ALL CATEGORY
Ternyata, Enam Gubernur Tak Hadir di IKN
Jakarta, FNN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan enam gubernur tak menghadiri secara langsung prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, karena alasan kesehatan.“Semua alasan izin karena kesehatannya,” kata Heru ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dijadwalkan pada Senin pagi ini, menerima tanah dan air secara langsung dari 34 gubernur di Indonesia untuk disatukan dalam sebuah bejana besar di titik nol kilometer IKN, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).Namun, berdasarkan informasi dari pemandu acara dalam tayangan langsung prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara, yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, terdapat enam gubernur yang diwakili, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Y. Derek Hagemu.Kemudian, Gubernur Banten Wahidin Halim juga tak hadir dan diwakili Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman juga absen dan diwakili Wakil Gubernur Abdul Fatah.Selanjutnya, Gubernur Bali Wayan Koster diwakili oleh Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Gubernur Gorontalo yang diwakili Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang diwakili Wakil Gubernur Edy Pratowo.Dalam prosesi tersebut, seluruh tanah dan air yang diserahkan para gubernur dan perwakilan gubernur disatukan oleh Presiden dan disimpan di sebuah bejana besar.Gubernur pertama yang menyerahkan tanah dan air dari daerahnya adalah Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta. Kemudian berturut-turut, sejumlah gubernur dari provinsi lainnya, hingga ditutup oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan penyatuan tanah dan air nusantara ini menandai cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan segera dimulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara.“Saya hadir di sini bersama-sama 34 gubernur dari 34 propinsi dari seluruh tanah air, bersama 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden.Kepala Negara menekankan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan yang kuat untuk membangun Ibu Kota Nusantara.“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu apa yang kita cita-citakan ini segera terwujud,” kata Presiden Jokowi. (ida/ANTARA)
Presiden Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Sejumlah Lokasi di Yogyakarta
Yogyakarta, FNN - Ketika berkunjung ke Yogyakarta, Presiden Joko Widodo mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan. Hal ini dilakukan Presiden ketika berada di Yogyakarta, Ahad (13/03/2022) pagi. Saat tiba di sebuah minimarket yang berada di Pasar Kembang, Yogyakarta pada pukul 09.05 WIB, Presiden langsung berjalan menuju tempat minyak goreng. Namun ketika itu, tidak ada stok minyak goreng. “Sejak kapan tidak ada?” tanya Presiden. “Baru tadi pagi Pak,” jawab penjaga minimarket. Presiden pun menanyakan harga jual minyak goreng tersebut. “Kalau yang dua literan itu Rp28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp14.000,” ucap penjaga minimarket. Tak hanya menanyakan harga, Presiden juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut. “Tapi datang lagi kapan?” tanya Presiden. “Enggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko tersebut. Selain mengunjungi toko swalayan, Presiden juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Presiden menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp14.000 per liter hingga Rp20.000 per liter. Namun, tingginya harga minyak goreng juga tidak menjamin ketersediaan adanya stok. “Barang ada, tapi mahal ya,” ucap Presiden mengomentari tingginya harga minyak goreng. “Ada tapi lambat Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata pedagang. Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang maupun toko swalayan. Presiden tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim. Hampir semua pedagang menjawab tidak tahu kapan akan ada pengiriman berikutnya. “Ya gak mesti Pak, bisa tiga hari sekali,” ucap salah satu pedagang yang ditemui Presiden, seperti dikutip dari Setkab.go.id. Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut bahwa pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng. “Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini,” ujar Pramono. Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Presiden akan segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait minyak goreng tersebut. Kepala Negara juga akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya selepas acara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” jelasnya. Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. “Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali,” tegas Pramono Anung. (mth)
Hujan Deras Sebabkan Longsor di Nagreg-Bandung, Satu Korban Tewas
Bandung, FNN - Seorang perempuan bernama Widia Ningsih (34) tewas tertimbun longsor di Desa Bojong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Hendra Hidayat di Bandung, Senin mengatakan peristiwa longsor di lokasi tersebut terjadi pada Ahad (13/3) malam. \"Akibat hujan deras yang melanda wilayah Nagreg sehingga menyebabkan terjadinya longsor,\" katanya. Ia menjelaskan sejak Minggu sore, wilayah Bandung Raya memang diguyur hujan deras hingga malam hari. Adapun Desa Bojong berada di sekitar Jalan Lingkar Nagreg yang memiliki kontur perbukitan. Selain seorang tewas, BPBD mencatat ada enam rumah yang terdampak longsor tersebut. Dari enam rumah itu, tiga rumah rusak dan tiga rumah lainnya terancam pergerakan tanah. Kemudian, kata Hendra Hidayat, dua orang lainnya juga mengalami luka-luka akibat longsor tersebut hingga dilarikan ke rumah sakit. Dua korban itu bernama Yani Sri (35) dan Tasya (4). Sementara itu, Abdul Aziz (29), selaku warga sekitar lokasi mengatakan seorang korban yang tewas itu bukan merupakan warga yang berdomisili di lokasi longsor. Menurutnya korban yang tewas itu sedang melintas di lokasi tersebut hingga timbulnya longsor tersebut. \"Peristiwa longsor terjadi saat ada petir, jadi nggak tahu kenapa ini juga ada ikutan longsor,\" katanya. Ia menjelaskan bahwa korban meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Kini, korban sedang dimakamkan oleh keluarganya. (mth/Antara)
BIN: Indonesia Perlu Segera Memiliki Medical Intelligence yang Andal
Jakarta, FNN - Badan Intelijen Negara (BIN) menilai Indonesia harus sesegera mungkin memiliki medical intelligence yang andal untuk kesiapan menghadapi ancaman di masa mendatang. \"Seiring dengan kegiatan penanganan pandemi saat ini, BIN terus mengembangkan kapasitas dan kapabilitas medical intelligence,\" kata Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Dorongan itu, ia sampaikan mengingat pengurangan pembatasan sosial bukan berarti pandemi segera usai. Sebab, akan selalu ada kemungkinan COVID-19 atau varian turunannya kembali merebak. \"Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki medical intelligence yang tangguh,\" kata Budi Gunawan. Ia menjelaskan objek surveilansnya juga tidak hanya virus, tapi mencakup banyak elemen dari ancaman nuklir, biologi dan kimia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN harus berada di lini terdepan dalam menjaga keamanan nasional. \"Berdasarkan data dan fakta terkini, serta foresight medical intelligence dalam rentang tahun atau dekade ke depan, kita tahu emerging virus akan terus muncul,\" ujar dia. Selain harus siap dan waspada, Indonesia dituntut memiliki level kemandirian yang memadai guna mampu menanggulangi berbagai ancaman biologis maupun kimia, ujar dia pula. Sejak COVID-19 mulai merebak, hingga kini BIN telah mengaktifkan unit medical intelligent miliknya dengan berbagai kegiatan deteksi, identifikasi, asesmen, respons, dan menanggulangi. Termasuk juga bekerja sama dengan lembaga lain. \"BIN juga terlibat dalam penelitian dan produksi vaksin nasional, alat-alat medis, hingga obat-obatan,\" kata dia lagi. Kendati demikian, Budi Gunawan menilai sudah saatnya Indonesia memiliki medical intelligence yang benar-benar mumpuni menghadapi berbagai ancaman berikutnya. Ia mengatakan jenis ancaman keamanan dan keselamatan negara semakin berkembang. Virus yang muncul hanya bagian dari objek medical intelligence. Banyak ancaman lain baik itu hasil buatan manusia karena ketegangan dunia maupun perubahan geopolitik. Tidak hanya itu, termasuk juga hasil alami karena perubahan iklim yang mendorong muncul atau bermutasinya virus dan kuman. Berbagai studi menunjukkan perubahan iklim akan membawa konsekuensi ancaman kesehatan yang sangat serius saat ini dan akan datang, ujar Budi Gunawan.(mth/Antara)
Dua WNA Terancam Bui 12 Tahun Terlibat Kriminalitas di Bali
Badung, FNN - Dua warga negara asing (WNA) Nicola Disanto asal Italia dan Gregory Lee Simpson asal Inggris terancam pidana penjara selama 12 tahun karena terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan di vila daerah Kuta, Badung. \"Kedua tersangka diduga melakukan pencurian yang sudah direncanakan di vila tersebut. Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP dengan ancaman penjara 12 tahun,\" kata Kepala Kejaksaan Negeri Badung Imran Yusuf, dalam siaran pers yang diterima di Badung, Bali, Minggu. Ia mengatakan selanjutnya jaksa penuntut umum akan mempersiapkan berkas untuk proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar. Selama menunggu berkas lengkap dan jadwal persidangan, kedua tersangka ditahan di Polsek Kuta, Badung. Sebelumnya pada Kamis (10/3) telah dilakukan pelimpahan tahap dua berupa penyerahan kedua tersangka dan barang bukti dari Polresta Denpasar ke Kejari Badung. Adapun barang bukti yang disita yaitu empat buah BPKB Mobil Suzuki Jimny, satu buah BPKB KTM 1290, satu buah BPKB Harley, dua buah BPKB Husqvarna 630, satu buah BPKB Suzuki Swift, satu buah BPKB Ford Ranger, satu buah STNK Suzuki Jimny warna biru, uang tunai sebesar Rp200 juta, uang euro sebesar 10.000 euro, serta uang Brasil sebesar 3900 real Brasil. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terjadi pada Kamis, 11 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Villa Seminyak Estate dan Spa Royal 8, Jl Nakula Gg Baik Baik, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Saat itu kedua korban asal Italia Principe Nerini dan Camilla Guadagnuolo sedang tertidur langsung bangun ketika mendengar suara ledakan. Lalu, kedua tersangka bersama dua pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) menodongkan senjata tajam dan menyekap kedua korban. Selanjutnya para pelaku mengambil uang 417.794 dolar AS atau sekitar Rp5,8 miliar, 4 buah laptop, 6 buah ponsel, kamera dan hardisk, serta barang bukti terkait lainnya. Setelah itu, para korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta untuk diproses lebih lanjut. (sws, ANTARA)
Kenaikan Harga Minyak Dinilai Momentum Pakai BBM Kualitas Tinggi
Jakarta, FNN - Kenaikan harga minyak dunia dinilai bisa menjadi momentum menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) berkualitas tinggi untuk menciptakan udara lebih bersih sehingga lingkungan menjadi lebih sehat.“BBM berkualitas memiliki nilai fuel economy lebih baik sehingga jika digunakan akan memiliki jarak tempuh yang lebih jauh,” kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Menurutnya, masyarakat juga harus memperhatikan fuel engine requirement, melihat persyaratan kualitas BBM yang ditentukan produsen kendaraan bermotor.Dia menjelaskan pada kendaraan bensin dengan konsekuensi penerapan Standar Euro 2, semua varian sepeda motor dan mobil memiliki compression ratio minimal 9:1. Sebagai contoh, sepeda motor Honda Scoopy memiliki compression ratio 9,2:1. Kemudian mobil LCGC dan MPV kelas 1.500 cc ke bawah memiliki compression ratio 10:1. Sedangkan mobil kelas menengah 11:1, mobil mewah 11:1 atau 12:1.“Kendaraan dengan compression ratio 9:1 membutuhkan bensin dengan RON minimal 91. Sedangkan kendaraan dengan compression ratio 10:1 ke atas membutuhkan bensin dengan RON minimal 95,” katanya.Jika dipaksakan menggunakan BBM berkualitas rendah, lanjut Ahmad, kendaraan akan ngelitik (knocking) dengan beberapa konsekuensi. Pertama, mobil menjadi tidak bertenaga karena bensin dengan nilai RON (Research Octane Number) lebih rendah dari kebutuhan mesinnya akan terbakar oleh kompresi piston di ruang pembakaran mesin tanpa didahului percikan api busi.Kedua, self ignition akan menyebabkan bensin lebih boros sekitar 20 persen karena terbakar percuma tanpa menghasilkan tenaga sehingga untuk menempuh jarak tertentu membutuhkan bensin lebih banyak. Ketiga, dengan borosnya bahan bakar maka hal ini akan meningkatkan emisi baik emisi rumah kaca (CO2) maupaun emisi pencemaran udara seperti PM, HC, CO, NOx, Sox.“Belum lagi terjadinya detonasi yang menyebabkan keretakan piston, kerusakan ring-piston, busi, dan lain lain karena efek self ignition,” katanya.Pada kendaraan solar, tambah Ahmad, kendaraan Standar Euro 2 membutuhkan BBM dengan kadar belerang max 500 ppm. Sebagai contoh, solar 48 memiliki kadar sulfur rata-rata 1378 ppm (2019).Menurut dia, jika dipaksakan, Diesel Particulate Filter (DPF) akan mengalami kerusakan karena sulfur, karena dikendalikan secara elektronik, kerusakan DPF akan menghentikan fungsi kendaraan secara keseluruhan.“Praktis sejak 2007 tidak ada lagi kendaraan yang membutuhkan bensin dengan RON di bawah 91 dan solar dengan CN di bawah 51. Selain bensin maupun solar harus dengan kadar sulfur tidak lebih dari 500 ppm (Standard 2/II) dan tidak lebih dari 50 ppm sejak Oktober 2018 (Standard Euro 4/IV),” ujarnya. (sws, ANTARA)
KPK Periksa Dua Saksi Swasta Dalami Pengerjaan Proyek Gereja di Mimika
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dari pihak swasta untuk mendalami pengerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua.Dua saksi tersebut masing masing Supriyanto dan Fauzi dari PT Waringin Megah. KPK telah memeriksa keduanya di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, di Kabupaten Sidoarjo, Jumat (11/3).\"Keduanya hadir dan didalami pengetahuannya antara lain proses keikutsertaan perusahaan para saksi dalam pengerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32,\" kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.KPK pada Jumat (11/3) juga memanggil tiga saksi lainnya yang berasal dari unsur swasta, yakni Yudha K Patandianan, Yanti Hafid, dan Yatty Mayaut. Namun, ketiganya tidak memenuhi panggilan tim penyidik.\"Yudha K Patandianan (swasta) tidak hadir dan mengonfirmasi dilakukan penjadwalan ulang,\" ujar Ali.Sementara dua saksi lainnya, yakni Yanti dan Yatty tidak hadir tanpa mengonfirmasi alasan ketidakhadiran.\"KPK mengimbau untuk kooperatif kembali hadir pada pemanggilan tim penyidik selanjutnya,\" katanya pula.KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pelaksanaan dalam pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika.KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.Tim penyidik hingga saat ini masih mengumpulkan alat bukti dengan memanggil para saksi yang terkait dengan kasus tersebut. (sws, ANTARA)
Kalau Tiga Periode Gagal, Bakal Banyak Yang Siapkan Jet Pribadi
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN SETELAH upaya menunda pemilu hampir pasti gagal, orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) beraharap upaya tiga periode masih bisa tercapai. Namun, semua pertanda tak mendukung. Amandemen UUD untuk menampung keinginan tiga periode masih dikeliling gunung terjal. Memang tidak mustahil. Cuma, Jokowi lebih baik bersiap-siap ke arah yang lain. Berbagai laporan di balik layar menyebutkan bahwa para pentolan rezim berusaha sangat serius agar Jokowi bisa menjabat tiga periode. Ada berbagai formula yang muncul. Tapi, intinya adalah para penguasa akan menggunakan segala cara untuk menggolkan tiga periode. Dan ini sedang berjalan. Gerombolan penguasa pastilah punya kekuatan luar biasa. Mereka memiliki sumber duit besar dan tangan-tangan kekuasaan untuk mengusahakan amandemen tiga periode atau penundaan pemilu 2-3 tahun. Tetapi, tidak ada jaminan mereka akan berhasil. Sebab, ada kekuatan rakyat (people power) yang bukan milik rezim edan. Kekuatan rakyat bisa menggagalkan rencana rezim untuk memperpanjang masa kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi kalau Jokowi gagal tiga periode atau perpanjangan 2-3 tahun? Sudah pasti akan ada situasi yang spektakuler. Pendulum kekuatan rakyat (people power) akan memukul rezim. Kegagalan tiga periode atau penundaan pemilu akan dianggap sebagai kejatuhan penguasa zalim. Dan memang persepsi penguasa zalim itu sudah bertahun-tahun tertancap di benak publik. Jokowi tidak akan dilihat menyelesaikan masa jabatannya biasa-biasa saja. Rakyat tidak akan memperlakukan Jokowi selesai dua periode sebagaimana SBY menyudahi 10 tahun kepresidenannya. Jokowi akan dianggap “digulingkan” oleh rakyat. Padahal, dia berhenti sesuai konstitusi. Mengapa bisa dipersepsikan “digulingkan” oleh rakyat? Karena perjuangan untuk mencegah tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Jokowi sangat berat. Banyak aktivis pro-demokrasi pro-konstitusi yang mempertaruhkan jiwa-raga. Mereka terancam masuk penjara atau bahkan terancam mati. Tentu saja, presiden yang dipersepsikan “digulingkan” oleh rakyat dianggap punya banyak masalah selama dia berkuasa. Bisa jadi masalah penyalahgunaan kekuasaan; penegakan hukum tebang pilih; atau dugaan tersangkut berbagai kasus yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Jokowi. Persepsi ini sangat berbahaya. Begitu Pak Jokowi keluar dari Istana pada 20 Oktober 2024, sangat mungkin akan bermunculan tuntutan publik. Tuntutan agar dilakukan pengusutan terhadap berbagai peristiwa atau kasus yang melibatkan para pejabat tinggi semasa kepresidenan Jokowi. Begitu banyak kasus yang ditangani secara sewenang-wenang. Misalnya kasus pembunuhan KM-50, kasus Novel Baswedan, penistaan agama oleh orang-orang yang dilindungi penguasa, dlsb. Bahkan, sangat mungkin akan muncul tuntutan agar dugaan penipuan pilpres 2019 juga diusut. Termasuk mengusut dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPU 2019 (Arief Budiman). Sudah pasti publik menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan banyak pejabat tinggi atau anggota keluarga Jokowi. Ada korupsi Jiwasraya, Bumiputra, Asabri, Garuda, dll. Mungkin juga akan dituntut pengusutan bisnis tes PCR yang diduga menghasilkan keuntungan besar secara ilegal untuk para pejabat tinggi dan sekian banyak pengusaha. Kelihatannya, Jokowi sendiri merasakan adanya kemungkinan dia dan orang-orang dekatnya akan dikejar hukum. Banyak pihak yang menunggu-nunggu tanggal 20 Oktober 2024 ketika Jokowi harus meninggalkan Istana untuk kemudian menjadi orang biasa lagi tanpa kekuasaan. Gagal tiga periode, gagal menunda pemilu. Saat-saat itu memang membuat banyak orang dag-dig-dug. Mungkin tidak hanya sampai di situ. Diperkirakan akan banyak yang menyiapkan jet-jet pribadi. Boleh jadi, sejak hari ini pun sudah banyak yang menyusun rute inter-continental dengan jet pribadi agar tidak terjamah “people power” (kekuatan rakyat).[]
KPK Dalami Aliran Uang Eks Bupati Buru Selatan dari ASN
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran uang yang diterima tersangka mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Buru Selatan, Maluku.KPK pada Jumat (11/3) telah memeriksa sembilan saksi untuk tersangka Tagop dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.\"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka TSS dari berbagai proyek maupun adanya permintaan tersangka TSS dari para ASN di Pemkab Buru Selatan,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Sembilan saksi itu, yakni Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Buru Selatan Dominggus Junydi Seleky, Direktur PT Mutu Utama Konstruksi 2006-2018 Merill Leiwakabessy, Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Semuel R Teslatu, PNS UKPBJ Kabupaten Buru Selatan S Husein Alaydrus, Bendahara Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Buru Selatan Roy Agustinus Lesnussa.Kemudian, PNS UKPBJ Kabupaten Buru Selatan Slamet Pujianto, mantan Kepala Bappeda dan mantan Kadis PU Syahroel A.E. Pawa, La Amin selaku karyawan, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Aji Titawael.Pemeriksaan mereka dilakukan di Gedung Mako Satuan Brimobda Polda Maluku, Kota Ambon.Selain itu, KPK juga menginformasikan seorang saksi tidak menghadiri panggilan, yaitu Rony Teslatu selaku Kepala SD Kristen. KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap saksi tersebut.KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus itu, yakni Tagop dan pihak swasta Johny Rynhard Kasman (JRK) sebagai penerima suap serta Ivana Kwelju (IK) dari pihak swasta sebagai pemberi suap.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021 diduga memberikan perhatian lebih untuk berbagai proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru Selatan, bahkan sejak awal menjabat.Perhatian lebih Tagop tersebut di antaranya ialah mengundang secara khusus kepala dinas dan kepala bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.Kemudian, Tagop merekomendasikan dan menentukan secara sepihak rekanan mana saja yang dapat dimenangkan untuk mengerjakan proyek, baik melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk \"fee\" senilai 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Khusus untuk proyek dari dana alokasi khusus, besaran \"fee\" ditetapkan sekitar 7 sampai 10 persen dan ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 bernilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) bernilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) bernilai proyek Rp14,2 miliar, serta peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar.Atas penerimaan sejumlah \"fee\" tersebut, Tagop diduga menggunakan orang kepercayaannya bernama Johny untuk menerima sejumlah uang dengan menggunakan rekening bank miliknya. Selanjutnya, uang itu ditransfer ke rekening bank milik Tagop.KPK pun menduga sebagian dari nilai \"fee\" yang diterima oleh Tagop sekitar Rp10 miliar diberikan oleh Ivana, karena telah dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus pada tahun 2015. (sws, ANTARA)
Telaah: Dari Tenda Menjadi Istana, Nusantara Generasi Beta
Jakarta, FNN - Naiklah mobil dari pusat Kota Balikpapan ke arah utara sampai kawasan Pelabuhan Klotok Kampung Baru, kemudian menumpang sampan bermotor sekitar 40 menit melewati Pulau Balang menyusuri teluk yang menusuk Kalimantan Timur. Setelah sampai di sebuah dok lokal, berkendara off road melintas jalanan tanah bergelombang. Setengah jam kemudian Anda akan sampai tujuan, sebuah mimpi bertajuk Nusantara. Di sana, sarang serangga dan tenda di tengah belantara berada, kelak, dijelmakan menjadi pusat kuasa mahkota Indonesia. Selama tujuh tahun Presiden Jokowi membangun landasan kesahihan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Transformasi maruah dari bangsa yang memonetisasi alam menjadi rumpun yang kreatif memanfaatkan kerahmatan otak manusia. Kini ia menghentakkan benak kita dengan gagasan ibu kota baru. Jokowi mengajak kita bermimpi lebih besar lagi. Impian Generasi X, yang harus menjadi misi para milenial, untuk kebesaran Indonesia Generasi Beta. Di paruh akhir kedua jabatannya, Jokowi tak perlu menuai prahara baru. Warisan presiden ke tujuh Indonesia sudah nyata. Bukan Joko Widodo kalau hanya puas melihat bangsanya besar hanya karena sejarah dan besarnya wilayah Indonesia. Bukan gaya presiden murni sipil pertama yang dipilih langsung oleh rakyat itu kalau tidak menoreh sejarah baru, mewujudkan takdir dengan mimpi keagungan yang lebih merata untuk demokrasi ketiga terbesar dunia. \"(Presiden Jokowi) mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) ini namanya Nusantara,\" kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagaimana dilaporkan ANTARA (17/1/2022). Pemilihan nama \"Nusantara\" merupakan keputusan sempurna sebagai sebuah terma yang membingkai zamrud khatulistiwa sejak abad 14. Keberhasilan adalah mimpi yang dibesut gairah, direka dengan ilmu, sebelum dituai kerja keras. Mimpi telah diutarakan dalam cetusan ibu kota baru. Semangat telah ditunjukkan dengan ikhtiar perbaikan jalan menuju IKN dan Jembatan Balang yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara. Ditambah lagi dengan show-of-intent perkemahan presiden di titik pusat Nusantara. Persiapan, studi banding, serta pematangan rencana terus berjalan dengan selesainya arsitektur dasar IKN, prakiraan pembiayaan dan pembentukan Otorita IKN serta UU No.3/2022. Kini kerja keras harus dimulai. Tidak ada garis yang mentakdirkan Jakarta sebagai ibu kota abadi. Gedung Sate yang menjadi ikon Jawa Barat dibangun pemerintah kolonial saat Bandung akan dijadikan pusat pemerintahan Hindia-Belanda. Selama revolusi kemerdekaan, ibu kota pernah pindah ke Yogyakarta dan Bukittinggi. Presiden Sukarno pernah juga mempertimbangkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Dan Presiden Soeharto tahun 1997 juga merujuk daerah Jonggol sebagai lokasi ibu kota baru. Perpindahan ibu kota solusi yang lazim di dunia. Ankara menggantikan Istambul sebagai pusat pemerintahan Turki tahun 1923. Ibu Kota Kazakhstan pindah dari Alamty ke Astana tahun 1998, Nigeria memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja 1991, dan Rio de Janeiro digantikan Brasilia sebagai Ibu Kota Brazil tahun 1960. Kemudian pemerintah Australia menjadikan Canberra sebagai ibu kota dari Melbourne pada 1927, dan Tanzania memindahkan ibu kotanya dari Dar Es Salaam ke Dodoma 1996. Presiden Ayub Khan tahun 1963 memindahkan ibu kota Pakistan dari Karachi ke Islamabad, dan pada 1974 Lilongwe menjadi ibu kota Malawi menggantikan Zomba. Visi politik dan integrasi ekonomi jangka panjang menjadi salah satu sebab utama keputusan perpindahan. Harus diingat juga bahwa banyak ibu kota negara dunia tumbuh organik sebagai warisan penjajah, seperti Jakarta. Pemilihan Canberra menengahi persaingan dua sentra ekonomi besar Australia – Sydney dan Melbourne. Lokasi Brasilia di tengah Brazil, mengubah strategi pembangunan dari daerah pesisir ke pedalaman. Penunjukan Brasilia juga memutuskan sejarah kolonial saat Rio de Janeiro menjadi ibu kota kerajaan Portugal di awal abad ke 19. Ketidakmerataan pembangunan adalah masalah klasik selama 76 tahun Indonesia merdeka. Pembangunan Jawa-sentris masih nyata. Urbanisasi dan peran kota sebagai mesin ekonomi adalah realita sejak adanya revolusi industri. Laporan UNCTAD (Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan) menyebutkan 56,2 persen penduduk dunia tinggal di kota. Di Indonesia, 56,7 persen penduduk kini tinggal di perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035, Bank Dunia juga memprediksi menjadi 70 persen di 2045. Menurut perusahaan konsultan global McKinsey, penduduk kota Indonesia saat ini menyumbangkan 74 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Sumbangan itu diproyeksikan akan menjadi 86 persen sebelum 2030. Daftar Worldatlas.com tentang 20 kota Asia Tenggara dengan penduduk terbanyak menunjukkan delapan berasal dari Indonesia, di mana lima kota berada di Pulau Jawa. Bisa diprediksi bahwa sentralisasi Jawa dan stagnasi akan berlanjut jika Indonesia tidak menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Nusantara strategi masa depan yang lebih inklusif dalam menjawab tantangan ini. Adalah fakta bahwa kualitas hidup dan ekosistem Jakarta telah terdegradasi sampai tingkat mengkhawatirkan. Dengan kepadatan penduduk lebih dari 16.900 jiwa/kilometer persegi, Jakarta sasaran pencari nafkah. Daerah aglomerasi menambahkan beban signifikan pada infrastruktur Jakarta. Menurut BPS, pra-pandemi, 2,1 juta komuter dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) setiap harinya menuju Jakarta. Data PT KAI juga menunjukkan dari 2015 sampai 2019 penumpang kereta komuter Jabodetabek naik 30 persen. Dengan lebih dari 3,3 juta mobil dan 16,1 juta sepeda berkeliaran, tak heran Jakarta sinonim dengan kata \"macet\". Sebelum pandemi, aplikasi Waze mengukur kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta merambat pada 19 kilometer/jam. Analisis perusahaan peta digital Tomtom, menyimpulkan pengendara mobil Jakarta kehilangan waktu setara tiga hari setahun akibat kemacetan. Berita tenggelamnya Jakarta berulang disiarkan. Para peneliti semua berkesimpulan sama: Jakarta mengalami penurunan muka tanah antara 0,1 sampai 8 cm per tahun. Dalam parodi, film dan lagu, anekdot beratnya kehidupan Jakarta menjadi bagian dari kosa kultural kita. \"Ternyata kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota,\" ucap Ateng dalam sebuah film komedi klasik dari tahun 1981. Dan siapa yang tak kenal dendang Grup Kembar: “Sapa suruh datang Jakarta, sandiri suka, sandiri rasa, eh do e sayang”. Tidak salah jika masih ada yang skeptis tentang pembentukan Nusantara. Dan persiapan IKN saat ini pun masih banyak kekurangan. Tapi ini lah yang disebut mewujudkan sebuah impian. Ini lah yang namanya ikhtiar untuk kemajuan, bukan kesempurnaan. Pada 1960an Indonesia adalah negara miskin. Tapi keterbatasan fisik dan ekonomi ini tidak membendung impian kebesaran membangun Monumen Nasional ataupun stadion terbesar di Asia Tenggara. nak Indonesia mana yang kini tak mengenal Monas (Monumen Nasional) sebagai simbol nasional, ataupun bangga akan kemegahan kompleks olah raga Gelora Bung Karno yang terakhir menjadi perhatian dunia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Nusantara bukanlah komoditas politik, atau eigendom (hak milik) seorang presiden. Nusantara adalah warisan masa depan yang kita wujudkan untuk kebanggaan cucu kita. (mth/Antara)
POPULER
