ALL CATEGORY
Polri: Layanan STNK Wajib BPJS Masih Berproses
Jakarta, FNN - Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol. Taslim Choirudin mengatakan bahwa Polri belum menerapkan layanan registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor adalah peserta aktif BPJS karena masih berproses.\"Bukan mengulur, melainkan menjalankan proses,\" kata Taslim saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis pagi.Taslim menjelaskan bahwa perubahan layanan kepolisian bagi peserta aktif BPJS itu merupakan kebijakan pemerintah. Menjalankan birokrasi pemerintah adalah sebuah kegiatan manajerial. Ketika layanan tersebut sebuah manajerial, proses atau prosedur tidak boleh ditinggalkan.\"Jika itu ditinggalkan, potensi terjadinya pelanggaran hukum menjadi terbuka. Berbeda dengan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Maka, manajerial harus berorientasi pada proses atau prosedur,\" katanya menerangkan.Lebih lanjut Taslim mengatakan bahwa pimpinan Polri mendukung sepenuhnya atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah, khususnya dalam kapasitas sebagai bagian dari aparatur pemerintah.Sebagai bagian dari aparatur pemerintah, lanjut Taslim, Polri tidak hanya memosisikan diri sebagai penjaga keamanan yang menjamin iklim kondusif dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai salah satu prasyarat pembangunan nasional, tetapi juga sebagai dinamisator.\"Polri secara aktif mendorong seluruh komponen masyarakat dinamis dalam berproduksi atau menghasilkan produk-produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau agar tercapai tujuan berbangsa dan bernegara,\" katanya.Adapun proses yang harus dilalui Polri untuk terapkan kebijakan tersebut, kata dia, pertama adalah merevisi regulasi terkait dengan taktis dan teknis pelaksanaan fungsi regident kendaraan bermotor, yaitu Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Regident Kendaraan Bermotor.Kedua, lanjut dia, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat kebijakan dan membangun standar operasional prosedur (SOP). Hal ini karena ada keterkaitan pelayanan STNK dengan kewajiban pembayaran pajak dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) oleh Bapenda dan PT Jasa Raharja.\"Jangan sampai masyarakat yang sudah punya iktikad baik membayar pajak akhirnya dirugikan (kena denda) oleh karena belum memenuhi syarat kewajiban ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),\" kata Taslim.Ketiga adalah integrasi sistem dengan BPJS. Terkait hal ini, Taslim menyebutkan selama ini Polri sudah berupaya maksimal dengan berbagai cara termasuk membangun sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan dan/atau wajib pajak.Menurut Taslim, setelah tiga langkah di atas telah, Polri masih butuh waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat.Disebutkan pula empat proses tahapan di atas sudah dikomunikasikan dan minta dimaklumi kepada para pihak. Polri tidak ingin dengan adanya tambahan syarat kartu BPJS aktif justru menjadi kontraproduktif atas kepercayaan dan kredibilitas Polri di tengah masyarakat.\"Sekali lagi saya katakan Polri tidak mengulur, tetapi kami menjalankan tahapan proses,\" kata Taslim.Pemerintah memberlakukan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat untuk mengakses berbagai layanan publik melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 6 Januari 2022. Layanan publik itu meliputi bidang ekonomi, pendidikan, dan ibadah serta hukum.Pemerintah menargetkan 98 persen penduduk menjadi peserta JKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. (sws, ANTARA)
Zelenskiy: 35.000 Warga Ukraina Dievakuasi pada Rabu
Ottawa, FNN - Sekitar 35.000 warga Ukraina dievakuasi melalui koridor kemanusiaan dari tiga kota pada Rabu (9/2), kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy.Zelenskiy menyebutkan bahwa pihak berwenang berencana membuka enam rute lagi untuk evakuasi warga pada Kamis.Dia juga mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa upaya penyelamatan akan difokuskan di Mariupol dan Izyum, di mana kedua kota itu telah dibombardir secara besar-besaran.Sebuah rumah sakit anak-anak dibom di Mariupol pada Rabu (9/2) meskipun Rusia telah berjanji untuk menghentikan penembakan sehingga setidaknya beberapa warga sipil yang terperangkap dapat melarikan diri dari kota itu.Zelenskiy mengatakan 35.000 warga sipil telah pergi dari kota Sumy dan Energodar serta kota-kota di wilayah Kiev.Kantor berita Interfax Ukraina sebelumnya mengutip pernyataan wakil kepala kantor presiden Ukraina, Kyrylo Tymoshenko, yang mengatakan bahwa sejauh ini sekitar 48.000 warga Ukraina telah dievakuasi melalui koridor kemanusiaan.Kebanyakan dari warga Ukraina yang dievakuasi itu adalah dari Sumy. (sws, ANTARA)Sumber: Reuters
Panglima Ingatkan Rekrutmen Perwira Karier TNI Jangan Diskriminatif
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengingatkan jajarannya untuk tidak diskriminatif saat merekrut perwira karier TNI karena rekrutmen itu merupakan hak seluruh warga negara Indonesia.Panglima menyampaikan itu ke jajarannya saat rapat di Markas Besar TNI, Jakarta, sebagaimana disiarkan kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu.“Yang nomor satu, kalau disebut persyaratan warga negara Indonesia jangan sampai ada tambahan oh anak anggota (TNI). Biarkan itu jadi hak seluruh masyarakat Indonesia,” kata Andika saat membahas rekrutmen Perwira Karier (PK) dan Perwira Karier Khusus TNI Tahun Anggaran 2022.Dalam paparan yang disampaikan oleh panitia seleksi, ada beberapa persyaratan umum untuk para pelamar yang mendaftar, di antaranya berstatus warga negara Indonesia (WNI).Panglima menyampaikan putra dan putri prajurit TNI tentu diperbolehkan mendaftar, tetapi mereka harus diperlakukan sama dengan pelamar lainnya. Artinya, Panglima menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus kepada para pelamar yang merupakan anak anggota TNI.“Kita jangan lupa mereka yang bukan putra dan putri (anggota) TNI boleh masuk. Seluruh warga Indonesia punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama,” terang Andika.Dalam pertemuan itu, Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat (Dirajenad) Brigadir Jenderal TNI Teguh Bangun Martoto menyampaikan sejumlah persyaratan umum dan persyaratan khusus calon perwira karier TNI.Persyaratan umum itu, selain berstatus WNI, para pelamar juga tidak boleh memiliki catatan kriminal, sehat jasmani dan rohani, setia kepada NKRI, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Sementara itu, untuk persyaratan khususnya, Panglima meminta rekrutmen perwira karier tahun ini fokus menerima para pelamar lulusan sarjana (S1) dan jenjang yang lebih tinggi.“Untuk perwira karier, saya ingin fokus. Tidak ada D3, (yang boleh mendaftar) S1 atau yang lebih tinggi,” kata Panglima.Ia lanjut menyampaikan para pelamar juga harus belum pernah menikah dan tidak menikah selama pendidikan.Namun, aturan itu dikecualikan untuk para pelamar perwira karier yang telah berprofesi sebagai dokter.“Tidak apa-apa untuk dokter sudah menikah karena yang diambil keilmuwannya,” terang Panglima.Walaupun demikian, ia meminta tim panitia seleksi untuk membuat persyaratan bahwa mereka yang berprofesi dokter tidak boleh dalam keadaan mengandung saat melamar.Kemudian, untuk pelamar yang punya anak juga harus ada syarat tambahan.“Tadi anak yang bergantung dengan ibu usia menyusui (harus) diputuskan sampai umur berapa,” tambah Andika.Pendaftaran perwira karier tahun ini telah dibuka sejak bulan lalu sampai 14 Maret 2022. Para pelamar dipersilakan mendaftar secara online dan mengisi formulir registrasi, kemudian mendaftar secara fisik dan menyerahkan berkas-berkas yang diwajibkan oleh panitia seleksi. (sws, ANTARA)
Imigrasi Bali Catat Pemohon "Visa On Arrival" Meningkat Jadi 31 Orang
Denpasar, FNN - Imigrasi Ngurah Rai Bali mencatat jumlah pemohon Visa On Arrival (VOA) mengalami peningkatan, dari hari pertama Senin (7/3) hanya tujuh orang dan pada hari kedua Selasa (8/3) menjadi 31 orang dari dua maskapai penerbangan. \"Untuk maskapai Jet Star Asia Airways (3K-243) rute SIN-DPS ada 12 WNA, dan Singapore Airlines (SQ-944) rute DPS-SIN tercatat ada 26 orang warga negara asing,\" kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk dalam siaran persnya, di Denpasar, Rabu. Ia mengatakan terjadi peningkatan jumlah pemohon pada hari kedua pasca pemerintah membuat kebijakan membuka Visa on Arrival (VOA) khusus wisata di Bali. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 7 Maret 2022 dan bertujuan untuk memudahkan wisman yang akan berwisata ke Bali. Tercatat total sudah ada 31 WNA yang menggunakan VOA.Menurut dia, peningkatan jumlah pemohon VOA menjadi kabar baik untuk kita semua, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata di Provinsi Bali. Pihaknya berharap dengan dibukanya kebijakan VOA ini dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara sehingga dapat memulihkan kembali perekonomian Bali yang terdampak pandemi COVID-19. Adapun rincian pada terminal kedatangan telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan kedatangan terhadap kru dan penumpang Jet Star Asia Airways (3K-243) rute SIN-DPS dengan kru sejumlah 7 orang (stay on board) dan penumpang sejumlah 16 orang dengan rincian WNI sebanyak 4 orang dan WNA sebanyak 12 orang yang terdiri dari satu WN Filipina, WNA asal, lalu WN Singapura ada empat orang, asal Rusia tiga orang, Malaysia ada ada dua, Inggris satu orang, Amerika Serikat satu orang. \"Untuk penerbangan ini tercatat ada lima pemohon VOA, yang berasal dari WN Malaysia ada dua orang, Singapura ada dua orang, dan Amerika Serikat satu orang,\" katanya lagi. Selain itu, juga ada kedatangan kru dan penumpang Singapore Airlines (SQ-944) rute DPS-SIN dengan kru sejumlah 13 orang (stay on board) dan penumpang sejumlah 195 orang dengan rincian WNI sebanyak 60 orang dan WNA sebanyak 135 orang. Kemudian warga Australia ada 19 orang, asal Belarusia sebanyak dua orang, Belgia satu orang, Bulgaria satu orang, Kanada enam orang, China satu orang, Denmark tiga orang, Finlandia satu orang, Prancis sebanyak 12 orang, Jerman 8 orang, Hongaria 4 orang, Islandia 2 orang, India satu orang, Irlandia 4 orang, Italia satu orang, Kyrgystan 1 orang, Lebanon 1 orang, Lithuania 3 orang, Madagaskar 1 orang, Malaysia 4 orang, Republik Moldovia 2 orang, Belanda 5 orang, Norwegia 2, Polandia 1, Rusia ada 10, Saudi Arabia 1, Singapura 3, Spanyol 3, Swiss 2, Thailand 3, Ukraina 1, Inggris 15, dan Amerika Serikat 11. Pemohon VOA pada penerbangan ini tercatat ada 26 pemohon yang berasal dari WN Australia 4 orang, Kanada 2, Prancis 3, Jerman 3, Malaysia 3, Singapura 1, Inggris 5, dan Amerika Serikat 5. (sws, ANTARA)
Indonesia Cetak Tiga Kemenangan pada Hari Kedua German Open
Jakarta, FNN - Hasil positif diraih timnas bulu tangkis Indonesia dengan menciptakan tiga kemenangan yang dibuat Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Jonatan Christie dalam hari kedua German Open, Rabu.Ganda campuran Rinov/Pitha menang mudah 21-10, 21-6 atas wakil Selandia Baru Oliver Laydon-Davis/Anona Pak.\"Alhamdulillah hari ini bisa menang, tadi lebih mencoba menyesuaikan pola bermain. Mencoba untuk masuk dulu dan tidak mati sendiri,\" kata Pitha dalam keterangan tertulis PP PBSI, Kamis.Tampil untuk pertama kalinya pada 2022, membuat Rinov/Pitha sempat tegang saat berlaga pada babak pertama turnamen BWF Super 300 ini.\"Beban ada, tegang pun ada, normalnya mau pertandingan saja. Tapi saya tidak mau terlalu memikirkan. Lebih ke fokus sama pertandingannya,\" ungkap Pitha.Pada babak 16 besar, Rinov/Pitha akan bertemu Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo dari Jepang yang secara mengejutkan mengalahkan rekan senegaranya, Yuta Watanabe/Arisa Higashino dengan 21-15, 21-19.\"Peluang untuk besok ada ya, kami lebih percaya diri juga harusnya. Cuma tidak boleh terlampau percaya diri juga. Semua lawan sama saja, yang beda dari kondisi diri sendirinya bagaimana. Sekarang apapun keadaannya harus percaya diri karena kami latihan sudah capek,\" kata Rinov.Dari nomor ganda putra, Fajar/Rian bermain kurang nyaman sehingga terpaksa melewati rubber game untuk menundukkan pasangan Denmark Jeppe Bay/Lasse Molhede.\"Tadi mainnya masih belum enak, kami masih mencari cara supaya bisa lebih dapat suasananya dan mencoba adaptasi dengan shuttlecock, lapangannya. Kemarin sudah enak waktu latihan, tapi hari ini pas main yang paling terasa cock-nya seperti beda dengan saat latihan,\" kata Rian setelah menang 21-14, 9-21, 21-14.Rubber game juga dialami Jonatan dalam sektor tunggal putra ketika menghadapi Li Shi Feng dari China. Beruntung dia bisa keluar dari tekanan dan lolos ke babak kedua dengan 21-16, 18-21, 21-15 dalam waktu satu jam 19 menit. (sws)
Kemarin, KKB Serang Papua Sampai Pemotongan Hukuman Edhy Prabowo
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (9/3), mulai dari aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang warga Papua sampai pemotongan masa hukuman Edhy Prabowo jadi tersisa 5 tahun di kasasi Mahkamah Agung (MA).Berikut lima berita hukum menarik pilihan ANTARA:1. KKB kembali serang warga di dua kabupaten Papua, satu orang meninggalKelompok kriminal bersenjata (KKB) dilaporkan kembali melakukan penyerangan terhadap warga sipil di dua kabupaten di Papua yang menyebabkan seorang meninggal dunia.\"Memang benar ada penyerangan yang dilakukan KKB di dua kabupaten, yakni di Kabupaten Yahukimo menimpa seorang pendulang emas hingga tewas dan di Kabupaten Intan Jaya dialami seorang tukang bangunan terluka,\" kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal, Rabu.Selengkapnya baca di sini.2. LPSK temukan tujuh dugaan tindak pidana kasus kerangkeng LangkatHasil investigasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan adanya tujuh dugaan tindak pidana dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.\"Tujuh dugaan tindak pidana tersebut yakni perdagangan orang, kekerasan terhadap anak, penyiksaan/penganiayaan berat, pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penistaan agama, dan kecelakaan kerja,\" kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Selengkapnya baca di sini.3. Kejagung tunjuk sembilan JPU tangani perkara Indra KenzJaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung menunjuk sembilan orang jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak penipuan investasi, judi daring, dan TPPU dengan tersangka Indra Kenz.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Jampidum telah menerbitkan surat perintah penunjukan JPU (P.16) pada tanggal 2 Maret 2022 atau setelah Kejaksaan menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka terhadap Indra Kenz pada Jumat (25/2).Selengkapnya baca di sini.4. Polri tindak lanjuti temuan BPOM terkait kopi mengandung zat kimiaKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti temuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran kopi yang dicampur bahan kimia obat dengan melakukan penyelidikan.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Presetyo menyebutkan Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan peredaran obat-obat terlarang.Selengkapnya baca di sini.5. MA potong hukuman Edhy Prabowo jadi 5 tahun penjaraMahkamah Agung memutuskan mengurangi hukuman pidana penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi 5 tahun penjara dari yang sebelumnya 9 tahun penjara.\"Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dengan pidana denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,\" kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Rabu. (sws, ANTARA)Selengkapnya baca di sini.
Kadaluwarsa Kok Bisa Ditunda
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan NEGERI ini sepertinya berantakan. Baru baru ini berita di republika.co.id cukup lucu tetapi membuat hati trenyuh dimana vaksin yang sudah \"expired date\" akan didiskusikan dengan pakar untuk kemungkinan diperpanjang masa lakunya. Weleh. Rupanya sekarang ini musimnya mundur-munduran setelah ramai kemarin soal pemilu yang diusulkan untuk ditunda oleh tiga Ketum Partai yaitu PKB, PAN, dan Golkar. Meski partai politik lain tidak sejalan tetapi usulan ini membuat heboh. Menko Luhut dan Presiden dikait-kaitan dengan ajuan penundaan tersebut. Presiden yang akan kedaluwarsa pada tahun 2024 diwacanakan diperpanjang. Presiden sendiri ambigu menyikapinya di satu sisi akan taat Konstitusi, artinya akan patuh pada masa jabatan hanya dua periode, dilain sisi justru menyatakan tidak bisa melarang usulan tersebut karena menurutnya hal itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Mungkin demokrasi terpimpin. Kemungkinan perpanjangan masa berlaku vaksin Covid 19 ini disampaikan oleh Jubir Satgas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito. Hal ini dimaksudkan agar sisa stock vaksin yang ada tidak terbuang sia-sia. Ada sekitar 18 juta stock vaksin. Menurutnya perpanjangan itu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan para pakar. Meski hasil telaahan dan kehati-hatian akan tetapi fenomena perpanjangan masa berlaku vaksin yang telah kedaluwarsa adalah menarik dan mungkin mengejutkan. Memunculkan kekhawatiran publik akan dampak yang diakibatkannya. Jangankan kedaluwarsa yang masih dalam tenggat waktu saja masih terdengar adanya dampak itu. Menurut Ketua Tim Riset Uji Klinis Covid 19 dampak penyuntikan vaksin kedaluwarsa adalah dapat mengurangi sensitivitas vaksin sehingga antibodi yang terbentuk menjadi rendah, bahkan vaksin Sinovac tidak membentuk antibodi sama sekali. Ahli lain menyebut dampak negatif tergantung pada kondisi tubuh seseorang. Mungkin pihak Kemenkes memiliki berbagai alasan terhadap perpanjangan kedaluwarsa vaksin termasuk agar jutaan stock tidak terbuang sia-sia. Akan tetapi semestinya perhitungan jumlah, alokasi, dan mekanisme penyuntikan harus diperhitungkan dengan tepat. Termasuk risiko untuk membuang sisa stock vaksin yang telah kedaluwarsa. Aspek prinsipil disini juga terkait masalah \"perlindungan konsumen\" dimana konsumen sama sekali tidak mengetahui suatu vaksin itu kedaluwarsa atau tidak. Ketika aspek ekonomi bisnis dan politik menjadi pertimbangan dari suatu kebijakan, maka biasanya selalu menimbulkan masalah. Perpanjangan masa laku vaksin kedaluwarsa pun bakal menimbulkan masalah. Begitu juga masa berlaku Presiden yang akan diperpanjang setelah \"expire date\" atau kedaluwarsa dipastikan akan menimbulkan masalah konstitusional. Demi menjaga dan melindungi kesehatan apapun jika masa laku sudah habis atau kedaluwarsa maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk tidak menggunakan atau membuangnya. Apakah itu Vaksin maupun Presiden. (*)
Normalisasi Kehidupan Kampus 1978
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan NORMALISASI Kehidupan Kampus adalah konsep politik bungkam kampus yang dibentang Mendikbud Daud Joesoef tahun 1978. Foto di atas Daud Joesoef dan Nyonya, duduk, RS berdiri. Konsep mendapat tentangan kalangan kampus. Badan Kordinasi Kemahasiswaan konsep tentang tata ulang organisasi intra kampus dimana Dewan Mahasiswa, ditiadakan. Soal NKK/BKK akhirnya pada tahun 1979 masuk sidang DPR karena fraksi PPP dan PDI mengajukan interpelasi soal NKK/BKK. Di sidamg pleno Ibu Walandauw jubir PDI, saya PPP. Dewan dan Senat Mahasiswa disebut organisasi intra universiter. Organisasi extra universiter semisal HMI, PMKRI. Pada 24 Oktober 1965 berdiri KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, wadah organisasi extra universiter. Tahun 1967 KAMI bubar. Gerakan mahasiswa oleh Dema terus berlanjut. Kemudian terjadi peristiwa Malari 15 Januari 1974. Sebelumnya pada tahun 1973 empat organisasi mahasiswa extra universiter HMI GMKI PMKRI GMNI membentuk Kelompok Cipayung, kemudian PMII dll joint. Gerakan mahasiswa kemudian banyak membentuk kelompok-kelompok diskusi, bahkan penerbitan. Kemudian juga banyak yang menjadi aktivis lingkungan, advokasi hukum, dan rupa-rupa penyuluhan. Sudah lama saya tak ikuti lagi pergerakan mahasiswa. Pada suatu hari mungkin lima tahun lalu saya hadir dalam acara ramah tamah yang diadakan sebuah media sohor. Hiburan musik keroncong. Saya sumbang suara menyanyikan lagu keroncong Rindu Malam yang biasa dibawakan Sayekti. Usai bernyanyi hadirin applaus tapi ada yang tepuk tangan keras sambil sebut2 nama saya. Kiranya mantan Mendikbud Daud Joesoef. Kami saling senyum, langkah2 kami kian mendekat, lalu jabat tangan erat, dan saling berucap apa khabar, akhirnya foto bersama. (*)
Rocky Gerung: Nanti Akan Ada Deklarasi 3 Periode Dibackup oleh Intelektual
Jakarta, FNN – Dukungan Jokowi tiga periode masih terus berlangsung. Ahli filsafat yang juga pengamat politik Rocky Gerung mengaku mendapatkan informasi bahwa kalangan intelektual sudah dibayar untuk memuluskan rencana tersebut. “Saya berdiskusi dengan teman-teman dosen bahwa teman mereka sendiri sudah digaji oleh kementerian dan istana untuk membuat naskah akademis pentingnya tiga periode. Ini yang terjadi,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Rabu (09/03/2022) Nanti, kata Rocky pasti akan datang gelombang baru deklarasi 3 periode di-backup oleh intelektual, oleh mereka yang dianggap mampu untuk mendapat amplop sekadar untuk merumuskan pasal, kenapa perlu tidak periode. Bebebrapa sosiolog, kata Rocky juga akan digaji. Jadi nanti akan disapu dari bawah, maksudnya dari luar daerah bahwa tokoh-tokoh pemikir, inteletual sudah siap dengan naskah akademis untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan konstitusi ke arah tiga periode. “Saya terangkan berkali-kali bahwa boleh saja usulan itu, tetapi bukan untuk kepentingan Jokowi sekarang. Kalau usulan untuk presiden berikutnya sih oke saja, karena etikanya begitu. Yang mengusulkan tidak boleh mengambil keuntungan apa yang diusulkannya. Itulah etika politik,” paparnya. Demikian juga perubahan undang-undang dasar. “UUD hanya boleh kalau menguntungkan yang akan datang bukan menguntungkan yang mengsulkan. Di situlah soal-soal yang kita sebut kekacauan diorkestrasi agar supaya rakyat bingung,” paparnya. Rocky meyakini sesungguhnya Jokowi mau tiga periode, hanya saja malu-malu mengatakannya. “Kalau kita lihat sinyal, sebetulnya presiden menginginkan perpanjangan itu, karena oligarki sekarang sedang kacau balau. Mereka takut tahun 2024 terjadi pergantian kepemimpinan, oligarki di-KPK-kan semua,” paparnya. Demikian juga kata Rocky menteri-menteri yang bermaslaah. “Jadi, menunda untuk memastikan mereka aman dari jeratan hukum. Dan itu tidak mungkin karena demokrasi sudah terbuka, semua yang punya masalah, komorbit politik, komorbit korupsi pasti akan dikejar,” kataya. Oleh karena itu tepat sekali FNN selalu mengingatkan bahwa kita harus curiga. Kalau presiden bilang tegak lurus, kita harus memaknai tegak bengkok, kata Rocky. Sementara soal kenyataan tukang baliho yang belum dibayar pemesan, Rocky menganggap pola mereka memang begitu. Dulu juga banyak bunga yang dipesan taruh di Monas untuk mengelu-elukan seseorang dan ternyata tidak dibayar. “Jadi pola ini adalah pola istana. Wong yang didukung tokoh istana kok. Inilah moral yang membusuk, orang mengambil keuntungan dari persaingan yang buruk. Penipuan demi penipuan beranak pinak dari istana sampai bawah. Rocky melihat pendukung Jokowi pintar mengambil momen. Mereka menganggap karena isu ini seksi, maka rakyat kecil pasti akan mendukung. Kasih harapan palsu seoalah-olah ekonomi tumbuh, padahal yang terjadi penipuan. Kata Rocky, “Inilah jahatnya kekuasaan.” Untuk memuluskan kekuasaan 3 periode kata Rocky sebetulnya mudah. “Pimpinan partai pendukung Jokowi dari 9 lalu yang 5 disogok, kan mudah saja. Anggota DPR dihitung saja, dikasih masing-masing Rp 1 miliar, selesai. Atau Presiden keluarkan Perppu, selesai urursan. Sogok menyogok ini seolah-olah mendengarkan suara rakyat. Kerakusan kekuasaan memprok-porandakan konstitusi. Akibatnya demokrasi kita memburuk,” paparnya. “Kesempatan kita untuk membayangkan Indonesia nanti makmur, ternyata dibuktikan terbalik oleh minyak goreng. Keinginan kita untuk mencapai G20, mereka akan melihat keakraban-keakraban rakyat Indonesia, akhirnya yang dilihat kebohongan. Jadi semua hal bergerak ke arah buruk dan apakah kita akan gembira, tentu saja gembira karena end game akan dipercepat. Jadi hukum sejarah sebetulnya menginginkan percepatan perubahan,” katanya. “Setiap hari kekuasaan melakukan rapat untuk mencari celah mengakali konsititusi. Rapat-rapat gelap di istana untuk memastikan oligarki masih dapat limpahan rejeki ekonomi, sementara rakyat disuruh ngantri di panas terik matahari, bahkan masih dituduh sebagai penimbum,” paparnya. “Tidak sadar arah, lalu mereka cari akal-akalan cari arah yang bertentangan dengan akhlak dan moral. Intinya sejak awal presdien memang tidak punya konsep, mulai dari segala macam janji yang jumlah 66 itu, tak satu pun yang ditepati. Dia bilang berhasil membangun infrastruktur, iya tetapi pembangunan tanpa utang. Kalau cuma ngutang, tukang cendol juga bisa.” Semua ini terjadi karena kekacauan anggaran, lalu rezim menuduh oposisi. “Lah sejak awal memang sudah tahu,” pungkasnya. (ida, sws)
Pemerintah Serap Rp1,81 Triliun dari Lelang Sukuk Tambahan
Jakarta, FNN. Pemerintah menyerap dana Rp1,81 triliun dari lelang lima seri sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tambahan alias greenshoe option di Jakarta, Selasa, melalui sistem lelang Bank Indonesia.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resminya dana tersebut diserap dari seluruh penawaran yang masuk dengan nilai yang sama.Adapun jumlah penawaran masuk terbesar adalah untuk seri PBS029 senilai Rp1,01 triliun dan seluruhnya diserap untuk dimenangkan dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,52071 persen.Kemudian total nominal yang dimenangkan dari lelang seri PBS034 adalah sebesar Rp400 miliar atau seluruh penawaran yang masuk, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebanyak 6,61309 persen.Untuk seri PBS033, jumlah penawaran yang masuk Rp400 miliar dan seluruhnya diserap untuk dimenangkan, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,77509 persen.Sementara itu, DJPPR Kemenkeu turut mencatat tak ada penawaran masuk untuk dua seri lainnya, yakni PBS031 dan PBS032. Adapun target indikatif lelang sukuk pada pekan ini adalah sebesar Rp9 triliun.Pada lelang utama SBSN kemarin, telah terserap dana Rp6,2 triliun dari penawaran masuk Rp15,3 triliun. (Sof/ANTARA)
POPULER
