ALL CATEGORY
Djamijatchaer dan THHK Penyelamat Generasi
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan JAUH sebelum Boedi Oetomo berdiri pada tahun 1908, telah berdiri di Bandengan, Kota, Tionghoa Hwe Koan (THHK) yang bergerak di bidang pendidilan pada tahun 1901. Menyusul di Pekojan berdiri Djamijatchaer tahun 1905 yang bergerak di bidang yang sama. Meskipun Belanda membagi kelas sosial ke dalam tiga peringkat: 1. Hollander en Eropeaner 2. Vreemde Oosterlingen, termasuk Tionghoa dan Arab 3. Inlander, Tapi Vreemde Oosterlingen tak dapat menikmati kedudukan kelas sosialnya di lembaga pendidikan yang dibikin Belanda, melainkan pas naik trem. Di trem kelas 1 Hollander en Eropeaner, kelas 2 Tionghoa dan Arab, kelas 3, tanpa kursi, inlander dan kambing. Kelas 3 disebut juga kelas kambing. Tapi di sekolah Belanda, baik Tionghoa, Arab, atau Inlander verboden toegang, dilarang masuk. Karena itu THHK berdiri untuk anak China dan Djamijatchaer berdiri untuk anak Arab dan Melayu. Inlander ketika itu disebut Melayu. Pada kongres Boedi Oetomo II tahun 1909 di Jakarta, B.Oe cabang Betawi mempersoalkan dilarangnya anak2 Betawi bersekolah di sekokah Belanda. Larangan ini melanggar azas praduga tak bersalah, katanya anak Betawi tak sekolah saja ngelawan Belanda, apalagi kalau disekolahkan. Memang ada terkecualian seperti misalnya Husni Thamrin , Rochyani Su\'ud, dan Mohamad Sapi\'i, mereka dianggap dari keluarga terpandang. Taman Siswa dan Muhammadiyah menembus kesulitan ini dengan mendirikan sekolah-sekolah umum. Sehingga jumlah inlander berpendidikan semakin banyak. Belanda pun akhirnya menyerah dan aturan syarat masuk sekolah yang mereka dirikan dikendorkan, apalagi bangkit perlawanan rakyat dengan mendiriksn sekolah- sekolah Ongko Loro, dua tahun bersekolah. Nama Ki Hajar Dewantoro tak dapat diketepikan. Begitu juga nama Rahmah el Yunusiah di Sumatera Barat dan Dewi Sartika di Jawa Barat. Setelah merdeka Bung Karno menggalakkan PBH, Pemberantasan Buta Hurup. Rakyat bersemangat menyambutnya karena buta huruf disadari menghalangi kecerdasan. Sekarang kursus PBH sudah tidak ada. Sekolah segala jenjang berdiri di-mana-mana, bahkan ada yang ke luar negeri untuk mengejar pendidikan. Tapi ruang publik di era reformasi terasa tipis dengan oxygen kecerdasan. (*)
.jpeg)
Ibu Adalah Tiang Negara
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Saya sangat antusias dan mengacungkan dua jempol kepada ibu ibu TNI POLRI yang selama ini peka, peduli dan aktif dalam partisipasinya di WAG ibu ibu TNI POLRI. Terimakasih untuk Ibu Ibu TNI POLRI. Ini menarik dan luar biasa sekali ketika belakangan yang saya tangkap Presiden Joko Widodo mengintip perbincangan di WAG ibu ibu TNI POLRI terkait ketidak setujuanya dengan pemindahan IKN Baru ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur. Namanya ibu ibu, tentu ada plus minusnya, barangkali hasil pemikirannya sederhana tidak semuluk-muluk pemikiran strategis nasional / internasional, namun akumulasi dari beberapa pertimbangan untung rugi, baik buruk, enak tidak enak, suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, yang bermuara pada ketidaksetujuan pribadinya. Justru temuan inilah yang tidak bisa dianggap remeh karena pada dasarnya rakyat yang beratus juta itu sesungguhnya merupakan gabungan dari rumah tangga rumah tangga kecil. Ayah atau bapak sebagai kepala rumah tangga menentukan arah kompas perjalanan rumah tangganya namun ibu yang mendampingi, mengawasi, merawat dan melayani suami disamping mengasuh dan membimbing putera puterinya, berperan dominan dalam rumah tangga. Bahkan peran dan dominasi ibu inilah yang membuat tentram tidak tentram, nyaman tidak nyaman, harmonis tidak harmonis dalam lingkungan rumah tangga atau kluarga. Tidak heran kalau ada yang mengistilahkan ibu berperan bak pakunya rumah tangga yang mengendalikan arah jalanya rumah tangga. Tepat atau tidak tepat, faktanya banyak para bapak dan anak anak banyak ketergantungan kepada ibunya. Kesimpulanya mustahal tidak mustahil jika bapak dan putera puterinya tidak tahu menahu isi hati ibu ibu ini. Jadi Jokowi harus sadar, bahwa jangan anggap remeh isi hati para ibu ibu sangat berpengaruh kepada hati bapak bapak dan putera puterinya. Dengan kata lain, ngintip WAG ibu ibu TNI POLRI lebih tepat dan akurat dibanding ngintip WAG bapak bapaknya / TNI POLRI nya. Lebih lanjut temuan ini perlu disadari dan dipahami oleh para elit negara, bahwa banyak hal perselingkuhan yang pada akhirmya akan ketahuan oleh sang isteri. Lebih konsisten lagi jika para elit negara mau meninggalkan sifat bersandar kepada finansial halal apalagi haram, yang diambil dari uang rakyat yang hidup keseharian harus berjibaku dengan kekurangan, ditambah naiknya beban hidup akibat tekanan tekanan aturan negara yang tidak jelas, ditambah merangkak naiknya harga harga kebutuhan pokok sehari hari. Tolong, terutama teman teman DPR /D, tidak lupa dan tidak abai terhadap nasib rakyat yang pernah ikut andil memperjuangkanmu sehingga kalian berhasil ditempat atau kedudukan sekarang, dan tidak terlena dengan uang uang tak terduga yang anda terima. Nikmatilah rezeki itu dengan tidak melupakan tugas dan kewajiban terhadap aspirasi dan keluhan rakyatmu, niscaya hidupmu lebih berkah. Juga kepada saudara saudaraku TNI POLRI yang masih aktif, laksanakan segala tugas pokokmu dengan sebaik baiknya, jauhkan dari rasa lebih berkuasa, lebih berwenang, lebih bisa dan lebih tahu. karena pemikiran yang keliru menyimpang, selingkuh tidak konsisten dan tidak konsekwen akan merugikan dan membahayakan negaramu yang pada akhirmya juga merugikan dirimu sendiri. Oleh karenanya, bagi yang menyimpang apalagi sengaja selingkuh terhadap HAM, Hukum atau aturan aturan yang benar, disamping akan merugikan dan membahayakan negara termasuk pertanggung jawabanmu kelak. Bicara keburuhan pokok tidak terlepas dengan munyak gireng, yang belajangan durasajan sulitkan mendapatkan minyak gireng hingga lewat antrean, yang belakangan disinyalir itupun semakin sulit didapat karena adanya penimbunan dibeberapa tempat serta sistim distribusi yang dipersulit dan dimanfaatkan sebagai subsisi yang mau vaksin. Akhirnya menjadi pertanyaan lagi terkait vaksin yang seolah diwajibkan bagi pemerintah sehingga menimbulkan kecurigaan bisnis melalui penganggaran yang dibengkakkan. Jadi kembali mencuat dosa dosa rezim ini dalam hal apapun. (*)
Rocky Gerung: Presiden Sudah Bingung!
Jakarta, FNN – Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan, sekarang ini musim pancaroba, dan yang paling banyak berupa perubahan kebijakan. “Itu pancaroba politik yang sangat berbahaya,” katanya. Dampaknya, lanjut Rocky, orang nanti bisa tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo. “Baru diputuskan Pemilu 14 Februari 2024, tahunya muncul usulan penundaan pemilu oleh ketua parpol,” lanjutnya. Koq selalu saja presiden yang disalahkan? Itu pertanda rakyat sudah tidak percaya lagi sama presiden, sehingga kalau ada bendungan yang jebol pun menyalahkan presiden. “Itu menunjukkan bawah sadar publik ini menyatakan kebijakan presiden ngaco di mana-mana. Sehingga alam bergolak,” tutur Rocky Gerung. Seperti itulah orang-orang Indonesia melihatnya. Yang menarik lainnya, pernyataan Presiden yang mengingatkan, hati-hati dengan kenaikan harga-harga barang, ini karena pengaruh situasi dunia. “Hati-hati harga barang bakal naik. Ini kan kebijakan Pak Jokowi ya? Apa Pak Jokowi mengingatkan Pak Jokowi atau Presiden?” sindirnya. “Jadi begitu, kalau presiden sudah bingung, grup WA dia intip, harga luar negeri dia intip. Dia sebenarnya kasih pesan ke siapa? Rakyat jadi bingung kan?” ungkap Rocky Gerung. Hati-hati kepada siapa, karena dia yang memutuskan. Kalau bilang harga minyak goreng tinggi karena harga CPO di luar negeri naik. “Siapa yang sebenarnya yang menyebabkan harga minyak goreng naik,” ujarnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saja tidak tahu, siapa penyebab ini semua. “Tapi presiden sudah mengatakan, kita harus hati-hati. Jadi, hati-hati itu terhadap kebijakan yang tidak hati-hati. Itu intinya. Sekali lagi, itu diputer-puter oleh Pak Presiden karena dia memang kebingungan,” ujarnya. Rocky Gerung menyebut, itu sebagai sinyal, ada yang tidak beres di Istana, tapi ingin ditutup-tutupi dengan masa perpanjangan jabatan presiden. “Di situ konyolnya itu. Orang akhirnya beranggapan semakin diperpanjang, semakin tidak ada kejelasan. Karena itu tadi yang disebut masa pancaroba dari kebijakan yang diubah-ubah,” jelas Rocky Gerung. “Itu kan seolah-olah tidak ada orang di Istana, sehingga tidak ada tegoran. Seharusnya orang-orang yang ada di Istana itu memberitahu kalau ada kebijakan seperti ini nanti akan dibulli, tapi ternyata tidak ada,” ujarnya. Presiden bilang, harga minyak (BBM) naik itu karena ngikuti harga minyak internasional, tapi nyatanya ketika harga sudah turun, harga BBM masih naik. “Jadi, beliau kekurangan pengetahuan, itu intinya. Selalu saya katakan, beliau kurang pengetahuan,” ungkap Rocky Gerung. Bahkan, “Logika sederhana dari sistem pasar itu saja beliau tidak paham. Sehingga keluar istilah-istilah seperti tadi, hati-hati harga akan naik. Anda yang mesti hati-hati,” ujarnya. “Karena, Anda yang buat kebijakan dari informasi-informasi yang diketahui. Atau, dari informasi-informasi yang dipalsukan oleh pembantu-pembantu Anda,” tegas Rocky Gerung. Sebab, menurutnya, kebijakan politik itu diputuskan dalam rapat kabinet dengan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi. (mth) Simak video lengkapnya di Forum News Network Channel https://youtu.be/ApbCfiH7IJ8
Penjelasan KPK Soal Kasus Dugaan Korupsi Gibran dan Kaesang
Jakarta, FNN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan mengenai kelanjutan kasus dugaan korupsi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Gibran dan Kaesang dilaporkan terkait dugaan korupsi. Plt Jubir KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa laporan kasus tersebut masih di pengaduan masyarakat. Kasus dugaan korupsi Gibran dan Kaesang belum masuk ke bagian penindakan. \"Jadi belum masuk ke penindakan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Deputi, artinya masih dalam proses di Pengaduan masyarakat (Dumas) atau sekarang kita sebut dengan PLPM tadi itu,\" kata Ali seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (3/3/2022). Ia menjelaskan, laporan dari masyarakat tersebut membutuhkan waktu sebelum diproses untuk ditindaklanjuti oleh KPK. \"Tentu perkembangan mengenai ini akan disampaikan seperti apa, karena memang butuh waktu dan proses di sana, untuk verifikasi dan telaah,\" bebernya. \"Termasuk tentu apakah pihak pelapor nanti bisa melengkapi laporannya, dan bisa kemudian mendiskusikan lebih lanjut dengan petugas di pengaduan masyarakat,\" lanjutnya. Lebih lanjut, Ali meminta agar masyarakat dapat bersabar mengenai kelanjutan pelaporan Gibran dan Kaesang. \"Saya harap masyarakat untuk bersabar ya,\" pungkasnya. Seperti diketahui, Gibran dan Kaesang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman kasus laporan Ubedilah Badrun. \"Tentu KPK berkepentingan untuk meminta keterangan kepada pelapor itu sendiri. Nah, nanti baru kita lakukan pendalaman apa yang dilaporkan, pihak yang terkait, bukti-bukti permulaan apa yang dimiliki tentu akan kita uji,\" kata Firli, seperti dikutip dari Makassar.terkini.id--jaringan Suara.com. Firli mengatakan pihaknya akan memproses laporan Ubedilah terlebih dahulu. KPK akan memastikan laporan tersebut dan akan mengungkapkan kepada publik. (Sumber: Suara.com)
Mungkinkah Jokowi Terlibat Melawan Konstitusi Penundaan Pemilu 2024?
Oleh Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B JIKA dirunut dan dianalisis, wacana penundaan Pemilu 2024. Pertama digulirkan oleh salah satu Menteri dalam kabinet Jokowi yakni Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, dibawah kordinasi Menko Maritim dan Investasi. Lalu dilanjut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut sumber media CNN Indonesia, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pertemuan internal tokoh PAN, Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Sepekan kemudian diadakan kembali pertemuan elit PAN, konon ditengah pertemuan Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Sekembali dari pertemuan dengan Airlangga, Zulhas menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga. Zulhas menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari. Konon lagi Airlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024. Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Demikian hasil investigasi dari media CNN Indonesia. Jika dianalisis dengan pemberitaan terkini yakni ketika Jokowi memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3). Jokowi sangat sensi dan khawatir terhadap percakapan dalam WAG TNI-Polri khususnya tentang terdapat penolakan atas kebijakan pemerintah memindahkan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Tentunya WAG TNI-Polri tersebut sudah membicarakan banyak hal tidak saja tentang IKN. Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri. Jokowi sepertinya tersinggung tentang percakapan tentang Kepindahan IKN. Karena UU IKN sudah diputus DPR-RI dan Presiden. Benang merah dari pernyataan Jokowi adalah, bahwa Jokowi sangat “ngotot” dan sangat ber ”ambisi” tentang IKN baru sebagai legacy sejarah dari dirinya. Bagaimanapun caranya harus terlaksana. Jokowi sangat “tersinggung” dengan adanya percakapan dalam WAG TNI-Polri khususnya tentang IKN, karena bisa mengacaukan “impiannya” bisa tidak terwujud. Jokowi membutuhkan waktu setidak-tidaknya tambahan 2 tahun lagi sampai 2026 supaya IKN bisa berbentuk. Ambisi Jokowi, sebenarnya bersambut dengan Koalisi gemuk partai di DPR-RI yang dalam waktu sangat singkat memutuskan UU IKN. Dibutuhkan modal besar untuk membangun IKN yang untuk kegiatan awal dari APBN sekitar 600 Triliun, sementara APBN sendiri sedang babak belur. Kemenkeu kebingungan. Tergambar dalam rapat-rapat di DPR-RI. Padahal berbagai pihak yang sangat relevan sudah mengkhawatirkan perpindahan tersebut terutama dari pihak Ahli Geologi dari penelitian mereka tanah di IKN baru tersebut labil dibutuhkan pembiayaan yang berlipat. Sepertinya DPR-RI “sengaja” tidak mengundang dari pihak Ahli Geologi sewaktu memproses RUU tersebut. Demikian juga dengan kajian dalam pertahanan dan keamanan dianggap sangat riskan oleh para ahli militer pensiunan, karena lalulintas laut internasional, serta kedalam laut sekitar pantai IKN baru yang bisa dilewati oleh Kapal Selam musuh. Seperti DPR-RI juga “sengaja” tidak menggunakan ahli pertahanan dalam proses RUU IKN. Lalu kemudian sejumlah tokoh nasional, juga sedang melakukan Judicial Review terhadap UU IKN yang diproses kilat oleh DPR – RI. Last but not list, UU IKN sebenarnya masih bermasalah. Kepindahan IKN masih merupkan aspirasi terbatas elit Istana dan elit Parpol. Rakyat masih belum paham betul kenapa harus dipaksakan membangun IKN Baru cepat-cepat. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 ini sebenarnya adalah rencana istana demi terlaksananya IKN Baru. Jokowi “tidak percaya” terhadap pemerintahan berikutnya. Bisa-bisa IKN Baru tidak diteruskan. Dibutuhkan waktu sampai 2026 setidak-tidaknya agar IKN ber bentuk. Nah Ketua Umum PAN, PKB dan Golkar “bangga” berperan untuk memuluskan rencana memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024. Namun sepertinya ada “kekecewaan” Istana terutama tentunya presiden Jokowi, kurang baik komunikasi yang dibangun oleh tangan kanannya. Sehingga PDI Perjuangan menolak dengan keras rencana penundaan Pemilu 2024 tersebut, demikian juga Gerindra dan Nasdem. Bisa jadi tangan LBP tidak sampai kepartai tersebut. Yang pasti partai oposisi Demokrat dan PKS sejak awal sudah menolak. Penulis setuju dengan analisis dan pertanyaan Anthony Budiawan, seorang ekonom dan ahli analisis politik. Penundaan pemilu telah menjadi kesepakatan bersama merupakan Kudeta Konstitusi dan anti Pancasila dan UUD 45, semua sudah mereka diskusikan, dibahas dan diputuskan di internal partai PAN, PKB dan Golkar. MK bisa bubarkan parpol anti-pancasila dan UUD45. Tentunya Jokowi sebagai Presiden tidak lepas dari permintaan tanggung jawab. Ambisi dan kepentingan segelintir elit dan pribadi Presiden untuk memaksakan ide dan mimpinya melalui wacana penundaan pemilu tentunya harus mendapatkan perlawanan yang luas dari masyarakat. (*)
.jpeg)
Nasionalisme dan Patriotisme Isteri-Isteri TNI-Polri
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Meskipun hanya muncul dari kegelisahan istri-istri TNI-Polri dalam grup WhatsApp, tidaklah bisa dianggap enteng dan layak diapresiasi, karena benih-benih kesadaran sebagai refleksi dan evaluasi terhadap krisis kebangsaan itu kini mulai tumbuh di tubuh keluarga TNI-Polri. Karena dibalik kehebatan para pemimpin, sesungguhnya ada kekuatan sang istri. Nasionalisme dan patriotisme pada TNI-Polri yang selama ini mati suri, seakan bangkit lewat para istri sang belahan jiwa dan tambatan hati. UNTUK kesekian kalinya, presiden mempermalukan dirinya sendiri di hadapan publik. Setelah banyak pidato kampanye dan janji politik yang diingkari, tanpa sadar ia mengungkap ada aroma menentang kebijakan IKN dari lingkaran TNI-Polri. Meski terlontar dari para istri TNI-Polri dan hanya melalui WhatsApp (WA) grup. Fenomena ini menunjukkan, sejatinya seorang presiden tak bisa menguasai segalanya dan tak bisa mengatur semuanya. Tidak di setiap tempat, tidak dalam setiap waktu dan bahkan tidak pada setiap orang. Betapapun seorang presiden menjadi panglima tertinggi TNI dan menjadi orang nomor satu yang berkuasa di negeri ini. Dengan narasi tidak membangun kedisiplinan dari yang kecil dan dari yang sederhana yang ditujukan kepada TNI-Polri. Pidato kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Jakarta pada Selasa 1 Maret 2022, yang menyinggung adanya ketidaksetujuan IKN dari para istri anggota TNI-Polri. Pada prinsipnya, membuktikan presiden tak akan bisa memaksakan kebijakan politiknya kepada rakyat, termasuk kepada anggota TNI-Polri beserta keluarganya. Apalagi jika keputusan presiden tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi dan kedaulatan serta eksistensi negara ke depannya. Presiden seperti mengalami apa yang diungkap pepatah \"menepuk air di dulang, terpericik muka sendiri\". Cukilanan sambutan presiden di hadapan petinggi TNI-Polri itu, bukan hanya membuktikan ia tidak dihargai dan dihormati oleh para isteri TNI-Polri yang tidak menyetujui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Lebih dari itu, menunjukkan betapa banyak kelemahan dan tidak berwibawanya seorang presiden bahkan di lingkungan terdekatnya. Selain korupsi dan kejahatan negara lainnya yang marak mengelilinginya. Sebelumnya perilaku presiden sering menjadi bahan ejekan dan olok-olokan rakyat yang pidatonya tidak mencerminkan satunya kata dengan perbuatan. Dengan kata lain rakyat menilai kampanye dan janji politik presiden lebih banyak menghasilkan kebohongan publik. Belum lama juga seorang menteri koordinator yang tidak respek dan beretika ketika berbicara di hp saat presiden sedang berpidato, sebuah peristiwa langka yang memalukan dan merendahkan presiden yang ditonton rakyat. Sudah tak terhitung seringnya peristiwa yang menegaskan betapa presiden tak mampu menjadi orang yang bisa dijunjung serta diteladani karena tidak memiliki kecerdasan dan ketegasan. Publik terlanjur menilai, presiden boneka dan planga-plongo, pula. TNI-Polri Sebagai Alat negara, Bukan Alat Kekuasaan Ketika salah satu isi pidato presiden, membuncah ekspresi kekecewaan pada para isteri TNI-Polri karena tidak mendukung IKN, padahal UU pemindahan ibu kota negara itu sudah disetujui pemerintah dan DPR, sebagaimana kilah presiden. Sesungguhnya, presiden yang belum usai periode keduanya itu, secara tidak langsung mengungkit keraguan UU IKN baik dari sisi legalitas maupun legitimasinya. Seperti menghangatkan kembali polemik dan kontroversi soal IKN yang berkepanjangan bahkan sebelum ditetapkan menjadi UU hingga saat ini. Pertama, dengan gelombang demonstrasi dan tuntutan penolakan hampir semua kebijakan presiden di periode keduanya. Membuktikan langkah-langkah ekonomi, politik, dan hukum yang dijalankankan presiden bukan hanya tidak populis, tapi memiliki resistensi luas dan menyengsarakan kehidupan rakyat dipelbagai sektor penting dan strategis. Kebijakan pemerintah yang disetujui DPR mewakili siapa?. Kalau mewakili rakyat, rakyat yang mana?. Justru kebanyakan rakyat menilai itu menjadi kepentingan oligarki. Kebijakan struktural dan sistemik melulu melahirkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Pemilik modal besar semakin berkembang borjuasinya dan masif menguasai negara. Kedua, dinamika yang timbul dari para istri TNI-Polri seperti mewakili rakyat pada umunya dan emak-emak di negeri ini khususnya. Aspirasi para istri TNI-Polri falam salah satu platform media sosial itu menjadi eskalatif dan akumulatif dari penolakan semua kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Seperti omnibus law, PT 20%, kelangkaan bahan pangan dan mahalnya sembako seiring menurunnya daya beli masyarakat, JHT meski dianulir presiden sendiri karena kuatnya desakan publik, dan masih banyak lagi distorsi kebijakan penyelenggaraan negara yang mendapatkan resistensi tinggi dari rakyat termasuk dari lingkungan TNI-Polri. Ketiga, kegelisahan dan kecemasan terhadap IKN dari para istri TNI-Polri yang tertuang di grup WhatsApp, seakan menandakan masih adanya cahaya kesadaran fungsi dan peran TNI-Polri yang sebenarnya. Ada benih-benih kekuatan moral yang tak pernah redup, bahwasanya TNI-Polri itu pada hakekatnya menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Kesetiaan dan pengabdian utamanya lebih kepada rakyat, bukan kepada para pejabat. Apalagi kepada para pejabat yang menghianati amanat penderitaan rakyat dan beresiko menghancurkan kedaulatan negara dan bangsa. Loyalitas dan dedikasi tinggi dari TNI-Polri harusnya dan hanya ditujukan kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, bukan kepada sistem kapitalisme dan cecunguk oligarki. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan TNI-Polri ikut terseret dalam atmosfer politik dan tak berdaya harus melindungi oligarki sembari represi kepada rakyat, karena terikat oleh aturan dan istitusi negara. Jadi, pidato yang membuka aib kepemimpinan presiden sendiri, biar bagaimanapun tetap terbesit adanya harapan dan keyakinan rakyat melalui para istri TNI-Polri. Bahwasanya TNI-Polri akan kembali ke pangkuan rakyat. TNI-Polri sepatutnya menjadi alat negara. TNI-Polri tidak sama sekali sebagai alat kepentingan kekuasaan dan kepentingan oligarki. TNI-Polri secara alami berasal dari rahimnya rakyat, mengabdi dan melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa \"reserve\". Akhirnya rakyat kini mulai bisa berharap dari para isteri TNI-Polri. Belahan jiwa dan tambatan hati kalangan militer, mulai meniupkan kembali api sapta marga TNI-Polri. Para istri-istri hebat itu seperti membangkitkan nasionalisme dan patriotisme TNI-Polri yang telah lama mengalami mati suri. Bagaikan membedah persoalan kebangsaan dan solusinya dari persefektif perempuan atau kalangan ibu-ibu. \"Power of Emak-Emak\", terus menjalar, menjalar, dan menjalar. (*)
Prabowo Dikabarkan Jemput Kedatangan 80 WNI dan 3 WNA dari Ukraina
Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) Teuku Faizasyah sebut, 80 Warga Negara Indonesia (WNI) serta 3 Warga Negara Asing (WNA) dari Ukraina akan tiba pada pukul 17.00 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. \"WNI yang tiba 80 dan WNA 3 orang, saya diinfokan bahwa pesawat datang pada pukul 17.00,\" ujar Teuku saat dihubungi MPI, Kamis (3/2/2022). Menurut Teuku, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan hadir dalam prosesi penyambutan WNI di Bandara. \"Kabarnya Menhan (Prabowo) akan ikut menjemput,\" ucap Teuku. Teuku membeberkan, setelah prosesi penyambutan WNI di Bandara, nantinya WNI akan diarahkan untuk melakukan karantina. \"Jadi nanti proses penyambutan, mereka datang untuk menyambut WNI yang datang dari Ukraina. Kegiatan setelahnya sesuai prokes, dibawa untuk karantina,\" ucap Teuku. Teuku menjelaskan, WNI yang datang sudah melakukan beberapa test kesehatan, sehingga hasil menyatakan, seluruh WNI yang dievakuasi negatif Covid-19. \"Dan 80 orang ini sudah ditanyakan bebas dari Covid,\" katanya. Sebelumnya, Kemlu mendapat laporan ada sebanyak 153 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina. Kemlu memastikan ratusan WNI tersebut berada di rumah aman (safe house). Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, sebanyak 153 WNI yang masih berada di Ukraina tersebut mayoritas merupakan pekerja migran. Mereka terdata bekerja di sektor-sektor manufaktur hingga kesehatan. (Sumber: Sindonews)
PKB: Penundaan Pemilu Bukan Hal Mudah, Namun Tidak Mustahil
Jakarata, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazil Fawaid, menilai penundaan pemilu memang bukan perkara yang mudah namun tidak mustahil bisa dilakukan dalam dunia politik. Menurut dia, usulan penundaan Pemilu 2024 belum tentu terealisasi, namun, pelaksanaan pemilu sebagai satu agenda politik nasional pasti akan terjadi. \"Terlepas dari dinamika yang terjadi, PKB selalu siap dalam mengikuti pelaksanaan pemilu, apakah nantinya tetap digelar pada 2024 atau jika karena keadaan tertentu sehingga pemilu terpaksa ditunda. PKB siap lahir batin, kapanpun pemilu digelar,\" kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mencontohkan, awal 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari sebelumnya dijadwalkan digelar September 2020 menjadi Desember 2020. Fawaid mengatakan, saat ini PKB secara kepartaian sangat solid, misalnya struktur kepengurusan juga sudah terbentuk hingga tingkat ranting. Selain itu menurut dia, konsolidasi internal juga terus dilakukan bahkan partainya sudah bertekad bulat menjadikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi presiden. \"Setiap hari, Muhaimin dan para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024,\" ujarnya. Ia sangat bersyukur dukungan terhadap Muhaimin maju sebagai capres yang terus bermunculan di mana-mana. Pada sisi lain menurut dia, tren elektabilitas PKB juga cukup bagus dari berbagai survei. \"Saya sangat optimistis pada Pemilu 2024, PKB secara nasional bisa menggenjot perolehan kursinya di DPR RI dari saat ini 58 kursi menjadi 100 kursi,\" katanya. Ia menjelaskan, terkait masih rendahnya elektabilitas Muhaimin, masih ada waktu dua tahun untuk meningkatkan elektabilitas. Fawaid bahkan menyindir sejumlah nama yang memiliki elektabilitas atau popularitas tinggi berdasarkan hasil survei, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil namun hingga saat ini belum memiliki \"tiket\" sama sekali untuk maju dalam Pilpres. \"Syarat untuk mengikuti kontestasi pilpres harus memiliki tiket dari parpol, minimal 20 persen suara nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Kalau PKB, Muhaimin sudah punya tiket 10 persen, tinggal mencari tambahan 10 persen lagi,” katanya. (mth/Antara)
Perang Rusia Ukraina, Pengamat Maritim: Efek Positif bagi Dunia Maritim dan Pelaut Indonesia
Jakarta, FNN. Konflik Rusia Ukraina yang telah berlangsung sepekan mulai berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak dan gas. Dilansir dari data London Stock Exchange, harga gas naik menjadi 1.600 dolar AS per 1.000 kubik meter pada 24 Februari akibat ketegangan di kawasan tersebut. Gejolak kenaikan harga bukan hanya terjadi pada gas, tapi harga minyak di pasaran internasional di sesi perdagangan hari Selasa, 1 Maret 2022, juga terkerek naik di atas US$ 100 per barel. Sebut saja harga minyak mentah Brent di London ICE Futures Exchange untuk pengiriman April tercatat naik US$ 3,06 atau 3,1 persen, menjadi US$ 100,99 per barel. Begitu pula dengan West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange naik US$ 4,13 , atau 4,5 persen, menjadi US$ 95,72 per barel untuk pengiriman April. Tidak berhenti di situ, imbas konflik kedua negara tersebut juga turut berpengaruh terhadap bisnis pelayaran, baik wisata maupun angkutan logistik, yang menuju ke kedua pelabuhan negara yang sedang bertikai. Berdasarkan pemberitaan yang dimuat di beberapa media, Grup Maersk pada 24 Februari secara resmi menghentikan operasional kantornya di Odessa yang berlokasi di pantai Laut Hitam (Black Sea). Sehari kemudian menyusul perusahaan Pelayaran COSCO (China) yang menghentikan sementara aktivitas layanan ke Ukraina. Menurut Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa konflik antara Rusia dan Ukraina apabila sampai berujung pada terjadinya penutupan jalur pipanisasi minyak dan gas yang menuju negara-negara Uni Eropa serta sanksi ekonomi yang ditujukan kepada Rusia yang menyebabkan kegiatan ekspor Batubara Rusia menjadi terhambat, ini sebetulnya dapat memberi efek positif bagi dunia maritim dan pelaut Indonesia. \"Terlepas dari kita tidak mendukung sama sekali adanya perang di dunia ini, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini dapat memberi dampak positif bagi dunia kemaritiman Indonesia. Termasuk juga tentunya bagi para pelaut Indonesia, karena pastinya dengan naiknya kebutuhan distribusi BBM, Gas dan Batubara ke Eropa serta China yang nantinya akan menggunakan Kapal, maka akan berimbas peningkatan kebutuhan pelaut yang akan bekerja di atas Kapal dimana tentunya Pelaut Indonesia bisa bekerja di atasnya,\" katanya kepada media Kamis (3/3/2022). Penutupan jalur pipa gas itu di satu sisi dapat dimanfaatkan oleh negara Indonesia dengan menjadi pemasok kebutuhan gas pengganti. \"Pastinya akan ada kebutuhan pengganti dari kebutuhan gas yang dipasok oleh Rusia ke negara Uni Eropa. Karena sama kita ketahui, 30% total kebutuhan Gas Uni Eropa dipenuhi dari Rusia yang pengirimannya dilakukan melalui jalur pipa. Dan terganggunya pasokan batubara dari Rusia untuk China juga tentunya akan berdampak besar, dikarenakan Rusia merupakan negara eksportir Batubara nomor dua ke China saat ini menemui kesulitan untuk dapat melakukan proses jual beli batubaranya dikarenakan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika dan sekutunya. Disini Kita bisa berperan dalam distribusi Crude Oil, Batu bara ataupun LNG. Jadi, harusnya kita bersiap, baik dari sisi komoditasnya maupun kapal-kapal pengangkutannya,\" tegas Capt. Hakeng. Oleh karena itu Capt. Hakeng yang juga Pendiri dan Pengurus dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) mendorong pihak Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk dapat melihat serta memanfaatkan peluang ini. Misalnya dengan mendorong anggota INSA menyediakan kapal-kapal pengangkut Crude oil, batubara maupun LNG. \"Pemerintah Indonesia juga harus bisa mendorong INSA untuk mengambil peluang ini. Pemerintah harusnya dapat melakukan pemetaan terkait peningkatan kebutuhan batubara dalam waktu dekat dari Eropa dan China serta meminta para pengusaha batubara untuk melakukan persiapan mengantisipasinya,\" katanya. Sebagai gambaran, Capt Hakeng menyebutkan bahwa negara Italia melalui Perdana Menteri Mario Draghi menyatakan akan mengaktifkan kembali pembangkit batu bara akibat dari kenaikan harga gas alam di Eropa. Italia merupakan salah satu negara yang bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Sebab, 45 persen gas diimpor dari Rusia dan mengalami peningkatan sekitar 27 persen dalam 10 tahun terakhir. Pengusaha batubara Indonesia berpeluang melakukan perdagangan batubara dengan Italia atau negara eropa lainnya. Apalagi Indonesia tercatat sebagai negara keempat di dunia sebagai pengekspor batubara. Dengan begitu pula secara tidak langsung akan menghidupkan pula bisnis pengangkutan kapal batubara. Selain itu juga membuka peluang bagi pekerja kapal atau pelaut Indonesia mengoperasikan kapal-kapalnya. Namun demikian Capt. Hakeng yang pernah menjadi Nahkoda di atas Kapal-Kapal Super Tanker milik PT Pertamina ini mengingatkan kepada pemerintah, pemilik kapal serta biro-biro penempatan tenaga kerja pelaut, agar juga mengantisipasi resiko Ketika kapal melewati area War Risk Zone (WRZ). \"Pemilik kapal yang mempekerjakan pelaut Indonesia harus mewaspadai WRZ. Jalur WRZ harus dapat dipotret dengan baik. Bagi pelaut yang bekerja di atas kapal yang melayani rute yang sedang berkonflik, maka mereka berhak atas asuransi WRZ bagi kapal dan ABK-nya. Selain itu juga harus ada WRZ allowance bagi pelaut yang melintasi wilayah konflik tersebut. Penting juga bagi Kita semua untuk memahami bahwa terdapat potensi kapal yang sedang berlayar ditangkap oleh otoritas dari salah satu pihak yang sedang bertikai jika berlayar dengan kapal berbendera dari salah satu negara yang bertikai tersebut. Dan jika tertangkap, maka terdapat kemungkinan menjadi tahanan perang. Ingat kasus yang terjadi terhadap kapal Rwabee yang sedang berlayar ditangkap pemberontak Houthi sehingga ABK kapal tersebut dijadikan tahanan perang,\" tutup Capt. Hakeng. (Ida)
Hasil Survei LSI Menunjukkan Mayoritas Masyarakat Menolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Jakarta. FNN. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan, bahwa mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan adanya Covid-19 dan pemulihan ekonomi. \"Secara keseluruhan 70,7 persen atau mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang aware informasi, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi dalam rilis daring, Kamis (3/3/2022). “Penolakan merata di segala sektor demografi, tidak hanya di kalangan tertentu,” tambahnya. Djayadi juga menyebut apabila isu perpanjangan masa jabatan presiden terus disebarkan, maka akan semakin kuat juga penolakan dari masyarakat. \"Kalau isu makin disebarkan maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi. Sikap dasar masyarakat itu menolak,” kata dia. (Sumber: Liputan6)
POPULER
