ALL CATEGORY
Kejaksaan Resmi Keluarkan SKP2 untuk Nurhayati
Jakarta, FNN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon resmi mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) yang menetapkan penghentian penuntutan perkara pidana atas nama tersangka Nurhayati. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyebutkan, surat tersebut resmi dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dengan Nomor: PRINT-01/M.2.29/Ft.1/03/2022 tanggal 01 Maret 2022. \"SKP2 telah diserahkan oleh Kasi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Suwanto kepada N binti RS yang didampingi penasehat hukum, Wasmin Janata pada pukul 22.00 WIB bertempat di kediaman N binti RS (Dusun II Gg Kongi RT002/002 Desa Citemu Kec. Mundu Kabupaten Cirebon),\" kata Leonard, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa malam. Penghentian kasus Nurhayati setelah penyidik Polresta Cirebon dan Kejari Cirebon melakukan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti). Tahap II tersebut dilakukan karena perkara Nurhayati telah dinyatakan P-21. Terkait barang bukti yang ada dalam perkara Nurhayanti, Panggabean mengatakan akan dipergunakan untuk tersangka Supriyadi, Kepala Desa Citemu, dengan register bukti No.RB-02/2022 dalam perkara tindak pidana korupsi pada APBDes Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, menyatakan Polri dan Kejaksaan sepakat menghentikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Nurhayati, dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2), Selasa malam. “Jadi terkait kasus Nurhayanti malam ini juga selesai,” ujar dia, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam. (sws)
Kemarin, Kasus Nurhayati Tuntas hingga Lanjutan Perkara Binomo
Jakarta, FNN - Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Selasa (1/3), mulai dari Polri menyatakan kasus Nurhayati selesai hari ini, hingga Polisi sebut Indra Kenz tutupi pemilik platform Binomo.Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum Kantor Berita ANTARA.1. Polri menyatakan kasus Nurhayati selesai hari iniKepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, menyatakan polisi dan Kejaksaan sepakat menghentikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Nurhayati, dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2), Selasa malam (1/3).“Jadi terkait kasus Nurhayati malam ini juga selesai,” ujar Dedi dalam konferensi pers, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam (1/3).Selengkapnya baca di sini.2. KPK setor Rp3,8 miliar ke kas negara dari eks petinggi Waskita KaryaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetor ke kas negara senilai total Rp3,8 miliar yang merupakan uang denda dan uang pengganti dari terpidana mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya (Persero) Fathor Rachman.Rachman adalah terpidana perkara korupsi terkait pelaksanaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya. Ia telah divonis selama 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.Selengkapnya baca di sini.3. Kapolri pastikan sinergisme TNI dan Polri kawal PENKepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, memastikan sinergisme antara TNI dan Polri selalu bekerja mengawal kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk pemulihan ekonomi nasional.\"Kami akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah dan memberikan dukungan terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional,\" kata dia, saat memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.3. KPK: Hutama Karya wajib bayar Rp40,8 miliar untuk kasus proyek IPDNKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kepada dua direksi PT Hutama Karya (HK) soal kewajiban perusahaan itu untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus korupsi pembangunan kampus IPDN sebesar Rp40,8 miliar.Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto, dan Direktur Keuangan PT Hutama Karya, Hilda Savitri, menghadiri panggilan tim penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.5. Polisi sebut Indra Kenz tutupi pemilik platform BinomoDirektur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Whisnu Hermawan, menyebutkan, tersangka penipuan investasi aplikasi Binomo, Indra Kenz, terindikasi menutupi siapa pemilik platform yang merugikan masyarakat mencapai Rp3,8 miliar.“(terkait) Pijakan Binomo itu, Indra Kenz itu mengatakan dia tidak kenal, dia menutupi,” ungkap Hermawan, saat dimintai keterangan di Mabes Kepolisian Indonesia di Jakarta, Selasa (1/3). (sws)Selengkapnya baca di sini.
Polres Pematang Siantar Gelar Operasi Keselamatan Toba 2022
Medan, FNN - Kepolisian Resor Pematang Siantar menggelar apel operasi mandiri kewilayahan Keselamatan Toba 2022 di Lapangan Apel Polres Pematang Siantar, Selasa.Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy SB Siregar yang membacakan amanat Kapolda Sumut, menyampaikan pelaksanaan apel gelar pasukan ini sebagai bentuk kesiapan personel dan sarana prasarana yang akan dilibatkan pada operasi Keselamatan Toba 2022.Sekaligus menunjukkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada publik sehingga masyarakat Sumatera Utara dapat patuh dan disiplin dalam berlalu lintas.\"Diharapkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dapat menurun dan penyebaran pandemi COVID-19 dapat dicegah,\" ucap Kapolres.Boy mengatakan, sasaran operasi Keselamatan Toba 2022 yakni para pelaksana operasi mampu mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sebelum pada saat dan pascaoperasi.Gangguan tersebut dapat menghambat dan mengganggu kamseltibcarlantas serta penyebaran pandemi COVID-19 khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.\"Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 14 hari, mulai 1 Maret dengan target operasi yakni masyarakat pengguna jalan, dan kendaraan angkutan,\" katanya.Kapolres menyebutkan, target capaian pada Operasi Keselamatan Toba 2022 antara lain memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 dan mencegah terjadinya kerumunan massa, terjadinya kamseltibcar lantas pada jalur tol, arteri dan tempat wisata pemasangan spanduk.Apel Operasi Keselamatan Toba 2022 dihadiri Dandempom I/1 Pematang Siantar Mayor CPM Junilham Sitorus, Waka Polres Pematang Siantar Kompol Ismawansa, Kapolsek, personel Kodim 0207/Sml, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. (sws)
Kemarin, PPKM Tingkat 4 hingga TNI-Polri Tidak Ikut Berdemokrasi
Jakarta, FNN - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (1/3), mulai dari PPKM tingkat 4 bertambah menjadi tujuh daerah di Inmendagri terbaru, hingga Presiden Jokowi sebut tentara dan polisi tidak bisa ikut dalam demokrasi.Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.1. PPKM tingkat 4 bertambah menjadi tujuh daerah di Inmendagri terbaruPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk tingkat 4 pada Instruksi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang terbaru bertambah dari empat daerah menjadi tujuh daerah.\"Dalam Inmendagri Nomor 13/2022 untuk Jawa-Bali terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 4, yaitu Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Salatiga, Magelang, dan Kota Madiun,\" kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.2. Presiden tegaskan transformasi ekonomi tidak lagi ekspor barang mentahPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa transformasi ekonomi dimulai dari hilirisasi industri yang tidak lagi mengandalkan ekspor bahan mentah, melainkan pada ekspor barang setengah jadi atau barang jadi.\"Sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu, kita mengirim bahan mentah, sampai sekarang juga mentah. Itu harus kita stop, stop, stop. Kita tidak dapat apa-apa,\" tegas Presiden saat menghadiri Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.3. Panglima TNI Andika Perkasa terpapar COVID-19Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, terpapar Covid-19 sehingga tidak dapat menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan POLRI Tahun 2022.\"Yang saya hormati panglima TNI, yang pagi hari ini diwakili oleh kepala Staf Angkatan Laut karena beliau baru terkena Covid-19,\" kata Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.4. Jokowi: Delapan dari sembilan fraksi DPR setuju pemindahan IKNPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.\"Ibu Kota Negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR,\" kata Presiden Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.5. Jokowi: Tentara dan polisi tidak bisa ikut dalam demokrasiPresiden Joko Widodo menegaskan anggota TNI dan Kepolisian Indonesia tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi.\"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu, ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, eh tidak boleh,\" kata dia, di acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3). (sws)Selengkapnya baca di sini.
.jpg)
Dirtipidkor Polri Masyarakat Tak Usah Takut Laporkan Korupsi
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan masyarakat tidak perlu takut melapor adanya dugaan tindak pidana korupsi, karena peran serta masyarakat dilindungi dalam undang-undang. “Terhadap peran serta masyarakat tadi, kalau kami lihat enggak usah takut (melapor), memang dituntut peran serta masyarakat itu di dalam penegakan pemberantasan korupsi, itu ada diatur dalam undang-undang dan dia (pelapor) memang secara aturan itu memang dilindungi oleh aturan seperti Itu,” kata Cahyono di Mabes Polri, Selasa, 1 Maret 2022, malam. Hal ini disampaikan Cahyono terkait dengan kasus Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Padahal Nurhayati sebagai pihak yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Terkait penanganan kasus Nurhayati, Polri dan Kejaksaan telah sepakat untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tersebut dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutat (SKP2) oleh Kejaksaan Negeri Cirebon. Penerbitan SKP2 ini dilakukan setelah penyidik Polresta Cirebon melakukan penyerangan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cirebon, Selasa malam. Penyerahan tahap II ini tidak dihadiri oleh Nurhayati sebagai tersangka, karena tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar Covid19. Menurut Cahyono, proses untuk menghentikan perkara Nurhayati ini hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan. “Jadi kami udah sepakat kasus ini mau di-SP2, apa dihentikan penuntutannya. Tetapi kami secara teknis yuridisnya bagaiman yang ideal. Karena berkas sudah P-21 tentunya harus dilakukan tahap II,” kata Cahyono. Cahyono juga menekankan, bahwa dalam menyelesaikan perkara Nurhayati, antara penyidik Polri dan Kejaksaan bersama-sama mencari teknis yuridis, oleh karena itu penghentian perkara tersebut dinilai agak terlambat. “Memang harus bijak kami, sehingga dikemudian hari ini tidak ada tuntutan-tuntutan hukum dari pihak-pihak lain,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik karena banyak pihak menilai ia merupakan salah satu pelapor/pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana desa di Citemu. Penetapan Nurhayati sebagai tersangka oleh Polres Cirebon pada minggu ini pun menuai kritik dan protes masyarakat serta berbagai organisasi masyarakat sipil. (MD).
BPS: Produksi Padi NTB Naik, Mencapai 1,42 Juta Ton pada 2021
Mataram, FNN - Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis produksi padi di provinsi itu mencapai 1,42 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2021 dari luas lahan tanam mencapai 276.210 hektare.\"Produksi padi NTB pada 2021 meningkat sebanyak 102.370 ton atau sebesar 7,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1,32 juta ton GKG,\" kata Kepala BPS NTB Wahyudin, di Mataram, Selasa.Ia mengatakan jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi beras NTB mencapai 808.510 ton pada 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 58.300 ton atau 7,77 persen dibandingkan produksi beras tahun sebelumnya sebesar 750.200 ton.Produksi padi terbesar, kata Wahyudin, terjadi di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 357.910 ton, disusul Kabupaten Sumbawa sebanyak 287.480 ton, Lombok Timur 250.210 ton, dan Kabupaten Bima 180.920 ton.Sementara produksi padi di Kabupaten Lombok Barat mencapai 126.050 ton, Dompu 91.060 ton, Sumbawa Barat 67.420 ton, Lombok Utara 30.280 ton, Kota Mataram 16.650 ton, dan Kota Bima 11.560 ton.\"Kabupaten Lombok Tengah masih tetap menjadi daerah penghasil padi terbanyak dari 10 kabupaten/kota di NTB,\" ujarnya.Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Muhammad Riadi mengatakan capaian produksi padi sebanyak 1,42 juta ton pada 2021 atau meningkat sebesar 7,77 persen di melampaui prediksi karena targetnya masih di kisaran 1,3 juta ton atau hampir sama dengan tahun sebelumnya.Menurut dia, produksi padi mengalami peningkatan sebagai dampak dari adanya intensifikasi pertanaman adan program optimalisasi lahan dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan sarana infrastruktur pertanian.\"Selain dari bantuan pemerintah pusat, ada juga dana dari anggota Dewan dalam bentuk perbaikan embung dan pembangunan embung baru, itu juga menjadi faktor pendorong sehingga indeks pertanaman naik,\" katanya. (mth)
Penerbangan di Bandara Hasanuddin Makassar Naik 2,6 Persen
Makassar, FNN - Aktivitas penerbangan domestik yang datang, berangkat, dan transit, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Januari 2022 mengalami kenaikan 2,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya.\"Dari Desember 2021 ke Januari 2022 itu ada peningkatan aktivitas penerbangan domestik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yakni dari 730.195 penumpang menjadi 749.193 penumpang. Kalau secara persentase naik sedikit, 2,6 persen,\" ujar Kepala BPS Sulawesi Selatan (Sulsel) Suntono di Makassar, Selasa.Ia mengatakan hingga Januari 2022 penerbangan di Sulawesi Selatan masih melayani domestik. Sementara penerbangan internasional masih ditutup menunggu kebijakan pemerintah pusat seiring dengan perkembangan COVID-19.Suntono menjelaskan fluktuasi aktivitas penerbangan domestik banyak dipengaruhi oleh situasi daerah dengan tingkat atau zona suatu daerah terhadap penularan COVID-19.Sementara untuk penerbangan internasional, sebagian negara sudah mulai membuka diri dan Indonesia juga telah membuka penerbangan internasional, namun masih terbatas.Ia menyatakan aktivitas penerbangan domestik bisa meningkat atau turun karena adanya pelonggaran kebijakan pada penerbangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.\"Untuk penerbangan kita sejak dilonggarkan beberapa bulan lalu itu, aktivitas penerbangan penumpang fluktuatif, kadang naik dan kadang turun,\" terangnya.Untuk jumlah penumpang domestik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang datang pada Januari 2022 adalah 358.817 atau mengalami penurunan 1,81 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang pada Desember 2021 sebanyak 365.425 orang.Ia menyebutkan jika membandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 43,20 persen menjadi 358.817 orang pada Januari 2022 dibanding 250.579 orang pada Januari 2021.Untuk jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Januari 2022 berjumlah 250.579 atau mengalami kenaikan 16,08 persen dibandingkan Desember 2021 yakni 182.407 penumpang. (mth)
DPD RI Dukung Keterlibatan Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung keterlibatan kaum perempuan dalam pemulihan ekonomi nasional, karena perempuan banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga.\"Laki-laki memang merupakan kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Tapi fakta yang ada di lapangan, kaum perempuan juga banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga,\" kata senator asal Jawa Timur itu di Surabaya, Selasa.Ia mencontohkan peran perempuan dalam menopang perekonomian, mulai dari membuka usaha kecil-kecilan di rumah, seperti berdagang, membuka usaha jahit atau jasa pelayanan lainnya, hingga berjualan ke pasar atau berkeliling.LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur itu mengatakan pada tingkat yang lebih luas, keterlibatan perempuan dalam dunia usaha tidak diragukan lagi, karena perempuan sebagai pengusaha dan pebisnis, juga dalam usaha perdagangan serta investasi, semakin hari semakin tampak perannya.\"Hal ini ditunjang karena perempuan lebih tekun dan ulet. Dari sini kita bisa melihat betapa peran perempuan sangat luar biasa, khususnya dalam sektor ekonomi,” katanya, menjelaskan.LaNyalla mengatakan perempuan juga telah mengambil peran lebih, bukan sekadar mengurus rumah tangga, tapi juga berperan ganda, yakni mampu menjadi pengusaha di luar tugas semestinya.Sementara itu, katanya, berdasarkan data KemenPPPA, partisipasi perempuan dalam perekonomian di Indonesia mencapai 61 persen, dengan aktivitas usaha skala UMKM yang hampir setengahnya dimiliki serta dikelola oleh perempuan.“Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tren pengusaha perempuan atau pebisnis perempuan,” katanya.Untuk itu, LaNyalla mendukung upaya pemerintah agar KemenPPPA terus memfasilitasi dan menginisiasi kelompok atau komunitas pengusaha perempuan, seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Asia Africa Chamber of Commerce (AACC) atau organisasi serupa lainnya.“Sehingga peran perempuan di bidang perdagangan dan investasi semakin besar. Dengan demikian pemulihan ekonomi akan semakin terdongkrak dan mengalami percepatan pemulihan,” katanya. (mth)
Badan Bahasa: Pemerintah Daerah Wajib Lindungi Bahasa Kedaerahan
Palembang, FNN - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Badan Bahasa Kemendikbud Ristek) menyatakan pemerintah daerah wajib melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan mereka agar jangan sampai punah, termasuk Sumatera Selatan.Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Ristek Prof E Aminudin Aziz di Palembang, Selasa, mengatakan kewajiban itu termaktub dalam Undang-undang (UU) Bahasa Nomor 24 tahun 2009, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\"Di situ disebutkan pemerintah daerah wajib melindungi, mengembangkan, membina bahasa, aksara dan sastra daerah,\" kata Prof Aminudin Aziz seusai menandatangani nota kesepakatan terkait pengembangan dan pembinaan bahasa bersama lima universitas di Sumatera Selatan di Palembang, Selasa.Menurut Prof Aminudin, kewajiban pemerintah yang dimaksud berdasarkan UU ialah menyediakan anggaran, memfasilitasi pemberdayaan, menggerakkan sumber daya meliputi komunitas bahasa/literasi yang ada di daerah tersebut.\"Kami Badan Bahasa di tingkat Pusat ini memberikan dorongan memfasilitasi pada kepakarannya, apa yang dibutuhkan di tingkat daerah dalam hal itu (melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan),\" imbuhnya.Jadi, kata dia, bila terjadi kepunahan bahasa, aksara dan sastra didaerah tersebut maka akan menjadi \"dosa\" bagi pemerintah daerah setempat.\"Akan menjadi \"dosa\" pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus berkepentingan melaksanakan ini memfasilitasi dan memberikan aturan turunan yang jelas,\" kata dia.Penandatanganan nota kesepakatan bersama lima universitas itu merupakan salah satu bentuk dorongan dari pihaknya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemeliharaan bahasa daerah di Sumatera Selatan sehingga tidak terjadi kepunahan.Di mana, kelimanya itu ialah Universitas Baturaja (Kabupaten OKU), Universitas Tridinanti, Universitas Bina Darma, Universitas Nurul Huda, dan Universitas PGRI Palembang.\"Sebab dengan sumber daya yang dimiliki universitas itu selain memberikan atau membudayakan bahasa daerah dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, nantinya akan membantu mengumpulkan setiap kosakata bahasa daerah Sumsel sehingga bisa masuk KBBI,\" kata diaSehingga dengan begitu, kata dia, bahasa daerah Sumsel akan bisa dikembangkan secara luas dan dapat terlindungi dari ancaman kepunahan.Sementara Kepala Balai Bahasa Sumatera Selatan Umar Solikhan mengatakan pihaknya bersama pemerintah setempat terus berupaya melakukan perlindungan Bahasa, Aksara dan sastra tersebut.Menurutnya, perlindungan dilakukan beberapa tahapan yakni pemetaan dan kajian vitalitas setelah itu upaya pencatatan atau registrasi bahasa.Di mana, berdasarkan pemetaan bahasa yang dilakukan tahun 2014 diketahui, bahasa dialek Melayu dan Komering menjadi bahasa yang mempengaruhi kebanyakan bahasa-bahasa di Sumsel.\"Kebanyakan dialek dari bahasa melayu dan dialek Komering itu dua rumpun besar di Sumsel, selebihnya bahasa Jawa dan Bugis,\" kata dia.Setelah melakukan pendataan, dilakukan kajian vitalitas atau merevitalisasi untuk menentukan status daya hidup bahasa tersebut yang di klasifikasikan dalam keadaan aman, mengalami kemunduran atau terancam punah, dan punah.Ia menjelaskan, revitalisasi ini artinya berusaha mendeskripsikan aspek bahasa dari segi fonilogi, morfologi sintaksis, tata bahasa untuk di dokumentasikan sehingga bisa jadi bahan pembelajaran di sekolah.Sasarannya adalah, kata dia, untuk menghidupkan memasyarakatkan sastra atau bahasa itu, dengan cara memberikan pembelajaran langsung ke generasi muda, praktik dan pembiasaan supaya anak-anak memahami bahasa tersebut.\"Terakhir kami merevitalisasi Bahasa Melayu Lematang dan Komering, tahun ini bahasa Besemah. Semuanya bahasa masih aman belum ada yang masuk dalam ancaman punah ataupun punah. Hanya memang mengalami kemunduran,\" kata dia. (mth)
KSOP Tanjung Pandan Buka Gerai Penerbitan Pas Kapal Nelayan
Belitung, Babel, FNN - Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan membuka gerai layanan pembuatan pas kapal nelayan di daerah itu.Kepala KSOP Kelas IV Tanjung Pandan, Anggiat Douglas Silitonga di Tanjung Pandan, Selasa mengatakan, gerai layanan pembuatan pas kapal tersebut di peruntukan bagi kapal nelayan dengan ukuran 7 GT ke atas atau pas besar.\"Layanan ini di peruntukkan bagi nelayan yang akan mengurus pas besar kapalnya. Karena selama ini para nelayan di Belitung mengalami kendala dalam mengurus pas besar,\" katanya.Program layanan gerai pembuatan pas kapal nelayan tersebut merupakan kerja sama dari Ditjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Perkapalan dan Kelautan, KSOP Kelas IV Tanjung Pandan dan Dinas Perikanan Belitung.Selama ini nelayan di Belitung mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pas besar kapal karena tidak memiliki pelabuhan yang diberikan wewenang sebagai pelabuhan pendaftar.\"Sehingga proses pembuatan pas besar memakan waktu yang cukup panjang dan ini merupakan masalah yang berulang setiap tahun\" ujarnya.Anggiat menambahkan, maka dari itu pihaknya berinisiatif untuk membuka gerai layanan pembuatan pas besar bagi kapal nelayan di daerah itu.\"Sehingga harapan kami dengan hadirnya gerai ini akan menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan pas besar,\" katanya.Gerai tersebut akan dibuka selama lima hari kerja yang berlokasi di lumbung-lumbung nelayan di wilayah itu. Para nelayan diminta untuk menyiapkan berkas kelengkapan pembuatan pas besar.\"Tercatat sebanyak 500 kapal nelayan yang belum memiliki pas besar. Sehingga kami harapkan kehadiran gerai ini dapat mengakomodir pembuatan pas kapal tersebut,\" ujarnya. (mth)
POPULER
