ALL CATEGORY
DPRD Kota Palembang Umumkan Pemberhentian Wakil Ketua 2019-2024
Sumatera Selatan, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Sumatera Selatan secara resmi mengumumkan pemberhentian Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masa jabatan 2019-2024. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan satu tahun kerja 2022 di Palembang, Rabu. Zainal Abidin mengatakan, pemberhentian tersebut berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, dan Dewan Pimpinan Cabang (PDC) Kota Palembang Partai Gerindra. Dari pemberhentian tersebut maka ditentukan juga calon pengganti antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, yakni Adzanu Getar Nusantara dari Ketua Fraksi Partai Gerindra. \"Hasil keputusan ini akan diteruskan kepada Wali kota Palembang diketahui Gubernur Sumsel untuk segera ditindaklanjuti dan segera diterbitkan SK nya,\" kata dia. Zainal menjelaskan juga terdapat perubahan komposisi lain yakni posisi Ketua Fraksi Partai Gerindra yang sebelumnya dijabat oleh Adzanu Getar Nusantara telah digantikan oleh Akbar Alfaro. Kemudian perubahan komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palembang sisa masa jabatan 2019-2024. Di mana, posisi ketua dijabat oleh Yusuf Indera Kesama, Sekretaris Alex Andonis, dan Bendahara Duta Wijaya Sakti. Kemudian untuk anggota ada Misobah, Ali Syaban, Eddy Saad, dan M. Firmansyah Hasan. \"Pergantian alat kelengkapan dewan itu adalah hal biasa terjadi dan berdasarkan dari keputusan DPP, DPD, dan DPC partai masing-masing kami hanya memfasilitasi saja,\" imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa berharap dengan pergantian alat kelengkapan dewan ini bisa mengoptimalkan peran DPRD ke arah yang lebih baik lagi untuk mempercepat program pembangunan Kota Palembang. \"Semoga bisa menjaga amanahnya dengan baik, kemudian bisa membawa ke arah yang lebih baik sesuai tugas pokoknya,\" katanya. (sws)
Bappenas: Pemindahan IKN Strategi Mencapai Indonesia Maju 2045
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S. Prawiradinata mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan salah satu strategi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045.“Inti pemindahan ibu kota negara adalah untuk memikirkan secara jangka panjang kehidupan generasi mendatang. Ini merupakan salah satu strategi mencapai visi Indonesia Maju 2045,” ujar Rudy S. Prawiradinata saat menjadi narasumber dalam dalam diskusi publik Beranda Nusantara bertajuk “Menuju Ibu Kota Negara Baru” yang disiarkan langsung di kanal YouTube RRI NET OFFICIAL, dipantau dari Jakarta, Rabu.Menurutnya, untuk mencapai visi tersebut, sebagaimana yang diproyeksikan lembaga internasional bahwa Indonesia akan menjadi negara maju, bahkan di peringkat kelima pada 2045, diperlukan upaya keras, seperti pemindahan ibu kota negara untuk menciptakan pusat perekonomian yang baru.“Kita harus berupaya keras. Salah satunya adalah dengan memindahkan ibu kota negara yang bukan sekadar memindahkan, melainkan juga ada tujuan lain untuk menciptakan pusat perekonomian baru serta menggeser kedudukan ekonomi agar lebih ke wilayah timur Indonesia,” ujar Rudy.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam 30 sampai 40 tahun terakhir, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berpusat pada Sumatera dan Jawa dengan nilai mencapai 80 sampai 85 persen.Meskipun ada beberapa usaha yang dilakukan Pemerintah dan beberapa pihak terkait untuk mengoptimalkan pertumbuhan di wilayah lain, pergeseran perekonomian yang terjadi belum maksimal.Dengan demikian, ujar Rudy, pada 2045, melalui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Nusantara, pengoptimalan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia dapat terwujud.“Dalam 30 sampai 40 tahun terakhir, kontribusi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan wilayah Timur lainnya baru 15 persen. Di tahun 2045, Pemerintah menargetkan menjadi 25 persen. Itu tidak mudah, namun kita tahu potensi-potensi besar di wilayah Timur. Oleh karena itu, Pak Presiden mendorong dari awal dengan selalu mengatakan agar pembangunan di Tanah Air mengusung konsep Indonesia sentris, bukan Jawa sentris,” ungkap Rudy.Kemudian, Rudy pun menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara akan diikuti dengan pemindahan pusat pemerintah saja, sedangkan pusat kegiatan ekonomi tetap berada di Jakarta. Di Nusantara, ujar dia, akan dibuat beragam kegiatan ekonomi yang baru.“Kota hijau juga akan dibangun di sana (Nusantara). Kita tahu Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia sehingga pembangunan itu harus bersinergi dengan lingkungan. Tidak seharusnya merusak, tetapi tetap menjaga fungsinya,” ujar Rudy. (sws)
Pemerintah Tingkatkan SDM Agar IKN Tidak Mengasingkan Masyarakat Lokal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan sumber daya manusia setempat agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak mengasingkan alias mengalienasi masyarakat setempat.\"Pembangunan SDM di sana harus betul-betul ditingkatkan sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan IKN itu sendiri,\" kata Moeldoko dalam diskusi Beranda Nusantara, sebagaimana disaksikan secara daring, Rabu. Ia menjelaskan bahwa KSP telah menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat, tokoh agama hingga tokoh pemuda di Kalimantan Timur guna memahami kebutuhan yang sesuai saat pembangunan IKN berjalan.Salah satu yang diharapkan adalah IKN dapat menjadi faktor pengungkit dan melibatkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan SDM yang unggul dari masyarakat setempat sehingga dapat menyerap tenaga kerja di sana. \"Tentu mulai dari awal pembangunan sampai akhirnya nanti IKN berjalan, SDM yang ada di sana tidak boleh diabaikan, harus betul-betul kehadiran IKN itu menjadi faktor pengungkit, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton,\" kata dia.Ia katakan, pembangunan IKN berperan penting terhadap transformasi manusia, baik dari segi budaya, bekerja, energi dan mobilitas.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa membangun IKN akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas Nasional, serta mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan IKN juga berperan penting dalam melakukan transformasi budaya manusia Indonesia yang baru dan relevan dengan perkembangan masa kini serta siap untuk masa depan.\"IKN Nusantara ini merupakan pekerjaan besar bangsa Indonesia yang nantinya akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,\" kata dia. (sws)
Moeldoko Tegaskan Pembangunan IKN Bukan untuk Golongan Tertentu
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. \"Pembangunan IKN ini dipersembahkan untuk bangsa dan negara, untuk masa depan Indonesia yang semakin baik; bukan untuk kelompok orang, bukan untuk kelompok golongan. Untuk itu, perlunya sebuah kerja sama besar kita, bangsa Indonesia ini,\" kata Moeldoko dalam diskusi Beranda Nusantara \"Menuju Ibu Kota Negara Baru” secara daring dari Jakarta, Rabu. Dia mengatakan Pemerintah terbuka dalam menyerap seluruh aspirasi terkait perencanaan maupun pembangunan IKN. Pemerintah juga berharap ada aspirasi konstruktif untuk membuat seluruh tahapan pembangunan IKN di Kalimantan Timur berjalan lancar. \"Pemerintah sangat terbuka memberikan kesempatan semua pihak untuk memberikan masukan-masukan yang positif, yang konstruktif demi pembangunan IKN yang semakin sempurna,\" tambahnya. KSP juga akan mengawal pembangunan IKN dan mencegah hingga mengatasi hambatan, agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik, kata mantan panglima TNI itu.Sementara itu, Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya, mengatakan IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul, sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia. \"Dan menunjukkan pada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan,\" kata Jokowi. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga bukan hanya mengalihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan, melainkan juga sebagai lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju. Hal itu karena IKN Nusantara akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi serta lingkungan. \"Mewujudkan kota hutan, smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional,\" katanya. Presiden juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota inklusif dan terbuka bagi seluruh kalangan. \"Kota yang sangat ramah bagi semua lapisan untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara,\" ujar Presiden Jokowi. (sws)
Muhadjir: Saya Suka Ajaran Bung Karno Sejak Anak-anak
Surabaya, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sejak masa anak-anak sudah mengenal ajaran Bung Karno melalui majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat. Muhadjir mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor redaksi majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat (PS) di Jalan Gedung Nasional Indonesia No. 2 Surabaya, Selasa, 22 Februari 2022. Kedatangan Muhadjir jauh dari kesan formal. Ia bersama seorang ajudan, seorang protokoler dan dua juru kamera. Turun dari mobil, Muhadjir tak segera masuk ruangan. Ia sempat mengamati gedung yang dipakai sebagai kantor redaksi dan tata usaha media cetak yang terbit pertama kali tanggal 2 September 1933 itu. \"Sejak dulu kantornya memang di sini ya?\" katanya. Pemimpin Umum Panjebar Semangat Arkandi Sari yang menyambut kedatangan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menjelaskan bahwa redaksi pindah ke gedung tersebut sejak 1970 atau setelah perusahaan mampu membeli gedung sendiri. Sebelumnya redaksi, tata usaha dan percetakan menempati bekas gedung N.V. Bank di sebelahnya. \"Gedung itu masih kami fungsikan sebagai percetakan,\" tutur Arkandi. Sampai di ruang tamu Muhadjir menanyakan seputar operasional majalah, baik jumlah oplah, jumlah karyawan dan wilayah peredarannya. Muhadjir lalu menuturkan bahwa Panjebar Semangat merupakan bacaannya saat masih usia anak-anak di Madiun sekitar 1960-an. Menurut dia, ayahnya, Soeroya, seorang guru sekolah dasar (pensiun sebagai Kepala Sekolah SDN Klitik, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun) sering membawa pulang majalah PS dari kantor. Di rumah Muhadjir mengaku sering melahap habis semua kontennya. \"Dulu itu ada rubrik mengenai ajaran-ajaran Bung Karno (yang diterjemahkan ke bahasa Jawa), saya paling suka itu,\" kata Muhadjir. Lantas dia menanyakan apakah ada bundel majalah PS tahun 1960-an. Kebetulan Karena PS punya bundel sejak 1937 sampai 2022. Ia kemudian mencari rubrik tentang ajaran Bung Karno yang pernah dibacanya saat masih anak-anak. Saat rubrik yang dicari ditemukan Muhadjir bilang, \"Nah bener kan. Ya iki sing biyen tak waca. (Nah, benar kan. Ya ini dulu yang saya baca),” katanya. Berkat sering membaca Panjebar Semangat itulah, kata Muhadjir, ia lancar berkomunikasi dengan bahasa Jawa, baik ngoko maupun krama inggil. Sehingga, menurutnya, sedikit banyak Panjebar Semangat mempengaruhi pembentukan karakternya. Muhadjir pun langsung menyatakan berlangganan tiga eksemplar tiap minggu selama dua tahun. Bahkan biaya langganan dan ongkos kirim itu ia bayar di muka. \"Nanti kirimkan langsung ke kantor saya (Kemenko PMK),\" kata dia. Tak hanya berlangganan, Muhadjir juga menyerahkan bantuan untuk operasional majalah. Ia berharap majalah yang didirikan Dr Soetomo, pahlawan nasional pendiri Boedi Oetomo itu bisa terus terbit. \"Regenerasi pembaca penting untuk kelangsungan hidup majalah ini,\" ujar Muhadjir. (mth/ANO)
Jelang Putusan MK, LaNyalla Ajak Bangsa Indonesia Berdoa
Surabaya, FNN - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus gugatan presidential threshold (PT) 20 persen Kamis (24/2/2022) besok. Putusan tersebut akan dibacakan atas gugatan 6 pihak, selain pihak lain yang masih belum diputus dalam perkara yang sama. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai tokoh yang juga mendorong penghapusan presidential threshold mengajak semua bangsa Indonesia untuk bermunajat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar para Hakim MK berpihak kepada nurani dan melihat keinginan kebanyakan rakyat agar PT dihapus. “Saya percaya Hakim MK pasti orang-orang yang beragama dan taat. Sehingga tidak dapat diintervensi oleh oligarki yang ingin mempertahankan adanya PT. Dan Hakim MK pasti juga melihat banyaknya antrian penggugat dalam perkara ini. Karena bukan hanya 6 pihak, tapi masih banyak di belakang dan yang baru akan daftar,” ujar LaNyalla di sela agenda Reses DPD RI di Surabaya, Rabu (23/2/2022). Itu artinya, sambung LaNyalla, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini tidak menginginkan adanya ambang batas pencalonan yang membatasi kemunculan putra-putri terbaik bangsa ini. “Tetapi tugas kita memang ikhtiar dan berdoa. Karena Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, apabila kaum tersebut tidak memiliki keinginan untuk berubah. Dan selain ikhtiar, Allah SWT juga meminta kita untuk berdoa kepada-Nya dengan kesungguhan,” tandasnya. Dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id, LaNyalla yakin Allah SWT pasti akan mengabulkan doa setiap hamba-Nya. Apakah seketika, atau nanti. Apalagi doa yang jelas untuk kemaslahatan bangsa dan negara. “Kita juga harus ingat, negeri ini lahir penuh dengan darah para syuhada. Dan negeri ini juga negeri para Waliyullah. Jangan menyepelekan dan meremehkan keinginan rakyat, apalagi dengan mendzolimi rakyat,” urainya. Karena, sambungnya, yang marah bukan rakyat, tapi Allah SWT. Dan balasan Allah SWT itu pasti. Bisa seketika, bisa juga nanti. Tidak akan luput. “Karena itu saya selalu katakan, kebenaran bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan,” pungkasnya seraya mengajak untuk memperbanyak membaca Hasbunallah wanikmal wakil dan memperbanyak membaca surat Al-Kautsar. Seperti diberikan, MK akan memutus gugatan uji material atas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam 6 berkas gugatan (gelombang pertama, red), yang diajukan oleh; Pertama, Ferry Joko Yuliantono. Kedua, Bustami Zainudin dan Fachrul Razi. Ketiga, Gatot Nurmantyo. Keempat, Lieus Sungkharisma. Kelima, Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra, dan Fahira Idris. Keenam, Ikhwan Mansyur Situmeang. (mth)
Gelora TV Kembali Menghadirkan Gelora Talks Edisi ke-35
Jakarta, FNN - Dalam sepekan terakhir ini, publik dihebohkan polemik keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengubah aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. \"Kemenaker menilai JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap,\" tulis siaran pers yang diterima FNN.co.id, Selasa (22/2/2022). Namun, Permenaker No.2 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program JHT yang merupakan revisi Permenaker 19 Tahun 2015 tersebut, justru memantik reaksi penolakan keras dari kalangan buruh. Sebab, pencairan JHT tidak bisa langsung dilakukan peserta yang mengundurkan diri dari perusahaan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Penolakan permenaker tersebut, juga dilakukan di laman change.org. Hingga Sabtu, 19 Februari 2022, sudah ada 421.111 orang yang menandatangani petisi online tersebut. Ikuti kembali Gelora Talk edisi ke 35 ini dengan tema: \"Polemik JHT, Kemana Dananya?\" Gelora Talk edisi kali ini akan menghadirkan para narasumber yang berkompeten dengan topik yang akan diangkat. WAKTU: Rabu, 23 Februari 2022, Pukul 15.30 sd 17.00 WIB. Pengantar: Mahfuz Sidik (Sekjen Partai Gelora Indonesia). Narasumber: 1. Muhammad Said Disu (Sekretaris Kementerian BUMN 2005 - 2010); 2. Jumhur Hidayat (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI); 3. DR. Fuad Bawazier (Menteri Keuangan RI Tahun 1998). Host dipandun oleh Henwira Halim (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia). Bagi yang ingin bergabung bisa Join Zoom Meeting di: https://us02web.zoom.us/j/89103993164?pwd=NDVVN3lpRi9oUVpQRXVkQWNOclQ1dz09 Meeting ID: 891 0399 3164; Passcode: GELORA. (mth)
Kemenkumham: 15 Lembaga Bantuan Hukum Gratis Layani Warga Miskin NTT
Kupang, FNN - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan sebanyak 15 organisasi bantuan hukum (OBH) akan memberikan pelayanan hukum gratis bagi warga miskin di NTT untuk periode 2022-2024.\"Jumlah OBH yang melayani bantuan hukum gratis bagi warga miskin di NTT semakin bertambah dari sebelumnya pada periode 2019-2021 ada 7 OBH, sekarang menjadi 15 OBH,\" kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone ketika dihubungi di Kupang, Rabu.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan layanan bantuan hukum gratis bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi di Nusa Tenggara Timur.Ia menjelaskan ke-15 OBH tersebut memiliki cakupan pelayanan kerja pelayanan bantuan hukum yang menjangkau 22 kabupaten/kota se-NTT.OBH tersebut berperan melayani bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga miskin di NTT dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan negara dengan total senilai Rp787 juta.Marciana mengatakan dalam acara penandatanganan kerja sama dengan para pihak OBH, ia juga telah menegaskan agar OBH terus bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.Salah satunya, kata dia mendampingi warga yang berhadapan dengan persoalan hukum secara total dari awal hingga akhir proses hukum berlangsung.\"Jadi ketika pertama kali orang disangkakan, diduga melakukan tindak pidana, OBH sudah hadir mendampingi mereka,\" katanya.Ia juga meminta agar setiap lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahan negara (rutan) menghadirkan pos bantuan hukum untuk mendekatkan pelayanan bagi warga yang membutuhkan.Marciana mempersilahkan warga di NTT agar memanfaatkan layanan bantuan hukum ketika berhadapan dengan persoalan hukum dengan melengkapi persyaratan yang ada.\"Kami juga terus mengawasi layanan OBH di lapangan sehingga ketika pelayanan tidak berjalan semestinya maka akan dievaluasi atau diambil langkah yang tegas selanjutnya,\" katanya. (sws)
Polresta Jambi Tutup Bangku Taman di Ruang Publik Antisipasi Kerumunan
Jambi, FNN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi menutup sejumlah bangku taman di kawasan ruang publik yang biasa dijadikan tempat berkumpul warga guna mengantisipasi kerumunan menyusul naiknya total kasus aktif positif COVID-19 di kota itu yang mencapai 953 orang.\"Dalam rangka mengurangi kerumunan di Kota Jambi, Satuan Lalulintas Polresta Jambi memasang spanduk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di bangku taman sepanjang jalan Sumantri Brojonegoro, Sipin, Kota Jambi, sebagai tempat ruang publik,\" kata Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahman, di Jambi, Rabu.Ada 20 titik yang dipasang spanduk PPKM, agar masyarakat atau warga tidak berkumpul serta berkerumun. Penutupan tempat duduk dengan spanduk PPKM mulai diberlakukan karena mengingat terus meningkatnya kasus COVID-19.\"Untuk sementara kita kurangi kegiatan masyarakat yang tidak penting seperti duduk-duduk dan kumpul di ruang publik,\" kata Aulia.Polresta Jambi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak nongkrong apalagi sudah memasuki jam malam. Selain mengurangi risiko COVID-19 juga mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas pada malam hari.Satlantas Polresta Jambi akan memasang lagi spanduk PPKM di tempat publik atau keramaian lainnya seperti di kawasan Tugu Keris, Telanaipura serta yang biasa digunakan warga untuk nongkrong, kata Kompol Aulia Rahman.Perkembangan kondisi terkini COVID-19 Kota Jambi jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sampai 22 Februari 2022 berjumlah 11.126 orang atau terjadi penambahan sebanyak 200 orang pasien kasus terkonfirmasi positif, dengan 9.828 orang dinyatakan sembuh atau penambahan 44 orang pasien yang dinyatakan sembuh pada kemarin dan total 345 orang pasien meninggal dunia.(sws)
"Anomaly" Tayang Perdana 25 Februari
Jakarta, 23/2 (ANTARA) - Perusahaan produksi Good Form Bali akan merilis film aksi fiksi sains \"Anomaly\" garapan sutradara Brian L. Tan pada 25 Februari.Film ini bercerita tentang Alpha yang memimpin sebuah tim terdiri dari lima tentara elit. Mereka diturunkan ke beberapa reruntuhan kuno di tengah hutan dengan misi untuk mengamankan sebuah misteri anomali yang menunjukkan aktivitas paranormal aneh.Proses pengambilan gambar film \"Anomaly\" dilakukan di Bali dengan penggabungan kru dari luar negeri dan Bali. \"Anomaly\" dibintangi oleh Salvita De Corte, Mike Lewis, Joseph J. U. Taylor, Quisha Saunders, dan John Walker Six.Melalui film tersebut, Brian mengatakan dirinya ingin menjelajahi sisi pulau yang lebih gelap dan menyeramkan yang belum pernah ditangkap. Proses syuting di Sanur, menurutnya, menawarkan latar belakang unik yang tidak dapat diberikan oleh tempat lain di dunia.\"Bali adalah kanvas yang sangat unik untuk ‘Anomaly’. Hollywood hanya mengetahuinya sebagai tempat pesta, atau tempat spiritual,\" kata Brian melalui keterangan resmi, Rabu.Brian sendiri dikenal dengan pengalaman menggarap visual effects untuk film-film blockbuster Hollywood seperti \"Tron: Legacy\", \"X-Men\", dan \"Girl with the Dragon Tattoo\".Brian mengaku proses syuting \"Anomaly\" menantang sekaligus menyenangkan baginya. Menurutnya, film ini sangat sulit untuk dikerjakan, namun dirinya dengan senang hati akan melakukannya lagi mengingat bagaimana hasilnya.Ia bercerita bahwa tim produksi menemukan berbagai tantangan, mulai dari menggunakan banyak senjata Airsoft mainan dari Jakarta, membangun seluruh portal yang tampak seperti dunia lain di tengah hutan, hingga bekerja selama 14 jam pada akhir pekan di tengah hutan.“Belum pernah ada yang mencoba film aksi sebesar ini di Bali sebelumnya,\" tuturnya.Sinematografer dan Produser Austin Ahlborg berpendapat bahwa bekerja di pulau dan budaya baru merupakan pengalaman unik dan menginspirasi.\"Kami syuting di beberapa lokasi hutan liar dengan kru campuran ekspatriat dan Bali yang membuatnya sangat beragam dan menarik,\" katanya.Sementara Produser Eksekutif Patrick Tashadian menilai bahwa Indonesia punya potensi besar dalam industri film.“Indonesia selama beberapa waktu telah memiliki banyak produksi internasional dan telah memberikan pengalaman yang tak terhapuskan di mana kita dapat belajar dan tumbuh dari dalam industri,\"Patrick berharap film pendek ini dapat diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar yang dapat memanfaatkan bakat-bakat lokal yang tersedia dikemas dengan arahan Brian dan fotografi Austin.\"Sebagai bukti konsep kami yakin bahwa kami mampu mengeksekusi film aksi internasional yang juga dapat beresonansi secara lokal,” pungkasnya. (mth)
POPULER
