ALL CATEGORY
Sebaiknya TNI Polri' Tidak Punya HP
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebanggaan TEGURAN Presiden soal isi percakapan group WA TNI-Polri cukup mengenaskan. Perdebatan yang ada dalam percakapan dimasalahkan terutama masalah kebijakan pindah IKN. Disalahkan karena masih mempertanyakan agenda pindah IKN yang menurut Presiden sudah diputuskan DPR. Tidak ada demokrasi untuk TNI-Polri. Lucu juga negara ini, persoalan WA group jadi perhatian serius Presiden. Ada tiga pertanyaan mendasar atas hal ini, yaitu benarkah TNI-Polri tidak boleh berdebat di WA group berkenaan dengan kebijakan Pemerintah, apakah TNI-Polri tidak menjadi bagian dari demokrasi, serta bagaimana jika pro kontra dilakukan melalui japri WA ? Pertanyaan tambahan, haruskah Presiden yang menegurnya. Seserius ini ? Di era \"hp-krasi\" saat ini tidak bijak untuk membatasi diskusi atau perdebatan terhadap berbagai hal, termasuk kebijakan Pemerintah. Keterbukaan informasi memaksa pengguna HP sendiri untuk mampu memilih dan memilah konten. Diskusi tentang kebijakan oleh group WA TNI-Polri justru dapat menjadi masukan dan ukuran tentang kualitas suatu kebijakan. TNI-Polri adalah aparatur negara yang hidup di tengah masyarakat, bukan robot yang bersikap dan bertindak secara mekanistis. TNI-Polri berada di negara yang telah sepakat untuk menganut asas demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karenanya TNI-Polri adalah bagian dari demokrasi tersebut. Bahwa ada aturan disiplin mengenai sikap dan tindakan sebagai anggota korps tentu difahami, tetapi memisahkan TNI-Polri dari demokrasi adalah keliru. TNI-Polri turut berjuang untuk menjaga dan mengawal kualitas demokrasi. Berdiskusi di WA grup memiliki daya kontrol yang lebih kuat, ada saling menguatkan dan melemahkan argumen, banyak pihak ikut terlibat. Hal ini sehat-sehat saja. Bila tidak betah, toh ada jalan untuk bebas keluar dari group. Nah, apakah harus berpindah ketidak setujuan atas suatu kebijakan dari WA group kepada WA antar pribadi ? Semoga inipun tidak dilarang lagi. Presiden rasanya sudah terlalu jauh mengurusi WA TNI-Polri. Atau memang sudah sedemikian parah pembangkangan TNI-Polri pada Pemerintah sebagaimana \"terbaca\" dari WA groupnya ? Diungkap dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap lagi. Rakyat jadi semakin berdebar-debar jantungnya, nih pak. Teguran juga merembet ke istri-istri TNI-Polri yang konon mengundang penceramah radikal dalam acara-acaranya. Rupanya kini Presiden Jokowi tertular KSAD Dudung yang uring-uringan soal radikal radikul. Tidak dijelaskan siapa penceramah radikal itu, apakah Ustad Adi Hidayat, Aa Gym, atau Abu Janda ? Memang TNI-Polri harus semakin sabar menghadapi Presiden yang sangat peduli ini. Rakyat sipil sudah lebih dulu dan lama bersabar memiliki Presiden dengan gaya seperti ini. Mengusap dada hampir setiap hari. Untuk aman dari teguran Presiden, sebaiknya TNI-Polri tidak punya HP saja. (*)
Negara Adidaya Diprediksi Runtuh, Anis Matta: Perang Rusia Vs Ukraina Seperti Gong Selamat Datang Tatanan Dunia Baru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik antara Rusia-Ukraina saat ini harus dipandang sebagai perang supremasi, bukan lagi sekedar proxy. Melainkan perang antar negara adidaya, yakni antara Rusia dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa, sementara Ukraina menjadi korban (collateral damage). \"Kalau negara adidaya yang berperang, maka tidak ada aturan lagi, tidak ada yang bisa mengatur mereka. PBB akan mengalami disfungsi, termasuk Dewan Keamanan PBB,\" kata Anis Matta PBB dalam Gelora Talk bertajuk \'Perang Rusia Vs Ukraina, Apa Dampaknya Pada Peta Geopolitik Dunia?\', Rabu (2/3/2022). Diskusi yang digelar secara daring ini, menghadirkan narasumber Pakar Hukum Internasional Prof Hikmahanto Juwana, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan China Prof Imron Cotan, serta mantan Dubes Indonesia untuk Ukraina Prof Yuddy Chrisnandi. Diskusi ini juga dihadiri Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin. Karena itu, kata Anis Matta, perang ini akan mendekati titik ledak yang lebih besar. Hal ini yang perlu diantisipasi Indonesia, karena cepat atau lambat Indonesia bisa terseret dalam dampak perang ini. \"Kenapa Partai Gelora ingin mendorong Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia, supaya kita tidak menjadi korban (collateral damage),\" katanya. Menurut Anis Matta, dunia saat ini akan menantikan tatanan dunia baru di tengah krisis berlarut, dimulai dari pandemi Covid-19 hingga perang Rusia Vs Ukraina, yang akan berujung pada konflik berlarut secara global. \"Jadi kita sekarang sedang menantikan \'tatanan dunia baru\', ini yang kita khawatirkan. Dan ini yang akan terjadi pemenanglah yang akan menentukan aturan. Inilah arah dunia yang sedang terjadi,\" ungkapnya. Pembentukan proses tatanan dunia baru ini, kata Anis Matta, berbeda dengan tatanan dunia lama yang dibentuk oleh pemenang Perang Dunia II. Tapi, pembentukannya akan ditentukan oleh proses rasional masyarakat global, karena dunia semakin terintegrasi. \"Tapi bisakah kita sampai pada tatanan dunia baru, yang tidak terlalu berdarah? Inilah arah yang kita inginkan,\" ujar Anis Matta. Anis Matta menilai kekuatan AS dan Eropa saat ini semakin melemah seperti yang terlihat dari pidato Presiden AS Joe Biden kemarin dan para pemimpin Uni Eropa sebelumnya. Kelemahan AS dan Eropa ini, disadari betul oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin telah melakukan kalkulasi secara matang dampaknya, sehingga memiliki keberanian seperti sekarang. Diperkirakan sanksi ekonomi oleh negara adidaya tidak akan berdampak bagi Rusia. \"Kalau sekarang kita berpikir kepentingan Indonesia, adalah lebih bagus kita mencoba membuat cerita bagi sejarah masa depan kita sendiri,\" katanya. Menurut Anis Matta, Indonesia bisa mencoba membangun satu kekuatan baru di tengah konflik global ini, dengan politik bebas aktif seperti yang telah digagas founding fathers atau Bapak pendiri bangsa Indonesia. Perang Rusia Vs Ukraina, kata Anis Matta, bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuat satu peta jalan (road map) sejarah baru bagi dunia. \"Kita sedang menghadapi konflik berlarut yang akan melemahkan semua negara. Perang Rusia Vs Ukraina seperti gong yang mengatakan, Selamat Tinggal Tatanan Dunia Lama dan Selamat Datang Tatanan Dunia Baru,\" tegas Anis Matta. Anis Matta berharap Indonesia mengambil peran untuk menentukan tatanan dunia baru ini, sebagai kekuatan besar dunia paska runtuhnya negara adidaya nanti. \"Kita tidak mengetahui, aturannya seperti apa, tetapi mudah-mudahan dalam tatanan dunia baru yang akan di susun kemudian ini, Indonesia ikut sebagai panitia,\" pungkas Anis Matta. Pakar Hukum Internasional Prof Hikmawanto Juwana menyayangkan sikap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertolak belakang dengan peryataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memandang konflik Rusia Vs Ukraina. Kemenlu dinilai cenderung menyalahkan Rusia sebagai negara agresor telah menganeksasi Ukraina. Sementara Presiden Jokowi mengatakan, perang harus dihentikan tanpa menyalahkan Rusia dan Ukraina, serta meminta konflik diselesaikan secara damai, dan tidak membahayakan pada keamanan dan perdamaian internasional. \"Jadi Indonesia harusnya menjadi fasilitator, yang bisa memberikan solusi bagi konflik ini. Kita harus fokus pada rakyat, karena rakyat tidak boleh menderita akibat perang di kedua negara,\" kata Hikmawanto. Hikmawanto mengingatkan, agar Indonesia tidak melihat konflik Rusia Vs Ukraina sebagai konflik antara pemerintah pusat (PBB) dan pemerintah daerah (Rusia-Ukraina). \"Efektifitas terhadap PBB ini diragukan, dan perlu diingat bapak/Ibu sekalian, bahwa PBB ini bukan pemerintahannya. Artinya, tidak seperti pemerintah pusat, kalau misalnya ada pemerintah daerah bersengketa, kemudian pemerintah pusat bisa turun. Mereka punya main street sendiri, itu yang harus kita pahami,\" katanya. Artinya, dalam konteks hukum internasional, lanjut Hikmawanto, bagi masyarakat internasional yang berlaku adalah Hukum Rimba, bukan norma-norma hukum internasional yang harus ditaati. \"Yang berlaku Hukum Rimba, siapa yang kuat sebagai justifikasi hukum internasional, bukan norma yang harus ditaati. Ini akan menjadi justifikasi setiap negara untuk mengambil tindakan,\" tegas pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan China Prof Imron Cotan berharap Indonesia bisa mendorong penyelesaian konflik Rusia Vs Ukraina diselesaikan melalui jalur diplomasi atau perundingan antara kedua belah pihak. \"Indonesia harus memberikan solusi, bukan memberikan kecaman-kecaman. Meski saya tidak yakin, Indonesia memiliki power untuk memberikan solusi kedua belah pihak dalam diplomasi, tapi langkah-langkah itu tetap harus ditawarkan dan kita bisa menjadi tuan rumah negosiasi,\" kata Imron Cotan. Imron menilai, keberadaan PBB terutama Dewan Keamanan saat ini perlu dilakukan reformasi, karena kerap dijadikan upaya untuk menghambat solusi damai atas konflik di suatu negara atau digunakan sebagai alat negara tertentu melalui hak veto lima negara tetap DK PBB. \"Memang sudah tiba saatnya mereformasi PBB, karena pasti memihak. Jadi percuma kita membawa ini ke Dewan Keamanan PBB sebagai organ internasional tertinggi di bidang keamanan internasional. Paling kita bisa bicara di Sidang Majelis Umum PBB saja,\" katanya. Mantan Dubes Indonesia untuk Ukraina Prof Yuddy Chrisnandi meminta Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan politik bebas aktif, sebagai negara yang ditunjuk sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan pemimpin ASEAN. \"Sebagai pemimpin G20 ini, sejauh mana perannya, kira-kira anda enggak sih pengaruhnya pressing diplomasi dalam situasi seperti ini. Dan sebagai pemimpin ASEAN, sebagaimana di Eropa, pemimpin MEE 1 x24 bisa berkumpul di Brussel membicarakan hal itu. Apakah sebagai pemimpin ASEAN ini juga bisa membicarakan ini, menjadi suara ASEAN untuk menyelesaikan konflik Rusia Vs Ukraina,\" kata Yudhi. Indonesia, lanjutnya, perlu melakukan terobosan diplomasi yang efektif dan aktif. Yudhi mengaku sudah mendapatkan bocoran, bahwa pemerintah Indonesia sudah mendapat informasi bahwa Sekretariat Jenderal PBB pada Rabu (2/3/2022) untuk menjadi sponsor utama penyelesaian konflik Rusia-Ukraina di Majelis Umum PBB. \"Meski nanti di veto, tapi paling tidak sudah memberikan sikap yang bisa dilihat dunia. Kita harus aktif di percaturan politik dunia, Amerika membuat proposal, Rusia membuat propsoal dan Indonesia juga punya proposal sendiri. Itu juga sebuah terobosan, yang penting jangan pasif,\" katanya. Yudhi menambahkan, Indonesia bisa menjadi poros alternatif dengan memanfatkan perannya sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang. \"Kita harus menjadi poros alternatif, misalkan Rusia menginginkan pertemuan di Belarus, Ukraina minta di Israel dan Indonesia bisa menawarkan di Bali. Ini akan menjadi poros menarik,\" katanya. ,(*)
Jokowi Meniup Api dalam Sekam
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Penggalan sambutan Presiden Joko Widodo saat rapim TNI POLRI terkait dinamika WAG TNI POLRI yang esensinya tidak setuju dengan pemindahan IKN Baru ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Barat, menuai kegaduhan baru Sebenarnya itu hal biasa, namun dikaitkan dengan kedudukan atau jabatanya sebagai presiden menjadi lucu bin menggelikan karena membahas hal sangat tehnis yang jauh dari kualitas bahasan. Justru ibarat Jokowi meniup api dalam sekam, tiupan itu tidak akan memadamkan apinya, justru membuat nyala api semakin membara. Artinya apa yang menjadi isi WAG merupakan uneg uneg yang murni dari lubuk hati TNI POLRI yang sejujur jujurnya. Namun karena terikat peran, fungsi, tugas, hirarki, disiplin dan kehormatan maka protap (prosedur tetap) pasti berjalan seperti yang nampak pada penampilan TNI POLRI sehari-harii. Dengan kata lain, cuitan Presiden Jokowi tidak akan mengubah atau menyurutkan hati dan pemikiran para prajurit TNI dan para Bhayangkari Polri, yang memang tidak bisa ditutup tutupi sebagai akibat kecanggihan tehnologi / medsos. Ini sekaligus mengingatkan kepada para pimpinan, komandan atau atasan, bahwa kita tidak bisa berkesimpulan apa yang diterjemahkan oleh para pimpinan, atasan atau para komandan itu langsung dicernak mentah mentah oleh para anggota atau anak buah karena mereka juga mesti berkumpul / bergaul dengan pihak pihak lain sehingga bisa berolah pikir dan membandingkan antara petunjuk, perintah atau informasi dari para komandan, pimpinan atau atasan yang tidak selamanya sama dengan fenomena atau fakta yang ada di lapangan Bahkan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) baik terkait BPIP / HIP, Omnibus Law / undang undang Cipta kerja dan RUU / UU / PERPU terkait pemindahan IKN baru, menjadi kesan abal abal karena pelaksanaan yang tergesa gesa, gopoh bahkan main kucing kucingan, kong kalikong dan konpirasi jahat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masiv yang bukan lagi menjadi rahasia umum. Pendek kata serapi rapinya bangkai dibungkus, akhirnya bau busuk itu menyengat kehidung pula. Oleh karenanya saya mengingatkan kembali dan menghimbau kepada semua pihak, terutama masyarakat agar tidak menggeneralisasikan apa yang tampak dipermukaan institusi TNI POLRI sesederhana seperti yang disimpulkan banyak orang bahwa TNI POLRI membenci dan melihat sebelah mata kepada para ulama atau tokoh agama, karena fakta sesungguhnya mayoritas TNI POLRI juga umat Islam, dan itu bisa dibuktikan dengan banyak dan hampir disemua badan badan instansi TNI POLRI yang berdiri megah mesjid mesjid dan mushola mushola yang setiap saat diadakan pembekalan mental dan syiar agama Islam baik oleh para perwira rohaninya maupun mendatangkan para ulama atau tokoh tokoh agama / masyarakat sebagai bekal dan arahan para personil TNI POLRI di dalamnya. Oleh karenanya marilah kita kembali berpikir secara obyektif, integratif dan bersih, bahwa sesungguhnya syiar ajaran agama Islam tetap berjalan sesuai akidah, hanya beberapa saat telah dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu yang sengaja dipolitisir untuk mempolitikkan agama dan mencampur adukkan agama dan politik termasuk budaya yang digunakan sebagai kedok dalam mencapai tujuan kepentingan sempit yang dapat memporak porandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Insha Allah NKRI kembali pada fitrahnya, yang diisi oleh para manusia manusia beriman dan bertaqwa, yang penuh toleransi, hidup harmonis dalam mengisi dan membangun kemajuan NKRI sesuai yang tersurat dan yang tersirat pada Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekwen. Semoga saja Allah swt, TYME, kembali memberikan bimbingan dan perlindunganya kepada seluruh bangsa Indonesia, dalam kekompakan, bersatu dan berkarya untuk kesejahteraan, kecerdasan dan kejayaaan bangsa Indonesia, serta dijauhkan dari sifat kesombongan, kesewenang wenangan dan kecerobohan, saling mengolok.olok, saling menjatuhkan satu sama lain, dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dan Indonesia semakin didekatkan kepada ketentraman dan kedamaian yang abadi dan sesungguh sungguhya. (*)
Sejarah Salemba
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan SALEMBA hunian muslim. Raffles mencari kitab-kitab lama di sini. Termasuk kitab yang ditulis Layt Abu Nashr bin Ibrahim yang wafat 983 M di Kapuk Muara, Jakarta. Di Salemba ini Belanda kemudian dirikan pabrik madat, kampung muslim. Salemba pun bubar. Di jaman pendudukan Belanda tahun 1946, gedung pada photo di atas menjadi kampus Universiteit van Indonesie. Setelah pengakuan kedaulatan menjadi Universitas Indonesia. Salemba daerah bersejarah. Salemba metatesis Selamba. Non muslim di jaman itu sebut orang Islam: selam, ba itu hunian. Pada tahun 1813 terjadi perang Inggris vs Perancis di sepanjang Salemba- Matraman-Mester. Perang dimenangkan Perancis. Ketika Universiteit van Indonesie oleh pemerintah pendudukan Belanda dibuka 1946, sebenarnya Salemba daerah panas. Banyak pos Republik di sekitarnya. Di Senen markas Barisan Keamanan Rakyat pimpinan Imam Syafi\'i atau Bang Pi\'i. Di Cikini ada Bir Ali, basis pertahanan Paseban di mesjid Paseban dipimpin mu\'alim Thabrani. Ketika pemerintah RI yang berkedudukan di Jogya mendirikan Perguruan Tinggi Gajah Mada tahun 1946, berduyun-duyun calon mahasiswa dari Jakarta dan Bandung ke Jogya. Saya masuk UI tahun 1963 setelah menyanyikan lagu: Gaudeamus igutur juvenes dum sumus. Tinggal ini yang tersisa dari konsep perpeloncoan Universiteit van Indonesie. Semua konsep disikat Orde Lama. Saya mengambil FH-IPK. Suasana antar fakultas akrab. Tampilan guru-guru besar besahaja. Apalagi Prof Slamet Iman Santoso, ia berspeda. Pengajar antropologi dari Rusia namanya Ina Slamet. Prof Hazairin juga sederhana. Tidak mudah melupakan campus life begitu saja. (*)
.jpeg)
Ketua DPD RI LaNyalla Minta Dewan Pers Jaga Kredibilitas Media
Surabaya, FNN - Pada Koran Tempo edisi 1 Maret dalam laporannya yang berjudul: ‘Operasi senayan Tunda Pemilu’, menulis nama Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Matalitti sebagai aktor dalam menggiring isu untuk meloloskan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Selain LaNyalla, politikus Partai Golkar yang juga anggota DPR RI, Melchias Marcus Mekeng juga disebut dalam hal yang sama. Tudingan tersebut ditulis oleh Koran Tempo berdasarkan informasi dari Sumber Anonim (tanpa nama). Hanya disebut sumber tersebut adalah seseorang dari partai penyokong pemerintah. “Saya terus terang prihatin dengan kualitas Koran Tempo. Karena pada hari Senin, 28 Februari kemarin, saya secara resmi, melalui siaran pers Ketua DPD RI, menyatakan menolak penundaan pemilu. Tetapi info dari Sumber Anonim dipercaya dan ditulis dalam lead berita Koran Tempo tanggal 1 Maret,” ungkap LaNyalla, Rabu (2/3/2022). Karena itu, lanjut LaNyalla, dirinya meminta Staf Khusus Ketua DPD RI Bidang Media dan Informasi, Sefdin Syaifudin untuk menemui Dewan Pers, dalam rangka agar Dewan Pers menjaga marwah dan kualitas serta kredibilitas media di tanah air. “Apalagi sekelas Koran Tempo,” tandasnya. Di tempat terpisah, Sefdin mengatakan sudah menghubungi salah satu anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, yang juga pengurus PWI Pusat, terkait hal tersebut. “Insya Allah hari Jumat saya akan temui Mas Agus di kantor Dewan Pers. Niat kami sesuai keinginan Ketua DPD RI, agar Dewan Pers mengetahui, dan memastikan hal-hal yang seperti ini, yang tentu secara langsung maupun tidak langsung merugikan nama Ketua, tidak terulang dan terjadi kepada orang lain,” ujarnya. Dikatakan Sefdin, penggunaan Sumber Anonim sebenarnya telah menjadi kajian serius di dunia jurnalisme, menyusul terbitnya buku Warp Speed, tahun 1999, yang ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. “Bahkan pegiat Yayasan Pantau dan pemerhati ilmu jurnalistik, Andreas Harsono telah menulis juga tentang penggunaan Sumber Anonim yang sebisa mungkin memang dihindari oleh media,” tutur Sefdin, yang juga wartawan senior itu. Dalam tulisannya, Andreas Harsono mengatakan, seorang sumber anonim punya kecenderungan untuk kurang bertanggungjawab ketimbang sumber yang sama tapi identitasnya disajikan dengan lengkap. Sumber anonim cenderung lebih sering \"bernyanyi\" --kedengarannya merdu, tapi esensinya lebih kecil dari apa yang dia katakan. “Jadi semangat Ketua DPD RI ke Dewan Pers bukan untuk menghukum Koran Tempo, tetapi untuk perbaikan kualitas jurnalisme Indonesia. Apalagi Pak LaNyalla juga Dewan Penasehat PWI Jawa Timur,” kata Sefdin.(*)
Ratusan Tenaga Kesehatan di Bantul Terpapar COVID-19
Bantul, FNN - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa ratusan tenaga kesehatan baik yang bertugas di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit maupun instansi pemerintah daerah ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. \"Untuk SDM (sumber daya manusia) memang membuat kita tambah ekstra karena disamping kasusnya banyak, SDM kita juga banyak yang terkonfirmasi positif,\" kata Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi Rahardjo di Bantul, Rabu. Menurut dia, berdasarkan data kasus COVID-19 Bantul per 1 Maret 2022, untuk di Rumah Sakit Panembahan Senopati (RSPS) Bantul perawat yang konfirmasi positif lebih dari 50 orang, kemudian ditambah dengan tenaga lainnya jumlahnya sekitar 80-an orang. Kemudian di kantor Dinkes Bantul sendiri, lanjut dia, setidaknya ada 20 pegawai yang saat ini konfirmasi COVID-19, bahkan kasus konfirmasi di instansi pemerintah terus ditemukan secara bergantian. \"Di Puskesmas itu cukup banyak sekitar 205 orang yang positif tersebar di 27 Puskesmas, semua Puskesmas pasti ada, tidak ada yang \'zero\', pasti ada, di Dinkes maupun RSPS itu gantian saja yang positif,\" katanya. Dia mengatakan, karena banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar terutama di Puskesmas, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat disesuaikan dengan mengurangi layanan tatap muka atau luring, dan memaksimalkan pelayanan dalam jaringan. \"Kita berikan otonomi untuk teman-teman Puskesmas menyesuaikan pelayanan, misal pelayanan masyarakat yang luring dikurangi, dibagi jadwalnya, juga harus diatur istirahat kalau sudah selesai kemudian siangnya jaga kesehatan,\" katanya. Dia juga mengatakan, pelayanan untuk persalinan di beberapa Puskesmas ada yang terpaksa tidak membuka pelayanan, dikarenakan tidak sedikit bidan yang konfirmasi positif. Berdasarkan data, total kasus COVID-19 di Bantul sejak awal pandemi hingga 1 Maret terakumulasi 66.715 orang, dengan angka sembuh 58.382 orang, sedangkan kasus kematian tercatat 1.601 orang, sehingga jumlah kasus aktif atau yang masih isolasi sebanyak 6.732 orang. (mth/Ant)
Ridwan Kamil Lepas Ekspor Kopi Garut ke Belanda Senilai Rp 4 Miliar
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas ekspor kopi ke Belanda dengan total nilai Rp 4 miliar di Desa Mekarsari, Cikajang, Kabupaten Garut, Rabu. Kopi yang diekspor merupakan produk hasil binaan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan PT Astra Internasional Tbk. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemberian sarana produksi dari Pemda Provinsi Jabar kepada petani milenial Jawa Barat. Menurut Gubernur, ekspor ini sebagai langkah Jawa Barat untuk menaklukkan dunia lewat komoditas kopi. Bahkan tak hanya untuk produk mentah, Ridwan Kamil juga ingin agar kopi Jabar bisa mendunia lewat kafe-kafenya. \"Jadi kita harus menaklukkan dunia dengan kopi-kopi kita, baik ekspor mentah, maupun lahir kafe-kafe seperti Starbuck milik Jabar di seluruh dunia. Ini sedang persiapan di Belanda dan Swiss. Jadi suatu hari saya yakin,\" kata Ridwan Kamil. Provinsi Jawa Barat sudah mengekspor produk kopi mentah ke beberapa negara. Berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Kementerian Perdagangan Tahun 2020 dan 2021, total nilai ekspor kopi Jawa Barat mencapai 16 juta dolar AS atau sekitar Rp 200 miliar. (mengacu kurs Rp14.300 per dolar AS ). Contoh beberapa negara yang sudah menikmati kopi asal Jabar seperti Rusia, Singapura, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Australia, dan Arab Saudi. Ke depan Jabar akan terus mencari pasar ekspor kopi yang baru ke negara lain. Selain itu, Jawa Barat juga sedang mempersiapkan membuka kedai kopi yang dinamakan Jabarano Coffee di beberapa negara. Jabarano Coffee sendiri sudah dibuka di Melbourne, Australia, dan akan dilanjutkan di beberapa negara lainnya. Ia menuturkan, ada beberapa alasan mengapa dirinya optimistis kopi asal Jawa Barat bisa mendunia. Pertama, Jabar merupakan salah satu daerah penghasil kopi pertama di Indonesia. \"Sejarah kopi di Indonesia itu di Jawa Barat. Dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, makanya ada Gunung Malabar. Malabar itu sebenarnya nama tempat di India. Namun oleh Pemerintah Kolonial dijadikan nama gunung di Indonesia, maka lahirlah Gunung Malabar Ada pandemi di masa lalu, di mana kopi enggak laku. Kemudian diubahlah semua perkebunan kopi menjadi teh. Jadi semua perkebunan teh itu dulunya adalah kopi. Sekarang kopi lagi naik daun dibandingkan dengan teh,\" katanya Di sisi lain, penjualan kopi ke beberapa negara juga semakin mudah dengan teknologi digital. Ini sejalan dengan Program Petani Milenial yang ingin membuktikan warga yang tinggal di desa pun bisa memiliki penghasilan seperti di kota. \"Senikmat-nikmatnya hidup itu tinggal di desa rezeki Jakarta, bisnis ke Amerika. Dulu tidak mungkin, tapi sekarang mungkin karena ada teknologi yang memudahkan,\" ujar Kang Emil. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk menyejahterakan anggota koperasi, maupun pelaku UMKM. Atas dasar itu, pihaknya memberikan apresiasi yang besar atas pelepasan ekspor kopi yang dilakukan pada hari ini. Apalagi kopi merupakan komoditas potensial kebanggaan Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki ciri khas rasa kopinya masing-masing. \"Kami mengapresiasi momen pelepasan ekspor kopi bagi masyarakat atau para petani milenial di Desa Mekarsari ini,\" jelas Luhur. Head of CSR and Social Engagment Astra Triyanto mengatakan, pelepasan ekspor kali ini sejalan dengan cita-cita perusahaan untuk menyejahterakan bangsa. Ada empat kontribusi sosial yang dilakukan Astra untuk membantu Indonesia berkembang. \"Kami berkomitmen kuat untuk memberikan manfaat dan membantu mengembangkan Indonesia melalui empat kontribusi sosial dalam pilar kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan hidup,\" kata Triyanto. (mth/Ant)
Menaker: Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Direvisi untuk Memudahkan Pencairan JHT
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) direvisi untuk memudahkan pekerja melakukan pencairan dana JHT. \"Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Insya Allah segera selesai,\" katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut dia, pemerintah menyerap aspirasi dari serikat pekerja/serikat buruh serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai revisi peraturan mengenai pembayaran dana JHT. Ida mengatakan bahwa hingga saat ini Permenaker No.2 Tahun 2022 belum berlaku efektif, karenanya pembayaran dana JHT masih dilakukan mengacu pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. \"Perlu saya sampaikan kembali bahwa permenaker lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri, tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,\" katanya. Dia menjelaskan pula bahwa pemerintah sudah menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan bantuan berupa uang tunai serta akses informasi pekerjaan dan pelatihan kerja kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, Ida melanjutkan, para pekerja bisa mendapat manfaat dari dua program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Program JHT dan JKP. \"Pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP,\" katanya. (mth/Ant)
KPK hormati gugatan mantan pegawai ke PTUN terkait TWK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati gugatan yang dilayangkan mantan pegawai KPK Ita Khoiriyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ita merupakan salah satu pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat setelah dinyatakan tidak lolos TWK. \"Terkait gugatan PTUN Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, kami dapat sampaikan bahwa KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Proses ini merupakan hak bagi setiap warga negara,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Ali mengatakan KPK tentu akan menyiapkan bahan persidangan yang diperlukan, seperti penjelasan terkait proses penyelenggaraan TWK tersebut. \"Dimana proses ini telah dilandasi dasar hukum yang sah dan legal, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara,\" tambahnya. Selanjutnya, proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu juga melibatkan sejumlah institusi terkait yang memiliki kewenangan dan kompetensi. \"Bahkan, melalui putusan MK Nomor: 34/PUU-XIX/2021 juga semakin menguatkan proses alih status pegawai menjadi ASN sudah sesuai aturan dan melibatkan lembaga yang berwenang dan berkompeten,\" katanya. Sementara itu, dikutip dari laman https://sipp.putn-jakarta.go.id yang diakses Rabu, gugatan eks pegawai KPK itu didaftarkan Selasa (1/3) dengan nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Penggugatnya adalah Ita Khoiriyah dan kawan-kawan, sedangkan sebagai tergugat ialah pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden RI. Dalam gugatannya, Ita dan kawan-kawan meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah, yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Maladministrasi pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selanjutnya, menyatakan tindakan pemerintah, yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK menjadi ASN, adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Ita dan kawan-kawan juga meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tersebut. Selain itu, PTUN Jakarta diminta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat. (mth/Ant)
Gubernur Jatim Tinjau Lokasi Banjir di Pamekasan
Pamekasan, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Pemkab Pamekasan, meninjau lokasi dan pola penanganan korban banjir di sejumlah titik di Pamekasan, Rabu. Lokasi yang dikunjungi Gubernur antara lain tempat pengungsian korban banjir di rumah dinas Wakil Bupati Pamekasan, Pondok Pesantren Nasrul Ulum, korban banjir di Desa Sumedangan, dan dapur umum di Kelurahan Patemon, Pamekasan. \"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera surut sehingga warga bisa kembali melakukan aktivitas dengan normal,\" kata Khofifah saat meninjau Desa Sudemangan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Di desa ini gubernur sempat berdialog dengan warga dan para korban yang rumahnya masih tergenang banjir. Gubernur menyatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah berupaya maksimal dan menggerakkan semua sumber daya agar banjir segera surut. \"Saat ini dua pompa air kita gunakan guna mengalirkan genangan air ke sungai. Selain itu satu unit ekskavator disiagakan untuk membersihkan dan mengevakuasi material sisa banjir. Ekskavator tersebut juga difungsikan untuk mengeruk sedimentasi yang terjadi di sungai,\" kata Gubernur. Hujan deras di Kabupaten Pamekasan sejak Selasa (1/3) dini hari menyebabkan Sungai Kalikloang dan Kalisemajid meluap. Akibatnya, sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir dan 6.329 kepala keluarga (KK) terdampak. Adapun daerah terdampak banjir, antara lain, Kelurahan Jungcangcang, Parteker, Kolpajung, Petemon, Gladak Anyar, Kangenan, dan Barurambat Kota. Banjir kali ini juga terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Pademawu, Palengaan, Proppo, dan sebagian di Kecamatan Galis. \"Kami berharap debit air sungai bisa kembali normal sehingga air yang menggenangi rumah-rumah warga bisa disedot dan dialirkan ke sungai,\" imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memuji Pemkab Pamekasan yang dinilainya sigap dan responsif terhadap situasi banjir yang terjadi. Pemkab bersama sejumlah elemen masyarakat segera mendirikan dapur umum guna menyediakan kebutuhan permakanan bagi pengungsi dan yang terdampak. Diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Palang Merah Indonesia (PMI) serta bantuan dari anggota Forum Relawan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Dapur umum tersebut menyediakan 1.500 bungkus paket makanan yang terbagi dalam tiga sesi yakni pagi, siang, dan malam. \"Terima kasih atas gerak cepat dan kegotongroyongan seluruh elemen masyarakat. Bencana sebesar apapun akan terasa lebih ringan jika kita saling tolong menolong dan gotong royong,\" ujarnya. Menurut Khofifah, kehadiran dapur umum sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak banjir. Mengingat, genangan banjir sangat menyulitkan warga untuk memasak. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan kepada masyarakat Jawa Timur untuk tetap siaga dan waspada lantaran berdasarkan informasi dari BMKG, musim penghujan masih akan berlangsung hingga bulan April - Mei 2022. \"Tetap waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor,\" imbuhnya. Sementara itu, Camat Pamekasan Rahmat Suroso menyampaikan bahwa saat ini dapur umum terbagi di Kecamatan Pamekasan dan balai kelurahan yang terdampak agar mampu meng-cover keseluruhannya. Dijelaskan, jumlah masyarakat terdampak di Pamekasan sebanyak 4.612 KK atau 10.371 jiwa. Sementara di desa Pademawu ada 6 desa dan 1 kelurahan rata-rata 3.500 jiwa. \"Jadi total ada 13.721 jiwa. Kami berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi dukungan dari Pemprov Jatim semakin menguatkan kami membantu masyarakat terdampak,\" katanya. (mth/Ant)
POPULER
