ALL CATEGORY
.jpg)
KSP: Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Sembako Tahap I
Jakarta, FNN - Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan menyatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan sembako tahap satu.Abetnego mengatakan, upaya percepatan dilakukan untuk memastikan bantuan sembako berupa uang tunai total Rp600 ribu itu, bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan tuntas dalam waktu 14 hari.“Sesuai arahan Presiden, percepatan penyaluran bantuan dilakukan agar keluarga penerima manfaat bisa segera merasakan manfaat bantuan tersebut,” kata Abetnego, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.Seperti diketahui, mulai 20 Februari 2022 pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan sembako tahap satu. Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret.Bantuan sembako awalnya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk sembako, tahun ini bantuan diberikan berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan, dengan target penerima 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejauh ini, kata Abetnego, upaya Kemensos mempercepat penyaluran bantuan dengan menggandeng PT Pos Indonesia sangat efektif. Terlebih, penyaluran juga dilakukan dengan cara pengantaran langsung kepada keluarga penerima manfaat secara pintu ke pintu.“Ini sangat efektif sekali, sekaligus membantu keluarga penerima manfaat yang terbatas mobiltasnya. Seperti lansia dan penyandang disabilitas. KSP sangat mengapresiasi langkah ini,” ujar Abetnego.Abetnego mengatakan KSP sesuai wewenangnya, akan ikut mengawal program penyaluran bantuan sembako tahap satu, dengan melakukan verifikasi lapangan. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhannya terkait penyaluran bantuan.\"Semua ini dilakukan untuk memastikan bantuan bisa segera sampai dan dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat. KSP juga siap mendengar aduan masyarakat melalui kanal-kanal seperti SP4N-LAPOR! dan KSP Mendengar,” ujarnya.Abetnego juga menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum menerima satu pun keluhan atau aduan masyarakat terkait penyaluran bantuan sembako. (sws)
PPKM Level 4 Bertambah Menjadi 7 Daerah di Inmendagri Terbaru
Jakarta, FNN - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk level 4 pada Instruksi Mendagri Tito Karnavian yang terbaru bertambah dari 4 daerah menjadi 7 daerah.\"Dalam Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 4, yaitu Kota Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Salatiga, Magelang, dan Kota Madiun,\" kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa. Safrizal menjelaskan selain demi memberikan perlindungan kepada masyarakat, pencapaian target vaksinasi juga menjadi tolok ukur dalam penentuan level daerah.Safrizal menyebutkan Perpanjangan PPKM Jawa-Bali diatur melalui Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 yang berlaku 1-7 Maret 2022, sedangkan untuk wilayah luar Jawa-Bali yang diatur melalui Inmendagri Nomor 14 Tahun 2022 dan berlaku 1-14 Maret 2022.Terkait dengan perpanjangan PPKM tersebut, Safrizal ZA menyebutkan terdapat perubahan jumlah daerah yang berada pada setiap level PPKM yaitu untuk wilayah Jawa-Bali selain peningkatan pada level 4, juga terjadi peningkatan pada level 3 dari 99 daerah menjadi 108 daerah. Sedangkan untuk daerah pada Level 2 menurut dia mengalami penurunan dari 25 daerah menjadi 13 daerah, dan masih belum ada daerah yang berada di Level 1.Dia menjelaskan untuk pengaturan PPKM di luar Jawa-Bali ada peningkatan jumlah daerah yang berada pada level 3 dari 118 daerah menjadi 320 daerah. Sedangkan, daerah evel 2 dari 205 menjadi 63 daerah dan level 1 mengalami penurunan dari 63 menjadi 3 daerah.“Secara obyektif, kalau kita lihat memang jumlah daerah di level 3 dan 4 mengalami peningkatan, itu karena syarat vaksinasi yang kita perketat sebagai upaya percepatan vaksinasi di seluruh daerah,\" ujarnya.Tapi, menurut dia tren dari gelombang COVID-19 kali ini optimis diperkirakan akan menurun pada pekan depan.\"Kita optimis bahwa tren peningkatan tersebut akan menurun mulai minggu depan sejalan dengan pelandaian kasus terkonfirmasi,\" ujar Safrizal. (sws)
BNPT Perkuat Sinergi Ulama-Umara Dalam Tanggulangi Terorisme
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berkomitmen membangun harmoni bangsa dengan memperkuat sinergis antara ulama dan umara (pemerintah) sebagai bentuk kebijakan penthahelix dalam penanggulangan terorisme.Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama antara ulama dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di tengah masyarakat.Salah satu upaya sinergi ini, kata Nurwakhid, dibuktikan dengan silaturahmi Kepala BNPT Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH dan jajaran ke pimpinan Majelis Taklim Al Habib Ali Kwitang atau yang lebih dikenal dengan Majelis Habib Ali Kwitang di Kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (28/2).Habib Ali Al habsy Kwitang adalah cucu dari almarhum Al Habib Ali bin Abdul Rahman Alhabsy atau yang dikenal Al Habib Ali Kwitang (1870-1968). Beliau merupakan tokoh penyiar Islam di Jakarta pada abad 20 dan pendiri serta pimpinan pertama Majelis Taklim Kwitang yang telah melahirkan banyak ulama dan tokoh nasional.Selain sebagai tokoh penyiar Islam di Jakarta, almarhum Al habib Ali bin Abdulrahhman Al habsy semasa hidupnya juga dikenal sebagai tokoh pemersatu semua golongan. Dalam berdakwah, ia mengedepankan persatuan umat dan merangkul semua golongan serta menghindari perpecahan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT seperti yang disampaikan Nurwakhid mengharapkan agar Majlis Taklim Al habib Alhabsy Kwitang ini terus mengayomi umat dan menjadi pusat pengkaderan anak-anak bangsa yang berintegritas terhadap agama bangsa dan negara.\"Pak Kepala BNPT (Boy Rafli Amar) memandang bahwa keberadaan majlis taklim seperti ini sangat penting dalam memberikan edukasi demi masa depan yang baik bagi anak-anak bangsa yang berintegritas terhadap agama bangsa dan negara terutama di era digitalisasi saat ini,\" ujar Nurwakhid usai mendampingi Kepala BNPT dalam pertemuan tersebut.Dia mengatakan Kepala BNPT menyampaikan bahwa silaturahmi ini tentunya sekaligus untuk meningkatkan tali persaudaraan antar sesama umat dalam upaya merajut harmoni bangsa.Kepala BNPT menilai bahwa (alm) Al Habib Ali bin Abdul Rahman Al Habsy sebagaimana yang diceritakan cucunya adalah tokoh agama yang patut diteladani dalam berdakwah terutama di era sekarang yang sarat dengan pertentangan dan perbedaan yang mengarah kepada perpecahan.Karena itulah, BNPT akan menindaklanjuti silaturahmi ini melalui berbagai kegiatan yang dirancang bersama. Menurut dia, jargon BNPT “Mewujudkan Harmoni Bangsa” sejalan dengan karakter dakwah yang dikembangkan oleh Al Habib Ali Kwitang di Majlis Taklimnya.\"Beberapa kegiatan yang sangat strategis ke depan adalah pembentukan Majelis Silaturrahim Pancasila yang akan melibatkan semua majelis taklim di Jakarta. Karena secara historis majelis ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Selain itu, mendukung kegiatan peringatan Haul Al habib Ali bin Abdulrahman Alhasbsy Kwitang yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2022 mendatang,\" ujar alumni Akpol tahun 1989 ini.Selain didampingi Direktur Pencegahan, Kepala BNPT juga didampingi Sekretaris Utama (Sestama) BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo.Dalam kunjungan tersebut Kepala BNPT dan jajarannya juga menyempatkan berziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi dan shalat dzuhur berjamaah dengan cucu Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi di Islamic Center Habib Alhabsy Kwitang. (sws)
Kemarin, Pengukuhan Partai Pelita Hingga Aspirasi Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (28/2) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.1. Wapres Ma\'ruf: Keberadaan RS syariah jadi kebutuhan mendesakWakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengatakan keberadaan rumah sakit syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan umat.Menurut Wapres, pelayanan kesehatan yang sesuai prinsip syariah mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus keimanan seorang Muslim ketika menjalani pengobatan dan memperoleh pelayanan kesehatan.Selengkapnya baca disini2. Moeldoko: Selamat jalan Bapak Arifin PanigoroKepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengucapkan selamat jalan atas kepergian mendiang Arifin Panigoro, yang meninggal dunia Senin hari ini.\"Selamat Jalan Bapak Arifin Panigoro,\" tulis Moeldoko dalam akun Instagram @dr_moeldoko yang dikutip di Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini3. Pemerintah tampung aspirasi penundaan Pemilu Serentak 2024Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,\" kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini4. Ketua MPR: Perlu regulasi tentang aset kripto dan \"digital trading\"Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa kecepatan regulasi dan belum terbangunnya infrastruktur perdagangan seperti bursa kripto menjadi permasalahan dalam pengelolaan aset kripto dan digital trading (perdagangan secara digital).“Penegakan hukum harus tetap dilakukan dalam rangka pemberantasan aset kripto dan robot trading ilegal yang merugikan masyarakat,” ucap Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini5. Din Syamsuddin kukuhkan kepengurusan Partai PelitaKetua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita Din Syamsuddin melantik dan mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pelita di Jakarta, Senin.\"Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya kukuhkan DPP Partai Pelita untuk periode 2022-2027,\" kata Din. (sws)
Kedok Sang Kodok
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Ramai-ramai berdusta menghancurkan negara. Sedikit keberanian yang bisa berbeda dan membela. Berjibaku menuju istana demi harta dan tahta.Tak peduli harus menghina dan menista agama. Berjamaah menikmati kolusi dan korupsi. Seperti koalisi onani tanpa harga diri dan nurani. Permufakatan jahat membajak konstitusi. Berbangga-bangga dan presisi menjadi budak oligarki. Pejabat dan politisi selalu mengaku saya Panca Sila.Tapi faktanya sering berperilaku hina dina. Gemar mengumbar saya cinta Indonesia. Tetapi tak ubahnya menjadi manusia durjana. Mencitrakan diri sebagai pemimpin sejati. Tapi hanya Kedok Sang Kodok menutupi sifat keji. Seolah-olah penuh dedikasi dan berjuang demi NKRI. Dalam naungan rezim tirani nan represi, kemakmuran dan keadilan hanya ilusi. (*)
Wanita Medan Laga, dari Malahayati hingga Asfinawati
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Kita memiliki tokoh-tokoh wanita petarung di medan laga seperti Malahayati dan Cut Nya\' Din jaman perang Aceh, lalu Nyi Ageng Serang jaman Perang Diponegoro. Jaman perang kemerdekaan di Makassar ada Ibu Saelan dan di Jakarta Jo Masdani. Wanita Indonesia pun membentuk Laswi, Lasykar Wanita. Saat perjuangan merebut Irian Barat mencuat nama Herlina. Jaman Orde Baru wanita Indonesia pun terlibat dalam lomba ruang angkasa. Berhasil pula peserta Indonesia lulus test. Namanya Pratiwi Sudarmono. Entah kenapa beliau batal mengangkasa. Dan entah kenapa juga lomba ruang angkasa USA vs USSR berhenti begitu saja. Padahal sang rembulan siap didarati seraya austronot dapat menikmati senyuman sang Chandra. Wanita Indonesia mendapat perlakuan paling buruk dan melukai perasaann kita di jaman VOC dan oleh Belanda VOC. Lithografi di atas dibuat oleh orang Inggris pada abad XVII. Setau saya ada beberapa litho yang nengabadikan kekejaman VOC terhadap perempuan. Asal ketemu perempuan dimana saja langsung mau diperkosa, kalau menolak langsung disiksa. Kelakuan kotor Belanda VOC menyebabkan kuasa2 lokal di Indonesia menolak kerjasama dengan Belanda. Tujuan VOC ke Indonesia mencari emas, tapi emas di bawah kontrol kuasa lokal. Kuasa lokal tak sudi berdagang mas dengan VOC, kemudian hari dengan Daendels malah OK. Akhirnya pada tahun 1799 VOC gulung mereka punya tikar. Bangkrut. Medan laga jaman kini berbeda. Sekarang tarung pikiran. Bukan cuma teriak2. Azan bersuara keras dilarang, ini kok orang datang ke diskusi cuma bermodal suara keras ditoleransi. Di medan laga pikiran, sekarang ada tiga nama wanita yang patut diapresiasi. Mereka berpengetahuan cukup, lincah dalam methode denken (berpikir), genggam zakkelijkheid, dan tampilan OK, juga vocal presentation. Bandingannya cuma dengan Ilham Omar, wanita MP USA yang melawan Islamophobia. Wanita2 Indonesia yang bikin bangga ini adalah Chusnul Mariah, Najwa Shihab, dan ketua LBH Asfinawati. (*)
Kenalkan, Ini Para Pengkhianat Bangsa
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD JUDULNYA simpel, PEMILU 24 DITUNDA, tapi hasil penulusuranya mengejutkan, yaitu terindikasinya manusia-manusia elit negara seiring dengan jalanya skenario Allah dan seleksi alam ! Barangkali, Tuhan tersenyum haru, melihat ulah, kiprah dan upaya rakyat Indonesia yang sedang diombamg ambingkan kesombongan kekuasaan yang dengan leluasanya bersinergi dalam kejahatan secara terstruktur, sistematif dan masiv.. Mereka juga pecundang pecundang berdasi yang tahu aturan, yang ngerti masalah, tapi nekad berkonpirasi, kerja sama jahat, memuaskan nafsu birahi dan tega menindas rakyatnya yang sedang menderita oleh himpitan ekomi dan pandemi yang tidak pernah jelas kapan berakhirnya disatu sisi dan main kucing kucinganya membludaknya TKA Cina di sisi lain. Namun semuanya belum cukup karena kebobrokan negara ditambah lagi dengan mencuatnya wacana penundaan pemilu 2024. yang tidak menutup kemungkinan sedang, akan dan sudah digarap konsep konsep aturan yang secara hukum membenarkan rencana kegiatan yang akan datang. Spersikusi, intimidasi dan ekskusi terhadap ulama bak dianggap putus urat malu, tak ada ewuh pakewuh atau ruwet sedikitpun baik secara hukum maupun sosial. Penegak hukum semakin merajalela dan kini puas karena apapun yang dilakukan tiada yang mampu menghalang halangi, bahkan nyali penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan berguguran satu persatu dengan tindakan hukum yang semakin gamang dan tidak jelas, di satu pihak begitu mudahnya orang dipolisikan, dilain pihak begitu bebas dan berkeliaranya orang orang bermasalah yang seharusnya dibelenggu gelang baja. Bahkan menjadi besar kepala ketika ulama dan siapapun yang bersebrangan dengan rezim dapat diganjal dan tidak berdaya. Kita semua masih ingat, tentang kejanggalan terjadinya tembak menembak antara laskar FPI pengawal HRS dan aparat kepolisian yang belakangan menciut sisa dua personil yang terlibat. Bahkan kejanggalan ini disempurnakan oleh Komnas HAM RI, yang mendadak berbalik arah ikut memperkuat temuan Polri, meskipun sebelumnya bersikeras bertentangan 180 derajat . Jadi lengkaplah sudah perselingkuhan hukum dan HAM yang merupakan roh dan arwah awal muawal dan pertimbangan penyeimbang antara hukum dan HAM dalam proses hukum. Banyak argumen yang blunder, semisal akibat pandemi yang mengakibatkan ditundanya pemilu 2024 serta melarang orang berkumpul beramai ramai, namun tidak berlaku bagi Gibran yang jadi wali kota Solo dan Boby di Medan. Juga masalah kesulitan ekonomi dan menggunungnya hutang, toh rencana pindah IKN baru tidak lebih sedikit beaya yang diperlukan. Dan lain lain lagi yang intinya menunjukkan kebohongan dan keserakahan penguasa. Karena konsekwensi yang paling utama pelanggaran atau perubahan terhadap UUD 1945 disatu sisi namun memperpanjang masa jabatan anggota DPR, MPR, DPD, DPRD disisi lain, sehingga membuat sifat energi negatif manusiawi menutup mulut dalam seribu bahasa. Dari semua itu, tentunya kita mengharapkan, sudahilah cara cara dan modus yang terus berulang ganti berpikir positif dalam upaya menuju dan tercapainya tingkat kesejahteraaan dan kecerdasan rakyat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada tepi yang tak terbatas. Wait and see, LBP, HP, ET, EH, ZH dll pasti dan pasti, perpecahan dan ketidak validan anda akan pecah dan terpisahnya konpirasi, dengan kata lain ada indikasi, siapapun dan pihak manapun yang dengan vulgar memuji muji dan mendukung kebijakan janggal rezim, sebenarnya anda sedang berteriak lantang bahwa anda sedang dalam masalah yang besar yang akan menggulung diri anda.... Stop, berhenti dan malulah kepada diri sendiri dan rakyat, yakinlah tidak ada yang kekal didunia ini, cepat atau lambat berganti juga masa masa kejayaan menjadi biasa bahkan nistapa. Tidak ada cerita rakyat akan tiarap terus, pada saat yang tepat dan atas keridzoan Allah swt, TYME, siap siap para pecundang, pengkianat dan penindas bangsa akan tergulung sendiri oleh skenario Allah dan seleksi alam. Silahkan anda saat ini bercongkak dan bersuka ria, percayalah masa masa itu akan habis jua, dan masa peradilan akan menemuai anda. (*)
Pemilu Diundurkan atau Presiden Dimundurkan
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH kejutan Bahlil yang ditindaklanjuti Cak Imin (PKB), Zulhas (PAN), dan Airlangga (Golkar) maka goncanglah singgasana Istana. Ketiga Ketum melempar wacana Pemilu mundur. Muncul sikap berbeda dari partai-partai yang memiliki figur yang siap dipertarungkan. PDIP (Puan), Gerindra (Prabowo) dan Nasdem (mungkin Anies). Ketiga partai ini menolak penundaan Pemilu khususnya Pilpres. Mundurnya Pemilu dicurigai inisiatif Presiden Jokowi karena Ia yang sangat diuntungkan oleh penundaan. Baik karena banyak program yang masih perlu proteksi oliigarkhi termasuk pindah IKN, maupun perlindungan untuk sang anak Gibran dan Kaesang yang sedang goyah diterjang masalah. Pilihan tiga periode dan perpanjangan jabatan telah menjadi isu yang timbul tenggelam. Walaupun dibantah oleh Jokowi tapi manuver politik di lapangan selalu berbeda. Plintat-plintut. Bila terbukti bahwa pengunduran Pemilu adalah inisiatif Jokowi, maka konsekuensinya menjadi cukup berat. Presiden telah melanggar Konstitusi yaitu Pasal 7 UUD 1945. Dengan pelanggaran Konstitusi Jokowi dapat dikategorikan melakukan perbuatan tercela ketatanegaraan. Artinya Pasal 7A UUD 1945 dapat digunakan untuk memundurkan Presiden Jokowi. Sebenarnya banyak perbuatan atau kebijakan Jokowi yang memungkinkan Jokowi lengser di tengah jalan. Masalah pengelolaan ekonomi dan pandemi, karut marut penegakan hukum, hutang luar negeri, bahkan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Semua itu telah menebalkan dosa politik rezim. Kini ditambah dan mungkin kulminasi berupa agenda perpanjangan masa jabatan. Soekarno berdasarkan Tap No III/MPRS/1963 ditetapkan menjadi Presiden seumur hidup lalu jatuh atau dimundurkan pada tahun 1967. Soeharto setelah Pemilu 1997 memperpanjang masa kepresidenan juga runtuh pada tahun 1998. Nah, Jokowi yang mencoba untuk memperpanjang satu atau dua tahun dari masa habisnya 2024 atas usulan Cak Imin, Zulhas, dan Airlangga, diprediksi akan mengalami nasib yang sama. Pemunduran Pemilu adalah jalan menuju pemunduran Jokowi. Meskipun sudah mulai terdengar pula suara-suara \"Jika Pemilu dimundurkan, maka masa jabatan Presiden sebaiknya dipercepat\". Artinya sebelum tahun 2024. Mana yang benar dan akan terjadi ? Kita ikuti dan perhatikan dengan seksama. Kemarin ada pelajaran penting yang diingatkan saat Isra dan Mi\'raj, yaitu salah satu ayat yang diperlihatkan tentang orang yang mencari kayu bakar, mengikat, dan memikul. Cukup berat dan payah. Tetapi ia terus saja mencari, mengikat, dan memikul. Jibril menerangkan itulah tipe orang yang terus menerus meminta untuk memikul amanat meskipun sebenarnya sudah tidak mampu lagi. Dia masih saja ingin menambah dan memperpanjang amanat. Qur\'an mengingatkan bahwa manusia itu \"dholuman jahula\" (zalim dan bodoh). Pejabat yang zalim dan bodoh \'kebangetan\' akan hilang rasa malunya. Semua rasanya benar. Orang yang memperpanjang amanat padahal sudah tidak mampu, jangan-jangan saat mati mayatnya nanti semakin memanjang. Jangankan langit, bumi pun enggan menerima. Ah cuma satire saja, kok pak. (*)
Jokowi dan Istana Sumber Kegaduhan
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) merupakan sumber kegaduhan utama di negeri Pancasila ini. Tanpa menunjukkan sebagai negarawan, ketika memperkenalkan anggota kabibetnya pada 23 Oktober 2019, ia dengan jelas dan lugas telah memantik dan menyalakan sumber kegaduhan dari dalam Istana Kepresidenan. Saat itu, ia memperkenalkan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. \"Bapak Jenderal Fachrul Razi sebagai Menteri Agama,\" ucap Jokowi yang membacakan nama menteri sembari duduk di tangga Istana Merdeka, Rabu, 23 Oktober 2019. \"Ini untuk urusan berkaitan radikalisme, ekonomi keumatan dan terutama haji,\" kata Jokowi. Mendapat perintah seperti itu, Fachrul Rozi, mantan Wakil Panglina TNI (Tentara Nasional Indonesia) itu pun langsung tancap gas meng-obok-obok Islam dan menyakiti umat Islam. Semasa menjabat sekitar satu tahun (ia diganti pada 23 Desember 2020), Fachrul yang juga beragama Islam itu memulai pernyataan dengan mengatakan, ia adalah menteri buat semua agama, bukan hanya menteri yang mengurusi satu agama, yaitu Islam. Pernyataannya itu ada benarnya. Akan tetapi, mestinya ia tetap berpihak kepada agama Islam, bukan memusuhinya, apalagi turut menistakannya. Selama menjabat Menag, setidaknya ia membuat empat kegaduhan. Pertama, mengenai pakaian cadar di instansi pemerintah dan ancaman keamanan. Padahal, pakaian termasuk budaya. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan budaya di Indonesia merupakan salah satu penghormatan terhadap hak azasi manusia, yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Anehnya, kok dia tidak mempersoalkan cara pakaian ASN yang seenaknya juga. Misalnya, masih ada yang memperlihatkan dada dan paha (maaf ya, bagi kaum hawa yang berpakaian sopan). Kedua, mengkritik atau bahkan memusuhi penggunaan celana cingkrang di kalangan ASN (Aparstur Sipil Negara) yang tidak sesuai aturan. Padahal, itu juga termasuk budaya dan kebebasan dalam menjalankan keyakinan. Pertanyaannya, kok dia tidak mengkritisi orang yang berpakaian seenaknya? Ketiga, mengajak supaya berdoa menggunakan Bahasa Indonesia. Keempat, mengajak umat Islam meninggalkan ceramah yang membodohi. Karena alasan tersebut, ia pun lantas mengeluarkan ide agar penceramah, terutama yang menjadi khatib Jumat bersertifikat Kemenag. Setelah Fachrul Razi muncullah Yaqut Cholil Qoumas. Ucapannya hampir sama, menyakiti hati umat Islam. Keduanya sama-sama ikut mengadu-domba dan memecah-belah umat Islam. Keduanya pernah sama-sama menjadi komandan. Yang satu komandan di militer (Fahcrul Razi) dan yang satu Ketua GP Ansor dan Ketua/Komandan Banser. Cobalah kita mengikuti media sejak Yaqut dilantik menjadi Menag. Ucapannya lebih banyak grasak-grusuk. Mestinya, sebagai Menag ia harus lebih pro kepada umat Islam, walaupun ia menteri untuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Tidak salah jika ada keberpihakan. Tidak salah juga jika sesekali mengeluarkan pernyataan yang membuat hati umat beragama, terutama umat Islam lebih tenteram dan nyaman. Akan tetapi, bukanlah disebut menteri bagi seluruh agama, jika tidak menonjok umat Islam yang mayoritas di negeri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini. Bukanlah menteri urusan seluruh agama, jika Yakut tidak membuat negeri yang sudah gaduh, semakin gaduh lagi. Terakhir, keputusannya mengatur toa atau speaker masjid dan musola yang menuai kecaman keras dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, para ulama, habaib, ustaz dan tokoh agama Islam. Bahkan, kecaman juga datang dari pemeluk agama lain. Misalnya, umat Kristen yang tidak merasa terganggu suara azan dari pengeras suara masjid dan musola dekat rumahnya. Ketika mendapatkan kritik dan hujatan, ia malah membandingkan toa dengan gonggongan anjing. Ia mengumpamakan ketika dirinya tinggal di sebuah kompleks perumahan, yang penghuni depan, belakang, kiri dan kanan memelihara anjing. Nah, ketika seluruh anjing itu mengggonggong, tentu membuat kebisingan. Jadi perlu pengaturan suara. Analogi toa dan anjing menggonggong yang sangat bertolak belakang. Kalau pengaturan suara toa, sangat mungkin dilakukan. Akan tetapi, bagaimana mengatur gonggongan anjing yang berada di lingkungan, seperti yang dia umpamakan itu. Apakah pemilik anjing di depan rumahnya, di belakang rumahnya, di samping kiri dan kanan bisa mengatur gonggongan hewan peliharaannya itu? Entah bagaimana analogi Yaqut itu. Kegaduhan demi kegaduhan terus dipupuk Joko Widodo dan jajarannya di negeri ini. Dia seakan diam seribu bahasa jika ada menterinya membuat gaduh. Gaduh belakangan juga tidak hanya bersumber dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Kantor Kemenag yang lama, selain gedung mentereng di Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat). Akan tetapi, juga gaduh dari sekitar Stasiun Gambir. Ya, gaduh karena lonjakan harga kacang kedele, yang menjadi sumber bahan baku tahu dan tempe. Karena lonjakan harga yang sangat memberatkan para pengrajin tahu dan tempe, mereka pun melakukan aksi mogok. Alih-alih menenangkan hati para pengrajin. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, salah satu biang kerok harga kedelai naik di pasaran adalah karena babi. Cuitannya di Twitter itu pun mendapatkan kecaman pedas baik dari pengamat, rakyat biasa sampai pengrajin tahu dan tempe. Dari dua menteri yang membuat gaduh belakangan ini, adakah yang sudah ditegur atau dipanggil oleh Jokowi? Kita belum mendapatkan informasi akan hal itu. Atau barangkali ada teguran, tetapi wartawan, terutama yang sehari-hari meliput di Istana Kepresidenan tidak mendapatkan informasinya. Padahal, teguran itu sangat penting dan harus diumumkan ke rakyat. Hal itu penting dilakukan supaya persoalan tidak melebar kemana-mana. Sebagai contoh, Presiden Soeharto pernah menegur menterinya, Sarwono Kusumaatmadja. Setelah dipanggil Pak Harto, Sarwono kepada wartawan mengatakan, \"Saya diminta mengubah tabiat.\" Nah, jika Jokowi tidak menegur menterinya yang membuat gaduh, berarti apa yang diucapkan bawahannya itu merupakan restu dari dia. Dapat dipastikan, sumber kegaduhan itu berasal dari Jokowi dan lingkungan Istana Kepresidenan. Apalagi, jika mengingat menteri tidak mempunyai visi dan misi. Yang punya hanya Jokowi sebagai presiden. (*)
Sekjen PBB Nyatakan Pelanggaran Hak Asasi di Ukraina Meningkat
Jenewa, FNN - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Senin bahwa eskalasi operasi militer Rusia di Ukraina mengarah pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia dan bahwa badan global itu memantau pelanggaran-pelanggaran itu dengan tim di lapangan.\"Peningkatan operasi militer oleh Federasi Rusia di Ukraina mengarah pada peningkatan pelanggaran hak asasi manusia,\" kata Guterres dalam pidato yang direkam pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa. \"Kita harus menunjukkan kepada semua orang di Ukraina bahwa kita mendukung mereka di saat dibutuhkan.\"Dalam pidato yang sama, Guterres mengatakan bahwa sebuah laporan yang akan diterbitkan pada Senin oleh panel PBB tentang adaptasi terhadap perubahan iklim mewakili \"lonceng kematian lain untuk dunia yang kita kenal\", dan mendesak kepatuhan terhadap kesepakatan Paris 2015.Sebelumnya Rusia menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi DK PBB tentang kecaman invasi Rusia ke Ukraina.Rancangan resolusi DK PBB itu menuntut Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik pasukan militer dari perbatasan wilayah Ukraina yang diakui internasional. (mth)
POPULER
