ALL CATEGORY
Immanuel Ebenezer Uji “Kesaktian” Denny Siregar
Jakarta, FNN – Perseteruan antara Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer dengan pegiat media sosial Denny Siregar yang selama ini dikenal sebagai “BuzzerRp” berbuntut ke polisi. Bahkan, Immanuel Ebenezer yang akrab dipanggil Noel itu yakin, Denny Siregar akan mendekam di tahanan atas perbuatannya menyerang ketua Relawan JoMan tersebut. Sebelumnya, Denny Siregar menyerang Immanuel Ebenezer karena menjadi saksi meringankan dalam persidangan mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman di PN Jakarta Utara, Rabu (2/3/2022). Melalui sebuah video podcast yang diunggah kanal YouTube Macan Idealis pada Kamis, 3 Maret 2022, Immanuel Ebenezer mengaku akan melaporkan Denny Siregar atas perbuatan tidak menyenangkan. Noel yakin, “Kali ini saya akan melakukan hak konstitusi saya, hak hukum saya, berkaitan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Denny Siregar,” katanya dalam kanal YouTube Macam Idealis pada Jumat, 4 Maret 2022. Noel menyebutkan, dirinya mempersilahkan Denny Siregar untuk berbeda pandangan politik, namun jangan sampai menghina. “Bayangkan, dia boleh tidak suka dengan pandangan saya, silakan, itu hak politik, hak demokrasi dia, tapi Anda jangan menghina saya,” tegas Noel. Ia juga tidak masalah jika dipecat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra. “Yang kedua, saya punya hak hidup di Republik ini, jangan dicabut dong hak perdata saya, minta-minta pecat saya dari Komisaris BUMN, gak jadi komisaris saya juga hidup kok enak,” tuturnya. Noel sangat yakin bahwa Denny Siregar akan ditangkap “Saya yakinkan suatu saat nanti Denny Siregar akan ditangkap. Dia akan diadili atas perbuatannya sendiri. Kalau tak ditangkap, saya punya risiko untuk ditangkap juga. Ini pertarungan harga diri. Ini pertarungan aktivis jalanan dengan aktivis media sosial,” tegas Noel. “Pertarungan” dua sosok dalam satu gerbong pendukung Presiden Joko Widodo tersebut diungkap oleh wartawan senior Hersubeno Arief dalam akun YouTube di Hersubeno Point FNN. Denny Siregar, salah satu buzzer pemerintah yang paling terkenal ini bakal menghadapi “uji kesaktian”. “Saya menggunakan kata “uji kesaktian”, dan bukan “uji nyali”,” ujar Hersubeno. Karena selama ini meski berkali-kali sudah dilaporkan ke polisi, tapi hingga sekarang belum ada satu pun kasus-kasusnya diproses polisi. Setidaknya 7 kasus ujaran kebencian membelit Denny Siregar. Denny Siregar melalui unggahan konten-kontennya di media sosial maupun di akun YouTube-nya ini banyak sekali dia memproduksi narasi-narasi yang semacam ini. Salah satunya itu adalah dalam kasus yang dilaporkan oleh Forum Mujahid Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketika itu Denny Siregar menyebut seorang santri cilik sebagai seorang calon teroris. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polda Jabar pada Juli 2020. Jadi, kalau Juli 2020 sampai sekarang di hampir dua tahun. Tapi hampir 2 tahun kasusnya lama dan belakangan diketahui sudah limpahkan ke Polda Metro Jaya pada Januari 2022. Kepala Humas Polda Metro Jaya Kombespol Rendra Zulfan membenarkan kasus Denny Siregar sudah limpahkan ke Polda Metro Jaya. Karena lokasi kejadiannya bukan di Jabar, tapi di DKI Jakarta. Akankah laporan Immanuel Ebenezer atas Denny Siregar yang sama-sama satu barisan pendukung Presiden Jokowi diproses polisi, seperti sesumbar Noel, akan memberi pelajaran kepada Denny Siregar atas tindakannya? Selain itu, Noel mengaku sebagai seorang pemaaf, tapi ini tak berlaku bagi Denny Siregar. “Saya orangnya pemaaf tapi kali ini saya mau kesampingkan rasa maaf saya itu ke Denny Siregar,” ujarnya. (mth)
Pemindahan IKN Pastikan Indonesia Emas 2045 tercapai
Jakarta, FNN. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy Prawiradinata menyampaikan tujuan besar pemindahan ibu kota negara (IKN) adalah untuk memastikan di tahun 2045, Visi Indonesia Emas Tahun 2045 bisa tercapai. “Terkait desain ibu kota, pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan Timur,\" kata Rudy yang juga merupakan Penanggung Jawab Tim Koordinasi Nasional Pemindahan IKN tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat. Terhadap perekonomian Indonesia, kontribusi ekonomi daerah timur baru mencapai sekitar 15 persen, serta sekitar 85 persen jumlah penduduk masih terpusat di Jawa dan Sumatra. Dengan demikian, pemindahan ibu kota menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menyiapkan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung. \"Dengan tujuan itu, kita mendorong transformasi ekonomi,” ujarnya. Sebagai superhub, Rudy menilai IKN akan memiliki enam klaster ekonomi, meliputi Industri Teknologi Bersih, Farmasi Terintegrasi, Industri Pertanian Berkelanjutan, Ekowisata dan Wisata Kesehatan, Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia, serta Energi Rendah Karbon. Selain itu, ada pula dua kluster pendukung, yakni Pendidikan Abad ke-21 dan Smart City dan Pusat Industri 4.0, sehingga pemindahan IKN merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur. Lebih jauh, ia menuturkan dengan pemindahan IKN hingga 2024 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap akan ikut pindah ke Ibu Kota Nusantara dengan perubahan pola pikir yang berbeda, sehingga IKN akan mendorong profesionalisme ASN lebih merata secara nasional. “Jadi, ini kesempatan yang sangat besar untuk tujuan visi 2045, tapi bukan sekadar pindah dan tentu memerlukan ASN yang profesional. Reformasi birokrasi dipertajam dan sumber daya manusia (SDM) dimaksimalkan,” tambah Rudy. (Sof/ANTARA)
Sekjen NATO Sebut Koridor Kemanusiaan di Ukraina Kebutuhan 'Mminimal'
Jakarta, FNN. Pembentukan koridor kemanusiaan untuk evakuasi dan akses bantuan di Ukraina menjadi kebutuhan \"minimal\" yang harus dipenuhi saat ini, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg pada Jumat. Ia menambahkan bahwa penting bagi diplomat Rusia dan Ukraina untuk bertemu.Ketika berbicara kepada Reuters di sela-sela forum di Turki, sekjen menyebut retorika nuklir yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin \"berbahaya\" dan \"sembrono\".Sekjen juga kembali menegaskan bahwa NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) tidak akan menerjunkan pasukan atau pesawat tempur ke Ukraina.\"Saya masih yakin bahwa penting bagi kami untuk mengupayakan solusi diplomatik dan politik,\" kata Stoltenberg.\"Yang menjadi kebutuhan minimal adalah mendirikan koridor kemanusiaan, di mana orang-orang dapat keluar dan bantuan kemanusiaan bisa masuk.\"Zona larangan terbang di atas Ukraina \"kemungkinan besar akan...mempercepat perang menjadi perang penuh antara NATO dan Rusia,\" katanya.Saat menanggapi pertanyaan apakah invasi Moskow menyoroti pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia oleh Turki, yang memicu sanksi AS terhadap Ankara, Stoltenberg mengatakan keadaan itu menunjukkan pentingnya sekutu NATO untuk tidak bergantung pada peralatan militer Rusia. (Sof/ANTARA/Reuters)
DK PBB akan Bersidang untuk Selidiki Aktivitas Lab Biologis AS di Ukraina
Jakarta, FNN. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan menggelar sidang pada Jumat atas permintaan Rusia guna membahas dugaan penelitian militer biologis Amerika Serikat (AS) di Ukraina.Dmitry Polyanskiy, Deputi Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, menyebutkan permintaan Rusia tersebut melalui sebuah cuitan pada Kamis (10/3).Rusia telah menyatakan bahwa terdapat jaringan laboratorium biologis di Ukraina yang beroperasi atas nama Departemen Pertahanan AS dan merupakan bagian dari program senjata biologis AS.Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa (8/3) mengatakan bahwa pihaknya telah menerima dokumentasi dari beberapa pegawai di laboratorium biologis Ukraina yang membenarkan bahwa sejumlah patogen berbahaya dimusnahkan dengan segera.Pada Kamis, Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa laboratorium biologis yang didanai AS di Ukraina berupaya membentuk sebuah mekanisme \"untuk penularan rahasia patogen mematikan.\"AS menepis tudingan Rusia itu dengan menyebutnya \"menggelikan\" dan menduga bahwa Rusia sedang membuat fondasi untuk menggunakan senjata kimia atau biologis.Namun pada Selasa saat bersaksi di depan sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS tentang Ukraina, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland mengakui bahwa \"Ukraina memiliki fasilitas penelitian biologis.\"Juga pada Selasa, Kementerian Luar Negeri China meminta agar AS merilis rincian laboratorium biologisnya di Ukraina dan mendesak pihak-pihak terkait untuk memastikan keamanan fasilitas tersebut.\"Khususnya, Amerika Serikat, sebagai pihak yang paling memahami tentang laboratorium ini, harus merilis informasi spesifik yang relevan secepatnya, termasuk virus apa yang disimpan dan penelitian yang telah dilakukan,\" kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam taklimat pers harian. (Sof/ANTARA)
KPK Koordinasi dengan Bareskrim Perihal Kasus TPPU Setya Novanto
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.\"Kami sudah minta Kedeputian Korsup (Koordinasi dan Supervisi) untuk berkoordinasi dengan Bareskrim karena Bareskrim yang menangani TPPU-nya bukan Direktorat Tipikor tetapi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi tertentu kalau tidak salah seperti itu,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.Ia mengaku KPK belum mengetahui \"predicate crime\" atau tindak pidana asal soal dugaan pencucian uang Novanto tersebut sehingga Bareskrim Polri yang menanganinya.\"Kira-kira di sana itu \'predicate crime\'-nya itu apa. Kalau \'predicate crime\'-nya korupsi kan KPK yang menangani. Kami belum tahu apa \'predicate crime\' SN (Setya Novanto) yang ditangani oleh Direktorat Pidana Ekonomi tertentu itu sehingga mereka menaikkan atau melakukan penyidikan TPPU,\" ujar Alex.\"Tetapi kalau tindak pidananya korupsi, tentu nanti kami akan tindak lanjuti karena harusnya yang melakukan penyidikan TPPU itu adalah penyidik yang melakukan atau menangani perkara korupsinya, seperti itu. Kami belum tahu \'predicate crime\' yang ditangani Bareskrim dan kami sudah minta untuk dilakukan koordinasi dengan Bareskrim,\" kata dia menambahkan.Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK mengambil alih penanganan perkara dugaan TPPU Novanto dari Bareskrim Polri.Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Bareskrim sudah melakukan penyidikan dugaan TPPU Novanto, namun penanganan perkara itu mangkrak.\"Karena di Bareskrim tidak jalan lagi kasusnya, ini harus diambil alih KPK karena perkara pokok korupsi KTP-el itu ada di KPK,\" kata Boyamin saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (12/2).Novanto merupakan terpidana perkara korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el). Ia divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS. (Sof/ANTARA)
Bawaslu RI Berharap Sinergi yang Lebih Baik Skseskan Pemilu 2024
Jakarta, FNN. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengharapkan sinergi pihaknya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, masyarakat sipil, pemilih, serta partai politik menjadi lebih baik untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.“Harapan kami, sinergi dengan kelompok masyarakat sipil dan pihak lainnya menjadi semakin lebih baik untuk menjawab tantangan dan menyukseskan Pemilu 2024,” kata Afifuddin saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) bertajuk “Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Tengah Regresi Demokrasi”, seperti dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat.Menurutnya, beberapa tantangan yang harus diselesaikan untuk menyukseskan Pemilu 2024 adalah potensi perpindahan suara, pelanggaran-pelanggaran aturan pemilu, dan politik uang.Di samping itu, Afifuddin yang merupakan anggota KPU RI terpilih periode 2022-2027 itu pun mengimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memahami dan menaati aturan-aturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu.Pemahaman dan ketaatan terhadap aturan tersebut, kata dia, dapat membuat penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi lebih baik.“Pemilu kita bisa lebih baik, tetapi kalau dilakukan tanpa memahami dan mengikuti aturan atau landasan hukum yang kokoh, pasti akan dipersoalkan banyak pihak,” ujarnya pula.Afifuddin juga mengemukakan pandangannya terkait dengan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden yang disuarakan oleh sejumlah pihak.Menurutnya, wacana tersebut harus disikapi oleh bangsa Indonesia dengan cara pandang konstitusional. Dengan kata lain, wacana tersebut sepatutnya tidak direalisasikan apabila bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Tanah Air.“Wacana-wacana yang semakin macam-macam berkembang harus kita sikapi dengan cara pandang konstitusional atau cara pandang berdasarkan aturan yang mengarahkan kompas (demokrasi) ini mau ke mana. Sebaliknya, kita tidak menyikapinya pada posisi melawan aturan tersebut,” ujar Afifuddin. (Sof/ANTARA)
Door, Dokter Ditembak Densus
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan DENSUS 88 menembak seorang dokter di Sukoharjo. Peluru yang menembus punggung dan pinggulnya itu telah menewaskan aktivis kemanusiaan yang berjalan dengan bantuan tongkat karena sakit stroke. Tidak terbayang bahwa ia memiliki kemampuan untuk melawan pasukan Densus 88 yang bersenjata lengkap dan hebat itu. Termasuk bisa menabrakan mobilnya ke arah pasukan. Maen tembak dan membunuh bukan saja tidak profesional tetapi juga membuat kasus menjadi tertutup. Terduga teroris telah dihukum mati dengan bukti hanya dugaan. Sadis sekali. Sepertinya asas praduga tak bersalah itu hanya ada dalam ruang perkuliahan. Prakteknya adalah kepastian bersalah sehingga membunuhmenjadi hal yang tidak dianggap masalah. Penembakan Sunardi, dokter yang dikenal baik dan sering menggratiskan pembiayaan, adalah Extra judicial killing. Kejahatan kemanusiaan. Tuduhan perlawanan sepertinya standar dalam mengolah pembenaran. Persis seperti kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI yang diawali dengan cerita perlawanan dan tembak menembak. Ternyata fakta tidak sesuai cerita. Realitanya adalah pembantaian atas rakyat yang tidak berdaya. \"Teroris\" menjadi lingkaran target latihan memanah atau menembak. Densus 88 memiliki otoritas yang nyaris tidak berbatas. Prosedur hukum bisa dilewati hanya dengan alasan bahwa teroris itu berbahaya. Apa bahayanya bagi penghancuran organ vital negara oleh aktivitas Munarman, Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, Anung Al Hamat, dan Dr Sunardi? Tidak ada ! Jama\'ah Islamiah adalah umpan untuk menjerat. Pemerintah tidak pernah menjelaskan makhluk apa Jama\'ah Islamiah itu. Harusnya detail mengungkap \"company profile\" dari perusahaan ini. Plat merah atau swasta murni, buatan atau mainan ? Densus 88 yang sudah berulang kali mengaitkan harus mampu membantu menjelaskan hal ini agar benar, jujur, dan serius dalam melindungi rakyat. Kini seorang dokter yang baik telah tewas ditembus peluru tanpa bisa membela diri atas tuduhannya sebagai teroris. Densus 88 harus bertanggungjawab. Komnas HAM patut untuk segera mengusut dan Presiden mesti bicara. Nyawa bukan koin judi pertaruhan yang dapat hilang dengan sia-sia. di negara berideologi Pancasila. Terlalu dalam luka bangsa oleh perilaku jumawa penguasa negara. Mencuri merampok, membunuh, memperkosa, dan adu domba. Semua atas nama investasi dan demokrasi untuk membangun negeri. Negeri ini telah terjajah oleh para oligarkhi. Kini penjajah itu telah menembak seorang dokter hingga punggung atas dan pinggul kanan tertembus peluru. Door... innalillahi wa inna ilaihi roojiuun. (*)
Ilmuwan IRH Ungkap Bahan Cineol Bisa Basmi COVID-19
Jakarta, FNN - Profesor Dr Joko Ahmad Sampurno mengatakan bahwa keluarga alkohol generasi 10 yaitu Cineol bisa dijadikan bahan untuk membasmi dan membunuh Covid-19 dengan menggunakan teknologi Eukalyptus Machine Air (EMA) sebagai alat untuk memburu dan membasmi Covid-19 di ruangan dan di dalam tubuh manusia. Menurut Prof Joko, Covid-19 itu sendiri merupakan hasil ciptaan manusia yang dikembangkan untuk menyerang enam titik di dalam tubuh. Sementara virus alami influenza hanya menyerang satu titik dan tidak memicu kematian. “Perlu teman-teman wartawan pahami, Covid-19 itu ciptaan manusia. Bedanya apa? Ciptaan manusia sama ciptaan Tuhan. Virus ciptaan Tuhan hanya menyerang satu titik yaitu misalnya kalau virus herpes menyerang kulit, virus flu menyerang hidung. Kalau Covid-19 menyerang 6 titik, hidung, tenggorokan, paru-paru, lambung, usus 12 jari, dan mulut,” ujar Joko melalui keterangan resminya pada Jumat (11/3) hari ini. Joko menilai, pencipta Covid-19 cukup piawai, namun dia bersama tim Asosiasi G.50 Indonesia berhasil menemukan cela dan bahan untuk membasminya. Karena virus itu akan mati terpapar sinar ultraviolet sinar matahari jika ada di luar ruangan dan bertahan dalam sirkulasi udara di dalam ruangan. Sementara di dalam ruangan, Ceniol bisa digunakan untuk membunuhnya. “Kalau di luar udara terbuka pasti nggak ada. Saya jamin di luar ini nggak ada Covid-19 karena dia langsung terkena sinar ultraviolet matahari, tetapi ini yang di dalam ruangan pasti ada. Nah untuk membasminya bisa dengan alkohol jenis Ceniol dipadukan melalui teknologi EMA,” ungkapnya. Ceniol inilah yang menurutnya mampu memburu dan membunuh Covid 19 di dalam ruangan dan di dalam tubuh manusia. Oleh karenanya, Profesor Joko menegaskan, untuk melindungi masyarakat dari paparan Covid 19 harus dilakukan 4 teknologi basmi Covid 19 yakni, Artificial Intelligence Respirasi Paru-Paru (AIRPP), Humiduty Machine Reducer (HMR), Eukalyptus Machine Air (EMA) sebuah mesin pembunuh Covid di luar dan di dalam tubuh manusia, dan Program Zero Mortalitas Medis Anti Covid-19 (PZMM) melalui pendekatan fisika, kimia, biologi dan teknologi kedokteran. “Jadi ada 4 teknologi yang kita ciptakan. Satu saja nggak bisa, dua nggak bisa, harus minimal 4. Jadi, yang pertama Covid itu harus dibasmi, dilumpuhkan dulu supaya tidak mematikan. Tidak perlu takut karena teknologi pembasminya sudah ditemukan,” ungkap Joko menjelaskan didampingi oleh Anggota DPR RI Komisi VII Ir Ridwan Hisjam. Joko menegaskan, hasil temuannya itu akan didedikasikan untuk masyarakat Indonesia khususnya dan dunia secara umum agar bisa segera digunakan dan manusia bisa kembali hidup normal tanpa prokes dan menggunakan masker. Saat ini masyarakat atau para ahli yang ingin mengetahui informasi tentang Cineol dan EMA, Joko menyiapkan sarana informasi melalui Jagad Anyar Gumelar dinomor 081282217375. Diketahui sebelumnya, hasil temuan Ceniol ini juga mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih yang ikut meluncurkan teknologi EMA di UC UGM Bersama Profesor Joko A Sampurno. “Inovasi teknologi ini bagus sekali sebagai alternatif untuk membunuh virus dan mikro organisme, itu dimungkinkan aman untuk apabila terhirup atau tersentuh manusia,” pungkas Daeng melalui keterangan resminya kepada awak media. (bsa)
Pemerintah Sebaiknya Dipuja atau Dicerca?
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD DaALAM UUD \'45 disebutkan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Harus diakui bahwa faktanya banyak sumber sumber daya alam yang ada, baik minyak, timah, batu bara dan lain lain yang ada ditanah negara, tanah konsesi, dikelola oleh asing karena keterbatasan kemampuan kita. Dari lahan hak guna usaha itu ada perusahaan yang mendapatkan lahan puluhan hektar, ada yang ratusan hektar, atau total mencapai jutaan hektar tanah konsesi / hak guna usaha. Bisa dibayangkan semisal kelapa sawit, mulai proses penebangan hutan, penyiapan lahan, pengolahan lahan, proses perawatan, panen, dimana pihak asing mendapatkan keuntungan berlimpah. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya sejauh mana kesepakatan pemerintah dengan asing dalam hak guna usaha baik kebijakan, fasilitas maupun kemudahan kemudahan lainya. Sebagai bahan pembanding adalah negara tetangga kita, Malaysia yang bisa menjual minyak goreng kepada rakyatnya seharga 8.500 rupiah, sedangkan di Indonesia seharga 14.000 rupiyah / liter, inipun langka, harus mengantri seperti negara miskin. Ini mengingatkan kita saat awal awal pandemi dimana harga BBM dunia menurun termasuk negara negara sekitar kita, Malaysia, Singapura dan Filphina juga menurun, justru pemerintah Indonesia tidak bergeming menurunkan harga dan tetap pada harga semula. Dua kejadian ini layak kita menanyakan kepada pemerintah, apa sih sesungguhnya pandangan pemerintah terhadap rakyatnya? Mensejahterakan, membahagiakan, menyengsarakan, menindas, menjajah atau memanfaatkan rakyatnya. Rakyat hanya dijadikan sebagai obyek untuk mencari uang dengan menaikkan pajak pajak, harga harga kebutuhan pokok yang nyaris semuanya naik, mencekik tanpa ampun. Sesungguhnya dari dulu hingga kini pada esensinya tidak ada perubahan tujuan nasional yang tertuang dalam UUD\' 45 yaitu mencerdaskan rakyat dan mensejahterakan rakyat Namun nampaknya hal yang ditonjolkan pemerintah hanya dalam kisaran pembuatan UU / RUU HIP /BPIP yang rentan dengan kelestarian Pancasila sebagai landasan idologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, UU / RUU Omnibus Law / Cipta kerja yang semakin abai dengan pengangguran, PHK, kesempatan kerja akibat pandemi bagi pribumi, tapi memberi kesempatan kepada TKA baik secara legal atau Ilegal, dan pindah IKN baru yang banyak mengabaikan berbagai hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa dan negara, kenyamanan maupun pertahanan keamanan negara Pemerintah seharusnya jujur dan jelas arahnya dalam menuju dan mencapai kecerdasan dan kesejahteraan rakyatnya, sebaliknya jangan hanya menang sendiri dengan menjalankan sistim trias politika abal abal dengan memanfaatkan dan menyalah gunakan TNI POLRI Segala daya upaya masyarakat untuk mengoreksi, mengingatkan dan meluruskan arah kompas roda pemerintah mulai sikap dan etos kebangsaan yang halus hingga cenderung keras, tidak digubris dan tak pernah diindahkan Solusi terbaik adalah mengingatkan agar TNI POLRI konsisiten dan konsekwen, jujur dan murni melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan kamtibmas, pengaman, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat untuk Polri, serta penjaga dan pembela kedaulatan negara dan seluruh isi diatas bumi Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk TNI Tentunya secara mental dan moral, sesuai landasan berpikir berdasarkan Pancasila dan UUD \'45, didukung doktrin TNI, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 TNI Wajib, serta Polri, Tri Brata dan Catur Prasetya , dengan melaksanakan politik negara bukan politik membela dan mendukung pemerintah saja TNI POLRI harus senantiasa membela, mendukung dan melindungi negaranya (pemerintah, rakyat, wilayah dan hukum dengan negara lain)
Masyarakat Mampu Diimbau Gunakan Pertamax
Jakarta, FNN. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta di tengah harga minyak dunia yang terus melesat, masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan BBM Pertamax series.Dengan cara tersebut, menurut dia, di Jakarta, Jumat, Pertamina tetap bisa mempertahankan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, yang digunakan mayoritas masyarakat menengah ke bawah.\"Masyarakat yang terbilang mampu, hendaknya menggunakan Pertamax series. Begitu pula yang sebelumnya pakai Pertamax, jangan malah bermigrasi ke Pertalite. Dengan menggunakan Pertamax series, maka pemerintah melalui Pertamina, bisa menjaga harga jual Pertalite agar tidak naik,” katanya.Dikatakannya, kesadaran masyarakat kalangan mampu untuk tetap mengonsumsi BBM jenis Pertamax Series sangat penting, apalagi saat ini Pertamina mendapat tekanan hebat, akibat harga minyak mentah yang terus meroket sejak perang Rusia-Ukraina.\"Selain itu jika masyarakat kalangan mampu turut mengkonsumsi Pertalite, tentu berpengaruh terhadap membengkaknya APBN. Kalau sudah begini, sama saja dengan orang kaya berlindung di bawah orang miskin,\" ujarnya dalam keterangan tertulis.Trubus menilai positif kebijakan Pertamina soal harga BBM dimana di satu sisi tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite, meski di sisi lain harus menyesuaikan harga Pertamax series, Pertamina Dex, dan Dexlite.Kebijakan tidak menaikkan harga Pertalite, menurutnya sangat tepat dan penuh kehati-hatian, karena bisa menjaga daya beli masyarakat yang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.Selain itu juga mencegah gejolak di masyarakat akibat terjadinya kenaikan harga berbagai macam kebutuhan.\"Jika Pertalite dinaikkan tentu akan berpengaruh terhadap inflasi harga-harga kebutuhan. Jika ini terjadi, tentu akan muncul gejolak di tengah masyarakat,\" ujar Trubus.Sementara terkait kebijakan Pertamina untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax series, Pertamina Dex, dan Dexlite, menurut Trubus, juga bisa dipahami. Sebab, di saat Pertamina mendapat tekanan hebat akibat harga minyak dunia yang terus meroket, kebijakan tersebut justru bisa menahan laju harga Pertalite. (Ida/ANTARA)
POPULER
