ALL CATEGORY
Pemerintah Harus Secepatnya Susun Strategi Prokes Penyesuaian
Jakarta, FNN. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta Pemerintah untuk secepatnya merumuskan protokol kesehatan (prokes) setelah adanya berbagai penyesuaian baru dalam menyikapi wabah COVID-19.\"Adanya berbagai penyesuaian, misalnya penumpang KRL yang sudah tanpa jarak, salat berjemaah tanpa jarak membuat prokes 3M yang selama ini menjadi ‘senjata’ utama menghadapi serangan wabah COVID-19 perlu diformulasikan kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi,\" kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Oleh karena itu, dia memandang perlu Pemerintah secepatnya menyusun prokes baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi terkini.Rahmad mengaku setuju dengan langkah-langkah penyesuaian oleh Pemerintah. Namun, masyarakat perlu diberikan penjelasan yang utuh terkait dengan bagaimana prokes baru tersebut agar tidak timbulkan persepsi yang berbeda.\"Perlu penjelasan yang utuh, prokes itu bagaimana? Apakah dengan adanya penyesuaian itu penggunaan masker dan cuci tangan masih diharuskan? Misalnya, kalau di KRL dan tempat ibadah, tidak perlu menjaga jarak, lantas bagaimana dengan tempat tertutup lainnya?” tanyanya.Meskipun sudah dilakukan berbagai pelonggaran-pelonggaran, menurut dia, prinsip kehati-hatian harus terus dikedepankan dalam hadapi COVID-19.Untuk mengendalikan COVID-19, lanjut dia, program vaksinasi saja tidak cukup, tetapi tetap menerapkan prokes 3M .Ia juga mendorong Pemerintah menggunakan strategi \"gas dan rem\" dalam menerapkan pelonggaran kebijakan. Pada saat kasus COVID-19 berangsur membaik, penyesuaian dapat dilakukan.\"Kalau ternyata setelah penyesuaian-penyesuaian itu indikatornya menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kesehatan masyarakat, segera dievaluasi untuk menarik tuas rem untuk kembali dengan pengetatan-pengetatan,\" katanya.Namun, kata Rahmad, butuh kerja sama semua pihak untuk evaluasi tersebut. Pada saat ini adalah masa transisi maka masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan.(Ida/ANTARA)
Menilai Suharto tanpa Dendam Kesumat
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Ini yang diajarkan M. Natsir kepada saya. Berpolitik jangan dengan dendam, Saidi. kata Natsir suatu hari tahun 1970-an kepadaku. Apa dasar menyingkirkan Suharto dari peristiwa bersejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949 sembari masukkan nama Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tokoh-tokoh peristiwa itu. Kronoligis kedua tokoh beyond the event. Ringkasnya sejak 5 Februari 1949 Bung Karno sudah diasingkan ke Bangka. Gagasan Serangan Oemoem bermula 18 Februari 1949. Diasingkan artinya tak berkomunikasi, apalagi pakai telpon atau zoom webinar dengan Jogja. Barangsiapa gemar bermimpi, mimpi yang lain saja, jangan soal Bung Karno gagas atau di-consult soal Serangan Oemoem. Serangan umum adalah perang yang qua concept dan geestelijk berbeda dengan sikap tokoh-tokoh pemerintahan saat itu yang berhajat akan perundingan. Saya berbicara lama dengan Mr Roem soal ini, pemerintahan sipil memang ingin berunding sebagai cara menyelamatkan proklamasi, Jenderal Sudirman memilih perang gerilya. Saya setuju dengan Pak Dirman. Kita tidak pernah dijajah Kerajaan Belanda, kenapa mesti berunding dengan utusan2 Baginda Ratu Belanda. 1619-1707 tidak ada penjajahan atas negeri ini. Belanda di Onrust. 1707-1799 penjajahan VOC , kongsi dagang, bentukan City Of London, Dewan Luhur Yahudi yang bermarkas di London. 1800-1825 Nederlands Batav, Perancis, Daendels Gubernur Jenderal. 1825-1942 Penjajah Nederlands Indie bentukan City of London juga. Ini politieke vereeniging, entitas kekuatan politik dan militer. 8 Maret 1942 Nederlands Indie menyerah kepada Dai Nippon Taekoku. Juni 1945 Dai Nippon Takeout tak halangi persiapan kemerdekaan malah menfasilitasi. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bulan Novembernya secara geruijsloos, diam- diam, tentara Belanda masuk Surabaya ikut Inggris. Ini awal Belanda mencari legitimasi post pactum seolah-olah mereka yang menjajah Indonesia. Maka sikap menolak berunding dengan Belanda dan memilih perlawanan bersenjata 100% dapat dibenarkan. Hidup yang saya lalui di era Orde Baru secara politik ada pahitnya karena saya dirikan Masyumi Baru pada 5 November 1995 dan pimpin aliansi MARI pada April 1997. Tapi ini bukan alasan untuk menolak jasa Suharto menyelamatkan bangsa dan negara pada 1 Maret 1949 dan pimpin penumpasan Gestapu/PKI tahun 1965. Ia juga Presiden yang memasang landasan pembangunan econ. Sekarang econ rakyat babak belur. Kebeli tempe buat makan siang, rokok tak terbeli. Suharto punya kekurangan, ia berkuasa kelama\'an dengan dampak rupa-rupa. (*)
Gde Siriana Yusuf, Ada Kaitan Erat antara Penundaan Pemilu dengan Pelantikan Ketua dan Wakil Otorita IKN
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/3). Ia mendampingi Bambang Susantono yang juga dilantik sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Bambang Susantono diketahui memiliki kiprah panjang dalam birokrasi dan pemerintahan. Sementara Dhony Rahajoe, hampir sepanjang kariernya dijalani di perusahaan swasta, Sinar Mas Group. Kepada FNN, Kamis (10/03/2022) Gde Siriana Yusuf, Komite Eksekutif KAMI mengomentari bos Sinar Mas Land tersebut pasca diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai wakil kepala Otorita IKN. Bagaimana menurut bung Siriana atas berita tersebut? Pengangkatan itu sudah bisa diduga sebelumnya. Karena itu pada diskusi 4 Maret di Guntur 49 saya sebagai nara sumber, mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara penundaan pemilu dan proyek IKN. Jadi hari ini semakin jelas. Ada hubungan yang sangat erat dari 4 peristiwa. Semacam 4 titik yang terhubung olleh garis lingkaran. Penundaan pemilu berkaitan dengan mega proyek IKN. Proyek IKN berkaitan dengan korporasi-korporasi besar. Dan korporasi besar ini ada yang terkait dengan apa yang sudah dilaporkan Ubedilah Badrun ke KPK terkait dengan pembelian saham anak presiden. Mengapa pemilu harus ditunda Bung? Penundaan pemilu ini dipandang sebagai jaminan politik bahwa proyek IKN berjalan aman selama periode Presiden Jokowi. Karena jika pemilu 2024, presiden berikutnya belum tentu meneruskan proyek ini, apalagi memindahkan ibu kota. Bagaimana pun status ibukota kan hanya Undang-undang, bukan masuk dalam konstitusi seperti halnya Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan. Kedua, praktik rent-seeking economy yang biasa dilakukan di Indonesia, biasanya terjadi di depan, bukan setelah proyek selesai. Karena itu, oligarki akan keluar uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harus mendanai capres yang pilihan oligarki. Tetapi jika pemilu dimundurkan, dan proyek IKN selesai, sangat mungkin sudah tersedia banyak untuk mengatur pemilu nanti. Menurut Bung Siriana, sejauhmana korporasi ada ini dalam IKN? Sangat mungkin beberapa korporasi besar sudah mendapatkan jatah dalam proyek besar ini. Apalagi terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ada yang kebagian dari lahan, atau misalnya kebagian dari bangun jalan, gedung, listrik dan lainnya. Bukannya itu wajar dalam bisnis? Oh tentu saja gak wajar, karena meskipun DPR setuju, tapi prosesnya tidak menyertakan partisipasi publik secara luas, dan hanya akan memberikan keuntungan besar pada segelintir orang atau kelompok. (sws)
Bos Sinar Mas Dilantik Jadi Wakil Kepala Otorita IKN, Rocky Gerung Sebut Jokowi Sejak Awal Hanya 'Petugas' Oligarki
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (10/03/2022) sore. Dalam prosesi yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta tersebut, Kepala Negara melantik Bambang Susantono dilantik sebagai Kepala Otorita IKN serta Dhony Rahajoe dilantik sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, bersamaan dengan pelantikan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023. Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2022. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap Jokowi yang melantik bos Sinar Mas, Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dhony adalah orang Sinar Mas kedua setelah Dubes Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto yang ditunjuk istana. Rocky Gerung menyebut dilantiknya bos Sinar Mas menjadi Wakil Kepala Otorita IKN mencerminkan Jokowi sebagai \'petugas\' oligarki. “Itu ibu kota konglomerasi atau ibu kota oligarki. Orang ingin melihat bahwa ibu kota harus diasuh oleh birokrat, bukan tokoh politik atau tokoh korporasi. Orang gak percaya pada apapun yang dibuat pemerintah,\" kata Rocky Gerung dalam pembicaraan dengan Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, jaringan FNN, Kamis, 10 Maret 2022. Rocky menegaskan, jika di situ ada satu orang tokoh korporasi, walaupun hanya wakil, itu artinya kemampuan Jokowi untuk menyembunyikan kepentingannya, terbaca melalui penempatan wakil otorita yang adalah petinggi Sinar Mas. “Kita mengerti itu sebagai upaya untuk memastikan bahwa kepentingan oligarki akhirnya harus diselamatkan oleh Jokowi. Mantan pengajar filsafat dari Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa menempatkan bos Sinar Mas sebagai Wakil Kepala Otorita IKN hanya akal-akalan Jokowi untuk menyembunyikan agenda di balik proyek tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Jokowi telah dan akan selalu menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan kepentingan oligarki yang belum terpenuhi. Lebih lanjut, Rocky Gerung telah menduga sejak awal bahwa Jokowi hanyalah \'petugas\' yang tak mampu mengambil keputusan sendiri dalam memimpin Indonesia. “Dari awal kita tahu, ini orang memang petugas yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” kata Rocky Gerung. Filsuf yang selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah itu menilai bahwa segala kebijakan Jokowi sebagai Presiden RI hanya dapat diberlakukan jika ada persetujuan dari pihak oligarki. \"Jadi, dari awal kita tahu bahwa ini orang memang cuma petugas yang nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia nggak mungkin keluar dari seers of influence dari oligarki,\" ujar dia. Atas hal tersebut, Rocky Gerung menyimpulkan bahwa proyek IKN bukanlah murni proyek yang diinisiasi oleh Jokowi. Dia kembali menegaskan bahwa proyek IKN yang dijalankan oleh Jokowi sesungguhnya merupakan proyek pesanan oligarki. \"Itu yang membuat orang menganggap apapun proyek yang dibuat Jokowi sebetulnya pesanan oligarki. Jadi IKN apa tuh? Ya pesanan oligarki,\" pungkasnya. (ida, sws)
Kejagung Sita 20 Bidang Tanah Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di LPEI
Jakarta, FNN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset milik tersangka kasus dugaan korupsi LPEI berinisial JD berupa 20 bidang tanah dan bangunan di atasnya. “Dengan total 66.414 meter persegi di Kedunganyar dan Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspen Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Adapun bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut adalah Pabrik Kertas PT Summit Paper dan PT Gunung Gilead. Penyitaan tersebut dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 80/Pen.Pid/2022/PN.Gsk tanggal 24 Februari 2022. “Terhadap aset-aset tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya,” kata Ketut Sumedana menerangkan. Penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita merupakan aset milik dan atau yang terkait tersangka JD di Kedunganyar dan Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tersangka JD disangka terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait dengan penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019. Kasus tersebut diduga telah menyebabkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp2,6 triliun. (mth/Antara)
Bareskrim Polri Sita 13 Aset KSP Indosurya, Nilainya Mencapai Rp1,23 Triliun
Jakarta, FNN. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita sebanyak 13 aset milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, salah satunya gedung Indosurya Center MH Thamrin bernilai kurang lebih Rp1,23 triliun.“Kami sudah meminta izin penetapan khusus Pengadilan Jakarta Pusat, telah diberi ketetapan berupa 12 aset di Jakarta Pusat, termasuk gedung ini (Indosurya) disita, dengan total Rp1,23 triliun,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Gedung Indosurya, Jakarta, Kamis.Selain gedung, penyidik jua menyita dan memblokir beberapa rekening dalam jumlah rupiah dan Dolar Amerika Serita (USD), total Rp42 miliar. Ada juga 47 mobil, salah satunya mobil mewah Rolls Royce, Range Rover dengan total nilai Rp28 miliar.“Kami juga masih meminta persetujuan/penetapan khusus dari pengadilan-pengadilan di sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bekasi dan Tangerang, totalnya ada tanah, bangunan, ada juga apartemen, kurang lebih sekitar Rp261 miliar,”Menurut Whisnu, penyitaan aset tersebut baru tahap satu, pihaknya masih menelusuri aset-aset KSP Indosurya yang berada di luar Jakarta. Minggu depan akan disampaikan mana-mana saja aset yang sudah disita dan ditetapkan sebagai penyiataan. (Sof/ANTARA)“Kami serius untuk mengungkap sekecil apapun dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti ataupun barang bukti untuk dibawa ke persidangan,” kata Whisnu.
Polda Siapkan Pengamanan Rute Konvoi Presiden dan Pebalap MotoGP
Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya segera menyiapkan pengaman rute yang akan dilalui oleh konvoi Presiden Joko Widodo dan 20 pembalap MotoGP dalam rangka mempromosikan kegiatan balap motor MotoGP Mandalika. \"Prinsipnya, kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, akan mengamankan secara maksimal,\" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, di Jakarta, Kamis. Zulpan mengatakan, pihak kepolisian bisa saja menerapkan rekayasa arus lalu lintas maupun penutupan jalur dalam rangka pengamanan rute yang akan dilalui oleh konvoi presiden dan 20 pebalap MotoGP pada 16 Maret 2022. Namun, pihak kepolisian belum bisa mengungkapkan mengenai rencana rekayasa arus lalu lintas selama parade. \"Kita belum tahu rute pastinya, jaraknya berapa, tapi pasti pengamanannya maksimal,\" ujarnya. Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana rekayasa arus lalu lintas tersebut akan dirapatkan lebih dahulu dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai pemegang komando prosedur tetap (protap) pengamanan RI 1. \"Kehadiran Presiden ada protapnya, kita akan kerja sama dengan unsur TNI dan Paspampres. Pengamanan lain sepanjang jalur pasti kita amankan,\" katanya. Zulpan menambahkan, di dalam rombongan 20 pembalap MotoGP itu ada Presiden Joko Widodo, sehingga protap pengamanannya adalah protap pengamanan RI 1, yang melibatkan Paspampres, TNI dan kepolisian,\" pungkasnya. (mth/Antara)
Sekjen PBB: Setop "Pertumpahan Darah" di Ukraina
Jakarta, FNN. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (9/3) mendesak Rusia untuk \"menghentikan pertumpahan darah sekarang juga\" menyusul serangan udara Moskow terhadap sebuah rumah sakit di Ukraina.\"Serangan baru-baru ini terhadap rumah sakit di kota Mariupol, Ukraina, di mana terdapat bangsal ibu dan anak, mengerikan,\" kata Guterres di akun Twitter.\"Warga sipil harus membayar harga termahal untuk perang yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka,\" kata sang sekjen. \"Kekerasan yang tidak masuk akal ini harus akhiri. Setop pertumpahan darah sekarang.\"Dewan Kota Mariupol mengungkapkan bahwa pasukan Rusia menjatuhkan sejumlah bom. Lewat kanal Telegram miliknya, mereka membagikan sebuah foto tentang lokasi salah satu bom yang dijatuhkan.\"Mariupol. Serangan langsung pasukan Rusia di rumah sakit bersalin. Orang-orang, anak-anak tertimbun reruntuhan. Keji! Berapa lama lagi dunia akan menjadi antek yang mengabaikan teror? Tutup langit (Ukraina) sekarang juga! Setop pembunuhan! Anda memiliki kekuatan, tetapi Anda terlihat seperti hilang rasa kemanusiaan,\" kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat Telegram.Sedikitnya 516 warga sipil tewas dan 908 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melakukan invasi ke negara tetangganya itu, menurut data PBB. Jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi.Lebih dari 2,1 juta warga Ukraina telah menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga, menurut Komisaris Tinggi untuk Pengungsi PBB (UNHCR). (Sof/ANTARA)
Presiden Bertolak ke DIY dan Akan Hadiri Dies Natalis ke-46 UNS Solo
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo pada Kamis petang, bertolak ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kunjungan kerja, termasuk di antaranya menghadiri Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) Kota Surakarta. Kepala Negara terbang dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekira pukul 18.30 WIB. Setibanya di Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Kabupaten Sleman, DIY, Presiden dan Ibu Negara langsung bermalam di Istana Kepresidenan Yogyakarta, demikian keterangan pers yang diterima di Jakarta. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi dijadwalkan memberi pengarahan pada acara Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS pada Jumat (11/3), sembari meninjau serta meresmikan sejumlah fasilitas di kampus tersebut. Selain Ibu Negara, Presiden juga didampingi rombongan antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono; Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono; dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (mth/Antara)
Dubes Tegaskan Prancis dan Uni Eropa Dukung Ukraina
Jakarta, FNN. Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste menegaskan dukungan Prancis dan Uni Eropa untuk pemerintah dan rakyat Ukraina menyusul invasi Rusia ke Ukraina.\"Prancis dan Uni Eropa mendukung pemerintah dan rakyat Ukraina,\" kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste Olivier Chambard dalam rekaman video di akun Twitter resminya @ChambardOlivier, Kamis.Menyusul agresi militer tersebut, kata dia, Uni Eropa memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan para pemimpinnya.Uni Eropa terus berusaha memperkuat langkah-langkah yang menargetkan tokoh-tokoh tertentu, sektor keuangan, energi, transportasi, ekspor dan visa, kata dia.Prancis, kata Chambard, juga telah memutuskan untuk memberikan bantuan ekonomi kepada Ukraina sebesar 1,2 miliar euro (sekitar Rp17,14 triliun).\"Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami juga mengirimkan peralatan militer dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina di masa yang sulit ini,\" katanya.Dia mengatakan bahwa akibat agresi Rusia ke Ukraina, Prancis telah menerima ratusan ribu pengungsi dari Ukraina, dan Eropa juga siap menerima lebih banyak pengungsi lagi.Prancis berupaya agar warga sipil dilindungi, akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan diterapkan, dan bantuan kemanusiaan darurat dapat dikirim, katanya.Tentang konflik Rusia-Ukraina, Prancis, kata Chambard, akan terus menempuh jalur diplomatik guna mencapai solusi. Oleh karena itu, Presiden Emmanuel Macron terus menjalin hubungan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama diperlukan.\"Kami tidak berperang melawan Rusia. Kami menyadari betul ikatan mendalam yang terjalin antara kami dan masyarakat Rusia, yang telah banyak berkorban selama Perang Dunia kedua untuk menyelamatkan Eropa dari jurang kehancuran,\" kata Chambard.\"Seperti yang disampaikan Presiden Macron, kami berpihak dengan semua orang Rusia yang menolak perang tidak berdasar ini dilancarkan atas nama mereka, dan yang menyatakan baik di Rusia maupun di luar negeri bahwa mereka memiliki rasa tanggung jawab dan keberanian untuk mendukung perdamaian,\" kata dia.Presiden Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz baru-baru ini berkomunikasi dengan Presiden China Xi Jinping.Presiden Xi, kata Chambard, mendukung usaha Uni Eropa untuk mengupayakan gencatan senjata di Ukraina dan memastikan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina.Putin pada 24 Februari 2022 mengizinkan operasi militer khusus ke Ukraina karena khawatir terhadap ancaman dari meluasnya pengaruh NATO di Eropa. (Sof/ANTARA)
POPULER
