hilang saat bangsa menghadapi kedaruratan ekonomi. Argumen pemerintah bahwa pembangunan IKN Nusantara yang menyedot dana awal sebesar Rp 600 triliun sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditolak para pengamat dan ekonom, termasuk Faisal Basri yang adalah pendukung rezim Jokowi. Alasan paling masuk akal dari rencana pemindahan IKN pada saat bangsa sedang meriang saat ini adalah, pertama, Jokowi hendak membalas budi terakhir pada kaum oligarki, oligarki ekonomi dan oligarki parpo yang telah membawanya ke kekuasaan, sebelum meninggalkan istana. Kedua, Jokowi hendak meninggalkan legacy historis yang akan dikenang bangsa Indonesia sepanjang masa karena memang selama memerintah tidak ada legacy prestisius yang ditinggalkannya. Di pihak lain, Jokowi tidak lagi punya waktu untuk merealisasikan dua agendanya ini kecuali pemilu ditunda beberapa tahun lagi. Di mata publik, dua agenda itu tak layak untuk diperjuangkan, baik dari sisi moral maupun keberlangsungan hidup bangsa ini. Selain tidak pantas secara moral program PEN untuk membantu rakyat dikorbankan, pembangunan IKN itu hanya melayani kepentingan oligarki. Juga akan menciptakan jalan tol bagi terjadinya korupsi besar-besaran. Apalagi status IKN Nusantara adalah otorita yang penguasanya ditunjuk presiden tanpa dipilih dan dikontrol DPRD serta hanya bertanggung jawab pada presiden. Ini juga yang menjadi sasaran kritik publik berdasarkan pandangan bahwa pemimpin daerah harus dipilih rakyat dan dikontrol DPRD yang anggotanya juga dipilih rakyat. Dengan status otorita berarti pendekatannya adalah bisnis atau proyek. Kepala otorita, dengan arahan presiden, dapat membagi-bagi proyek kepada siapa yang dia sukai. Maka mustahil tak akan terjadi KKN di sana. Isu penundaan pemilu dan pemindahan IKN berlangsung saat resesi global sedang di ambang pintu akibat perang Rusia-Ukraina. Rusia dan Ukraina adalah eksportir gandum utama dunia. Rusia sendiri adalah pemasok 40 persen kebutuhan minyak dan gas Eropa, sementara AS mengimpor 20 juta barrel minyak Rusia per bulan. Akibat perang, harga BBM dunia telah melejit. Juga terjadi kekurangan bahan pangan dunia. Inflasi tinggi hingga 7 persen telah terjadi di AS, yang akan membuat The Fed menaikkan suku bunga bank untuk menurunkan inflasi. Kalau demikian, akan terjadi cash flow dari Indonesia. Untuk meredam hal itu, Bank Indonesia akan juga menaikkan suku bunga untuk menahan laju arus modal keluar. Tindakan itu akan menciptakan inflasi tinggi. Dampak perang Rusia-Ukraina mulai terasa di sini sekarang. Harga minyak dan gas nonsubsidi telah dicabut pemerintah yang akan memukul industri. Harga pangan pun telah merangkak naik. Sementara AS sedang membujuk sekutu Barat untuk menghentikan impor minyak dan gas Rusia untuk menguras kemampuan perang negara beruang merah itu. Kalau bujukan Washington ini berhasil dan perang berkepanjangan, pasti terjadi resesi global yang juga akan memukul ekonomi Indonesia secara telak. Kemiskinan dan pengangguran bertambah secara signifikan karena terkurasnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan perusahaan merugi. Dalam atmosfir keterpurukan bangsa dengan sendiriny akan melemahkan legitimasi rezim. Maka, kalau penundaan pemilu jadi dilakukan dan pembangunan IKN tetap direalisasikan -- kemungkinan besar hal ini akan terjadi karena karakter Jokowi yang cenderung ogah mengubah sudut pandangnya -- Indonesia pasti menghadapi krisis politik dan ekonomi yang menakutkan. Menurut semua pakar ketatanegaraan, bila pemilu ditunda maka eksekutif dan legislatif di semua tingkatan akan menjadi ilegal kecuali konstitusi diamandemen terlebih dahulu. Ini karena tidak ada kondisi darurat -- misalnya terjadi bencana nasional, keamanan nasional terganggu, atau munculnya penyakit berbahaya -- yang memungkinkan pemilu ditunda. Argumen pemerintah demi memulihkan ekonomi akibat pandemi sangat lemah. Bahkan, dengan menunda pemilu, akan terjadi ketidakpastian politik yang justru akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal malah bukan saja menciptakan stabilitas politik, tapi juga akan merangsang perputaran ekonomi karena meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Dengan kata lain, pemilu akan menjadi stimulus ekonomi karena meningkatnya besaran fiskal. Memang pemunduran pemilu dan nekat membangun IKN Nusantara pada momen sekarang menggambarkan hilangnya moral dan akal sehat rezim yang telah dikuasai ambisi pribadi presiden dan akibat tekanan oligarki. Krisis multidimensi terjadi disebabkan tabungan preseden yang meresahkan masyarakat telah bertumpuk. Misalnya, sebelumnya telah terjadi rongrongan rezim terhadap sendi negara hukum yang demokratis dan UU Otonomi Daerah. Isu UU Cipta Kerja jelas sekali memperlihatkan keberpihakan vulgar rezim terhadap oligarki sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran buruh sebagai pihak yang paling dirugikan. Mahkamah Konstitusi telah memvonis UU ini sebagai inkonstitusional. UU Minerba berdampak pada pengambilalihan wewenang daerah oleh pusat -- yang menabrak otonomi daerah -- dalam hal investasi asing di proyek minerba. Pembubabaran ormas dan pemenjaraan mereka yang kritis terhadap rezim tanpa legal standing yang meyakinkan juga memperlihatkan pelecehan hukum dan prinsip demokrasi. Dalam penegakan hukum, rezim bersikap diskriminatif bergantung pada sejauh mana tokoh itu dipandang menghadirkan ancaman pada rezim dan posisi politik pengkritik itu vis a vis rezim. Kalau yang tidak berbahaya, rezim bersikap, \"biarkan anjing menggong kafilah tetap berlalu\". Toh, keberadaan mereka dapat memberi citra positif pada rezim sebagai pendukung demokrasi. Sedangkan pengeritik lain yang lemah secara politik dipenjarakan untuk memberi efek deterance kepada yang lain. Yang dipersoalkan di sini adalah hukum dan demokrasi dijalankan hanya untuk kepentingan kekuasaan dan oligarki. Tak heran, indeks demokrasi dan hak asasi manusia di masa rezim Jokowi anjlok cukup signifikan. Hal ini telah menimbulkan keprihatinan masyarakat sipil. Memang dari fakta-fakta di atas, terlihat tidak ada komitmen rezim yang sejati pada demokrasi dan HAM. Terkait HAM, Jokowi tidak menyentuh isu pelanggaran HAM berat di masa lalu. Padahal, sejak kampanye pilpres 2014 dia menjanjikan akan menuntaskan isu serius itu untuk menyembuhkan luka bangsa yang masih menganga dan membangkitkan kepercayaan diri bangsa di panggung internasional sebagai bangsa yang beradab. Terabainya isu ini karena Jokowi ingin mendapat dukungan aparat keamanan yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan massal tahun 1965, kasus Talangsari, Tanjungpriok, Semanggi I dan Semanggi II. Malah di era Jokowi kekerasan masih terjadi. Misalnya, kasus pembunuhan Km 50 dan kekerasan di Desa Wadas, Jawa Tengah. Hal ini juga menimbulkan keprihatinan luas. Lalu, di bawah rezim Presiden Jokowi korupsi makin menggila melebihi era Presiden Soeharto. Anehnya, KPK malah diperlemah dengan alasan lembaga antirasuah itu merintangi investasi, bukan sebaliknya. Kejanggalan argumen ini mau tak mau memperkuat spekulasi publik bahwa sebenarnya wewenang KPK yang terlalu luas menghambat kongkalikong oligarki ekonomi dan politik. Dipecatnya sebagian anggota KPK melalui test wawasan kebangsaan yang dipertanyakan keabsahannya dan kasus penyiraman air keras kepada komisaris KPK Novel Baswedan, tenaga ahli yang sedang menangani kasus-kasus korupsi berat yang melibatkan orang penting, memperkuat persepsi publik bahwa tangan KPK diamputasi untuk melanggengkan budaya korupsi demi melayani kepentingan oligarki. Isu pelemahan KPK telah mendorong mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan hingga dua mahasiwa di Kendari, Sulawesi Tenggara, tewas tertembak aparat. Isu lain yang mengecewakan publik adalah sokongan Jokowi pada anak dan menantunya dalam upaya mereka merebut kekuasaan. Akhirnya, putera presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka, menjadi Walikota Solo dan Bobby Nasution, menantu Jokowi, menduduki jabatan Walikota Medan. Kalau mereka bukan keluarga dekat presiden, tak dapat dibayangkan anak-anak muda tak punya pengalaman politik apa pun bisa memenangkan kontestasi pilkada. Lebih jauh, dua anak presiden diduga melakukan KKN terkait penanaman modal perusahaan yang divonis melakukan kejahatan perusakan hutan. Dengan demikian, spirit reformasi untuk membabat KKN diabaikan. Tabungan kekecewaan masyarakat ini menunggu untuk meledak saat momennya tiba. Bila krisis multidimensi terjadi dan seluruh lembaga eksekutif dan kegislatif menjadi ilegal, maka -- sesuai konstitusi -- TNI dan Polri berwenang mengambil alih kekuasaan. Sebelum terjadi pemilu untuk menghadirkan rezim sipil yang sah, kedua lembaga itulah yang mengisi kekosongan pemerintahan. Pemerintahan TNI-Polri pasti dijalankan secara otoriter karena menghadapi krisis dan ketiadaan lembaga legislatif. Kalau nanti kedua lembaga itu asyik dengan kekuasaan dan tak berniat menghidupkan kembali sistem demokrasi sebagaimana yang terjadi di Myanmar, maka Indonesia akan memasuki terowongan gelap tanpa berkasa cahaya di ujungnya. Untuk menyelamatkan kepentingannya, bisa jadi Cina dan Rusia mendukung rezim otoriter sebagaimana mereka mendukung junta militer di Myanmar, yang membangkitkan kepercayaan diri rezim otoriter di Indonesia. Kalau demikian, negara-negara Barat akan menjatuhkan sanksi dan mengisolasi Indonesia dari pergaulan internasional. Gerakan separatisme di daerah, terutama di Papua, akan membesar. Gangguan keamana dalam negeri akibat keresahan sosial yang meluas akan mendorong rezim memperkuat cengkramannya atas masyarakat. Kalau pun rezim hendak menyerahkan kekuasaannya pada pemerintahan sipil setelah pemilu yang mesti dilakukan secepat mungkin, hal itu tidak mudah karena harus berurusan dengan partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil, yang punya sudut pandang yang berbeda terkait pemerintahan ke depan. Di tengah potensi krisis multidimensi terkait kengototan rezim Jokowi menunda pemilu, hanya ada satu kepala daerah yang menentang isu kontroversial itu. Dia adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat semua kepala daerah diam seribu bahasa menanggapi pengunduran pemilu -- sebagiannya mungkin berharap itu jadi kenyataan sehingga memperpanjang kekuasaan mereka -- Anies justru menolak dengan tegas ide memperpanjang kekuasaannya yang akan berakhir pada Oktober tahun ini. Alasannya, penundaan pemilu menabrak konstitusi dan mengkhianati spirit reformasi yang diperjuanhkan mahasiswa dengan darah dan air mata. Sebagai seorang sarjana ilmu ekonomi dan politik tentu juga ia tahu konsekuensi serius bagi keselamatan bangsa bila pemilu ditunda. Bukan saja akan terjadi keos yang mengancam kelangsungan hidup bangsa, tapi juga akan memundurkan Indonesia beberapa tahun ke kebelakang. Dia pasti menyadari bahwa kendati jauh dari sempurna, sistem demokrasi merupakan sistem terbaik di antara sistem yang jelek sebagaimana dikatakan negarawan Inggris Winston Churchil. Memang sistem demokrasi telah membuktikan diri sebagai sistem yang berhasil menghadirkan kemakmuran, kebebasan, kemajuan peradaban, dan harkat kemanusiaan, sebagaimana kita saksikan pada negara-negara maju yang menerapkan demokrasi secara konsekuen. Memang belakangan ini sistem otoriter Cina yang juga berhasil meningkatkan taraf hidup 1,4 miliar penduduknya telah menarik perhatian negara Dunia Ketiga yang repot dan mahal dalam menerapkan demokrasi. Tetapi harus diingat bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi Cina tidak dibarengi dengan penghormatan pada kebebasan, martabat, dan HAM. Manusia hanyak diperlakukan sebagai objek ekonomi. Penolakan Anies terhadap perpanjangan masa jabatan presiden juga didasarkan pada potensi Indonesia menjadi negara gagal. Salah satu penyebab timbulnya negara gagal adalah bila parpol dan presiden tidak berkomimen pada konstitualisme dan kebijakan publik yang cacat moralitas dan rasionalitas sebagaimana terlihat pada usaha memindahkan IKN pada momen yang salah. Juga bila rezim memberlakukan sistem ekstraktif yang menyedot sumber daya bangsa untuk diberikan kepada elite tertentu. Dalam hal rezim Jokowi, elite yang dimaksud adalah oligarki ekonomi dan politik. Hal ini telah dilawan Anies dengan menciptakan sistem inklusif yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan warga Jakarta. Tanpa keadilan ini, mustahil kinerja Anies diapresiasi mayoritas mutlak warga ibu kota. Untuk mencegah terjadinya krisis multidimensi yang berujung pada negara gagal, Anies mengisyaratkan dukungan pada protes publik terhadap ide penundaan pemilu. Memang untuk menghindari keos yang mungkin terjadi, maka tak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali menekan rezim Jokowi untuk taat pada konstitusi dengan tetap menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal. Rencana pembangunan infrastruktur IKN juga harus dihentikan sekarang guna mengalokasi dana itu untuk menangani krisis ekonomi akibat resesi global yang akan memukul ekonomi rakyat tanpa belas kadihan. Pemilu yang sesuai jadwal, selain menjaga stabilitas negara, juga menjanjikan perubahan pemerintahan ke arah yang lebih baik. Pemerintahan baru akan punya legitimasi kuat dan gagasan baru untuk memulihkan kerusakan negara yang ditinggalkan rezim Jokowi. Tetapi optimisme itu hanya punya argumen yang kuat kalau Anies Baswedan yang memimpin Indonesia mengingat aspiran capres lain hanya akan meneruskan developmentalism ala Jokowi yang sumir. Saat nemimpin Jakarta, Anies telah menunjukkan kapasitas moral, intelektual, dan leadership, yang diperlukan Indonesia dalam menyambut zaman baru dan pemulihan menyeluruh seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta pemenuhan janji kemerdekaan berupa mencerdaskan kehidupan bangsa, menguatkan persatuan dengan mengejar tujuan bersama, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Indonesia yang kita cintai luput dari cobaan besar yang mungkin segera datang dan muncul sebagai negara demokrasi ideal yang sejahtera dan beradab. (*)
.jpeg)
Teroris Dikejar, Politisi Tersandera
Tidak ada manusia yang sempurna, tapi boleh jadi ada kejahatan manusia yang sempurna. Seperti di negeri yang banyak penjilat dan pengemis jabatan ini. Ulama yang bergiat dakwah masuk daftar teroris, sementara politisi yang tersandera kasus korupsi malah dibiarkan bebas berkeliaran. Oleh: Yusuf , Mantan Presidium GMNI TIGA ketua umum partai besar baru saja mengumumkan penundaan pemilu 2024. Sebuah langkah politik yang setan pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Selain menjadi kejahatan konstitusi jika ngotot dilaksanakan, lontaran penundaan pemilu menyiratkan para ketum parpol itu tersandera skandal korupsi yang membuat mereka mati gaya. Politik dagang Sapi deras mengucur di saat rakyat tak mampu membeli saat harganya melambung tinggi. Anehnya, kejahatan luar biasa yang mendera elit partai politik itu seperti tak tersentuh dan bahkan dijadikan alat tawar-menawar untuk kejahatan negara yang jauh lebih besar. Kospirasi penundaan pemilu 2024 yang bermakna ingin memperpanjang kekuasaan, dirancang dengan penuh koordinatif, konspiratif dan masif oleh para bedebah politik. Ada juga ketua ormas keagamaan yang ikut-ikutan mendukung, seperti terbiasa bekerja menerima upah atau bayaran yang tak pantas dilakukan. Hukum dan politik menjadi mainan dan dipertontongkan di hadapan publik. Sementara para ulama dan pegiat dakwah lainnya terus diburu diperlakukan seperti teroris. Syiar menyeru amar maruf nahi munkar oleh para pemuka agama justru diperangkap dengan membuat daftar penceramah radikal. Kontras dan berbanding terbalik perlakuannya dengan para koruptor yang dihormati dan dilindungi. Tanpa kejelasan dan transparasi, pemimpin-pemimpin Islam ditarget dan dicari-cari kesalahannya, hingga bisa divonis sebagai teroris. Sedangkan yang nyata-nyata melakukan praktek KKN hingga merugikan negara dan melukai rasa keadilan rakyat, dibiarkan bebas dan bersekonggkol mengelola negara. Indonesia memang luar biasa hebatnya, rakyatnya mayoritas Islam tapi ditindas oleh minoritas. Penindasan minoritas kepada mayoritas dalam strategi sosial ekonomi, sosial politik , sosial hukum dan sosial keagamaan. Benar menjadi salah, salah menjadi benar. Penjahat dilindungi, penyeru kebenaran dikebiri. Seperti mengejar teroris yang tak pernah jelas, politisi tersandera skandal korupsi dibiarkan melenggang. Sungguh republik yang menakjubkan. (*)
Minyak Melonjak 10 Persen di Asia, Euro Jatuh karena Reli Obligasi
Sydney, FNN - Harga minyak melonjak lebih dari 10 persen di perdagangan yang sibuk pada Senin pagi, karena risiko larangan AS dan Eropa terhadap produk Rusia dan penundaan pembicaraan Iran memicu apa yang terbentuk sebagai kejutan stagflasi utama bagi pasar dunia.Euro memperpanjang penurunannya, memukul keseimbangan terhadap mata uang safe haven franc Swiss, dan komoditas dari semua lini meningkat karena konflik Rusia-Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda pendinginan.Rusia menyebut operasi militer yang diluncurkan pada 24 Februari sebagai \"operasi militer khusus\", dengan mengatakan tidak memiliki rencana untuk menduduki Ukraina.Minyak mentah berjangka Brent dikutip 12,73 dolar AS lebih tinggi menjadi diperdagangkan di 130,84 dolar AS per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 9,92 dolar AS menjadi diperdagangkan di 125,60 dolar AS per barel.Itu akan bertindak sebagai pajak pada konsumen dan potensi pukulan terhadap pertumbuhan ekonomi global melihat saham berjangka S&P 500 turun 1,4 persen, sementara Nasdaq berjangka turun 1,9 persen. Imbal hasil obligasi 10-tahun AS juga turun ke level terendah sejak awal Januari.Indeks Nikkei Jepang merosot 1,9 persen, sementara indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang melemah 0,3 persen.Setelah melonjak 21 persen minggu lalu, minyak mentah Brent lebih didorong oleh risiko larangan minyak Rusia oleh Amerika Serikat dan Eropa.\"Jika Barat memotong sebagian besar ekspor energi Rusia, itu akan menjadi kejutan besar bagi pasar global,\" kata kepala ekonom BofA, Ethan Harris.Dia memperkirakan hilangnya 5 juta barel minyak Rusia dapat membuat harga minyak berlipat ganda menjadi 200 dolar AS per barel dan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara global.Dan bukan hanya minyak, dengan harga-harga komoditas yang memiliki awal terkuat sejak 1915, kata BofA. Di antara banyak penggerak minggu lalu, nikel naik 19 persen, aluminium naik 15 persen, seng naik 12 persen, dan tembaga naik 8,0 persen, sementara gandum berjangka melonjak 60 persen dan jagung meningkat 15 persen.Itu hanya akan menambah denyut inflasi global dengan data harga konsumen AS minggu ini diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan tahunan di stratosfer 7,9 persen, dan ukuran inti di 6,4 persen.Semua itu memperumit gambaran kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) ketika bertemu minggu ini.\"Mengingat potensi stagflasi yang sangat nyata, ECB kemungkinan akan mempertahankan fleksibilitas maksimum dengan program pembelian asetnya sebesar 20 miliar euro hingga kuartal kedua dan berpotensi seterusnya, sehingga secara efektif mendorong waktu kenaikan suku bunga,\" kata Tapas Strickland, seorang ekonom di NAB.\"Namun, perkiraan IHK (indeks harga konsumen) yang lebih tinggi, kenaikan suku bunga akan diperlukan dalam waktu dekat.\"Prospek jangka pendek dari ECB yang lebih dovish dikombinasikan dengan aliran safe-haven mendorong imbal hasil obligasi 10-tahun Jerman turun sebesar 32 basis poin minggu lalu. Imbal hasil 10-tahun AS turun 1,69 persen, setelah turun 23 basis poin minggu lalu.Dana berjangka Fed juga naik karena pasar memperkirakan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat dari Federal Reserve tahun ini, meskipun kenaikan Maret masih dilihat sebagai kesepakatan yang sudah selesai.Dengan prospek pertumbuhan Eropa yang semakin gelap, mata uang tunggal terpukul dan turun 3,0 persen minggu lalu ke level terendah sejak pertengahan 2020. Euro terakhir turun 0,6 persen pada 1,0864 dolar dan dalam bahaya menguji palung 2020 di sekitar 1,0635 dolar.Euro juga jatuh terhadap franc Swiss hingga mencapai 1,0000 untuk pertama kalinya sejak awal 2015.Dolar secara luas menguat, sebagian didukung oleh laporan penggajian yang kuat yang hanya menegaskan kembali ekspektasi pasar untuk kenaikan Fed bulan ini. Indeks dolar terakhir di 98,877 setelah naik 2,3 persen minggu lalu.\"Peristiwa di Ukraina semakin menekan euro,\" kata Richard Franulovich, kepala strategi valas di Westpac.\"Dengan arus safe-haven yang kemungkinan akan berlanjut untuk beberapa waktu dan pejabat Fed ingin melanjutkan rencana normalisasi kebijakan mereka, 100+ untuk (indeks dolar) hanyalah masalah waktu.\"Emas diuntungkan dari statusnya sebagai salah satu tempat berlabuh aman tertua dan terakhir naik 1,0 persen menjadi diperdagangkan di 1.988 dolar AS per ounce. (sws, ANTARA)
Polisi Masih Periksa 12 Pemuda Diduga Hendak Tawuran di Jakbar
Jakarta, FNN - Polres Metro Jakarta Barat sampai saat ini masih memeriksa 12 pemuda karena diduga hendak tawuran di kawasan Cengkareng dan Kembangan, Jakarta Barat.\"Kami masih periksa di Polsek terkait,\" kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat Kompol Slamet Riyanto melalui keterangan pers di Jakarta, Senin pagi.Slamet menjelaskan, mereka ditangkap di dua lokasi berbeda berikut berbagai senjata tajam yang diduga dipergunakan saat hendak melakukan tawuran, pada Minggu (6/3) dini hari.Ke-12 pemuda ini terjaring dalam operasi patroli yang dilakukan Polrestro Metro Jakarta Barat di kawasan rawan tawuran.Slamet mengatakan sebanyak enam pemuda ditangkap di Jalan KH Hasyim RT 04/01 Kembangan Utara Jakarta Barat dan sisanya di daerah Jalan Ukir RT 09/010 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.Pihaknya juga belum bisa memastikan siapa saja lawan yang mereka sasar dalam rencana aksi tawuran itu.Dalam penangkapan tersebut, pihaknya menyita beberapa senjata tajam yang diduga akan dipakai dalam aksi tawuran tersebut.Slamet menambahkan kegiatan patroli preventif akan terus dilakukan khususnya di jam rawan terjadinya tawuran demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi warga. (sws, ANTARA)
Aktivasi Otoritas IKN Dipercepat Hingga Doa Ridwan Kamil
Jakarta, FNN - Lima berita politik pada Minggu (6/3) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari percepat aktivasi otoritas Ibu Kota Negara (IKN) hingga Ridwan Kamil doakan Airlangga jadi presiden.Klik di sini untuk membaca berita selengkapnya1. KSP: Pemerintah sedang percepat aktivasi otorita Ibu Kota NusantaraTenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan pemerintah sedang melakukan percepatan proses operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).\"Memang amanat UU tentang Ibu Kota Negara menyebutkan Otorita IKN beroperasi paling lambat tahun 2022. Namun tidak berarti bahwa proses operasionalnya baru akan terjadi di akhir tahun,\" kata Wandy dalam pernyataan tertulis, Minggu.Selengkapnya di sini2. PBNU serukan gencatan senjata antara Rusia dengan UkrainaKetua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meminta agar adanya gencatan senjata antara Rusia dengan Ukraina, karena dampak perang yang ditimbulkan cukup besar.\"Kami sudah janji pertemuan dengan Duta Besar Ukraina, Rusia, soal perang yang sekarang sedang berlangsung. Saya sampaikan ke duta besar yang sudah berkunjung ke kantor, kami serukan gencatan senjata,\" katanya saat berkunjung ke Kantor NU Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu malam.Selengkapnya di sini3. Ridwan Kamil doakan Airlangga jadi presiden di Munas AMPIGubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mendoakan agar Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Dewan Pembina Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Airlangga Hartarto agar menjadi Presiden RI pada acara pembukaan Munas XI AMPI Tahun 2022 di Gedung Merdeka Kota Bandung, Minggu.\"AMPI jaya, Golkar menang, Pak Airlangga jadi Presiden,\" kata Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada Munas AMPI Tahun 2022 dan langsung disambut tepuk tangan riuh peserta munas.Selengkapnya di sini4. Pakar: Penundaan Pemilu 2024 justru bahayakan pertumbuhan ekonomiKetua Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengatakan bahwa penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan alasan pemulihan ekonomi justru dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.“Bagaimana ada kepastian hukum? Pengusaha sangat mendambakan stabilitas yang ditandai dengan keteraturan proses. Untuk itu, kita mesti kerja keras demi menjaga kepatutan,” kata Sudirman.Selengkapnya di sini5. LaNyalla minta kepala daerah respon serius laporan dugaan mafia bansosKetua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepala daerah merespon serius laporan warga mengenai dugaan mafia bantuan sosial (bansos).Ia menceritakan, di Surabaya masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diwajibkan membeli barang di toko/warung tertentu. Jika tidak ikuti arahan maka diancam bakal dicoret dari daftar penerima ke depannya. (sws)Selengkapnya di sini
PBNU Serukan Genjatan Senjata Antara Rusia dengan Ukraina
Kediri, FNN - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meminta agar adanya genjatan senjata antara Rusia dengan Ukraina, karena dampak perang yang ditimbulkan cukup besar.\"Kami sudah janji pertemuan dengan Duta Besar Ukraina, Rusia, soal perang yang sekarang sedang berlangsung. Saya sampaikan ke duta besar yang sudah berkunjung ke kantor, kami serukan genjatan senjata,\" katanya saat berkunjung ke Kantor NU Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu malam.NU sebagai organisasi masyarakat turut serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia.Menurut dia, adanya masalah antara Ukraina dengan Rusia juga diharapkan bisa diselesaikan dengan duduk bersama.\"Semua perbedaan pertentangan dibicarakan secara damai,\" ujarnya.Terjadinya gencatan senjata antara Rusia dengan Ukraina juga berimbas pada Indonesia. Misalnya, dari sisi tenaga kerja.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memastikan 30 pekerja migran Indonesia (PMI) telah berhasil dievakuasi dari Ukraina dan telah tiba di Tanah Air bersama dengan rombongan warga negara Indonesia lainnya.Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers virtual, diikuti dari Jakarta menjelaskan bahwa para pekerja migran itu telah tiba di Indonesia bersama rombongan WNI lainnya pada 3 Maret 2022 pada pukul 17.10 WIB.Dia menjelaskan bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berhasil dievakuasi dari Ukraina tersebut terdiri dari 29 perempuan dan satu orang laki-laki. Kebanyakan dari PMI yang dievakuasi bekerja sebagai spa terapis dan berasal dari Bali.Ia mengatakan bahwa masih terdapat 14 WNI yang berada di Bukares, Rumania karena mayoritas dari mereka terpapar COVID-19. Dari tes yang dilakukan 12 orang positif COVID-19 dan dua orang memilih tinggal di Bukares untuk menemani anak mereka yang juga terkonfirmasi positif.\"Enam orang di antaranya adalah pekerja migran Indonesia yang diketahui dan dinyatakan positif COVID-19,\" jelasnya.Benny juga memastikan perwakilan Indonesia di Bukares akan terus memantau keadaan 14 orang tersebut dan jika telah memungkinkan akan dievakuasi menggunakan pesawat kembali ke Indonesia.Untuk PMI yang telah tiba telah dinyatakan tidak terinfeksi COVID-19 setelah menjalani tes di Indonesia dan saat ini menjalani karantina di Wisma Pasar Rumput, Jakarta.Imbas lainnya adalah soal harga minyak dunia. Seperti yang dikatakan pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono, Ph.D., yang mengatakan invasi Rusia ke Ukraina bisa berimbas pada lonjakan harga minyak global karena berdasarkan data menyebutkan bahwa produksi minyak Rusia mencapai 10 juta barel per hari.\"Apabila minyak Rusia langka di pasaran, maka lonjakan harga tidak terhindari. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor minyak diperkirakan akan mengalami dampak yang berat jika sanksi dunia kepada Rusia sangat keras,\" katanya di Kabupaten Jember.Di awal Maret 2022, lanjut dia, harga minyak mentah melonjak di atas 105 dolar per barel untuk pertama kalinya sejak 2014 dan hal itu merupakan salah satu dampak dari invasi Rusia ke Ukraina.Lonjakan tersebut juga dinilai dapat memperburuk inflasi bagi negara-negara konsumen energi dan mengancam pemulihan ekonomi. (sws, ANTARA)
Paspor Keturunan Indonesia dan Tantangan Keamanan 2022
Jakarta, FNN - Lima berita hukum pada Minggu (6/3) yang terjadi di wilayah Indonesia masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari paspor bagi keturunan Indonesia di Filipina hingga TNI bantu Polri hadapi tantangan keamanan 2022.Klik di sini untuk berita selengkapnya1. Menkumham akan serahkan paspor bagi keturunan Indonesia di FilipinaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly dijadwalkan akan menyerahkan secara simbolis paspor bagi warga keturunan Indonesia yang berdomisili di Filipina pada akhir Maret 2022.\"Paspor itu bukti kewarganegaraan. Jadi warga keturunan Indonesia di Filipina yang memang sudah terkonfirmasi sebagai WNI berhak memperoleh paspor,\" kata Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh dikutip dari laman resmi Ditjen Imigrasi di Jakarta, Minggu.Selengkapnya di sini2. Panglima pastikan TNI bantu Polri hadapi tantangan keamanan pada 2022Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan pihaknya selalu mendukung dan membantu Polri termasuk di antaranya Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi tantangan keamanan yang diyakini akan meningkat pada 2022.Panglima menyampaikan dukungan itu kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran saat keduanya bertemu di Jakarta sebagaimana disiarkan kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Minggu.Selengkapnya di sini3. Imigrasi terbitkan layanan visa kunjungan khusus wisata bagi 23 negaraDirektorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menerbitkan aturan pembukaan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VOA) khusus wisata bagi 23 negara.\"Aturan ini mulai berlaku Senin (7/3) dan hanya diterapkan bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Bali,\" kata Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Selengkapnya di sini4. DPD RI desak polisi tangkap pengedar kopi berisi zat kimia berbahayaKetua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendesak aparat kepolisian segera menangkap pengedar kopi berisi zat kimia, karena akan merugikan kesehatan masyarakat yang meminumnya.\"Kandungan bahan zat kimia dalam kopi itu tentu berbahaya bagi kesehatan. Hal ini tak bisa dibiarkan. Harus ditindak tegas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,\" kata LaNyalla dalam siaran persnya di Surabaya, Minggu.Selengkapnya di sini5. TNI-Polri berkomitmen buru pelaku pembantaian karyawan PTTAparat gabungan TNI dan Polri berkomitmen untuk memburu gerombolan bersenjata yang telah membantai delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) hingga tewas di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu (2/3).Kepala Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar Polisi Muhammad Firman di Timika, Minggu, mengatakan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan itu tetap menjadi komitmen aparat TNI-Polri. (sws, ANTARA)Selengkapnya di sini
Lima Negara Arab Telah Jatuh ke Pelukan Israel
Jakarta, FNN - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk mendekati Israel. Ia bahkan menyebut Israel sebagai sekutu potensial dalam banyak kepentingan. Pernyataan ini di sampaikan di depan Presiden Israel Isaac Herzog saat bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Minggu (30/1/2022). \"Kami tidak melihat Israel sebagai musuh, kami melihat mereka sebagai sekutu potensial dengan banyak kepentingan yang dapat kami kejar bersama,\" kata MBS dalam sebuah wawancara kepada Tha Atlantic. \"Akan tetapi, kami harus menyelesaikan beberapa masalah sebelum mencapai itu,\" sambungnya. Kendati demikian, MBS tetap menaruh harapan besar terkait konflik Palestina-Israel agar bisa segera diselesaikan. Sikap MBS itu menambah daftar panjang negara Arab yang jatuh ke pelukan Israel. Pada tahun 2020 melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Langkah itu menjadikannya negara Arab keempat setelah Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, dan Yordania yang mengakui Israel sejak didirikan pada tahun 1948. Manuver diplomatik Bahrain menambah kemarahan Palestina yang merasa perjuangannya melawan pendudukan rezim Zionis Israel telah dikhianati. Palestina sebelumnya juga marah dengan langkah serupa yang lebih dulu dilakukan UEA. Berikut ulasan singkat empat negara Arab yang telah berada dalam \"pelukan\" Israel setelah melakukan normalisasi hubungan. 1. Bahrain Sepertii negara-negara Arab pada umumnya, sebelumnya menolak mengakui Israel sebagai negara. Namun, permusuhan mereka kini mencair, di mana kedua negara sepakat untuk sepenuhnya menormalisasi hubungan yang diumumkan Sabtu (12/9/2020). \"Israel adalah bagian dari warisan seluruh wilayah ini, secara historis. Jadi, orang-orang Yahudi memiliki tempat di antara kita,\" kata Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa seperti dikutip Reuters. Ancaman umum dari Iran telah memberikan landasan bersama untuk mencairkan hubungan yang dulunya tegang. Kendati demikian, kebijakan politik Bahrain secara tradisional tetap mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka. 1. Uni Emirat Arab Hubungan Israel-Uni Emirat Arab (UEA) telah dingin selama beberapa dekade, tetapi pada tahun 2010-an, hubungan informal kedua pihak meningkat pesat dan mereka mulai terlibat dalam kerjasama tidak resmi dengan narasi alasan sama-sama menentang program nuklir dan pengaruh regional Iran. Pada 2015, Israel membuka misi diplomatik resmi di Abu Dhabi. Kemudian pada Agustus lalu, keduanya resmi sepekat menormalkan hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Salah satu perjanjian normalisasi itu adalah Israel harus menghentikan rencananya untuk mencaplok bagian dari Tepi Barat, termasuk Lembah Jordan. Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh UEA, Israel dan Amerika Serikat mengatakan bahwa ketiga negara telah menyetujui normalisasi penuh hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Upacara penandatanganan normalisasi ini dijadwalkan pada 15 September 2020. Turki dan Iran sama-sama mengkritik perjanjian tersebut. Turki gencar mengumbar retorika anti-Israel, meski faktanya negara itu juga memulihkan hubungan diplomatik dengan rezim Zionis yang pernah putus setelah insiden kapal Mavi Marmara 31 Mei 2020 yang menewaskan sembilan aktivis penolong rakyat Gaza, Palestina. Pada 16 Agustus 2020, UEA untuk pertama kalinya membangun sambungan telepon ke Israel dengan membuka blokir panggilan langsung ke kode negara +972 Israel. Penerbangan komersial langsung pertama dari Israel ke UEA adalah penerbangan El Al pada 31 Agustus 2020. 3. Mesir Mesir dan Israel pernah terlibat Perang Arab-Israel 1948 dan Perang Yom Kippur pada 1973. Keduanya berdamai dengan meneken Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel 1979 setahun setelah sebelumnya meneken Perjanjian Camp David yang dimediasi oleh presiden AS Jimmy Carter. Hubungan diplomatik penuh kedua negara dibangun pada 26 Januari 1980, dan pertukaran duta besar resmi terjadi satu bulan kemudian, pada 26 Februari 1980, di mana Eliyahu Ben-Elissar menjabat sebagai Duta Besar Israel pertama untuk Mesir, dan Saad Mortada sebagai orang Mesir pertama yang menjadi duta besar untuk Israel. Mesir memiliki kedutaan besar di Tel Aviv dan konsulat di Eilat. Israel memiliki kedutaan besar di Kairo dan konsulat di Alexandria. Perbatasan bersama mereka memiliki dua penyeberangan resmi, satu di Taba dan satu di Nitzana. Penyeberangan di Nitzana hanya untuk lalu lintas komersial dan turis. Perbatasan kedua negara juga bertemu di garis pantai Teluk Aqaba di Laut Merah. 4. Yordania Seperti halnya negara-negara Arab, Yordania pernah bergabung dalam perang melawan Israel pada tahun 1967 yang dikenal sebagai Perang Enam Hari. Namun, hubungan kedua negara terjalin setelah meneken perjanjian damai Israel-Yordania tahun 1994. Perjanjian damai itu secara resmi mengakhiri keadaan perang yang telah ada antara kedua negara sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Sejak meneken perjanjian damai itu pula, kedua pihak menjalin hubungan diplomatik. Meski demikian, hubungan antarnegara itu kerap tegang, yang biasanya dipicu masalah konflik di sekitar masjid Al-Aqsa. (ida, kompas, reuters, dan sumber lainnya)
Russian Railways Mundur dari Proyek Kereta Api Kalimantan
Penajam, FNN - Proyek kereta api pertama di Kalimantan, Kereta Api Borneo dipastikan gagal dibangun. Proyek pembangunan rel Kereta Api Borneo itu sebelumnya akan dibangun oleh investor asal Rusia, Russian Railways. Nilai kontrak pembangunan rel Kereta Api Borneo itu pun terbilang fantastis, mencapai Rp53,3 triliun. Sebelum dibatalkan, rencananya pembangunan jalur kereta ini akan melintasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, dan kota Balikpapan. Proyek yang memiliki nilai fantastis ini terpaksa harus batal lantaran mitra Indonesia sekaligus pemilik modal utama dalam proyek, Russian Railways resmi mengundurkan diri. \"Surat pengunduran diri disampaikan langsung kepada pemerintah pusat pada 2020,\" ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin di Penajam, Jumat (4/3/2022). Total luas lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalur rel Kereta Api Borneo di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai sekitar 140 hektare. Lebih kurang 70 hektare lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalur rel Kereta Api Borneo di Kelurahan Gunung Steleng dan Kelurahan Buluminung telah dibebaskan. Lahan yang telah dibebaskan di Kawasan Industri Buluminung atau KIB di Kecamatan Penajam jelas dia, untuk pembangunan stasiun kereta api. Pembangunan jalur kereta api tersebut dikelola oleh PT Kereta Api Borneo yang merupakan perusahaan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan kereta api Rusia, yakni Russian Railways. PT Kereta Api Borneo juga telah menyampaikan menyangkut pembangunan rel kereta api di wilayah Kalimantan Timur tersebut dibatalkan, sebab badan usaha milik Rusia mengundurkan diri. Namun menurut Alimuddin, PT Kereta Api Borneo tetap bakal berinvestasi atau menanamkan modal di Kabupaten Penajam Paser Utara, tetapi bukan di sektor atau bidang perkeretaapian. \"Khusus perkeretaapian akan dievaluasi PT Kereta Api Borneo, tapi tetap akan berinvestasi di wilayah Penajam Paser Utara,\" ucapnya. Jenis bisnis, tambahnya, belum tahu karena PT Kereta API Borneo hanya menyampaikan rencana berinvestasi tetap akan dilanjutkan. Belum diketahui secara detil rencana bisnis PT Kereta Api Borneo di daerah berjuluk \"Benuo Taka\" tersebut setelah proyek pembangunan jalur kereta api dibatalkan. (sof, antara)
POPULER
