ALL CATEGORY
Adhie Massardi: Para Bedebah Telah Berubah Menjadi Anjing dan Babi
Jakarta, FNN - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi terus melakukan kontrol dan kritik sosial terhadap rezim melalui puisi. Kali ini ia menganalogikan penguasa yang korup sebagai anjing dan babi. Pada akhir 2009, sajaknya Negeri Para Bedebah menjadi ikon perlawanan dalam kasus korupsi “cicak vs buaya”, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gencar diserang kelompok politik yang korup. “Rupaynya para bedebah tetap berkuasa kemudian bermetamorfosis menjadi anjing dan babi,” kata Adhie Massardi kepada Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Hersudeno Point, Sabtu, (12/03/2022} di Jakarta. Adhie mengakui kata “anjing dan babi” kedengarannya kasar, tetapi ia mendapatkan inspirasi itu justru dari pembantu Jokowi. “Saya dapat inspirasi anjing dan babi itu dari para pembesar kepercayaan Presiden Joko Widodo. Yang pertama soal anjing, itu dari Menag, kemudian babi dari Mendag. Nah, ini antara Menag dan Mendag kok variannya binatang semua, binatang yang kita najiskan,” katanya. Mengomentari pertemuan para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia pada Jumat (11/03/2022), Adhie mengaskan bahwa pertemuan itu sesungguhnya ingin mengulang peristiwa 56 tahun yang lalu. “Ini kan terjadi pada 11 Maret 2022, 58 tahun yang lalu Presiden Soekarno mengalami masalah yang tidak bisa dia kuasai, tidak bisa dia atasi. Dia lalu memberikan Surat Perintah kepada Jenderal Soeharto. Nah, tanggal 11 Maret 2022 ini, kita menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak sanggup mengatasi persoalan bangsa. Kalau dulu Super Semar sekarang Super Petruk, anaknya Semar,” paparnya. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. Sekarang ini kata Adhie, gerakan inteletual sudah menyatu melihat persoalan bangsa menghadapi kegelisahan yang sama. “Kita melihat pemerintah tak mampu mengatasi problem bangsa dan kecenderungannya, dalam berbagai hal mengabaikan konstitusi dan hukum tata negara. Padahal, negara itu diatur oleh undang-undang. Yang menarik, penjelasan dari Bivitri, bahwa negara hukum itu bukan negara yang menghukum rakyatnya, tetapi negara yang membatasi tingkah laku penguasanya,” tegasnya. Adhie menegaskan dalam pertemuan bahwa Rocky Gerung bolak balik mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini konstitusi menjanjikan percepatan pergantian kekuasaan. “Tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Apabila keadaan memburuk, maka konstitusi aktif mempercepat berakhirnya kekuasaan. Itu sebabnya ketika ada isu penundaan Pemilu, reaksinya ini jelas melanggar konstitusi,” tegas Adhie. Demikian juga Bivitri, kata Adhie bahwa eksekutif dan legisatif tidak boleh bicara membuka wacana yang melanggar konstitusi, yang tidak ada dalam konstitusi atau yang dibatasi oleh konstitusi. “Eksekutif itu simbolnya presiden. Presiden dan bawahannya kan bersumpah tidak akan melanggar konstitusi. Ini sudah melanggar jauh konstitusi. Apalagi ada DPR yang sudah menyepakati jadwal Pemilu 2024, kemudian ada orang-orang yang coba melakukan pelanggaran. Menurut Bivitri, ini jelas melanggar konstitusi,” paparnya. Adhie melihat pelanggaran konstitusi oleh rezim ini makin menjadi-jadi, tak ada kehari-hatian. “Saya jadi ingat, pada suatu hari saya dipanggil oleh Presiden Gus Dur untuk memanggil Prof. Dr. Harul AlRasyid ahli hukum tata negara dari UI. Saya nyetir sendiri pakai Kijang, saya jemput sendiri di rumah beliau di komplek Dosen UI Rawamangun, lalu diajak ke istana. Beliau nanya Gus Dur mau apa? Saya katakan saya tidak tahu, sepertinya perlu nasihat-nasihat Prof. Harun,” kata Adhie. Kemudian di istana Adhie menemani ngobrol bertiga. “Yang menarik Gus Dur bilang, Prof Harun, ini saya dengar ada teman-teman di parlemen yang mau mengubah konstitusi, sudah ada kasak-kusuk. Gus Dur khawatir perubahan terlalu kebablasan. Itu sebabnya, Gus Dur sebagai presiden meminta pendapat Prof. Harun untuk membuat desain perubahan itu. Prof Harun langsung menjawab dengan gayanya, Presiden tidak boleh utak-atik konstitusi, mimpi pun tidak boleh mengubah konstitusi. Bicara konstitusi tidak boleh. Presiden hanya mengikuti konstitusi. Itu pesan Prof. Harun. Gus Dur lalu bilang, begini lho Prof, mungkin kita bisa bikin panitia penyelidikan konstitusi. Prof. Harun menjawab, kalau itu boleh. Kemudian Gus Dur meminta Prof Harun untuk mengumpulan teman-temannya para ahli tata negara. Gus Dur hanya pesan, ketuanya Prof. Harun dan Muladi jadi wakilnya untuk membuat panitia penyelidikan konstistusi agar nanti disampaikan ke parlemen. Kekuasaan itu tidak boleh diperpanjang karena akan cenderung korup,” paparnya. Hari ini kata Adhie terjadi kekhawatiran yang sama tentang masa depan bangsa ini. “Saya melihat rezim ini - jika menggunakan bahasa preman - adalah rezim lengbat, begitu meleng diembat. Dulu pernah ada ide, presiden tiga periode yang dipimpin oleh M. Qodari dan tim surveinya. Lalu mereka bukin Seknas Jokowi Tiga Periode. Lalu kami bikin Seknas Jokowi Sudahlah. Konstitusi tidak pernah menyiapkan perpanjangan, yang ada adalah percepatan. Setelah kita lawan, isu tida periode hilang,” katanya. “Sekarang muncul lagi penundaan Pemilu. Zulkifli Hasan bilang alasannya Pandemi, saya bilang ini pandemi atau demi PAN, haha...” Menurut Adhie, Zulkifili mengaku bahwa itu atas perintah Luhut Panjaitan, tapi dibantah. Zulkifli lalu dilaporkan anak buah Luhut ke Mahkamah Dewan atas kebohongannya. “Kita lihat hasilnya, siapa yang bohong,” paparnya. Berikut petikan bunyi puisi tersebut:Hikayat Negeri: Anjing dan BabiSajak Adhie M. MassardiAku kisahkan kepada kalianTentang sebuah negeriLetaknya persis di garis khatulistiwaPada zaman raja-rajaPara nakhoda menyebutIni negeri zamrudTapi kemudian dirundung bangkrutItu karena anjing-anjing kampungYang dipiara rakyatnyaTak pernah berfungsiSebagaimana diatur dalam konstitusiLagaknya seperti kawanan serigalaDalam film-film DrakulaMelolong parau menakutkanMinta rembulan perpanjang malamMenunda jadwal fajar bersinarMereka memang pecinta kegelapanKarena sesungguhnya mereka pengecutItu sebabnyaKetika babi-babiMenggasak kedelai milik para petaniAnjing-anjing itu hilang nyaliMaka ketika tempe dan tahuSumber utama protein bagi rakyatLenyap di pasar-pasarMereka tak pernah perduliMereka ingin rakyatTetap bodohAgar anjing-anjing ituTetap menguasai malamMenguasai kegelapanItulah saat mereka membuat (ida, sws)
Ketua DPD RI Big Data Bicarakan Minyak Goreng bukan Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mematahkan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan, berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial itu juga diklaim oleh Luhut aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Data Luhut ditampik LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, klaim yang dilakukan Luhut amat berlebihan. “Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang,\" papar LaNyalla saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut, Sabtu (12/3/2022). Dikutip dari Sindonews, LaNyalla memaparkan bahwa jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok. \"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik,\" jelas LaNyalla. Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya. “Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrian ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” tegas LaNyalla. Dari data-data itu, LaNyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel. LaNyalla juga membocorkan, jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat. “Hingga Jumat, 11/3/2022 sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen,\" tutur LaNyalla. (sof)
Belanda Masuk Internaat
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan MASA interniran orang-orang Belanda di jaman Jepang 1942-1945. Internier artinya hidup terasing di sebuah asrama. Yang hidup di situ unit-unit keluarg bj ina Belanda. Total bisa mencapai 50-60 orang. Masa itu saya balita, lahir 2 Juli 1942, saya tidak mengalami, tapi di Kampung Baru dekat rumah saya di Sawah Besar ada inernaat yang lokasinya berseberangan gang dengan rumah Tante Lili. Ia saudara Mak yang menikah dengan pengarang angkatan 45 Idroes. Buat orang Belanda yang biasa hidup enak memang azab tinggal di internaat. Segalanya harus mereka kerjakan sendiri. Biasanya ada beberapa orang baboe en boejang yang urus apa saja keperluan mereka di rumah. Di Internaat mereka harus cuci pakaian dan menjemur sendiri. Setrika tidak ada. Di internaat biasa mevrouw en mejses kembenan. Inlander yang dahulu mereka perbudak tidak mentertawakan atau nyukurin. Paling-paling cuma larak lirik pas vrouwen kembenan. Interniran itu kalau ada keperluan yang mau dibeli menyuruh orang kampung sekitar internaat. Interniran yang tak ada uang menjual pakaiannya atau barang yang mereka tak perlukan ke tukang loa. Di jaman Jepang tukang loa rejekinya lumayan. Dalam pengasingan juga muncul cinta internaat. Kalau sekarang jodoh lewat internet. Kemerdekaan RI 17/8/45 akhirnya menyudahi era penderitaan internaat. Kesalnya kita Sekutu masuk Indonesia illegal. Tahanan internaat mereka bebaskan lalu eks tahanan itu dipulangkan ke Holland. Saya tak pernah baca atau dengar interniran disiksa Jepang. Giliran inlander bertemu di jalan dengan serdadu Dai Nippon yang sepertinya belum sarapan, wah berat. Manggut digaplok, tidak manggut digaplok juga. Bagero! (Foto seorang wanita Belanda di internaat bersama seorang anak laki2 congkél2 tanah cari air). (*)
.jpeg)
Dibunuh Tanpa Proses Peradilan
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan KASUS penembakan dr Sunardi atas tuduhan terlibat terorisme harus didukung pembuktian. Oleh karenanya pengusutan tuntas mesti dilakukan.Tidak cukup dengan pernyataan bahwa dr Sunardi menjadi penasehat Jama\'ah Islamiyah (JI) atau pendiri Hilal Ahmar Society. Terlalu sumier untuk harga nyawa seorang warga negara. Ditembak punggung atas dan pinggul kanan hingga tewas. Kepolisian dalam hal ini Densus 88 harus bertanggung jawab atas agenda pembuntutan dan penangkapan dr Sunardi yang sedang mengendarai mobilnya seorang diri. Yang bersangkutan difabel dan masih berstatus terduga sebagaimana berita awal. Keluarga sama sekali tidak menerima surat apapun. Kecuali surat penyerahan jenazah dari Rumah Sakit Kepolisian. Modus operandi yang hampir sama dengan pembunuhan 6 anggota Laskar FPI oleh aparat pada 7 Desember 2020. Ada pembuntutan, pengejaran, dan penembakan. Mobil rusak dan dengan alasan melawan. Korban pun tewas, karenanya tidak mampu memberi keterangan atas peristiwa yang sebenarnya. Sebaliknya aparat bebas untuk bercerita. Sesuatu yang dikaitkan terorisme membuat banyak cerita bukan fakta. Pembuktian lebih bersifat sepihak dan bisa dibuat-buat. Publik tidak memiliki imbangan bukti. Di sinilah pelanggaran HAM menjadi mudah untuk terjadi. Oleh karenanya sangat setuju jika Komnas HAM terjun melakukan pengusutan atas penembakan dr Sunardi tersebut. Sebagai negara hukum sudah selayaknya seseorang itu dieksekusi atas perintah hukum melalui proses peradilan. Banyak kasus teroris yang terduganya tewas, sehingga tidak dapat menguak motif dan jaringan sebenarnya. Semua dibuat gelap. Katanya ingin menumpas habis kejahatan terorisme, tetapi faktor penguak justru dihabisi. Haruskah ada adagium bahwa \"terorisme adalah keanehan hukum dari suatu misteri politik\" ?. Teroris yang tewas oleh aparat menjadi korban dari kepentingan atau permainan politik. Tampaknya mesti ada evaluasi sekaligus perubahan paradigma penanganan ke arah yang lebih manusiawi. Batas waktu tahanan juga sangat lama hingga bisa tujuh bulan untuk sampai pada proses Pengadilan. Ini menyangkut HAM yang terabaikan. Densus 88 bukan badan super body yang dapat berbuat bebas atas nama hukum. Memberantas terorisme dengan cara teror bukan solusi. Tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang. Belum lagi target selalu saja komunitas muslim. Aktivis bahkan penda\'wah. Baik terorisme maupun radikalisme sepertinya memiliki fokus sasaran yang sama yaitu umat Islam. Atribut keagamaan senantiasa dilekatkan. Kini diumumkan oleh Kepolisian bahwa dr Sunardi berstatus tersangka, semestinya dijelaskan kapan yang bersangkutan dipanggil, diperiksa, dan digelar perkara hingga berstatus tersangka. Mengapa tidak ditahan pasca pemeriksaan. Penangkapan dilakukan karena mangkir memenuhi panggilan? Mengapa ada kejar mengejar sehingga terjadi tabrakan? Zig zag kendaraan itu perlawanan atau kepanikan? Dari mana dr Sunardi ditembak, oleh siapa dan atas perintah siapa? Bukankah dr Sunardi memiliki rumah dan tempat praktek, mengapa tidak ditangkap di sana? Semua itu harus terjelaskan. Masalah ini tidak boleh hilang begitu saja, harus diusut tuntas. Meskipun tuduhan pada dr Sunardi adalah teroris. Publik harus diberi bukti dan keyakinan. Jika tidak jujur dan transparan maka apa beda rezim ini dengan rezim zionis Israel yang sewenang-wenang membunuh dan membantai warga Palestina atau rezim komunis Cina yang membunuh dan membantai muslim Uyghur? Indonesia negara Pancasila, bukan Zionis atau Komunis. Buat cara penanganan hukum lebih sehat dan beradab. (*)
Rocky Gerung: Impeachment Itu Satu Napas dengan People Power
Jakarta, FNN – Pemerintah tampaknya tetap ngotot ingin Pemilu ditunda atau perpanjangan masa jabatan presiden, agar Joko Widodo terus berkuasa. Fenomen ini membuat banyak kalangan perlu memberi respons tegas. Para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden menggelar pertemuan pada Jumat (11/3) di Jakarta. Salah satu tokoh yang hadir, Rocky Gerung menyatakan bahwa setelah diskusi mereka membicarakan banyak hal. “Kita sepakat menyatakan bahwa konstitusi sudah tercabik-cabik, sudah ditanduk oleh kekuasaan. Dulu kita pikir konstitusi masih di ujung tanduk, sekarang sudah ditanduk sehingga tercabik-cabik oleh kekuasaan. Karena itu kita kasih poin bahwa pergerakan rakyat tidak bisa lagi dicegah, dan itu yang kita sebut people power,” kata Rocky Gerung dalam pembicaraan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (12/03/2022). Rocky menegaskan, seandianya terjadi pemaksaan oleh pemrintah, maka masyarakat sipil siap untuk melakukan people power. “Dan itu hasil analisis akademis dan hasilnya, kita pantau big data bahwa 112 juta orang justru menghendaki people power,” paparnya menyindir Luhut. Rocky menyatakan bahwa mempercepat Pemilu itu konstitusional, yang tidak boleh itu memperlambat Pemilu. “Konstitusi kita hanya megatur syarat-syarat percepatan Pemilu yaitu impeachment. Konstitusi tidak mengatur syarat-syarat penundaan Pemilu. Pemilu tidak bisa ditunda untuk memperpanjang kekuasaan. Yang boleh diatur adalah memperpendek Pemilu melalui impeachment. Ini sangat konstitusional dan impeachment itu satu napas dengan people power, “ paparnya. Rocky Gerung juga melayangkan kritik tajam kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kritik tersebut disampaikan Rocky Gerung sebagai tanggapan dari pernyataan Luhut yang mengklaim bahwa sebagian rakyat Indonesia menyetujui penundaan pemilu 2024. Luhut bahkan menyebut bahwa orang-orang partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP menyetujui usulan penundaan pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa Luhut sedang memainkan ‘makar’ terkait penundaan pemilu 2024. “Kalau tokoh politik bahkan pejabat negara mengandalkan big data, lalu mulai memprovokasi agar supaya penundaan pemilu itu bisa dilakukan, bahkan dengan mengevaluasi percakapan di media massa lalu menyebut Demokrat, Gerindra setuju, itu namanya makar,” kata Rocky. “Karena ini persiapan dari seorang pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah politik melalui hal yang tidak konstitusional,” tambahnya. Rocky Gerung menyebut bahwa ‘big data’ yang diklaim oleh Luhut dianggap sebagai provokasi dan sifatnya tidak konstitusional. Menurut Rocky Gerung, Luhut saat ini tengah memprovokasi orang-orang untuk menyuarakan penundaan pemilu 2024. Ia bahkan menyebut bahwa Luhut saat ini sedang memimpin sebuah makar bersama dengan parpol lain terkait perpanjangan masa jabatan Presiden hingga penundaan pemilu 2024. “Jadi Bisa dianggap bahwa Pak Luhut sebenarnya sedang memimpin makar, bersama-sama dengan partai-partai, makar dari dalam justru, jadi ini bahayanya kalau pejabat publik tidak paham basis konstitusional,” ujar Rocky Gerung. Lebih lanjut, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 ini akan terus digaungkan hingga mendapat persetujuan. “Jadi kelihatannya memang Pak Luhut pemimpin orkestrasi ini, karena dia akhirnya yang tampil untuk menerangkan,” tandasnya. Diketahui, sebelumnya, para tokoh tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia melakukan pertemuan di Jakarta membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. (ida, sws)
Jaringan Aktivis Nusantara Mendorong Penguatan Kontra Narasi Terorisme
Jakarta, FNN. Koordinator Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon JASN mendorong Pemerintah untuk memperkuat pendekatan kontra narasi dan sosialisasi antiterorisme dalam upaya pemberantasan serta penanggulangan terorisme.\"Pemerintah sepatutnya tak melulu bertumpu pada pendekatan hukum, tetapi perlu pendekatan lain yang terukur, seperti memperkuat kontra narasi dan sosialisasi. Kontra narasi dan sosialisasi adalah keniscayaan yang patut diperkuat karena pendekatan hukum, sekali pun itu humanis, tampaknya tidak terlalu berefek, bahkan justru dapat menimbulkan serangan balik karena dendam, lalu polisi kerap jadi sasaran,\" kata Romadhon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, menurutnya, penguatan kontra narasi dapat menandingi serta menyeimbangkan keberadaan propaganda kelompok radikal atau teroris yang menguasai dunia digital, seperti media sosial, terutama ketika mereka hendak merekrut anggota untuk dibina dan dipersiapkan menjadi teroris.\"Jangan sampai kita latah (mengikuti propaganda tersebut). Ini bahaya karena teroris menguasai media, sehingga bisa melakukan propaganda. Mereka bahkan terbuka ketika merekrut calon teroris untuk dibina,\" ujarnya.Sejauh ini, Romadhon memandang terorisme di Indonesia selayaknya sebuah pohon pisang yang saat ditebang, justru akan bertumbuh menjadi seribu.Artinya, ujar dia, berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian terorisme secara hukum tidak berimplikasi dan belum memberikan efek jera kepada pelaku.\"Faktanya, sampai detik ini, penangkapan terhadap terorisme terus berlangsung. Yang terbaru, penangkapan yang dilakukan Densus 88 Antiteror Polri terhadap tersangka teroris dokter Sn di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu (9/3),\" kata Romadhon.Ia juga mengatakan salah satu penyebab Pemerintah dan aparat penegak hukum belum optimal menyelesaikan persoalan terorisme adalah jaringan terorisme yang sangat luas, sehingga sulit untuk dideteksi.\"Aparat kepolisian seringkali kecolongan, karena jaringan kelompok terorisme sangat luas sehingga sukar dideteksi,\" katanya pula.Oleh karena itu, ia mengimbau Pemerintah agar tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum, tetapi juga pada pendekatan lain, seperti kontra narasi dan sosialisasi antiterorisme. (Sof/ANTARA)
Indonesia Ramaikan Pameran Pertanian Internasional di Qatar
Jakarta, FNN. Kedutaan Besar RI di Doha menggandeng dunia usaha Indonesia untuk ikut meramaikan pameran pertanian dan lingkungan internasional 2022 di Qatar pada 10-14 Maret.KBRI Doha mengikuti Pameran Qatar International Agricultural and Environmental Exhibition 2022 atau yang dikenal sebagai AgriteQ dan EnviroteQ, kata pihak KBRI tersebut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pameran itu merupakan salah satu pameran pertanian dan lingkungan terbesar di kawasan Timur Tengah.Pada Pameran AgriteQ yang memasuki edisi ke-9 dan EnviroteQ edisi ke-3 itu, Paviliun Indonesia menampilkan berbagai komoditi dan produk pertanian dan peternakan Indonesia, seperti teh, kopi, olahan unggas, aneka rempah-rempah dan aneka produk akhir dari tanaman kelor.Paviliun Indonesia dalam pameran itu juga mempromosikan berbagai produk makanan dan minuman dari tujuh perusahaan dan dua asosiasi Indonesia.Perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam pameran tersebut, antara lain PT. Haltraco Sarana Mulia, PT. Ince Jaye Mandiri, PT. Global Sekar Mandiri, Koperasi Warga Indonesia di Qatar (KWIQ) dan Mitra Tani Farm.Hadir pula perwakilan dua asosiasi di Indonesia yang bergerak dalam upaya memajukan komoditi rempah-rempah dan tanaman kelor (moringa), yaitu Sustainable Spices Initiative (SSI) Indonesia dan Beyond Moringa Indonesia.Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan menyampaikan bahwa partisipasi para pelaku usaha Indonesia pada pameran AgriteQ dan EnviroteQ 2022 diharapkan memperkuat kehadiran produk-produk Indonesia di Qatar sehingga makin dikenal dan diterima pasar Qatar.Partisipasi tersebut juga diharapkan semakin membuka kesempatan dan peluang kerja sama bisnis bagi pelaku usaha Indonesia melalui interaksi langsung dengan mitranya di Qatar. Ridwan selanjutnya menyampaikan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting di Qatar karena hal itu terkait dengan ketahanan pangan yang menjadi salah satu program prioritas yang terus dikembangkan di negara itu.Dengan pengalaman pernah diblokade oleh negara tetangganya selama sekitar tiga tahun, menurut Ridwan, Qatar perlahan membangun pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, selain untuk memberi kesempatan lebih banyak sumber pasokan kebutuhan pangan.Terkait kondisi itu, dia menilai produk pertanian Indonesia seperti hortikultura, rempah-rempah, produk unggas maupun perikanan serta produk makanan dan minuman pada umumnya masih mempunyai kesempatan luas untuk dapat masuk ke pasar Qatar.Ridwan menambahkan bahwa memasuki pasar Qatar adalah suatu pilihan strategis, karena dengan infrastruktur perhubungan udara dan lautnya yang sangat baik, Qatar menjadi pusat kegiatan (hub) bagi perlintasan orang dan barang tidak hanya di kawasan timur tengah tetapi juga dunia.Pameran AgriteQ dan EnviroteQ 2022 dibuka oleh Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani pada 10 Maret 2022 dan akan berlangsung hingga 14 Maret 2022 di Doha Exhibiton and Convention Center (DECC). (Sof/ANTARA)
Jerman Akan Jemput 2.500 Pengungsi Ukraina dari Moldova
Jakarta, FNN. Jerman akan menjemput 2.500 pengungsi Ukraina dari Moldova, kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada Sabtu, selagi Eropa timur kewalahan dalam menjalankan upaya untuk membantu pengungsi. Baerbock, yang berbicara usai pertemuan dengan mitranya dari Moldovan di Kishinau, menyatakan Jerman berkomitmen untuk membantu negara-negara tetangga Ukraina mengurus pengungsi. Koridor, kata Baerbock, akan dibangun via Romania untuk mengantarkan para pengungsi ke Jerman, sebagian besar dengan bus.\"Eropa dan negara kami berdiri bersama dalam solidaritas dengan Anda, kami akan menampung pengungsi dari Anda,\" katanya.Jumlah pengungsi Ukraina, sejak Rusia meluncurkan invasi pada 24 Februari, kini berjumlah lebih dari 2,5 juta orang dan sejumlah kota di Eropa timur kini kehabisan akomodasi.Lebih dari 270.300 orang telah menyeberang ke Moldova dari Ukraina dan sekitar 105.000 di antaranya menetap di sana.Hingga saat ini, pengungsi yang terdaftar di Jerman berjumlah 109.183 orang, kata kementerian dalam negeri Jerman pada Jumat (11/3).Masyarakat Jerman telah menawarkan hingga 300.000 rumah pribadi untuk menampung para pengungsi. (Sof/ANTARA/Reuters)
Pasukan Rusia Tembaki Masjid di Mariupol, Ukraina
Jakarta, FNN. Pasukan Rusia menembaki sebuah masjid di kota pelabuhan Mariupol di Ukraina selatan, lokasi lebih dari 80 orang dewasa dan anak-anak termasuk warga negara Turki mengungsi, kata kementerian luar negeri Ukraina, Sabtu.Ukraina menuding Rusia menghadang warga meninggalkan Mariupol. Blokade membuat ratusan ribu orang terjebak di kota itu.Sementara itu, Rusia menyalahkan Ukraina, yang dianggapnya gagal mengevakuasi orang-orang.\"Masjid Sultan Suleiman dan istrinya Roxolana (Hurrem Sultan) di Mariupol ditembaki para penyerbu dari Rusia,\" kata kementerian luar negeri Ukraina di Twitter.\"Sebanyak 80 lebih orang dewasa dan anak-anak, termasuk warga Turki, berlindung dari penembakan yang terjadi di sana,\" ujar kemlu. Pernyataan kemlu tidak menyebutkan apakah ada korban tewas ataupun luka dalam serangan di masjid itu.Moskow membantah mengincar daerah-daerah warga sipil dalam pergerakan yang disebutnya sebagai operasi militer khusus di Ukraina. (Sof/ANTARA/Reuters)
Generasi Muda Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Era Society 5.0
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan generasi muda yang berkualitas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di era society 5.0.“Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Society 5.0. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi senilai Rp 4.434 triliun kepada PDB Indonesia di 2030 atau setara dengan 16 persen dari PDB,\" kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.Peluang besar ekonomi digital Indonesia yang bernilai hingga 70 miliar dolar AS atau 40 persen dari total ekonomi digital ASEAN harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.Nilai ekonomi digital tersebut diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025.Salah satu sektor yang bertumbuh signifikan hingga 200 persen pada 2020 ialah edutech yang diharapkan juga dapat mendorong pengembangan talenta digital ke depan melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.\"Namun, transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi juga bisa mendorong digitalisasi pada seluruh program pembelajaran mahasiswa apapun bidangnya,” ucap Menko Airlangga.Pengembangan talenta digital diharapkan juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Di era digital ini, generasi muda Indonesia harus mampu memanfaatkan talenta digitalnya, sehingga tidak hanya berperan sebagai job seeker saja, namun dapat juga menjadi job creator.Kewirausahaan dan UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi, tapi saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah yakni hanya 3,47 persen dari total populasi atau di bawah negara maju yang minimal 5 persen.UMKM sendiri masih mengalami berbagai tantangan seperti inovasi dan teknologi yang perlu ditingkatkan, pembiayaan, Sumber Daya Manusia, branding, pemasaran, legalitas, serta standarisasi dan sertifikasi.Pada masa pandemi ini, tantangan UMKM bertambah dari sisi adaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga UMKM perlu mendigitalisasi usahanya agar dapat memberikan layanan dengan jaringan luas, cepat, efektif dan efisien.\"Pemerintah terus mendukung UMKM sebagai sebuah ekosistem ekonomi digital yang sangat krusial, dengan mengeluarkan instrumen kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM,\" ucapnya.
POPULER
