ALL CATEGORY
Viral, Pengendara Moge Aniaya Warga di Bandung
Jakarta, FNN. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan bahwa pihak kepolisian menerima laporan adanya penganiayaan seorang warga yang diduga dilakukan oleh pengendara sepeda motor gede (moge) berjenis Harley Davidson di Jalan Setiabudi, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.Laporan itu disampaikan oleh pria yang mengaku menjadi korban berinisial SF (25). Ibrahim menyebut laporan dugaan penganiayaan yang terjadi pada Minggu (13/3) itu telah diterima oleh Polsek Cidadap. \"Ini kan kita terima laporan. Terkait dengan kondisi tersebut, kita sedang lakukan pendalaman dan penyelidikan terkait dengan keterlibatan pengendara Harley tersebut,\" kata Ibrahim di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin. Menurutnya pihak kepolisian telah mendapatkan sejumlah informasi terkait identitas pengendara moge itu. Selain itu, kata dia, polisi juga telah menerima sejumlah foto yang menunjukkan pengendara moge tersebut. \"Nanti kita akan lakukan pendalaman juga dengan saksi-saksi yang ada mungkin di sana,\" kata Ibrahim. Meski begitu, menurutnya sejauh ini polisi belum mendapatkan identitas pengendara maupun pemilik moge itu. Namun ia memastikan polisi akan terus melakukan penyelidikan. \"Nanti apabila memang kita sudah lakukan datanya dari penyelidikan ini, kita tindaklanjuti lagi,\" katanya. Adapun Ibrahim menjelaskan kasus dugaan penganiayaan itu bermula saat pengendara moge itu akan berbelok di Jalan Setiabudi. Namun karena terganggu oleh seorang pengendara motor lainnya, kemudian moge yang ditunggangi pengendara itu terjatuh. Setelah terjatuh, pengendara moge itu kemudian melakukan penyerangan kepada seorang pengendara sepeda motor yang menjadi pelapor tersebut. \"Langsung melakukan penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor yang di dekatnya tersebut. Informasinya luka di bibir, dan di sekitar wajah,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Terancam Bui 12 Tahun WNA Terlibat Kriminalitas di Bali
Jakarta, FNN. Dua warga negara asing (WNA) Nicola Disanto asal Italia dan Gregory Lee Simpson asal Inggris terancam pidana penjara selama 12 tahun karena terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan di vila daerah Kuta, Badung. \"Kedua tersangka diduga melakukan pencurian yang sudah direncanakan di vila tersebut. Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP dengan ancaman penjara 12 tahun,\" kata Kepala Kejaksaan Negeri Badung Imran Yusuf, dalam siaran pers yang diterima di Badung, Bali, Minggu. Ia mengatakan selanjutnya jaksa penuntut umum akan mempersiapkan berkas untuk proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar. Selama menunggu berkas lengkap dan jadwal persidangan, kedua tersangka ditahan di Polsek Kuta, Badung. Sebelumnya pada Kamis (10/3) telah dilakukan pelimpahan tahap dua berupa penyerahan kedua tersangka dan barang bukti dari Polresta Denpasar ke Kejari Badung. Adapun barang bukti yang disita yaitu empat buah BPKB Mobil Suzuki Jimny, satu buah BPKB KTM 1290, satu buah BPKB Harley, dua buah BPKB Husqvarna 630, satu buah BPKB Suzuki Swift, satu buah BPKB Ford Ranger, satu buah STNK Suzuki Jimny warna biru, uang tunai sebesar Rp200 juta, uang euro sebesar 10.000 euro, serta uang Brasil sebesar 3900 real Brasil. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terjadi pada Kamis, 11 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Villa Seminyak Estate dan Spa Royal 8, Jl Nakula Gg Baik Baik, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Saat itu kedua korban asal Italia Principe Nerini dan Camilla Guadagnuolo sedang tertidur langsung bangun ketika mendengar suara ledakan. Lalu, kedua tersangka bersama dua pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) menodongkan senjata tajam dan menyekap kedua korban. Selanjutnya para pelaku mengambil uang 417.794 dolar AS atau sekitar Rp5,8 miliar, 4 buah laptop, 6 buah ponsel, kamera dan hardisk, serta barang bukti terkait lainnya. Setelah itu, para korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta untuk diproses lebih lanjut. (Ida/ANTARA)
Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Berkas Perkara Orang Kepercayaan Zumi Zola
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Apif Firmansyah selaku orang kepercayaan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.\"Hari ini, tim Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Apif Firmansyah ke Pengadilan Tipikor pada PN Jambi,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Apif adalah terdakwa perkara suap terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.Ali mengatakan penahanan Apif sudah sepenuhnya menjadi wewenang pengadilan tipikor. Adapun untuk tempat penahanan Apif sementara ini tetap akan dititipkan pada Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.\"Tim jaksa masih akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan,\" kata Ali.Apif didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 12B Undang-Undang (UU) Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan kedua, pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.KPK telah mengumumkan Apif sebagai tersangka pada 4 November 2021. KPK menjelaskan Apif sebagai orang kepercayaan dan representasi dari Zumi di mana saat Zumi maju menjadi calon Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi pada 2010, Apif selalu mendampingi Zumi melakukan kampanye.Saat Zumi terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur, Apif semakin dipercaya untuk mendampingi, membantu, dan mengurus berbagai kegiatan dinas sampai dengan keperluan pribadi Zumi.Berlanjut hingga Zumi terpilih menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021, Apif kembali dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumi diantaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah \"fee\" proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi.Kemudian sejumlah uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada Zumi dan keluarganya termasuk untuk keperluan pribadi Apif.Adapun total yang telah dikumpulkan oleh Apif sekitar Rp46 miliar di mana dari jumlah uang tersebut sebagaimana perintah Zumi, sebagian diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang \"ketok palu\" pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017.KPK juga menduga Apif menerima dan menikmati uang sekitar Rp6 miliar untuk keperluan pribadinya dan yang bersangkutan saat ini sudah mengembalikan Rp400 juta ke KPK.Kasus yang menjerat Apif merupakan pengembangan di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, salah satunya Zumi. Perkara Zumi telah diputus oleh pengadilan tipikor dan berkekuatan hukum tetap. (ida/ANTARA)
Paling Akhir, Gubernur Kaltim Serahkan Tanah dan Air
Jakarta, FNN. Gubernur Kaltim Isran Noor menjadi yang paling terakhir menyerahkan tanah dan air ke Presiden Joko Widodo, dari seluruh gubernur se-Indonesia dalam prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin. \"Tanah dan air yang diserahkan oleh Gubernur Kaltim ke Presiden RI diambil dari dua daerah, yakni dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser,\" ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim M Syafranuddin dihubungi ANTARA, Senin.Mengenai alasan mengapa Gubernur Kaltim mendapat giliran paling akhir menyerahkan tanah dan air ke Presiden, ia enggan berspekulasi apakah itu karena Kaltim merupakan tuan rumah dan sebagai lokasi IKN Nusantara. Namun ia menjawab bahwa itu merupakan urutan penyerahan yang sudah diatur oleh Protokol Presiden RI. Sedangkan ketika ditanya tentang tanah dan air yang diambil dari Kutai Kartanegara dan Paser, mengapa dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi lokasi IKN justru tidak diambil tanah dan airnya, ia mengatakan bahwa pengambilan tanah dan air dilakukan berdasarkan sejarah. Menurut dia, tanah dan air dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diambil dari Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari Museum Tenggarong, kemudian dari Kabupaten Paser. Tanah dan air dari dua kabupaten ini sebagai simbol dari semua kesultanan dan suku di Kaltim, dalam mendukung pemindahan IKN Nusantara ke Kaltim. Tanah dan air tersebut diambil secararitual adat dan mendapat dukungan Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kesultanan Paser, dibungkus dengan kain kuning yang merupakan ciri khas kesultanan di Kaltim. Kemudian dibawa menggunakan anjat, tas seperti ransel yang berbentuk bundar dan terbuat dari rotan. Anjat adalah kerajinan anyaman khas Suku Dayak di Kaltim. Bentuk anjat menyerupai tabung dengan tinggi sekitar 70 cm (centimeter), garis tengah lingkaran atas maupun bawah sekitar 50 cm. Anjat digunakan untuk membawa benda atau hasil bumi. Sedangkan penggunaan anjat dalam prosesi hari ini juga sebagai lambang dukungan warga Dayak Kaltim terhadap IKN yang disatukan dengan semangat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kesultanan di Kaltim. Berdasarkan sejarah, tutur dia, Desa Kutai Lama tahun 1300 merupakan pusat Pemerintahan Kutai Kartanegara dengan Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti, memindahkan pusat pemerintahan ke Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, dan kini terakhir di Tenggarong. Sementara Kesultanan Paser, sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas, sebuah kerajaan yang berdiri tahun 1516 dan dipimpin Ratu Aji Putri Botung atau Ratu Aji Putri Petong. Wilayah IKN Nusantara saat ini bagian dari wilayah Pemkab Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser yang dulunya merupakan wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kesultanan Paser. (ida/ANTARA)
Syarat Perjalanan Dihapus, Pertumbuhan Ekonomi Terdorong
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Elva Hartati menyebutkan penghapusan syarat PCR dan antigen terhadap perjalanan domestik, baik darat, laut, maupun udara, bagi yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. \"Tentunya dengan penghapusan syarat tes perjalanan ini oleh Pemerintah yang dibarengi dengan pelonggaran aktivitas ekonomi, akan mendorong pergerakan dan pertumbuhan masyarakat,\" kata anggota Komisi IX DPR Elva Hartati di Jakarta Senin. Menurut Elva, Pemerintah telah melihat berbagai aspek sebelum mengeluarkan kebijakan penghapusan syarat perjalanan dengan PCR atau antigen. Dengan sifat Omicron yang inkubasinya sangat pendek, kata dia, akan tidak mudah mendeteksi penularan Omicron jika orang tanpa gejala. Elva menilai yang paling penting adalah Pemerintah terus melakukan testing, tracing, penegakan protokol kesehatan, serta percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk booster. \"Pesan saya bahwa pandemi belum berakhir dan kasus positif harian COVID-19 masih sekitar 14.000 orang dengan jumlah kematian di atas 200 orang setiap hari. Untuk itu, kita tetap harus waspada dan terus melakukan protokol kesehatan,\" ucapnya. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan mengatakan bahwa cakupan vaksinasi kedua yang tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki antibodi COVID-19 sudah tinggi kebijakan penghapusan syarat perjalanan itu layak untuk uji coba dengan pemantauan yang ketat. Iwan mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan harus tetap konsisten. Masyarakat harus menyadari saat ini COVID-19 masih dalam kondisi wabah di Indonesia. \"Kita belum masuk ke endemi sehingga risiko peningkatan kasus masih cukup besar. Agar tidak terjadi lonjakan dengan pelonggaran perjalanan dalam negeri ini, prokes harus diterapkan konsisten,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Innalillahi, Emak Antri Minyak Goreng, Pulang Tinggal Nama, Rocky Gerung: Inilah Ongkos Kemanusian dari Kebijakan Amburadul Jokowi
Jakarta, FNN - Pengamat politik, Rocky Gerung turut menanggapi kejadian emak-emak yang meninggal di Berau, Kalimantan Timur saat antre minyak goreng. Mulanya, emak-emak tersebut antre demi mendapatkan minyak goreng yang langka beberapa minggu. Ia datang pagi-pagi di halaman sebuah minimarket, tepatnya di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur pada Sabtu, 12 Maret 2022 pagi. Baru saja antre, emak-emak itu mengalami batuk, kejang-kejang dan terjatuh di lokasi. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dunia saat dalam perjalanan. Menanggapi kejadian itu, Rocky Gerung menilai kejadian itu dikarenakan kebijakan tidak dikoordinasikan dengan baik. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang tidak dikoordinasi itu langsung harganya adalah nyawa rakyat Indonesia,\" kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dari FNN di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Ahad, 13 Maret 2022. Rocky Gerung mengatakan kejadian itu mestinya jadi renungan semua pihak di tengah kelangkaan minyak goreng. “Akhirnya kebijakan yang tidak dikoordinasikan dengan baik harus dihargai dengan nyawa rakyat Indonesia. Saya bisa bayangkan mereka pagi-pagi antri minyak goreng supaya bisa tiba lebih cepat dan pulang bawa minyak goreng. Yang terjadi, justru yang dibawa pulang jenazah almarhumah,” kata Rocky. Pada saat yang sama lanjut Rocky, presiden sedang sibuk menyiapkan seremonial ibu kota negara dengan mengundang segala macam pejabat negara untuk bersuka ria. Terjadi kontradiksi dalam peristiwa itu. “Kalau kita bayangkan bahwa negara ini berdasarkan Pancasila, ada ketuhanan, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadilan sosial, semua itu nilai yang akhirnya batal karena ketidakmampuan presiden menjamin kesejahteraan rakyat. Ini terjadi di Indonesia. Kalau di negara negara Barat satu Euro harga tomat atau kentang naik, pemerintah langsung jatuh karena tidak bisa menjamin kestabilan ekonomi,” paparnya. Bangsa Indonesia punya Pancasila, tetapi dalam pengamalannya jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. “Kita punya Pancasila, tapi membiarkan orang antri berjam-jam dan berpuluh kilometer. Berbulan-bulan terjadi antrian dan tidak seorang pun di kabinet yang mampu menerangkan apa yang terjadi. Dan Presiden Jokowi seolah-olah anggap bahwa ini gak penting. Yang dia pentingkan adalah mercusuar di pulau Kalimantan Timur, sementara peristiwa di Kalimantan Utara tidak dipedulikan,” paparnya. Rocky memandang sangat ironis apa yang terjadi di Kalimantan. “Inilah ongkos kemanusiaan dari kebijakan yang amburadul yang dulu Jokowi sendiri pernah bilang, saya tahu kartel mana yang mempermainkan komoditas, sekarang kartel itu ada di sekitar dia,” tegasnya. Secara sosiologis emak-emak itu menurut Rocky meninggal karena kebijakan yang tidak memperhatikan fasilitas publik. “Kepada siapa kita minta pertanggung jawaban? Kalau di Eropa kepada presiden atau menteri. Kalau di sini orang pasti akan bilang, “kok Presiden Jokowi yang salah?”. Kita memang beda kultur dan beda kecerdasan,” pungkasnya. (ida, sws)
Kemiskinan Dapat Dikurangi dengan Ketersediaan Air Bersih?
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengungkapkan ketersediaan air bersih dan sanitasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.\"Bagi kita di Indonesia (ketersediaan air) menjadi masalah karena kita memang memerlukan air dan mengatasi stunting (tengkes) juga perlu ketersedaiaan air,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut seusai membuka acara The 2nd Asia International Water Week (AIWW) yang diselenggarakan oleh The Asia Water Council bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).\"Air dan sanitasi dapat mengurangi kemiskinan. Daerah-daerah miskin itu sangat kurang air dan sanitasi,\" ungkap Wapres.Wapres mengakui bahwa ketersediaan air bersih bagi penduduk dunia masih kurang.\"Air sih banyak. Akan tetapi, air bersihnya yang kurang sehingga perlu upaya-upaya (penyelesaian) di samping karena akibat dari pada climate change itu menjadi masalah,\" tambah Wapres.Penyediaan air bersih, menurut Wapres, juga menjadi salah satu program pemerintah untuk mencapai SDM unggul.\"Karena SDM unggul juga sangat terkait dengan kesehatan dan kesehatan terkait dengan air. Jadi, air itu sumber kehidupan dan sumber pembangunan ekonomi, terutama pertanian,\" ungkap Wapres.Oleh karena itu, kata Wapres, Indonesia membangun berbagai bendungan dengan membangun lebih dari 60 bendungan dan 1.000 embung.\"Masih akan terus dibangun. Kita harapkan dari forum ini akan lahir gagasan-gagasan besar dan strategis untuk mengatasi kekurangan air,\" kata Wapres.Wapres juga menyebut Indonesia dalam tahap seleksi sebagai tuan rumah World Water Forum 2024.\"Jadi, Indonesia akan berjuang menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 karena kita memang ingin menjadi negara terus mendorong menyelesaikan masalah air yang berkelanjutan untuk semua, bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk semua,\" tegas Wapres.Rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, dan listrik, Wapres menyebut akan sangat berkorelasi pada penanganan tiga permasalahan yang saat ini menjadi fokus kerja pemerintah Indonesia, yaitu: pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem; kedua, pembangunan SDM unggul; dan ketiga, penurunan angka tengkes.Ia menegaskan bahwa ketiadaan air bersih di suatu wilayah menandai kemiskinan dan ketimpangan karena di wilayah-wilayah miskin ekstrem, umumnya akses terhadap air bersih sangat rendah.Dari 35 kabupaten di Indonesia dengan kemiskinan ekstrem pada 2021, seluruhnya ditandai dengan fakta adanya penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak. Angkanya berkisar antara 4,48—97,21 persen.Akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak, kata Wapres, juga menjadi faktor kunci penentu kualitas kesehatan seseorang. Kesehatan prima dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat utama SDM unggul yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia.Selain itu, upaya penurunan prevalensi tengkes juga sangat terkait dengan tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai sehingga air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi banyak penyakit bagi ibu hamil, bayi, dan balita.Ketiadaan sanitasi dan air bersih mengakibatkan bayi rentan terhadap berbagai penyakit. Padahal, 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas fase-fase kehidupan berikutnya, termasuk untuk mencegah tengkes.Penyediaan air bersih menjadi salah satu intervensi yang dapat berkontribusi sebesar 70 persen terhadap pencegahan tengkes. (Ida/ANTARA)
Ternyata, Enam Gubernur Tak Hadir di IKN
Jakarta, FNN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan enam gubernur tak menghadiri secara langsung prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, karena alasan kesehatan.“Semua alasan izin karena kesehatannya,” kata Heru ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dijadwalkan pada Senin pagi ini, menerima tanah dan air secara langsung dari 34 gubernur di Indonesia untuk disatukan dalam sebuah bejana besar di titik nol kilometer IKN, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).Namun, berdasarkan informasi dari pemandu acara dalam tayangan langsung prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara, yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, terdapat enam gubernur yang diwakili, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Y. Derek Hagemu.Kemudian, Gubernur Banten Wahidin Halim juga tak hadir dan diwakili Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman juga absen dan diwakili Wakil Gubernur Abdul Fatah.Selanjutnya, Gubernur Bali Wayan Koster diwakili oleh Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Gubernur Gorontalo yang diwakili Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang diwakili Wakil Gubernur Edy Pratowo.Dalam prosesi tersebut, seluruh tanah dan air yang diserahkan para gubernur dan perwakilan gubernur disatukan oleh Presiden dan disimpan di sebuah bejana besar.Gubernur pertama yang menyerahkan tanah dan air dari daerahnya adalah Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta. Kemudian berturut-turut, sejumlah gubernur dari provinsi lainnya, hingga ditutup oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan penyatuan tanah dan air nusantara ini menandai cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan segera dimulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara.“Saya hadir di sini bersama-sama 34 gubernur dari 34 propinsi dari seluruh tanah air, bersama 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden.Kepala Negara menekankan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan yang kuat untuk membangun Ibu Kota Nusantara.“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu apa yang kita cita-citakan ini segera terwujud,” kata Presiden Jokowi. (ida/ANTARA)
Presiden Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Sejumlah Lokasi di Yogyakarta
Yogyakarta, FNN - Ketika berkunjung ke Yogyakarta, Presiden Joko Widodo mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan. Hal ini dilakukan Presiden ketika berada di Yogyakarta, Ahad (13/03/2022) pagi. Saat tiba di sebuah minimarket yang berada di Pasar Kembang, Yogyakarta pada pukul 09.05 WIB, Presiden langsung berjalan menuju tempat minyak goreng. Namun ketika itu, tidak ada stok minyak goreng. “Sejak kapan tidak ada?” tanya Presiden. “Baru tadi pagi Pak,” jawab penjaga minimarket. Presiden pun menanyakan harga jual minyak goreng tersebut. “Kalau yang dua literan itu Rp28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp14.000,” ucap penjaga minimarket. Tak hanya menanyakan harga, Presiden juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut. “Tapi datang lagi kapan?” tanya Presiden. “Enggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko tersebut. Selain mengunjungi toko swalayan, Presiden juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Presiden menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp14.000 per liter hingga Rp20.000 per liter. Namun, tingginya harga minyak goreng juga tidak menjamin ketersediaan adanya stok. “Barang ada, tapi mahal ya,” ucap Presiden mengomentari tingginya harga minyak goreng. “Ada tapi lambat Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata pedagang. Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang maupun toko swalayan. Presiden tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim. Hampir semua pedagang menjawab tidak tahu kapan akan ada pengiriman berikutnya. “Ya gak mesti Pak, bisa tiga hari sekali,” ucap salah satu pedagang yang ditemui Presiden, seperti dikutip dari Setkab.go.id. Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut bahwa pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng. “Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini,” ujar Pramono. Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Presiden akan segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait minyak goreng tersebut. Kepala Negara juga akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya selepas acara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” jelasnya. Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. “Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali,” tegas Pramono Anung. (mth)
Hujan Deras Sebabkan Longsor di Nagreg-Bandung, Satu Korban Tewas
Bandung, FNN - Seorang perempuan bernama Widia Ningsih (34) tewas tertimbun longsor di Desa Bojong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Hendra Hidayat di Bandung, Senin mengatakan peristiwa longsor di lokasi tersebut terjadi pada Ahad (13/3) malam. \"Akibat hujan deras yang melanda wilayah Nagreg sehingga menyebabkan terjadinya longsor,\" katanya. Ia menjelaskan sejak Minggu sore, wilayah Bandung Raya memang diguyur hujan deras hingga malam hari. Adapun Desa Bojong berada di sekitar Jalan Lingkar Nagreg yang memiliki kontur perbukitan. Selain seorang tewas, BPBD mencatat ada enam rumah yang terdampak longsor tersebut. Dari enam rumah itu, tiga rumah rusak dan tiga rumah lainnya terancam pergerakan tanah. Kemudian, kata Hendra Hidayat, dua orang lainnya juga mengalami luka-luka akibat longsor tersebut hingga dilarikan ke rumah sakit. Dua korban itu bernama Yani Sri (35) dan Tasya (4). Sementara itu, Abdul Aziz (29), selaku warga sekitar lokasi mengatakan seorang korban yang tewas itu bukan merupakan warga yang berdomisili di lokasi longsor. Menurutnya korban yang tewas itu sedang melintas di lokasi tersebut hingga timbulnya longsor tersebut. \"Peristiwa longsor terjadi saat ada petir, jadi nggak tahu kenapa ini juga ada ikutan longsor,\" katanya. Ia menjelaskan bahwa korban meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Kini, korban sedang dimakamkan oleh keluarganya. (mth/Antara)
POPULER
