ALL CATEGORY
Rektor UNP Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan Bawaslu RI
Padang, FNN - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) tentang Kerja sama pengawasan pada Pemilu 2024.\"UNP merupakan satu dari 32 perguruan tinggi di Indonesia yang dipercayai oleh Bawaslu RI untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu Tahun 2024,\" kata Rektor UNP Prof Ganefri PhD di Padang, Selasa.Ia mengatakan Pemilu 2024 dipandang sebagai pemilu terbesar, karena dilakukan serentak dari tingkat pilkada, pileg, dan pilpres, maka UNP akan ambil bagian untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut semaksimal mungkin.Pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se Indonesia I tahun 2022 yang diadakan Bawaslu RI, di Jakarta pada 20 sampai dengan 24 Februari 2022, Tim Debat Demokrasi UNP lolos ke tingkat nasional.Rektor UNP menyambut baik kegiatan itu dan memberikan apresiasi terhadap tim Debat Demokrasi UNP yang lolos ke tingkat nasional. Tim Debat Demokrasi UNP merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial.Pembina Debat UNP Dr Junaidi Indrawadi mengaku bahagia atas tim asuhannya yang dapat berlaga di tingkat nasional bersama 32 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Bertindak sebagai pendamping tim debat yaitu Irwan SIP MSc yang juga merupakan dosen di Program Studi PPKn.Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus mengalami peningkatan, maka panitia telah mensyaratkan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi peserta yang akan bertanding.Salah satunya dengan mewajibkan seluruh peserta dan pendamping untuk Swab PCR dua hari sebelum keberangkatan.Kegiatan debat yang kedua kalinya ini merupakan bagian dari program Bawaslu untuk berperan dalam melahirkan generasi muda yang kritis dan memahami persoalan bangsa khususnya mekanisme pemilihan umum.Terlebih pada dua tahun mendatang akan dilaksanakan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu tahun 2024, diperkirakan banyak menggunakan media digital, media sosial, media elektronik dan sebagainya. (sws)
.jpg)
Fraksi NasDem Minta Pemerintah Kirim DIM RUU Pendidikan Kedokteran
Jakarta, FNN - Fraksi Partai NasDem di DPR meminta pemerintah mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran menyusul terbitnya surat presiden (Surpres) terkait revisi RUU itu. \"Kita tetap menunggu DIM dari Pemerintah terkait revisi RUU Pendidikan Kedokteran,\" tegas Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (22/2). DIM sangat diperlukan karena RUU Dikdok secara resmi sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sejak September 2021 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022, sehingga mau tidak mau harus diselesaikan. Ketua DPP Partai NasDem itu pun membeberkan beberapa masalah yang ada dalam pendidikan kedokteran yang ada. Misalnya, dokter masih sangat terbatas dan menumpuk di Jawa dan wilayah perkotaan. Penyebabnya adalah kehendak untuk mengembalikan biaya pendidikan yang begitu mahal. Belum lagi adanya mekanisme UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter). Ujian kompetensi ini telah membuat seorang calon dokter menjadi masuk sulit, keluar pun sama sulitnya. Masalah lain, tingginya biaya pendidikan kedokteran saat ini menjadi semakin sulit untuk dijangkau oleh mereka yang terbatas secara ekonomi. Pendidikan kedokteran menjadi identik milik kalangan mampu dan berduit belaka. \"Untuk itu dunia kedokteran perlu reformasi. Di luar negeri orang berlomba-lomba membuka RS pendidikan, di kita \'limited\' bahkan swasta sulit jadi RS pendidikan. Kami tidak ingin jadi negara yang terjebak pada komersialisasi,\" papar Willy. Dalam kesempatan itu, Willy mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menerbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi RUU Pendidikan Kedokteran. Namun sayang, niat baik Presiden untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran di Indonesia belum direspon baik oleh jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya Dirjen Riset Dikti. Respon kurang baik itu terlihat dari sikap Dirjen Riset Dikti Kemendikbud Nizam yang menilai pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran belum perlu dilanjutkan. Willy yang menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR itu justru merasa aneh dengan sikap dari Kemendikbud khususnya Dirjen Riset Dikti yang menyatakan bahwa pembahasan revisi UU No. 20 Tahun 2013 belum perlu dilanjutkan. \"Kalau memang tidak perlu mengapa ada Surat Presiden (Surpres) yang diterbitkan?\" tegasnya. (sws)
.jpeg)
Musibah Umat Islam
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebanyakan KEBERADAAN Menteri Agama beragama Islam seperti Yaqut Cholil Qaumas rasanya belum dirasakan manfaatnya bagi umat Islam. Bukannya membahagiakan, justru yang terjadi adalah membikin pusing dan sempit dada umat. Keberadaannya seperti menjadi musibah. Ruwet sejak tekadnya untuk mengafirmasi Syi\'ah dan Ahmadiyah, kurikulum deradikalisasi atau moderasi beragama, selamat Naw Ruz 178 EB, Kemenag hanya untuk NU, do\'a semua agama, larangan kencleng, hingga terakhir aturan soal pengeras suara di masjid. Sesuatu yang sudah biasa dalam kehidupan umat Islam kini dimasalahkan dan diatur dengan ketat. Menteri Agama Yaqut membuat umat kalang kabut. Ironis bahwa pengaturan pengeras suara masjid harus dibuat oleh seorang Menteri melalui Surat Edaran Menteri Agama No. 05 tahun 2022. Rasanya kurang kerjaan. Lagi pula jika dilanggar apa sanksinya ? Tentu tidak ada. Apalagi terhadap bentuk \"Surat Edaran\" menjadi pertanyaan sejauh mana kekuatan hukumnya ? Surat Edaran tersebut ditujukan kepada MUI, DMI, Ormas Islam dan lainnya dimana organisasi tersebut tidak memiliki hubungan struktural dengan Kemenag. Edaran yang bersifat himbauan dinilai tidak berguna dan dapat diabaikan. Aturan atau kebijakan Menteri Agama harus berbasis hukum dan sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran adalah ketentuan internal yang hanya berlaku di lingkungan sendiri. Tidak mengikat secara umum dan luas. Surat Edaran bukan peraturan perundang-undangan karena tidak berisi norma tingkah laku (larangan, perintah, izin dan pembebasan). Sudah kontennya soal pengeras suara masjid, juga daya ikat hukumnya tidak ada. Surat Edaran Menteri Agama ini adalah mengada-ada. Menteri Agama yang kurang kerjaan mengurus TOA. Memang musibah rakyat dan umat Islam dengan memiliki Menteri Agama seperti ini. Menteri yang justru dinilai tidak kompeten dalam bidang keagamaan. Aturan dan kebijakan yang dibuatnya selalu kusut atau semrawut. Menurut Islam jika mendapat musibah maka kita harus mengucapkan \"innalillahi wa inna ilaihi roojiun\". Sesungguhnya asal dari Allah maka kembali kepada Allah. Dengan sikap ini kita menempatkan diri sebagai orang yang kuat dan sabar. Do\'a lain adalah \"Allahumma ajirni fie mushibati wa akhlif li khoeron minha\". Di samping memohon pahala atas kekuatan dan kesabaran dalam menerima musibah, juga memohon agar diberi ganti dengan yang lebih baik dari keadaan ini. Jadi, jika kita merasa keberadaan Menteri Agama atau Menteri buruk lainnya sebagai musibah, maka kita berdoa agar Allah menggantinya. Setelah didahului dengan sikap sabar untuk menerimanya \"Inna lillahi wa inna ilaihi roojiun\". Jika yang kita anggap musibah bagi rakyat, bangsa, dan umat Islam itu adalah pemimpin yang lebih tinggi kedudukannya, maka baik pula berdoa agar diberi kekuatan dan kesabaran kepada kita, sekaligus agar diberi ganti dengan yang lebih baik. Presiden yang lebih baik dengan kabinet yang lebih amanah dan berkhidmah pada rakyat dan ummah. Bukan khianah dan selalu menebar fitnah. (*)
PKI Tidak Punya Kaitan Historis dengan Sarekat Islam
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan SEBAGAIi komunitas sarekat dagang sudah ada di zona-zona ekonomi sejak Islam kuasai dagang di Indonesia pada X M. Sarekat dagang yang memilih Syahbandar. Sarekat Dagang Islam (SDI) Samanhudi tahun 1905 di Solo: \"koperasi\" batik muslim dan nonpolitik.Tak pula sentralistik. Berdirinya Sarekat Dagang di Jakarta oleh Tirtoadisuryo tahun 1909 dan di Bogor oleh Bajenet tahun 1909. H0S TJokroaminoto ikut SDI tapi mungkin tak ada kaitan inspiratif dengan kelak berdirinya SI tahun 1912. \"Sejarawan\' kait-kaitkan keduanya. Pendiri Sarekat Islam (SI) Omar Said dan Ali Surati Indian Moslem. A Muis later on. Diduga Surati ide drager perlunya organisasi Islam idiologis. Mungkin ia Pan Islamisme jaringan Pekojan. SI memperoleh RECHTSPERSOON tahun 1913. Menurut A.P.E Korver tahun 1914 anggota SI sudah 2 juta. Ini yang memikat Yahudi Belanda dengan 85 grupnya masing-masing anggota SOCIAL Democratisch Partij en Social Democratisch Actie Partij, ke Jawa dan kontak Omar Said pada tahun 1914. Tahun 1914 Sneevliet yang leftist bikin ISDV Indische Social Democratisch Vereeniging. Ia minta ke Onar Said tiga kader SI top buat kembangkan ISDV. Maka Semaun, Darsono, Tan Malaka gabung ISDV dan sejak itu tak ada urusan dengan Sarekat Islam. Apa pun yang dibuat ISDV, SI tak hirau. Pada tahun 1920 ISDV berkongres di Semarang dan mereka ganti nama jadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda, PKHB. Omar Said langsung menyatakan bahwa dia dan SI tak ada hubungan dengan PKHB. PKHB tahun itu juga bikin aksi pemogokan. Belanda marah, Semaun dibuang ke Rusia. PKHB dilarang. Tahun 1922 Semaun balik Jawa lalu bikin Sarekat Pekerja, tapi tak laku.Tahun 1926 SI jadi Centraal Sarekat Islam. Tahun 1931 jadi PSII, parpol. Tahun 1931 Omar Said dipenjara didakwa terima uang dari Jerman dua juta gulden. Tak terbukti, Omar Said dibebaskan. Tahun 1934 Haji Omar Said Tjokroaminoto wafat. Tidak ada SI Merah dan SI Putih. Yang kongres tahun 1920 di Semarang bukan SI tapi ISDV yang reinkarnasi jadi PKHB. Foto Gedong Sarekat Dagang di Roa Malaka, anno 1540. (*)
Wali Kota: Pemindahan Ibu kota Provinsi Kalsel Keputusan Tiba-Tiba
Banjarmasin, FNN - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) H Ibnu Sina menyatakan keputusan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru merupakan keputusan tiba-tiba. \"Bahasa sederhananya, pemindahan ini seperti, untuk keputusannya ya, bukan prosesnya, keputusannya tiba-tiba,\" ujar Ibnu Sina, di Banjarmasin, Senin. Menurut dia, Pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpinnya selama dua periode jalan ini hingga 2024 nanti merasa tidak pernah dilibatkan hingga undang-undang itu berproses dan disahkan DPR RI pada 15 Februari 2022. \"Kami merasa tidak pernah ditanya, makanya saya bertanya ini aspirasi siapa,\" ujar Ibnu Sina. Yang dirinya tahu, kata Ibnu Sina, keputusan disepakati pada masa Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur H Rosehan NB (2005--2010), hanya pemindahan pusat perkantoran dari wilayah Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. \"Di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi saat itu juga hanya pemindahan pusat pemerintahan, bukan ibu kota provinsi,\" katanya lagi. Kenapa dia yakin hal itu, karena Ibnu Sina menyatakan terlibat langsung pada keputusan RPJMD saat itu, karena sebagai anggota legislatifnya. \"Saya ketua Komisi I saat itu yang membahas tentang pemindahan perkantoran baru Pemprov Kalsel ke Kota Banjarbaru tersebut, jadi saya paham betul, tidak ada pemindahan ibu kota provinsi,\" ujarnya pula. Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan itu adalah hal yang biasa, namun tidak dengan status ibu kota Provinsi Kalsel, sebab Kota Banjarmasin merupakan kota bersejarah yang sudah selama 495 tahun jadi ibu kota provinsi. \"Biasa pemindahan ibu kota daerah itu dimulai prosesnya dari bawah, tidak tiba-tiba keputusannya disepakati seperti ini,\" katanya lagi. Dengan sudah adanya keputusan tiba-tiba pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel ini, Ibnu Sina menyampaikan mempertimbangkan untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). \"Memang banyak dorongan untuk kami melakukan judicial review sudah diundangkan ini, aspirasi masyarakat, khususnya warga Kota Banjarmasin saya amati beberapa hari ini ada keinginan kuat untuk melakukan upaya hukum, baik judicial review ataupun yang lainnya,\" kata Ibnu Sina. Sebelumnya, DPR RI dalam rapat paripurna, Selasa (15/2), resmi mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi menjadi undang-undang (UU), salah satunya Provinsi Kalsel. Dalam UU Provinsi Kalimantan Selatan Bab II Pasal ke-4 yang menyebutkan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Padahal selama ini Kota Banjarmasin. (mth)
AHY Masih Pertimbangkan Nama yang Layak Pimpin Demokrat Jatim
Surabaya, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih mempertimbangkan nama yang layak memimpin Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Jawa Timur.\"Masih ada faktor-faktor sebagai pertimbangan. Yang jelas kami jalankan sesuai konstitusi partai dan secara demokratis,\" ujarnya di sela kunjungannya di Surabaya, Selasa.Kendati sudah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) VI pada 20 Januari 2022 di Surabaya, namun DPP belum memutuskan satu di antara dua nama yang diusulkan.Masing-masing nama adalah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Bayu Airlangga.Setelah musda, keduanya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon ketua di hadapan Tim 3, yakni Ketua Umum AHY, Sekretaris Jenderal Teuku Rafly Harsya, dan Ketua Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaerun.\"Siapapun yang terpilih nantinya yang terbaik untuk memimpin partai Demokrat di Jatim periode lima tahun ke depan,\" ucap AHY yang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur selama empat hari.Putra sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga meminta pengurus di daerah maupun cabang, serta kader di Jatim mendukung nama yang ditunjuk DPP.\"Masih kami matangkan dan segera diumumkan. Kepada kader kami harap bersabar dulu. Sekali lagi, nama yang terpilih nanti pasti yang terbaik,\" kata suami Anissa Pohan tersebut.Sementara itu, saat Musda VI Demokrat Jatim, nama Bayu Airlangga yang merupakan menantu anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus mantan Gubernur Jatim Soekarwo berkomitmen mematuhi keputusan DPP.Begitu juga Emil Dardak yang mengatakan bahwa siapapun Ketua Demokrat Jatim nantinya merupakan pilihan terbaik dan wajib didukung demi kemenangan partai pada Pemilu 2024.Di sisi lain, AHY melakukan safari politik di beberapa daerah di Jatim mulai 19-22 Februari 2022. Kunjungan pertama kali dilaksanakan pada Sabtu (19/2) siang ke Pabrik Maspion di Kabupaten Sidoarjo, dilanjutkan menikmati malam minggu di Jalan Tunjungan Surabaya.Kemudian, Minggu (20/2) pagi berkesempatan melakukan kunjungan silaturahim ke Rais Aam PBNU sekaligus Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, lalu melihat dari dekat proses pembuatan batik khas Madura di Bangkalan, dan malamnya diajak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menikmati kuliner lokal di halaman belakang Gedung Negara Grahadi.Pada Senin (21/2), AHY yang tercatat sebagai mahasiswa S3 mengambil Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), mengikuti perkuliahan di kampusnya, Universitas Airlangga Surabaya.Hari terakhir, Selasa, AHY menyempatkan hadir pada prosesi pengukuhan anggota BPK RI, Prof. Dr Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA sebagai Guru Besar Kehormatan Unair. (mth)
Angkatan Kerja di Sulut Capai 1,21 Juta Orang
Manado, FNN - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di daerah tersebut mencapai 1,21 juta orang tahun 2021.\"Yang bekerja ada sebanyak 1,13 juta orang,\" sebut Gubernur Olly di Manado, Selasa.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kata dia, sebesar 7,06 persen, turun 0,31 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2020, sedangkanTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62,15 persen, turun 1,27 persen poin dari Agustus 2020.\"Masih terdapat perbedaan TPAK laki-laki dan perempuan, bahkan TPAK perempuan tercatat mengalami penurunan 0,96 persen poin dalam setahun terakhir,\" jelasnya.Dia menambahkan, sebanyak 683,93 ribu orang (60,70 persen) bekerja di kegiatan informal, turun sebesar 0,32 persen dibandingkan dengan Agustus 2020.Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah pengangguran turun sebesar 2,25 persen poin, namun persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,68 persen poin, terdapat 203,70 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau sebesar 10,44 persen.Angka tersebut terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (14,22 ribu orang), bukan angkatan kerja karena COVID-19 (8,85 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (9,83 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (170,80 ribu orang).Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas dan pada usia ini memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja.\"Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2020 meningkat menjadi 1,93 juta atau naik 19,9 ribu orang dibandingkan Agustus 2019,\" katanya.Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 63,42 persen atau 1,23 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 1,13 juta orang penduduk bekerja dan 90,25 ribu orang pengangguran. (mth)
Hassan Wirajuda Dorong Permintaan Maaf Komprehensif dari Belanda
Jakarta, FNN - Mantan menteri luar negeri Indonesia Hassan Wirajuda mengharapkan penjelasan komprehensif atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Indonesia.\"Kalau mau tuntas permintaan maaf dan penjelasannya hendaknya tidak dilakukan sepotong-sepotong. Harus komprehensif, seperti yang dilakukan Jerman baru-baru ini,\" kata dia dalam diskusi bertema Menilik Kembali Hubungan Indonesia-Belanda 1945-1950 secara daring di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan bahwa Belanda sudah tiga kali meminta maaf kepada Indonesia. Permintaan maaf pertama dilakukan oleh Menteri Luar negeri Belanda Bernard Bot dalam kunjungannya ke Indonesia pada 15 Agustus 2006. Permintaan maaf itu, katanya, disampaikan atas dasar penelitian politik dan moral, tetapi tidak atas dasar penelitian secara hukum.Berikutnya, permintaan maaf disampaikan oleh Raja Belanda Willem Alexander. Raja Belanda tersebut meminta maaf atas kekerasan berlebihan oleh Belanda terhadap Indonesia di masa lalu, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.Kemudian, permintaan maaf terakhir disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Kamis (17/2). Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.Menurut Hassan Wirajuda, yang juga Kepala Pusat Studi Kebangsaan Indonesia Universitas Prasetya Mulya, permintaan maaf tersebut semestinya tidak dilakukan sepotong-sepotong. Sebaliknya perlu dijelaskan secara komprehensif, termasuk terkait ganti rugi yang perlu diberikan oleh Belanda atas kolonialisme mereka terhadap Indonesia selama 350 tahun.\"Jadi permintaan maaf itu semua bersifat sepotong-sepotong, tidak menjawab keseluruhan bencana yang diakibatkan oleh penjajahan, oleh kolonialisasi Belanda selama 350 tahun di Bumi Nusantara,\" katanya.Hassan juga mendorong Belanda untuk belajar dari permintaan maaf yang disampaikan oleh Jerman terhadap Namibia baru-baru ini. Jerman, kata dia, menyelesaikan masalah yang tersisa dari masa penjajahan mereka terhadap Namibia secara komprehensif, termasuk penyelesaian terkait ganti rugi.\"Jerman meminta maaf, disertai ganti rugi sebesar 1,34 miliar dolar Amerika, dan pengembalian harta rampasan oleh Jerman,\" katanya.Hassan mengatakan bahwa jika Belanda tulus membuat perhitungan, semestinya mereka membuat perhitungan yang komprehensif untuk seluruh masa 350 tahun penjajahan mereka di Indonesia, bukan hanya 5 tahun selama masa Perang Kemerdekaan pada 1945-1949.\"Hanya dengan demikian, strategic partnership Indonesia-Belanda dapat berjalan mulus tanpa gejolak musiman seperti saat ini,\" katanya menambahkan. (mth)
Indonesia Promosikan Empat Sekolah Pelayaran di Malaysia
Kuala Lumpur, FNN - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur melalui Atase Perhubungan mengikuti Exhibition International World Maritime Week 22 (WMW 2022) yang diselenggarakan Malaysia Shipowners Association (MASA) untuk mempromosikan Sekolah Pelayaran Indonesia.Kegiatan yang dilaksanakan pada 22-24 Februari 2022 di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) tersebut dibuka oleh Menteri Transportasi Malaysia, Wee Ka Siong.Dalam sambutannya Wee Ka Siong mengatakan pemerintah Malaysia bangga dapat kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan ini yang sebelumnya telah dua kali tertunda akibat pandemik COVID-19.\"Terakhir pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2019 lalu,\" katanya.Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam EIMW ke-22 bertujuan untuk mempromosikan SDM lulusan Sekolah-Sekolah pelayaran di bawah BPSDM Kemenhub Indonesia yang memiliki kapasitas dan ketrampilan standar Internasional yang handal serta mampu bersaing dengan SDM pelaut lainnya dari negara lain untuk berkontribusi dalam SDM angkutan laut di Malaysia.Sedangkan Atase Perhubungan Capt. Supendi menyampaikan pihaknya mempromosikan empat sekolah pelayaran di Indonesia di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan RI yang terdiri atas Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Politekenik Pelayaran Surabaya.Menurut Supendi keempat sekolah ini setiap tahunnya meluluskan rata-rata 300 orang dengan kualifikasi sertifikasi standar internasional.\"Dalam eksibisi ini akan dilakukan \'one on one meeting\' dengan berbagai mitra perusahaan angkutan perkapalan di Malaysia guna menjaring minat perusahaan jasa angkutan perkapalan Malaysia dalam merekrut lulusan dari sekolah BPSDM Kemenhub,\" katanya.Supendi juga menambahkan masih terbuka peluang yang cukup luas dari lulusan BPSDM Kemenhub Indonesia untuk mengisi kebutuhan SDM di bidang jasa angkutan laut di Malaysia, sehingga kegiatan ini akan dioptimalkan untuk mempromosikan SDM pelaut dari Indonesia.Hingga saat ini jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di perusahaan pelayaran Malaysia sekitar 2500 ABK.Penyelenggaraan Exhibition Malaysia Maritime Week 22 diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari sektor swasta, pemerintah Malaysia dan stakeholder yang bergerak di bidang industri perkapalan dan angkutan laut.Selain eksibisi, Malaysia Maritime Week juga menyelenggarakan Konferensi Maritim yang membahas tentang lanskap maritim paskapandemi COVID-19 dan teknologi termutakhir tentang \"greener shipping\".Menteri Transportasi Malaysia menyempatkan diri berkunjung ke stan Kementerian Perhubungan Indonesia yang disambut oleh Supendi..Dalam kesempatan ini Supendi menyampaikan ucapan terimakasih atas keterlibatan Kementerian Perhubungan Indonesia dalam kegiatan ini sekaligus sebagai sarana promosi SDM di bidang transportasi laut sekaligus memberikan cinderamata berupa replika kapal latih.Menteri Transportasi Malaysia memberikan apresiasi keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam kegiatan ini. (mth)
Pemkab Siak Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng Atasi Kenaikan Harga
Siak, FNN - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Selasa, menggelar operasi pasar dengan harga harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter dari salah satu distributor untuk mengantisipasi harga saat ini yang mencapai hingga Rp20 ribu per liter.Salah seorang warga, Eka (32) mengaku sudah dua pekan ini membeli minyak goreng harga Rp15-20 ribu per liter. Adanya di pasar minyak kemasan namun di mini market tidak ada, hanya saat promosi saja.\"Kalau tak pagi, tak dapat, yang promo tak ada lagi, sudah habis. Sekarang merek apa sajalah yang penting ada minyak goreng,\" kata Eka saat antre minyak goreng operasi pasar di Pasar Belantik Siak.Kepala Disdagprin Kabupaten Siak Wan Ibrahim menyampaikan pada operasi pasar ini dijual dari distributor sebanyak 1.200 kemasan atau 2.400 liter. Minyak goreng merek Sania disediakan oleh PT Berkat Karya Laris dengan jatah satu orang dua liter dengan menunjukkan KTP.\"Operasi pasar ini setelah di beberapa kecamatan sudah kita adakan sidak. Selanjutnya di Perawang akan kita adakan juga, sudah kita hubungi distributor. Insya Allah berkelanjutan ke Bungaraya, Sabak Auh, dan Sungai Apit,\" ujarnya.Kegiatan itu turut dipantau juga oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza yang juga berharap kegiatan ini bisa dilakukan sampai bulan puasa dan lebaran karena kebutuhan masyarakat meningkat seperti untuk membuat kue.\"Perlu kerjasama dengan distributor di Siak. Kita minta juga Disdagprin koordinasi dengan provinsi katanya dalam rapat inflasi yang saya ikuti ada operasi pasar, mungkin belum sampai ke kita,\" ungkapnya. (mth)
POPULER
