ALL CATEGORY
.jpeg)
Dibunuh Tanpa Proses Peradilan
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan KASUS penembakan dr Sunardi atas tuduhan terlibat terorisme harus didukung pembuktian. Oleh karenanya pengusutan tuntas mesti dilakukan.Tidak cukup dengan pernyataan bahwa dr Sunardi menjadi penasehat Jama\'ah Islamiyah (JI) atau pendiri Hilal Ahmar Society. Terlalu sumier untuk harga nyawa seorang warga negara. Ditembak punggung atas dan pinggul kanan hingga tewas. Kepolisian dalam hal ini Densus 88 harus bertanggung jawab atas agenda pembuntutan dan penangkapan dr Sunardi yang sedang mengendarai mobilnya seorang diri. Yang bersangkutan difabel dan masih berstatus terduga sebagaimana berita awal. Keluarga sama sekali tidak menerima surat apapun. Kecuali surat penyerahan jenazah dari Rumah Sakit Kepolisian. Modus operandi yang hampir sama dengan pembunuhan 6 anggota Laskar FPI oleh aparat pada 7 Desember 2020. Ada pembuntutan, pengejaran, dan penembakan. Mobil rusak dan dengan alasan melawan. Korban pun tewas, karenanya tidak mampu memberi keterangan atas peristiwa yang sebenarnya. Sebaliknya aparat bebas untuk bercerita. Sesuatu yang dikaitkan terorisme membuat banyak cerita bukan fakta. Pembuktian lebih bersifat sepihak dan bisa dibuat-buat. Publik tidak memiliki imbangan bukti. Di sinilah pelanggaran HAM menjadi mudah untuk terjadi. Oleh karenanya sangat setuju jika Komnas HAM terjun melakukan pengusutan atas penembakan dr Sunardi tersebut. Sebagai negara hukum sudah selayaknya seseorang itu dieksekusi atas perintah hukum melalui proses peradilan. Banyak kasus teroris yang terduganya tewas, sehingga tidak dapat menguak motif dan jaringan sebenarnya. Semua dibuat gelap. Katanya ingin menumpas habis kejahatan terorisme, tetapi faktor penguak justru dihabisi. Haruskah ada adagium bahwa \"terorisme adalah keanehan hukum dari suatu misteri politik\" ?. Teroris yang tewas oleh aparat menjadi korban dari kepentingan atau permainan politik. Tampaknya mesti ada evaluasi sekaligus perubahan paradigma penanganan ke arah yang lebih manusiawi. Batas waktu tahanan juga sangat lama hingga bisa tujuh bulan untuk sampai pada proses Pengadilan. Ini menyangkut HAM yang terabaikan. Densus 88 bukan badan super body yang dapat berbuat bebas atas nama hukum. Memberantas terorisme dengan cara teror bukan solusi. Tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang. Belum lagi target selalu saja komunitas muslim. Aktivis bahkan penda\'wah. Baik terorisme maupun radikalisme sepertinya memiliki fokus sasaran yang sama yaitu umat Islam. Atribut keagamaan senantiasa dilekatkan. Kini diumumkan oleh Kepolisian bahwa dr Sunardi berstatus tersangka, semestinya dijelaskan kapan yang bersangkutan dipanggil, diperiksa, dan digelar perkara hingga berstatus tersangka. Mengapa tidak ditahan pasca pemeriksaan. Penangkapan dilakukan karena mangkir memenuhi panggilan? Mengapa ada kejar mengejar sehingga terjadi tabrakan? Zig zag kendaraan itu perlawanan atau kepanikan? Dari mana dr Sunardi ditembak, oleh siapa dan atas perintah siapa? Bukankah dr Sunardi memiliki rumah dan tempat praktek, mengapa tidak ditangkap di sana? Semua itu harus terjelaskan. Masalah ini tidak boleh hilang begitu saja, harus diusut tuntas. Meskipun tuduhan pada dr Sunardi adalah teroris. Publik harus diberi bukti dan keyakinan. Jika tidak jujur dan transparan maka apa beda rezim ini dengan rezim zionis Israel yang sewenang-wenang membunuh dan membantai warga Palestina atau rezim komunis Cina yang membunuh dan membantai muslim Uyghur? Indonesia negara Pancasila, bukan Zionis atau Komunis. Buat cara penanganan hukum lebih sehat dan beradab. (*)
Rocky Gerung: Impeachment Itu Satu Napas dengan People Power
Jakarta, FNN – Pemerintah tampaknya tetap ngotot ingin Pemilu ditunda atau perpanjangan masa jabatan presiden, agar Joko Widodo terus berkuasa. Fenomen ini membuat banyak kalangan perlu memberi respons tegas. Para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden menggelar pertemuan pada Jumat (11/3) di Jakarta. Salah satu tokoh yang hadir, Rocky Gerung menyatakan bahwa setelah diskusi mereka membicarakan banyak hal. “Kita sepakat menyatakan bahwa konstitusi sudah tercabik-cabik, sudah ditanduk oleh kekuasaan. Dulu kita pikir konstitusi masih di ujung tanduk, sekarang sudah ditanduk sehingga tercabik-cabik oleh kekuasaan. Karena itu kita kasih poin bahwa pergerakan rakyat tidak bisa lagi dicegah, dan itu yang kita sebut people power,” kata Rocky Gerung dalam pembicaraan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (12/03/2022). Rocky menegaskan, seandianya terjadi pemaksaan oleh pemrintah, maka masyarakat sipil siap untuk melakukan people power. “Dan itu hasil analisis akademis dan hasilnya, kita pantau big data bahwa 112 juta orang justru menghendaki people power,” paparnya menyindir Luhut. Rocky menyatakan bahwa mempercepat Pemilu itu konstitusional, yang tidak boleh itu memperlambat Pemilu. “Konstitusi kita hanya megatur syarat-syarat percepatan Pemilu yaitu impeachment. Konstitusi tidak mengatur syarat-syarat penundaan Pemilu. Pemilu tidak bisa ditunda untuk memperpanjang kekuasaan. Yang boleh diatur adalah memperpendek Pemilu melalui impeachment. Ini sangat konstitusional dan impeachment itu satu napas dengan people power, “ paparnya. Rocky Gerung juga melayangkan kritik tajam kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kritik tersebut disampaikan Rocky Gerung sebagai tanggapan dari pernyataan Luhut yang mengklaim bahwa sebagian rakyat Indonesia menyetujui penundaan pemilu 2024. Luhut bahkan menyebut bahwa orang-orang partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP menyetujui usulan penundaan pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa Luhut sedang memainkan ‘makar’ terkait penundaan pemilu 2024. “Kalau tokoh politik bahkan pejabat negara mengandalkan big data, lalu mulai memprovokasi agar supaya penundaan pemilu itu bisa dilakukan, bahkan dengan mengevaluasi percakapan di media massa lalu menyebut Demokrat, Gerindra setuju, itu namanya makar,” kata Rocky. “Karena ini persiapan dari seorang pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah politik melalui hal yang tidak konstitusional,” tambahnya. Rocky Gerung menyebut bahwa ‘big data’ yang diklaim oleh Luhut dianggap sebagai provokasi dan sifatnya tidak konstitusional. Menurut Rocky Gerung, Luhut saat ini tengah memprovokasi orang-orang untuk menyuarakan penundaan pemilu 2024. Ia bahkan menyebut bahwa Luhut saat ini sedang memimpin sebuah makar bersama dengan parpol lain terkait perpanjangan masa jabatan Presiden hingga penundaan pemilu 2024. “Jadi Bisa dianggap bahwa Pak Luhut sebenarnya sedang memimpin makar, bersama-sama dengan partai-partai, makar dari dalam justru, jadi ini bahayanya kalau pejabat publik tidak paham basis konstitusional,” ujar Rocky Gerung. Lebih lanjut, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 ini akan terus digaungkan hingga mendapat persetujuan. “Jadi kelihatannya memang Pak Luhut pemimpin orkestrasi ini, karena dia akhirnya yang tampil untuk menerangkan,” tandasnya. Diketahui, sebelumnya, para tokoh tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia melakukan pertemuan di Jakarta membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. (ida, sws)
Jaringan Aktivis Nusantara Mendorong Penguatan Kontra Narasi Terorisme
Jakarta, FNN. Koordinator Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon JASN mendorong Pemerintah untuk memperkuat pendekatan kontra narasi dan sosialisasi antiterorisme dalam upaya pemberantasan serta penanggulangan terorisme.\"Pemerintah sepatutnya tak melulu bertumpu pada pendekatan hukum, tetapi perlu pendekatan lain yang terukur, seperti memperkuat kontra narasi dan sosialisasi. Kontra narasi dan sosialisasi adalah keniscayaan yang patut diperkuat karena pendekatan hukum, sekali pun itu humanis, tampaknya tidak terlalu berefek, bahkan justru dapat menimbulkan serangan balik karena dendam, lalu polisi kerap jadi sasaran,\" kata Romadhon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, menurutnya, penguatan kontra narasi dapat menandingi serta menyeimbangkan keberadaan propaganda kelompok radikal atau teroris yang menguasai dunia digital, seperti media sosial, terutama ketika mereka hendak merekrut anggota untuk dibina dan dipersiapkan menjadi teroris.\"Jangan sampai kita latah (mengikuti propaganda tersebut). Ini bahaya karena teroris menguasai media, sehingga bisa melakukan propaganda. Mereka bahkan terbuka ketika merekrut calon teroris untuk dibina,\" ujarnya.Sejauh ini, Romadhon memandang terorisme di Indonesia selayaknya sebuah pohon pisang yang saat ditebang, justru akan bertumbuh menjadi seribu.Artinya, ujar dia, berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian terorisme secara hukum tidak berimplikasi dan belum memberikan efek jera kepada pelaku.\"Faktanya, sampai detik ini, penangkapan terhadap terorisme terus berlangsung. Yang terbaru, penangkapan yang dilakukan Densus 88 Antiteror Polri terhadap tersangka teroris dokter Sn di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu (9/3),\" kata Romadhon.Ia juga mengatakan salah satu penyebab Pemerintah dan aparat penegak hukum belum optimal menyelesaikan persoalan terorisme adalah jaringan terorisme yang sangat luas, sehingga sulit untuk dideteksi.\"Aparat kepolisian seringkali kecolongan, karena jaringan kelompok terorisme sangat luas sehingga sukar dideteksi,\" katanya pula.Oleh karena itu, ia mengimbau Pemerintah agar tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum, tetapi juga pada pendekatan lain, seperti kontra narasi dan sosialisasi antiterorisme. (Sof/ANTARA)
Indonesia Ramaikan Pameran Pertanian Internasional di Qatar
Jakarta, FNN. Kedutaan Besar RI di Doha menggandeng dunia usaha Indonesia untuk ikut meramaikan pameran pertanian dan lingkungan internasional 2022 di Qatar pada 10-14 Maret.KBRI Doha mengikuti Pameran Qatar International Agricultural and Environmental Exhibition 2022 atau yang dikenal sebagai AgriteQ dan EnviroteQ, kata pihak KBRI tersebut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pameran itu merupakan salah satu pameran pertanian dan lingkungan terbesar di kawasan Timur Tengah.Pada Pameran AgriteQ yang memasuki edisi ke-9 dan EnviroteQ edisi ke-3 itu, Paviliun Indonesia menampilkan berbagai komoditi dan produk pertanian dan peternakan Indonesia, seperti teh, kopi, olahan unggas, aneka rempah-rempah dan aneka produk akhir dari tanaman kelor.Paviliun Indonesia dalam pameran itu juga mempromosikan berbagai produk makanan dan minuman dari tujuh perusahaan dan dua asosiasi Indonesia.Perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam pameran tersebut, antara lain PT. Haltraco Sarana Mulia, PT. Ince Jaye Mandiri, PT. Global Sekar Mandiri, Koperasi Warga Indonesia di Qatar (KWIQ) dan Mitra Tani Farm.Hadir pula perwakilan dua asosiasi di Indonesia yang bergerak dalam upaya memajukan komoditi rempah-rempah dan tanaman kelor (moringa), yaitu Sustainable Spices Initiative (SSI) Indonesia dan Beyond Moringa Indonesia.Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan menyampaikan bahwa partisipasi para pelaku usaha Indonesia pada pameran AgriteQ dan EnviroteQ 2022 diharapkan memperkuat kehadiran produk-produk Indonesia di Qatar sehingga makin dikenal dan diterima pasar Qatar.Partisipasi tersebut juga diharapkan semakin membuka kesempatan dan peluang kerja sama bisnis bagi pelaku usaha Indonesia melalui interaksi langsung dengan mitranya di Qatar. Ridwan selanjutnya menyampaikan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting di Qatar karena hal itu terkait dengan ketahanan pangan yang menjadi salah satu program prioritas yang terus dikembangkan di negara itu.Dengan pengalaman pernah diblokade oleh negara tetangganya selama sekitar tiga tahun, menurut Ridwan, Qatar perlahan membangun pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, selain untuk memberi kesempatan lebih banyak sumber pasokan kebutuhan pangan.Terkait kondisi itu, dia menilai produk pertanian Indonesia seperti hortikultura, rempah-rempah, produk unggas maupun perikanan serta produk makanan dan minuman pada umumnya masih mempunyai kesempatan luas untuk dapat masuk ke pasar Qatar.Ridwan menambahkan bahwa memasuki pasar Qatar adalah suatu pilihan strategis, karena dengan infrastruktur perhubungan udara dan lautnya yang sangat baik, Qatar menjadi pusat kegiatan (hub) bagi perlintasan orang dan barang tidak hanya di kawasan timur tengah tetapi juga dunia.Pameran AgriteQ dan EnviroteQ 2022 dibuka oleh Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani pada 10 Maret 2022 dan akan berlangsung hingga 14 Maret 2022 di Doha Exhibiton and Convention Center (DECC). (Sof/ANTARA)
Jerman Akan Jemput 2.500 Pengungsi Ukraina dari Moldova
Jakarta, FNN. Jerman akan menjemput 2.500 pengungsi Ukraina dari Moldova, kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada Sabtu, selagi Eropa timur kewalahan dalam menjalankan upaya untuk membantu pengungsi. Baerbock, yang berbicara usai pertemuan dengan mitranya dari Moldovan di Kishinau, menyatakan Jerman berkomitmen untuk membantu negara-negara tetangga Ukraina mengurus pengungsi. Koridor, kata Baerbock, akan dibangun via Romania untuk mengantarkan para pengungsi ke Jerman, sebagian besar dengan bus.\"Eropa dan negara kami berdiri bersama dalam solidaritas dengan Anda, kami akan menampung pengungsi dari Anda,\" katanya.Jumlah pengungsi Ukraina, sejak Rusia meluncurkan invasi pada 24 Februari, kini berjumlah lebih dari 2,5 juta orang dan sejumlah kota di Eropa timur kini kehabisan akomodasi.Lebih dari 270.300 orang telah menyeberang ke Moldova dari Ukraina dan sekitar 105.000 di antaranya menetap di sana.Hingga saat ini, pengungsi yang terdaftar di Jerman berjumlah 109.183 orang, kata kementerian dalam negeri Jerman pada Jumat (11/3).Masyarakat Jerman telah menawarkan hingga 300.000 rumah pribadi untuk menampung para pengungsi. (Sof/ANTARA/Reuters)
Pasukan Rusia Tembaki Masjid di Mariupol, Ukraina
Jakarta, FNN. Pasukan Rusia menembaki sebuah masjid di kota pelabuhan Mariupol di Ukraina selatan, lokasi lebih dari 80 orang dewasa dan anak-anak termasuk warga negara Turki mengungsi, kata kementerian luar negeri Ukraina, Sabtu.Ukraina menuding Rusia menghadang warga meninggalkan Mariupol. Blokade membuat ratusan ribu orang terjebak di kota itu.Sementara itu, Rusia menyalahkan Ukraina, yang dianggapnya gagal mengevakuasi orang-orang.\"Masjid Sultan Suleiman dan istrinya Roxolana (Hurrem Sultan) di Mariupol ditembaki para penyerbu dari Rusia,\" kata kementerian luar negeri Ukraina di Twitter.\"Sebanyak 80 lebih orang dewasa dan anak-anak, termasuk warga Turki, berlindung dari penembakan yang terjadi di sana,\" ujar kemlu. Pernyataan kemlu tidak menyebutkan apakah ada korban tewas ataupun luka dalam serangan di masjid itu.Moskow membantah mengincar daerah-daerah warga sipil dalam pergerakan yang disebutnya sebagai operasi militer khusus di Ukraina. (Sof/ANTARA/Reuters)
Generasi Muda Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Era Society 5.0
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan generasi muda yang berkualitas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di era society 5.0.“Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Society 5.0. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi senilai Rp 4.434 triliun kepada PDB Indonesia di 2030 atau setara dengan 16 persen dari PDB,\" kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.Peluang besar ekonomi digital Indonesia yang bernilai hingga 70 miliar dolar AS atau 40 persen dari total ekonomi digital ASEAN harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.Nilai ekonomi digital tersebut diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025.Salah satu sektor yang bertumbuh signifikan hingga 200 persen pada 2020 ialah edutech yang diharapkan juga dapat mendorong pengembangan talenta digital ke depan melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.\"Namun, transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi juga bisa mendorong digitalisasi pada seluruh program pembelajaran mahasiswa apapun bidangnya,” ucap Menko Airlangga.Pengembangan talenta digital diharapkan juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Di era digital ini, generasi muda Indonesia harus mampu memanfaatkan talenta digitalnya, sehingga tidak hanya berperan sebagai job seeker saja, namun dapat juga menjadi job creator.Kewirausahaan dan UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi, tapi saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah yakni hanya 3,47 persen dari total populasi atau di bawah negara maju yang minimal 5 persen.UMKM sendiri masih mengalami berbagai tantangan seperti inovasi dan teknologi yang perlu ditingkatkan, pembiayaan, Sumber Daya Manusia, branding, pemasaran, legalitas, serta standarisasi dan sertifikasi.Pada masa pandemi ini, tantangan UMKM bertambah dari sisi adaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga UMKM perlu mendigitalisasi usahanya agar dapat memberikan layanan dengan jaringan luas, cepat, efektif dan efisien.\"Pemerintah terus mendukung UMKM sebagai sebuah ekosistem ekonomi digital yang sangat krusial, dengan mengeluarkan instrumen kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM,\" ucapnya.
Jaring Tarik Berkantong Beda Dengan Cantrang, Tegas Dirjen KKP
Jakarta, FNN. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menegaskan bahwa jaring tarik berkantong (JTK) berbeda dengan cantrang sehingga spesifikasi teknis JTK tidak dilarang tetapi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menjelaskan, JTK merupakan kategori jaring tarik dengan ukuran mata jaring di atas 2 inci.\"Kapal JTK yang sudah melaut kami pastikan sudah mendapatkan izin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau mata jaring kurang dari 2 inci pasti tidak akan kami rekomendasikan apalagi diterbitkan izinnya. Bahkan di SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) tercantum di atas 30 mil untuk di Laut Natuna,\" papar Muhammad Zaini.Selain itu, JTK hanya dapat dioperasikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 (Perairan Laut Jawa ) di atas 12 mil dan WPPNRI 711 (Laut Natuna Utara) di atas 30 mil, dengan pembatasan jumlahnya.Ia mengungkapkan, perbedaan mendasar antara JTK dengan cantrang terletak kepada bentuk mata jaring bagian kantong. JTK berbentuk persegi, sementara cantrang berbentuk diamond mesh atau seperti bentuk berlian.Perbedaan lain ada pada panjang tali selambar dan tali ris atas. Panjang tali selambar cantrang kurang atau sama dengan 1.800 meter tiap sisi sementara JTK kurang dari atau sama dengan 900 meter tiap sisi.Tali ris atas cantrang, lanjutnya, lebih dari atau sama dengan 90 meter sedangkan JTK kurang dari atau sama dengan 90 meter.Menanggapi isu nelayan cantrang yang beroperasi di Natuna, Zaini mengatakan KKP telah menindak tegas kapal perikanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.Dirjen Perikanan Tangkap juga menegaskan, KKP tidak lagi menerbitkan izin cantrang karena dinilai tidak ramah lingkungan.Senada, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP, Drama Panca Putra mengatakan pengawasan semakin diintensifkan untuk memastikan ketentuan dipatuhi oleh pelaku usaha.Drama juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan termasuk melalui penyampaian aspirasi ini. Lebih lanjut, Drama juga mengajak pemerintah daerah berperan dalam pengawasan khususnya untuk perairan sampai dengan 12 mil.“Kita perlu bersinergi dalam pelaksanaan pengawasan ini, kami juga perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam merespon keluhan masyarakat karena pada dasarnya aspirasi masyarakat yang disampaikan adalah terkait pengawasan sampai dengan 12 mil yang berdasarkan undang-undang merupakan kewenangan provinsi,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Komnas HAM Mendorong Bupati Pegunungan Papua Aktif Cegah Kekerasan
Jakarta, FNN. Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei meminta para bupati di sejumlah kabupaten wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk berperan aktif membangun komunikasi dengan kelompok kriminal bersenjata guna mencegah aksi-aksi kekerasan.\"Komnas HAM sejak 2021 mendorong agar para bupati itu aktif membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok itu, sehingga para bupati harus berada di tempat. Sepanjang para bupati, ketua DPRD tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, maka kekerasan akan terus terjadi berulang kali,\" kata Frits Ramandei, di Timika, Sabtu.Berdasarkan informasi yang diterima Komnas HAM Papua, kasus kekerasan yang terjadi di Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak yang menewaskan delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) pekan lalu, didalangi oleh salah satu kelompok sipil bersenjata pimpinan Aibon Kogeya.Kelompok tersebut beralasan melakukan kekerasan terhadap para karyawan PT PTT berkaitan dengan penolakan terhadap rencana pengelolaan Blok Wabu oleh Pemerintah.\"Mereka menuduh bahwa pembangunan proyek Palapa Ring itu dalam rangka menjadi sentra komunikasi untuk percepatan pembangunan Blok Wabu. Apa pun alasan mereka, atas nama kemanusiaan tindakan mereka tidak berperikemanusiaan. Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, ini juga kejahatan kemanusiaan,\" kata Frits yang merupakan mantan jurnalis di Papua itu pula.Dia menyinggung tentang banyaknya korban meninggal akibat kekerasan yang terjadi terkait sengketa pengelolaan Blok Wabu di wilayah Kabupaten Intan Jaya.Karena itu, Komnas HAM mendesak otoritas yang mempunyai kewenangan agar segera mengklarifikasi rencana kehadiran Blok Wabu tersebut.\"Blok Wabu ini sudah menelan banyak korban, sudah puluhan orang meninggal baik masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri, karena pertentangan soal rencana penambangan Blok Wabu. Ini perlu segera diklarifikasi,\" ujarnya lagi.Frits menilai tindakan kelompok kriminal bersenjata yang membantai delapan pekerja PT PTT yang tengah memperbaiki BTS 3 Telkomsel di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu itu merupakan tindakan kriminalitas, sehingga harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelakunya.Terkait hal itu, katanya lagi, Polri menjadi institusi terdepan dalam melakukan penegakan hukum. (Sof/ANTARA)
Kongres Parlemen Sedunia di Bali Dongkrak Pariwisata Indonesia
Jakarta, FNN. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Kamrussamad mengatakan pelaksanaan kongres parlemen se dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali menjadi momentum mendongkrak pariwisata Indonesia.\"Pulau Bali merupakan salah satu pulau destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia,\" kata Kamrussamad di Jakarta, Sabtu.Dia menjelaskan kegiatan itu juga mencerminkan kesuksesan Indonesia dalam pengendalian pandemi COVID-19. Indonesia selaku Presidensi G20 juga dapat membuktikan kepada dunia, dapat menerapkan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi dengan maksimal.\"Menguatkan komitmen Indonesia pada pemulihan bersama untuk lebih kuat,\" ujarnya.Anggota DPR Komisi XI itu menegaskan selain isu perubahan iklim yang menjadi tema besar kegiatan, isu yang tak kalah penting adalah persoalan penanganan Pandemi COVID-19.Para pemimpin pemerintahan kata dia, memungkinkan untuk berbicara tentang perlunya mengatasi pandemi dengan lebih tepat serta respon dalam rangka memenuhi target global dalam hal vaksinasi.Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022, mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\".Sebelumnya IPU ke-143 digelar di Madrid yang dihadiri oleh 1.200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. (Sof/ANTARA)
POPULER
