ALL CATEGORY
Untuk Pemberantasan Korupsi, KPK Dorong Negara G20 Tingkatkan Peran Auditnya
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendorong negara-negara yang tergabung dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20, untuk meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan dorongan itu dilakukan KPK sebagai Ketua ACWG G20. Peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, akan menjadi topik pembahasan utama dalam dialog antar negara anggota G20 lainnya. Lili mengatakan KPK telah berupaya meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yaitu, dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam audit investigatif perkara korupsi yang ditangani KPK. \"Selain itu, KPK juga pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugas auditnya,\" kata Lili lewat keterangan tertulis, Kamis, 3 Maret 2022. \"Dalam hal ini, APIP seharusnya tidak berada di bawah kewenangan Sekretaris Daerah, melainkan langsung kepada Gubernur,\" tutur dia. KPK dan BPKP juga sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada Januari 2020. Isi MoU itu mencakup 5 poin, yang salah satunya berisi kesediaan BPKP memberi bantuan peningkatan sumber daya manusia KPK. Yakni berupa bantuan mengenai informasi korupsi, audit investigasi, bantuan auditor ahli, dan program peningkatan SDM KPK sebagai auditor dengan melakukan diklat auditor di Pusdiklatwas BPKP. Menurut Lili, proses audit dalam pemberantasan korupsi bukan hanya penting diterapkan di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Mengutip dari pernyataan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang menyebutkan, korupsi yang terjadi di sektor publik maupun swasta dapat dideteksi melalui proses audit. Selain pentingnya peran audit dalam pemberantasan korupsi, ada 3 isu utama lainnya yang akan dibahas ACWG G20. Isu yang kedua, adalah mempromosikan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi (Promoting Public Participation and Anti-Corruption Education). Lili menilai, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi berperan penting dalam penindakan sekaligus pencegahan korupsi. \"Untuk itu, KPK gencar menanamkan nilai Integritas kepada generasi muda, dengan memasukkan nilai antikorupsi pada mata pelajaran dan mata kuliah wajib di seluruh jenjang pendidikan,\" ujar Lili. (Sumber: Tempo.co)
LPSK Temukan 25 Fakta Terkait Dengan Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat
Jakarta, FNN. Hasil investigas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan 25 fakta dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin. Hasil itu memperkuat temuan Komnas HAM yang telah diungkap pada Rabu kemarin. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam keterangan resminya menyatakan 25 fakta itu diantaranya adalah telah keterlibatan lima orang oknum TNI, anak dari Terbit rencana dan sejumlah orang dari organisasi tertentu. \"Setidaknya ada lima oknum TNI yang terlibat. Nama, pangkat dan kesatuan sudah ada di tangan LPSK,\" ungkap Edwin dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 3 Maret 2022. Dalam investigasi itu, Edwin dan kawan-kawan juga menyebutkan dugaan adanya sel ketiga meskipun tak secara eksplisit menyebutkan lokasinya. Mereka juga menyatakan adanya pengondisian masyarakat untuk mendukung keberadaan sel hingga tidak semua tahanan merupakan pecandu narkoba seperti klaim Terbit Rencana dan tak ada aktivitas rehabilitasi di sana. LPSK juga menilai kerangkeng tersebut tidak layak menjadi tempat tinggal manusia. \"Mereka tinggal di kerangkeng dalam keadaan terkunci dan kegiatan peribadatan dibatasi,\" kata Edwin. Selain itu, LPSK juga menemukan adanya tahanan yang berasal dari luar Kabupaten Langkat. Mereka dipekerjakan tanpa upah di perusahaan sawit, adanya dugaan pungutan liar, masa penahanan hingga empat tahun, serta pembiaran yang terstruktur dari aparat. Para korban, menurut laporan LPSK, juga dipaksa membuat pernyataan tertulis tidak akan menuntut bila sakit atau meninggal. Mereka juga mendapatkan informasi dugaan korban tewas secara tidak wajar. \"Temuan lain, adanya tim pemburu bagi mereka yang melarikan diri, hukuman badan, dugaan adanya kekerasan seksual terhadap mereka yang ditempatkan dalam kerangkeng,\" ucap dia. Edwin berharap temuan ini berujung kepada proses hukum untuk menindak siapa pun pelakunya dan menghadirkan keadilan bagi para korbannya, termasuk pemenuhan ganti rugi. Kemarin, LPSK sudah menyampaikan temuannya kepada Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemarin juga telah merilis laporan terkait kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin itu. Tak hanya TNI, Komnas HAM juga menyebut adanya keterlibatan anggota Polri. Tanggapan dari TNI dan Polri Kepala Penerangan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan anggota mereka. Mereka telah mengambil keterangan para saksi, termasuk korban penyekapan di kerangkeng itu. \"Juga dilakukan pengumpulan keterangan dan alat bukti lainnya yang terkait dengan nama-nama oknum personil TNI AD yang diberikan oleh Komnas HAM, yang diduga mengetahui dan atau terlibat dalam kegiatan di Kerangkeng Manusia yang ada di rumah Bupati Langkat,\" kata Agus dalam keterangannya. Agus juga memastikan mereka terus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Pemda Langkat. Polda Sumatera Utara kemarin menyatakan telah meningkatkan kasus kerangkeng manusia ini ke tingkat penyidikan meskipun belum ada penetapan tersangka. Penyidik polisi sebelumnya telah memeriksa Terbit Rencana Perangin Angin yang kini mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Sumber: Tempo.co)
Akhiri Wacana Tunda Pemilu Dengan Kembali pada Konstitusi
Jakarta, FNN. Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, mengimbau seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mengakhiri wacana penundaan Pemilu 2024 dengan kembali kepada tuntunan konstitusi dan prinsip demokrasi.\"Kita (bangsa Indonesia) harus kembali pada konstitusi. Konstitusi telah mengatur aturan mainnya dan prinsip demokrasi juga mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang reguler dan periodik,\" ujar dia, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik virtual Pusat Kajian dan Analisis Data bertajuk \"Tunda Pemilu dan Tiga Periode: Lanjutkan Pak Dhe?\", dipantau dari Jakarta, Kamis.Dengan kembali menaati konstitusi dan prinsip demokrasi itu, kata dia, bangsa Indonesia pun akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekacauan.Lebih lanjut, dia memandang apabila wacana penundaan Pemilu 2024 direalisasikan akibat alasan keberadaan pandemi ataupun untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi, hal tersebut berpotensi menunjukkan inkonsistensi pemerintah ataupun partai-partai politik. Menurutnya, inkonsistensi itu berpotensi muncul karena pada tahun 2020, pemerintah justru bersikukuh menyelenggarakan pemilu.\"Sekarang, tiba-tiba, ada usulan atau wacana untuk menunda pemilu. Menurut saya, ini adalah bentuk inkonsistensi dari pemerintah ataupun partai-partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu,\" ucapnya.Ia pun mengatakan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah masa pandemi, bahkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat lebih dari tujuh persen, menandakan keadaan pandemi bukanlah faktor penghambat penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, ia mengimbau pemerintah untuk percaya Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara lebih baik, meskipun penyelenggarannya masih berada di masa pandemi. \"Karena latar belakang itu, pemerintah harusnya percaya bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 berdasarkan pengalaman di tahun 2020, bahkan bisa lebih baik,\" kata dia.Selain itu, tambah dia, penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang dilakukan Komisi II DPR pada Kamis dini hari (17/2) mengukuhkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dipersiapkan dengan lebih baik sejak sekarang. (Sumber: ANTARA)
Harga BBM Pertamina Naik Lagi Per Hari Ini
Jakarta, FNN. PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) per hari ini, Kamis 3 Maret 2022. Dikutip dari situs resmi MyPertamina, ada tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia.Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini berbeda-beda di masing-masing wilayah atau provinsi, yakni berkisar Rp 500 sampai 1.100 per liter. Sebagai contoh harga Pertamax Turbo di DKI Jakarta yang sebelumnya Rp 13.500/liter, kini naik menjadi Rp 14.500/liter.Kemudian untuk Dexlite dari sebelumnya Rp 12.150/liter menjadi Rp 12.950. Terakhir untuk Pertamina Dex dari sebelumnya Rp 13.200/liter menjadi Rp 13.700/liter.Sementara, untuk BBM jenis Pertamax dan Pertalite yang banyak digunakan masyarakat tidak mengalami kenaikan harga. Sebelumnya, Pertamina sendiri juga sudah menaikkan harga 3 jenis BBM ini pada 12 Februari 2022. (Sumber: detikcom)
Kementerian Pertahanan Bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Mendukung Pertahanan Negara
Jakarta, FNN. Kementerian Pertahanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kerja sama tentang riset dan inovasi serta pemanfaatan dalam mendukung pertahanan negara. Nota kesepahaman (MoU) itu ditandatangani langsung oleh Menhan Prabowo Subianto dan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Kemhan, Jakarta, Rabu (2/3), seperti dikutip dalam siaran persnya, Kamis. Menhan Prabowo mengatakan bahwa kerja sama antara Kemhan dan BRIN ini merupakan langkah awal yang strategis dan berpotensi menghasilkan banyak hal yang lahir dari riset dan pengembangan di bidang pertahanan. Oleh karena itu, lanjut dia, kolaborasi ini perlu ditindaklanjuti secara konkret. Menurut Prabowo, masa depan bangsa ini di tangan para ilmuwan, scientists, technologists, engineers, dan mathematicians. \"Pertahanan kita kuat dengan teknologi yang kuat. Untuk itu, kami merintis kerja sama dengan BRIN. Ini awal dari suatu terobosan,\" kata Prabowo. Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa kerja sama ini adalah awal dari potensi yang harus digali bersama antara Kemhan dan BRIN. Handoko menyatakan kesiapan BRIN dalam mendukung research and development holding BUMN industri pertahanan. Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani perjanjian kerja sama antara Kemhan dan BRIN tentang litbang bidang pertahanan oleh Kabalitbang Kemhan Marsda TNI Julexi Tambayong dan Plt. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito. Saat melaksanakan penandatanganan MoU dengan BRIN, Menhan Prabowo didampingi oleh Wamenhan RI Letjen TNI M. Herindra, Sekjen Kemhan Mardsya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Rektor Unhan RI Laksdya TNI Amarullah Octavian, dan Asisten Khusus Menhan Bidang Manajemen Kebijakan Pertahanan Letjen TNI Purn. Sjafrie Sjamsoeddin Selain itu, Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Bambang Irwanto, Kabalitbang Kemhan Marsda TNI Julexi Tambayong, Karopeg Setjen Kemhan Brigjen TNI Aufit Chaniago, Karokum Setjen Kemhan Marsma TNI Yuwono Agung N., dan Karo Turdang Setjen Kemhan Marsma TNI Muhammad Idris. (Sumber: ANTARA)
Jokowi Ingin Berkuasa Lebih Lama, Gunakan Mulut Ketua Parpol
Reporter : Diva Anindia, Redaktur: Bunayya Syaifuddin Jakarta, FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitternya mengatakan usulan perpanjangan masa jabatan presiden adalah atas kemauan dari Presiden Joko Widodo sendiri. \"Partai Demokrat tahu ide perpanjangan jabatan kemauan Pak Jokowi, bukan maunya ketua-ketua partai,\" ujar Andi Arief, Jumat (25/2). Demokrat sendiri kata Andi Arief menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau tertunda-tunda pemilu. Meminta Jokowi memberikan klarifikasi atas isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden yang beredar di masyarakat. Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024, mundur satu hingga dua tahun. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata dia, mengatur masa jabatan presiden hanya lima tahun dalam satu periode. Jabatan tersebut bisa diperpanjang hanya dengan tambahan satu periode lagi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Wakil Ketua DPR itu menyebut usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022. \"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden,\" ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis, Rabu, 23 Februari 2022. Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurut Muhaimin, momentum tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik. Namun, usulan Muhaimin ini mendapat penolakan dari partai oposisi seperti PKS dan Demokrat. Bahkan, PDI Perjuangan selaku pengusung Jokowi juga menolak usulan tersebut. Mereka khawatir perpanjangan masa jabatan bakal menimbulkan instabilitas iklim politik di Indonesia. Di sisi lain Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai alasan perpanjang masa jabatan presiden tidak masuk akal. Selain hanya akan akan berimbas buruk terhadap partai politik (parpol) dan politikus, Arya menyebut UUD 1945 juga tak memberi ruang. Perpanjangan masa presiden ini akan berdampak buruk bagi parpol dan politisi yang mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi. Pakar politik dari Univesitas Indonesia, Reza Hariyadi, mengatakan munculnya wacana soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, dinilai dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Menurut dia, langkah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan aspirasi petani Sawit di Riau agar periode Presiden Jokowi diperpanjang mengikuti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan Pemilu. \"Jika, sampai terjadi perpanjangan masa Presiden bakal merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun,\" ujar Reza kepada Tempo, Jumat, 25 Februari 2022 Menurut Reza, seharusnya Airlangga memberikan edukasi soal konstitusi kepada para petani berkaitan dengan masa jabatan presiden, bukan malah menjanjikan akan membahasnya. \"Pembatasan masa jabatan presiden harus dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi agar berjalan sesuai konstitusi dan mencegah pemerintahan yang otoriter dan korup,\" kata Reza Kita sama-sama tahu, ada ketegangan sosial pasca pemilu 2019. Ketegangan ini belum reda. Seolah ada kesepakatan bersama, meski tak tertulis, bahwa ketegangan akan diakhiri di 2024 melalui pilpres. Setelah pilpres, diharapkan semua pihak bisa disatukan lagi dalam bingkai NKRI. Keberpihakan politik dicairkan kembali dengan adanya struktur pemerintahan yang baru. Jangan ada hal-hal yang bisa memicu terjadinya ledakan di masa ketegangan ini. Para elit mesti sadar dan matang mensikapi. Jangan hanya berpikir sempit dengan kepentingan-kepentingan yang sempit. Kepentingan bangsa dan juga persatuan harus didahulukan dan diutamakan. Jika semua menuruti egonya, keutuhan bangsa bisa terancam. Ini risiko terburuk yang bisa saja terjadi jika amandemen sebagai jalur untuk menambah masa jabatan itu dipaksakan untuk diadakan. Stop amandemen, stop perpanjangan masa jabatan, dan stop manuver-manuver politik yang berisiko bagi keutuhan bangsa. Butuh jiwa kenegarawanan untuk mengelola dan membawa Indonesia ke masa depan. (*)
.jpeg)
Kepuasan Kinerja Jokowi Meningkat, Aneh dan Mengagetkan
Reporter : Diva Anindia, Redaktur: Bunayya Syaifuddin Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hasil survei Litbang Kompas, lebih dari 73 persen responden mengaku puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Data ini dirilis harian Kompas, edisi Senin 21 Februari 2022. Survei tersebut digelar pada 17-30 Januari 2022 melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih secara acak dengan pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei yang dilakukan adalah 95% dengan margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menyatakan kesalahan di luar pemilahan sampel dimungkinkan terjadi. Peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla menyampaikan sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tersebut. “Ini tidak lepas dari keberhasilan konsolidasi politik di tataran elite yang memang cukup apik dan terjaga stabilitasnya,” sebut Eren dalam tayangan YouTube Harian Kompas yang dirilis Selasa (22/2/2022). Pilihan Eren menyebut, keberhasilan itu tampak dari penyelesaian polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Hal itu menuai banyak respons publik, dan berhasil diselesaikan secara apik sehingga eks pegawai KPK mau bergabung dengan Polri. Nah (penyelesaian) itu cukup mulus,” ungkapnya. Eren memaparkan, apresiasi publik di bidang politik dan keamanan pada kinerja pemerintah juga dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. “Putusan itu berhasil meredam polemik yang bergulir sepanjang beberapa waktu lalu dan menjadi kemenangan publik atas kekisruhan UU Cipta Kerja,” kata dia. Di bidang keamanan, lanjut Eren, publik merasa bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menjamin keamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Faktor terakhir yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan publik di bidang keamanan adalah pernyataan untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua. “Ini jadi momentum penting yang dilihat publik secara positif terhadap keberpihakan pemerintah dalam penanganan gerakan-gerakan separatis itu,” imbuhnya. Dalam cuitanya, Mahfud juga menyinggung kesimpulan Litbang Kompas yang menyebut bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi adalah yang terbaik sejak tahun pertama Jokowi menjadi presiden, yakni 2015. Cuitan Mahfud MD mengundang komentar netizen. Merasa dipersilakan untuk berkomentar, netizen pun langsung membanjiri kicauan tersebut dengan berbagai jawaban. Bahkan kicauan Mahud tersebut dikomentari lebih dari 1300 kali. Ada yang meragukan, ada juga yang mengamini. Dan berikut adalah beberapa cuitan dari netizen. \"Ini surveinya dimana dan kapan. Kok di sekitar saya gak ada satupun yang tahun tentang survei ini?\" tulis @d_rempuz mencolek @mohmahfudmd. \"Temen-teman ini di survei kah?\" cuit @sudjatmiko26 sambil membagikan video antrian warga membeli minyak goreng. \"Sayang sekali hasil surveinya diumumkan saat rakyat antre berebut minyak goreng dan perajin tempe-tahu menjerit akibat kesulitan bahan baku kedelai, Prof,\" sambar @AdlawiSamsudin. Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf Amin tidak lepas dari kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah komando Prabowo Subianto. Khairul berpendapat, kinerja Prabowo banyak menyelesaikan persoalan-persoalan pertahanan keamanan yang selama ini tidak bisa diatasi pemerintahan sebelumnya. Kementerian Pertahanan di periode kedua Jokowi pun dianggap lebih serius dari periode sebelumnya. \"Misalnya terkait modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kita bicara juga tentang bagaimana menyempurnakan sistem keamanan semesta dengan direalisasikannya komponen cadangan (komcad),\" ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/10). Pernyataan Khairul itu disampaikan menanggapi capaian positif dua tahun kinerja pemerintah berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipublikasikan Selasa, 19 Oktober 2021. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menanggapi soal hasil survei Litbang Kompas yang menyebut kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat. Ujang merasa aneh terkait hal tersebut. Diketahui, dalam survei Litbang Kompas, peningkatan Jokowi dan Ma\'ruf Amin meningkat pesat di akhir Januari 2022. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai angka 73,9 persen. Ujang mengaku merasa aneh terkait hal tersebut. Sebab, menurutnya kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Bahkan, masyarakat dihadapkan pada masalah kebutuhan pokok yang tak kunjung selesai. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti Jaminan Hari Tua (JHT) yang menuai kontroversi. \"Itu kok bisa tingkat kepuasan meningkat?\" kata Ujang, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Kamis (24/2/2022). Menurut Ujang, siapapun yang mendengar kabar terkait kepuasan kinerja Jokowi pasti akan kaget. \"Surveinya ditinggikan, agar seolah-olah rakyat percaya pada pemerintahan Jokowi. Siapapun akan kaget dengan tingginya kepuasan publik tersebut,\" jelasnya. \"Padahal di bawah, banyak rakyat yang susah dan kecewa,\" tandasnya. Selain itu, ia juga menyinggung mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden. \"Banyak masyarakat mulai kecewa kok, karena harga bahan pokok belum turun. Ini malah tingkat kepuasan meningkat? Ya, mungkin ya, mungkin saja ada agenda itu (memperpanjang masa jabatan presiden),\" ungkapnya. Tentu melihat kinerja pemerintahan di tahun ini banyak sisi yang bisa kita soroti. Namun setidaknya, hal hal diatas bisa menjadi catatan yang kiranya menjadi penyebab mengapa kepuasan publik meningkat atas kinerja Jokowi-Makruf Amin. Kita tentu berharap agar Jokowi-Ma\'ruf Amin dengan sisa jabatanya memenuhi harapan masyarakat. Tentu selain karena berbagai catatan positif maupun negatif tersebut, melonjaknya angka kepuasan kita juga perlu tau faktor apa saja yang juga dirasakan pubik yang tidak puas dengan masa kinerja Jokowi. Karena ketidakpuasan kinerja dapat menjadi pemicu dan meluruskan komitmen agar konsisten dan tegak lurus mewujudkan visi-misinya. (*)
Pasukan Rusia Kuasai Kota Kherson di Ukraina
Jakarta, FNN - Pasukan Rusia kini menguasai kota Kherson di Ukraina, pusat kota besar pertama yang jatuh ke tangan Rusia sejak menginvasi Ukraina satu minggu lalu. \"Penjajah (Rusia) ada di semua bagian kota dan sangat berbahaya,\" Gennady Lakhuta, kepala pemerintahan regional, menulis di layanan pesan Telegram pada Rabu (2/3) malam waktu setempat seperti dilansir dari kantor berita AFP, Kamis (3/3/2022).Kota pelabuhan strategis berpenduduk 290.000 orang di dekat Laut Hitam itu dikepung seiring pasukan Rusia terus maju dengan serangan mereka di pusat-pusat kota lainnya. Pelabuhan utama Ukraina lainnya, Berdiansk, telah direbut oleh pasukan Rusia. Sementara Mariupol telah menangkis serangan pasukan Rusia, menurut wali kota kota itu, Vadim Boichenko.Pasukan Rusia juga telah membombardir kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, yang memicu perbandingan dengan pembantaian warga sipil di Sarajevo pada 1990-an.Setelah berhari-hari pertempuran sengit, ratusan warga sipil dilaporkan telah tewas di Ukraina. Sementara itu, sekitar satu juta orang telah melarikan diri dari Ukraina sejak invasi Rusia dimulai, yang memicu sanksi-sanksi dari sejumlah negara.Dilansir dari DW, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire baru-baru ini mengatakan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) telah meluncurkan \"perang ekonomi\" melawan Rusia. Ia merujuk pada sanksi Barat terhadap Moskow yang secara efektif memutus negara itu dari pasar keuangan internasional. Perang ekonomi ini memang telah membuat Rusia menghadapi krisis keuangan. Nilai mata uang rubel pun jatuh ke rekor terendah terhadap dolar AS. Imbasnya, warga Rusia panik dan mengantre di ATM untuk menarik uang mereka.Namun, bukan hanya Rusia yang merasakan akibat sanksi yang dijatuhkan oleh sekutu Barat sebagai tanggapan atas perang Presiden Rusia Vladimir Putin melawan Ukraina. Sanksi tersebut juga merugikan negara-negara dari Mesir hingga Jerman, yang sangat bergantung pada gandum dan gas alam dari Ukraina dan Rusia. (Sumber: detikcom)
Mahfud Bantah Nama Soeharto Dihilangkan dari Sejarah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto. \"Keppres tersebut bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah,\" tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Kamis. Nama H.M. Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan. \"Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949,\" jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Peran Pak Harto--sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto--dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik keppres. \"Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif,\" ucapnya. Mahfud menegaskan kembali bahwa Pak Harto, Nasution, dan yang lainnya tetap tercantum dalam naskah akademik meskipun tidak dalam Keppres SU 1 Maret 1949. Sama halnya dengan naskah proklamasi 1945 yang tercantum hanya nama Soekarno-Hatta, sedangkan masih banyak pendiri bangsa lainnya yang tidak dimuat dalam naskah tersebut. \"Sama dengan naskah Proklamasi 1945. Hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,\" kata Mahfud. Dalam konsiderans, lanjut dia, memang telah dituliskan beberapa nama yang dinyatakan sebagai penggerak dan penggagas. \"Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, dan Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak,\" tutur Mahfud. (mth/Ant)
Indahnya Hidayah Allah!
Beberapa saat kemudian saya kembali dan bertanya: “are you sure ready to become a Muslim?” Jawabnya mantap: “yes I am ready”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SATU hal yang paling indah dalam hidup seseorang adalah ketika hidayah tiba justeru pada akhir hayat. Saudara kita ini, MG (privasi), sebenarnya menunggu keputusan keluarga (khususnya Ibunya) untuk menyetujui life support-nya dicabut. Para Dokter mengusulkan demikian karena menurut mereka tidak ada lagi harapan sembuh dan hidup. Beliau sendiri hanya pasrah karena memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebagai Chaplain di rumah sakit New York saya seperti biasa berkunjung ke rumah sakit untuk memberikan words of courage (motivasi) dan doa kepada para pasien. Dan, itu saya lakukan tidak hanya untuk pasien Muslim. Tapi juga non Muslim biasanya didoakan kesembuhan dan kuat/sabar menghadapi ujian (sakit). Hari ini saya ketemu dengan seorang pasien yang Sudah berbulan-bulan di rumah sakit karena kanker darah. Dan, kanker itu sudah menyerang semua anggota tubuhnya, hingga ke otak. Sehingga para Dokter angkat tangan dan orang ini pun hanya hidup dengan life support. Tapi yang menakjubkan walau hidup dengan life support orang ini selalu merespon walau tidak mampu bergerak lagi. Tapi suara dari mulutnya masih jelas dan nampak sangat bersemangat. Hari ini saya kembali mengunjunginya yang sebenarnya untuk memberikan semangat. Tiba-tiba saja beliau mengatakan: “I want to become a Muslim”. Saya tentunya sangat berhati-hati. Sebab, jangan sampai dianggap saya memang ada di rumah sakit untuk tujuan mengkonversi orang ke agama Islam. Ini tentunya bukan tujuan dari pelayanan spiritual atau “chaplaincy” itu. Tapi karena keikhlasan dan kemanisan hati Saudara kita ini, akhirnya saya meminta waktu 15 menit untuk dia memikirkan. Saya meninggalkan dia untuk memberikan waktu bagi dia melakukan perenungan. Beberapa saat kemudian saya kembali dan bertanya: “are you sure ready to become a Muslim?” Jawabnya mantap: “yes I am ready”. Alhamdulillah diapun besyahadat. Yang mengagumkan lagi, selama ini hampir suaranya tidak kedengaran karena sangat lemah. Tapi, ketika bersyahadat suara beliau jelas dan seolah sehat seketika. Allahu Akbar! Kini Saudara kita ini telah bersyahadat dan menjadi Muslim. Semoga dikarunia kekuatan. Apapun keputusan Allah dalam beberapa waktu ke depan ini Semoga yang terbaik. Sejujurnya baru kali ini saya membimbing seseorang bersyahadat dengan getaran yang luar biasa. Saya seolah merasakan suatu keindahan dan kebahagiaannya. Semoga Allah jaga hatinya dan kalau sekiranya harus kembali ke rahmatNya, insya Allah semoga beliau husnul khatimah. Mohon doa yang terikhlas. Niatkan untuk seorang Saudara, tanpa mengenal namanya sekalipun. Privasi di Amerika sangat terjaga. Amin ya Rabbal alamin! (*)
POPULER
